Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Survei Pilkada LSI Denny JA di Jombang

    Survei Pilkada LSI Denny JA di Jombang

    Survei LSI Denny JA dilakukan pada 16-22 Oktober 2024. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan 440 responden melalui wawancara tatap muka, serta memiliki margin of error sekitar 4,8%. (foto: ist)

    Tren elektabilitas Warsubi-Salman naik, incumbent menurun

    Survei Pilkada LSI Denny JA di Jombang
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 06:45 WIB

    Elshinta.com – Jakarta – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA kembali melakukan survei pilkada di Kabupaten Jombang, Jatim. Hasilnya, ada peningkatan elektabilitas signifikan untuk pasangan calon Warsubi-Salmanudin Yazid dalam Pilkada Jombang 2024. Sementara pasangan incumbent Mundjidah Wahab-Sumrambah justru menurun.

    Survei LSI Denny JA dilakukan pada 16-22 Oktober 2024. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan 440 responden melalui wawancara tatap muka, serta memiliki margin of error sekitar 4,8%.

    Menurut koordinator LSI Denny JA Wilayah Jawa Timur, Imam Fauzi Surahmat, elektabilitas pasangan Warsubi meningkat sebesar 6,1% dibandingkan periode survei sebelumnya, dari 53,9% menjadi 60%. Sebaliknya, pasangan Mundjidah-Sumrambah turun dari 23,9% menjadi 22,5%. 

    “Tampaknya tren ini sebagai refleksi arus perubahan di kalangan masyarakat Jombang, di mana temuan survei, sekitar 46% responden menyatakan lebih memilih calon pemimpin baru,” ujarnya di Jakarta.

    Dukungan lintas partai untuk Warsubi-Salmanudin Yazid

    Peneliti LSI Denny JA Fadhli Fakhri Fauzan mengatakan, salah satu faktor yang mendongkrak elektabilitas pasangan Warsubi-Salmanudin Yazid adalah ketokohan dan karakter figur mereka yang diterima lintas partai.

    Bahkan, 55,6 % dari pemilih Warsubi-Salman berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang justru mengusung pasangan Mundjidah-Sumrambah.

    Begitu juga di basis pemilih PPP ( Partai Persatuan Pembagunan) angkanya nyaris berbagi rata dimana pasangan Warsubi-Salman mampu mengambil pemilih PPP ini sebesar 41,7% 

    Hal itu memperlihatkan bahwa pemilih tidak lagi hanya mempertimbangkan afiliasi partai saja, tetapi lebih memilih figur yang dinilai mampu memimpin Jombang dengan baik. 

    Hasil survei ini menunjukkan bahwa pasangan Warsubi-Salmanudin Yazid berada di posisi unggul dengan perolehan 60% suara, sementara Mundjidah-Sumrambah hanya mencapai 22,5%, dengan sisa suara 17,5% yang belum memutuskan. 

    “Selisih 37,5% antara keduanya menunjukkan kesulitan bagi pasangan incumbent untuk mengejar ketertinggalan dengan sisa waktu kampanye yang terbatas,” tambah Imam Fauzi.

    Ketidakpuasan terhadap kinerja incumbent

    Rendahnya elektabilitas paslon Mundjidah Wahab-Sumrambah juga didorong oleh tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka yang relatif rendah.

    Berdasarkan hasil survei, tingkat kepuasan terhadap kinerja Mundjidah sebagai bupati berada di angka 66,6%, sementara untuk Sumrambah sebagai wakil bupati berada di angka 61,3%. 

    Tingkat keberhasilan kinerja keduanya pun tidak mencapai angka yang optimal. Di mana bupati memperoleh 64,3% dan wakil bupati 62,7%. 

    “Angka ini jauh di bawah standar kepuasan publik yang diperlukan untuk memastikan peluang terpilih kembali, yang setidaknya diharapkan berada di kisaran 75-80%,” tambah  Fadhli.

    Kondisi ini semakin diperburuk dengan tingginya tingkat ketidaksukaan publik terhadap pasangan incumbent, yaitu mencapai 9,9%, dibandingkan dengan pasangan Warsubi-Salmanudin Yazid yang hanya memiliki tingkat ketidaksukaan 3,5%. 

    Survei juga mencatat bahwa hanya 30,5% dari masyarakat yang ingin pasangan Mundjidah-Sumrambah kembali memimpin. Sementara 46,1% lebih menginginkan pemimpin baru.

    Faktor figur mengungguli afiliasi partai

    Menariknya, survei ini menunjukkan bahwa pilihan partai politik tidak selalu sejalan dengan dukungan terhadap pasangan calon. Mayoritas pemilih di Jombang cenderung memilih pasangan calon berdasarkan figur dan ketokohan, terlepas dari dukungan partai. 

    Ini terlihat dari responden PDIP dan Partai Demokrat yang banyak mendukung pasangan Warsubi-Salmanudin Yazid meskipun partainya mengusung Mundjidah-Sumrambah. Hal ini mencerminkan bahwa dalam Pilkada Jombang, faktor figur menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat ketimbang afiliasi partai.

    Fadhli menjelaskan, fenomena ini dapat terjadi karena masyarakat lebih melihat sosok calon yang dianggap bisa membawa perubahan bagi Kabupaten Jombang. 

    “Sosok Warsubi dan Gus Salman, sebagai figur yang kuat dan populer, berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai latar belakang politik. Faktor ini tentu memberi keuntungan tambahan bagi pasangan Warsubi-Salmanudin Yazid dalam meningkatkan elektabilitas mereka,” jelas Fadhli.

    Tantangan Mundjidah-Sumrambah di sisa waktu kampanye

    Dengan sisa waktu kurang dari satu bulan sebelum pemilihan, Mundjidah Wahab-Sumrambah menghadapi tantangan besar untuk mengejar ketertinggalan elektabilitas mereka. Dibutuhkan strategi kampanye yang tepat dan efektif untuk mengatasi selisih elektabilitas yang cukup besar. 

    Tanpa pergerakan kampanye yang masif dan mampu mengubah persepsi publik, peluang pasangan incumbent untuk kembali memenangkan Pilkada Jombang akan semakin menipis.

    Pilkada Jombang 2024 menjadi ajang kompetisi yang menarik untuk diikuti, mengingat kuatnya persaingan antar calon dan dinamika elektabilitas yang terus berubah.

    Hasil akhir pemilihan akan sangat bergantung pada strategi akhir kedua pasangan dalam mendekati pemilih, serta kemampuan masing-masing dalam merebut hati masyarakat Jombang di sisa waktu kampanye ini. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • KPU Natuna sosialisasi pilkada melalui film `Tepati Janji`

    KPU Natuna sosialisasi pilkada melalui film `Tepati Janji`

    Foto bersama usai nonton bareng. ANTARA/HO-KPU Natuna

    KPU Natuna sosialisasi pilkada melalui film `Tepati Janji`
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau menyosialisasikan Pilkada 2024 kepada mahasiswa di daerah itu melalui film “Tetapi Janji”. 

    Ketua KPU Kabupaten Natuna Kusnaidi di Natuna, Selasa, mengatakan film itu ditayangkan pada Senin (28/10/2024) malam di Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna di Kompleks Masjid Agung Jalan Dato Kaya Wan Moh Benteng, Kecamatan Bunguran Timur. 

    “Kita tayangkan tadi malam di kampus STAI,” ucap dia. 

    Ia menyebut total peserta yang mengikuti kegiatan itu sebanyak 85 orang. 

    “Durasi film kurang lebih dua jam,” ujar dia. 

    Ia menerangkan, selain sosialisasi pilkada film yang ditayangkan juga mengandung pesan terkait pentingnya menggunakan hak pilih, dan pesan moral lainnya terkait bersikap dan menentukan pilihan. 

    “Selain mahasiswa, beberapa pimpinan kampus juga hadir,” ujar dia. 

    Ia menjelaskan penayangan film telah dilakukan dua kali dan sasarannya adalah mereka yang sudah memiliki hak pilih. 

    “Di peringatan Hari Santri juga kita menayangkan film ini di salah satu sekolah di Natuna,” ucap dia. 

    Ia menerangkan selain melalui film, pihaknya juga menyosialisasikan pentingnya menggunakan hak suara atau berpartisipasi pada pilkada melalui pertemuan dengan siswa dan masyarakat di wilayah tingkat partisipasi rendah, masyarakat di wilayah rawan bencana, pemilih perempuan, dan disabilitas. 

    Kegiatan-kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024. 

    “Kita harap partisipasi pemilih pada pilkada ini meningkat atau lebih banyak dari Pemilu 2024,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat

    Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (kanan) usai pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.

    Utusan Khusus: Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 19:01 WIB

    Elshinta.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.

    Hal itu disampaikan Mardiono usai mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu.

    “Presiden ingin mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa bumi, kekayaan alam ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya,” kata Mardiono.

    Menurutnya, dalam retreat selama empat hari dan tiga malam, jajaran anggota kabinet mendapatkan banyak sekali pendidikan-pendidikan yang sangat berarti, utamanya terkait kedisiplinan.

    Anggota kabinet juga mendapatkan banyak pencerahan-pencerahan dalam melakukan percepatan membangun kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang ketahanan pangan.

    “Jadi semua telah dipaparkan dari masing-masing kementerian. Tinggal nanti mengimplementasikan di lapangan. Dan bapak Presiden menginginkan untuk ini langsung dikerjakan lebih cepat, kami tidak ada banyak waktu menunggu, tetapi bekerja cepat untuk rakyat,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • FKDT Jateng beri dukungan untuk Ahmad Luthfi-Gus Yasin

    FKDT Jateng beri dukungan untuk Ahmad Luthfi-Gus Yasin

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Pilkada Jawa Tengah 2024

    FKDT Jateng beri dukungan untuk Ahmad Luthfi-Gus Yasin
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 21:15 WIB

    Elshinta.com – Dukungan bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin, terus meluas. Pada Jumat dan Sabtu ini, sejumlah forum serta acara keagamaan di Jawa Tengah diwarnai deklarasi dukungan dari para kiai, ulama, dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Dukungan juga datang dari Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Jawa Tengah, sebagai wadah silaturahmi pendidikan madrasah diniyah.

    Rapat Koordinasi (Rakor) FKDT Zona Selatan yang berlangsung hari ini di Wonosobo menekankan pentingnya memilih pemimpin yang berkomitmen terhadap pengembangan pendidikan diniyah, menjaga nilai-nilai agama, serta mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada rakyat. 

    “FKDT memiliki tanggung jawab moral mendukung pemimpin yang berkomitmen terhadap pengembangan pendidikan diniyah dan kesejahteraan umat. Kami melihat pasangan Luthfi-Yasin memahami kebutuhan komunitas madrasah serta pentingnya pendidikan agama yang kuat,” kata Sururi, tokoh NU dari Brebes.

    Kemarin, Rakor FKDT Zona Barat di Pondok Pesantren Salafiyah, Pemalang, juga diwarnai deklarasi dukungan serupa. Acara tersebut dimulai dengan istighosah dan doa bersama yang dipimpin oleh Kyai Abdul Rohman, diikuti sambutan dari Ketua Umum DPP FKDT, KH Lukman Hakim. 
     
    Selain di Wonosobo dan Pemalang, pernyataan dukungan juga disampaikan di Rakor FKDT Zona Timur, di Pondok Pesantren Al Ikhlas, Ungaran Barat, Semarang.

    Dukungan serupa muncul dari sekitar 20 kiai sepuh atau kiai khos dari berbagai wilayah di Jawa Tengah yang berkumpul di Semarang, pada Jumat siang. Beberapa tokoh terkemuka yang hadir antara lain Gus Yusuf Khudlori (Tegalrejo, Magelang), Gus Rozin (Ketua PWNU Jawa Tengah), Kyai Badawi (Kudus), Kyai Afif (Kebumen), Gus Shohib (Pekalongan), dan Kyai Muharror (Blora).

    KH Mahfudz Hamid, Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Maron, Purworejo, menegaskan pentingnya memilih pemimpin yang dapat menjaga nilai-nilai agama dan konsisten dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

    “Para kiai sepuh di sini sepakat bahwa dukungan ini adalah bagian dari ikhtiar menjaga keberlanjutan kepemimpinan yang selaras dengan nilai-nilai agama,” ujarnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kejagung jadi lembaga hukum paling dipercaya publik

    Kejagung jadi lembaga hukum paling dipercaya publik

    Ilustrasi – Kejaksaan Agung (ANTARA FOTO)

    Survei Indikator: Kejagung jadi lembaga hukum paling dipercaya publik
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 22:15 WIB

    Elshinta.com – Lembaga survei Indikator mencatat Kejaksaan Agung (Kejagung) di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin masih menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik.

    Berdasarkan survei pada 10-15 Oktober 2024, Kejagung berada di urutan ketiga setelah institusi presiden dan TNI. Kepercayaan publik terhadap Kejagung mencapai 75 persen, paling tinggi dibanding lembaga penegak hukum lainnya.

    “Kalau kita cek, TNI masih paling tinggi yang dipercaya (96 persen), disusul institusi presiden sekitar 86 persen, kemudian Kejaksaan Agung 75 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei secara daring yang dipantau dari Jakarta, Minggu.

    Di bawah Kejagung, pengadilan memiliki tingkat kepercayaan publik sekitar 73 persen, Polri 69 persen, Mahkamah Konstitusi (MK) 68 persen dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 65 persen.

    Sementara itu, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, mengapresiasi capaian Kejagung sebagai lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. Menurut dia, bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin pernah menyatakan soal komitmennya dalam pemberantasan korupsi.

    “Jaksa Agung itu bagus, bilang kalau memberantas korupsi harus dari kepalanya. Orang nomor satunya. Saya pikir kalau seorang Jaksa Agung bisa ngomong begitu, kita para menteri juga harus bisa memberi contoh itu,” kata Maurarar yang juga hadir secara daring mengikuti rilis survei tersebut.

    Adapun dalam survei tersebut, jumlah sampel sebanyak 1200 orang dengan asumsi metode simple random sampling. Ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error–MoE) sekitar 2.9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh provinsi di Indonesia yang terdistribusi secara proporsional.

    Sumber : Antara

  • Jejak persatuan di Hari Sumpah Pemuda

    Jejak persatuan di Hari Sumpah Pemuda

    Delegasi pemuda Jawa (Jong Java). (wikipedia)

    28 Oktober 1928: Jejak persatuan di Hari Sumpah Pemuda
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Hari Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tanggal 28 Oktober adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Momentum ini menjadi simbol persatuan dan semangat nasionalisme pemuda-pemudi dari berbagai suku, agama, dan daerah yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan. Berikut adalah kilas balik sejarah terbentuknya Sumpah Pemuda.

    Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia hidup dalam kondisi yang sangat terpecah. Kolonialisme menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar di antara rakyat, dan perbedaan suku serta budaya sering kali memperlemah rasa persatuan. Akan tetapi, pada awal abad ke-20, muncul kebangkitan nasional dengan berdirinya organisasi-organisasi pemuda seperti Boedi Oetomo (1908), yang menjadi tanda awal kesadaran akan perlunya persatuan untuk mencapai kemerdekaan.

    Setelah Boedi Oetomo, berdirilah berbagai organisasi pemuda yang berbasis etnis, seperti Jong Java, Jong Ambon, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, dan lainnya. Meskipun masing-masing organisasi memiliki identitas kedaerahan, mereka berbagi kesadaran tentang pentingnya kemerdekaan dan kemandirian bangsa Indonesia.

    Kongres Pemuda pertama diadakan pada tahun 1926. Meskipun belum menghasilkan kesepakatan tentang persatuan bangsa, kongres ini menjadi ajang penting bagi para pemuda dari berbagai daerah untuk bertemu, berdiskusi, dan mulai menyusun strategi bersama. Mereka membicarakan visi dan tujuan bersama dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Hasil kongres ini menjadi dasar bagi pertemuan-pertemuan selanjutnya.

    Kongres Pemuda Kedua yang berlangsung pada 27-28 Oktober 1928 di Batavia (sekarang Jakarta) menjadi tonggak penting. Kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda yang mewakili berbagai suku dan agama di Indonesia. Kongres Pemuda II dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sugondo Djojopuspito (dari Pemuda Indonesia) dan Muhammad Yamin (dari Jong Sumatranen Bond), serta dihadiri oleh tokoh-tokoh lainnya seperti Amir Sjarifuddin, Kartosuwiryo, dan Siti Soendari.

    Pada tanggal 28 Oktober 1928, di akhir kongres tersebut, para pemuda menyatakan “Sumpah Pemuda” yang berisi tiga ikrar:

    Bertanah air satu, tanah air Indonesia.
    Berbangsa satu, bangsa Indonesia.
    Berbahasa satu, bahasa Indonesia.

    Deklarasi ini dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Sumpah Pemuda menyatakan keinginan dan tekad yang kuat dari para pemuda Indonesia untuk melepaskan diri dari kolonialisme dan mewujudkan Indonesia merdeka, bersatu, dan berdaulat.

    Pada Kongres Pemuda Kedua ini, pertama kali juga diperdengarkan lagu “Indonesia Raya” karya Wage Rudolf Supratman, yang kemudian menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Meski awalnya hanya dimainkan dengan biola tanpa lirik, musik tersebut menggugah semangat para pemuda yang hadir dan semakin memperkuat tekad mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

    Sumpah Pemuda tidak hanya menjadi bukti komitmen persatuan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan nasionalis di Indonesia. Setelah deklarasi tersebut, organisasi-organisasi pemuda mulai menggencarkan gerakan-gerakan perjuangan yang memperkuat semangat persatuan dan kesadaran nasionalisme. Tekad dan semangat Sumpah Pemuda juga menjadi fondasi bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia yang pada akhirnya berhasil diraih pada 17 Agustus 1945.

    Sejak saat itu, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Peringatan ini dimaksudkan untuk mengenang dan menghargai peran serta perjuangan pemuda-pemudi Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Hingga kini, Hari Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi pemuda Indonesia untuk mengenang sejarah perjuangan bangsa dan meningkatkan rasa persatuan serta semangat kebangsaan.

    Sumber : Sumber Lain

  • Alat peraga kampanye calon Bupati Bekasi merusak lingkungan

    Alat peraga kampanye calon Bupati Bekasi merusak lingkungan

    Alat peraga kampanye dipasang dengan cara dipaku di pohon masih marak terlihat di salah satu perumahan yang berlokasi di wilayah Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    Alat peraga kampanye calon Bupati Bekasi merusak lingkungan
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah unsur masyarakat mengkritisi temuan banyak alat peraga kampanye pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bekasi yang dinilai merusak lingkungan karena dipasang tidak sesuai ketentuan. Aktivis Tata Kota dan Lingkungan dari kalangan akademisi Ciwandi menilai marak pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan cara dipaku di pohon akan merusak lingkungan.

    “Cara kampanye dengan merusak pohon ini sangat memprihatinkan. Pohon itu makhluk hidup, kalau makhluk hidup diganggu dengan kondisi dipaku-paku tentu bisa merusak,” katanya di Cikarang, Minggu.

    Dia mengatakan pemasangan APK di pohon dengan cara dipaku bisa merusak sirkulasi udara, menghambat transportasi air dan nutrisi serta mempengaruhi pertumbuhan hingga kesehatan pohon. Bahkan pohon bisa mati akibat terlalu banyak dipaku. Sementara manusia membutuhkan waktu relatif lama untuk menanam pohon hingga tumbuh dan berkembang berukuran besar.

    “Mereka calon pemimpin daerah ini harus beri contoh sebetulnya. Karena pohon harus dijaga, sama hal menjaga lingkungan,” katanya.

    Kondisi di lapangan ditemukan masih banyak APK yang terpaku di pohon dengan ukuran bervariasi mulai kecil hingga besar baik di kompleks perumahan maupun sepanjang jalan Negara dari wilayah perbatasan Kabupaten Bekasi dengan Kota Bekasi sampai Kabupaten Karawang.

    Tidak hanya dipaku di pohon, banyak APK juga terpasang di tiang listrik hingga fasilitas penerangan jalan umum maupun taman di sepanjang jalur tersebut. Salah seorang pengurus rukun tetangga Dedi mengeluhkan kondisi tersebut sebab selain bisa merusak pohon juga mengganggu kenyamanan dan keindahan terlebih APK yang terpasang di area publik seperti taman kota.

    “Itu lihat di bundaran taman kota penuh poster spanduk calon. Pemandangan jadi kumuh, terus banyak juga yang ditempel di pohon dan tiang lampu,” katanya.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi menjelaskan sudah ada aturan terkait titik mana saja yang boleh dan dilarang untuk dipasang APK. Aturan tersebut berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi. Seperti larangan memasang APK di rumah ibadah, sekolah, rumah sakit, maupun fasilitas kantor pemerintahan.

    “Untuk APK dipaku di pohon dan dipasang di tiang penerangan jalan umum atau listrik itu masuk pelanggaran K3 (ketertiban, keindahan dan kebersihan),” katanya.

    Dirinya mengaku sejauh ini belum ada laporan terkait pemasangan APK dengan cara dipaku di pohon maupun tiang listrik namun tidak menutup kemungkinan menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Bekasi.

    “Tindak lanjut temuan itu dengan memberikan rekomendasi ke pasangan calon selama tiga hari jika tidak diindahkan kami akan sampaikan kepada jajaran Satpol PP Kabupaten Bekasi untuk melakukan penertiban,” katanya.

    Sumber : Antara

  • KPU Jaksel siapkan kotak suara keliling layani pemilih disabilitas

    KPU Jaksel siapkan kotak suara keliling layani pemilih disabilitas

    Pemilih difabel mengikuti simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara Pilkada DKI Jakarta 2024 yang diadakan KPU DKI Jakarta di Gelanggang Remaja, Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    KPU Jaksel siapkan kotak suara keliling layani pemilih disabilitas
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 06:31 WIB

    Elshinta.com –  Komisi Pemilihan Umum Jakarta Selatan (KPU Jaksel) menyiapkan metode kotak suara keliling untuk melayani pemilih disabilitas demi memastikan hak suara mereka tersampaikan di pilkada.

    “Nanti ada metode kotak suara keliling istilahnya yang nantinya KPPS akan berkeliling ke rumah sasaran,” kata Ketua KPU Jaksel Muhammad Taqiyuddin saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

    Taqiyuddin mengatakan pemilih yang tidak bisa datang ke TPS karena memiliki keterbatasan seperti sakit menahun, disabilitas, atau bahkan lansia. Sehingga, lanjut dia, tidak memungkinkan untuk datang ke TPS, kami akan menggunakan metode kotak suara keliling untuk dapat melayani pemilih .

    Dia berharap sebagai warga negara, meski memiliki keterbatasan namun mereka tetap bisa memilih pemimpin masa mendatang.

    “Misalkan menderita stroke dan terdaftar di TPS 1, nanti ada petugas KPPS yang didampingi oleh Pengawas TPS dan para saksi untuk datang ke rumah untuk memilih menggunakan kotak suara keliling,” jelasnya.

    Kemudian, KPU Jakarta Selatan juga memastikan tersedianya alat bantu tunanetra di masing-masing TPS untuk memfasilitasi disabilitas saat di dalam bilik suara. Tak hanya itu, panitia pemungutan suara juga dikerahkan untuk aktif mendata warga disabilitas agar mudah mengakses ke TPS terdekat.

    “Kita juga menekankan kepada teman-teman PPK, PPS, dan KPPS untuk mencari lokasi TPS yang aksesnya mudah agar ketika ada kursi roda, mereka masih bisa melewati jalur tersebut,” ujarnya.

    Dengan demikian, KPU Jakarta Selatan terus berupaya memaksimalkan fasilitas dan melayani para disabilitas supaya bisa menggunakan haknya pada 27 November 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pemilih difabel pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta sebanyak 57.881 orang.

    Logistik yang hingga kini sudah diterima KPU Jakarta Selatan yakni 3.270 alat kelengkapan, 3.270 kotak, 13.080 bilik suara, 20.364 segel plastik, 117.918 segel kertas dan 6.540 tinta dan tersimpan di Gudang Sarinah Ekosistem, Pancoran. Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di Jakarta Selatan sebanyak 1.748.961 pemilih yang terdiri atas 855.957 laki-laki dan 893.004 perempuan.

    Kemudian, terdapat sebanyak 3.270 tempat pemungutan suara (TPS). Sedangkan untuk keseluruhan DPT di DKI Jakarta sebanyak 8.214.007 pemilih dan 14.935 TPS.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Mendes optimistis P2KTD bantu desa sukses ikut program makan gratis

    Mendes optimistis P2KTD bantu desa sukses ikut program makan gratis

    Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto dalam pembukaan acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD di Jakarta, Minggu (27/10/2024). ANTARA/HO-Humas Kemendes PDT

    Mendes optimistis P2KTD bantu desa sukses ikut program makan gratis
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengaku optimistis desa dapat berpartisipasi dan menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keberadaan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).  

    “Desa-desa dapat mengembangkan mekanisme distribusi yang efisien untuk menyukseskan Program MBG, khususnya dalam penyaluran makanan bergizi ke sekolah-sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan di desa,” kata Yandri, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.  

    Dia meyakini layanan teknis yang disediakan oleh P2KTD dapat pula membawa desa-desa menjadi ujung tombak percepatan peningkatan gizi dan pengentasan stunting sekaligus mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri pembukaan acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD pada Minggu (27/10). Diketahui, P2KTD akan memfasilitasi desa untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama dalam penyediaan bahan pangan lokal yang sehat dan bergizi.

    Hal itu, kata Yandri, sejalan pula dengan alokasi anggaran Rp71 triliun pada tahap awal program MBG dan memastikan bahwa desa dapat berpartisipasi aktif dalam distribusi pangan bergizi serta menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal.  

    Hingga 2 Oktober 2024, tercatat total BUMDes berjumlah 54.891 yang terdiri atas BUMDes yang sudah mendaftarkan nama berjumlah 27.597 dan 27.294 BUMDes yang sudah mendaftar badan hukum. Sementara itu dari total 3.362 BUMDes Bersama, terdapat 2.948 BUMDes Bersama yang sudah mendaftar nama dan 414 BUMDes Bersama yang sudah mendaftar badan hukum.

    Mendes Yandri mengatakan, dengan dukungan P2KTD, desa-desa yang diprioritaskan dalam program MBG, utamanya yang memiliki angka kemiskinan dan stunting tinggi dapat mengakses layanan teknis yang sesuai.

    “Ini memperkuat kapasitas desa untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan menyusui, serta mempercepat penurunan stunting,” kata dia.

    Program P2KTD juga membantu desa dalam membangun infrastruktur yang mendukung pelaksanaan program MBG, seperti pusat distribusi makanan, fasilitas penyimpanan pangan, dan area dapur bersama.

    Sumber : Antara

  • KPU Kota Malang gelar debat publik perdana

    KPU Kota Malang gelar debat publik perdana

    Sumber foto: El Aris/elshinta.com.

    Pilwakot Malang 2024

    KPU Kota Malang gelar debat publik perdana
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 14:46 WIB

    Elshinta.com – Debat Publik perdana pemilihan wali kota dan wakilnya digelar KPU Kota Malang Sabtu (25/10/2024). Debat publik yang digelar di Ballrom Hotel Green Mercure tersebut mendapat pengamanan ketat aparat tim gabungan.

    “Kita libatkan 150 personil gabungan TNI, Polri, Dishub dan pengamanan baik dari hotel maupun pengamanan dari pihak KPU,” ungkap Kabag Ops Polresta Malang Kota AKP.Sutomo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, El Aris, Senin (28/10).

    Terkait pengamanan, Sutomo menyebutkan pola pengamanan dllakukan dalam 3 lapis (ring).

    “Ring satu ada di dalam ruangan, ring dua di luar ruangan dan ring di luar hotel termasuk lalu lintas,” jelasnya.

    Sementara itu KPU Kota Malang memberikan rambu-rambu dan jumlah massa yang bisa masuk.

    “Kita batasi 30 orang massa yang bisa masuk ke dalam ruangan debat publik. Dan massa pendukung wajib mematuhi aturan yang ditetapkan seperti memakai keplek yang dikeluarkan pihak KPU termasuk pada rekan media yang meliput. Dan diharapkan baik paslon wali kota dan wakilnya, massa pendukungnya dan media untuk mentaati,” jelasnya.

    Dan pada debat Publik ini, ada 5 panelis dan 15 perumus. KPU kota Malang juga menggelar debat publik sebanyak 3 kali.

    “Debat Publik I tanggal 26 Oktober 2024; 9 Nopember 2024 dan 20 November 2024,” tandasnya. 

    Sebagai informasi debat Publik I diikuti tiga paslon pada Pilkada Kota Malang 2024. Antara lain paslon nomor urut 1 Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin, paslon nomor urut 2 Heri Cahyono-Ganisa Pratiwi Rumpoko dan paslon nomor urut 3 M Anton-Dimyati Ayatullah.

    Sumber : Radio Elshinta