Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • KPU Langkat rekrut 333 orang pekerja sorlip surat suara Pilkada  

    KPU Langkat rekrut 333 orang pekerja sorlip surat suara Pilkada  

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    KPU Langkat rekrut 333 orang pekerja sorlip surat suara Pilkada  
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 19:45 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat Sumatera Utara mulai melakukan sortir dan lipat (sorlip) surat suara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Hal itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Langkat Dian Taufik Ramadhan, Rabu (6/11).

    Dian Taufik Ramadhan mengatakan, sortir dan lipat surat suara ini melibatkan 333 orang dibagi menjadi 33 kelompok dimana tiap kelompok berjumlah 10 orang bertempat di gedung olahraga di Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat.

    “Jumlah surat suara yang diterima KPU Langkat untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut sebanyak 801.851 lembar dan surat suara untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebanyak 803.851 lembar itulah yang di sortir dan dilipat oleh warga,” kata Dian. 
     
    Dian juga menjelaskan setiap kelompok berjumlah 10 orang ini akan dipandu dan diawasi oleh dua orang pengawas dari jajaran KPU Langkat guna mengantisipasi kesalahan. “Kita berharap semua pelaksanaan akan berjalan dengan baik dan lancar,” terangnya.

    Dian juga mengatakan, untuk satu lembar kertas surat suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pihak KPU Langkat memberikan upah Rp.194. “Kita menargetkan untuk sorlip ini akan selesai  dilaksanakan selama empat hari sampai 10 November,” ujarnya.  

    Disisi lain, dengan kegiatan sortir dan lipat yang digelar KPU  Langkat membuat beberapa masyarakat yang dilibatkan merasa senang. Karena mereka bisa mendapat uang tambahan untuk membantu perekonomian keluarga. 

    Hal itu seperti yang diungkapkan salah seorang pekerja sorlip yang bernama Sarah (44) warga Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, dia mengaku sangat terbantu dengan adanya sorlip ini, karena bisa membantu perekonomian keluarga.

    “Saya merasa terbantulah dengan adanya sorlip ini,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (6/11). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Penyadang disabilitas diberi ruang kritisi visi misi calon peserta Pilkada

    Penyadang disabilitas diberi ruang kritisi visi misi calon peserta Pilkada

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com

    Debat Publik ke-2 Pilbup Sukoharjo

    Penyadang disabilitas diberi ruang kritisi visi misi calon peserta Pilkada
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – KPU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah melibatkan kalangan penyadang disabilitas dalam mempersiapkan materi debat calon peserta Pilkada putaran kedua. Pelibatan tersebut akan lebih mempertajam program kerja calon bupati dan wakil bupati terutama dalam upaya pemberdayaan kalangan penyandang disabilitas.

    Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo mengatakan, dalam debat calon putaran kedua ini KPU menentukan tema bahasan hukum, pendidikan, teknologi dan olahraga. Materi debat dijaring dari berbagai elemen masyarakat salah satunya adalah kalangan penyandang disabilitas untuk memberikan masukan berupa pertanyaan kepada pasangan calon.  

    “Tentunya sesuai dengan tema materi debat yang sudah ditentukan oleh KPU,” kata dia seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Rabu (6/11). 

    Dalam kesempatan debat putaran kedua ini, kalangan penyandang disabilitas bisa mempertanyakan program yang berkaitan dengan pemberdayaan disabilitas khususnya bidang olagraga. Sebab, altet paralimpik asal Sukoharjo banyak yang berprestasi, sebut  dalam pekan paralimpiade nasional (Peparnas) lalu medali untuk juara umum Jawa Tengah sebagian disumbang oleh atlet asal Sukoharjo.

    Syakbani menyampaikan, pasangan calon peserta Pilkada tungga di Sukoharjo diharapkan mampu memaparkan program kerja berdasarkan pertanyaan permasalahan yang disodorkan dalam debat. Terlebih permasalah tersebut disaring dari masyarakat yang diwakili kalangan akademisi, kalangan profesional, tokoh dan komunitas hingga masyarakat secara umum.

    “Karena calon peserta hanya calon tunggal, maka pemaparan visi misi bisa disampaikan lebih jelas dan rinci,” harapnya.

    Syakbani menambahkan, KPU Sukoharjo hanya menjadwalkan debat calon sebanyak dua putaran. Teknis pelaksanaannya sama dengan debat putaran pertama dimana debat lebih pada penajaman visi dan misi pasangan calon karena hanya ada satu calon. Debat dipandu satu orang moderator dengan empat orang panelis yang digelar pada minggu kedua Bulan November ini. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Latma Orruda 2024, pintu Indonesia modernisasi angkatan laut

    Latma Orruda 2024, pintu Indonesia modernisasi angkatan laut

    Tangkapan layar ilustrasi latihan perang Orruda 2024 Angkatan Laut Indonesia dan Rusia di Perairan Laut Jawa yang berlangsung 4 sampai 8 November 2024. ANTARA/HO-Data Fakta YouTube

    Latma Orruda 2024, pintu Indonesia modernisasi angkatan laut
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 09:48 WIB

    Elshinta.com – Latihan perang bersama jajaran TNI dengan negara sahabat sudah sering dilakukan sebagai bagian untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kerja sama operasi.

    Latihan bersama jajaran TNI terakhir digelar bersama Amerika Serikat melalui Latgab Super Garuda Shield 2024 yang digelar di Jawa Timur akhir Agustus hingga awal September 2024.  Latihan itu menjadi latihan militer gabungan bersama terbesar dalam sejarah TNI. 

    Setelah itu,  TNI khususnya Angkatan Laut kembali melakukan latihan bersama bertajuk Latma Orruda 2024 dengan  militer Rusia di perairan Laut Jawa, Jawa Timur, pada 4-8 November 2024. 

    Pada tahun 2021, Angkatan Laut Rusia pernah melakukan latihan militer bersama kekuatan matra laut negara-negara ASEAN yaitu Asean Rusia Naval Exercise tahun 2021 (ARNEX-21). Indonesia saat itu menjadi tuan rumah sekaligus memimpin bersama Rusia dalam penyelenggaraan ARNEX-21 di lepas Pantai Sumatera Utara hingga  Pulau Sabang.

    Dalam latihan bersama itu, Indonesia mengerahkan Frigat KRI Gusti Ngurah Rai-332, satu helikopter AS-565, 1 Pesawat CN-235 serta melibatkan 500 personel TNI Angkatan Laut. Sementara dari 11 negara peserta, 8 negara mengirimkan unsur berupa kapal perang atau pesawat, dan 3 negara mengirimkan observers.

    Rusia merupakan salah satu dialogue partner ASEAN sejak tahun 1996 dan Rusia telah menjadi ASEAN strategic partner pada tahun 2018. Rusia juga merupakan anggota Forum ADMM-Plus yang merupakan Forum Pertahanan antara ASEAN dengan 8 negara lainnya.

    Indonesia saat ini mendapat tempat khusus bagi Rusia yang menginginkan jalinan kerja sama militer. Rusia tidak ingin kehilangan peluang mendekati Indonesia, apalagi sebenarnya Indonesia sejak dulu berkeinginan membeli alutsista negeri Beruang Merah yang dinilai makin digjaya di medan perang.
    Latihan gabungan pertama Indonesia dan Rusia itu sejalan dengan upaya Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik untuk meningkatkan hubungan dengan Moskow. Latihan itu menjadi realisasi dari pembicaraan Prabowo dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow, pada Juli 2024.

    Pada latihan perang bertajuk Latma Orruda 2024 kali ini terdiri dari dua fase yaitu Harbour Phase dan Sea Phase. Nama Orruda diambil dari penggalan nama dua lambang nasional Rusia dan Indonesia yaitu Orel (elang Rusia) dan Garuda.

    Rusia mengirimkan tiga kapal perang kelas korvet yaitu RF Rezky, RF Gromky dan RF Aldar Tsydenzhaoov, tanker medium Pechenga, satu helikopter dan tugboat Salvage Alata. Sementara TNI Angkatan Laut mengerahkan dua kapal perang yaitu KRI I Gusti Ngurah Rai-332 dan KRI Frans Kaisiepo-368, serta helikopter anti kapal selam Panther AS565. Ketikutsertaan KRI I Gusti Ngurah Rai dalam latihan perang dengan Rusia ini untuk yang kedua kali.

    Bukan unjuk kekuatan

    Latihan perang angkatan laut itu bukan  sebagai unjuk kekuatan militer karena Rusia hanya akan mengirimkan tiga kapal perang kelas korvet, satu kapal tanker menengah, satu helikopter militer, dan satu kapal tunda. Meskipun jika dibandingkan ARNEX-21, jumlah kapal perang yang dilibatkan Rusia kali ini lebih besar, sebab saat itu Rusia hanya mengirimkan satu kapal tipe destroyer.

    Kerja sama antar-dua kekuatan tempur beda negara akan menjadi dasar bagi operasi kerja sama selanjutnya, termasuk kemungkinan operasi secara riil untuk menjaga perdamaian dunia.

    Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergey Tolchenov menegaskan bahwa latihan tersebut tidak ditujukan untuk unjuk kekuatan tetapi hanya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi kekuatan angkatan laut mereka.

    Namun demikian, banyak pihak berharap pada latihan kali ini, Rusia juga memamerkan senjata utama angkatan laut mereka yang bisa menjadi acuan Indonesia guna meningkatkan kekuatan tempur angkatan lautnya. 

    Salah satu yang menjadi perhatian tempur masa depan adalah kemampuan radar kapal dan kemampuan perang elektronik yang dimiliki angkatan laut Rusia. Hal ini bisa menjadi fokus untuk penguatan TNI laut di masa depan.

    Rudal makin canggih

    Kecepatan rudal balistik yang makin tinggi akan semakin sulit dicegat oleh senjata antirudal,  sehingga diperlukan sistem kemampuan ketahanan kapal perang yang lebih baik, termasuk dukungan satelit pertahanan. Ancaman rudal terhadap kapal perang modern telah berevolusi dalam beberapa dekade terakhir.

    Contohya, Rudal Jelajah Anti-Kapal (ASCM) telah berkembang secara luas.  Saat itu, ASCM telah meningkat menjadi Rudal Balistik Anti-Kapal (ASBM) seperti Rudal DF-21D, DF-26 dan YJ-21 produksi China. Rudal DF-21D adalah ASBM pertama di dunia yang mampu beroperasi pada jarak hingga 2.000 km, dan mampu membawa bahan peledak untuk menenggelamkan kapal induk.

    Bahkan ancaman rudal terhadap kapal perang modern juga makin nyata dengan penggunaan rudal hipersonik baik dalam bentuk Kendaraan Luncur Hipersonik (HGV) seperti milik DF-17 Tiongkok atau Rudal Jelajah Hipersonik (HCM) seperti 3M22 Zircon Rusia.

    Senjata hipersonik, yang dapat melaju dengan kecepatan lebih dari Mach 5 sehingga sisa waktu respons sistem pertahanan udara dan rudal di atas kapal semakin pendek, bahkan di bawah 40 detik. Sebuah ancaman yang nyata dan sebuah kapal induk pun menjadi sasaran empuk karena luasan bidang target yang besar dan nilai kerugian rill dan kerugian psikologis yang besar dalam sebuah perang.

    Kondisi itu membuat Latma Orruda 2024 diharapkan menjadi pembuka jalan bagi modernisasi angkatan laut Indonesia. Paling tidak dalam diskusi pertahanan antar-petinggi militer dua negara di Surabaya bisa terungkap opsi-opsi senjata taktis baru selain diskusi tentang operasi patroli laut bersama.

    Panglima Armada RI, Laksamana Madya Denih Hendrata, saat membuka latihan bersama di Surabaya mengatakan, latihan perang ini sudah direncanakan sebelumnya dan menjadi latihan perang bersama pertama kali antara Indonesia dan Rusia. Latihan ini diharapkan akan memperkuat hubungan diplomasi antara Indonesia dan Rusia. Indonesia juga dapat mengambil pelajaran tentang teknologi perang modern yang dikembangkan Angkatan Laut Rusia.

    Bagi Indonesia, untuk menjaga sebuah wilayah kepulauan, latihan perang bersama angkatan laut Rusia merupakan pilihan yang tepat sekaligus guna menguji kehandalan angkatan laut dari ancaman agresor luar. 

    Bahkan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar China Untuk Indonesia, H.E. Mr. Wang Lutong, di Kantor Kememhan Jakarta, 24 Oktober 2024 juga menyampaikan keinginannya untuk terus meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, dalam bentuk latihan bersama antara Indonesia-China.

    Sumber : Antara

  • KPU Majalengka diprotes terkait video lagu Indonesia Raya pada debat pertama 

    KPU Majalengka diprotes terkait video lagu Indonesia Raya pada debat pertama 

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    KPU Majalengka diprotes terkait video lagu Indonesia Raya pada debat pertama 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Rabu, 06 November 2024 – 14:49 WIB

    Elshinta.com – KPU Majalengka mendapat kritikan serta protes dari Paslon Bupati nomor urut 1 Eman Suherman – Dena M. Ramdan (HADE)) setelah berlangsungnya debat perdana (31/10/2024) lalu.

    Tim sukses HADE menyoroti terkait penayangan video saat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam tayangan tersebut, nampak salah satu paslon. Sehingga, mereka menilai KPU sebagai penyelenggara tidak profesional dalam memfasilitasi debat kedua paslon.

    “Di dalam pelaksanaan Pilkada, penyelenggara haruslah menjunjung tinggi prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam UU (undang-undang) bahwa Pilkada harus dilaksanakan dengan jurdil (jujur dan adil),” kata tim advokasi pasangan HADE, Dicky Turmudzy 

    “Nah di dalam video yang diputar KPU pada saat menyanyikan theme song Indonesia Raya di acara debat, terdapat video yang menampilkan calon bupati nomor 1 Bapak Karna, kami keberatan atas hal itu, karena itu merupakan perbuatan yang tidak adil bagi kami,” sambungnya.

    Atas hal tersebut, kata Dicky, pihaknya sudah melayangkan surat ke KPU. Mereka meminta KPU mengklarifikasinya.

    “Jadi kami meminta klarifikasi secara terbuka kepada KPU terkait hal itu, permintaan klarifikasi kami tersebut, kami sampaikan lewat surat dan video secara terbuka. Surat kami sampaikan hari Jumat, ketemu dengan 1 komisioner, lalu hari Sabtu kami juga bertemu dengan 2 komisioner lainnya, di kantor KPU, 3 komisioner tersebut telah menyatakan secara lisan kepada kami bahwa mereka menyadari kesalahan tersebut, dan akan segera melakukan klarifikasi secara terbuka,” jelas dia.

    Jika tak kunjung mengklarifikasi, tim advokasi pasangan HADE akan melaporkan KPU Majalengka ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

    “Kami masih menunggu itikad baik KPU. Saya hari ini dapat komunikasi dari salah satu komisioner bahwa mereka akan segera melakukan klarifikasi, cuma katanya agenda sedang padat, nunggu ketua. Karena memang permintaan kami ketua KPU yang harus melakukan klarifikasi,” ujarnya.

    “Kami tunggu dalam 2 atau 3 hari, kalau dalam jangka waktu itu mereka tidak klarifikasi, maka kami anggap memang mereka tidak beritikad baik,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Rabu (6/11). 

    Sementara itu, KPU Majalengka di depan sejumlah media telah meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. KPU mengaku penayangan video tersebut merupakan kesalahan teknis yang dilakukan oleh pihaknya.

    Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Majalengka, Deden Syaripudin mengatakan, pihak tidak ada maksud untuk mempromosikan salah satu paslon. Dia memastikan pihaknya bersikap netral sebagai penyelenggara pemilu.

    “Itu merupakan ketidaksengajaan karena kesalahan pemberian link YouTube Indonesia Raya kepada EO (event organizer). Dan EO nggak tahu identitas orang-orang dalam video klip itu sehingga bukan menunjukkan keberpihakan KPU ke salah satu paslon. KPU sudah ajukan ke EO agar di takedown videonya dari YouTube,” kata Deden, Selasa (5 /11).

    Deden menyampaikan, pihaknya juga akan mengklarifikasi terkait hal tersebut kepada paslon yang merasa dirugikan. Tak hanya itu, mereka akan juga mengevaluasi pada pelaksanaan debat selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan serupa.

    “Kami juga akan menjawab klarifikasi itu sendiri dan disampaikan ke tim paslon 01 serta akan memberitahukan ke Bawaslu, EO, YouTube, terkait hal-hal itu. Dan kami akan menjawab apa yang kami perbuat dan tentu akan dievaluasi lagi apa yang menjadi bahan perdebatan sekarang,” ucapnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Risma siapkan program kewirausahaan sosial atasi kemiskinan di Jatim

    Risma siapkan program kewirausahaan sosial atasi kemiskinan di Jatim

    Cagub Jatim Tri Rismaharini saat melakukan konsolidasi internal partai di Kabupaten Lumajang, Selasa (5/11/2024) petang. (ANTARA/HO-Humas PDI Perjuangan)

    Risma siapkan program kewirausahaan sosial atasi kemiskinan di Jatim
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 06:37 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Rismaharini mengatakan pihaknya komitmen untuk menyiapkan program kewirausahaan sosial untuk mengatasi kemiskinan dan sebagai solusi peningkatan ekonomi masyarakat di Jawa Timur.

    “Saya menekankan pentingnya pemberdayaan melalui pemanfaatan hasil pertanian dan perikanan secara optimal, sehingga kami dorong petani dan nelayan tidak hanya menjual hasil mentah,” katanya dalam agenda rangkaian safari politik dan konsolidasi internal partai di Kabupaten Lumajang, Selasa (5/11) petang.

    Mantan Menteri Sosial itu, mengatakan bahwa program kewirausahaan sosial yang digagasnya tidak sekadar membantu masyarakat menjual hasil panen atau tangkapan ikan, melainkan juga mengolahnya agar memiliki nilai tambah dan daya simpan lebih lama.

    “Contohnya, jagung yang harganya anjlok bisa diolah menjadi produk turunan seperti minyak goreng, sehingga memiliki harga jual yang lebih tinggi. Begitu juga dengan ikan, sebagian bisa langsung dijual, tapi sebagian lagi kita olah menjadi produk dengan daya tahan lebih lama,” katanya.

    Dengan konsep itu, ujar dia, masyarakat diharapkan mampu mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas, sehingga langkah itu penting untuk membangun ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor, khususnya bagi petani dan nelayan yang selama ini kerap mengalami kesulitan ketika harga produk mereka menurun drastis.

    “Dari sana kami ingin membuktikan bahwa masyarakat bisa berinovasi dan menghasilkan nilai tambah dari produk yang mereka miliki,” katanya.

    Dalam upaya mendorong program kewirausahaan sosial itu, perempuan yang pernah menjabat sebagai Wali kota Surabaya dua periode tersebut, memastikan bahwa pemerintah akan hadir dalam setiap tahap, mulai dari pelatihan hingga penyediaan alat yang dibutuhkan.

    “Kami akan memberikan bantuan berupa pelatihan dan alat-alat pendukung, bukan dalam bentuk uang tunai agar bantuan tersebut lebih berkelanjutan dan tidak hanya berakhir pada kebutuhan konsumtif,” ujarnya.

    Risma menilai dengan memberikan akses terhadap peralatan produksi dan pelatihan yang tepat, maka masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi yang ada.

    “Saya percaya bahwa kemandirian masyarakat dalam mengolah produk menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan di Jawa Timur,” katanya.

    Pihaknya ingin menumbuhkan optimisme bahwa kemiskinan di Jatim bisa diatasi dengan inovasi dan dukungan konkret dari pemerintah karena hal itu adalah upaya bersama yang memerlukan keterlibatan aktif dari berbagai pihak.

    “Kami ingin masyarakat Jatim memiliki kemampuan untuk bertahan dan berkembang, meski menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah akan terus hadir memberikan dukungan agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko

    Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi sejumlah menteri/wakil menteri Kabinet Merah-Putih dan perwakilan nelayan serta petani menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. ANTARA FOTO/Afra Augesti

    Presiden Prabowo teken perpres tentang tujuh kemenko
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:18 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan presiden tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih.

    Sebagaimana salinan perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Rabu, dini hari, ketujuh perpres itu diteken Presiden Prabowo tertanggal 5 November 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada tanggal yang sama.

    Ketujuh perpres itu meliputi Perpres Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Perpres Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan; Perpres Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Selain itu, Perpres Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Perpres Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat; Perpres Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; serta Perpres Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

    Masing-masing perpres itu mengatur antara lain kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, tata kerja hingga ketentuan peralihan dari masing-masing kementerian koordinator yang ada di Kabinet Merah Putih.

    Publik dapat mengunduh masing-masing dari perpres tersebut melalui laman jdih.setneg.go.id.

    Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto terdiri atas 48 kementerian. tujuh di antaranya merupakan kementerian koordinator.

    Dalam Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan tugas dan Fungsi kementerian Negara Kabinet Merah Putih pariode Tahun 2024-2029, disebutkan tujuh kementerian koordinator itu masing-masing bertugas mengoordinasikan sejumlah kementerian/badan/lembaga, yakni:

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:

    Kementerian Ketenagakerjaan
    Kementerian Perindustrian
    Kementerian Perdagangan
    Kementerian ESDM
    Kementerian BUMN
    Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
    Kementerian Pariwisata
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mengoordinasikan:

    Kementerian Dalam Negeri
    Kementerian Luar Negeri
    Kementerian Pertahanan
    Kementerian Komunikasi dan Digital
    Kejaksaan Agung
    TNI
    Polri
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengoordinasikan

    Kementerian Pertanian
    Kementerian Kehutanan
    kementerian Kelautan dan Perikanan
    Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
    Badan Pangan Nasional
    Badan Gizi Nasional
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan

    Kementerian ATR/BPN
    Kementerian Pekerjaan Umum
    Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
    Kementerian Transmigrasi
    Kementerian Perhubungan
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengoordinasikan:

    Kementerian Sosial
    Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
    Kementerian Koperasi
    Kementerian UMKM
    Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengoordinasikan:

    Kementerian Agama
    Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
    Kementerian Kebudayaan
    Kementerian Kesehatan
    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN
    Kementerian Pemuda dan Olahraga
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan mengoordinasikan:

    Kementerian Hukum
    Kementerian Hak Asasi Manusia
    Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
    Instansi lain yang dianggap perlu

    Sumber : Antara

  • Perempuan dinilai jadi sasaran empuk politik uang di pilkada

    Perempuan dinilai jadi sasaran empuk politik uang di pilkada

    Temu media organisasi perempuan terkait posisi perempuan dalam kebijakan berbasis gender. ANTARA/Nur Suhra Wardyah.

    Perempuan dinilai jadi sasaran empuk politik uang di pilkada
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 06 November 2024 – 07:58 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah organisasi perempuan di Sulawesi Selatan menilai bahwa perempuan merupakan sasaran empuk dari politik uang yang seolah menjadi lazim terjadi pada setiap kontestasi politik atau pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Organisasi perempuan tersebut terdiri dari YPMP (Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan) Sulsel, Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi, komunitas Solidaritas Perempuan (SP) Anging Mammiri, LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Sulsel, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia) Sulsel, dan YLK Sulsel.

    Ketua Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib) Sulawesi Rosniaty Azis di Makassar, Selasa menyebut hal ini kerap terjadi karena perempuan memiliki peran ganda yang juga selalu mementingkan pangan keluarga, apalagi di tengah melonjaknya seluruh harga komoditas pangan.

    “Mereka tahu bahwa rakyat, apalagi perempuan, dihadapkan dengan biaya hidup, biaya keluarga yang semakin tinggi. Itu yang dilihat oleh calon,” kata Rosniaty.

    Kondisi ini membuat banyak perempuan merasa mau tidak mau memilih berdasarkan imbalan finansial daripada berdasarkan program dan visi calon.

    Rosniaty menilai calon kepala daerah kerap kali mengeksploitasi isu kemiskinan. Mereka tahu betul apa kebutuhan rakyat sehingga memanfaatkannya untuk meraup suara.

    Maka dari itu, sejumlah organisasi perempuan di Sulsel menyerukan pilkada bebas korupsi dan bebas dari praktek politik uang. Meskipun mereka menilai fenomena ini sebagai tantangan. Terlebih, politik uang sudah sangat merajalela di Indonesia.

    Dia juga menyerukan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih aktif dalam menangani praktik politik uang yang menargetkan perempuan. Seharusnya, kata dia, Bawaslu semakin ketat dalam mengawasi.

    “Ketika ada transaksi itu, ketika Anda (Bawaslu) mendengar ada dugaan (politik uang), harus segera turun,” kata Rosniaty.

    Rosniaty menekankan pentingnya bahwa mencegah politik uang harus dimulai dari sendiri. Menurutnya, sudah saatnya pemilih mulai berpikir cerdas.

    Sumber : Antara

  • Komisi I DPR RI gelar rapat perdana dengan Menkomdigi

    Komisi I DPR RI gelar rapat perdana dengan Menkomdigi

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K

    Komisi I DPR RI gelar rapat perdana dengan Menkomdigi
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 05 November 2024 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Komisi I DPR RI menggelar rapat perdana dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid yang juga merupakan mantan Ketua Komisi I DPR RI periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa. Rapat kali ini beragendakan dua pembahasan rencana program 100 hari kerja dan kesiapan Pilkada Serentak 2024 Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).

    “Topik hari ini kan yang diminta untuk program jangka pendek dan juga kesiapan Kemenkomdigi untuk membantu mensukseskan Pilkada 2024, fokus di situ,” kata Meutya ditemui sesaat sebelum rapat dimulai.

    Meutya, yang sebelumnya duduk di kursi Ketua Komisi I DPR RI periode lalu, mengaku cukup gugup duduk di kursi pimpinan mitra kerja Komisi I DPR pada periode pemerintahan saat ini.

    “Pindah tempat duduk saja, tapi tetap deg-degan ya pindah tempat duduk. Biasanya yang nanya, nanti yang jawab. Doain saja mudah-mudahan lancar,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menyebut akan berupaya menyiapkan materi sebaik-baiknya untuk disampaikan saat rapat berlangsung.

    “Pasti para anggota sebagai perwakilan rakyat, mungkin ada pertanyaan hal-hal lain, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab dengan baik,” tuturnya.

    Dia pun mengaku belum mengetahui apakah saat rapat berlangsung akan membahas pula perihal kasus judi daring atau online yang turut melibatkan oknum pegawai Kemenkomdigi di dalamnya, sebagaimana yang menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan.

    “Saya belum tahu, nanti teman-teman akan menanyakan apa, tapi yang diamanahkan kepada kami dua poin itu saja, tapi kami siapkan jawaban-jawaban dari teman-teman Komisi I,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • KPU Kota Bekasi amankan 1,8 juta surat suara Pilgub dan Pilwalkot

    KPU Kota Bekasi amankan 1,8 juta surat suara Pilgub dan Pilwalkot

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    KPU Kota Bekasi amankan 1,8 juta surat suara Pilgub dan Pilwalkot
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi telah menerima 1.876.239 lembar surat suara untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) dari PT Gramedia Cikarang.

    Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa, memastikan proses penerimaan dan pengamanan surat suara berjalan lancar dan aman.

    “Proses penerimaan 1.876.239 surat suara Pilgub dan Pilwalkot dari PT Gramedia Cikarang pada 2 November lalu telah sesuai prosedur dan dikawal ketat,” kata Ali, Senin (4/11/2024).

    Ia juga menjelaskan, pengiriman surat suara yang sesuai jadwal tersebut telah dikoordinasikan dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan melibatkan pengawasan ketat dari Bawaslu Kota Bekasi. 

    “Pengiriman dan penerimaan surat suara juga dikawal oleh pihak kepolisian. Surat suara ini telah memenuhi standar DPT ditambah 2,5% cadangan. Pengiriman dilakukan sekaligus dalam satu hari,” paparnya.

    Surat suara tersebut kini disimpan di gudang logistik yang dijaga ketat di Pusat Pergudangan Alexindo, Bekasi Utara, dengan pengamanan 24 jam oleh petugas internal KPU dan Polres Metro Bekasi Kota.

    “Keamanan surat suara menjadi prioritas utama.  Kami bekerja sama dengan Polres Metro Bekasi Kota untuk memastikan pengawasan 24 jam penuh,” jelas Ali seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Selasa (5/11). 

    Ia merinci, setiap karton berisi 4.000 lembar surat suara Pilwalkot dan 3.000 lembar surat suara Pilgub.

    “Proses pemindahan surat suara dari kendaraan ke gudang juga melibatkan tim pendukung,” paparnya.

    Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, menegaskan pengawasan ketat Bawaslu terhadap seluruh proses, mulai dari pencetakan hingga penyimpanan.

    “Pengawalan melekat dilakukan untuk memastikan keamanan dan mencegah potensi gangguan selama proses pengiriman dan penyimpanan surat suara,” kata Sitorus. Kami memastikan integritas dan keamanan surat suara terjaga hingga hari pemungutan suara,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tim Hukum Edy-Hasan laporkan video oknum kades diduga dukung paslon ke Bawaslu Sumut 

    Tim Hukum Edy-Hasan laporkan video oknum kades diduga dukung paslon ke Bawaslu Sumut 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tim Hukum Edy-Hasan laporkan video oknum kades diduga dukung paslon ke Bawaslu Sumut 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Sebuah video viral di media sosial diduga memperlihatkan deklarasi kepala desa dan lurah, se-Kecamatan Sayur Matinggi Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mendukung Bobby Nasution dan Gus Irawan di Pilkada Serentak 2024.

    Deklarasi ini, mendukung Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumut dan Gus Irawan menjadi Bupati Tapsel periode 2025-2030. Dalam video dikutip wartawan, terlihat di dalam video berjumlah 17 orang dan dua orang diantaranya menggunakan seragam mirip seragam aparatur sipil negara. 

    “Kami Kepala Desa dan Lurah, Se-Kecamatan Sayur Matinggi Tinggi siap mendukung Bobby Nasution nomor urut 01, untuk menjadi Gubernur Sumut dan Gus Irawan Pasaribu nomor urut 01, menjadi Bupati Tapanuli Selatan,” ucap belasan orang itu, di dalam video viral tersebut. 

    Tim Hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala menyampaikan laporan ke Kantor Bawaslu Sumut terkait video tersebut, Selasa 5 November 2024.

    “Ada temuan dari video yang diberikan kepada tim hukum, kita duluan dapat jam 11 kemarin. Dikirim relawan sari Tapsel di Kecamatan Sayur Matinggi, di Desa Mondang,” ucap Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, kepada wartawan di Kota Medan.

    Yance menjelaskan bahwa dalam video itu, sudah jelas ada keperpihakan oknum kepala desa kepada Bobby-Surya di Pilgub Sumut. Sehingga pihaknya, sudah menyerahkan video viral tersebut, kepada Bawaslu Sumut untuk bisa dijadikan barang bukti awal dalam pengusutan kasus ini.

    “Oknum kepala desanya juga, bermarga harahap sudah kita laporkan, mereka mendeklarasikan diri untuk 01, Bobby-Surya di Pilgub Sumut ini,” kata Yance seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan.

    Yance mengungkapkan kasus oknum Kades memberikan dukungan di Pilkada Serentak ini, sama seperti terjadi di Tegal di Jawa Tengah. Tapi, oknum Kades di Tegal diproses dengan baik di Bawaslu Jawa Tengah. 

    “Temuan itu, membuat kita tergelitik, sehingga kita sehingga membuat laporan ke Bawaslu secara patut. Karena, laporan sama seperti di Tegal, Jawa Tengah. Oknum kepala desa dilaporkan dan diproses dengan baik di Bawaslu Jawa Tengah,” jelas Yance.

    Yance mengingatkan agar Bawaslu Sumut yang menerima laporan Tim Hukum Edy-Hasan, untuk segera memproses laporan itu, dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 

    “Kami berharap dan Bawaslu sudah diwanti-wanti, tolong hati-hati dengan laporan ini dan video sudah viral dan video ini, dipernyataan sempurna dari peristiwa mereka berpartisipasi yang sebenarnya tidak boleh. Karena peristiwa ini sudah komplit didalamnya,” kata Yance.

    Sumber : Radio Elshinta