Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • KPU Kapuas distribusikan logistik pilkada untuk lima kecamatan terjauh

    KPU Kapuas distribusikan logistik pilkada untuk lima kecamatan terjauh

    Ketua KPU Kabupaten Kapuas Deden Firmansyah bersama forkopimda setempat secara resmi mendistribusikan logistik Pilkada 2024 untuk lima kecamatan terjauh di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu (23/11/2024). ANTARA/All Ikhwan

    KPU Kapuas distribusikan logistik pilkada untuk lima kecamatan terjauh
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 24 November 2024 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mendistribusikan logistik dan surat suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 untuk lima kecamatan terjauh.

    “Distribusi untuk lima kecamatan terjauh, tersebar 56 desa dan 120 tempat pemungutan suara (TPS),” kata Ketua KPU Kabupaten Kapuas Deden Firmansyah di Kuala Kapuas, Minggu.

    Menurut dia, jumlah surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng untuk lima kecamatan tersebut sebanyak 86.442, yang terbagi 43.221 surat suara Pilkada Kapuas serta 43.221 surat suara Pilkada Kalteng.

    “Distribusi logistik ini merupakan bagian penting dari tahapan pilkada, terutama bagi daerah-daerah terpencil yang membutuhkan waktu lebih lama dalam pengiriman,” katanya.

    Deden menyebutkan lima dari sembilan kecamatan yang menjadi fokus distribusi awal adalah Kecamatan Kapuas Hulu, Timpah, Mandau Talawang, Pasak Talawang, dan Kapuas Tengah. Wilayah-wilayah ini memiliki aksesibilitas yang cukup menantang seperti jalur darat yang sulit ditempuh.

    Logistik yang didistribusikan mencakup surat suara, kotak suara, alat tulis, hingga perlengkapan pendukung lainnya. Pengiriman logistik itu dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian untuk menjamin keamanan logistik hingga tiba di lokasi tujuan.

    Selain itu, KPU juga bekerja sama dengan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan pihak terkait untuk memastikan logistik diterima dalam kondisi baik dan tepat waktu.

    “Distribusi logistik ini adalah langkah krusial untuk memastikan setiap warga di Kabupaten Kapuas, termasuk di daerah terpencil, dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik,” katanya.

    KPU juga mengimbau seluruh petugas di lapangan untuk tetap menjaga integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas guna mendukung suksesnya Pilkada 2024.

    Dengan distribusi ini, dia berharap seluruh tahapan pemilihan berjalan lancar, transparan, dan demokratis.

    “Estimasi distribusi sesuai dengan jadwal, mulai Minggu hingga 25 November 2024. Harapan kami semoga distribusi ini berjalan lancar dan tidak ada kendala,” ucap Deden.

    Pada kesempatan itu KPU Kapuas juga mengingatkan kembali kepada seluruh tim pasangan calon untuk dapat melepas alat peraga kampanye (APK).

    “Kami sudah melayangkan surat kepada seluruh tim pasangan calon untuk melepas menjelang masa tenang, mulai Minggu, 24 November 2024,” kata Deden Firmansyah.

    Sumber : Antara

  • Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada

    Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf saat memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (21/11/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

    Waka Komisi II beberkan upaya minimalkan konflik terkait pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 18:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf membeberkan sejumlah upaya untuk meminimalkan potensi konflik horisontal di tengah masyarakat berkenaan dengan Pilkada 2024.

    Dede saat dihubungi di Jakarta, Minggu, menuturkan bahwa upaya tersebut dilakukan berangkat dari sejumlah faktor yang kiranya dapat memicu terjadinya konflik terkait pilkada.

    Pertama, kata dia, konsistensi pengamanan di daerah yang masuk dalam peta kerawanan pilkada, sehingga pihak kepolisian perlu mensinergikan peta kerawanan dengan data yang dimiliki KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah.

    “Pihak pengamanan masuk, baik Babinsa Kamtibmas untuk mencari data atau informasi tentang potensi di dalam, kalau ada potensi di dalam itu bisa disampaikan ke calon lain untuk jangan masuk ke daerah sekitar situ,” ujarnya.

    Kedua, menurut dia, pentingnya netralitas penyelenggara pemilu hingga aparatur sipil negara (ASN) terhadap kontestasi Pilkada 2024.

    “Pesan-pesan dari kami adalah pihak penyelenggara, baik dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu daerah, tidak boleh ikut cawe-cawe di situ atau berpihak karena kalau berpihak pasti ada yang merasa dirugikan maka akhirnya konflik terjadi,” tuturnya.

    Ketiga, partisipasi publik dalam pengawasan Pilkada 2024 untuk segera melapor bila menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran.

    Dia menyebut publik juga dapat memanfaatkan media sosial untuk melaporkan pelanggaran Pilkada 2024 agar memperoleh atensi yang cepat.

    “Sekarang publik ini punya alat yang namanya HP untuk memviralkan apapun. Nah, jadi publik juga bisa langsung kalau ada hal-hal yang kurang. Langsung saja divideokan, diviralkan, dan dilaporkan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini misalnya Bawaslu, Gakkumdu, dan sebagainya. Karena biasanya kalau itu sudah diviralkan, itu akan cepat mendapatkan tanggapan,” katanya.

    Terakhir, dia menyebut pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu mencanangkan kembali komitmen para kontestan untuk siap menang dan kalah dalam pilkada.

    “Jadi kontestan pemilu juga harus mampu menyampaikan kepada timnya bahwa ‘kita siap menang, kita juga harus siap kalah’,” ucap dia.

    Saat ini, tahapan Pilkada 2024 telah memasuki masa tenang kampanye yang berlangsung selama tiga hari, 24—26 November 2024.

    Pilkada Serentak yang diselenggarakan pada hari Rabu, 27 November 2024, diikuti 1.553 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Sumber : Antara

  • Mahasiswa dan Ormas Singkawang serukan tolak politik uang

    Mahasiswa dan Ormas Singkawang serukan tolak politik uang

    Kampanye tolak politik uang di perempatan jalan Diponegoro Singkawang (ANTARA/Narwati)

    Mahasiswa dan Ormas Singkawang serukan tolak politik uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 19:13 WIB

    Elshinta.com – Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), mahasiswa dan organisasi masyarakat (ormas) Kota Singkawang menyerukan agar masyarakat kota setempat untuk menolak politik uang menjelang hari H Pilkada 2024 yang dihelat pada 27 November 2024.

    “Hari ini kita melakukan kampanye gerakan menolak politik uang dalam Pilkada 2024,” kata Koordinator JPPR Singkawang, Rubi Ismayanto, di Singkawang, Minggu.

    Dia berharap agar masyarakat Singkawang cerdas dalam menentukan pilihannya dengan mendatangi tps pada tanggal 27 November untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya masing-masing.

    “Masyarakat jangan mau diiming-imingi dengan uang baru mau datang ke tps,” ujarnya.

    Menurutnya, pemimpin yang dipilih dengan menggunakan uang sudah dipastikan tidak akan amanah.

    “Gerakan yang kita lakukan adalah secara spontan yang dilaksanakan di tiga titik, seperti di depan Kantor Walikota, simpang lampu merah Jalan Alianyang dan perempatan Jalan Diponegoro,” ucapnya.

    Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Singkawang, Juhriansyah mengatakan, perlunya kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang adalah suatu tindakan yang harus dilakukan.

    “Masyarakat harus cerdas menentukan pemilih dan pilihan serta jangan mudah di iming-imingi dengan uang dan jangan mau suara kita dihargai pada saat pemilihan tetapi pikirkan dampaknya selama 5 tahun kedepan,” katanya.

    Dia mengimbau kepada masyarakat Singkawang agar bijak dan cerdas dalam memilih pasangan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2024.

    Sumber : Antara

  • Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc

    Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024). (ANTARA/HO-KWP)

    Waka Komisi II DPR RI tolak ubah status KPU jadi lembaga ad hoc
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 November 2024 – 19:25 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menolak usulan untuk mengubah status Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjadi lembaga ad hoc.

    “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan kepada kita, bahwasanya Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Itu termaktub dalam Pasal 22E Ayat 5,” kata Zulfikar di Jakarta, Minggu.

    Pernyataan tersebut merespons usulan KPU dan Bawaslu agar menjadi badan ad hoc atau tidak lagi permanen.

    Menurut dia, segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Zulfikar menyatakan bahwa evaluasi terhadap penyelenggara pemilu memang harus terus dilakukan, namun bukan berarti mengubah statusnya dari lembaga tetap menjadi lembaga ad hoc.

    “Terutama (evaluasi) dalam rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu di semua tingkatan agar menghasilkan penyelenggara pemilu yang berintegritas, capable, dan profesional, serta tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Sehingga bisa menghasilkan pemilu yang makin berkualitas dan legitimate,” ucap dia.

    Alih-alih mengubah status KPU dan Bawaslu dari lembaga tetap menjadi lembaga ad hoc, Zulfikar mendorong evaluasi secara menyeluruh terhadap rekrutmen dan seleksi penyelenggara pemilu di semua tingkatan.

    Usulan KPU dan Bawaslu menjadi lembaga ad hoc muncul karena pelaksanaan pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan serentak di tahun 2024 ini.

    Dengan demikian, tidak ada lagi perhelatan pesta demokrasi dalam waktu dekat dan demi menghemat anggaran negara.

    Terkait hal tersebut, Zulfikar menambahkan bahwa penyelenggara pemilu justru akan semakin kokoh keberadaannya apabila ide pemisahan pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal bisa diwujudkan dalam revisi UU Pemilu.

    “Tugas penyelenggara pemilu itu bukan hanya saat masuk tahapan pileg, pilpres, dan pilkada. Di tahun-tahun tidak menyelenggarakan pemilihan, KPU dan Bawaslu serta DKPP bisa fokus untuk meningkatkan kapasitas struktur dan infrastruktur kepemiluan melalui kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, kajian, edukasi, dan literasi,” kata Zulfikar.

    Sumber : Antara

  • Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok

    Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok

    Paslon nomor urut 1 mengenakan kaos bergambar Imam Budi Hartono-Ririn. (foto: ist)

    Kampanye terakhir massa pendukung paslon Imam – Ririn nyaris bentrok dengan massa pendukung paslon Supian – Chandra

    Pilkada Depok massa pendukung ke dua paslon nyaris bentrok
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 23 November 2024 – 14:43 WIB

    Elshinta.com – Depok-Kampanye Pilkada Serentak 2024  berakhir  pada Sabtu 23 November 2024. Pada masa berakhir kampanye, seluruh paslon bertarung mengeluarkan seluruh kekuatan mereka.

    Seperti pada kampanye akhir pasangan calon  (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Jawa Barat, pada Pilkada 2024, massa Paslon nomor urut 1 mengenakan kaos bergambar Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafi mengular di jalan Margonda Raya menuju Lapangan Mahakam, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (23/11/2024).

    Massa kampanye akhir paslon nomor 1 Imam- Ririn yang konvoi di jalan Margonda dengan tenang, tiba-tiba saja nyaris bentrok dengan massa yang mengenakan kaos nomor 2 massa paslon nomor 2 yang tengah melakukan flash mob.

    Beruntung ada pihak kepolisian yang mengamankan hingga bentrok fisik massa paslon 1 Imam – Ririn, dan paslon 2 Supian dan Chandra dapat diatasi.

    Antoni Subagyo, mantan  Ketua DPC partai Gelora Pancoran Depok (2020-2023) yang kini sebagai fungsionaris di Partai Gerlora Pancoran Depok, mengatakan bahwa mass nomor 2 tengah melakukan flash mob.

    “Jadi sebuah hal yang wajar, tiba-tiba bertemu dengan massa kampanye nomor 1 yang menuju lapangan mahakam. Alhamdulillah semuanya berjalan baik,” tutur Antoni menjelaskan massa nomor 2 yang bertemu dengan massa nomor 1.

    Massa kampanye akbar Imam – Ririn, berlanjut menuju Lapangan Mahakam, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. 

    Sesampai di Lapangan Mahakam, rombongan paslon nomor 1 disambut massa di dalam Stadion Mahakam, Sukmajaya, Depok. Terlebih saat Calon Walikota dan Wakil Walikota Depok nomor urut 1, Imam Budi Hartono – Ririn Farabi Arafiq datang menyapa.

    Massa yang sebelumnya menepi langsung mengumpul ket engah. Massa ingin melihat Walikota dan Wakil Walikota Depok periode 2025-2030 dari dekat. 

    Ketua DPP Bidang Ormas dan Kepemudaan Partai Golkar, Fadh Arafiq menegaskan, berdasarkan informasi intelejennya massa Imam – Ririn mencapai 30.000 orang.

    “Ini tanda-tanda kemenangan Imam – Ririn sudah di depan mata. Apalagi, Partai Golkar dan PKS terus kompak hingga saat ini. Kami sudah tidak ragu lagi dengan PKS. Kita harus menang, menang, menang dan lanjutkan,” tegas Fadh Arafiq saat berorasi di atas panggung di hadapan massa yang jumlahnya diperkirakan mencapai 30 ribu massa paslon nomor 1.

    Dalam kampanye Akbar Imam – Ririn turut hadir semua ketua partai pendukung, PKS, Partai Golkar, PBB, PKN dan Partai Masyumi. Tak lupa juga hadir relawan dan komunitas ikut memadati Stadion Mahakam.

    Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok nomor urut 1 Imam Budi Hartono dan Ririn Farabi Arafiq mempunyai visi dan misi Depok Berkarya, Sejahtera Untuk Semua.

    “Untuk misi Imam Ririn ada lima poin untuk bangun Depok secara bareng-bareng,” kata Imam.

    Imam menyebutkan lima poin misi pasangan calon nomor urut 1 yang pertama, meningkatkan karya pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan sosial yang berkualitas, merata dan berkelanjutan.

    Kedua, memantapkan tatakelola pemerintahan yang melayani, cekatan, profesional, dan berintegritas.

    “Ketiga Imam Ririn membangun masyarakat yang berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ketahanan keluarga,” tutur Imam.

    Lebih lanjut untuk misi keempat, mewujudkan masyarakat madani yang sehat, cerdas, dan bahagia.

    Kemudian yang kelima, mengembangkan kawasan perkotaan yang aman, bersih, hijau, dan ramah lingkungan. 

    Selain itu juga pasangan Imam -Ririn juga akan melanjutkan program kepimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono, yakni melanjutkan program Universal Health Coverage (UHC).

    “Kota Depok sudah mencapai UHC. Pencapaian ini, warga Depok khususnya, bisa berobat gratis dengan KTP, ” kata Imam.

    Selanjutnya kata Imam, program satu keluarga satu sarjana. Lalu kartu Depok sejahtera atau KDS pun dilanjutkan karena banyak warga yang menginginkan program tersebut dilanjutkan di masa periode Imam – Ririn nanti.

    “Lanjutkan KDS dan canangkan Kartu Yatim Sejahtera. Lanjutkan pembangunan sekolah negeri di Kota Depok baik, SMP negeri. Dan SMA negeri yang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa,” sambung dr Ririn.

    Kemudian dr.Ririn juga menyebut akan melaksanakan pembangunan Eco Park dan penataan kawasan heritage budaya di Kota Depok.

    “Kami komitmen juga bangun jalan untuk terusan Jalan Juanda ke Kukusan, dan bangun jalan layang dan  alternatif pelebaran Jalan Raya Sawangan,” tuturnya.

    Selain itu, untuk perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia, Imam Ririn akan memberikan bantuan modal bagi perempuan kepala keluarga. (Dd)

    Sumber : Sumber Lain

  • KH Ma`ruf Amin bersilaturahmi ke Semarang

    KH Ma`ruf Amin bersilaturahmi ke Semarang

    Silaturahmi dengan para kader PKB Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 23 November 2024. (foto: ist)

    Sambung konektifitas dan penguatan gerakan politik kiai

    KH Ma`ruf Amin bersilaturahmi ke Semarang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 23 November 2024 – 16:43 WIB

    Elshinta.com – Semarang – Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Prof. DR. KH. Ma’ruf Amin menghadiri acara silaturahmi dengan para kader PKB Jawa Tengah di Semarang, Sabtu, 23 November 2024. 

    Dalam acara silaturahmi itu, Wakil Presiden Indonesia ke-13 ini mengingatkan tentang asal usul pendirian PKB sebagai kendaraan para kiai untuk mendukung pergerakan para kiai di perpolitikan Indonesia. Karena pada dasarnya kehadiran kiai memiliki tujuan untuk memberi arah dalam langkah strategis pembangunan bangsa dan negara. 

    “Memberi warna setiap keputusan politik dengan shibghatallah,”  kata KH. Ma’ruf Amin dalam sambutannya. 

    KH.  Ma’ruf Amin juga mengingatkan pada para kader PKB untuk tidak saling berselisih dalam keputusan. Perselisihan merupakan salah satu penyebab kerusakan dan kesesatan bila tidak dicegah. 

    “Kita harus membangun kembali konektivitas antara kiai agar menjadi satu kesatuan dan menghindari perselisihan,” KH. Ma’ruf Amin menegaskan.

    Kiai Ma’ruf melanjutkan, bahwasanya gerakan politik kiai saat ini sudah lemah. Salah satu penyebabnya tidak ada konektivitas antara kiai. Ditambah lagi, para kiai saat ini memimpin sendiri-sendiri, di masing-masing daerahnya. 

    Penyebab lain lemahnya pengaruh kiai saat ini adalah hilangnya kesadaran politik kiai. Padahal setiap keputusan penting tercipta melalui keputusan politik. 

    Kiai saat ini juga terlihat tidak tangguh seperti kiai zaman dulu. Tangguh di sini sangat dibutuhkan untuk menghadapi segala rintangan di depan. “Sebab, kalau kiai tidak tangguh membuatnya mudah dipatahkan saat menghadapi keadaan genting,” KH. Ma’ruf mengungkapkan.

    Jadi, perlu penguatan lagi gerakan politik kiai saat ini. Tujuannya untuk mengembalikan peran kiai di Indonesia dalam menentukan arah bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur *

    Sumber : Elshinta.Com

  • DPR dukung penuh upaya Menpora cegah judi online lewat surat edaran

    DPR dukung penuh upaya Menpora cegah judi online lewat surat edaran

    Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo. (ANTARA/HO-Kemenpora)

    DPR dukung penuh upaya Menpora cegah judi online lewat surat edaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Komisi X DPR RI menyatakan mendukung penuh upaya Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dalam mencegah masyarakat, terutama anak muda terjerat judi online dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 11.7.42 Tahun 2024.

    “Sebagai Ketua Komisi X DPR RI, penting bagi saya untuk menekankan bahwa Komisi X mendukung penuh inisiatif ini dan siap bekerja sama dengan Kemenpora dalam mengawasi pelaksanaannya,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

    Hetifah mengatakan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Penanganan Kegiatan Perjudian Online di Lingkungan Kemenpora itu merupakan langkah positif dalam melindungi generasi muda dari dampak negatif perjudian online. Hal tersebut, ujar dia melanjutkan, sejalan pula dengan tanggung jawab Kemenpora dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi pemuda di tanah air.

    Meskipun begitu, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut tetap harus diiringi dengan upaya edukasi yang kuat agar masyarakat, khususnya generasi muda, memahami bahaya perjudian online.

    “Sosialisasi perlu dilakukan secara masif melalui media digital, program komunitas, dan kerja sama dengan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan),” ujar Hetifah.
     

    Selain itu, kata dia menambahkan, implementasi kebijakan tersebut juga harus diawasi agar tidak hanya menjadi dokumen administratif. Berikutnya, menurut Hetifah, evaluasi berkala pun perlu dilakukan guna memastikan efektivitas langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang diambil.

    “Yang tidak kalah penting adalah SE ini juga harus menjadi momentum untuk memperkuat program-program pemberdayaan pemuda yang memberikan mereka alternatif positif, seperti pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, dan akses ke peluang ekonomi,” ucapnya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan pula bahwa perjudian online sebenarnya merupakan isu lintas sektor sehingga memerlukan kolaborasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Kominfo untuk pemblokiran situs serta aparat penegak hukum untuk penindakan tegas terhadap pelanggaran.

    Sebelumnya, Menpora Dito menyampaikan bahwa surat edaran itu menginstruksikan pimpinan dan pegawai Kemenpora agar aktif menyampaikan imbauan atau menyelenggarakan kegiatan edukatif yang menjelaskan bahaya judi online.

    Kemenpora juga menjadikan pencegahan judi online sebagai salah satu fokus program kepemudaan dan olahraga dengan menyelenggarakan kegiatan positif.

    “Melalui kegiatan-kegiatan positif ini, tentunya mereka tidak akan terpikir untuk mencoba judi online,” kata Dito.

    Sumber : Antara

  • Pilkada 2024 momentum kuatkan persatuan meski beda pilihan

    Pilkada 2024 momentum kuatkan persatuan meski beda pilihan

    Arsip foto – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memimpin Apel Siaga Masa Tenang, Pemungutan, dan Penghitungan Pilkada 2024 di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). ANTARA/Livia Kristianti/aa.

    Dirjen IKP: Pilkada 2024 momentum kuatkan persatuan meski beda pilihan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 17:41 WIB

    Elshinta.com – Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Digital Prabu Revta Revolusi menyatakan momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 harus dijadikan momentum menguatkan persatuan bangsa meski ada perbedaan pilihan politik.

    Hal itu menurutnya menjadi inti kegiatan Pilkada 2024 untuk menunjukkan proses berdemokrasi yang dewasa di Indonesia sehingga dapat menjaga situasi dan kondisi di kehidupan bermasyarakat tetap kondusif.

    “Setiap dari kita yang mencintai negeri ini pasti akan mengutamakan persatuan walaupun berbeda pilihan politik. Mari kita jaga Pilkada ini tetap damai, penuh rasa hormat, dan mengutamakan persatuan bangsa,” kata Prabu saat dihubungi ANTARA, Sabtu.

    Lebih lanjut, Prabu mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya agar dapat menjaga pesta demokrasi setiap lima tahunan itu berjalan dengan sehat. Hak pilih yang diberikan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh masyarakat, disebutkan oleh Prabu, sebagai wujud cinta terhadap Tanah Air karena masyarakat artinya mau terlibat aktif membangun negeri dengan memilih pemimpin daerahnya secara bijak.

    “Suara Anda adalah wujud cinta untuk Indonesia,” katanya.

    Pilkada Serentak 2024 akan berlangsung pada Rabu (27/11) yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

    Pesta demokrasi untuk menentukan kepala daerah tersebut berlangsung secara nasional, diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Total pasangan calon yang berkompetisi dalam Pilkada Serentak 2024 mencapai 1.557 pasangan calon, yang terdiri atas 103 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 1.169 pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.

    Melalui Apel Siaga Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung pada Rabu (20/11), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpesan dalam arahannya kepada para pengawas Pemilu agar rutin memberi edukasi kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan politik adalah hal wajar dan setiap orang harus menghargainya.

    “Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, saling baku hantam, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa,” kata Wapres.

    Sumber : Antara

  • Pramono-Rano minta penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI adil

    Pramono-Rano minta penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI adil

    Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno dalam kampanye akbar di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (23/11/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

    Pramono-Rano minta penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI adil
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 18:11 WIB

    Elshinta.com – Calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut tiga (3), Pramono Anung – Rano Karno meminta penegak hukum dan penyelenggara Pilkada DKI seperti Bawaslu dan KPU untuk berlaku adil kepada para pasangan calon (paslon).

    “Dalam kesempatan ini saya juga meminta memohon kepada siapapun aparat penegak hukum, pemerintah seperti KPU, Bawaslu harus berlaku adil,” kata Pramono dalam kampanye akbar di Stadion Madya GBK Jakarta, Sabtu.

    Pramono menyampaikan secara khusus kepada aparat penegak hukum untuk menjaga keamanan dan demokrasi Jakarta yang sudah berjalan dengan baik. Dia menambahkan, momen yang tak terlupakan adalah saat berkeliling Jakarta untuk melakukan belanja masalah.

    “Yang paling berkesan adalah ketika belanja masalah di beberapa tempat, saya sebenarnya menahan untuk menangis karena di luar dugaan kami,” ujarnya.
     

    Mantan Sekretaris Kabinet itu menilai momen Pilkada DKI ini menjadi kesempatan para warga Jakarta untuk memilih pemimpin ke depan. Dia menegaskan pasangan nomor urut 3 berjanji untuk terus melayani masyarakat Jakarta.

    “Tanggal 27, mari kita bersama-sama nanti akan merayakan kemenangan bagi pasangan Mas Pram dan Bang Doel,” ujarnya.

    Dalam akhir keterangannya, Pramono Anung bersama Rano Karno atau Bang Doel menyatakan optimis Pilkada DKI digelar satu putaran.

    “Kita harus bisa memenangkan, satu putaran! Kita bikin Jakarta Menyala!” ucap Rano Karno.
     

    KPU DKI menetapkan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta pada 27 November 2024 di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS). Warga Jakarta dapat memeriksa lokasi TPS Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 secara daring melalui laman cekdptonline.kpu.go.id.  KPU DKI menetapkan total daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2024 sebanyak 8.214.007 pemilih.

    Pilkada DKI Jakarta 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel). Sementara itu, masa tenang Pilkada 2024 dimulai pada 24 November 2024 dan berlangsung selama tiga hari sebelum pemungutan suara. 

    Sumber : Antara

  • Peran multipihak mampu antisipasi kecurangan pilkada

    Peran multipihak mampu antisipasi kecurangan pilkada

    Sejumlah petugas memasang stiker segel pada truk yang berisi logistik Pilkada 2024 sebelum diberangkatkan di gudang milik KPU Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/11/2024). Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang mulai mendistribusikan logistik Pilkada Serentak 2024 dengan total sebanyak 9.432 bilik suara dan 4.716 kotak suara beserta kelengkapannya secara bertahap ke seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 16 Kecamatan di kota itu dengan target distribusi hingga 25 November 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc

    Perludem: Peran multipihak mampu antisipasi kecurangan pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 23 November 2024 – 19:31 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Annisa Alfath mengemukakan peran multipihak mampu mengantisipasi kecurangan dalam Pilkada Serentak 2024.

    “Perlu ada peran multipihak, yakni dari Bawaslu yang harus mengawasi secara ketat seluruh proses pilkada,” kata Annisa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Kemudian saksi yang berperan untuk memastikan tidak adanya kecurangan perlu dipilih dari dari segi fisik lantaran perhitungan suara membutuhkan waktu yang lama dan memiliki pengetahuan yang baik. Selain itu, pelibatan pemantau juga perlu sebagai seorang yang independen untuk mencegah kecurangan.

    Masyarakat sipil ataupun pemantau bisa memanfaatkan aplikasi Jagasuara dengan mengunduh di Play Store untuk turut memotret C-Hasil agar nantinya bisa menjadi data pembanding Sirekap.

    “Apakah hasil perhitungan sama atau tidak,” ujarnya.

    KPU juga sebagai penyelenggara perlu memastikan bahwa Sirekap bisa bekerja maksimal sehingga data tidak tercecer. Lalu, mudah diakses bagi kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengunggah hasil dan juga mudah untuk diakses masyarakat secara umum untuk melihat hasil suara.

    Saat ini Indonesia sedang bersiap menuju masa pilkada serentak yang akan berlangsung pada tanggal 27 November 2024. Sebelumnya, akhir September 2024, KPU RI mengumumkan ada 1.553 pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2024 di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

    Sumber : Antara