Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Prabowo beri arahan dan lepas keberangkatan retret anggota KADIN

    Prabowo beri arahan dan lepas keberangkatan retret anggota KADIN

    Presiden Prabowo Subianto saat melangsungkan pertemuan dengan para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di kediamannya, kawasan Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/HO-Sekretariat Presiden)

    Prabowo beri arahan dan lepas keberangkatan retret anggota KADIN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 22:59 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan sekaligus melepas keberangkatan anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menuju kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah, pada 8 hingga 10 Agustus 2025.

    Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (8/8) malam, menginformasikan bahwa pertemuan yang berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini dihadiri sekitar 230 anggota KADIN yang terdiri atas pengurus pusat dan ketua pengurus provinsi dari seluruh Indonesia.

    “Atas undangan Ketua Umum KADIN, Presiden Prabowo memberikan arahan sekaligus melepas keberangkatan peserta retret tersebut,” kata Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Ia mengatakan bahwa para peserta dalam kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie.

    Dalam keterangannya, Seskab Teddy juga menjelaskan tujuan pelaksanaan retret pengurus KADIN.

    “Retret tersebut diselenggarakan untuk membentuk disiplin, nasionalisme, ketekunan, pengetahuan serta wawasan kebangsaan kepada para peserta yang merupakan pimpinan dan pemegang usaha industri swasta yang bergerak di berbagai bidang,” katanya.

    Kegiatan ini juga diharapkan Teddy menjadi momentum penguatan komitmen antara pemerintah dan pelaku usaha untuk bersinergi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global.

    Turut hadir dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sumber : Antara

  • Mendagri minta kepala daerah buat kebijakan pro rakyat

    Mendagri minta kepala daerah buat kebijakan pro rakyat

    Mendagri Tito Karnavian minta kepala daerah buat kebijakan pro rakyat sikapi kebijakan Bupati Pati di Denpasar, Jumat 8/8/2025. (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

    Mendagri minta kepala daerah buat kebijakan pro rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah dalam membuat kebijakan mempertimbangkan aspek sosial agar lebih pro rakyat.

    Hal ini disampaikan Tito di Denpasar, Jumat (8/8), menyikapi kejadian di Pati, Jawa Tengah, dimana Bupati Sudewo menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 hingga 250 persen yang menurutnya tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

    “Saya minta kepala daerah lain dalam membuat kebijakan-kebijakan jangan hanya melihat aspek normatif hukum, tapi juga mempertimbangkan aspek sosial, dampaknya ke masyarakat gimana,” kata dia.

    Diketahui kenaikan pajak yang ditujukan untuk pembangunan di daerah tersebut akhirnya dibatalkan, namun Sadewo mengatakan pembatalan kenaikan pajak berimbas pada ditundanya sejumlah pembangunan.

    Mendagri Tito kemudian mengingatkan kepala daerah lain bahwa meskipun retribusi yang hendak dipungut digunakan untuk mendukung pendapatan asli daerah, tidak berarti menyamaratakan kemampuan masyarakat di dalamnya.

    “Jangan disamaratakan, ada masyarakat yang mampu, ada juga yang tidak mampu, kenaikan Rp10.000-Rp15.000 itu berarti bagi masyarakat yang tidak mampu,” ujarnya.

    “Jadi, saya minta mohon rekan-rekan kepala daerah lainnya tolong lah dalam membuat kebijakan itu betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek termasuk aspek sosial kemampuan masyarakat,” sambungnya.

    Mantan Kapolri itu mengingatkan bahwa saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pemerintah sedang gencar menjalankan program-program pro rakyat, sehingga semestinya kepala daerah juga melakukan yang sama.

    “Bapak Presiden kita lihat, hari ini rapat koperasi desa ini, lalu makan bergizi gratis, sekolah rakyat, itu semua program menunjukkan pemimpin kita pro rakyat, jangan kita membuat kebijakan yang kemudian membuat rakyat semakin sulit,” kata Tito Karnavian.

    Terhadap Bupati Pati sendiri, sebelum akhirnya siang tadi kebijakan kenaikan pajak itu dicabut, Kemendagri sudah sempat turun mencari tahu substansi dari kebijakan yang dibuat.

    Mendagri Tito juga sudah berpesan ke Bupati Pati agar dalam membuat kebijakan betul-betul mempertimbangkan kemampuan rakyat, bukan justru membebani, seperti bagaimana pemerintah pusat membuat kebijakan-kebijakan saat ini.

    Setelah ini Tito berharap masyarakat Pati tenang dan kembali melanjutkan kegiatan sehari-hari seperti biasa, sang bupati pun sudah memastikan akan mengevaluasi diri.

    “Setelah dicabut otomatis saya berharap masyarakat juga tenang, kemudian bekerja seperti biasa dan saya kira pak bupatinya juga sudah mempertimbangkan semua masukan, mari kita bekerja sama lagi,” ujar Mendagri.

    Sumber : Antara

  • Surya Paloh: NasDem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: NasDem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran

    Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh (empat kiri), didampingi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (enam kiri) serta jajaran pengurus DPP Nasdem memutar kemudi kapal saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai Nasional Demokrat di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8/2025). (ANTARA/M Darwin Fatir)

    Surya Paloh: NasDem dukung pemerintahan Prabowo-Gibran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 23:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menyatakan tetap mendukung Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menjalankan program pemerintahannya, namun tetap kritis.

    “Dukungan kita kepada pemerintahan Presiden Prabowo bukan sekedar lips service (pernyataan dukungan, pujian). Secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati, kita ingin memberikan dukungan penuh,” paparnya saat Rakernas I NasDem di  Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/8).

    Ia menekankan dukungan kepada pemerintah tersebut harus dilandasi fakta objektif serta niat tulus membangun bangsa. Kendati demikian, NasDem tidak akan segan mengapresiasi Langkah pemerintah yang dinilai tepat, namun akan bersuara kritis bila kebijakan itu tidak tepat.

    “Kalau yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik. Jalankan dan teruskan bapak Presiden. Tapi, yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar kita perbaiki bersama,” tuturnya menegaskan.

    Menurut politisi senior ini, sikap seperti itu merupakan bentuk kemandirian berpikir, yakni dukungan yang tidak membutakan akal sehat, namun tetap menjunjung objektivitas demi kepentingan rakyat.

    Rakernas Partai NasDem tahun ini menjadi panggung konsolidasi kekuatan internal dan pernyataan politik yang menegaskan posisi partai sebagai bagian dari koalisi pendukung pemerintah, namun tetap menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol yang sehat.

    Meski perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran sudah 10 bulan, dukungan partai diberikan, tetapi tetap berpegang pada fakta objektif serta dapat memberikan kritik secara konstruktif bila itu diperlukan.

    Paloh kembali menekankan, partai politik punya hak prerogatif yang tidak dimiliki oleh institusi lain di luar partai politik. ” Kita bisa memilih Presiden, Bupati, Wali Kota, hingga membuat undang-undang, bahkan termasuk yang terbaru soal KPK,” ujarnya di hadapan ribuan kader NasDem.

    Walau demikian, disamping hak-hak dimiliki parpol, melekat pula kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya dalam proses pendidikan politik berkelanjutan dari waktu ke waktu demi membangun kesadaran demokrasi publik

    Selain itu, parpol harus hadir memberikan keteladanan dan mampu memberikan kontribusi aktif di tengah interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat.

    Rakernas I Partai NasDem kali ini dipusatkan di Kota Makassar mengangkat tema ‘Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa’ sebagai komitmen partai agar terus mendukung program pemerintah yang strategis demi kemajuan Indonesia.

    Ketua DPW Partai NasDem Sulsel Rusdi Masse pada kesempatan itu menyampaikan laporan, kegiatan ini dihadiri 5.000 peserta yang datang dari berbagai daerah se-Indonesia termasuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten kota, kepala daerah dan undangan terhormat lainnya.

    Hadir pula dalam Rakernas tersebut, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi Masse, Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni, majelis tinggi partai, serta majelis pertimbangan, jajaran pengurus DPP NasDem dan ribuan kader lainnya.

    Sumber : Antara

  • 18 Agustus jadi cuti bersama

    18 Agustus jadi cuti bersama

    Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. (setneg.go.id)

    18 Agustus jadi cuti bersama
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 13:25 WIB

    Elshinta.com – Tiga menteri Kabinet Merah Putih yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Wdiyantini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi menetapkan 18 Agustus sebagai hari cuti bersama untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

    Kebijakan itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Keputusan mengenai hari libur nasional dan cuti bersama itu diteken oleh tiga menteri tersebut pada Kamis (7/8), yang salinannya diterima oleh ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dalam SKB itu, ada dua keputusan yang ditetapkan, yaitu pertama mengubah cuti bersama tahun 2025 sehingga lampiran keputusan libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2024 menjadi daftar yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran SKB, kemudian kedua, keputusan bersama yang baru itu berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    Lampiran terbaru SKB tiga menteri tentang libur nasional tahun 2025, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan bersama itu, memuat dua daftar, yaitu Hari Libur Nasional 2025 dan Cuti Bersama Tahun 2025. Susunan hari libur nasional pada tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sementara pada daftar cuti bersama hanya ada penambahan satu hari cuti bersama, yaitu 18 Agustus 2025, yang jatuh pada hari Senin, untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI.

    Informasi mengenai 18 Agustus ditetapkan sebagai hari libur pertama kali diumumkan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro saat jumpa pers mengenai rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada 1 Agustus 2025.

    Juri menyebut pemerintah menjadikan 18 Agustus 2025 atau satu hari setelah upacara peringatan HUT Ke-80 RI sebagai hari yang diliburkan, karena pada 17 Agustus malam hari, ada perayaan Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan. Hari libur itu, Juri menyebut, juga menjadi salah satu hadiah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka peringatan HUT Ke-80 RI.

    Dalam kesempatan yang sama, Juri menjelaskan hari libur ditetapkan sehingga diharapkan masyarakat dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, misalnya seperti perlombaan, karnaval, dan acara-acara lainnya di lingkungan dan tempat tinggal masing-masing. Pemerintah berharap momentum HUT RI dapat membangkitkan semangat optimisme, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa yang sejahtera dan maju.

    Sumber : Antara

  • NasDem tegaskan dukungan penuh ke pemerintahan Prabowo, Paloh: Bukan sekadar lip service

    NasDem tegaskan dukungan penuh ke pemerintahan Prabowo, Paloh: Bukan sekadar lip service

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Awaluddin Marifatullah

    NasDem tegaskan dukungan penuh ke pemerintahan Prabowo, Paloh: Bukan sekadar lip service
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:01 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menegaskan komitmen penuh Partai NasDem dalam mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

     

    Dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Partai NasDem, Surya Paloh menyatakan bahwa dukungan NasDem bukan sekadar lip service, melainkan dukungan tulus dan total untuk mewujudkan kemajuan bangsa.

     

    “Sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo, kami telah menegaskan bahwa Partai NasDem adalah bagian dari koalisi pendukung. Dukungan secara totalitas, dengan ketulusan dan kesungguhan hati, kita ingin memberikan dukungan penuh,” ujar Surya Paloh di hadapan peserta Rakernas.

     

    Kata Paloh, Rakernas kali ini mengangkat tema “Kemandirian Berpikir untuk Kemajuan Bangsa”. Tema ini menegaskan bahwa untuk melaksanakan program kebijakan strategis, pemerintahan memerlukan dukungan sepenuh hati dan dukungan yang berpijak pada fakta objektif.

     

    “Yang baik, jangan segan untuk kita katakan baik. Jalankan dan teruskan, Bapak Presiden. Yang kurang tepat, jangan pula ragu untuk menyampaikan agar kita perbaiki bersama,” tegasnya.

     

    Dukungan seperti ini adalah bagian dari esensi kemandirian berpikir. Kita, kata Paloh, harus berani memulai dari diri sendiri, mengubah sikap dan mentalitas. Dan esensi gerakan perubahan adalah perubahan cara berpikir, untuk merestorasi bangsa, memperkuat kembali seluruh sendi kehidupan yang dimiliki.

     

    Surya Paloh juga menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai keaslian bangsa di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Menurutnya, kemajuan teknologi dan kebijakan pembangunan harus tetap berakar pada budaya, adat, dan kearifan lokal Indonesia.

     

    “NasDem harus menjadi garda terdepan dalam mempertahankan keaslian negeri ini, sekaligus mendorong perubahan cara berpikir sebagai fondasi gerakan restorasi bangsa,” tambahnya.

     

    Menutup pidatonya, Surya Paloh menyatakan keyakinannya pada kepemimpinan Presiden Prabowo, serta menyerukan semangat optimisme dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan.

     

    “Kita memerlukan semangat optimisme dalam berbangsa dan bernegara. Optimisme ini harus dijaga, karena tanpa optimisme, mustahil kita meraih kemajuan besar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (Awaluddin Marifatullah)

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran

    Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas acara Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

    Sri Mulyani teken aturan baru kebijakan efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 19:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meneken aturan baru tentang pelaksanaan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025.

    Pemerintah telah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada tahun ini sebagaimana arahan Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Kebijakan ini direncanakan berlanjut pada tahun anggaran 2026. Maka, perlu ada aturan untuk mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi anggaran.

    “Bahwa untuk pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu mengambil langkah-langkah pelaksanaan efisiensi belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan tetap memperhatikan prioritas penganggaran berdasarkan arahan Presiden,” demikian bunyi pertimbangan PMK 56/2025 di Jakarta, Jumat.

    Dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa efisiensi anggaran itu dilakukan terhadap belanja kementerian/lembaga (K/L) serta transfer ke daerah (TKD).

    Hasil efisiensi anggaran utamanya digunakan untuk kegiatan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara.

    Jenis belanja yang menjadi sasaran efisiensi meliputi belanja barang, belanja modal, atau belanja lainnya sesuai arahan presiden. Sedangkan dari jenis barang, efisiensi dilakukan terhadap:

    Alat tulis kantor
    Kegiatan seremonial
    Rapat, seminar, dan sejenisnya
    Kajian dan analisis
    Diklat dan bimtek
    Honor output kegiatan dan jasa profesi
    Percetakan dan souvenir
    Sewa gedung, kendaraan, dan peralatan
    Lisensi aplikasi
    Jasa konsultan
    Bantuan pemerintah
    Pemeliharaan dan perawatan
    Perjalanan dinas
    Peralatan dan mesin
    Infrastruktur

    Sumber efisiensi anggaran diutamakan yang berasal dari rupiah murni. Bila kebutuhan efisiensi belum terpenuhi dari rupiah murni, maka efisiensi bisa dilakukan terhadap anggaran yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), pinjaman dan hibah, rupiah murni pendamping, PNBP badan layanan umum (BLU), dan surat berharga syariah negara (SBSN).

    PMK 56/2025 menegaskan bahwa penyesuaian jenis belanja harus dengan tetap memastikan anggaran untuk kebutuhan belanja pegawai, operasional kantor, pelaksanaan tugas dan fungsi dasar, dan pelayanan publik tetap terpenuhi.

    Selain itu, penyesuaian efisiensi belanja juga diminta untuk menghindari pengurangan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN), kecuali karena berakhirnya kontrak atau hasil evaluasi kerja pegawai yang bersangkutan.

    Sedangkan untuk TKD, Pasal 17 PMK 5/2025 menyebutkan efisiensi dilakukan terhadap infrastruktur atau yang diperkirakan untuk infrastruktur, pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah, transfer yang belum dilakukan perincian alokasi per daerah, transfer yang tidak digunakan untuk layanan pendidikan dan kesehatan, serta transfer lain yang ditentukan.

    TKD yang menjadi anggaran efisiensi dilakukan pencadangan dan tidak disalurkan ke daerah, kecuali ada arahan dari presiden.

    Rincian alokasi TKD dilakukan per provinsi/kabupaten/kota dan/atau per bidang oleh menteri keuangan.

    Sumber : Antara

  • KPI serukan industri penyiaran hadirkan konten yang ramah anak

    KPI serukan industri penyiaran hadirkan konten yang ramah anak

    Konferensi pers Komisi Penyiaran Indonesia yang digelar di Jakarta, Jumat (8/8/2025). ANTARA/ (Sinta Ambar)

    KPI serukan industri penyiaran hadirkan konten yang ramah anak
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 16:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Ubaidilah menyerukan agar industri penyiaran dapat menghadirkan konten yang ramah anak sebagai kontribusi untuk membentuk masa depan bangsa. 

    “Tentunya hal ini bukan sekadar dalam rangka memenuhi kewajiban regulasi tapi jua kesadaran atas kontribusi nyata dunia penyiaran untuk membentuk masa depan bangsa,” ujar dalam konferensi pers Anugerah Penyiaran Ramah Anak (APRA) 2025 di Jakarta, Jumat.

    KPI menyerukan agar industri penyiaran senantiasa berinovasi dan berkreasi menghadirkan konten yang ramah anak. KPI juga berkomitmen untuk menjaga konten layar kaca dan ruang dengar publik yang ramah anak.

    Pada kesempatan yang sama, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Tulus Santoso mengatakan pihaknya berharap agar lembaga penyiaran mampu bertahan menghadapi situasi saat ini yang tidak mudah, dengan tetap menghadirkan konten yang melindungi dan menginspirasi anak-anak Indonesia.

    Ia menjelaskan bahwa gelaran APRA 2025 dilakukan KPI terhadap program siaran anak yang berjalan sejak awal Juli 2025. Sebanyak 58 program siaran dari 14 televisi dan 100 program siaran dari 71 radio dikirim ke KPI untuk dinilai dalam proses seleksi awal.

    Penilaian dilakukan berdasarkan empat aspek yakni, kesesuaian program dengan Pedoman Perilaku dan Standar Program Siaran (P3 & SPS), ketiadaan sanksi yang pernah diterima, nilai yang diangkat pada tiap program mendorong hal-hal positif dan sesuai perkembangan psikologis anak.

    Adapun kategori yang dilombakan pada APRA 2025 berupa program animasi Indonesia, program animasi asing, program feature/dokumenter, program variety atau reality show anak, program keluarga Indonesia, program pendidikan anak, program anak inspiratif, program anak Radio, program dongeng radio serta program anak terfavorit

    Selain itu, KPI juga memberikan enam penghargaan terhadap lembaga penyiaran dengan kategori sebagai berikut radio terbaik APRA 2025, radio peduli anak, lembaga penyiaran publik lokal peduli anak, televisi ramah anak 2025 serta televisi peduli pendidikan anak Indonesia.

    Sumber : Antara

  • 18 Agustus jadi cuti bersama

    18 Agustus resmi jadi libur nasional

    Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. (setneg.go.id)

    18 Agustus resmi jadi libur nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 08 Agustus 2025 – 13:25 WIB

    Elshinta.com – Tiga menteri Kabinet Merah Putih yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Wdiyantini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar resmi menetapkan 18 Agustus sebagai hari cuti bersama untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

    Kebijakan itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri PAN-RB Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025.

    Keputusan mengenai hari libur nasional dan cuti bersama itu diteken oleh tiga menteri tersebut pada Kamis (7/8), yang salinannya diterima oleh ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dalam SKB itu, ada dua keputusan yang ditetapkan, yaitu pertama mengubah cuti bersama tahun 2025 sehingga lampiran keputusan libur nasional dan cuti bersama pada tahun 2024 menjadi daftar yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran SKB, kemudian kedua, keputusan bersama yang baru itu berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    Lampiran terbaru SKB tiga menteri tentang libur nasional tahun 2025, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keputusan bersama itu, memuat dua daftar, yaitu Hari Libur Nasional 2025 dan Cuti Bersama Tahun 2025. Susunan hari libur nasional pada tahun ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sementara pada daftar cuti bersama hanya ada penambahan satu hari cuti bersama, yaitu 18 Agustus 2025, yang jatuh pada hari Senin, untuk memperingati Proklamasi Kemerdekaan RI.

    Informasi mengenai 18 Agustus ditetapkan sebagai hari libur pertama kali diumumkan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro saat jumpa pers mengenai rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada 1 Agustus 2025.

    Juri menyebut pemerintah menjadikan 18 Agustus 2025 atau satu hari setelah upacara peringatan HUT Ke-80 RI sebagai hari yang diliburkan, karena pada 17 Agustus malam hari, ada perayaan Pesta Rakyat dan Karnaval Kemerdekaan. Hari libur itu, Juri menyebut, juga menjadi salah satu hadiah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka peringatan HUT Ke-80 RI.

    Dalam kesempatan yang sama, Juri menjelaskan hari libur ditetapkan sehingga diharapkan masyarakat dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia, misalnya seperti perlombaan, karnaval, dan acara-acara lainnya di lingkungan dan tempat tinggal masing-masing. Pemerintah berharap momentum HUT RI dapat membangkitkan semangat optimisme, kebersamaan, dan kreativitas masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa yang sejahtera dan maju.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu RI sebut pelaksanaan PSU Papua di Biak taat aturan putusan MK

    Bawaslu RI sebut pelaksanaan PSU Papua di Biak taat aturan putusan MK

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bawaslu RI sebut pelaksanaan PSU Papua di Biak taat aturan putusan MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia menilai bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua pada Rabu 6 Agustus 2025 di Kabupaten Biak Numfor telah berlangsung sesuai aturan putusan Mahkamah Konstitusi.

    “Hasil monitoring Bawaslu RI sejak saat distribusi logistik, pembukaan logistik PSU hingga penggunaan data pemilih telah sesuai dengan amar putusan MK,” ujar Deputi Teknis Bawaslu Republik Indonesia La Bayoni dalam keterangan di Biak, Kamis.

    Ia mengatakan, sebagian besar masyarakat yang punya hak pilih secara bergantian telah mendatangi 345 tempat pemungutan suara dengan aman, lancar dan demokrasi.

    “Kami memberikan apresiasi atas keterlibatan semua pihak dan pemerintah daerah dalam menyukseskan penyelenggaraan PSU Pilkada Papua 6 Agustus 2025,” ujarnya.

    Diakuinya, dari hasil kunjungan langsung di beberapa TPS terlihat warga Kabupaten Biak Numfor sangat antusias mengikuti PSU 6 Agustus 2025.

    Bayoni berharap, kolaborasi yang sudah dilakukan KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, forkompinda dan TNI/Polri dan menyukseskan PSU Pilkada Papua patut mendapat apresiasi Bawaslu.

    “Bawaslu memberikan atensi khusus terhadap pelaksanaan PSU Pilkada Papua di Kabupaten Biak Numfor berlangsung dengan aman dan sangat kondusif,” ujarnya.

    Hingga, Kamis (7/8) proses rekapitulasi penghitungan suara masih dilakukan pleno di 19 panitia pemilihan distrik/kecamatan hingga Jumat (8/8).

    Sementara untuk rekapitulasi pleno perolehan pasangan calon dari tingkat panitia pemilihan distrik selanjutnya akan disahkan pada rapat pleno di tingkat KPU Kabupaten Biak Numfor.

    Pada PSU Pilkada Papua 6 Agustus diikuti dua pasangan calon yakni nomor urut 1 Benhur Tommy Mano- Costan Karma dan nomor urut 2 Mathius D Fakhiri-Aryoko Alberto Rumaropen.

    Sumber : Antara

  • Pakar soroti pola komunikasi publik Kabinet Merah Putih

    Pakar soroti pola komunikasi publik Kabinet Merah Putih

    Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Mataram Profesor Kadri (kiri) memaparkan pandangan tentang fenomena bendera One Piece dalam sesi wawancara cegat di Kantor Gubernur NTB, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (7/8/2025). ANTARA/Sugiharto Purnama

    Pakar soroti pola komunikasi publik Kabinet Merah Putih
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 07 Agustus 2025 – 20:40 WIB

    Elshinta.com – Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Profesor Kadri menyoroti pola komunikasi publik Kabinet Merah Putih yang seringkali membingungkan masyarakat akibat perbedaan pendapat dan pandangan.

    “Ini menjadi pelajaran penting untuk pemerintahan tim Kabinet Merah Putih,” ujarnya saat ditemui usai Diskusi Kamisan di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

    Kadri mencontohkan kasus terbaru dalam merespon bendera One Piece yang dikibarkan masyarakat dan kelompok tertentu saat mendekati perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Fenomena itu ramai menjadi pembicaraan publik lewat platform media sosial X pada 26 Juli 2025

    Beberapa menteri mempersoalkan aksi pengibaran bendera bergambar tengkorak yang disebut Jolly Roger tersebut, bahkan razia terjadi di banyak daerah. Sedangkan, menteri lain justru menganggap fenomena itu bagian dari ekspresi publik yang tidak perlu ditanggapi secara serius.

    Pada 5 Agustus 2025, Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sikap bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece dan menjamin tidak ada razia oleh aparat TNI maupun Polri terkait bendera bertema bajak laut tersebut.

    Kadri memaparkan dalam teori komunikasi ada istilah groupthink atau pemikiran kelompok yang harus dimiliki oleh para pejabat teras level pemerintahan pusat hingga daerah.

    Menurutnya, setiap anggota Kabinet Merah Putih harus membangun hubungan chemistry agar pesan yang disampaikan ke publik menjadi jelas dan tidak ambigu. Kabinet juga harus cepat merespon munculnya fenomena-fenomena terbaru, seperti bendera Once Piece.

     

    Media sosial mendukung penyebaran informasi secara cepat dan masif membuat banyak fenomena yang baru muncul bisa langsung memberikan dampak besar terhadap tatanan sosial hingga politik.

    “Fenomena bendera One Piece harus segera direspon dan dirapatkan, dibicarakan di level kabinet, lalu diputuskan menjadi sebuah keputusan bersama,” kata Kadri.

    Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa hasil keputusan itu harus disampaikan ke publik dan tidak boleh melenceng dari apa yang sudah disepakati secara bersama dalam rapat kabinet.

    Kadri menilai pola komunikasi publik para pejabat era Presiden Jokowi yang seringkali berbeda pandangan juga terulang pada kabinet Presiden Prabowo lantaran implementasi groupthink kabinet yang belum maksimal.

    “Fenomena saat ini cepat sekali muncul dan itu harus segera mungkin juga direspon, diputuskan bagaimana cara menyikapinya, dan harus satu suara untuk menjelaskannya, tidak boleh keluar (melenceng),” pungkas Kadri.

    Sumber : Antara