Category: elshinta.com Politik

  • Quick count 56 persen, paslon `Satria` gelar doa bersama 

    Quick count 56 persen, paslon `Satria` gelar doa bersama 

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pilbup Langkat 2024

    Quick count 56 persen, paslon `Satria` gelar doa bersama 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 16:11 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Calon (Paslon) Bupati-Wakil Bupati Langkat, nomor urut 1, Syah Afandin-Tiorita Br Surbakti (Satria) mendeklarasikan kemenangan di posko pemenangan yang berada di ROT Coffe, Jalan Binjai-Stabat, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (27/11).

    “Sebenarnya ini belum dikatakan deklarasi. Tapi ini wujud rasa syukur kita bersama kawan-kawan yang hari ini memang polarisasi dari penghitungan itu ada yang real count dan ada yang quick count,” ujar Syah Afandin atau disapa Ondim.

    “Dan hari ini quick count menunjukkan bahwa kita diangka 56 persen. Dan Alhamdulillah ini merupakan kerja keras dari kawan-kawan yang kemarin sudah capek-capek. Dan kita tadi memanjatkan doa bersama atas rasa syukur,” sambungnya. 

    Meski demikian, eks Wakil Bupati Langkat periode 2019-2024 ini mengatakan, pihaknya akan tetap mengawal suara yang sudah diraup, dan tetap menghormati keputusan KPU Langkat. “Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, kawan-kawan wartawan yang selama ini sudah memberikan pemberitaan yang positif, dan mudah-mudahan hasil ini bisa membawa kebaikan Kabupaten Langkat,” ujar Ondim. 

    Bahkan Ondim menambahkan, proses Pilkada telah usai. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Kabupaten Langkat ke arah yang lebih baik lagi. “Kita semua ini bersaudara, kita akan merangkul semua. Proses Pilkada sudah selesai. Mari kita bangun Langkat, tidak ada istilah Satria dan Bisa. Langkat adalah milik kita, dan ayo kita bergandengan tangan untuk membangunnya,” kata Ondim seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (28/11). 

    Sementara itu informasi yang dihimpun wartawan dari database tim pemenangan pasangan Satria unggul di 18 kecamatan di Kabupaten Langkat, dengan total perolehan 104.804 suara atau 56,4 persen. Sedangkan pasangan Iskandar Sugito-Adli Tama Hidayat Sembiring (Bisa) unggul di 4 kecamatan dengan perolehan 80.872 suara atau 43,6 persen. 

    Ketua KPU Kabupaten Langkat Dian Taufik Ramadhan mengatakan, untuk total perolehan suara tidak ditampilkan di aplikasinya. Jadi kalau mau mengetahui perolehan suara masing-masing paslon, harus di hitung manual dari C hasil yang di upload di sirekap. “Di sirekap kami hanya menampilkan jumlah C hasil (plano) yang masuk, ya mungkin setelah pleno rekap di kecamatan bisa kita lihat angka yang di dapat masing-masing paslon,” ujar Dian.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jubir `Satria` minta tim dan saksi kawal perolehan suara di tingkat bawah

    Jubir `Satria` minta tim dan saksi kawal perolehan suara di tingkat bawah

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pilkada Langkat 2024

    Jubir `Satria` minta tim dan saksi kawal perolehan suara di tingkat bawah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 16:44 WIB

    Elshinta.com – Seluruh tim pemenangan dan saksi diminta mengawal perolehan suara di tingkat bawah hingga rekapitulasi dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat. Demikian disampaikan juru bicara (Jubir) pasangan calon bupati dan wakil bupati Langkat, Syah Afandin-Tiorita Br Surbakti (Satria), Surkani, saat ditemui di Posko Pemenangan Satria di ROT Coffe, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kamis (28/11).

    “Saat ini perolehan suara sudah dikembalikan ke kecamatan usai pencoblosan di TPS. Jadi mari sama-sama kita kawal suara Satria hingga nanti direkapitulasi di KPU Langkat,” kata Surkani seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim. 

    Surkani menjelaskan, meski perolehan suara pasangan calon Satria sudah unggul dari Paslon Iskandar-Adli (Bisa), namun bukan tidak mungkin perolehan suara tersebut diubah oleh tangan-tangan tak bertanggungjawab.

    “Kita bukan su’uzdon (prasangka buruk), tapi mewaspadai hal-hal yang tak diinginkan, itu lebih baik. Jadi, kita harus benar-benar memastikan tidak ada perubahan jumlah suara di tingkat bawah hingga akhir rekapitulasi perhitungan suara di KPU nantinya,” jelasnya.

    Ditambahkannya, sejauh ini perolehan suara paslon Satria mencapai 221.391 suara atau 55,73 persen dari hasil hitung cepat (quick qount) yang dlakukan timnya. Perolehan suara ini, lanjutnya, jauh mengungguli rivalnya paslon nomor urut 2 Iskandar-Adli (Bisa) dengan meraup suara 175.856 atau 44,27 persen dari total suara keseluruhan sebanyak 397.247.

    “Meski belum diumumkan secara resmi oleh KPU Langkat namun kami berkeyakinan, perolahan suara tersebut, tidak akan berubah, jika tidak ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengubah hasil penghitungan suara tersebut,” yakinnya.

    Surkani pun berharap, semua pihak terkait, baik penyelenggara pemilu maupun tim masing-masing calon dan termasuk seluruh masyarakat Langkat, untuk mengawal jalannya perhitungan suara di masing-masing tingkatan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pj Bupati Langkat pantau TPS Pilkada di tengah hujan

    Pj Bupati Langkat pantau TPS Pilkada di tengah hujan

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pj Bupati Langkat pantau TPS Pilkada di tengah hujan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 16:56 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara melaksanakan monitoring ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan Stabat pada hari pemungutan suara Pilkada 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan proses pemilu berjalan lancar, aman, dan kondusif. Hal itu disampikan Pj Bupati Langkat M Faisal Hasrimy, Rabu (27/11).

    PJ Bupati Langkat menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024. “Kami ingin memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan nyaman, tanpa adanya gangguan atau kendala teknis. Semua tahapan harus berjalan sesuai aturan,” ujar Faisal Hasrimy saat meninjau TPS di Kelurahan Stabat Baru.

    Selama monitoring, Faisal Hasrimy turut mengevaluasi kesiapan logistik pemilu dan mengidentifikasi potensi permasalahan, seperti keterlambatan distribusi atau kendala teknis lainnya. Ia juga mengapresiasi kerja keras petugas pemilu yang telah mempersiapkan proses ini dengan maksimal.

    “Semoga pemilu kali ini berjalan dengan baik dan kita dapat menjaga semangat demokrasi,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (28/11). 

    Selain memantau pelaksanaan pemungutan suara, Pj Bupati juga berdialog dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan masyarakat. Beberapa pemilih menyampaikan apresiasi atas kehadiran pemerintah daerah dan aparat kepolisian yang memberikan rasa aman selama proses pemilu.

    Adapun TPS yang dikunjungi di Kecamatan Stabat meliputi TPS 01 Lingkungan I, Kelurahan Stabat Baru dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 563 orang. TPS 05 Lingkungan II, Kelurahan Perdamaian, jumlah DPT 462 orang. TPS 09 Lingkungan IV, Kelurahan Dendang, jumlah DPT 564 orang. TPS 11 Lingkungan VIII, Kelurahan Kwala Bingai, jumlah DPT 569 orang.

    Hingga pukul 11.00 WIB, Rabu (27/11/2024), rata-rata tingkat kehadiran pemilih masih sekitar 50 persen karena kondisi cuaca hujan. Meski demikian, suasana tetap kondusif, dan diharapkan partisipasi masyarakat dapat mencapai target yang ditetapkan sebagai wujud keberhasilan demokrasi di Kabupaten Langkat.

    Dalam kegiatan ini, Pj Bupati Langkat didampingi oleh Sekdakab Langkat Amril, Kepala Bappeda Rina Wahyuni Marpaung, Kadis Kominfo Wahyudiharto, Kabag Pemerintahan  Nawawi, Kabag Prokopim Winanda Akbar, Camat Stabat Bambang Eko Winarno, serta sejumlah lurah di Kecamatan Stabat. Ketua KPU Langkat Dian Taufik Ramadhan turut serta untuk memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai prosedur.

    Dengan komitmen bersama, Pilkada 2024 diharapkan dapat menjadi tonggak keberhasilan demokrasi di Kabupaten Langkat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • M Anton didoakan orang tua, Wahyu `nyekar` ke makam orang tua   

    M Anton didoakan orang tua, Wahyu `nyekar` ke makam orang tua   

    Sumber foto: A Haris Sugiharto/elshinta.com.

    Pilwakot Malang 2024

    M Anton didoakan orang tua, Wahyu `nyekar` ke makam orang tua   
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 17:14 WIB

    Elshinta.com – Paslon Wali Kota Malang punya tradisi sendiri sebelum mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Moh.Anton misalnya, paslon nomor urut 3 ini mengaku meminta restu mertua sebelum berangkat ke TPS yang terletak di depan rumahnya. 

    “Tradisinya apa ya hanya berdoa sebelum berangkat dan tadi juga sungkem ke ibu mohon doa dan restu bahkan sempat dilangkahi 7 kali sebelum berangkat sebagai restu ibu yang pasti saya berdoa pada Allah SWT,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, A Haris Sugiharto, Kamis (28/11).

    Ditambahkan mantan Wali Kota Malang ini, dirinya berterima kasih atas kepercayaan masyarakat Kota Malang.

    “Bersama Dimiyati Ayatulloh kami sudah melakukan yang terbaik dan harapannya masyarakat kota Malang dapat memilih yang terbaik untuk menentukan kebijakan Kota Malang 5 tahun kedepan jadi jangan sampai salah pilih,” ujarnya.

    Berbeda dengan M.Anton, Wahyu Hidayat justru mengaku melakukan ritual.

    “Persiapan khusus gak ada hanya sebelum ke TPS, saya `nyekar` ke makam orang tua saya di makam Kasin setelah itu ke TPS,” singkatnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Setelah Deliserdang, muncul lagi Kejari Medan minta data perolehan suara 

    Setelah Deliserdang, muncul lagi Kejari Medan minta data perolehan suara 

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Setelah Deliserdang, muncul lagi Kejari Medan minta data perolehan suara 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Setelah Kejari Deliserdang membatalkan suratnya, kini muncul lagi surat dari Kejari Medan yang meminta data perolehan suara kepada KPPS. Surat Kejari Medan itu ditandatangani oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Dapot Dariarma.

    Surat Kejari Medan kepada Ketua KPU Medan itu tertanggal 21 November 2024, dengan nomor: B-4469/L.2.10/Dip.2/11/2024.

    “Kan wajar saja kita curiga hasil Pilkada Serentak di Sumut ini sudah terkondisikan untuk pasangan calon tertentu. Kemarin, Kejari Deliserdang sudah membatalkan surat mereka itu, ini muncul lagi surat dari Kejari Medan yang juga minta data perolehan suara kepada KPPS. Kenapa begitu kejaksaan, ada apa dengan mereka di Pilkada Serentak Sumut ini,” ungkap Wakil Ketua Relawan Blok Sumut (RBS) Edwin Syahrizal Pohan ST, SH di Medan, Rabu 27 November 2024.

    Menurut Edwin, dalam surat Kejari Medan kepada Ketua KPU Medan itu tertulis link aplikasi https//election.kejaksaanri.id/tps-data-entry untuk penginputan data perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan oleh KPPS.

    Jika kejaksaan membutuhkan data perolehan suara, lanjut Edwin, mereka tidak mesti memintan KPPS menginput ke link aplikasi mereka buat. Cukup Kejaksaan bisa memintanya ke KPU Medan.

    “Koordinasi itu harusnya cukup ke KPU Medan, tak mesti ke KPPS yang menginput data perolehan suara. Apa pihak Kejari Medan tak punya staf atau anggato untuk bekerja ke lapangan. TNI Polri saja turun langsung ke TPS untuk mendapatkan data perolehan suara yang dibutuhkan. Anggarannya kan ada untuk itu. Jika salah input dari KPPS, kan bisa beda persepsi nantinya. Maka itu, Kejari Medan cukup meminta data perolehan suara itu ke KPU Medan, jadi publik tidak curiga Pilkada Serentak di Sumut ini sudah terkondisikan,” bebernya.

    Edwin pun berharap Jaksa Agung St. Burhanuddin menertibkan jajaran kejaksaan negeri di Sumatera Utara dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, khususnya di Sumut, agar tidak muncul kecurigaan publik dengan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta pemilihan Walikota san Wakil Walikota Medan.

    “Masyarakat bisa tidak percaya nanti dengan hasil Pilkada Serentak di Sumut, jika kelakuan jajaran kejaksaan negeri di Sumatera Utara demikian dengan suratnya, khususnya Kejari Medan dan Deliserdang yang sebelumnya telah  terungkap dan membatalkannya,” tandas Edwin Pohan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Kamis (28/11). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sebanyak 110 TPS di Sumut akan gelar pemungutan suara susulan

    Sebanyak 110 TPS di Sumut akan gelar pemungutan suara susulan

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    Sebanyak 110 TPS di Sumut akan gelar pemungutan suara susulan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 28 November 2024 – 17:45 WIB

    Elshinta.com – Menyusul terjadinya bencana alam banjir, longsor dan angin kencang di beberapa wilayah di Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut menyatakan akan mengelar pemilihan suara susulan. 

    Ketua KPU Sumut, Agus Arifin menyampaikan, terdapat 110 TPS yang akan melakukan pemungutan suara ulang susulan di seluruh wilayah Sumatera Utara Utara dan 6 pemungutan suara lanjutan. Proses tersebut seluruhnya akan dilaksanakan akan paling lama 10 hari setelah pemungutan suara Kamis 27 November 2024. 

    “Adapun TPS itu tersebar di wilayah Kota Medan sebanyak 56 TPS, Deli Serdang 30 TPS, Binjai 20 TPS, Asahan 2 TPS dan Nias 2 TPS,” ujar Agus Arifin seraya menyampaikan ada sejumlah kotak suara dan kertas suara rusak dilakukan oknum di wilayah Pulau Nias.

    Menurut Agus Arifin, hingga saat ini belum diketahui identitas pelakunya. “Kejadian tepatnya di Dusun 1 Desa Gajah. Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias dan saat ini masih pendalaman tim di Nias,” ujarnya. 

    Sementara tim pemenangan 01 yang dipimpin Hinca Panjaitan menyampaikan akan mengikuti apa yang disampaikan oleh KPU Sumut.

    “Kami mendahulukan aspek kemanusiaan, saat ini di beberapa lokasi butuh penyelamatan itu lebih penting,” ucap Hinca seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Kamis (28/11).

    Hinca menyampaikan data yang disampaikan KPU sinkron dengan data di Tim pemenangan, yakni sejumlah tempat harus menunda pemilihan karena sikon lapangan.

    Diketahui ebelumnya, Jumlah DPT Sumut pada Pilkada 2024 sebanyak 10.771.496 pemilih, sedang jumlah Tempat Pemungutan Suara(TPS) yang tersebar di 455 kelurahan dan 6.110 desa sebanyak 25.223 TPS.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU Denpasar sebut tak ada temuan penggelembungan suara di TPS-TPS

    KPU Denpasar sebut tak ada temuan penggelembungan suara di TPS-TPS

    Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraeni menjelaskan tentang pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar di Denpasar, Bali, Rabu (27/11/2024). ANTARA/Rolandus Nampu

    KPU Denpasar sebut tak ada temuan penggelembungan suara di TPS-TPS
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 20:17 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar menyatakan hingga Rabu sore, pihaknya tidak menemukan adanya laporan penggelembungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kota Denpasar dalam Pilkada wali kota dan wakil wali kota Denpasar.

    “Untuk pelaksanaan pemungutan suara tadi hingga pukul 13.00 Wita sudah berjalan dengan lancar tidak ada permasalahan terkait pemungutan suara,” kata Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraeni di Denpasar, Rabu.

    Dia mengatakan surat suara yang didistribusikan ke setiap TPS sudah sesuai dengan daftar pemilih tetap, sehingga tidak ada celah bagi terciptanya tindakan-tindakan yang mengarah pada kecurangan dalam Pemilu.

    Apalagi pada saat sebelum pendistribusian logistik surat suara di Denpasar, pihaknya telah mengundang perwakilan panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), dua orang kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk menyesuaikan jumlah surat suara dengan data pemilih sehingga tidak ada TPS yang kekurangan surat suara.

    Dia pun berharap proses penghitungan suara dari tingkat TPS hingga di tingkat Kota Denpasar tidak terjadi kendala sesuai harapan dari semua elemen demi terwujudnya Pemilu yang aman dan damai.

    Dalam proses pemungutan suara, selain masyarakat umum, pihaknya mengakomodasi kelompok rentan seperti disabilitas, lansia maupun para tahanan yang ada di kantor kepolisian.

    “Untuk disabilitas itu, sudah terfasilitasi di masing-masing TPS tidak ada laporan (tidak dilayani) bahkan ada lansia yang sudah lumpuh itu dicari ke rumahnya, difasilitasi memilih di rumah yang bersangkutan,” katanya.

    Begitu pula tahanan yang ditahan di Rutan Polda Bali dan Polsek Denpasar Barat dipenuhi hak politiknya. Di Polda Bali ada 13 tahanan yang mencoblos di tempat yang sudah disiapkan petugas dengan pengawasan ketat aparat kepolisian.

    Dia menyampaikan dalam Pilwalkot Denpasar, jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 507.561 pemilih tersebar di 1.001 TPS di empat kecamatan dan 43 desa kelurahan.

    Untuk alur penghitungan suara, mulai Kamis (28/11) hingga Selasa (3/12) penghitungan suara akan dilakukan di tingkat kecamatan.

    Untuk Pilwalkot Denpasar ada dua pasangan calon yang ada dua pasangan calon yang bertarung yakni paslon nomor urut 2 I Gusti Jaya Negara berpasangan dengan I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya Wibawa). Mereka merupakan kader PDIP dan pasangan petahana dan diusung PDIP, Golkar, PKB, Perindo, PPP dan Hanura.

    Sementara, lawannya paslon nomor urut 1, Gede Ngurah Ambara Putra dan I Nengah Yasa Adi Susanto (Ambara-Adi) diusung oleh Partai Gerindra, Nasdem dan PSI.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

    Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024

    Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kanan) dan Anggota Bawaslu RI Puadi (kiri) saat konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Bawaslu lakukan kajian awal atas 130 dugaan politik uang Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 20:47 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI melakukan kajian awal terhadap 130 laporan dan informasi awal hasil pengawasan mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi selama masa tenang dan pemungutan suara Pilkada 2024.

    Sebanyak 130 laporan dan informasi awal tersebut merupakan data yang dikumpulkan Bawaslu hingga hari Rabu ini pukul 16.00 WIB. Jika kajian awal menunjukkan dugaan tersebut memenuhi syarat formil dan material, Bawaslu akan melakukan kajian hukum dalam lima hari kalender.

    “Peristiwa pembagian uang atau materi lainnya berpotensi dikenakan ketentuan Pasal 187A Undang-Undang Pemilihan (UU Pilkada, red.),” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.

    Bagja menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 dan paling lama 72 bulan, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

    “Baik pemberi maupun penerima dipidana,” ucap Bagja.

    Lebih lanjut, Anggota Bawaslu RI Puadi menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran itu terdiri atas pembagian uang dan potensi pembagian uang. Berdasarkan tahapannya, dugaan pelanggaran dimaksud terjadi pada saat masa tenang atau saat pemungutan suara.

    Menurut Puadi, sebanyak 71 dugaan pembagian uang dan 50 dugaan potensi pembagian uang terjadi pada masa tenang. Sementara itu, sebanyak delapan dugaan pembagian uang dan satu dugaan potensi pembagian uang terjadi pada tahapan pemungutan suara.

    Dugaan pembagian uang pada masa tenang ditemukan di beberapa provinsi, seperti Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Lampung, Banten, Maluku Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan.

    Sementara itu, dugaan potensi pembagian uang pada masa tenang terdapat di Papua Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Jawa Timur, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah.

    Adapun, dugaan pembagian uang pada tahapan pemungutan suara muncul di lima provinsi, yaitu Papua Barat Daya, Maluku Utara, Sumatera Selatan, DIY, dan Kalimantan Selatan. Di sisi lain, dugaan potensi pembagian uang pada hari pemungutan suara terjadi di Jawa Barat.

    Sumber : Antara

  • Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua

    Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua

    Pemilih disabilitas tunanetra memegang surat suara menggunakan huruf braille sebelum melakukan pencoblosan di TPS 20 Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura, Rabu (27/11) ANTARA/Ardiles Leloltery

    Menyaksikan pilkada ramah disabilitas di Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 21:01 WIB

    Elshinta.com – Meriam Costantina Imbiri memegang siku seorang perempuan di sampingnya ketika berjalan dari tempat tinggalnya di Yayasan Humania Polimak, Kota Jayapura, Papua, menuju ke tempat pemungutan suara, yang  tidak jauh dari yayasan.

    Penyandang disabilitas tunanetra itu ingin menyalurkan hak suaranya pada Pilkada 2024 yang berlangsung 27 November 2024. Ia tercatat dalam daftar pemilih tetap di TPS 20, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua.

    Sesampainya di TPS pada pukul 09.05 WIT, suasana mulai dirasakan berbeda. Masyarakat umum yang sebelumnya ingin melakukan pendaftaran, mempersilakan Meriam bersama kaum disabilitas untuk dilayani terlebih dulu oleh petugas.

    Mereka lalu diarahkan mendaftar untuk mendapatkan nomor antrean. Tidak perlu tunggu waktu lama, Meriam langsung diarahkan oleh perempuan yang menggandengnya untuk mengambil surat suara kemudian menuju bilik suara dan melakukan pencoblosan.

    Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) juga turut membantu Meriam dari samping bilik suara kemudian membuka surat suara guna memilih calon kepala daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua maupun Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura.

    Ketika melakukan pencoblosan gambar calon, Meriam terlihat tidak mengalami kendala dalam memilih kepala daerah. Sebelumnya ia memang mengikuti sosialisasi intens yang dilakukan Pemerintah, KPU, maupun Bawaslu setempat terkait cara pencoblosan surat suara yang dilengkapi dengan huruf braille bagi penyandang disabilitas.

    “Jadi saat membaca huruf braille saya tidak merasa susah karena sudah mendapatkan sosialisasi,” katanya.

    Usai mencoblos, Meriam kemudian digandeng oleh perempuan asisten itu untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai arahan petugas KPPS. Selanjutnya Meriam dibantu oleh anggota linmas mencelupkan satu jarinya di tinta pilkada.

    Bagi Meriam memang tidak sulit untuk melakukan pencoblosan karena pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada Februari 2024, ia turut menyalurkan hak politiknya itu.

    Ia bahkan mengaku sudah terbiasa memilih calon kepala daerah seperti masyarakat umum. Hanya saja masih tetap perlu arahan dari keluarga atau pendamping maupun petugas TPS yang membaca nama-nama calon peserta pemilu.

    Meski berbaur dengan masyarakat umum yang terdaftar pada TPS itu, kaum disabilitas begitu antusias untuk menyalurkan hak politik mereka dalam memilih calon kepala daerah untuk masa tugas 5 tahun ke depan.

    Seperti pilkada tahun ini, pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR RI lalu, kaum disabilitas khususnya yang ada di yayasan itu juga menjadi pemilih aktif dalam pesta demokrasi di Papua. Yayasan itu menampung 70 orang lebih penyandang disabilitas.

    Setelah memberikan suaranya, Meriam berharap kepada pemimpin daerah yang terpilih pada pilkada ini lebih memperhatikan kebutuhan dari penyandang disabilitas. Ia ingin kualitas hidup kaum penyandang disabilitas bisa lebih baik lagi. Kepala daerah terpilih harus memprioritaskan pelayanan kepada kaum disabilitas dan difabel.

    Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) di TPS 20, Lambertus Kambu, mengakui memang memberi pelayanan khusus kepada pemilih disabilitas saat memilih calon kepala daerah. Petugas KPPS diwajibkan untuk mendampingi mereka selama berada di TPS.

    Menurut Kambu, pada Pemilu 2024 lalu, antusiasme pemilih disabilitas begitu tinggi. Mereka sangat bersemangat, begitupun dengan pilkada kali ini.

    Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 20 sebanyak 541 orang meliputi laki-laki 269 jiwa dan perempuan 245 pemilih. Dari jumlah pemilih tersebut ada sebanyak 19 keluarga dengan 32 pemilih disabilitas yang mempunyai hak suara.

    Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua, pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT sebanyak 2.141 orang, meliputi Kota Jayapura 293 jiwa, Kabupaten Kepulauan Yapen 289 orang, Waropen 180 orang, Sarmi 113 orang, Keerom 98 orang, Supiori 94 orang, Mamberamo Raya 16 orang, Biak Numfor 676 orang, dan Kabupaten Jayapura 381 orang.
     
    KPU Papua menjamin fasilitas termasuk surat suara bagi pemilih disabilitas. Fasilitas ini telah disiapkan dan didistribusikan ke 2.023 TPS di daerah ini sehingga dipastikan tidak ada kendala dalam proses pencoblosan.

    Ketua KPU Papua Steve Dumbon menyatakan pihaknya meminta para petugas di TPS selalu memperhatikan segala kebutuhan dan sarana bagi pemilih disabilitas.

    KPU, Bawaslu, dan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen memberikan yang terbaik dalam proses pelaksanaan pilkada khususnya kepada pemilih disabilitas di Papua.

    Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Papua Herman Rumbekwan menyatakan penyandang disabilitas di daerah itu sangat antusias menyambut pilkada seperti saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif pada Februari 2024.

    Sejauh ini penyelenggara pilkada sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang ramah bagi pemilih disabilitas. Inilah yang menjadikan mereka antusias mengikuti pilkada. Pemerintah maupun pihak penyelenggara pilkada baik KPU maupun Bawaslu memang memperhatikan hak-hak disabilitas.

    Siapa pun itu, mereka berhak ikut menentukan masa depan Papua. Begitu pula penyandang disabilitas. Dengan demikian hak kaum disabilitas pun harus diperhatikan dan didukung.

    Melalui peran aktif pemilih disabilitas, PPDI Papua berharap makin banyak pintu partisipasi yang terbuka bagi masyarakat berkebutuhan khusus di Bumi Cenderawasih.

    Hari ini kaum penyandang disabilitas sudah memberikan suaranya kepada calon kepala daerah di Papua. Menjadi keniscayaan bagi pemimpin terpilih untuk membalasnya dengan meningkatkan kesejahteraan kaum disabilitas.

    Sumber : Antara

  • Pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik

    Pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik

    Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Mochammad Afifuddin dalam Konferensi Pers Perkembangan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (27/11/2024). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Ketua KPU: Pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 27 November 2024 – 21:43 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Mochammad Afifuddin menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berjalan dengan baik.

    “Yang paling penting ingin kami sampaikan adalah secara umum, pelaksanaan pilkada berjalan dengan baik,” ucap Afif dalam Konferensi Pers Perkembangan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak 2024 di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu.

    Afif mengatakan pada pelaksanaan Pilkada 2024, tidak banyak peristiwa yang mengganggu kelancaran tahapan pemungutan suara, selain gangguan keamanan dan bencana yang terjadi di beberapa kabupaten.

    “Misalnya di Mamberamo Tengah karena ada keributan, kemudian ada di Distrik Kelila (sebuah distrik di Mamberamo Tengah) dan seterusnya. Perkembangan di beberapa tempat lain juga ada peristiwa banjir, misalnya di beberapa daerah Sumatera Utara,” kata Afif.

    Terkait dengan kendala-kendala tersebut, Afif mengatakan pihak-pihak terkait akan memberi informasi terbaru. Meskipun dengan kendala-kendala tersebut, Afif mengatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pilkada 2024 berlangsung dengan baik.

    “Kami ingin menyampaikan bahwa penghitungan hasil pemungutan suara mungkin sudah dilakukan di TPS-TPS,” ucapnya.

    Hasil dari penghitungan tersebut akan disampaikan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kamis (28/11) hingga Sabtu (30/11). Lebih lanjut, rekapitulasi di tingkat kecamatan akan berlangsung Kamis (28/11) hingga Selasa (3/12).

    Lebih lanjut, hasil rekapitulasi suara di tingkat kecamatan akan disampaikan ke kabupaten pada Jumat (29/11) – Jumat (6/12). Tahapan tersebut mencakup penetapan hasil pemilihan untuk tingkat kabupaten dan kota.

    “Nanti akan ada rekapitulasi yang akan diumumkan di 29 November hingga 12 Desember untuk tingkat kabupaten dan kota,” ucap dia.

    Kemudian, untuk pengumuman hasil rekapitulasi pemungutan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (30/11)– Senin (9/12).

    “Kami akan meng-update beberapa perkembangan pada saatnya nanti di sini, seiring dengan tahapan-tahapan yang berjalan di daerah,” ucap Afif.

    Afif juga sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi dan kabupaten untuk menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan hasil pemungutan suara.

    Sumber : Antara