Category: elshinta.com Politik

  • KPU tetapkan Pramono-Rano menang di Jakarta Pusat

    KPU tetapkan Pramono-Rano menang di Jakarta Pusat

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat (Jakpus) menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilkada 2024 tingkat kota di hotel kawasan Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    KPU tetapkan Pramono-Rano menang di Jakarta Pusat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 17:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Jakarta Pusat (KPU Jakpus) menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno sebagai pemenang, setelah meraih suara terbanyak di Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (27/11). 

    “Dengan ini hasil rekapitulasi di seluruh kecamatan Jakarta Pusat resmi disahkan. Dengan disahkan, maka kita lakukan finalisasi dan tandatangan berita acara,” Ketua Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat Efniadiansyah, saat membacakan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Jakarta di Gambir, Jakarta Pusat, Kamis.

    Efni kemudian mengetok palu untuk menutup rekapitulasi perhitungan suara tingkat kota di Jakarta Pusat itu. Efni menyebutkan, jumlah akhir perolehan suara tingkat kota dari para pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI yakni paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono sebanyak 152.235 suara.

    Lalu, paslon nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebanyak 44.865 suara dan paslon nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno mendapatkan 220.372 suara. Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jakarta Pusat sebanyak 813.721, dengan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 455.549 orang. Sementara jumlah seluruh suara sah 417.472 dan suara tidak sah sebanyak 38.077.

    “Jumlah pengguna hak pilih ini merupakan total pengguna hak pilih yang terdiri dari jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang menggunakan hak pilih, jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya,” jelas Efni.

    Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota Jakarta Pusat yang sudah digelar pada Rabu (4/12) hingga Kamis ini dinyatakan selesai dan hasilnya akan dikirimkan ke KPU tingkat Provinsi DKI Jakarta.

    Turut hadir dalam rapat pleno Komisioner KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey, perwakilan dari saksi tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) hingga pihak pemantau dan organisasi masyarakat (ormas).

    Sebelumnya, KPU Jakpus menetapkan DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan jumlah TPS sebanyak 1.542. Rinciannya, 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki. KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1 dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) nomor 2 dari independen serta Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Sumber : Antara

  • Respon Kapolri Jenderal Listyo Sigit ditanya soal isu Parcok

    Respon Kapolri Jenderal Listyo Sigit ditanya soal isu Parcok

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan terkait isu Partai Cokelat alias Parcok dengan dalih bahwa dirinya bukan orang partai, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Foto: Rama Pamungkas

    Respon Kapolri Jenderal Listyo Sigit ditanya soal isu Parcok
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak merespon tudingan adanya ‘Partai Cokelat’ (Parcok) yang diisukan ‘bermain’ dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Parcok mengacu pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam Pilkada 2024.

    Listyo enggan menjawab pertanyaan yang dilontarkan wartawan terkait isu tersebut dengan dalih bahwa dirinya bukan orang partai.

    “Tanyakan ke partai-lah, saya kan bukan dari partai,”  ujar Listyo singkat di Mabes Polri, Kamis (5/12/2024).

    Dugaan keterlibatan ‘Parcok’ dihembuskan sejumlah pihak terutama para politisi PDIP dalam berbagai kesempatan.

    Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan, pihaknya menemukan adanya dugaan keterlibatan ‘Parcok’ di sejumlah daerah saat Pilkada 2024, terutama di Jawa Tengah.

    “Rekan-rekan wartawan, mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Tapi sebagai kandang bansos dan parcok,” ujar Deddy Sitorus dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Terbaru, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, bahkan partainya telah membentuk tim khusus yang fokus mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang, termasuk keterlibatan Parcok di beberapa daerah.

    “Untuk mempersoalkan berbagai anomali yang terjadi baik itu di Banten, Sumut, Jateng, maupun juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sulut. Penggunaan parcok itu sangat-sangat masif bahkan sangat masuk ke tempat-tempat (ibadah) gereja,” kata Hasto, dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2024).

     

    Penulis: Rama Pamungkas/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gus Miftah coreng nama Prabowo di dunia internasional

    Gus Miftah coreng nama Prabowo di dunia internasional

    Tangkapan layar beberapa artikel di media online dan media sosial di Malaysia yang mengangkat isu pernyataan Gus Miftah ke penjual es teh Sunhaji diakses di Kuala Lumpur, Kamis (5/12/2024) (ANTARA/Virna P Setyorini)

    KNPI Malaysia: Gus Miftah coreng nama Prabowo di dunia internasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 18:37 WIB

    Elshinta.com – Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (BP KNPI) Malaysia menyebut Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah mencoreng nama Presiden Prabowo di dunia internasional.

    Ketua Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (BP KNPI) Malaysia Tengku Adnan di Kuala Lumpur, Kamis, mengatakan sebagai Utusan Khusus Presiden salah satu peran penting Gus Miftah adalah mengawal isu moderasi beragama di Indonesia maupun di tingkat internasional.

    Dalam perannya, Gus Miftah juga diminta untuk membangun komunikasi internasional terkait moderasi dan toleransi beragama yang menjadi perhatian utama pemerintah.

    Dalam banyak kesempatan Presiden Prabowo selalu menampilkan rasa hormat untuk para pedagang kaki lima yang mencari rezeki di jalan halal demi menafkahi anak dan istri. Namun, menurut dia, sikap berlawanan justru dipertunjukkan oleh Utusan Khusus Presiden tersebut.

    Menurut Adnan, meskipun permintaan maaf ke-penjual es teh dan secara terbuka telah dilakukan atas teguran Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, namun insiden itu akan tetap diingat oleh rakyat dan berdampak langsung kepada Kabinet Merah Putih secara keseluruhan.

    Tambah lagi, ia mengatakan insiden itu bukan hanya heboh di Indonesia saja, namun banyak media massa di Malaysia dan di negara lain juga memberitakan penghinaan Gus Miftah kepada wong cilik pedagang kaki lima. KNPI Malaysia, kata Adnan, menyikapi isu itu sebagai insiden yang mencoreng nama baik Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di dunia internasional.

    “Kami menyarankan kepada Presiden Prabowo untuk memberhentikan Gus Miftah sebagai Utusan Khusus Presiden RI. Karena sikap ini tidak mencerminkan sikap Prabowo kepada rakyatnya. Terlebih lagi utusan khusus yang dibidangi oleh Gus Miftah itu sendiri,” ujar dia.

    Selain itu, jejak digital yang dilakoni oleh Gus Miftah nantinya akan menjadi catatan penting bagi para pemangku kepentingan dunia internasional ketika beliau menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Utusan Khusus Presiden RI apabila masih dipertahankan jabatannya.

    “Bagaimana mungkin seseorang yang seharusnya menjaga dan menjalankan sumpah jabatannya tetapi malah melakukan hal sebaliknya,” kata Adnan.

     

    Sumber : Antara

  • Tim pemenangan Andra-Dimyati hormati gugatan Airin-Ade ke MK

    Tim pemenangan Andra-Dimyati hormati gugatan Airin-Ade ke MK

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Tim pemenangan Andra-Dimyati hormati gugatan Airin-Ade ke MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah menghormati keputusan pasangan Airin Rahcmi Diany-Ade Sumardi yang akan mengajukan sengketa hasil Pilkada Banten ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua tim pemenangan Andra Soni-Dimyati, Yudi Budi Wibowo di Serang, Kamis, mengatakan pengajuan sengketa hasil pilkada merupakan hal yang lumrah melalui mekanisme yang ada pada institusi MK.

    “Tentunya kami menghormati ketika ada pengajuan tentang sengketa pilkada, terutamanya di Banten. Tetapi kan proses (penghitungan suara) lagi berjalan, keputusan belum final,” ujar Yudi.

    Ia mengatakan cara tersebut merupakan hal yang normatif ketika perlu penyelesaian sengketa pemilihan daerah, yang bisa dilakukan oleh siapapun dan di daerah manapun.

    Yudi mengatakan pihaknya menunggu penghitungan suara berjenjang, berdasarkan mekanisme oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten.

    “Tentunya kan yang digugat pasti keputusan KPU. Nah itu yang kemudian akan kita, ya kita bersama lah, hadapi bersama,” ujar Yudi melanjutkan.

    Selain itu, pihaknya menyatakan penghitungan suara melalui survei internal tim pemenangan sudah selesai dan 100 persen. Hasilnya pun tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat (quick count).

    Namun kini tim pemenangan Andra Soni-Dimyati berkonsentrasi untuk pengamanan suara-suara di tingkat kota dan kabupaten, setelah dari tingkat kecamatan.

    Sebelumnya, kubu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi berencana melayangkan gugatan hasil Pilkada 2023 ke Mahkamah Konstitusi.

    Sekretaris Tim Pemenangan Airin-Ade, Asep Rahmatullah mengatakan gugatan tersebut bertujuan untuk menghadirkan pemilihan yang adil dan demokratis.

    Dari hasil hitung cepat Charta Politika, pasangan Andra Soni-Dimyat unggul dengan suara 57,52 persen dibandingkan pasangan Airin-Ade yang meraih 42,48 persen. 

    Sumber : Antara

  • Pelanggaran netralitas Kadisdikbud Bengkulu tidak terbukti

    Pelanggaran netralitas Kadisdikbud Bengkulu tidak terbukti

    Kordiv PPPS Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri. di Bengkulu, Rabu (4/12/2024). ANTARA/Anggi Mayasari

    Bawaslu: Pelanggaran netralitas Kadisdikbud Bengkulu tidak terbukti
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 14:55 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bengkulu menyatakan berdasarkan hasil klarifikasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tidak terbukti melakukan pelanggaran terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024.

    “Yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi ke Bawaslu Kota Bengkulu dan peristiwa tersebut tidak ada berdasarkan hasil keterangan dari Kepala Dinas yang didampingi oleh Sekretaris Dinas Dikbud,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bengkulu Ahmad Maskuri di Bengkulu, Rabu.

    Ia menerangkan, pemeriksaan atau klarifikasi awal dilakukan guna memastikan apakah informasi yang diterima terkait dugaan yang bersangkutan melakukan mobilisasi kepala daerah untuk memilih salah satu pasangan calon kepada daerah di Kota Bengkulu.

    Sebab, menurut dia, berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan tersebut, kepala dan sekretaris Dinas Dikbud Kota Bengkulu menerangkan bahwa kegiatan yang melibatkan banyak orang tersebut merupakan verifikasi untuk pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

    “Tapi kita sudah tanyakan dan beliau menyampaikan bahwa ketika ada kegiatan yang melibatkan banyak orang merupakan kegiatan verifikasi untuk pendaftaran PPPK guru honorer. Kita konfirmasi juga terkait rekaman suara yang diduga kepala sekolah di Kota Bengkulu dan beliau mengaku tidak tahu terkait hal tersebut dan memastikan tidak ada arahan untuk kepala sekolah,” ujar dia.

    Sebelumnya, Bawaslu melakukan penelusuran terkait dugaan keterlibatan salah satu ASN di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan diduga melanggar aturan pemilihan umum.

    “Berdasarkan informasi yang disampaikan ke Bawaslu Kota Bengkulu terkait ASN di Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Dugaan pelanggarannya kemungkinan ada dua dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 ASN dilarang berpihak dan tidak pidana pemilihan, kemudian statusnya sebagai ASN pasti melanggar perundang-undangan lainnya,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan

    Ketua DPR Puan Maharani, menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). ANTARA/HO-DPR (ANTARA)

    Pengamat: Timwas Intelijen DPR cegah intelijen negara langgar aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 17:25 WIB

    Elshinta.com – Pengamat Pertahanan dan Keamanan Khairul Fahmi menilai pembentukan Tim Pengawas (Timwas) Intelijen DPR dapat mencegah badan-badan intelijen negara, termasuk yang berada di lingkungan TNI-Polri, melanggar aturan hukum dan prosedur kerja yang sah.

    Oleh karena itu, dia meyakini pembentukan Timwas Intelijen DPR RI sebagai kebijakan yang tepat, karena dapat memperkuat pengawasan dan pembentukan Timwas Intelijen DPR juga tindak lanjut dari amanat undang-undang.

    “Pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen seperti BIN (Badan Intelijen Negara), BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI, dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri memang penting dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Dalam UU tersebut, pengawasan terhadap lembaga-lembaga intelijen dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, yaitu DPR melalui Timwas Intelijen,” kata Khairul Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Rabu.

    Dia menjelaskan pengawasan itu bertujuan memastikan badan-badan intelijen beroperasi sesuai hukum yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip demokrasi serta hak asasi manusia.

    “Namun, pengawasan yang dilakukan harus berhati-hati agar tidak mengganggu independensi dan efektivitas lembaga-lembaga ini dalam menjaga stabilitas keamanan negara,” kata Khairul Fahmi, yang merupakan co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISSES).

    Oleh karena itu, dia mengingatkan pengawasan yang menjadi tugas Timwas Intelijen DPR sebaiknya diarahkan untuk memastikan lembaga-lembaga intelijen negara itu tunduk dan patuh terhadap undang-undang, prosedur operasional yang sah, dan timwas juga perlu memastikan penggunaan dan pengelolaan anggaran masing-masing lembaga transparan.

    Ketua DPR RI Puan Maharani di Jakarta, Selasa (3/12) melantik anggota Timwas Intelijen DPR RI yang seluruhnya berjumlah 13 orang. Organisasi Timwas Intelijen DPR RI itu berada di bawah koordinasi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

    Tim pengawas itu dipimpin oleh lima anggota DPR RI, yaitu Utut Adianto, Dave Laksono, G. Budisatrio Djiwandono, Ahmad Heryawan, dan Anton Sukartono.

    Kemudian, delapan anggota tim pengawas mencakup Junico B. P. Siahaan, Gavriel P. Novanto, Endipat Wijaya, Viktor Laiskodat, Abdul Halim Iskandar, Jazuli Juwaini, Farah Putri Nahlia, dan Rizki Aulia Rahman.

    Sumber : Antara

  • Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik

    Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik

    Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty memberi keterangan ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa malam (3/12/2024). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Bawaslu: Kemenangan kotak kosong jadi evaluasi untuk partai politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Rabu, 04 Desember 2024 – 18:01 WIB

    Elshinta.com – Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan kemenangan kotak kosong di Pilkada Bangka dan Pilkada Kota Pangkalpinang menjadi evaluasi kinerja dan strategi partai politik di daerah tersebut.

    “Dalam konteks ini tentu bagi partai politik ini kan jadi refleksi. Kok bisa lalu dikalahkan oleh kolam kosong,” ujar Lolly ketika ditemui di Bintan, Kepulauan Riau, dikutip Rabu.

    Selain itu, Lolly juga berpandangan bahwa kemenangan kotak kosong merupakan fenomena politik yang harus dihargai.

    “Kalau kemenangan kolam kosong berarti itu fenomena politik yang ada di daerah itu dan itu harus dihargai,” kata Lolly.

    Sesuai aturan, daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong, harus melakukan pemilihan lagi paling lama dalam rentang 1 tahun setelah Pilkada Serentak 2024.

    Lolly mengatakan fenomena kemenangan kotak kosong menjadi momen penting untuk pembelajaran dalam proses demokrasi.

    “Dia harus sudah segera menyiapkan untuk persiapan pemilu berikutnya. Karena kan harus diulang setahun ke depan. Artinya September 2025 harusnya terjadi lagi di yang kolam kosong dimenangkan,” kata dia.

    Evaluasi terhadap fenomena ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem politik dan mendorong partai untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.

    Bawaslu juga berharap fenomena ini dapat menjadi titik balik bagi semua pihak untuk memastikan pemilu mendatang berjalan lebih baik dan inklusif.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan dua opsi mengenai tahapan pemilihan kepala daerah ulang sebagai imbas kemenangan kotak kosong menang pada Pilkada Serentak 2024.

    Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa lembaganya menyiapkan dua opsi tersebut karena hingga Rabu siang mendapatkan informasi ada dua daerah yang kotak kosongnya memenangkan Pilkada 2024 dan mempertimbangkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada).

    “Pertama, pilihan hari pemungutan suara ulangnya pada 24 September 2025 dan satunya pada 24 Agustus 2025,” kata Afif dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

    Sumber : Antara

  • KPU Papua: 26 TPS lakukan PSU

    KPU Papua: 26 TPS lakukan PSU

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU Papua: 26 TPS lakukan PSU
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 21:22 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mencatat 26 TPS akan melaksanakan pemilihan suara ulang (PSU) karena diduga terjadi berbagai pelanggaran.

    Dari jumlah tersebut, dua TPS sudah melaksanakan PSU yaitu TPS Kampung Poom, Distrik Poom, Kabupaten Kepulauan Yapen dan TPS Mbrurwandi, Distrik Kepulauan Aruri, Kabupaten Supiori.

    “Kedua TPS itu melaksanakan PSU pada Senin (2/12) lalu,” kata Ketua KPU Papua Steve Dumbon kepada Antara di Jayapura, Selasa (3/12).

    Dia menjelaskan, TPS yang akan melaksanakan 26 PSU itu tersebar pada enam kabupaten dan kota di Papua.

    Adapun daerah yang melaksanakan PSU yaitu lima TPS di Kabupaten Kepulauan Yapen, dua TPS di Kota Jayapura, 10 TPS di Kabupaten Jayapura, dan tujuh TPS di Kabupaten Mamberamo Raya. Dua TPS lainnya tersebar di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

    “Saat ini, berbagai persiapan sudah dilakukan. Penyebab dilakukan PSU di 26 TPS itu bervariasi, diantaranya ada yang membuka kotak suara sebelum pencoblosan, ditemukan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Berbagai temuan itulah yang menjadi penyebab PSU,” kata Ketua KPU Papua Steve Dumbon.

    Sumber : Antara

  • Rekapitulasi KPU, Ngesti-Nur Arifah menangi Pilbup Semarang 2024

    Rekapitulasi KPU, Ngesti-Nur Arifah menangi Pilbup Semarang 2024

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rekapitulasi KPU, Ngesti-Nur Arifah menangi Pilbup Semarang 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – KPU Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Jateng dan Pilbup Semarang 2024 di ruang Aula Hotel Griya Persada, Bandungan, Selasa (3/12). 

    Rapat yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Semarang Bambang Setyono itu dihadiri seluruh komisioner KPU. Wakil Bupati Semarang Basari bersama Forkompimda dan Sekda Kabupaten Semarang  Djarot Supriyoto. 

    Dari hasil pembacaan rekapitulasi perolehan suara oleh 19 PPK, paslon Ngesti Nugraha dan Nur Arifah meraup suara 445.567. Sedangkan paslon Nurul Huda dan Yarnuji mengumpulkan 109.571 suara. Dari hasil perolehan suara itu paslon  Ngesti-Nur Arifah memenangi Pilbup Semarang 2024. 

    “Selanjutnya hasil rekapitulasi akan dikirim ke KPU Jateng untuk proses penetapan calon terpilih,” jelas Bambang Setyono seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Partisipasi pemilih pada pilkada di Jakarta Timur hanya 59,25 persen

    Partisipasi pemilih pada pilkada di Jakarta Timur hanya 59,25 persen

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Timur Tedi Kurnia (tengah) didampingi dua komisioner lainnya, Carlos Kartika Yudha Paath (kiri) dan Rio Verieza (kanan) saat memberikan keterangan pers saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilkada Jakarta tingkat Kota Jakarta Timur, Cawang, Senin malam (2/12/2024). ANTARA/Syaiful Hakim

    Partisipasi pemilih pada pilkada di Jakarta Timur hanya 59,25 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 03 Desember 2024 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di Kota Administrasi Jakarta Timur menurun drastis, yakni hanya 59,25 persen kehadiran dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) mencapai 2.374.828 pemilih. Padahal, KPU Jakarta Timur menargetkan partisipasi pemilih Pilkada Jakarta di Jakarta Timur mencapai 80 persen.

    “Kami kemarin hitung dari angka yang hadir di TPS, totalnya 59,25 persen kehadiran,” kata Ketua KPU Jakarta Timur Tedi Kurnia di Jakarta, Selasa.

    Dia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab turunnya partisipasi pemilih di Jakarta Timur pada Pilkada Jakarta kali ini.

    “Kalau penyebab kami masih telaah ya. Ini dari mana kelemahannya karena kami sudah terus-menerus menyosialisasikan ke seluruh masyarakat,” kata dia.
     

    Bahkan, masyarakat dari kalangan milenial dan generasi Z sudah dilakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan Pilkada Jakarta melalui berbagai kegiatan, seperti perlombaan bola basket yang mengundang seluruh sekolah SMA, baik negeri maupun swasta.

    “Artinya, kami sudah masif, sudah berupaya sekuat tenaga. Namun, kenapa mereka tidak hadir dan tidak datang ke TPS, kami belum bisa memastikan apa alasannya,” ujar Tedi.

    Berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, hampir 10 kecamatan partisipasi pemilih turun drastis. Seperti di Kecamatan Matraman tingkat partisipasi pemilih hanya 82.354 orang dari jumlah DPT sebanyak 139.667 orang. Kecamatan Pulogadung tingkat partisipasi pemilih sebanyak 134.580 orang dari jumlah DPT sebanyak 226.541. Begitu pun, di Kecamatan Cakung tingkat partisipasi pemilih sebanyak 246.141 dari jumlah DPT sebanyak 421.878.
     

    Sementara untuk tujuh kecamatan lainnya, rencananya pada Selasa ini KPU Jaktim bersama Bawaslu Jaktim, petugas PPK, dan saksi dari tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yakni pasangan nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), pasangan nomor urut 2, Dharma Pongrekun-Kun Wardana, dan pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta 2024 tingkat kota Jakarta Timur.

    Ke tujuh kecamatan itu, yakni Jatinegara, Duren Sawit, Kramat Jati, Pasar Rebo, Ciracas, Cipayung dan Makasar.

    Sumber : Antara