Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Para ketum akan hadiri HUT Ke-60 Golkar kecuali Megawati-Paloh

    Para ketum akan hadiri HUT Ke-60 Golkar kecuali Megawati-Paloh

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Golkar: Para ketum akan hadiri HUT Ke-60 Golkar kecuali Megawati-Paloh
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 22:36 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa para ketua umum partai politik akan menghadiri Puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-60 Partai Golkar, kecuali Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umun Partai NasDem Surya Paloh.

    Dia mengatakan ketidakhadiran kedua petinggi partai itu sudah terkonfirmasi dan bakal diwakilkan.

    Menurut dia, seluruh partai politik sudah diundang untuk hadir dalam acara tersebut.

    “Selain itu, kami masih mendapatkan kabar bahwa mereka belum ada perubahan untuk hadir,” kata Ace terkait acara Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Menurut dia, ketidakhadiran dua tokoh tersebut bukan berarti hubungan antara Golkar dengan partai-partai tersebut tidak baik.

    Dia mengatakan para partai politik lainnya itu merupakan mitra bagi Golkar.

    “Karena mereka juga bagian dari mitra kita untuk membangun bangsa ini,” katanya.

    Selain para ketum partai politik, dia juga belum mendapatkan konfirmasi mengenai kehadiran Presiden Ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Adapun Golkar sebelumnya menyatakan telah mengundang Joko Widodo untuk hadir.

    Berdasarkan jadwal kegiatan, acara tersebut bakal dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Prabowo pun dijadwalkan bakal berpidato untuk menyampaikan arahan terhadap Partai Golkar.

    Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bakal menyampaikan pidato politik dalam rangka HUT Ke-60 Partai Golkar.

    Sumber : Antara

  • KPU umumkan pemenang pilkada usai MK beri tahu permohonan perselisihan

    KPU umumkan pemenang pilkada usai MK beri tahu permohonan perselisihan

    Arsip foto – Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah (tengah) saat memberikan keterangan pers pada awak media terkait Pilkada Jakarta 2024 di Gedung KPU DKI Jakarta, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024). ANTARA/Lia Wanadriani Santosa

    KPU umumkan pemenang pilkada usai MK beri tahu permohonan perselisihan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 12:45 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyatakan baru akan mengumumkan pemenang Pilkada Jakarta 2024 paling lambat tiga hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberitahukan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang tertuang di dalam buku registrasi perkara konstitusi (BRPK).

    “Paling lambat tiga hari setelah MK secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi di dalam BRPK kepada KPU, maka tahapan berikutnya KPU DKI akan menetapkan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Pilkada 2024,” kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta, Fahmi Zikrillah, saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Dia mengatakan hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

    Pada pasal 57 dijelaskan bahwa penetapan pasangan calon terpilih dilakukan dengan ketentuan yakni tidak terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama tiga hari setelah KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota melalui KPU memperoleh surat pemberitahuan dari MK mengenai registrasi perkara perselisihan hasil Pemilihan dalam buku registrasi perkara konstitusi; atau terdapat permohonan perselisihan hasil pemilihan, paling lama tiga hari setelah putusan MK dibacakan.

    Adapun, dituturkan Fahmi, pengumuman BRPK kepada KPU diagendakan pada 19-20 Desember 2024.

    “Paling lambat tiga hari setelah itu baru akan kita umumkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada 2024,” tutur dia.

    Sementara itu, berdasarkan peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 permohonan sengketa pilkada diajukan paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak KPU setempat menetapkan hasil pemilihan.

    KPU Provinsi DKI Jakarta diketahui menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Minggu (8/12). Oleh karena itu, batas akhir pengajuan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta ke MK yaitu Rabu (11/12) pukul 23.59.

    Namun, berdasarkan pantauan ANTARA di Gedung I MK, Jakarta, Kamis dini hari, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono maupun pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana tidak mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024 ke MK.

    Begitu pula dengan pantauan di laman web resmi MK, tidak ada gugatan yang tercatat atas nama kedua pasangan calon tersebut.

    Sumber : Antara

  • Perbaikan sistem perizinan penting untuk pertumbuhan ekonomi

    Perbaikan sistem perizinan penting untuk pertumbuhan ekonomi

    Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam acara Pembukaan Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2024 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (11/12/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Sekjen: Perbaikan sistem perizinan penting untuk pertumbuhan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 14:19 WIB

    Elshinta.com – Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menekankan pentingnya perbaikan sistem perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Menurutnya, sistem perizinan yang cepat dan efisien dapat menciptakan lapangan kerja, sehingga berkontribusi pada pengurangan pengangguran.

    “Karena kuncinya cuma di situ. Kalau perizinannya bisa baik, selesai semua urusan,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Sebagai contoh, dia menyebutkan bahwa setiap izin yang dikeluarkan untuk proyek-proyek, seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), dapat menciptakan pekerjaan bagi masyarakat.

    Ia menjelaskan bahwa dengan jumlah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia yang mencapai 552 daerah, perizinan yang lebih cepat bisa membuka kesempatan bagi sekitar 30 juta tenaga kerja.

    Selain itu, Tomsi juga menyoroti tantangan terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang belum sepenuhnya diterapkan di beberapa daerah.

    Tanpa adanya RTRW yang jelas, banyak proyek pembangunan menghadapi ketidakpastian lokasi dan izin. Hal ini berisiko menghambat investasi dan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian.

    “Dengan ketidakadaan RTRW, maka tidak ada kepastian keberlanjutan usaha,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

    Ia pun meminta agar ada persiapan tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja yang dihasilkan melalui kedatangan investor.

    Di samping itu, dia mengingatkan pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penataan tenaga kerja non-ASN.

    Hal ini untuk memastikan bahwa tenaga kerja di pemerintahan benar-benar memiliki kualitas dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan.

    “Langkah ini diharapkan mampu menciptakan birokrasi yang lebih solid, profesional, dan berorientasi kepada hasil,” pungkas dia.

    Sumber : Antara

  • Tanggal pemerintahan pindah ke IKN perlu diteken di aturan

    Tanggal pemerintahan pindah ke IKN perlu diteken di aturan

    Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO – Kementerian PUPR)

    Pakar: Tanggal pemerintahan pindah ke IKN perlu diteken di aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Prof. Eko Priyo Purnomo menilai tanggal pindahnya pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu diteken dalam sebuah peraturan.

    “Yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sekarang seharusnya membuat undang-undang bersama DPR RI untuk memastikan pemindahan ibu kota. Juga memastikan dibuat dengan keputusan presiden untuk memastikan bahwa pemerintah akan pindah pada 2028,” kata Prof. Eko dilansir dari ANTARA.

    Menurut dia, kevakuman aturan mengenai tanggal pindahnya pemerintahan ke IKN berpotensi menjadikan tidak adanya kepastian dalam segi hukum, investasi maupun politik lingkungan.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal terkait perpindahan pemerintahan, seperti kebutuhan dasar bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ikut dipindahkan tugasnya ke IKN.

    “Fasilitas dasar itu melingkupi, misalnya rumah tinggal ASN, sekolah untuk anak ASN, fasilitas kesehatan untuk ASN, dan kemudian adalah pasar, di mana nanti orang akan pindah ke IKN tentu mereka membutuhkan kebutuhan dasar itu,” kata Eko.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah perlu memastikan kesiapan masyarakat yang telah lama tinggal di IKN, dan ASN yang akan ditugaskan di IKN.

    “Adaptasi itu juga perlu dilakukan, baik masyarakat yang akan pindah di sana maupun masyarakat yang sudah ada di sana karena kemudian ada kehidupan baru di sana. Itu beberapa hal yang kemudian harus kita jadikan concern (perhatian) juga tentang proses adaptasi dan pelibatan masyarakat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa pemerintahan akan pindah ke IKN di Kalimantan Timur, setelah ibu kota baru bisa menjalankan peran sebagai ibu kota politik, yang diperkirakan terjadi pada 2028.

    “Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya ada kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif di sana,” ujar Hasan melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (10/12).

    Sumber : Antara

  • Sekda se-Indonesia ikuti rakernas forsesdasi di Balikpapan

    Sekda se-Indonesia ikuti rakernas forsesdasi di Balikpapan

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, dr. Jaya Mualimin saat menyambut kedatangan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman di Balikpapan. (Diskominfo Kaltim)

    Sekda se-Indonesia ikuti rakernas forsesdasi di Balikpapan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 12 Desember 2024 – 07:40 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Balikpapan pada 11-13 Desember 2024.

    Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, dr. Jaya Mualimin di Balikpapan, Rabu malam, menyambut kedatangan undangan yang telah tiba di Balikpapan, diantaranya Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jufri Rahman didampingi oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sulsel, Idham Kadir Dalle.

    Pada waktu yang sama, hadir pula tim Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) yang disambut oleh Sekretaris Diskominfo Kaltim, Edi Hermawanto Noor.

    “Alhamdulillah, kami bersyukur diterima dengan baik di sini. Semoga semua kegiatan berjalan dengan lancar” ucap tim Pemprov Sulteng yang diwakili oleh Kepala Biro (Karo) Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Sulteng, Neng Elly, setibanya di Bandara SAMS Balikpapan.

    Selain itu, turut hadir tamu Rakernas Forsesdasi dari provinsi lain, seperti Bangka Belitung, Banten dan Sulawesi Tenggara.

    Rakernas Forsesdasi 2024 akan membahas beberapa isu utama yang menjadi perhatian para Sekda seluruh provinsi, diantaranya mengenai penataan Tenaga Tidak Tetap Daerah (T3D) pada masa transisi penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tahun 2025, serta arah kebijakan pemerintahan baru dalam penerapan merit sistem bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

    Rakernas Forsesdasi diharapkan menjadi forum kolaborasi untuk memperkuat sinergi antarprovinsi dalam mendukung kebijakan pemerintahan yang lebih baik.

    Rangkaian Rakernas Forsesdasi 2024 akan dimulai dengan Malam Ramah-Tamah pada Rabu (11/12/2024) dengan sambutan selamat datang oleh Ketua Umum Forsesdasi, sekaligus Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Juga, hadir Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Komjen. Pol. Tomsi Tohir Balaw.

    Sumber : Antara

  • Puan ingatkan pemerintah antisipasi titik wisata jelang tahun baru

    Puan ingatkan pemerintah antisipasi titik wisata jelang tahun baru

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Puan ingatkan pemerintah antisipasi titik wisata jelang tahun baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan langkah antisipasi di titik-titik lokasi wisata jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 demi kenyamanan masyarakat, mengingat cuaca ekstrem diprediksi masih akan terjadi hingga akhir tahun.

    “Peringatan dari BMKG harus menjadi panggilan bagi Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk meningkatkan langkah antisipasi. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama soal bencana di lokasi wisata,”kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkap cuaca ekstrem di sejumlah wilayah di Indonesia dipicu beberapa fenomena atmosfer yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Mulai dari, bencana banjir, tanah longsor, hingga pergerakan tanah yang terjadi di beberapa daerah.

    “Kami meminta Pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam memitigasi bencana. Sebentar lagi akan memasuki libur akhir tahun, biasanya mobilitas masyarakat akan tinggi,” ucapnya.

    Dia menekankan pentingnya faktor keamanan di setiap tempat wisata sehingga instansi terkait perlu turun ke lapangan melakukan peninjauan berkala.

    “Peringatan dari BMKG harus disikapi dengan kesiapan dari Pemerintah dan stakeholders terkait. Pastikan titik-titik keramaian yang sering dituju masyarakat dalam keadaan aman dan kondusif,” paparnya.

    Dia lantas berkata, “Apalagi bagi lokasi wisata yang memiliki wahana berisiko. Pemerintah perlu bekerja sama dengan manajemen untuk proses pemeliharaan terpadu”.

    Di samping itu, dia mengingatkan infrastruktur transportasi dan akses jalan yang harus dicek setiap saat demi keamanan masyarakat saat berpergian.

    “Belakangan kita lihat banyak terjadi banjir di jalan tol maupun jalur-jalur transportasi darat. Padahal, akses jalan seperti ini akan banyak dilalui masyarakat ketika libur akhir tahun nanti,” ucapnya.

    Menurut Puan, perlu ada koordinasi lintas lembaga seperti BMKG, BPBD, Basarnas, TNI/Polri dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan masyarakat selama momen liburan guna memastikan mitigasi berjalan efektif.

    “Kita harus belajar dari masa lalu. Pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak banjir, termasuk kesiapan infrastruktur dan penanganan darurat. Terkait izin tempat wisata juga perlu diperhatikan, lakukan secara detail,” tuturnya.

    Dia meminta pula BMKG untuk mengoptimalkan peringatan dini cuaca serta memaksimalkan upaya modifikasi cuaca untuk mengurangi potensi bencana hidrometeorologi.

    Dia menambahkan agar Pemerintah mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana sebab menyangkut keselamatan masyarakat Indonesia.

    “Libatkan juga masyarakat itu sendiri dalam pencegahan bencana, baik melalui edukasi, simulasi, maupun pembentukan jaringan relawan lokal yang siaga di lapangan,” katanya.

    Dia pun menegaskan komitmen para anggota dewan untuk mengawal implementasi kebijakan mitigasi bencana. Oleh karena itu, dia mengimbau para anggota DPR yang sedang kembali ke daerah pemilihannya selama masa reses ini untuk mengecek langsung kondisi di wilayahnya masing-masing.

    “Bencana alam adalah ujian bagi kita semua, namun bisa dimitigasi untuk mencegah jatuhnya korban maupun kerugian.Sebagai wakil rakyat, DPR akan terus mengawasi dan mendorong langkah-langkah nyata dari Pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ucap dia.

    Dia pun turut menyatakan keprihatinan atas insiden pohon jatuh usai tertiup angin kencang di Monkey Forest, Ubud, Bali, pada Selasa (10/12) yang menyebabkan dua wisatawan asing meninggal dunia, dan satu wisatawan lainnya mengalami luka-luka.

    “Semoga insiden ini dapat ditangani dengan baik. Setiap Pemda agar dapat melakukan mitigasi untuk mengantisipasi pohon tumbang dalam cuaca ekstrem seperti sekarang ini,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Menteri PANRB sebut ASN pindah ke IKN disesuaikan kesiapan instansi

    Menteri PANRB sebut ASN pindah ke IKN disesuaikan kesiapan instansi

    Menteri PANRB Rini Widyantini (kiri) saat memberikan keterangan pers di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (11/12/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

    Menteri PANRB sebut ASN pindah ke IKN disesuaikan kesiapan instansi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 19:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa perpindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) disesuaikan dengan kesiapan instansi atau kementerian/lembaga. Ia menjelaskan bahwa saat ini proses konsolidasi usai adanya penambahan jumlah kementerian, yakni dari 34 di masa pemerintahan sebelumnya menjadi 48 di periode Presiden Prabowo Subianto, menjadi fokus utama Kementerian PANRB.

    “Mereka kan para pegawainya juga banyak yang berubah, ada yang jadi 2 kementerian, ada yang jadi 3 kementerian. Jadi, tentunya kami masih menunggu mereka setel dulu dengan tata kelola di internalnya,” kata Rini di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Kementerian PANRB akan segera berkoodinasi dengan Otorita IKN (OIKN) terkait proses pemindahan ASN ke IKN, sekaligus menjalankan instruksi Presiden Prabowo.

    “Apa pun yang disampaikan oleh Presiden untuk persiapan-persiapan ini tentunya akan kami dorong. Misalnya, bagaimana kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa perpindahan ASN ke IKN akan dilaksanakan setelah Lebaran 2025.

    “Menurut Menteri PANRB, yang sekarang sedang kita siapkan dan hitung semua itu mulai April. Sebenarnya Januari, cuman Maret ada lebaran. Jadi, mungkin dihitung itu,” kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).

    Sumber : Antara

  • Dubes Kamala Shirin rayakan 75 Tahun Kemitraan AS-RI

    Dubes Kamala Shirin rayakan 75 Tahun Kemitraan AS-RI

    Duber AS Kamala S Lakhdhir dan Menlu RI Sugiono. Foto Istimewa

    Dubes Kamala Shirin rayakan 75 Tahun Kemitraan AS-RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 14:16 WIB

    Elshinta.com – Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir menggelar gala orkestra di Aula Simfonia di Jakarta sebagai bagian dari perayaan 75 tahun hubungan bilateral AS-Indonesia, 7 Desember 2024.  Acara bertajuk “U.S.-Indonesia Gala 75” ini menampilkan musisi ternama dari kedua negara, termasuk Grup Selo asal AS Empire Wild.

    Tampil pula pianis peraih nominasi Grammy Awards Joey Alexander, yang memainkan “Bengawan Solo” sebagai salah satu lagu pilihan. Penampilan tersebut mencerminkan semangat kolaborasi budaya dan persahabatan yang telah terjalin selama tujuh dekade.

    Dalam sambutannya, Dubes Kamala menegaskan meskipun Amerika Serikat dan Indonesia menghadapi berbagai tantangan global, hubungan personal yang kuat antara rakyat kedua negara tetap menjadi fondasi kokoh dalam kemitraan strategis ini.

    Kegiatan ini dihadiri oleh tamu penting, termasuk beberapa Menteri Kabinet, seperti Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur & Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

    Dubes Kamala juga menyoroti kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Gedung Putih dan pertemuannya dengan Presiden Joe Biden sebagai momen penting yang memperkuat hubungan bilateral. Melalui konser orkestra ini, Kedutaan Besar AS ingin menggambarkan bahwa musik, sebagai bahasa universal, mampu mempererat koneksi emosional dan memperdalam pemahaman lintas budaya. Acara ini tidak hanya merayakan sejarah panjang hubungan kedua negara, tetapi juga menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat persahabatan yang lebih inklusif dan harmonis di masa depan.

    Penulis: Vivi Trinavia/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah susun kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

    Pemerintah susun kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pidato pada puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12/2024) malam. (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Menko: Pemerintah susun kembali UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 11 Desember 2024 – 06:55 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam rangka menghadirkan dasar hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Yusril menyampaikan pernyataan itu dalam momentum puncak peringatan Hari HAM Sedunia Ke-76 yang diselenggarakan Kementerian HAM di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa (10/12) malam.

    “Pemerintahan baru, di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan meneruskan upaya untuk menyusun kembali Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa yang lalu, tanpa mengenal batas waktu surut ke belakang,” kata dia.

    Menurut Yusril, undang-undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi itu lahir dari hasil pembelajaran dari pengalaman Afrika Selatan. Yusril bercerita, ia dengan sejumlah tokoh HAM dan pejabat Kementerian Hukum dan HAM ketika itu datang ke Afrika Selatan untuk mempelajari pengalaman negara itu menyelesaikan kasus HAM.

    “Dengan diilhami pengalaman-pengalaman Afrika Selatan, kita berhasil membentuk Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi itu. Walaupun dalam perjalanan belakangan, seluruh undang-undang itu dibatalkan oleh MK,” kata dia.

    Akibat pembatalan itu, imbuh Yusril, cukup banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak dapat diselesaikan. Hingga kemudian Presiden Ketujuh RI Joko Widodo meneken peraturan terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu.

    Terlepas dari itu, Menko menegaskan bahwa pemerintahan baru berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dia pun mengajak semua pihak untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa lalu sambil menatap masa depan.

    “Semoga peringatan malam ini menggugah kesadaran kita bersama akan pentingnya persoalan-persoalan HAM yang menjadi agenda Pemerintah baru sekarang untuk kita majukan di masa depan,” katanya.

    Diketahui bahwa MK membatalkan keberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi melalui Putusan Nomor 006/PUU-IV/2006. MK menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

    MK, dalam pertimbangannya, menilai bahwa rumusan norma maupun kemungkinan pelaksanaan norma yang ada di dalam UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak memiliki kepastian hukum untuk mencapai tujuan rekonsiliasi yang diharapkan.

    Putusan MK itu dibacakan dalam sidang pleno Kamis, 7 Desember 2006 yang dipimpin Ketua MK ketika itu Jimly Asshiddiqie. Sementara itu, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna (sekarang Ketua Majelis Kehormatan MK) mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion).

    Menurut Palguna, permohonan uji materi yang diajukan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS), Solidaritas Nusa Bangsa (SNB), Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial), Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 65 (LPKP 65), dan Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim ORBA (LPR-KROB) itu seharusnya tidak dapat diterima.

    Sumber : Antara

  • Sembilan poros relawan Anies dukung Dadan sebagai Ketua Ormas Gerakan Rakyat Jabar

    Sembilan poros relawan Anies dukung Dadan sebagai Ketua Ormas Gerakan Rakyat Jabar

    Foto: Dudi Supriyadi/Radio Elshinta

    Sembilan poros relawan Anies dukung Dadan sebagai Ketua Ormas Gerakan Rakyat Jabar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 14:05 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak sembilan poros relawan Anies mendukung Dadan Supardan sebagai Ketua Ormas Gerakan Rakyat Jabar. Dukungan tersebut diperlihatkan pada acara Pemilihan Ketua DPW Jabar Ormas Gerakan Rakyat yang digelar Minggu, 8 Desember 2024 di Cafe Kopi Florist, Tegallega Kota Bandung. Pada kegiatan tersebut terpilih Dadan Supardan sebagai Ketua secara aklamasi.

    Pemilihan Ketua DPW Jabar Ormas Gerakan Rakyat diikuti oleh 30 peserta dari berbagai simpul relawan di bawah enam poros (komunitas) Relawan Anies Baswedan. Yaitu Sekber, Korean, KIB, Poros Buruh, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKPPI), dan FKP3, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Dudi Supriyadi.

    Sementara 3 poros (komunitas) tidak hadir tetapi menyatakan persetujuan terhadap hasil rapat, yaitu poros Laskar Santri, Jaringan Tani Nelayan, dan Laskar Aman.

    Acara pemilihan dipimpin oleh Sorot Purnomo (FKP3) didampingi R. Heryadi Sukmadijaya (Korean), dan Syuhairi (Pasar).

    Sebagai tuan rumah, Ketua Poros Buruh Ajat Sudrajat menekankan agar kekuatan di Jawa Barat jangan sampai tercerai berai. Makanya dalam pemilihan ketua dan pengurus Ormas Gerakan Rakyat harus mengakomodir semua lini kekuatan. Terutama simpul-simpul relawan yang telah melakukan pergerakan selama ini. “Intinya jangan grasak grusuk,” ujar Ajat.

    Ketua terpilih Dadan Supardan menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah yang tidak sederhana tersebut.

    “Saya meyakini, ini bukan tugas ringan. Tetapi dengan kebersamaan dan kekompakkan, insyaAllah kita akan menjalaninya sesuai harapan,” tutur Dadan.

    Nama Gerakan Rakyat, jelasnya, sudah melekat di jiwa para relawan. Jadi bukan hal asing. “Kita melanjutkan pergerakan yang sudah dilakukan tempo hari. Jadi hapal betul lubang-lubang kelemahan. Tinggal kita perbaiki dalam perjalanan ke depan,” imbuhnya.

    Sumber : Radio Elshinta