Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Gibran hormati keputusan PDIP terkait pemecatan sebagai kader

    Gibran hormati keputusan PDIP terkait pemecatan sebagai kader

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gibran hormati keputusan PDIP terkait pemecatan sebagai kader
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 17 Desember 2024 – 14:16 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menghormati keputusan PDI Perjuangan terkait pemecatan dirinya, sebagai kader partai itu, bersamaan juga dengan pemecatan yang sama terhadap Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, serta Muhammad Bobby Afif Nasution.

    “Kami menghargai dan menghormati keputusan partai,” kata Wapres Gibran saat ditemui setelah melepas keberangkatan Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke Mesir, di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, melalui rekaman suara yang diterima dari Jakarta, Selasa (17/12).

    Gibran menekankan akan lebih fokus membantu tugas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke Kairo, Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi D-8.

    “Untuk saat ini, saya pribadi akan lebih fokus untuk membantu Bapak Presiden Prabowo,” kata Gibran.

    Saat ditanya lebih lanjut soal kemungkinan bergabung ke partai lain, Gibran pun hanya memberikan jawaban singkat.

    “Tunggu saja,” kata Gibran.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, DPP PDI Perjuangan resmi memecat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, dan Muhammad Bobby Afif Nasution sebagai kader partai terhitung sejak Sabtu (14/12) lalu.

    Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun membacakan tiga surat pemecatan yang masing-masing bernomor 1649, 1650, dan 1651, secara berurutan kepada Jokowi, Gibran dan Bobby dalam siaran video resmi yang disiarkan oleh PDIP di Jakarta, Senin.

    “Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai di depan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia,” kata Komarudin.

    Dia kemudian menyebut Jokowi, Gibran, dan Bobby dipecat bersama 27 anggota PDIP lainnya, tetapi Komarudin tak menyebut secara rinci nama-nama mereka.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo pimpin rapat persiapan Nataru

    Presiden Prabowo pimpin rapat persiapan Nataru

    Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memimpin Rlagenda rapat terbatas terkait Natal dan Tahun Baru 2025 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/12/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)

    Presiden Prabowo pimpin rapat persiapan Nataru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 16 Desember 2024 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin sore, membahas persiapan menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar masyarakat dapat merayakan momen tersebut dengan penuh kebaikan dan sukacita.

    “Saya ingin dapat laporan terkini dari pihak keamanan juga sektor transportasi, kemudian laporan tentang pasokan bahan bakar, ketersediaan bahan pangan, dan bahan pokok lainnya, serta tenaga kerja, dan sektor pariwisata,” ujar Presiden Prabowo saat membuka ratas.
     

    Dikatakan Presiden, persiapan Nataru kali ini sudah dibahas dalam beberapa kali rapat dan Kepala Negara yakin seluruh menteri terkait sudah melakukan koordinasi dengan baik dan benar. Dalam rapat tersebut, Presiden menegaskan bahwa aspek-aspek tersebut harus dikelola dengan baik untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani hari-hari penting ini.

    Hadir dalam rapat yang digelar sekitar pukul 15.30 WIB itu, antara lain Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
     

    Selain itu juga hadir Menteri Agama Nasarudin Umar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dody Hanggodo,  Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Bahlil Lahadalia, serta Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra.

    Selain para menteri, turut hadir Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.

    Sumber : Antara

  • Menang Pilgub Papua, paslon BTM-YB ucapkan terimakasih pada masyarakat

    Menang Pilgub Papua, paslon BTM-YB ucapkan terimakasih pada masyarakat

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Menang Pilgub Papua, paslon BTM-YB ucapkan terimakasih pada masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 16 Desember 2024 – 18:57 WIB

    Elshinta.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Benhur Tomi Mano-Yeremias Bisai (BTM-YB) meraih suara terbanyak pada Pilkada 2024 Gubernur Papua.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua menetapkan pasangan BTM-YB berhasil meraih 269.970 suara atau 51 persen, sementara pasangan Mathius D. Fakiri-MARI-YO memperoleh 262.777 suara atau 49 persen.

    Benhur Tomi Mano menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Papua, tim sukses, partai pendukung dan semua tim yang terlibat, yang teiah ikut berperan mensukseskan dan berjuang untunk memenangkan pasangan BTM-YB pada Pilkada khsusnya pemilu Gubernur dan Wakil Gubernura Papua.

    “Proses demokrasi yang panjang kita sudah lalui secara bersama-sama dengan sukses dalam perolehan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Moment pilkada tidak hanya menjadi ajang untuk menyampaikan hasil proses demokrasi, tetapi menjadi pengingat bahwa politik adalah perjuangan untuk rakyat, dan buka sekedar perebutan kekuasaan,” ujar Tomi Mano didampingi Yeremias Bisa serta para kader PDI Perjuangan di Papua, Minggu (15/12/2024).

    Ia mengatakan, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 adalah panggung demokrasi besar yang melibatkan seluruh elemen bangsa di seluruh Indonesia. Untuk di Provinsi Papua, kata BTM, telah melalui tahapan Pilkada yang panjang mulai dari pendaftaran, kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dari tingkat KPPS, PPD, KPU kabupaten/kota hingga KPU Provinsi Papua. 

    “Secara keseluruhan proses pemilu berlangsung dengan damai, namun perjalanan demokrasi tidak terlepas dari tantangan. Bahkan, ada beberapa catatan penting yang jadi perhatian kita terutama dalam rekapitulasi suara di beberapa kabupaten’kota, namun pada akhirnya KPU Papua dalam rapat terbukan perolehan suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2024, dan telah mengesahkan seluruh rekapitulasi perolehan suara kepala daerah dengan hasil BTM-YO meraih suara 269.970,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Senin (16/12).

    Menurut dia, hasil Pilkada 2024 yang telah ditetapkan pasangan BTM-YO yang meperoleh suara terbanyak. Dimana KPU Papua telah menetapkan pasangan BTM-YO memperoleh suara terbanyak. Lanjut dia, masyarakat berkeingan Pemilu yang damai.

    “Kami menyampaikan terima kasih kepada semua tim pendukung, elemen masyarakat yang telah memilih pasangan BTM-YO hingga bisa meraih suara terbanyak. Kemenangan ini merupakan kemenangan rakyat Provinsi Papua yang menginginkan kemajuan Papua kedesa,” katanya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KemenPANRB dorong seluruh instansi pemerintah beri pelayanan inklusif

    KemenPANRB dorong seluruh instansi pemerintah beri pelayanan inklusif

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini (kanan) bertegur sapa dengan masyarakat saat acara \”Kampanye Publik Pelayanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, dan Untuk Kita Semua\” di Kantor Kementerian PANRB Jakarta, Minggu (15/12/2024). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    KemenPANRB dorong seluruh instansi pemerintah beri pelayanan inklusif
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 15 Desember 2024 – 13:09 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memberikan pelayanan yang inklusif, baik bagi masyarakat umum maupun kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dengan disabilitas.

    “Marilah kita sekarang mulai membuka akses, memperbaiki infrastruktur agar semua masyarakat mendapatkan hak yang sama di dalam mendapatkan layanan yang terbaik dari pemerintah,” kata Menteri PANRB Rini Widyantini di Kantor Kementerian PANRB Jakarta, Minggu.

    Pada acara bertajuk Kampanye Publik Pelayanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, dan Untuk Kita Semua itu, Rini mengajak seluruh instansi yang mempunyai layanan langsung kepada masyarakat untuk mengkampanyekan pelayanan yang lebih setara kepada seluruh kelompok masyarakat.

    Menurut Menteri PANRB, inklusivitas bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mesti diwujudkan. Dia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini fokus agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang setara.

    “Pelayanan publik tidak hanya tentang memberikan layanan, tetapi juga bagaimana kita menghormati hak-hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil,” katanya pula.

    Rini meyakini kampanye yang diusung Kementerian PANRB ini dapat menjadi langkah awal untuk mempercepat transformasi pelayanan publik yang tidak hanya inklusif, tetapi juga responsif, sebab semua masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan yang setara.

    “Mari kita jadikan momentum ini menjadi penggerak perubahan bagi masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” tuturnya.

    Program tersebut merupakan salah satu upaya dari Kementerian PAN RB untuk menggugah instansi pemerintah agar semakin memperhatikan pelayanan bagi kelompok rentan. Instansi-instansi yang sudah memberikan pelayanan inklusif diharapkan menjadi contoh bagi instansi lainnya.

    “Kami berharap bahwa semua instansi pemerintah nanti memberikan akses yang setara untuk memberikan layanan, baik untuk umum maupun kepada kaum rentan, termasuk di dalamnya ada kaum disabilitas, perempuan, anak, atau lansia,” imbuh Rini.

    Dalam kesempatan itu, turut hadir Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Selain itu, tampak pula hadir berbagai organisasi disabilitas untuk bersama-sama mengampanyekan pentingnya inklusivitas dalam pelayanan publik.

    Sumber : Antara

  • Pelayanan publik berbasis inklusif implementasi Astacita

    Pelayanan publik berbasis inklusif implementasi Astacita

    Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberi keterangan kepada wartawan pada acara \”Kampanye Publik Pelayanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, dan Untuk Kita Semua\” di Jakarta, Minggu (15/12/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya.

    Menteri HAM: Pelayanan publik berbasis inklusif implementasi Astacita
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 15 Desember 2024 – 15:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan bahwa pelayanan publik berbasis inklusif merupakan salah satu implementasi dari misi Astacita yang diusung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Pigai menyampaikan hal itu saat menghadiri acara bertajuk Kampanye Publik Pelayanan Publik Inklusif: Untukmu, Untukku, dan Untuk Kita Semua yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Jakarta, Minggu.

    “Ini salah satu bagian yang penting, ya, kegiatan pelayanan publik berbasis inklusif itu merupakan implementasi daripada cita-cita Astacita nomor empat yang digariskan oleh Presiden Prabowo,” kata Pigai.

    Ia mengatakan, pelayanan publik yang inklusif merupakan pengejawantahan dari poin Astacita keempat, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

    “Karena itu, cita-cita yang baik untuk kepentingan masyarakat untuk penghargaan [dan] penghormatan terhadap mereka yang menjadi kelompok rentan. Ini menjadi perhatian yang sangat serius, bagian dari HAM,” ujarnya pula.

    Lebih lanjut, Pigai mengatakan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi kebutuhan kelompok rentan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

    “Ada tiga hak yang tertulis di dalam [undang-undang] itu: yang pertama adalah hak atas aksesibilitas bagi kelompok yang membutuhkan, berkebutuhan khusus, atau kelompok rentan; yang kedua adalah hak atas pelayanan publik; yang ketiga hak atas akomodasi,” katanya menjelaskan.

    Oleh karena itu, Kementerian HAM berkomitmen untuk mendukung penuh upaya Kementerian PANRB dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang inklusif. Selain untuk mewujudkan Astacita, upaya ini juga bentuk keseriusan Pemerintah menjalankan amanat undang-undang.

    “Kami sebagai Kementerian HAM tentu akan mendukung penuh upaya-upaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang inklusif, termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok rentan,” demikian Pigai.

    Menteri PANRB Rini Widyantini dalam kesempatan yang sama mengatakan, Pemerintah saat ini fokus agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang setara. Menurut dia, inklusivitas bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang mesti diwujudkan.

    “Pelayanan publik tidak hanya tentang memberikan layanan, tetapi juga bagaimana kita menghormati hak-hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil,” kata Rini.

    Oleh sebab itu, Kementerian PANRB mendorong seluruh instansi pemerintah untuk memberikan pelayan yang inklusif, baik bagi masyarakat umum maupun kelompok rentan, seperti lansia, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dengan disabilitas.

    Sumber : Antara

  • Pemda diingatkan gunakan teknologi digital untuk pengelolaan uang

    Pemda diingatkan gunakan teknologi digital untuk pengelolaan uang

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan penghargaan apresiasi kinerja pemerintahan 2024 kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. (Diskominfo Kaltim)

    Pemda diingatkan gunakan teknologi digital untuk pengelolaan uang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Desember 2024 – 14:15 WIB

    Elshinta.com – Jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menekankan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menggunakan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya pemanfaatan teknologi digital yakni dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada bagian penatausahaan pendapatan.

    Pelaksana Harian Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Hendriwan dalam siaran pers yang diterima ANTARA mengatakan banyak manfaat yang didapatkan jika menggunakan SIPD.

    “Pertama, data real-time sampai dengan rincian objek, walaupun belum dilakukan rekonsiliasi. Kedua, standardisasi proses bisnis seluruh Pemda dalam pengelolaan pendapatan. Ketiga, pemerintah daerah tidak perlu melakukan input manual,” kata Hendriwan, Sabtu.

    Selain itu, penggunaan SIPD juga bagian dari rencana kerja penguatan tata kelola keuangan daerah yang menjadi target pada Tahun Anggaran (TA) 2024 hingga 2025. Kondisi itu membuat seluruh pemerintah daerah harus menggunakan aplikasi SIPD demi meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

    Oleh karena itu, dirinya mengimbau pemerintah daerah agar segera mempercepat dan mengambil langkah strategis dalam menerapkan SIPD. Langkah ini penting untuk meningkatkan kinerja maupun akuntabilitas pemerintah dalam mendukung tercapainya program nasional, mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan terwujudnya Satu Data Indonesia.

    “Ditjen Bina Keuangan Daerah menginstruksikan kepada Pemda harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah digunakan dalam SIPD, pada masing-masing sistem Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang sudah terbangun pada Pemda,” tandas Hendriwan.

    Sumber : Antara

  • ASN semakin tangguh di HUT Korpri

    ASN semakin tangguh di HUT Korpri

    Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakri pada peringatan HUT Korpri di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/12/2024). (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor)

    Pj Bupati Bogor: ASN semakin tangguh di HUT Korpri
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 14 Desember 2024 – 07:57 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Bupati Bogor Bachril Bakr pada Peringatan HUT ke-53 Korpri di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, menekankan kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN)  semakin tangguh memberikan penguatan kapasitas melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

    “Kompetensi dan integritas yang tinggi menjadikan anggota Korpri sebagai ujung tombak dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

    Ia berharap, melalui tema “Korpri Untuk Indonesia”, Korpri dapat mengakselerasi pembangunan nasional, menciptakan layanan publik yang lebih baik, hingga berdampak positif bagi seluruh masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.

    “Sebagai Korps besar ASN, Korpri memiliki peran strategis dalam mengakselerasi pembangunan dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Jadilah abdi negara yang profesional, menjadi agen pemerintah, untuk membangun kepercayaan publik, dan berikan layanan publik yang prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Bachril.

    Sementara, Ketua Korpri Kabupaten Bogor Entis Sutisna di tempat yang sama, menjelaskan kegiatan HUT kali ini diselenggarakan dalam bentuk jalan sehat di kawasan Cibinong. Entis berharap melalui jalan sehat itu membuat seluruh anggota Korpri Kabupaten Bogor tetap bugar serta meningkatkan komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.

    “Korpri ibarat kereta api, bergerak maju terus ke depan, tidak ada istilah mundur. Dengan begitu, semoga kita semua sebagai anggota Korpri bisa terus maju dalam melayani serta mengabdi untuk negara dan masyarakat,” ucapnya.
     

    Sumber : Antara

  • Pengamat politik Ray Rangkuti berharap Prabowo-Gibran menjadikan pemerintahan yang bebas korupsi

    Pengamat politik Ray Rangkuti berharap Prabowo-Gibran menjadikan pemerintahan yang bebas korupsi

    Ray berpesan dan menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran agar menjadikan pemerintahan yang bersih dan membawa Indonesia yang bebas korupsi. (foto: ist)

    Pengamat politik Ray Rangkuti berharap Prabowo-Gibran menjadikan pemerintahan yang bebas korupsi
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 14 Desember 2024 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Jakarta – Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak yang berlangsung pada 27 November 2024 lalu telah selesai. Sejumlah calon kepala daerah dinyatakan menang berdasarkan hasil perhitungan rekapitulasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), namun tidak sedikit hasil perhitungan berujung gugatan di Mahkamah Konstitusi.

    Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai, buruknya kualitas pemilu 2024 ditandai oleh banyaknya kandidat di daerah yang melawan kotak kosong, ajang debat kandidat yang berujung kericuhan, adanya politik uang yang merajalela, dan ketidaknetralan ASN yang meningkat.

    Diakui Ray, sejak awal sebelum pelaksanaan Pemilukada ia telah mengingatkan Pemerintahan baru Prabowo Subianto agar tidak perlu terlibat langsung dalam Pilkada 2024. Menurutnya, jika paslon yang didukung gagal, maka akan berpotensi menjadi oposisi bagi pemerintahan Prabowo sendiri.

    “Sejak awal sudah saya sampaikan bahwa sebaiknya pak Prabowo tidak terlibat langsung dalam urusan Pilkada karena ketika beliau mendukung paslon tertentu dan tidak menang, berarti yang tidak menang ini berpotensi menjadi oposisi bagi dirinya,” ujar Ray Rangkuti, Jumat (13/12/2024) di Jakarta.

    Ia menambahkan, dengan banyaknya Paslon yang didukung oleh Prabowo tersebut tidak menang, maka banyak daerah yang akan merasa tidak didukung Prabowo sehingga tidak memiliki kewajiban politik untuk harus sejalan dengan keinginan Prabowo.

    Ray berpesan dan menaruh harapan besar kepada pemerintahan baru Prabowo-Gibran agar menjadikan pemerintahan yang bersih dan membawa Indonesia yang bebas korupsi. “Saya minta kepada pemerintahan baru, kalaupun tidak ada pembangunan yang signifikan, ya janganlah korupsi,” pungkasnya. (Dd)

    Sumber : Elshinta.Com

  • Tidak ada gugatan sengketa hasil Pilkada 2024

    Tidak ada gugatan sengketa hasil Pilkada 2024

    Arsip – Jajaran komisioner KPU Kota Tasikmalaya menggelar rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Kepala Daerah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (2/12/2024). (ANTARA/HO-KPU Kota Tasikmalaya)

    KPU Kota Tasikmalaya: Tidak ada gugatan sengketa hasil Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 07:40 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menyatakan sampai batas waktu setelah penetapan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara pemilihan kepala daerah (pilkada), tidak ada pihak yang mengajukan gugatan sengketa hasil Pilkada 2024.

    “Untuk Kota Tasik tidak ada gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kota Tasikmalaya, Leisa Dera di Tasikmalaya, Kamis.

    KPU Kota Tasikmalaya sudah melewati berbagai tahapan termasuk pemungutan suara dalam pelaksanaan Pilkada 2024 untuk pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya.

    KPU Kota Tasikmalaya, kata dia, secara bertahap melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk Pilkada 2024 mulai dari tingkat tempat pemungutan suara (TPS), kecamatan, sampai akhirnya menggelar rapat pleno terbuka tingkat Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan di Tasikmalaya, Senin (2/12).

    Selama tahapan pelaksanaan sampai akhirnya penetapan perolehan suara untuk lima pasangan peserta Pilkada Kota Tasikmalaya, kata dia, berjalan lancar, meski sempat diwarnai aksi dari kelompok masyarakat.

    “Alhamdulillah lancar,” katanya.

    Ia menyampaikan karena tidak adanya gugatan hasil Pilkada Kota Tasikmalaya maka hasil pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya sudah ditetapkan pasangan terpilih, tinggal menunggu keputusan penetapannya dari KPU RI.

    Selanjutnya, kata dia, KPU Kota Tasikmalaya menunggu arahan dari KPU RI terkait pelaksanaan pelantikan bagi Wali Kota-Wakil Wali Kota Tasikmalaya terpilih.

    “Sementara untuk pelantikan kita masih menunggu arahan dari KPU RI,” katanya.

    KPU Kota Tasikmalaya berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara pemilihan wali kota-wakil wali kota dengan suara unggul pasangan Viman Alfarizi Ramadan-Dicky Chandra mengalahkan empat pasangan calon lainnya.

    Peserta Pilkada Kota Tasikmalaya pasangan nomor urut 4 Viman Alfarizi Ramadan-Dicky Chandra memperoleh 193.225 suara, selanjutnya nomor urut 1 yakni Nurhayati-Muslim memperoleh 63.875 suara, kemudian nomor urut 2 Ivan Dicksan-Dede Muharam memperoleh 83.046 suara.

    Peserta lainnya nomor urut 3 Muhammad Yusuf-Hendro Nugraha memperoleh 19.377 suara, nomor urut 4 Viman Alfarizi-Dicky Candra memperoleh 193.225 suara, dan nomor urut 5 Yanto Aprianto-KH Aminudin Bustomi memperoleh 40.201 suara.

    Sumber : Antara

  • Sengketa Pilkada di Sulsel bertambah menjadi 11 gugatan

    Sengketa Pilkada di Sulsel bertambah menjadi 11 gugatan

    Ilustrasi – Aparat kepolisian melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso.

    Sengketa Pilkada di Sulsel bertambah menjadi 11 gugatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Desember 2024 – 08:45 WIB

    Elshinta.com – Sengketa Pilkada serentak kembali bertambah menjadi 11 pasangan calon kepala daerah yang mengajukan permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan terhadap termohon KPU di Provinsi Sulawesi Selatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    “Informasi yang sudah diterima ada 11 pasangan calon (paslon) Pilkada yang mengajukan permohonan gugatan ke MK dan DKPP,” ujar Anggota KPU Sulsel Upi Hartati saat dikonfirmasi di Makassar, Kamis.

    Kesebelas paslon tersebut masing-masing, satu Pilkada Gubernur Sulsel, tiga Pilkada Wali Kota, Kota Makassar, Palopo, dan Parepare. Tujuh Pilkada Bupati yakni Kabupaten Bulukumba, Selayar, Takalar, Pangkep, Pinrang, Toraja Utara dan terbaru Jeneponto,.

    Komisioner membidangi Koordinator Hukum KPU Sulsel ini menambahkan pihaknya sejauh ini masih mempelajari lokus gugatannya apa saja yang di gugat oleh tim hukum para paslon ke MK maupun DKPP. Meski demikian pihaknya sudah siap menghadapi gugatan.

    Data yang terbaru diterima dari KPU Sulsel, untuk PHP Pilgub Sulsel atas surat Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) nomor: 260/PAN.MK/e-AP3/12/202 dimohonkan paslon calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad melalui kuasa hukumnya Donal Fariz dkk.

    Selanjutnya, PHP Pilkada Wali Kota Makassar dengan surat akta APPP nomor: 220/PAN.MK/e-AP3/2024 dimohonkan paslon nomor urut 3 Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi melalui kuasa hukumnya Donal Paris dkk.

    PHP Pilkada Wali Kota Palopo dengan surat akta APPP nomor: 170/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 2 Farid Kasim Judas-Nurhaenih melalui kuasa hukumnya Andi Syafrani dkk.

    PHP Pilkada Wali Kota Parepare surat akta APPP nomor: 18/PAN-MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 4 Erna Rasyid Taufan-Rahmat Sjamsu Alam melalui kuasa hukumnya Imran Eka Saputra dkk.

    Berikutnya, PHP Pilkada Kabupaten Bulukumba surat akta APPP nomor: 53/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan paslon nomor urut 1 Jamaluddin M Syamsir-Tomy Satria Yulianto melalui kuasa hukum pemohon Kurniadi Nur dkk.

    PHP Pilkada Kabupaten Kepulauan Selayar surat akta APPP nomor: 191/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan paslon nomor urut 2 Ady Ansar-M Suwadi melaluui kuasa hukumnya Abdul Azis.

    PHP Pilkada Kabupaten Takalar surat akta APPP nomor: 79/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon Syamsari-M Natsir Ibrahim melalui tim kuasa hukumnya Ahmad Hafizu dkk.

    PHP Pilkada Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) surat akta APPP nomor: 117/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 2 Andi Muhammad Khairul Akbar-Amiruddin melalui kuasa hukumnya Andi Surya Citra Lestari

    PHP Pilkada Pinrang surat akta APPP nomor: 123/PAN.MK/e-AP3/12/2024 diajukan paslon nomor urut 1 Jaya Baramuli-Abdillah Natsir melalui kuasa hukumnya Eko Saputra dkk.

    PHP Pilkada Kabupaten Toraja Utara surat akta APPP nomor: 35/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 1 Yohanis Bassang-Marthen Rante Tondok dengan kuasa hukum pemohonnya Mohd Hasrul Bin Sirajuddin

    Dan PHP Pilkada Kabupaten Jeneponto surat akta APPP nomor: 234/PAN.MK/e-AP3/12/2024 dimohonkan paslon nomor urut 3 Muhammad Sarif-Moch Noer Alim Qalby melalui kuasa hukumnya Eko Saputra dkk.

    Persyaratan permohonan PHP yang diajukan untuk sengketa ke MK harus memenuhi syarat formil ambang batas suara 2 sampai 0,5 persen sesuai pasal 158 Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

    Sumber : Antara