Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Rayakan Natal 2024, Owena Mayang Sari rangkul seluruh partai politik

    Rayakan Natal 2024, Owena Mayang Sari rangkul seluruh partai politik

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Riskianto

    Rayakan Natal 2024, Owena Mayang Sari rangkul seluruh partai politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 25 Desember 2024 – 08:14 WIB

    Elshinta.com – Bupati Mahakam Ulu Terpilih Owena Mayang Shari Belawan menegaskan, pihaknya bakal merangkul semua pihak pasca kemenangan yang diraihnya di Pilkada Serentak 2024.

     

    Dengan momentum perayaan Natal 2024, Owena Mayang pun menegaskan kemenangan yang diraihnya adalah kemenangan rakyat, khususnya di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.

     

    “Dengan kemenangan yang kami raih di Pilkada 2024 yang lalu, bisa menjadi kemenangan kami bersama masyarakat Mahakam ulu untuk menjadi lebih baik lagi,” kata Owena Mayang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/12).

     

    Owena Mayang Shari yang berpasangan dengan Stanislaus Liah diketahui berhasil menang telak dengan meraih total 9.930 suara warga Mahakam Ulu.

     

    Owena yang merupakan putri dari cikal bakal berdirinya Partai Gerindra di Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh itu pun menegaskan dirinya berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

     

    Owena pun menegaskan akan terus konsisten membesarkan Partai Gerindra meski sebelumnya dirinyua tidak mendapatkan tiket maju di Pilkada 2024.

     

    “Saya pun sebagai kader partai Gerindra akan terus tunduk dan berkomitmen untuk menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk tetap melayani masyarakat dengan sebaik mungkin,” tegasnnya.

     

    Owena yang didukung oleh tiga partai yakni Partai Demokrat, PKB dan PAN di Pilkada Mahulu itu kemudian mengajak seluruh elite politik untuk membangun wilayah tersebut menjadi lebih baik lagi.

     

    “Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari masyarakat dan seluruh partai politik untuk terus membantu kami yang telah dipercaya masyarakat Mahakam ulu untuk memimpin selama lima tahun mendatang,” tandasnya.

     

    Presiden Prabowo Subianto pun sebelumnya telah menegaskan, menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu, ia meminta pasangan calon yang menang maupun kalah untuk bekerja sama. 

     

    Hal ini dikatakan Prabowo usai nyoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 008, Bojong Koneng, Bogor.  

     

    “Iya setiap pemilihan ada yang menang, ada yang kalah. Ya harus kerja sama,” kata Prabowo.

     

    Kepala Negara mengungkapkan, pasangan calon yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua. Sedangkan yang kalah harus bekerja sama dengan yang memang untuk rakyat. 

     

    Yang penting kata Prabowo, melayani rakyat adalah yang utama terlepas dari hasil suara di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) nanti. 

     

    “Yang menang harus menjadi pemimpin untuk semua, yang kalah harus bekerja sama. Yang penting melayani rakyat, bekerja untuk rakyat,” tuturnya, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Riskianto.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Sambut Natal dengan semangat Indonesia yang damai dan rukun

    Sambut Natal dengan semangat Indonesia yang damai dan rukun

    Presiden RI Prabowo Subianto saat memberikan pernyataan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusama, Jakarta, Selasa (17/12/2024). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Presiden: Sambut Natal dengan semangat Indonesia yang damai dan rukun
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 25 Desember 2024 – 09:59 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk menyambut Hari Raya Natal dengan semangat Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera.

    “Sebagaimana Yesus Kristus hadir membawa terang bagi dunia saat kelahiran-Nya di Betlehem, mari kita sambut Natal dengan semangat baru untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, dan sejahtera,” demikian pernyataan Prabowo melalui akun Instagram @presidenrepublikindonesia, Rabu.

    Dalam unggahan di akun media sosial resmi Presiden tersebut, Prabowo mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia.

    Presiden berharap kedamaian dan sukacita Natal senantiasa menerangi hati masyarakat, membawa harapan baru, dan mempererat persaudaraan dalam keberagaman bangsa.

    Kepala Negara pun mengajak masyarakat untuk menyambut Natal dengan semangat untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Mari sambut Natal penuh berkah ini dengan semangat baru untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” kata Prabowo.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Bawaslu Salatiga apresiasi Pilkada Salatiga berjalan baik

    Bawaslu Salatiga apresiasi Pilkada Salatiga berjalan baik

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Bawaslu Salatiga apresiasi Pilkada Salatiga berjalan baik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – KPU Kota Salatiga, Jawa Tengah melakukan evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Senin (23/12/2024) di Grand Wahid Salatiga. Dari berbagai narasumber yang dihadirkan menilai pelaksanaan Pilkada di Salatiga berjalan baik dan lancar. 

    Anggota Bawaslu Kota  Salatiga Lukman Fahmi mengatakan, pihaknya mengapresiasi Pilkada Serentak 2024 di Salatiga berjalan baik dan lancar. Mulai tahapan hingga pasca Pilkada 2024 berjalan baik dan lancar.  Sementara terkait politik uang tidak ditemukan dan tidak ada  laporan resmi.

    “Memang ada pertemuan warga dan calon namun tidak ditemukan money politics atau politik uang,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Selasa (24/12). 

    Sementara itu  Kajari Salatiga, Soekamto menjelaskan, tidak ada laporan terkait politik uang di Pilkada 2024. Jika pun ada hanya sebatas kasak kusuk perbincangan orang namun sulit untuk dibuktikan terkait politik uang. Sementara terkait anggaran Pilkada diharapkan bisa dipertanggungwabkan secara baik. 

    “Anggaran harus dipertanggungjawabkan jangan sampai ada penyimpangan. Dana hibah biaya Pilkada merupakan tanggung jawab KPU dan untuk pengawasan tanggung jawab Bawaslu. Jangan ada korupsi,” tandas Soekamto.

    Sementara dari perwakilan dari masing-masing Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga semuanya menerima hasil Pilkada 2024. Perwakilan Paslon mengapresiasi kinerja KPU Kota Salatiga berjalan baik dan lancar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Penggunaan anggaran KPU Bali dalam Pilkada 2024 sebesar 50 persen

    Penggunaan anggaran KPU Bali dalam Pilkada 2024 sebesar 50 persen

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Penggunaan anggaran KPU Bali dalam Pilkada 2024 sebesar 50 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali mengajukan usulan keoada Pemerintah agar kedepannya pihaknya tetap diberikan kewenangan mengelola data pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2029 mendatang.

    Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan keoada wartawan saat ditanya terkait ‘masa depan terakit pengelolaan data pemilih.

    “Saya usulkan agar KPU (Provinsi Bali) tetap diberikan kewenangan mengelola data pemilih, jangan seperti sekarang kami sudah mencatat, memasukkan, tapi KTP nya belum keluar dari disdukcapil, sementara mereka harus ke TPS bawa KTP,” kata I Dewa Agung Gede Lidartawan, Selasa (24/12). 

    Menuruthya hal itu perbah disampaikan oleh KPU Bali saat agenda rapat evaluasi yang digelar di Jakarta. Selain diberikan kewenangan mengelola data pemilih, usulan lainnya yakni diberikan kewenangan menurunkan atribut kampanye.

    Ia menambahkan bahwa selama ini tugas dan fungsi penertiban atribut kampanye berupa baliho, spanduk maupun umbul-umbul dinilai masih tumpang tindih.

    KPU Bali juga mengusulkan agar wilayah provinsi yang telah siap dengan perangkat digital publik, dapat memanfaatkannya untuk memasang profil calon kepala daerah. Ia juga menambahkan bahwa usulan itu mencakup beberapa hal yang harus diperbaiki dalam Pemilu 2029.

    Ia juga memperkirakan anggaran yang dihabiskan untuk Pilgub Bali tahun 2024 hanya 50 persen dari Nilai Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp155,9 miliar.

    Realisasi anggaran itu digunakan secara efektif dan efisien. Biaya untuk Pilgub Bali 2024 diperkirakan sebesar Rp70 miliar.

    Pengiritan anggaran itu, pertama, karena ternyata di Bali tidak ada calon perseorangan di Pilgub Bali,” kata Lidartawan di Denpasar, Senin, 23 Desember 2024.

    KPU Bali juga menyiapkan anggaran untuk dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kampanye. Sehingga, anggaran yang tidak digunakan untuk akan dikembalikan ke kas daerah Provinsi Bali.

    Kebutuhan anggaran yang dapat diminimalisir kebutuhannya, kata Lidartawan, berada pada pos kelompok kerja (Pokja). KPU Bali hanya menggunakan 2 pokja dari ketentuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang membolehkan maksimal 5 pokja dalam setahun

    Selain itu, biaya perjalanan dinas hanya dilakukan untuk hal yang penting dan mendesak. Termasuk, pengadaan barang dan jasa juga ditekan seefisien mungkin.

    Dalam Pilkada Serentak 2024 tingkat provinsi Bali, KPU memasang target tidak ada sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Biaya yang cukup besar untuk Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepala daerah cukup besar.

    “Tapi itu tidak dikeluarkan satu rupiah pun. Kalau dibilang Pilkada mahal, Pilkada Serentak kali ini, sangat murah dibandingkan Pilkada sebelumnya,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Selasa (24/12). 

    Kebutuhan anggaran selama Pilgub Bali, kata Lidartawan, dikeluarkan untuk belanja ekonomi dan logistik pemilu. Serta, biaya untuk pembayaran kepada petugas pemilu.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PDIP belum terima kabar Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK

    PDIP belum terima kabar Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    PDIP belum terima kabar Hasto ditetapkan tersangka oleh KPK
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 13:57 WIB

    Elshinta.com – Juru bicara DPP PDI Perjuangan (PDIP) Chico Hakim mengaku belum menerima kabar Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya Pak Sekjen,” kata Chico kepada awak media di Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, dugaan politisasi hukum terhadap PDI Perjuangan semakin kuat. Chico menyebut dugaan Hasto ditetapkan sebagai tersangka sudah lama beredar.

    “Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk menersangkakan Sekjen sudah sejak lama,” ujarnya.

    Selain itu, dirinya menilai ada upaya untuk menenggelamkan PDIP. Kendati demikian, tekanan terhadap PDIP membuat kader semakin kuat dan solid.

    “Ketika ada ancaman surat perintah penyidikan (sprindik) pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum,” pungkas Chico.

    Sementara itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan akan mengecek terlebih dulu informasi soal penetapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka korupsi.

    “Saya akan coba cek terlebih dahulu infonya, bila ada update akan disampaikan ke rekan-rekan jurnalis,” tambah Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

    Menurut kabar yang beredar Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buronan KPK Harun Masiku.

    Penetapan nama Hasto Kristiyanto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan atau sprindik bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

    Karena serah terima jabatan pimpinan KPK telah dilakukan pada 20 Desember 2024, artinya surat perintah penyidikan tersebut ditandatangani oleh pimpinan baru KPK.

    Untuk diketahui, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

    Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

    Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Seskab Teddy jelaskan alasan Prabowo batalkan kunjungan ke Malaysia

    Seskab Teddy jelaskan alasan Prabowo batalkan kunjungan ke Malaysia

    Mayor Teddy Indra Wijaya (kedua kanan) memberikan hormat kepada Presiden Prabowo Subianto saat pengumuman jajaran menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024). Mayor Teddy Indra Wijaya diangkat sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Pramono Anung. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Seskab Teddy jelaskan alasan Prabowo batalkan kunjungan ke Malaysia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 06:43 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan alasan Presiden RI Prabowo Subianto membatalkan atau menunda kunjungannya ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yakni karena ada keperluan penting.

    “Ada keperluan penting di Jakarta jadi harus kembali segera,” kata Mayor Teddy, sapaan akrabnya, dalam pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

    Teddy menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dalam kondisi yang baik-baik saja. Namun, Presiden harus kembali segera ke Jakarta karena ada keperluan penting.

    Saat ditanya lebih lanjut, Teddy mengatakan bahwa Presiden Prabowo langsung menggelar rapat setibanya dari Mesir usai memenuhi undangan kenegaraan dengan Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi dan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 di Kairo, Mesir pada 17-19 Desember lalu.

    Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden yang diterima di Jakarta, Senin, Presiden Prabowo Subianto tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, sekitar pukul 10.45 WIB, dan langsung melakukan rapat terbatas bersama para menteri soal kesiapan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).

    “Tadi saja tiba langsung rapat dan cek perkembangan terkini dengan beberapa menteri. Ramai juga tadi videonya saat mendarat dan rapat,” kata Teddy.

    Presiden Prabowo melakukan rapat terbatas dengan para pejabat yang menyambutnya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Dalam pertemuan yang digelar di ruang tunggu Naratetama Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Prabowo membahas persiapan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) yang menjadi waktu puncak pergerakan massa dan aktivitas masyarakat.

    Perayaan libur hari keagamaan tersebut dinilai memerlukan langkah-langkah keamanan untuk memastikan ketertiban dan keamanan publik.

    Kepala Negara pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajarannya yang terus berusaha keras memastikan Nataru berjalan lancar.

    Selain itu dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya mitigasi antisipasi bencana. Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai pihak dan penyebaran informasi kepada masyarakat terkait perkembangan cuaca terkini.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan ke Malaysia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.  Kunjungan ke Malaysia direncanakan usai Prabowo melakukan rangkaian kegiatan kunjungan kenegaraan di Kairo, Mesir.

    Sumber : Antara

  • Gerindra bantah serang PDIP soal kenaikan PPN 12 persen 

    Gerindra bantah serang PDIP soal kenaikan PPN 12 persen 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gerindra bantah serang PDIP soal kenaikan PPN 12 persen 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Desember 2024 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah partainya menyerang PDI Perjuangan terkait kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang akan diterapkan mulai Januari 2025.

    “Enggak, enggak. Saya baca semuanya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia menyebut bahwa beberapa pernyataan yang dikeluarkan kadernya terkait hal tersebut hanya menegaskan bahwa kebijakan untuk menaikkan PPN menjadi 12 persen yang menjadi amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan produk legislasi kolektif.

    “Teman-teman Gerindra ingin mengatakan bahwa ini kan undang-undang yang juga disetujui bersama, diinisiasi bersama, jangan kemudian seolah-olah persetujuan bersama-sama, kemudian kesannya… Ya, ini kan produk bersama, gitu lho kira-kira,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menghargai sikap PDIP terhadap kebijakan kenaikan PPN 12 persen per 1 Januari 2025 sebagai sebuah pandangan yang lumrah.

    “Kalau mau memberi pandangan, ya pandangan saja. Kira-kira begitu. Enggak, enggak (nyerang),” ucapnya.

    Dia lantas menjelaskan proses pembahasan UU HPP yang menjadi dasar pengaturan kenaikan PPN 12 persen, yang mana saat mulai dibahas pada tahun 2021 situasi dunia sedang pandemi COVID-19.

    Untuk itu, lanjut dia, DPR bersama pemerintah berpikir bagaimana meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara.

    “Salah satu sumber penerimaannya adalah meningkatkan sektor penerimaan pajak dari PPN. DPR bersama pemerintah ketika itu tahun 2021 melakukan pembahasan tentang kemungkinan penerimaan PPN yang bersumber dari masyarakat, dari 10 persen, menjadi 11 persen, sampai 12 persen. Kenaikan itu dilakukan secara bertahap,” bebernya.

    Dia mengatakan bahwa pembahasan RUU HPP akhirnya setuju untuk diundangkan oleh partai-partai di Senayan bersama pemerintah.

    “Sebagai partai yang ikut dalam Koalisi Indonesia Maju ketika itu, Gerindra ikut bersama-sama dan memberi persetujuan. Karena itu, kami ikut menyetujui itu dan kami bersama-sama dengan partai yang lain dan kami setujui itu,” paparnya.

    Untuk itu, dia menyebut Presiden Prabowo Subianto hanya menjalankan amanat dari UU HPP untuk menerapkan PPN 12 persen pada 2025.

    “Sekarang Pak Prabowo jadi presiden. Sebagai kewajiban atas undang-undang yang sudah diputuskan maka kewajiban pemerintah adalah melaksanakan undang-undang tersebut,” katanya.

    Ketua MPR RI itu pun memandang polemik yang mengemuka di publik atas kebijakan kenaikan PPN 12 persen pada 2025 tak ubahnya sebagai bagian dari proses demokrasi.

    “Sekarang kemudian kita menemui protes, bahkan teman-teman partai yang tadi menyetujui sekarang ikut mempertanyakan dan seterusnya. Saya kira itu sebagai sebuah proses demokrasi, sesuatu yang wajar-wajar saja,

    Dia menyebut Presiden Prabowo menerima pula semua pandangan, kritik, dan saran yang berkembang di masyarakat tersebut sebagai sebuah catatan sebelum mengambil keputusan.

    “Pak Prabowo memahami keberatan-keberatan tersebut dan nanti pada waktunya beliau akan mengumumkan itu semua, apa saja poin-poin yang harus diambil untuk dilakukan kenaikan,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Polemik logo Pemkot Salatiga, Bawaslu laporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN ke BKN  

    Polemik logo Pemkot Salatiga, Bawaslu laporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN ke BKN  

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Polemik logo Pemkot Salatiga, Bawaslu laporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN ke BKN  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 23 Desember 2024 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Bawaslu Kota Salatiga, Jawa Tengah meneruskan temuan dugaan keterlibatan Pemerintah Kota (Pemkot) Salatiga dalam kegiatan Tasyakuran Pesta Rakyat yang digelar pada 15 Desember 2024 di Alun- Alun Pancasila Salatiga yang dinilai menimbulkan  polemik di tengah masyarakat. 

    Ketua Bawaslu Kota Salatiga Dayusman Junus mengatakan, polemik terjadi disebabkan oleh adanya logo Pemkot Salatiga dan dinas terkait dalam undangan dan pamlet yang beredar. 

    “Faktanya kegiatan itu bukan kegiatan yang diselengarakan oleh Pemkot Salatiga. Hal ini menimbulkan polemik publik karena berdasarkan undangan dan media sosial acara itu digelar oleh Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga suara terbanyak. Sementara KPU kota Salatiga belum menetapkan secara resmi sebagai wali kota dan wakil wali kota karena masih tahapan menunggu penetapan,” jelasnya, Sabtu (21/12/2024).  

    Atas temuan dugaan pelanggaran  netralitas ASN  itu lanjut Dayusman,  Bawaslu Kota Salatiga melaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    “Terkait nanti keputusanya apa, nantinya yang memutuskan  perkara itu BKN,” imbuh Dayusman seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Senin (23/12).  

    Selain melaporkan ke Badan Kepegaian Negara (BKN) Bawaslu Kota Salatiga juga akan melaporkan ke Bawaslu Propinsi Jawa Tengah

    Sebagaimana diketahui, KPU Kota Salatiga telah  menyelesaikan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara  Pilwakot Salatiga 2024. Suara terbanyak adalah Paslon Nomor Urut 1 Robby Hernawan-Nina Agustin dengan perolehan  sebanyak  50.875 suara.

    Untuk Paslon Nomor Urut 2 Juan Rama-Sri Wahyuni memperoleh  sebanyak 12.555 suara.  Sedangkan Paslon Nomor Urut 3 Sinoeng Nugroho Rachmadi- Budi Santoso  memperoleh  47.722 suara.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Hari Ibu, Srikandi Bawaslu bicara soal pemilu adil gender

    Hari Ibu, Srikandi Bawaslu bicara soal pemilu adil gender

    Srikandi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sampaikan capaian dan rekomendasi soal pemilu inklusif dan adil gender, Sabtu (22/12/2024). Foto: Bawaslu

    Hari Ibu, Srikandi Bawaslu bicara soal pemilu adil gender
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 23 Desember 2024 – 12:20 WIB

    Elshinta.com – Perempuan Pengawas Pemilu, selanjutnya disebut Srikandi Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) sampaikan capaian dan rekomendasi untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang inklusif dan adil gender. Hal ini bertepatan dengan peringatan Hari Ibu, 22 Desember 2024.

    Catatan tersebut disampaikan dalam Konsolidasi Nasional Perempuan Pengawas Pemilu yang diikuti perempuan Pengawas Pemilu Se-Indonesia, belum lama ini. Acara digelar dengan tema “Perempuan Berdaya Mengawasi; Menggerakkan Perempuan, Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang Inklusif dan Demokratis”.

    Konsolidasi ini juga menjadi refleksi dan evaluasi atas capaian yang dihasilkan Konsolnas momentum peringatan hari Ibu pada tahun 2022, demikian keterangan tertulis yang diterima Radio Elshinta, Minggu (22/12/2024).

    Ada empat capaian kebijakan Bawaslu. Salah satu capaian atas rekomendasi Konsolnas tahun 2022 adalah mengimplementasikan kebijakan berbasis gender (gender based policy). Setidaknya terdapat tiga kebijakan yang telah dilakukan.

    Pertama, menerbitkan SK Ketua Bawaslu tentang Petunjuk Teknis Rekrutmen Pengawas Pemilu dan Pemilihan yang Berkeadilan Gender.

    Kemudia, capaian yang kedua, advokasi kebijakan untuk menegakkan kebijakan tindakan khusus sementara (affirmative action) dalam pencalonan legislatif terkait polemik pasal 8 ayat 2 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

    Lantas, masih dari keterangan sama yang ketiga, kerja sama (MoU) dengan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas Pemilu. Keempat, menerbitkan SK Ketua Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilu, melingkupi strategi pencegahan, penanganan, dan pemulihan.

    Srikandi Bawaslu juga memberikan tiga rekomendasi. Pertama, menguatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan, di antaranya melalui: penyusunan kurikulum pendidikan politik perempuan sebagai pemilih, peserta, dan pengawas; lalu peningkatan kapasitas perempuan sebagai pemilih, peserta, dan pengawas; dan menghapus hambatan sosial, ekonomi, dan struktural yang menghalangi perempuan terlibat dalam Pemilu dan Pemilihan, serta mendorong kampanye Pemilu dan Pemilihan yang inklusif dan adil gender.

    Rekomendasi yang kedua mendorong revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) dan Undang-Undang Pemilihan (UU Pemilihan) yang inklusif dan demokratis, di antaranya terkait: pemenuhan kuota minimal 30% perempuan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dengan pengubahan frasa “memperhatikan” diubah dengan frasa “mewujudkan”, mulai dari timsel, rekrutmen penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, hingga hasil penyelenggara yang terpilih (baik dari tingkatan RI hingga ad hoc).

    Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar perempuan penyelenggara Pemilu dan Pemilihan terkait dengan cuti hamil dan menyusui khususnya pada tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; dan menciptakan dan mendorong lingkungan kerja penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang ramah anak dan perempuan; serta penghapusan stereotip gender dalam keterwakilan perempuan sebagai peserta Pemilu dan Pemilihan.

    Ketiga, mewujudkan Pemilu dan Pemilihan inklusif, di antaranya: menerbitkan kebijakan Bawaslu terkait perlindungan kekerasan terhadap perempuan, serta memastikan desain Pemilu dan Pemilihan ramah bagi perempuan disabilitas. Termasuk mendukung perempuan dari kelompok rentan, seperti masyarakat adat, miskin, aliran kepercayaan untuk terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

    Bawaslu juga berkomitmen tidak ada satupun perempuan yang memiliki hambatan sistemik baik sebagai pemilih, penyelenggara, peserta Pemilu dan Pemilihan karena harus berhadapan dengan situasi kekerasan. Bawaslu juga akan terus hadir melakukan edukasi dan advokasi mewujdukan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang bebas dari kekerasan seksual, berkeadilan gender, inklusif dan demokratis.

     

    Penulis: Vivi Trisnavia/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Generasi muda kunci wujudkan Indonesia Emas 2045

    Generasi muda kunci wujudkan Indonesia Emas 2045

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau pelaksanaan ibadah Natal remaja di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Wahid Hasyim, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Minggu (22/12/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres)

    Wapres: Generasi muda kunci wujudkan Indonesia Emas 2045
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 22 Desember 2024 – 20:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pembangunan nasional sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    Hal itu dikemukakan Wapres Gibran saat meninjau pelaksanaan ibadah Natal remaja di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Wahid Hasyim, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu.

    “Jadi, nanti Indonesia isinya anak-anak muda produktif semua. Jadi ini kesempatan Indonesia untuk menuju Indonesia Emas, kesempatan kita untuk jadi negara maju. Karena isinya anak-anak muda semua seperti kamu,” kata Wapres dalam keterangan Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta.

    Dalam dialog dengan salah satu jemaat remaja itu, Wapres menyampaikan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk terus melibatkan generasi muda dalam pembangunan nasional.

    Salah satunya tercermin dari banyaknya anak muda yang masuk dalam jajaran Kabinet Merah Putih sebagai bentuk pengakuan atas potensi, kreativitas, dan inovasi mereka, kata Wapres menambahkan.

    Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa masa depan Indonesia sangat bergantung pada generasi muda yang produktif. Menurutnya, peran mereka menjadi peluang besar untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.

    Kemudian, Wapres menegaskan bahwa keterlibatan generasi muda dalam memajukan bangsa dan negara memerlukan dukungan nyata dari pemerintah melalui kebijakan yang konkret.

    Dalam pemerintahan Presiden Prabowo, kata Wapres, langkah ini mencakup program makan bergizi gratis, penanganan stunting, hingga pemberantasan kemiskinan secara menyeluruh.

    “Tapi tentunya dari pemerintah harus ada dorongan. Jadi kita kasih makan siang gratis. Penanganan stunting itu selalu ditegaskan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo,” katanya.

    Ia mengatakan prevalensi stunting di Indonesia harus dikurangi, kalau bisa dinolkan, termasuk kemiskinan ekstrem.

    Di samping itu, Wapres menyampaikan bahwa anggaran pendidikan pada 2025 mencapai angka tertinggi dalam sejarah Indonesia yang akan digunakan untuk membenahi fasilitas utama dan penunjang di sekolah.

    “Lalu di tahun depan ini, untuk pertama kalinya kita punya anggaran pendidikan paling tinggi sepanjang sejarah. Jadi kita ingin merenovasi sekolah-sekolah yang sudah rusak, memperbarui alat-alat yang ada di sekolah, labnya, segala macamnya,” katanya.

    Terakhir, Wapres kembali menegaskan bahwa generasi muda adalah penggerak utama pembangunan nasional untuk mencapai visi besar Indonesia Emas 2045.

    “Jadi nanti benar-benar Indonesia itu bisa menuju Indonesia Emas. Dan motor penggeraknya ya anak-anak muda ini,” katanya.

    Selain berdialog, pada kesempatan ini Wapres juga membagikan bingkisan Natal kepada para jemaat. Kehadiran Wapres dalam kegiatan ini diharapkan mampu menginspirasi generasi muda untuk terus memupuk semangat toleransi dan persatuan di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, serta berkontribusi positif pada pembangunan nasional.

    Sumber : Antara