Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Suksesnya Pemilu-Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi di RI

    Suksesnya Pemilu-Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi di RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KKK: Suksesnya Pemilu-Pilkada 2024 jadi modal perkuat demokrasi di RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 00:10 WIB

    Elshinta.com – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK) Ujang Komarudin mengatakan suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi modal besar dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia di masa depan.

    “Dalam konteks demokrasi dan Pemilu, Astacita bertujuan untuk memperkuat demokrasi substantif yang lebih mengakar, guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih nyata. Presiden Prabowo akan terus bekerja memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia sesuai dengan Visi Indonesia Maju dan Astacita,” tutur Ujang dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

    Menurut Ujang, keberhasilan Indonesia menggelar Pemilu Presiden dan Legislatif di Februari 2024, dengan tingkat partisipasi lebih dari 82 persen dari sekitar 204 juta pemilih merupakan prestasi bagi Indonesia.

    Apalagi di tahun yang sama, Pilkada Serentak 2024 juga berjalan lancar dan aman. Kedua momentum tersebut tercatat sebagai pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

    Menurut laporan Economist Intelligence Unit dan Divisi Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), diperkirakan lebih dari 100 negara menganut sistem demokrasi, dalam berbagai bentuk dan ciri khasnya.

    Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta, dengan 203.290.554 juta pemilih terdaftar, menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Indonesia berada di bawah India dengan 1,4 miliar jiwa dan Amerika Serikat 340 juta jiwa.

    Ujang pun menyoroti Presiden Prabowo Subianto yang mencatatkan sejarah sebagai kepala negara dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden di dunia. Dengan perolehan 96,2 juta suara, presiden terpilih Indonesia melampaui rekor-rekor sebelumnya dari berbagai negara.

    Hal itu mencakup seperti Joe Biden dari Amerika Serikat yang memeroleh 81,3 juta suara pada 2020, Donald Trump dengan 77,2 juta suara pada 2024, Vladimir Putin dari Rusia dengan 76,3 juta suara pada 2024, dan Lula da Silva dari Brasil dengan 60,3 juta suara pada 2022.

    Selain berhasil menggelar pilpres, Indonesia juga melaksanakan Pilkada Serentak pada November 2024.

    “Kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi untuk urusan Pilkada Serentak, Indonesia bisa dikatakan salah satu negara yang berhasil menggelar pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Itu artinya demokrasi kita semakin matang,” ujar Ujang.

    Ujang mencatat bahwa Pilkada Serentak yang baru diselenggarakan mencatat partisipasi pemilih sebanyak 71 persen. Angka ini masih lebih baik dibandingkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu Amerika Serikat yang hanya 66,9 persen, padahal Amerika Serikat sudah menyelenggarakan Pemilu sejak tahun 1789.

    Sumber : Antara

  • Khofifah beri solusi penanganan banjir di Waru Sidoarjo

    Khofifah beri solusi penanganan banjir di Waru Sidoarjo

    Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa saat meninjau banjir di Dusun Krajan, Desa Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. (ANTARA/HO-Tim Khofifah-Emil)

    Khofifah beri solusi penanganan banjir di Waru Sidoarjo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa memberikan solusi terkait penanganan banjir yang menggenangi sejumlah pemukiman warga di Dusun Krajan, Desa Waru, Kabupaten Sidoarjo. Khofifah dalam keterangan yang diterima di Surabaya, Jumat, menegaskan bahwa kondisi banjir di daerah tersebut adalah genangan dari luapan sungai akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang turun dalam waktu lama, dua hari belakangan.

    Masalah ini harus dicarikan solusi bersama agar masyarakat tidak terdampak banjir setiap curah hujan tinggi.

    “Di sini kami bersama Lurah, Kalaksa BPBD, Kepala Dinsos, dan dari Dinas PU SDA Jatim. Jadi, masalahnya di sini ada pendangkalan sungai dan alirannya harus dinormalisasi hulu,” ujar Khofifah.

    Menurutnya, banjir tersebut adalah genangan, bukan banjir yang mengalir. Maka, solusinya adalah harus dipompa. Kalau dilihat sungai terdekat memang sudah meluber. Untuk itu, pihaknya bersama pihak terkait mengkoordinasikan agar ada pompa air beserta truk-truk yang dikerahkan untuk melakukan pemompaan air banjir.

    Namun, karena sungai terdekat juga meluber dan tak mampu menampung air, harus dialirkan ke sungai yang lain.

    “Harus dicarikan opsi hulu sungai, yang bisa menormalisasi dari sini ke sana. Ini tadi ditemukan opsi sungai yang bisa menampung, namun jaraknya 7 kilometer dari sini. Maka, normalisasi dilakukan juga di hulu, sehingga aliran dari sungai Dusun Krajan bisa lancar, permukaan air sungai surut, sehingga genangan banjir bisa dipompa ke sungai,” ujar Khofifah.

    Dia menyebut perlunya mencari aliran sungai hulu untuk memberikan efek surut pada genangan air di kawasan ini. Khofifah juga mengingatkan pentingnya koordinasi antar-berbagai pihak, termasuk Puskesmas dan Dinas Sosial, untuk segera menangani potensi gangguan kesehatan yang timbul akibat banjir, seperti diare dan gatal-gatal yang dapat berdampak pada warga yang tergenang banjir.

    “Tim Puskesmas perlu ditambah bersama Dinkes turun lebih menyeluruh untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat di sini. Kita harus waspada terhadap potensi penyakit yang bisa muncul setelah tiga hari banjir ini,” ujarnya.

    Khofifah berharap penanganan bencana di kawasan ini dapat berjalan lancar dan segera mengurangi dampak banjir, serta meminimalisasi potensi masalah kesehatan yang mungkin timbul.

    Sumber : Antara

  • Presiden inginkan pelaksanaan haji lebih berkualitas dan murah

    Presiden inginkan pelaksanaan haji lebih berkualitas dan murah

    Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) dan Wakil Menteri Agama H.R Muhammad Syafii (kiri) memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Presiden inginkan pelaksanaan haji lebih berkualitas dan murah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Agama H.R Muhammad Syafii menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan haji tahun ini yang diharapkan lebih berkualitas dengan biaya yang lebih murah. Syafii menyampaikan bahwa Presiden melihat adanya sejumlah biaya dalam pelaksanaan haji yang dapat dirasionalisasi, sehingga efisiensi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan biaya menjadi lebih murah.

    “Sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Menteri Agama, intinya Presiden kita Pak Haji Prabowo Subianto ingin agar haji tahun ini lebih berkualitas. Tapi, pada saat yang sama beliau juga melihat banyak biaya yang bisa dirasionalisasi, sehingga kualitasnya makin baik, tapi harganya makin murah,” ujar Syafii di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Syafii menyebut penurunan biaya haji hampir dapat dipastikan akan terjadi. Namun, besaran penurunan tersebut belum dapat diumumkan, karena masih menunggu keputusan panitia kerja (Panja) DPR.

    “Tanggal 30-an Desember rapat pembentukan panja. Baru setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa ongkos haji. Tapi, hampir kita pastikan ya Pak Menteri, ongkos haji tahun ini turun. Berapa besarannya? Itu enggak bisa disebut sekarang, karena harus ada kesepakatan di panja,” kata Syafii.

    Menteri Agama Nasaruddin Umar menambahkan bahwa upaya penurunan biaya haji juga mempertimbangkan faktor eksternal, seperti inflasi dan nilai tukar mata uang. Selain itu, langkah pembersihan terhadap berbagai penyimpangan dalam pengelolaan haji sebelumnya juga diharapkan dapat berkontribusi pada penurunan biaya.

    “Yang jelas bahwa spiritnya kita ingin lebih murah, dijangkau masyarakat melalui efisiensi yang kita lakukan. Maka dari itu, melalui pembersihan seluruh hal-hal yang menyimpang itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan harga,” ujar Nasaruddin.

    Terkait peningkatan kualitas layanan haji, Menag mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan petugas haji yang bertugas betul-betul bekerja secara profesional. Dia menegaskan bahwa catatan-catatan negatif terkait petugas haji pada penyelenggaraan haji sebelumnya tidak boleh terulang kembali.

    “Kita tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu ada catatan-catatan yang dikeluhkan bahwa pembimbing haji itu malah justru dibantu oleh jamaahnya. Ini enggak. Kita akan sebaliknya. Pokoknya pembimbing, pendamping itu betul-betul harus berbakti untuk menyelamatkan calon jamaah hajinya dari berbagai macam masalah,” kata Nasaruddin.

    Sumber : Antara

  • Gibran tinjau Bendungan Jlantah untuk irigasi hingga energi terbarukan

    Gibran tinjau Bendungan Jlantah untuk irigasi hingga energi terbarukan

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum meninjau progres pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres).

    Gibran tinjau Bendungan Jlantah untuk irigasi hingga energi terbarukan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Jumat, yang diproyeksikan sebagai infrastruktur multifungsi, untuk irigasi, pengendalian banjir, dan pengembangan energi terbarukan.

    “Saya berharap proyek Bendungan Jlantah selesai tepat waktu, sehingga para petani dapat segera meningkatkan hasil produksi, dan masyarakat sekitar mendapatkan manfaat yang lebih luas, baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan,” ujar Wapres Gibran melalui Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta.

    Dalam keterangan tersebut dijelaskan bahwa bendungan yang berada di Desa Tlobo dan Desa Karangsari, Kecamatan Jatiyoso itu berkapasitas tampung 10,97 juta m kubik dengan luas genangan 50,45 hektare. Bendungan itu diproyeksikan menjadi salah satu pendukung program ketahanan pangan nasional dari sisi manfaat irigasi dan ketahanan energi dari manfaat energi listrik yang dihasilkan.

    Bendungan Jlantah akan mengaliri lahan persawahan seluas 1.494 hektare, serta diproyeksikan bermanfaat untuk mereduksi banjir (70,33 m³/detik) dengan luas lahan 87 hektare. Selain itu, bendungan dengan sumber air baku sebesar 150 liter per detik itu juga berpotensi menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebesar 10 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) hingga 0,625 MW, serta untuk pariwisata.

    Dalam kunjungan tersebut, Wapres memastikan bahwa bendungan yang dibangun sejak 2018 itu sesuai dengan tenggat waktu pengerjaan yang kini mencapai tahap 98,55 persen rampung. Wapres juga menekankan pentingnya keberlanjutan sumber daya air untuk mendukung produktivitas pertanian, sekaligus sebagai langkah strategis dalam memitigasi dampak perubahan iklim.

    Selain itu, Wapres juga menyoroti peluang bendungan ini dalam mendukung pengembangan energi terbarukan guna mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

    “Hal ini, sejalan dengan visi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya.

    Turut mendampingi Wapres dalam kunjungan tersebut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum Maryadi Utama.

    Sumber : Antara

  • Prabowo panggil Menag-Wamenag bahas penyelenggaraan haji 2025

    Prabowo panggil Menag-Wamenag bahas penyelenggaraan haji 2025

    Menteri Agama Nasaruddin Umar (tengah) dan Wakil Menteri Agama H.R. Muhammad Syafii memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    Prabowo panggil Menag-Wamenag bahas penyelenggaraan haji 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Wakil Menteri Agama H.R. Muhammad Syafii untuk membahas persiapan penyelenggaraan haji tahun 2025.

    “Kami baru saja melakukan rapat kordinasi tentang penyelenggaraan haji tahun ini ya. Kami melaporkan bahwa Badan Penyelenggara Haji dan Kementerian Agama sedang mempersiapkan segala sesuatunya,” kata Menag Nasaruddin Umar saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Menag Nasaruddin menjelaskan bahwa dalam rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Penasihat Khusus Presiden Urusan Haji Muhadjir Effendy dan Dewan Pengawas Haji Dasco Sufmi Ahmad, seleksi calon jamaah haji sudah mencapai 80 persen.

    Nasaruddin merinci bahwa seleksi calon jamaah haji tersebut dilihat berdasarkan tes kesehatan haji atau istita’ah hingga mendaftar calon jamaah yang sudah meninggal. Penetapan secara resmi calon jamaah haji itu diperkirakan selesai pada Januari 2025. Selain seleksi calon jamaah haji, Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji juga sudah melakukan tes untuk petugas haji yang tidak hanya memiliki kemampuan fisik, tetapi juga profesional dalam membimbing calon jamaah.

    “Kita tidak ingin seperti tahun-tahun yang lalu, ada catatan-catatan yang dikeluhkan bahwa pembimbing haji itu malah justru dibantu oleh jamaahnya. Ini enggak. Kita akan sebaliknya. Pokoknya pembimbing, pendamping itu betul-betul harus berbakti untuk menyelamatkan calon jamaah hajinya dari berbagai macam masalah,” kata Menag.

    Menag menambahkan bahwa dalam rapat itu, Presiden membahas tentang kemungkinan durasi penyelenggaraan haji bisa lebih pendek daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian, hal tersebut harus dibicarakan dengan Kerajaan Saudi Arabia yang memiliki kewenangan. Presiden, kata Menag, menginginkan penyelenggaraan haji tahun ini harus lebih baik dibanding sebelumnya.

    “Bapak Presiden sesuai dengan arahan melalui Pak Dasco, ingin bahwa jamaah haji kali ini lebih baik, lebih efisien, lebih tertib daripada tahun-tahun sebelumnya,” kata Menag.

    Sumber : Antara

  • Kemensetneg terapkan kebijakan baru efisiensi perjalanan luar negeri

    Kemensetneg terapkan kebijakan baru efisiensi perjalanan luar negeri

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. ANTARA/Livia Kristianti/am.

    Kemensetneg terapkan kebijakan baru efisiensi perjalanan luar negeri
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menerbitkan kebijakan terbaru terkait Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan dinas luar negeri oleh pemerintah. Ketentuan itu tertuang dalam surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditandatangani Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, 23 Desember 2024.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan 6 November 2024, agar saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi beserta jajaran melakukan penghematan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN),” demikian petikan kebijakan tersebut dilansir di Jakarta, Kamis.

    Dalam surat yang sifat “sangat segera” itu disampaikan kepada berbagai pihak, mulai dari jajaran Menteri Kabinet Merah Putih hingga kepala daerah di seluruh Indonesia. Terdapat lima poin penting yang menjadi dasar kebijakan tersebut. Pertama, aktivitas PDLN bersifat selektif dan berorientasi pada hasil untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

    Selain itu, PDLN hanya diizinkan untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi dan relevansi langsung terhadap pencapaian program prioritas nasional. Pada poin berikutnya, dijelaskan tentang kuota peserta PDLN yang sangat terbatas. Misalnya, program seperti tugas belajar jenjang diploma hingga post-doktoral, serta kegiatan diplomatik, jumlah peserta akan menyesuaikan permohonan.

    Sementara itu, kegiatan yang bersifat teknis seperti inspeksi atau factory acceptance test dibatasi maksimal tiga orang. Kegiatan lain seperti pelatihan dan studi tiru dapat melibatkan hingga 10 peserta, sedangkan misi budaya, pariwisata, atau investasi dibatasi lima orang dengan pendamping yang disesuaikan secara proporsional.

    Kunjungan kenegaraan, termasuk oleh Presiden atau Wakil Presiden, akan diatur berdasarkan arahan langsung Presiden melalui Menteri Luar Negeri. Sedangkan kunjungan menteri atau pimpinan lembaga mengikuti arahan Menteri Sekretaris Negara.

    Dalam forum internasional lintas kementerian/lembaga, jumlah peserta akan mengikuti rekomendasi instansi terkait. Adapun untuk sidang bilateral atau multilateral, maksimal lima orang dapat ditugaskan, dengan tambahan dua orang apabila melibatkan kelompok kerja lintas organisasi.

    Kebijakan itu juga mengatur persyaratan dan prosedur ketat bagi pelaku PDLN, yakni permohonan izin harus diajukan paling lambat tujuh hari sebelum keberangkatan, dilengkapi dokumen pendukung seperti kerangka acuan kerja, konfirmasi keikutsertaan dari pihak penyelenggara luar negeri, dan keterangan pembiayaan.

    Peserta PLDN juga wajib membuat laporan pasca-kegiatan. Setiap peserta wajib melaporkan hasil kegiatan paling lambat dua minggu setelah kembali ke Indonesia. Peserta PLDN juga bertanggung jawab penuh atas pelanggaran pelaksanaan PDLN yang dilakukan tanpa persetujuan Presiden, termasuk konsekuensi administratif maupun sanksi lainnya.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex

    Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex

    Tangkapan layar – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Tri Meilani Ameliya

    Komisi VII minta Presiden Prabowo kawal langsung penyelamatan Sritex
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah yang diperlukan pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

    “Dalam konteks itu, saya berharap agar Presiden Prabowo langsung ikut mengawal karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan. Paling tidak, presiden menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar PT Sritex tetap beroperasi. Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK (pemutusan hubungan kerja) atau dirumahkan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya merespons Mahkamah Agung (MA) yang menolak Peninjauan Kembali (PK) oleh Sritex. Dengan penolakan tersebut, artinya Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Kalau pailit, dampaknya luas. Sistem produksi dan distribusi akan terkendala. Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran”. Menurut dia, pemerintah perlu melakukan segala upaya yang bisa dikerjakan dengan orientasi utama menyelamatkan para karyawan yang jumlahnya lebih dari 50.000 orang.

    “Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Dia lantas menyinggung bahwa dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.

    “Saya ingat janji Pak Agus Gumiwang Kartasasmita. Kala itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK. Kebijakan ini kelihatannya juga didasarkan atas arahan Presiden Prabowo,” tuturnya.

    Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu menjelaskan agar masyarakat paham arah dan orientasi yang akan dilakukan dengan kawalan langsung Presiden Prabowo menangani persoalan Sritex.

    “Suasananya memang sulit. Harus ada cara taktis, sistematis, dan dengan dasar jurisdiksi yang benar untuk menjaga ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Penetapan Hasto Kristiyanto jadi tersangka tak mengejutkan

    Penetapan Hasto Kristiyanto jadi tersangka tak mengejutkan

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Pakar: Penetapan Hasto Kristiyanto jadi tersangka tak mengejutkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 25 Desember 2024 – 14:02 WIB

    Elshinta.com – Pakar ilmu politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Luthfi Makhasin menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengejutkan.

    “Dari sisi politik tidak mengejutkan karena ini hanya mengonfirmasi isu yang sudah beredar lama atau sejak sebelum pemilu bahwa ada petinggi partai politik nonkoalisi pemerintah yang akan menjadi tersangka,” kata Luthfi saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Ia lantas mengatakan bahwa kesan politisasi tidak dapat dihindari karena kasus yang menjerat Hasto merupakan kasus lama.

    Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa nuansa politis dalam penetapan Hasto sebagai tersangka menjadi ujian bagi komitmen persatuan nasional. 

    “Di sisi lain, penegakan hukum tanpa pandang bulu juga penting untuk menunjukkan bahwa di hadapan hukum siapa pun setara kedudukannya,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen untuk membentuk pemerintahan nasional yang kuat.

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka karena kecukupan alat bukti.

    Penetapan Hasto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024.

    Dalam sprindik itu, Hasto disebut terlibat tindak pidana korupsi bersama tersangka Harun Masiku dengan memberikan hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

    Kemudian berdasarkan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku tersebut.

    Adapun Harun Masiku masih termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Sumber : Antara

  • Status tersangka Hasto Kristiyanto sebagai kemajuan kasus

    Status tersangka Hasto Kristiyanto sebagai kemajuan kasus

    Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berjalan menuju mobilnya usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2024). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Pakar: Status tersangka Hasto Kristiyanto sebagai kemajuan kasus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 25 Desember 2024 – 14:31 WIB

    Elshinta.com – Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Khusus Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Agus Raharjo menilai penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka merupakan kemajuan bagi kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Walaupun demikian, Agus mengingatkan KPK agar tetap fokus pada aspek hukum, meskipun terdapat potensi pro dan kontra terhadap status tersangka Hasto Kristiyanto.

    “Persoalannya adalah sampai sejauh mana KPK kebal terhadap intervensi orang, institusi, atau kekuatan-kekuatan politik yang akan mempengaruhi penanganan kasus tersebut,” kata Agus saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, kesan politis tidak dapat dilepaskan begitu saja dalam penetapan Hasto. Namun, dia mengatakan bahwa KPK tentu mempunyai alasan untuk baru menetapkan Hasto sebagai tersangka.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa terdapat kemungkinan PDIP tidak akan tinggal diam karena Hasto bukan termasuk kader yang biasa saja.

    “Dalam beberapa pernyataan petinggi partai tersebut menunjukkan bagaimana upaya menjadikan Hasto sebagai tersangka dianggap sebagai serangan terhadap partai, dan terlebih lagi ketua partainya,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia juga mengingatkan media massa untuk berhati-hati dalam memberitakan kasus Hasto tersebut.

    “Jika perdebatan tentang status ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh Hasto terus berlanjut dan dibumbui dengan akrobatik politik, maka akan menambah kesulitan dalam melakukan pendeteksian, penuntutan, dan pemidanaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Hasto dan kawan-kawan,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan bahwa Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka karena kecukupan alat bukti. Selain itu, dia mengatakan bahwa penetapan tersebut merupakan murni penegakan hukum.

    Penetapan Hasto sebagai tersangka tertuang dalam surat perintah penyidikan (sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024.

    Dalam sprindik itu, Hasto disebut terlibat tindak pidana korupsi bersama tersangka Harun Masiku dengan memberikan hadiah atau janji kepada Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

    Kemudian berdasarkan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 bertanggal 23 Desember 2024, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harun Masiku tersebut.

    Adapun Harun Masiku masih termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

    Sumber : Antara

  • MNEK 2025, TNI AL siapkan bakti sosial dan kesehatan untuk warga Bali

    MNEK 2025, TNI AL siapkan bakti sosial dan kesehatan untuk warga Bali

    Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Komando Armada II TNI AL selaku Komandan Satgas MNEK Ke-5 2025 Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendrotomo (kanan) di Jakarta, Kamis (19/12/2024), bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo (kiri) untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan program bakti sosial (encap) MNEK 2025. ANTARA/HO-Dinas Penerangan Koarmada II TNI AL.

    MNEK 2025, TNI AL siapkan bakti sosial dan kesehatan untuk warga Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 25 Desember 2024 – 06:17 WIB

    Elshinta.com – TNI Angkatan Laut menyiapkan serangkaian program bakti kesehatan dan karya bakti di sejumlah daerah di Bali yang tergabung dalam kegiatan latihan bersama nonkombatan Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2025.

    Kepala Dinas Penerangan Komando Armada (Koarmada) II Kolonel Laut (P) Widyo Sasongko saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menjelaskan Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada II Laksamana Pertama TNI Amrin Rosihan Hendrotomo selaku Komandan Satgas MNEK Ke-5 Tahun 2025 telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian terkait untuk mendukung pelaksanaan bakti kesehatan dan bakti sosial tersebut.

    Widyo menyebut Dansatgas MNEK ke-5 pada pekan lalu telah bertemu Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk membahas serangkaian program bakti sosial yang juga disebut engineering civic action program (encap) dalam Latihan Bersama MNEK 2025.

    “Danguspurla Koarmada II menjelaskan kepada Menteri Pekerjaan Umum rencana pelaksanaan encap selama 45 hari di Desa Antiga Kelod, Karangasem, Bali. Proyek yang direncanakan meliputi renovasi gudang peralatan nelayan, pembangunan fasilitas MCK, dan pengaspalan jalan sepanjang 1 kilometer,” kata Kadispen.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodi menyatakan dukungannya terhadap rencana encap tersebut.

    Kemudian, untuk program bakti kesehatan atau yang disebut juga medical civic assistance program (medcap), Amrin berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI.

    Dansatgas MNEK ke-5 itu menemui Plt. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes yang mewakili Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, pekan lalu.

    Dalam pertemuan itu, Amrin memaparkan rencana bakti kesehatan selama MNEK berlangsung, di antaranya pemeriksaan kesehatan umum, donor darah, operasi katarak dan operasi bibir sumbing di Karangasem, Bali.

    Kemenkes menyambut baik rencana tersebut sekaligus memberikan masukan terkait pentingnya protokol kesehatan dan prosedur CIQ (customs, immigration, and quarantine) saat menyambut kedatangan delegasi asing berikut kapal-kapal perang dan pesawat udara negara peserta.

    Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) merupakan agenda latihan bersama yang rutin digelar sejak 2014 oleh TNI Angkatan Laut setiap dua tahun sekali. MNEK ke-5 dijadwalkan berlangsung di Bali pada 15–22 Februari 2025.

    TNI AL mengundang total 56 negara dari lima benua untuk MNEK ke-5 di Bali pada Februari 2025. Sejauh ini, ada 30 negara lebih yang mengonfirmasi keikutsertaannya dalam latihan maritim nonkombatan itu.

    Negara-negara yang diundang oleh TNI AL itu mencakup Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Bangladesh, Belanda, Brasil, Brunei Darussalam, Chile, China, Kolombia, Fiji, Filipina, dan India.

    Kemudian, ada juga Angkatan Laut Inggris, Irak, Iran, Italia, Jepang, Jerman, Kamboja, Kanada, Kenya, Korea Selatan, Korea Utara, Kazakhstan, Laos, Mesir, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Selandia Baru, Nigeria, Kaledonia Baru, Oman, Pakistan, Papua Nugini, Prancis, Peru, Polandia, Portugal, Rusia, Singapura, Afrika Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Swedia, Thailand, Timor Leste, Tonga, Turki, Uni Emirat Arab, Vanuatu, Vietnam, Lebanon, Bahrain, dan Kuwait.

    Sumber : Antara