Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Pertemuan ketum partai di rumah Prabowo juga bahas PPN

    Pertemuan ketum partai di rumah Prabowo juga bahas PPN

    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berbincang dengan salah satu penumpang di yang tengah menunggu keberangkatan di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu sore (29/12/2024). ANTARA/Uyu Septiyati Liman.

    AHY: Pertemuan ketum partai di rumah Prabowo juga bahas PPN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 30 Desember 2024 – 08:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pertemuan ketua umum partai pendukung di kediaman Presiden Prabowo Subianto juga membahas kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    “Dibahas semuanya. Nanti Beliau (Presiden Prabowo) akan menjelaskan dengan baik, kami semua juga akan menjelaskan (lebih lanjut terkait kenaikan PPN tersebut),” kata Agus Harimurti Yudhoyono saat ditemui usai meninjau kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Minggu (29/12) sore.

    Ia mengatakan bahwa pemerintah berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat untuk mengurangi dampak kenaikan PPN di tengah kondisi ekonomi global yang masih belum stabil.

    “Pemerintah yang jelas akan meyakinkan agar benar-benar masyarakat bisa mendapatkan yang terbaik dari pemerintah, cuma ada hal yang perlu dijelaskan dengan baik karena mungkin selama ini juga ada hal yang belum terjelaskan dengan cukup (terkait kenaikan PPN tersebut),” ujarnya.

    AHY menuturkan bahwa dalam pertemuan tersebut, para ketua partai juga memberikan update terkait situasi dalam negeri kepada Presiden Prabowo, mengingat kepala negara baru saja pulang dari sejumlah kunjungan ke luar negeri.

    “Jadi tentu kita saling update situasi terakhir. Presiden (Prabowo) sendiri kan belum lama baru kembali dari lawatan ke luar negeri Jadi banyak hal yang dibahas,” ucapnya.

    Sementara mengenai penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka terkait kasus suap Harun Masiku terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, AHY mengatakan bahwa hal tersebut tidak dibahas dalam pertemuan tersebut.

    “Nggak, nggak ada yang dibahas (terkait kasus Hasto),” katanya.

    Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra melakukan pertemuan dengan para ketua umum partai pendukung pemerintah di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta, Sabtu (28/12), selama kurang lebih 2 jam.

    Selain AHY, ketua umum partai yang hadir ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

    Selain itu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko Pemmas) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar serta Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Sumber : Antara

  • NasDem hormati KPK panggil anggotanya soal dugaan korupsi CSR BI

    NasDem hormati KPK panggil anggotanya soal dugaan korupsi CSR BI

    Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (29/12/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    NasDem hormati KPK panggil anggotanya soal dugaan korupsi CSR BI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 29 Desember 2024 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa menghormati proses hukum oleh KPK yang memanggil salah satu anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI terkait penyidikan dugaan korupsi penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

    “Ya kita ikuti proses hukum saja ya, nanti saya akan cek semuanya,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.

    Walaupun begitu, dia pun berharap tidak ada masalah yang menimpa anggotanya terkait dugaan kasus korupsi tersebut. Dia menjelaskan bahwa tidak semua anggota DPR RI bisa mengakses dana CSR tersebut. Untuk itu, dia pun meminta kepada anggota DPR RI yang bisa mengakses CSR BI agar digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat.

    Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua anggota DPR RI terkait penyidikan dugaan korupsi  penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Bank Indonesia (BI).

    “Pemeriksaan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan atas nama HG dan ST,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/12).

    Menurut informasi yang dihimpun, kedua anggota DPR RI tersebut bernama Heri Gunawan (HG) dari Fraksi Gerindra dan Satori (ST) dari Fraksi NasDem. Sejauh ini pihak KPK belum memberikan keterangan soal mengapa kedua legislator tersebut diperiksa oleh penyidik terkait dengan penyidikan dugaan korupsi dana CSR BI.

    Penyidik itu terkait dengan penggeledahan di dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut. Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia (BI) di Thamrin, Jakarta Pusat pada hari Senin (16/12) dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digeledah pada hari Kamis (19/12).

    Sumber : Antara

  • Kunci keberhasilan Makan Bergizi Gratis adalah kolaborasi

    Kunci keberhasilan Makan Bergizi Gratis adalah kolaborasi

    Menteri PANRB Rini Widyantini saat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala BGN Dadan Hindayana, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M. Yusuf Ateh di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    MenPANRB: Kunci keberhasilan Makan Bergizi Gratis adalah kolaborasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menekankan pentingnya dukungan dari instansi pemerintah terkait untuk menjamin kelancaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan Januari 2025.

    Adapun program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas.

    “Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa berjalan sendirian. Penyusunan proses bisnis menjadi salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Badan Gizi Nasional dalam rangka mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional bersifat lintas sektor,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Rini juga menjelaskan dalam penyusunan proses bisnis perlu memperhatikan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari identifikasi proses dalam mencapai visi dan misi serta pemetaan peran masing-masing aktor dalam setiap tahapan proses.

    Selanjutnya dalam rangka mewujudkan efektifitas dan penguatan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi antara Badan Gizi Nasional dengan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terkait, diperlukan pula penyusunan proses bisnis tematik pemenuhan gizi nasional yang menekankan pada kolaborasi para pemangku kepentingan baik dalam maupun di luar pemerintahan dalam penyelenggaraan pemenuhan gizi nasional.

    “Melalui penyusunan proses bisnis tematik, diharapkan masing-masing instansi mampu memahami peran dan tanggung jawabnya serta mampu memfokuskan alokasi sumber daya secara efektif ke dalam proses inti,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengingatkan urgensi Program Makan Bergizi Gratis pada semua pihak yang terlibat dalam program tersebut. Ia mengungkapkan Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai solusi konkret untuk memastikan setiap individu, terutama anak-anak sekolah, memperoleh akses terhadap makanan yang sehat dan bergizi.

    Dengan gizi yang terpenuhi sejak dini, anak-anak Indonesia diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan siap bersaing di tingkat global.

    “Kita tentunya berharap program yang akan mulai berjalan pada Januari 2025 ini mendapat dukungan yang optimal dari beragam pemangku kepentingan sehingga program tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan membawa kemanfaatan dalam menciptakan SDM Unggul di Indonesia,” jelas Prasetyo.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kesiapan anggaran yang diperlukan untuk menyukseskan program tersebut.

    “Program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditampung di belanja kementerian/lembaga. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” pungkas Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Bahlil sebut swasembada energi juga mengarah ke energi terbarukan

    Bahlil sebut swasembada energi juga mengarah ke energi terbarukan

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia (tengah). ANTARA/HO-PT PLN (Persero)

    Bahlil sebut swasembada energi juga mengarah ke energi terbarukan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 16:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program swasembada energi tidak hanya fokus pada migas, tetapi juga mengarah pada pengembangan energi terbarukan, yang ramah lingkungan.

    “Kami ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang tidak hanya mandiri dalam migas, tetapi juga di sektor energi terbarukan,” ujar Menteri ESDM lewat keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan swasembada energi, sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pengembangan potensi energi terbarukan, dengan menargetkan peningkatan kapasitas energi terbarukan yang lebih besar dalam beberapa tahun mendatang.

    Langkah tersebut juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mendukung transisi energi global menuju sumber energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Menurut Bahlil, salah satu upayanya adalah melalui mandatori biodiesel.

    Pada 1 Januari 2025, pemerintah akan mendorong mandatori biodiesel 40 persen atau B40. Kemudian, meningkat menjadi B50 untuk mengurangi impor minyak solar.

    “Pada 1 Januari ini kita mulai untuk mandatori B40. Selanjutnya, kita akan dorong B50. Kalau B50, maka kita tidak akan lagi impor solar. Arahan Presiden Prabowo, begitu lifting kita belum mencapai untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, maka mau tidak mau, kita harus dorong ke B100, baik solar maupun bensin,” imbuh Bahlil.

    Pada 2023, pemanfaatan biodiesel di pasar domestik tercatat mencapai 12,2 juta kiloliter dan ditargetkan meningkat menjadi 12,5 juta kiloliter pada 2025. Program mandatori biodiesel juga menghemat devisa hingga 7,9 miliar dolar AS atau setara Rp120,54 triliun pada 2023.

    Selain itu, pengolahan minyak kelapa sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel menghasilkan nilai tambah sebesar Rp15,82 triliun. Menteri Bahlil juga menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan memiliki tingkat keandalan tertinggi.

    Kementerian ESDM memperkirakan pada akhir 2024, proporsi EBT dalam bauran energi nasional akan mencapai 14,1 persen, dengan panas bumi sebagai andalan utama. Saat ini, pemanfaatan EBT dalam bauran energi nasional mencapai sebesar 13,9 persen.

    Kontribusi listrik yang dihasilkan dari panas bumi tercatat mencapai lima persen dari total bauran energi nasional atau sekitar 40 persen dari bauran EBT. Energi panas bumi juga memainkan peran penting dalam mendukung upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan Indonesia.

    Sejak 2014, kapasitas terpasang PLTP telah meningkat sebesar 1,2 GW, sehingga total kapasitas terpasang panas bumi Indonesia kini mencapai 2,6 GW. Hal itu setara dengan 11 persen dari total potensi panas bumi Indonesia dan menjadikan RI sebagai produsen listrik panas bumi terbesar kedua di dunia.

    Bahlil juga mengatakan peningkatan lifting migas, pengoptimalan blok migas, serta pengembangan energi terbarukan diharapkan dapat membawa Indonesia menuju kemandirian energi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pemerintah juga terus mengupayakan percepatan penggunaan kendaraan listrik dan peningkatan efisiensi energi.

    Penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat diyakini pemerintah dapat menjadi kunci sukses dalam mencapai ketahanan energi nasional. Pemerintah pun berharap komitmen dan dukungan dari semua pihak agar dapat mempercepat pencapaian swasembada energi yang diharapkan menjadi landasan kuat bagi pembangunan Indonesia yang lebih mandiri.

    Sumber : Antara

  • Menteri Trenggono cek kualitas hilirisasi perikanan UPI di Semarang

    Menteri Trenggono cek kualitas hilirisasi perikanan UPI di Semarang

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjawab pertanyaan awak media di sela meninjau Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya, di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (28/12/2024). ANTARA/Harianto

    Menteri Trenggono cek kualitas hilirisasi perikanan UPI di Semarang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 17:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan inspeksi ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT Tilapia Nusantara Jaya di Semarang, Jawa Tengah, untuk memantau hilirisasi perikanan dan kualitas produk yang hendak dipasarkan.

    “Ini kunjungan saya untuk ketemu dengan pelaku industri hilir, untuk melihat langsung proses penjaminan mutu hasil perikanan dan kualitas produk perikanan yang akan dipasarkan,” kata Trenggono di Semarang, Sabtu.

    Menteri Trenggono bersama rombongannya mengecek langsung proses pengolahan ikan yang ada di PT Tilapia Nusantara Jaya.

    “Tadi kalau sempat ada beberapa yang mengikuti di dalam (UPI PT Tilapia Nusantara Jaya), bayangkan satu pabrik kecil ini dia butuh 36 ribu ton tilapia setiap tahun. Jadi, proses hilirisasi ini tidak masalah sebetulnya,” ujar Trenggono.

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan mutu dan keamanan hasil perikanan Indonesia terjaga dengan baik dan memenuhi standar internasional untuk penuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor selama masa libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    Selain itu, KKP juga memastikan rantai distribusi dan ketersediaan stok ikan aman selama natal dan tahun baru. Memasuki masa libur natal dan tahun baru, KKP selaku otoritas kompeten memastikan tetap memberikan layanan dengan baik, khususnya terkait penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, termasuk pelayanan penerbitan sertifikasi kepada pelaku usaha.

    Dalam kunjungannya, Menteri Trenggono bertemu dengan sejumlah pelaku usaha pengolahan ikan skala mikro-kecil hingga menengah-besar yang berasal dari Jawa Tengah, antara lain Semarang, Kudus, Pekalongan, Pati, Boyolali, Jepara dan Demak.

    “Pertemuan dilakukan untuk penguatan rantai distribusi perikanan dan memastikan ketersediaan stok ikan selama masa libur natal dan tahun baru, serta memastikan harga ikan tetap stabil dengan mengoptimalkan stok ikan di cold storage,” ujarnya.

    Dia menuturkan bahwa pertemuan juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi para pelaku usaha pengolahan ikan, antara lain keterbatasan suplai bahan baku untuk industri surimi, keterbatasan suplai bahan baku untuk UPI fillet tilapia yang sesuai persyaratan dengan ukuran 800 gr/ekor ke atas dari tambak bersertifikat CBIB.

    Selain itu, masih minimnya tambak budi daya tilapia yang bersertifikat CBIB (Cara Budidaya yang Baik), terbatasnya nelayan memiliki sertifikat CPIB, permasalahan distribusi ikan antar wilayah, dan permasalahan ekspor. KKP mengimbau beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjawab kendala yang dirasakan oleh pengusaha UPI, antara lain penguatan rantai distribusi dengan memastikan transportasi dan logistik ikan dari cold storage ke pasar dan UPI berjalan dengan lancar.

    “Serta menghimbau pelaku usaha cold storage untuk memanfaatkan stok yang ada guna memenuhi kebutuhan pasar dan UPI,” ucapnya.

    Selain itu, menjaga stabilitas harga ikan dengan mengoptimalkan stok ikan di cold storage, mendorong diversifikasi produk ikan seperti bandeng presto dan value-added products berbasis surimi untuk mengurangi tekanan pada ikan segar. Kemudian, optimalisasi pemanfaatan cold storage dan melakukan pemetaan stok ikan secara real time. Fasilitasi pendaftaran nomor registrasi ekspor ke negara tujuan dan memperluas akses pasar domestik dan impor.

    KKP mencatatkan bahwa pada tahun 2024, produksi perikanan di Jawa Tengah mencapai 912,88 ribu ton yang terdiri dari 358,07 ribu ton perikanan tangkap dan 554,81 ribu ton perikanan budi daya. Serapan konsumsi ikan rumah tangga di Jawa Tengah pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 556,86 ribu ton.

    Ekspor produk perikanan di Jawa Tengah periode Januari- November 2024 mencapai 326,78 juta dolar AS atau Rp4,89 triliun, meningkat sebesar 26,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, untuk nilai ekspor nasional produk perikanan hingga bulan November 2024 mencapai 5,4 miliar dolar AS.

    Sementara itu, volume ekspor produk perikanan periode Januari-November 2024 mencapai 83,11 ribu ton atau naik 34,2 persen dibandingkan tahun 2023 dengan komoditas utama ekspor adalah Rajungan, Cumi-Sotong-Gurita, Udang, Layur, dan Tuna-Cakalang. Pasar utama ekspor produk perikanan Jawa Tengah adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

    Ia menambahkan, KKP selalu menekankan pentingnya jaminan mutu (quality assurance) produk perikanan Indonesia, di antaranya memperpanjang umur simpan produk mengingat ikan merupakan bahan pangan yang mudah membusuk (perishable).

    “Adanya tuntutan untuk menjaga mutu dan kualitas ikan untuk konsumen, adanya tuntutan standar maupun persyaratan dari negara tujuan ekspor, dan meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk perikanan,” terangnya.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Trenggono juga menyerahkan sertifikat HACCP kepada PT Tiapia Nusantara Jaya untuk tiga produk, yaitu Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, dan Frozen Tilapia.

    Sumber : Antara

  • Bima Arya ingatkan pemda pentingnya pendataan rehabilitasi irigasi

    Bima Arya ingatkan pemda pentingnya pendataan rehabilitasi irigasi

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat meninjau kawasan Irigasi Sasak di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Bima Arya ingatkan pemda pentingnya pendataan rehabilitasi irigasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 12:41 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengingatkan kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera melaporkan data yang dibutuhkan berkaitan dengan rehabilitasi irigasi. Hal itu disampaikan Bima saat meninjau kawasan irigasi Sasak di Desa Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12).

    Ia juga mengimbau daerah khususnya di wilayah strategis yang berpotensi menjadi lumbung pangan untuk melaporkan data penunjang agar upaya rehabilitasi irigasi dapat segera direalisasikan. Bima menuturkan saat ini pemerintah tengah berupaya mencapai target swasembada pangan pada 2027.

    Guna merealisasikan langkah tersebut, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan terus mendorong pembangunan dan rehabilitasi daerah irigasi di daerah potensial.

    “Berdasarkan data, ada sekitar hampir tiga juta hektare luas daerah irigasi di seluruh Indonesia. Kalau itu semua bisa dimaksimalkan untuk diperbaiki, direhabilitasi, maka yang tadinya bisa hanya satu kali atau dua kali, bisa lebih, dan luas sawah pun bertambah,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Selama peninjauan itu, dirinya banyak menyaksikan sebagian besar irigasi yang telah dimanfaatkan sebagai ternak ikan, baik untuk hias maupun keperluan konsumsi. Ada pula yang difungsikan sebagai saluran irigasi pertanian padi. Dia pun meminta data mengenai kawasan irigasi tersebut untuk dirapikan agar dapat diusulkan proses rehabilitasi.

    “Ada yang perlu dibangun turap, ada yang sedimentasinya sudah menahun sehingga perlu dilakukan normalisasi. Dan ada beberapa bangunan sistem pengairannya harus diperbaiki,” tambahnya.

    Dia berharap proses rehabilitasi irigasi di kawasan tersebut dapat segera direalisasikan. Dengan begitu, diyakini jumlah hasil panen akan meningkat pesat dan mampu menjadi lumbung pangan.

    “Kita berharap betul, di kabupaten ini (Bogor), dengan didorong oleh Kades (Kepala Desa) dan Camat semua, data (mengenai irigasi) itu matang, sehingga tahun depan sudah banyak yang bisa dibantu untuk rehabilitasi irigasi,” tutur Bima.

    Sementara itu, Sekda Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menuturkan, di Kabupaten Bogor terdapat sejumlah wilayah yang menjadi skala prioritas untuk diusulkan dalam perbaikan irigasi. Hal ini meliputi Jasinga, Nanggung, Jonggol, Cariu, Cikumpay dan sebagainya. Dia berharap sejumlah irigasi di wilayah tersebut dapat direhabilitasi guna memaksimalkan hasil panen dari sektor pertanian.

    Sebagai informasi, adapun lokasi yang ditinjau Bima yakni Kecamatan Ciseeng merupakan kawasan minapolitan. Dengan kata lain, masyarakat di wilayah tersebut didominasi petani ikan. Kawasan minapolitan dengan luas sekitar 1.500 hektare ini menggantungkan kebutuhan airnya dari irigasi Sasak.

    Sumber : Antara

  • Irigasi penting untuk penuhi kebutuhan pangan nasional

    Irigasi penting untuk penuhi kebutuhan pangan nasional

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat mengunjungi salah satu irigasi di Provinsi Lampung, Sabtu (28/12/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Wamendagri: Irigasi penting untuk penuhi kebutuhan pangan nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya peran irigasi untuk meningkatkan hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Bima saat mengunjungi dua titik irigasi di Provinsi Lampung guna mendukung program swasembada pangan.

    Awalnya, dia mengunjungi irigasi di Desa Lugusari, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Di Desa Lugusari, Bima berdialog dengan warga terkait masalah irigasi yang memengaruhi produktivitas pertanian. Pemerintah mencatat ada 3 juta hektare lahan sawah yang membutuhkan perbaikan irigasi.

    “Memang target swasembada ini kan dua tahun lagi, kita selain cetak sawah, ini juga strategi Pak Menko (Pangan) sekarang memaksimalkan irigasi yang selama ini enggak terawat, rusak. Ini hitung-hitungan kita seluruh Indonesia bisa 3 juta hektare. Ada anggaran sekitar 12 triliun dari Menko Pangan melalui (Kementerian) PU untuk rehabilitasi irigasi ini,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Ia mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk menyusun pendataan kebutuhan rehabilitasi secara lengkap dan terperinci. Data harus mencakup luas wilayah, masalah yang dihadapi, dan dampak yang diharapkan dari perbaikan.

    “Ada hitungannya ya, luasan yang terairi berapa, kemudian bisa tanam berapa kali, panen berapa kali. Dari hitung-hitungan itu harusnya kita bisa swasembada pangan. Sekarang mudah-mudahan ini bisa cepat. Sebenarnya Menko Pangan minta Kemendagri mendorong semua bupati, wali kota, menyampaikan usulannya,” jelasnya.

    Sementara itu, warga Desa Lugusari berharap pintu air diperbaiki agar distribusi air kembali normal. Saat ini, warga hanya mampu panen satu kali setahun dengan hasil sekitar 5,7 ton. Adapun lokasi kedua yang dikunjungi Bima adalah Bendungan Way Sekampung di Pekon Pamenang dalam kecamatan yang sama.

    Dalam dialog singkat di lapangan, petani setempat, khususnya petani penggarap, mengeluhkan kesulitan air meski sudah memasuki musim hujan. Masalah ini telah terjadi sejak 2007. Diharapkan perbaikan irigasi dapat meningkatkan debit air untuk mendukung program swasembada pangan.

    Bima lantas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menteri untuk bersinergi dalam mewujudkan swasembada pangan. Ia pun menyoroti perbedaan masalah irigasi di tiap daerah, seperti konversi area irigasi menjadi kolam ikan, pintu irigasi yang rusak, dan sedimentasi.

    “Di sini saya bersyukur mendapatkan langsung informasi dari para petani bahwa tidak mengalir yang dari Tanggamus di Bendungan Way Tebu, begitu ya. Kemudian tidak merasakan juga daerah Sekampung dari sana ya, padahal ini kan daerah tinggi mungkin ya. Jadi saya nanti, Pak Bupati jam 9 ini, kita akan rapat dengan Pak Menko Pangan nanti kita angkat untuk diprioritaskan,” ujar Bima.

    Ia meminta Bupati Pringsewu dan pihak terkait melengkapi data kebutuhan perbaikan irigasi, baik untuk mendukung swasembada pangan beras maupun komoditas lain seperti ikan konsumsi.

    “Ya, nanti diajukan saja datanya. Mana yang nanti untuk swasembada pangan beras, mana yang mendukung untuk pangan yang lain seperti ikan,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Polri institusi paling responsif tindak lanjuti aduan masyarakat

    Polri institusi paling responsif tindak lanjuti aduan masyarakat

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokman menyebut Kepolisian RI (Polri) menjadi institusi paling responsif yang menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan Komisi III. Diketahui, sebanyak 469 aduan masyarakat yang masuk ke Komisi III DPR selama tahun 2024 ini. (Elshinta.com/Franky Pangkey)

    Komisi III DPR RI: Polri institusi paling responsif tindak lanjuti aduan masyarakat
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 28 Desember 2024 – 14:05 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokman menyebut Kepolisian RI (Polri) menjadi institusi paling responsif yang menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan Komisi III. Diketahui, sebanyak 469 aduan masyarakat yang masuk ke Komisi III DPR selama tahun 2024 ini.

    “Polri adalah mitra Komisi III yang paling responsif menindaklanjuti temuan aduan dari masyarakat yang disampaikan ke Komisi III. Tingkatnya hampir 94 persen, hampir 100 persen. Kenapa? Karena setiap kita tindaklanjuti aduan tersebut, langsung direspons,” kata Habiburokman dalam jumpa persnya di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).   

    Dia memberikan contoh, semisal seperti adanya aduan masyarakat di suatu daerah kepada Komisi III DPR. Pihaknya langsung menindaklanjuti aduan tersebut kepada Korps Bhayangkara.

    “Kapolresnya langsung telepon, langsung memberikan data-data terkait. Langsung saat itu kita komunikasikan, kita kawal terus bagaimana penanganannya,” ujarnya seperti yang dilaporkan kontributor Elshinta, Franky Pangkey.

    Sementara, kata Habiburokman, mitra kerja kedua yang dinilai paling responsif adalah Kejaksaan Republik Indonesia, dengan tingkat responsifnya adalah 89%.

    “Komisi Yudisial 85 persen, PPATK kurang lebih sama, Mahkamah Konstitusi 78 persen, KPK, BNN, dan MA,” tuturnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pengetatan perjalanan dinas luar negeri efsiensi APBN

    Pengetatan perjalanan dinas luar negeri efsiensi APBN

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di sela-sela acara peluncuran Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat di Jakarta, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/Anita Permata Dewi)

    Menko PM: Pengetatan perjalanan dinas luar negeri efsiensi APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 17:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar mengatakan kebijakan pengetatan perjalanan dinas ke luar negeri (PDLN) bagi pejabat pemerintah merupakan upaya efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Ya semua perjalanan dalam negeri, luar negeri, dilakukan pembatasan. Saya kira bagian dari efisiensi APBN,” kata Muhaimin Iskandar atau karib disapa Cak Imin di sela peluncuran “Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat”, di Jakarta, Jumat.

    Pihaknya memastikan Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko PM akan mematuhi arahan Presiden RI Prabowo Subianto tersebut.

    Menurut dia, pengetatan tidak hanya untuk perjalanan dinas ke luar negeri saja, penyelenggaraan acara di dalam negeri juga dikurangi.

    “Pasti, semua kementerian melakukan pembatasan. Semua, pengurangan jumlah acara di dalam dan luar negeri,” kata Muhaimin Iskandar.

    Sebelumnya, Kementerian Sekretaris Negara menerbitkan kebijakan perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) bagi kementerian dan lembaga pemerintah.

    Kebijakan itu tercantum lewat Surat Edaran nomor B-32/M/S/LN.00/12/2024.

    Surat yang bersifat sangat segera itu disampaikan kepada berbagai pihak, mulai dari jajaran Kabinet Merah Putih hingga kepala daerah di seluruh Indonesia.

    Ada lima poin aturan dalam surat edaran tersebut, yakni PDLN dilakukan secara efektif, efisien, dan selektif dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden RI yang hasil konkretnya dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja pemerintah dan pembangunan daerah.

    Kedua, PDLN dilakukan dalam rangka kegiatan yang memiliki urgensi substantif dan sepanjang tidak terdapat tugas prioritas ataupun mendesak di dalam negeri.

    Ketiga, kegiatan PDLN dilaksanakan dalam jumlah peserta yang sangat terbatas dengan sejumlah ketentuan.

    Keempat, PDLN dilakukan setelah mendapat izin dari Presiden RI melalui Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

    Kelima, dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu Kota Bekasi hentikan 18 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024

    Bawaslu Kota Bekasi hentikan 18 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com

    Bawaslu Kota Bekasi hentikan 18 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 27 Desember 2024 – 18:27 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi resmi menghentikan penanganan 18 laporan dugaan pelanggaran Pemilukada 2024.

    Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Muhamad Sodikin mengatakan dari total laporan yang masuk, hanya satu laporan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang diteruskan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat.

    “Dari 18 laporan tersebut, satu terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN, satu terkait sengketa, dan 16 dugaan tindak pidana pemilihan,” kata Sodikin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Jumat (27/12).

    Ia merinci, dari 16 dugaan tindak pidana pemilihan, tiga laporan terkait dugaan kampanye di tempat ibadah dan 13 lainnya terkait dugaan pelanggaran lainnya.

    Semua laporan tersebut telah ditangani oleh Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian Resor Kota Bekasi, dan Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.

    “Kami di Sentra Gakkumdu telah memutus semua laporan dugaan pelanggaran tersebut karena tidak terpenuhi unsur atau buktinya sebagai tindak pidana,” tegasnya.

    Ia menjelaskan 18 laporan yang diterima, masih adanya kekurangan bukti, sehingga seluruh pelaporan dihentikan.

    “Untuk menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan, minimal kita harus mempunyai dua alat bukti, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi yang melihat dan merasakan langsung,’ paparnya.

    “Karena kita belum mendapatkan minimal dua alat bukti tersebut, maka kita tidak dapat melanjutkan ke proses penyidikan,” sambung Sodikin.

    Dengan demikian, semua laporan dinyatakan dihentikan karena tidak cukup bukti.

    “Dinyatakan tidak bersalah semua ya? Ya, dihentikan karena tidak terpenuhi unsur atau buktinya,” pungkas Sodikin. 

    Sumber : Radio Elshinta