Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • 2 Januari 1680: Akhir tragis pemberontakan Trunajaya

    2 Januari 1680: Akhir tragis pemberontakan Trunajaya

    Pertempuran antara tentara VOC dan Trunajaya, digambarkan di sebuah buku cerita Belanda tahun 1890. (Wikipedia)

    2 Januari 1680: Akhir tragis pemberontakan Trunajaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 06:02 WIB

    Elshinta.com – Pada 2 Januari 1680, sebuah babak penting dalam sejarah Nusantara berakhir dengan tragis. Hari itu menandai penangkapan Raden Trunajaya, seorang bangsawan Madura yang memimpin pemberontakan besar melawan Kesultanan Mataram. Perlawanan yang berlangsung selama enam tahun ini mengguncang stabilitas politik Jawa dan membawa dampak besar terhadap kekuasaan lokal serta pengaruh kolonial Belanda (VOC).

    Latar Belakang Pemberontakan
    Pemberontakan Trunajaya dimulai pada tahun 1674, dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan Amangkurat I, raja Mataram yang dianggap otoriter. Kebijakan monopoli dagang dan kerja sama erat dengan VOC menciptakan keresahan di kalangan bangsawan dan rakyat. Trunajaya, dengan ambisi dan karismanya, berhasil menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk pasukan Makassar yang dipimpin Karaeng Galesong.

    Perlawanan ini memuncak pada 1677 ketika pasukan Trunajaya merebut ibu kota Mataram, Plered. Keberhasilan ini memaksa Amangkurat I melarikan diri, memperburuk citra kesultanan di mata rakyat.

    Peran VOC dalam Konflik
    Kondisi kacau di Jawa menarik perhatian VOC, yang melihat peluang untuk memperluas pengaruhnya. VOC memberikan dukungan militer kepada Amangkurat II, putra Amangkurat I, yang berusaha merebut kembali kekuasaan. Dengan bantuan VOC, Mataram melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Trunajaya.

    Penangkapan dan Akhir Pemberontakan
    Pada 2 Januari 1680, Trunajaya akhirnya ditangkap di Kediri setelah mengalami serangkaian kekalahan. Meskipun menyerah, nasibnya tidak berakhir dengan damai. Ia dieksekusi atas perintah Amangkurat II, yang ingin memastikan tidak ada ancaman lagi terhadap kekuasaannya.

    Dampak Pemberontakan
    Kekalahan Trunajaya mengakhiri salah satu pemberontakan terbesar dalam sejarah Mataram. Namun, dampaknya tidak berhenti di situ. Peristiwa ini melemahkan Kesultanan Mataram secara signifikan, membuatnya semakin bergantung pada VOC. Kolonial Belanda pun mulai memainkan peran dominan dalam politik Jawa, membuka jalan bagi penguasaan kolonial yang lebih intensif di masa depan.

    Warisan Sejarah
    Pemberontakan Trunajaya dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan tirani. Meskipun gagal mencapai tujuan utamanya, perjuangan Trunajaya mengajarkan pentingnya keberanian dan solidaritas dalam melawan kekuasaan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.

    Dengan berakhirnya pemberontakan pada 2 Januari 1680, sejarah Nusantara mencatat pelajaran pahit tentang ambisi politik, kekuasaan, dan campur tangan asing yang terus memengaruhi jalannya waktu.

    Sumber : Sumber Lain

  • Waketum PAN nilai belakangan banyak yang sinis terhadap Prabowo

    Waketum PAN nilai belakangan banyak yang sinis terhadap Prabowo

    Tangkapan layar – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/7/2024). ANTARA/Tri Meilani Ameliya

    Waketum PAN nilai belakangan banyak yang sinis terhadap Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 11:29 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menilai dalam beberapa waktu terakhir ada banyak pernyataan sinis dari beberapa pihak yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saleh berpendapat pandangan-pandangan sinis untuk Presiden itu kontraproduktif, dan dia meyakini Presiden tak perlu merespons pernyataan sinis tersebut.

    “Orang-orang sinis seperti itu tidak perlu ditanggapi. Orang sinis selalu pesimis, selalu menyampaikan kritik, tidak konstruktif. Nada bicara selalu merendahkan, kurang empati, dan sering melemparkan humor hitam atau sarkas,” kata Saleh kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

    Saleh, yang saat ini juga menjabat Ketua Komisi VII DPR RI, melanjutkan Presiden sebaiknya tak perlu merisaukan orang-orang yang sinis tersebut. Walaupun demikian, Saleh tak menyebutkan contoh pernyataan sinis yang dia maksud, begitu juga dengan orang-orang yang sinis terhadap Presiden.

    “Melayani orang sinis pasti merugi. Itu menyebabkan rusaknya komunikasi. Bahkan, dalam titik tertentu akan menimbulkan konflik, bisa konflik secara verbal, atau konflik antarkader dan simpatisan,” kata politikus PAN itu.

    Terlepas dari situasi itu, Saleh percaya Presiden bakal senantiasa bijak dan sabar dalam menghadapi para pengkritiknya, termasuk mereka yang sinis terhadap Presiden.

    “Kalau soal sabar, Prabowo telah teruji. Perjalanan politiknya menunjukkan hal itu. Bahkan, dalam Pilpres yang lalu, kunci kemenangan Prabowo adalah sabar,” kata Saleh Partaonan Daulay.

    Pemerintahan pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka efektif bekerja pada 21 Oktober 2024 ketika Kabinet Merah Putih resmi terbentuk. 100 hari masa kerja pemerintahan Prabowo-Gibran bakal jatuh pada 21 Januari 2025. Dalam 100 hari pertamanya, pemerintahan Prabowo-Gibran menjalankan berbagai program prioritasnya, di antaranya makan bergizi gratis yang dijadwalkan bakal diluncurkan pada 6 Januari 2025, dan swasembada pangan di beberapa daerah.

    Sumber : Antara

  • TNI AL masih siagakan pesawatnya sampai H+1 libur Nataru

    TNI AL masih siagakan pesawatnya sampai H+1 libur Nataru

    Dokumentasi – Prajurit TNI Angkatan Laut dari Wing Udara 1 Puspenerbal mengecek kesiapan pesawat di Markas Komando Wing Udara 1 Puspenerbal, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (27/12/2024). ANTARA/HO-Dinas Penerangan Puspenerbal

    TNI AL masih siagakan pesawatnya sampai H+1 libur Nataru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) masih menyiagakan pesawat-pesawatnya sampai Kamis untuk mendukung operasi kontingensi dan SAR selama liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang berakhir pada hari Rabu (1/1). Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Puspenerbal Letkol Laut (KH) Rohman Arief saat dihubungi di Jakarta, Kamis, menjelaskan periode siaga untuk Wing Udara 1 dan Wing Udara 3 sampai 2 Januari 2025.

    Letkol Laut (KH) Rohman Arief menyebut Wing Udara 1, Wing Udara 2, dan Wing Udara 3 siaga sejak periode sebelum Hari Natal.

    “Pesawat-pesawat dari Wing Udara 1 siaga sejak 24–26 Desember 2024, dan 31 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025, kemudian dari Wing Udara 2, siaga Nataru pada tanggal 29–31 Desember, dan dari Wing Udara 3 siaga sejak 23–25 Desember 2024, kemudian 31 Desember 2024 sampai dengan 2 Januari 2025,” kata Kadispen Puspenerbal.

    Wing Udara 1/Gegana Pusaka Samudera Puspenerbal beroperasi di wilayah kerja Komando Armada I TNI AL yang membawahi wilayah Pulau Sumatera, bagian barat Pulau Jawa, dan bagian barat Kalimantan. Wing Udara 1 terdiri atas tiga skuadron, yaitu Skuadron Udara 400/Anti Kapal Selam, Skuadron Udara 600/Angkut Taktis, dan Skuadron Udara 800/Intai Udara Maritim.

    Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal Kolonel Laut (P) Gugus Wahyu dalam siaran resmi Puspenerbal yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis, menyebut Wing Udara 1 masih menyiagakan satu helikopter AS 565 MBe Panther dan pesawat Casa NC 212-200 Aviocar sampai hari ini. Dia menyebut kesiapsiagaan itu bertujuan untuk merespons situasi darurat yang mungkin terjadi sampai hari terakhir periode libur Nataru.

    “Kesiapsiagaan ini merupakan bentuk tanggung jawab TNI AL dalam mendukung stabilitas keamanan dan keselamatan masyarakat, terutama di wilayah strategis seperti Kepulauan Riau tepatnya Kota Tanjungpinang,” kata Danwing Udara 1 Puspenerbal.

    Sementara itu, Wing Udara 2 beroperasi di wilayah kerja Komando Armada II TNI AL yang mencakup bagian tengah dan timur Pulau Jawa, seluruh Pulau Kalimantan, kecuali bagian barat, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, dan Nusa Tenggara. Wing Udara 2 Puspenerbal terdiri atas empat skuadron, yaitu Skuadron Udara 100/Anti Kapal Selam, Skuadron Udara 200/Latih Terbang, Skuadron Udara 600/Angkut Taktis, dan Skuadron Udara 700/Pesawat Udara Tanpa Awak.

    Terakhir, Wing Udara 3 beroperasi di wilayah kerja Komando Armada III yang mencakup Kepulauan Maluku dan Papua.

    Sumber : Antara

  • Panglima TNI bersama Menhan RI merayakan malam pergantian tahun bersama ribuan Prajurit di Papua

    Panglima TNI bersama Menhan RI merayakan malam pergantian tahun bersama ribuan Prajurit di Papua

    berita rilis

    Panglima TNI bersama Menhan RI merayakan malam pergantian tahun bersama ribuan Prajurit di Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 17:15 WIB

    Elshinta.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Bersama Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin merayakan malam pergantian tahun bersama ribuan prajurit TNI yang bertugas di wilayah Papua, bertempat di Markas Yonif 754/Eme Neme Kangasi, Timika, Papua, Selasa. (31/12/2024).

    Kegiatan malam akrab ini menjadi momen kebersamaan bagi para prajurit yang bertugas menjaga kedaulatan NKRI di Papua. Selain menjalankan tugas keamanan, prajurit TNI juga melaksanakan pendekatan sosial budaya dengan masyarakat setempat. 

    Dukungan logistik berupa obat-obatan, vitamin, dan makanan bergizi disalurkan dalam acara ini untuk memastikan kesehatan dan semangat prajurit tetap terjaga di medan berat. Perhatian dari pimpinan TNI dan Menhan RI menjadi dorongan moral yang penting bagi prajurit, khususnya mereka yang bertugas jauh dari keluarga.

    Momen ini semakin istimewa dengan sapaan Presiden RI melalui video call. Presiden menyampaikan apresiasi dan doa terbaik bagi para prajurit yang telah berjuang dengan penuh dedikasi. Malam akrab ini menjadi simbol nyata persatuan bangsa dan dedikasi seluruh komponen dalam menjaga keutuhan NKRI.

    #tniprima
    #tnipatriotnkri
    #nkrihargamati
    #tnikuatrakyatbermartabat 
     

    Sumber : Sumber Lain

  • Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan

    Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan

    Arsip foto – Wakil Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. (HO-Dokumen Pribadi)

    PAN: Keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi setelah memutuskan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) hanya dikenakan pada barang dan jasa mewah.

    Menurut dia, masyarakat Indonesia patut bersyukur atas kebijakan perpajakan yang adil dan prorakyat sehingga semua warga negara memiliki peluang dan akses yang sama untuk maju.

    “Ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Sensitivitas dan keberpihakan Prabowo kepada rakyat kecil tak perlu diragukan lagi. Karena itu, jangan terlena ikut berpolemik di media sosial yang tidak berujung,” kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, Presiden Prabowo juga ternyata telah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp38,6 triliun untuk mengantisipasi dampak kenaikan PPN. Di dalam paket itu, ada bantuan beras untuk 16 juta keluarga, diskon tarif listrik 50 persen, keringanan pembiayaan industri padat karya, bebas PPh bagi pekerja yang bergaji di bawah Rp10 juta, bantuan sosial, dan bantuan subsidi lainnya.

    “Artinya, meski kenaikan PPN 12 persen itu hanya dikenakan pada barang mewah dan orang mampu, namun pemerintah tetap menyiapkan paket stimulus dalam melindungi masyarakat kecil yang mungkin terdampak,” kata Ketua Komisi VII DPR RI itu.

    Menurut dia, kebijakan pemerintah itu adalah keputusan yang diambil secara bijaksana dengan mempertimbangkan stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, yang jauh dari politik pencitraan untuk mencari popularitas dan publisitas.

    “Saya punya harapan besar pada Presiden Prabowo. Jika kebijakan-kebijakan berpihak pada rakyat yang didasari atas keadilan sosial tetap dilanjutkan, Indonesia Emas 2045 diperkirakan akan terwujud,” katanya.

    Sumber : Antara

  • KSAU pastikan seluruh rangkaian Angkasa Yudha 2024 dievaluasi

    KSAU pastikan seluruh rangkaian Angkasa Yudha 2024 dievaluasi

    Helikopter Caracal TNI AU melakukan simulasi evakuasi prajurit yang terluka di medan pertempuran di Air Weapon Range (AWR) Pandanwangi, Lumajang, Selasa (3/12/2024). (ANTARA/Ho-Humas TNI AU)

    KSAU pastikan seluruh rangkaian Angkasa Yudha 2024 dievaluasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 01 Januari 2025 – 06:31 WIB

    Elshinta.com – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan seluruh rangkaian latihan bersama Angkasa Yudha 2024 harus dievaluasi supaya ajang Angkasa Yudha 2025 dapat dilakukan dengan lebih baik.

    “Seluruh catatan hasil evaluasi dijadikan bahan pembelajaran demi meningkatkan kualitas latihan di masa depan,” kata KSAU dalam siaran pers resmi TNI AU kala memimpin rapat internal di Mabes AU, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (31/12)

    Dalam rapat tersebut, KSAU menyoroti beberapa hal yang harus diperbaiki dalam ajang latihan Angkasa Yudha. Beberapa diantaranya adalah pembaruan perangkat lunak, doktrin latihan, serta antisipasi kendala teknis seperti gangguan komunikasi dan cuaca.

    Semua itu, menurut Tonny, harus diperbaiki agar latihan yang digelar tahun depan dapat berjalan dengan maksimal. Terlepas dari beragam catatan tersebut, Tonny melihat gelaran latihan bersama Angkasa Yudha 2024 telah berjalan dengan baik. Angkasa Yudha merupakan latihan bersama yang digelar setiap tahun oleh TNI AU. Dalam latihan tersebut, TNI AU melibatkan seluruh personel, skuadron, alat utama sistem senjata (alutsista) dan armada pesawat.

    Latihan tersebut digelar secara bertahap dari mulai simulasi penyusunan taktik dan pertahanan siber hingga latihan tempur dengan pesawat dan simulasi pengambil alihan bandar udara yang dibajak musuh. Untuk ajang Angkasa Yudha 2024, TNI AU mengambil konsep simulasi memperkuat kawasan udara Ibu Kota Nusantara (IKN).

    Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya penguatan pertahan udara ibu kota baru dari serangan asing.

    Sumber : Antara

  • Ahok tolak wacana Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh DPRD

    Ahok tolak wacana Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh DPRD

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat dijumpai di Pendopo Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    Ahok tolak wacana Gubernur DKI Jakarta dipilih oleh DPRD
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 31 Desember 2024 – 20:40 WIB

    Elshinta.com – Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa dirinya menolak wacana Gubernur DKI Jakarta kembali dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    “Kan dari dulu saya tolak,” kata Ahok saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/12).

    Ahok menilai, jika wacana itu terwujud, maka Indonesia akan kembali ke zaman Orde Baru. Menurut dia, masa Orde Baru sudah pernah dirasakan dan merugikan masyarakat luas.

    Jika kembali ke Orde Baru, maka rakyat tidak lagi memiliki hak suara karena pemilihan gubernur diwakilkan oleh para legislator sehingga kepala daerah bukan dipilih berdasarkan aspirasi rakyat, melainkan kesepakatan antara partai politik.

    “Kita harus mengalami zaman Orde Baru. Hasilnya apa? Rakyat cuma jadi penonton, nggak peduli. Kita cuma ‘deal-deal’-an sesama ketua umum partai. ‘Deal-deal’-an juga bisa pakai duit juga,” katanya.

    Oknum DPRD dibagi, diatur atau diancam untuk pilih orang tertentu yang sudah ditentukan. “Kita pernah ngalamin kok, zaman Orde ba6ru,” kata Ahok.

    Sumber : Antara

  • DKPP masih temukan ketidaknetralan pada perkara yang diperiksa di 2024

    DKPP masih temukan ketidaknetralan pada perkara yang diperiksa di 2024

    Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka evalauasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta, Senin (30/12/2024). (ANTARA/HO-DKPP)

    DKPP masih temukan ketidaknetralan pada perkara yang diperiksa di 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 31 Desember 2024 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan pihaknya masih melihat adanya ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu dalam perkara-perkara yang diperiksa selama tahun 2024.

    Hal ini diungkapkannya dalam kegiatan Rapat Konsolidasi Nasional dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta, Senin.

    “Yang paling memprihatinkan adalah keberpihakan penyelenggara Pemilu ketika berlangsung pemungutan dan penghitungan suara ini menempati angka tertinggi. Jadi pengaduan terbesar adalah keberpihakan, ini catatan,” kata Heddy dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data DKPP per 29 Desember 2024, terdapat 38 aduan yang diterima DKPP terkait keberpihakan penyelenggara Pemilu selama 2024.

    Aduan tentang keberpihakan penyelenggara pemilu ini menempati peringkat teratas dalam kategori aduan nontahapan pemilu maupun pilkada.

    “Artinya netralitas, jujur, adil yang menjadi tagline kita itu masih disoal oleh publik,” ujarnya.

    Selain itu, per 29 Desember 2024, DKPP telah menerima 693 aduan sepanjang tahun ini. Dari seluruh aduan tersebut, 267 aduan berkaitan dengan tahapan Pemilu 2024 berjumlah 142 aduan tentang tahapan Pilkada 2024, dan 284 aduan masuk dalam kategori nontahapan pemilu maupun pilkada.

    Kepada ribuan jajaran KPU dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang hadir, Heddy menyebut pemilu dan pilkada sebagai sebuah ritual pemberian mandat dari rakyat kepada calon-calon pemimpin atau orang yang dianggap dapat mewakili rakyat.

    Selayaknya ritual, pemilu dan pilkada harus dihormati oleh semua pihak. Namun, ironisnya ritual ini disebutnya justru dikhianati oleh penyelenggara pemilu yang tidak netral dan independen.

    “Dosa besar jika ada pengkhianatan terhadap ritual, ini tidak boleh terjadi. Tetapi pergeseran suara ini mewarnai (pelaksanaan pemilu dan pilkada), ini harus kita sadari,” ucap Heddy.

    Kendati demikian, dia juga mengapresiasi kinerja seluruh jajaran KPU di penjuru negeri karena telah berhasil menyelenggarakan pemilu dan pilkada pada tahun ini.

    Menurutnya, tidak ada satu pun negara yang dapat menyelenggarakan dua pemilihan umum pada tahun yang sama.

    “Saya sendiri sangat takjub dengan kerja teman-teman semua, di mana KPU bisa menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada sekaligus. Ini tidak terjadi di mana pun, bahkan di Amerika pun tidak seperti ini. Mungkin kalau Bandung Bondowoso masih hidup juga tidak akan bisa melakukan ini. KPU kita luar biasa,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • PDIP ingatkan MKD dibentuk bukan untuk kekang anggota DPR bicara

    PDIP ingatkan MKD dibentuk bukan untuk kekang anggota DPR bicara

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PDIP ingatkan MKD dibentuk bukan untuk kekang anggota DPR bicara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Desember 2024 – 16:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevry Sitorus mengingatkan bahwa tujuan dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bukanlah untuk mengekang legislator berbicara dalam menyampaikan aspirasi.

    “Seharusnya MKD itu dibuat untuk melindungi kebebasan anggota DPR berbicara, bukan untuk mengekang atau menghukum. Sangat berbahaya bagi DPR jika MKD dipakai sebagai sarana untuk menggunting lidah para anggotanya,” kata Deddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (30/12). 

    Hal itu disampaikan Deddy menanggapi rencana MKD DPR RI memanggil anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka terkait dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataannya di media sosial tentang penolakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dinilai provokatif berdasarkan aduan masuk.

    “Menurut saya apa yang dilakukan MKD akan berdampak terhadap daya kritis anggota DPR dan berpotensi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan kepada lembaga DPR,” katanya.

    Sebab, kata dia, lembaga DPR RI berpotensi sekedar menjadi stempel bagi kekuasaan ketika setiap sikap kritis anggota dewan di-framing sebagai kejahatan lewat “pengaduan masyarakat” ke MKD DPR RI.

    “Sesuatu yang tentu bertentangan dengan alasan DPR membuat lembaga yang namanya MKD,” ucapnya.

    Dia menuturkan bahwa DPR RI adalah lembaga yang menjalankan fungsi check and balances terhadap pengelolaan kekuasaan pemerintahan. Fungsi itu dijalankan dijalankan dan dimanifestasikan oleh para anggotanya.

    Untuk itu, dia menilai yang seharusnya dipermasalahkan adalah apabila anggota DPR RI itu abai, kebal terhadap tugas, serta aspirasi masyarakat karena parlemen berasal dari kata “parle” yang artinya “berbicara”.

    “Yang harusnya diperiksa MKD itu menurut saya adalah anggota DPR yang tidak pernah berbicara, baik di ruang sidang maupun kepada publik melalui media mainstream maupun media sosial,” tuturnya.

    Deddy lantas berkata, “Kalau anggota DPR tidak bersuara, untuk apa rakyat membayar gajinya yang berasal dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) itu?”

    MKD DPR RI dijadwalkan memanggil anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka terkait dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataannya di media sosial yang dinilai memprovokasi publik untuk menolak kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

    Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dek Gam mengonfirmasi bahwa sidang MKD DPR RI dengan agenda tersebut sedianya digelar hari ini, Senin, namun batal dan akan dijadwalkan ulang usai masa reses DPR RI berakhir pada 20 Januari 2025.

    Sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka menyampaikan interupsi saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (5/12), untuk meminta pembatalan wacana kenaikan PPN menjadi 12 persen pada tahun 2025.

    “Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini, mendukung Presiden RI Prabowo, pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen sesuai dengan amanat Pasal 7 ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021,” kata dia.

    Video interupsinya saat rapat yang menolak kebijakan kenaikan PPN 12 persen itu juga diunggah di akun media sosial Instagram pribadinya @riekediahp dengan tagar #ViralForJustice dan #TolakKenaikanPPN22% pada Kamis (5/12). Meski demikian, MKD DPR RI tidak melampirkan keterangan konten terkait penolakan PPN 12 persen mana yang dilaporkan oleh pengadu.

    Sumber : Antara

  • Bawaslu Kabupaten Malang luncurkan buku SDM adhoc 2024

    Bawaslu Kabupaten Malang luncurkan buku SDM adhoc 2024

    Sumber foto: A Haris Sugihato/elshinta.com.

    Bawaslu Kabupaten Malang luncurkan buku SDM adhoc 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 30 Desember 2024 – 17:14 WIB

    Elshinta.com – Di akhir tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang meluncurkan buku berjudul `Semesta Pengawasan Bawaslu  Gotong Royong Pengawasan Pemilu Kabupaten Malang`. 

    Buku yang dilaunching dan dihadiri 33 panitia pengawas kecamatan (PPK) dan media se Kabupaten Malang ini digelar di Hotel Green Miami Kepanjen Kabupaten Malang.

    Koordinator Divisi Sumber Daya Alam Manusia dan Organisasi (SDMO), Kurniansjah Hari Cahyono menyatakan buku ini sangat penting karena mengambarkan rangkaian pengawasan bawaslu dalam menjaga pemilu.

    “Selama ini masyarakat hanya tahu tugas bawaslu hanya bagian mencopot Alat Peraga Kampanye ( APK) padahal ada tantangan di dalamnya yang tidak diketahui masyarakat,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, A Haris Sugiharto, Senin (30/12).

    Selain itu dalam buku yang terbagi dalam 3 bab ini juga merupakan apresiasi terhadap kinerja teman-teman dari pengawas ad hoc, khususnya di tingkat bawah yang menjadi ujung tombak dari pengawasan yang sering terlupakan oleh masyarakat dan bahkan tingkat kesejahteraannya sendiri juga kurang begitu diperhatikan atau mungkin terkait dengan adanya regulasi.

    “Dengan tugas mereka yang berat yang istilahnya mereka kaki-kaki tapi menopang tubuh, meski buku belum sepenuhnya diterbitkan sebab ISBN (International Standard Book Number) untuk pengajuannya belum keluar,” terangnya.

    Banyak kisah, testimoni serta pengalaman menarik dari penwas dan panwas di tiap TPS dalam lakukan tugas pengawasan selama Pilkada 2024.

    “Dan dalam buku yang tengah dalam proses di ISBN (International Standrat Book Number) juga ada tulisan media yang selama ini menjadi patner Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi dan diharapkan buku tersebut akan jadi landasan dalam pengawasan pemilu 2029 mendatang,” tandasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta