Category: elshinta.com Politik

  • MPR ingatkan pemerintah pastikan santri dapat makan bergizi gratis

    MPR ingatkan pemerintah pastikan santri dapat makan bergizi gratis

    Dokumentasi – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (ANTARA/HO-MPR)

    MPR ingatkan pemerintah pastikan santri dapat makan bergizi gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 06 Januari 2025 – 09:02 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah untuk memastikan santri dan siswa di sekolah keagamaan dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis.

    Hidayat menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons mulai dijalankannya program Makan Bergizi Gratis oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto per Senin ini.

    “Sejak peluncuran tahap awal ini saya harapkan agar siswa di madrasah/sekolah keagamaan, dan santri di pondok pesantren sudah dimasukkan dalam program bagus tersebut, sehingga Makan Bergizi Gratis menjadi program yang berkeadilan, baik bagi siswa di sekolah umum maupun sekolah keagamaan,” kata Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, kepastian santri dan siswa sekolah keagamaan dapat menikmati program Makan Bergizi Gratis diperlukan karena informasi pelaksanaannya dinilai masih minim sebelum program diluncurkan pada Senin ini.

    “Misalnya, dalam kunjungan kerja reses DPR RI ke salah satu pesantren besar di Jakarta Selatan, kepala atau kiai pesantren mengatakan belum mendapatkan akses untuk program ini. Kalau ini untuk pesantren di Jakarta, mungkin banyak pesantren di luar Jakarta, di luar Jawa, akan mengalami hal yang sama,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia menyadari bahwa program Makan Bergizi Gratis masih diimplementasikan secara bertahap hingga 2029, dan pada 2025 baru menjangkau 19 juta jiwa.

    Sementara itu, dia juga mengingatkan pemerintah agar memastikan program Makan Bergizi Gratis dapat terlaksana dengan baik, dan tidak ada kasus penipuan yang menyangkut program tersebut.

    “Pemerintah perlu memastikan program ini terlaksana dengan amanah, transparan, dan turut melibatkan mulai dari pengurus sekolah, pedagang kantin, UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), hingga warga di sekitar satuan pendidikan, agar efek pengganda ekonominya benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat, dan agar program strategis itu benar-benar terlaksana dengan amanah serta membawa hasil maksimal guna menyongsong Indonesia Emas 2045,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Langkah diam-diam yang menyelamatkan republik

    Langkah diam-diam yang menyelamatkan republik

    Pada 4 Januari 1946, Indonesia mencatat salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di tengah ancaman pasukan Belanda yang berupaya merebut kendali atas Republik Indonesia melalui Agresi Militer, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Langkah ini dilakukan secara diam-diam untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dan melindungi para pemimpin bangsa. (https://tinyurl.com/3znatfbj)

    4 Januari 1946: Langkah diam-diam yang menyelamatkan republik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada 4 Januari 1946, Indonesia mencatat salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Di tengah ancaman pasukan Belanda yang berupaya merebut kendali atas Republik Indonesia melalui Agresi Militer, pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta. Langkah ini dilakukan secara diam-diam untuk menjaga kelangsungan pemerintahan dan melindungi para pemimpin bangsa.

    Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, situasi keamanan di Jakarta semakin memburuk. Belanda, dengan dukungan pasukan Sekutu, terus berusaha merebut kembali wilayah Indonesia. Jakarta sebagai pusat pemerintahan menjadi sasaran strategis yang rawan serangan. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan para pemimpin lain menyadari bahwa kelangsungan pemerintahan di Jakarta tidak lagi aman.

    Yogyakarta dipilih sebagai ibu kota baru karena alasan strategis. Selain memiliki kedekatan dengan Keraton Yogyakarta yang mendukung perjuangan kemerdekaan, lokasi ini dinilai lebih aman dan terisolasi dari pengaruh langsung pasukan Belanda. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, pemimpin Keraton Yogyakarta, memberikan dukungan penuh dengan menyediakan fasilitas dan tempat bagi pemerintahan Republik.

    Pemindahan ibu kota dilakukan dengan sangat hati-hati dan rahasia. Pada malam hari tanggal 3 Januari 1946, rombongan pemerintah, termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, meninggalkan Jakarta dengan kereta api. Mereka didampingi oleh para menteri dan staf pemerintahan. Perjalanan ini dilakukan tanpa pengumuman resmi untuk menghindari perhatian pihak musuh. Setibanya di Yogyakarta pada 4 Januari 1946, pemerintah segera mengatur pusat administrasi dan melanjutkan roda pemerintahan dari sana. Dengan dukungan masyarakat Yogyakarta dan Keraton, aktivitas pemerintahan berjalan lancar meskipun dalam suasana darurat.

    Pemindahan ibu kota ke Yogyakarta menunjukkan keluwesan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat demi mempertahankan eksistensi negara. Langkah ini berhasil menghindarkan para pemimpin bangsa dari kemungkinan ditangkap atau dibunuh oleh pasukan Belanda. Selama di Yogyakarta, pemerintah terus memperjuangkan kedaulatan Indonesia melalui jalur diplomasi dan perlawanan bersenjata. Periode ini menjadi saksi berbagai peristiwa penting, seperti Konferensi Linggarjati, Agresi Militer Belanda I, dan perjuangan diplomasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Pemindahan ibu kota ke Yogyakarta menjadi simbol keteguhan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Hingga kini, peristiwa ini dikenang sebagai salah satu langkah strategis yang menyelamatkan Republik dari ancaman penjajahan ulang. Dukungan penuh rakyat Yogyakarta, khususnya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, mencerminkan semangat persatuan dan solidaritas bangsa dalam menghadapi tantangan. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan keberanian adalah kunci utama dalam mempertahankan kedaulatan negara.

    Baca juga Pemindahan Ibukota RI ke Yogyakarta

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menteri-menteri dijadwalkan tinjau makan bergizi gratis 6 Januari

    Menteri-menteri dijadwalkan tinjau makan bergizi gratis 6 Januari

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memberikan pernyataan pers dalam rekaman video yang disiarkan Kantor Komunikasi Kepresidenan di Jakarta, Minggu (5/1/2025) terkait pelaksanaan Makan Bergizi Gratis yang diluncurkan Senin (6/1/2025). ANTARA/HO-Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Menteri-menteri dijadwalkan tinjau makan bergizi gratis 6 Januari
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 21:19 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dijadwalkan meninjau langsung dapur-dapur umum dan sekolah-sekolah saat hari pertama program Makan Bergizi Gratis (MBG) serentak digelar di berbagai daerah Indonesia pada Senin (6/1).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataan resminya yang disiarkan di Jakarta, Minggu, menyebut menteri-menteri itu bakal meninjau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekitar kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), kemudian di Karawang, dan Bandung.

    “Untuk mendukung kerja keras dari BGN (Badan Gizi Nasional) yang sudah mempersiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, besok hari (6/1) sebagai penanda awal dari dijalankannya program makan bergizi gratis, beberapa anggota Kabinet juga akan hadir di beberapa titik,” kata Hasan Nasbi.

    Dari berbagai informasi yang dihimpun ANTARA, Minggu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dijadwalkan meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di SDN Cilangkap 5 Depok, Kota Depok, Jawa Barat; dan di SDN Cilangkap 3 Depok, Kota Depok, Jawa Barat.

    Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dijadwalkan mengecek langsung dapur umum untuk makan bergizi gratis di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus pelaksanaan MBG di SD 05 Halim, Halim Perdanakusuma.

    Kepala PCO Hasan Nasbi pada Senin pukul 07.30 WIB dijadwalkan meninjau dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat di Lapangan Denpal III/Bogor.

    Pelaksanaan makan bergizi gratis, Senin, juga dikawal langsung jajaran wakil menteri, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto pada Senin pukul 09.00 WIB dijadwalkan berkunjung ke SPPG Bina Insani dan Sekolah Bosowa Bina Insani di Kota Bogor.

    Di SPPG Palmerah, Jakarta, Senin pukul 10.30 WIB, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo juga turun langsung meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis, sementara itu Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka dan Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat dijadwalkan mengecek pelaksanaan MBG di SPPG Bojong Koneng di Karawang.

    Sumber : Antara

  • Straits Times prediksi Prabowo jadi pemimpin dunia berpengaruh

    Straits Times prediksi Prabowo jadi pemimpin dunia berpengaruh

    Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta

    Straits Times prediksi Prabowo jadi pemimpin dunia berpengaruh
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 16:03 WIB

    Elshinta.com – Harian terbesar di Singapura The Straits Times, memprediksi Presiden RI Prabowo Subianto bersama sembilan presiden dan perdana menteri dari berbagai negara diprediksi menjadi pemimpin dunia berpengaruh, baik di tingkat kawasan maupun global.

    Dalam artikel berjudul “Meet the 10 world leaders to watch in 2025” yang disiarkan The Straits Times, Sabtu (4/1), Prabowo masuk daftar 10 pemimpin asing yang menjadi sorotan bersama Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump, Perdana Menteri (PM) China Xi Jinping, PM Jepang Shigeru Ishiba, PM India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, PM Australia Anthony Albanese, PM Malaysia Anwar Ibrahim, Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, dan PM Israel Benjamin Netanyahu.

    Tim Media Presiden Prabowo di Jakarta, Minggu, dalam siaran resminya menjelaskan ada beberapa aspek yang menjadi sorotan The Straits Times sehingga Prabowo masuk daftar pemimpin dunia yang diprediksi mempengaruhi dinamika di kawasan dan global.

    The Straits Times, dalam artikelnya itu, menilai Prabowo — meskipun baru dua bulan lebih menjabat sebagai Presiden — berpeluang untuk menjadi sosok yang dominan dalam kepemimpinan di kawasan.

    The Straits Times menyebut beberapa langkah tegas pemerintahan Prabowo dalam beberapa forum-forum multilateral, misalnya saja keinginan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS.

    Harian Singapura itu juga menyoroti kembali tur luar negeri Prabowo dalam masa 100 hari kerjanya sebagai Presiden, yaitu ke China dan Amerika Serikat dalam pekan yang sama, kemudian menghadiri APEC di Peru, dan KTT G20 di Brazil.

    The Straits Times kemudian meyakini Presiden Prabowo bakal mendukung kepemimpinan Malaysia dan PM Anwar di ASEAN pada 2025, terutama untuk menerapkan beberapa program kerja sama ekonomi prioritas, yang mencakup investasi lintas batas, konektivitas rantai pasok, pembangunan berkelanjutan, dan pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi.

    Dalam catatan yang sama, The Straits Times lanjut menilai Presiden Prabowo tak ragu untuk menempuh pendekatan luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, termasuk di antaranya memperkuat hubungan dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Rusia dan China.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin

    Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Dukungan eksponen fusi PPP untuk calon Ketum, ada Dudung dan Taj Yasin
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 19:57 WIB

    Elshinta.com – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung sejumlah nama yang diusulkan sebagai kandidat calon ketua umum partai berlambang Kabah. Eksponen fusi PPP terdiri dari partai politik yang digabungkan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pada 1973. Partai-partai tersebut adalah Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Sarekat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

    “Kami mengharapkan calon-calon ketua umum PPP Baik dari internal maupun dari eksternal memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas, tentunya juga visioner,” kata Ketua Umum Parmusi, Husnan B. Fanani dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Minggu (5/1/2025).

    Husnan menambahkan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP memungkinkan kehadiran calon ketua umum dari luar partai.

    Oleh karena itu, pihaknya mendukung calon dari internal dan eksternal. Dari internal PPP, nama-nama yang disebut masuk bursa calon ketua umum antara lain Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Taj Yasin Maimoen, dan anggota DPR RI periode 1999-2009 Haji Habil Marati. Keduanya dianggap mewakili NU.

    Husnan juga mengklaim masuk dalam bursa sebagai calon dari Parmusi. Ia menyebut nama Hasrul Azwar, yang saat ini menjabat Duta Besar Indonesia untuk Maroko. Selain itu, ada Ahmad Faryal dari Sarekat Islam dan Ahmad Sanusi dari Perti, keduanya mantan anggota DPR RI.

    Sementara itu, nama-nama dari eksternal PPP yang muncul adalah eks Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelfa.

    Selain itu, ada eks Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrachman, Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Partai Masyumi, Ahmad Yani, dan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi.

    “Eksponen Fusi PPPP 1973 Mendukung pencalonan calon-calon Ketua Umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal maupun external partai,” ujar Husnan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Girik tidak berlaku setelah semua tanah di suatu kawasan bersertifikat

    Girik tidak berlaku setelah semua tanah di suatu kawasan bersertifikat

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. (ANTARA/HO – Kementerian ATR/BPN)

    Girik tidak berlaku setelah semua tanah di suatu kawasan bersertifikat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan girik secara otomatis tidak berlaku setelah seluruh tanah di suatu kawasan telah terpetakan dan diterbitkan sertifikatnya.

    “Ketika suatu kawasan sudah dinyatakan lengkap, sudah terpetakan siapa pemiliknya, dan sudah ada sertifikatnya, girik otomatis tidak berlaku lagi. Kecuali, jika ada cacat administrasi yang terbukti dalam waktu kurang dari lima tahun, maka girik masih dapat digunakan sebagai bukti,” ujar Nusron di Jakarta, Jumat.

    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan bahwa girik atau bukti kepemilikan tanah lama tidak lagi berlaku setelah kawasan dinyatakan lengkap terdaftar. Penegasan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, yang mengatur bahwa sertipikat tanah yang telah terbit lebih dari lima tahun tidak dapat dicabut atau diganti kecuali melalui perintah pengadilan.

    Lebih lanjut Nusron menegaskan bahwa jika usia sertifikat telah lebih dari lima tahun, maka persoalan hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan.

    “Sertifikat tanah adalah produk hukum. Sesuai PP Nomor 18 Tahun 2021, produk hukum hanya dapat digantikan dengan produk hukum lain atas perintah pengadilan,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi menjelaskan bahwa girik awalnya merupakan bukti kepemilikan tanah lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

    Dalam UU tersebut, pemilik tanah diberikan waktu untuk mendaftarkan tanah mereka. Namun, dengan berjalannya waktu dan beberapa peraturan tambahan, hak atas tanah yang bersumber dari girik seharusnya sudah tidak berlaku.

    “Selama ini, banyak sengketa dan konflik tanah yang berawal dari girik. Bahkan, girik seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan oleh mafia tanah melalui dokumen palsu. Maka dari itu, penghapusan girik ini bertujuan untuk mencegah konflik di masa depan,” ujar Asnaedi.

    Oleh sebab itu, dengan keberhasilan program Kabupaten/Kota Lengkap, girik kini tidak lagi relevan. “Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, begitu seluruh tanah di suatu kawasan sudah lengkap dan terdaftar, girik dengan sendirinya tidak berlaku lagi,” kata Asnaedi.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo terima KSAD Maruli bahas program tuntas TNI AD

    Presiden Prabowo terima KSAD Maruli bahas program tuntas TNI AD

    Presiden RI Prabowo Subianto menerima Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/1/2025). ANTARA/Instagram/sekretariat.kabinet

    Presiden Prabowo terima KSAD Maruli bahas program tuntas TNI AD
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 14:28 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menerima Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, di Istana Kepresidenan Jakarta guna membahas sejumlah program yang telah dituntaskan oleh TNI AD.

    Hal itu berdasarkan foto dan keterangan Sekretariat Kabinet melalui instagram @sekretariat.kabinet. yang diunggah pada Jumat.

    “Didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai terselesaikannya sejumlah program TNI AD,” demikian keterangan tertulis yang menyertai foto tersebut.

    Sejumlah program TNI AD yang telah diselesaikan, yakni program 3.355 titik air dan pipanisasi untuk mengairi lahan pertanian tadah hujan seluas 48.043 hektare.

    Program lainnya yaitu perbaikan rumah dinas prajurit sejumlah 2.596 unit dan pengadaan kendaraan dinas baru sejumlah 304 unit, serta perbaikan 221 kantor Koramil.

    Program yang juga mampu diselesaikan TNI AD, yakni pembangunan puluhan unit sarana, seperti kolam renang, prasarana latihan, dan sarana lainnya.

    “Sejumlah program tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI AD,” demikian tertulis dalam keterangan foto.

    Adapun dalam unggahan foto tersebut, Presiden Prabowo tampak berjabat tangan dengan KASAD Jenderal Maruli Simanjuntak.

    Pada foto kedua dan seterusnya, Presiden Prabowo yang mengenakan kemeja cokelat muda terlihat memimpin rapat bersama KASAD didampingi Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Sumber : Antara

  • Penghapusan `presidential threshold` sesuai amanat reformasi

    Penghapusan `presidential threshold` sesuai amanat reformasi

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno ANTARA/Melalusa Susthira K/am.

    MPR: Penghapusan `presidential threshold` sesuai amanat reformasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 14:34 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyambut positif Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold karena merupakan amanat reformasi yang selama ini konsisten diperjuangkan dalam berbagai agenda dan kebijakan politik.

    “Dalam UUD NRI 1945 sangat jelas bahwa calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik dan atau gabungan partai politik. Apa yang diputuskan MK sesungguhnya menegaskan apa yang termaktub dalam UUD NRI 1945,” kata Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/1).

    Dia menjelaskan sejak awal pihaknya memperjuangkan agar ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya dengan memberikan kesempatan pada putra-putri terbaik bangsa sebagai capres dan cawapres.

    “Sudah seharusnya pemilihan presiden menjadi ruang adu ide dan gagasan putra-putri terbaik bangsa yang diajukan melalui partai politik dan tidak dihalangi oleh ambang batas,” ujarnya.

    Selain itu, Eddy mengatakan dengan semakin terbukanya kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk maju dalam pilpres maka rakyat memiliki kesempatan untuk memilih yang terbaik diantara kandidat-kandidat terbaik.

    “Rakyat sebagai pemilih akan lebih selektif dalam memilih kandidat berbasis pada ide, gagasan dan visi misi yang disampaikan. Keputusan MK ini memberikan kedaulatan yang lebih luas untuk rakyat sebagai pemilih dalam memutuskan yang terbaik,” pungkas dia.

    Sebelumnya, MK memutuskan penghapusan ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Sumber : Antara

  • Indonesia sebagai model penanganan teroris di dunia

    Indonesia sebagai model penanganan teroris di dunia

    Empat napi terorisme ucap ikrar NKRI di Lapas Rajabasa (ANTARA/HO-Lapas Rajabasa)

    Indonesia sebagai model penanganan teroris di dunia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Tahun 2024 baru saja dilewati, sehingga sudah semestinya awal tahun 2025 dijalani penuh dengan rasa syukur dan optimistis. Catatan ini mengungkap pentingnya rasa syukur Bangsa Indonesia atas keberhasilan pemerintah dalam menangani gerakan terorisme.

    Pada Desember 2024, gerakan Jamaah Islamiyah (JI) resmi mendeklarasikan kesetiaan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah sebelumnya, pada Juni 2024, secara resmi membubarkan organisasinya. Pembubaran organisasi ini, yang diikuti dengan sumpah setia kepada negara, menjadi tonggak sejarah penting dalam penanganan gerakan terorisme di dunia.

    Hal ini belum pernah terjadi di belahan dunia manapun. Deklarasi JI ini menguatkan keberhasilan pemerintah dalam meredam organisasi yang cenderung intoleran, seperti HTI dan FPI, yang juga telah dibubarkan sebelumnya. Fakta-fakta ini menjadi modal yang baik bagi Indonesia untuk menjadi model bagi bangsa lain dalam menangani gerakan terorisme yang berkedok agama.

    Terorisme berbaju agama ternyata tidak selalu harus ditangani dengan kekerasan, tetapi juga dapat diselesaikan melalui pendekatan cinta kasih. Hal ini karena pada dasarnya, para pelaku terorisme adalah korban dari pemahaman keagamaan yang keliru. Semua mafhum bahwa banyak teroris dikenal di lingkungannya sebagai orang baik dan pintar. Bahkan, seringkali mereka hapal kitab suci, lebih baik daripada kebanyakan orang. Beberapa di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

    Ken Setiawan, pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, pernah mengatakan bahwa remaja dan pemuda yang pintar serta baik sering terjebak dalam ajaran Islam yang palsu karena bertemu dengan guru yang salah. Menurutnya, berguru pada orang yang salah jauh lebih berbahaya daripada berteman dengan orang yang salah. Guru yang salah dapat mencuci otak muridnya dan memerintahkan mereka untuk melakukan tindakan kriminal, kekerasan, bahkan pembunuhan.

    Dalam beberapa kasus, mereka yang telah dicuci otaknya, bahkan dapat menipu dan melawan orang tua mereka sendiri. Namun, di sisi lain, guru juga dapat menjadi pintu keluar dari ajaran Islam yang palsu menuju ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting sebagai duta Islam yang rahmatan lil alamin.

    Dalam sebuah diskusi, Ken Setiawan, yang pernah menjadi salah satu perekrut teroris terbaik, mengatakan bahwa indikator ajaran Islam yang sejati dan yang palsu sangat sederhana. Jika ajaran tersebut membuat pemeluknya menjadi lebih berakhlak mulia, maka ajaran itu sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT.

    Sebaliknya, jika ajaran itu membuat pemeluknya melawan orang tua, melakukan tindakan kriminal, atau bertindak dengan kekerasan, maka ajaran tersebut keliru.

    Guru-guru terbaik

    Peran guru atau mentor sebagai pintu masuk dan keluar dari gerakan terorisme disadari betul oleh pemerintah, khususnya Detasemen Khusus (Densus) 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Oleh karena itu, upaya menangani terorisme dilakukan dengan merekrut guru-guru terbaik yang mampu membawa pelaku terorisme kembali ke jalan yang benar.

    Dalam konteks pendidikan formal, guru-guru agama di sekolah negeri dan madrasah menjadi ujung tombak. Namun, dalam konteks mengembalikan pelaku terorisme ke jalan yang benar, guru terbaik adalah para mantan teroris yang telah sadar. Pemerintah melibatkan mereka untuk menyadarkan para pelaku terorisme yang masih aktif.

    Ken Setiawan sendiri mengakui bahwa dirinya sadar setelah bertemu dengan mantan teroris senior yang pernah berjuang di Afghanistan. Mantan teroris tersebut justru menyarankan Ken untuk memikirkan keluarganya. Banyak pelaku teror yang terlalu sibuk memikirkan negara, tetapi justru mengabaikan hubungan dengan keluarga terdekat, orang tua, mertua, istri, dan anak.

    Mentor tersebut menekankan bahwa untuk menyejahterakan bangsa, seseorang harus terlebih dahulu menyejahterakan keluarganya. Dengan demikian, keberhasilan pemerintah melibatkan para mantan teroris yang telah sadar layak diapresiasi. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang mampu mendorong organisasi teroris untuk membubarkan diri dan mendeklarasikan kesetiaan kepada bangsa dan negara.

    Keberhasilan ini dapat dipromosikan oleh Kementerian Luar Negeri agar negara lain yang menghadapi persoalan serupa dapat belajar dari Indonesia. Menurut Direktur Deradikalisasi BNPT Brigadir Jenderal (Pol) Achmad Nurwakhid keterlibatan mantan teroris ini memiliki akar sejarah yang kuat.

    Dalam sejarah kenabian, banyak musuh Nabi Muhammad, seperti Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid, yang akhirnya menjadi sahabat terbaik Nabi. Umar, bahkan menjadi khalifah, sementara Khalid menjadi panglima kaum Muslimin. Keberhasilan Indonesia ini dalam penanganan terorisme disebut lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan.

    Pemerintah menyadari bahwa terorisme tidak hanya lahir dari ideologi radikal semata, tetapi juga dari berbagai faktor sosial dan ekonomi. Kemiskinan, keterasingan, dan kurangnya pendidikan menjadi beberapa faktor yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk merekrut anggota baru, meskipun pada beberapa kasus banyak juga pelaku teror berasal dari keluarga kaya dan berpendidikan tinggi.

    Oleh karena itu, pendekatan deradikalisasi tidak hanya menyasar ideologi, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup para mantan teroris.

    Saat ini, salah satu contoh nyata program pemerintah adalah pelatihan kerja dan pemberdayaan ekonomi bagi mantan teroris dan keluarganya. Program ini membantu mantan teroris mandiri secara ekonomi, sekaligus membangun rasa percaya diri untuk kembali berkontribusi kepada masyarakat.

    Selain itu, komunitas-komunitas lokal dilibatkan untuk menerima kembali para mantan pelaku terorisme sebagai bagian dari masyarakat. Peran media juga penting dalam proses deradikalisasi. Media memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. Oleh karena itu, narasi yang dibangun harus mendukung upaya pemerintah dalam mengembalikan para mantan teroris ke jalan yang benar.

    Media dapat memberi ruang bagi para mantan teroris yang telah bangkit dan berhasil kembali hidup di masyarakat yang kontributif. Media harus mengedepankan pemberitaan yang humanis, tidak stigmatis, dan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendekatan inklusif dalam menangani terorisme.

    Keberhasilan Indonesia dalam menangani terorisme berbasis agama merupakan bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia tidak anti agama. Pendekatan yang mengutamakan dialog, kasih sayang, dan pemberdayaan manusia dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan penggunaan kekuatan semata. Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi dunia untuk menciptakan perdamaian yang lebih luas.

    Sumber : Antara

  • Revisi UU merujuk putusan MK soal `presidential threshold`

    Revisi UU merujuk putusan MK soal `presidential threshold`

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam acara Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Hotel Mercure Jakarta Kota, Jakarta, Jumat (27/12/2024). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Wamendagri: Revisi UU merujuk putusan MK soal `presidential threshold`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 21:13 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada dalam undang-undang sapu jagat atau omnibus law politik akan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas persentase minimal pencalonan presiden atau presidential threshold.

    “Proses revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada pun pembahasannya harus merujuk kepada semangat putusan MK ini. Misalnya, termasuk dengan syarat threshold (ambang batas, red) pencalonan bagi kepala daerah, pemilihan langsung atau melalui DPRD,” kata Wamendagri saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis (2/1).

    Selain itu, Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

    “Iya kan memang kami akan segera mulai pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada,” ujarnya.

    Sebelumnya, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    “Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

    Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengatakan bahwa merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Perkara tersebut dimohonkan oleh empat orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, yakni Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna.

    Kemudian, terdapat dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh.

    Sumber : Antara