Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Menpan RB sebut ASN belum dipindah ke IKN dalam waktu dekat

    Menpan RB sebut ASN belum dipindah ke IKN dalam waktu dekat

    Menpan RB Rini Widyantini menyapa wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/1/2025), sebelum menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. ANTARA FOTO/Galih Pradipta.

    Menpan RB sebut ASN belum dipindah ke IKN dalam waktu dekat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 08 Januari 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menyebut dalam jangka pendek atau dalam waktu dekat belum ada aparatur sipil negara (ASN) yang dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia menjelaskan kementeriannya masih mendata kembali ASN-ASN di seluruh kementerian/lembaga, mengingat ada penambahan beberapa kementerian dan lembaga, serta perubahan nomenklatur kementerian yang berpengaruh kepada penempatan ASN-nya.

    “Jangka pendeknya tentunya kami untuk IKN memang belum menyentuh terlebih dahulu sekarang untuk perpindahan orangnya. Tadi saya bilang, orangnya memang mau dipindah yang mana? Saya nggak punya data lagi, sekarang datanya sudah beda,” kata Menpan RB saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto.

    Dia melanjutkan pemindahan ASN ke IKN juga sulit berjalan dalam waktu dekat, karena harus ada penambahan jumlah bangunan yang diperuntukkan bagi kementerian/lembaga beserta pegawainya.

    “Kalau kemarin, tower-tower-nya sudah didesain 34 kementerian. Kemudian, orang-orangnya juga yang mau berpindah kita sudah punya datanya. Tetapi, ternyata dengan adanya pemecahan kementerian jadi kami juga harus menanyakan kembali orang-orangnya ke mana,” ujar Rini.

    Dia mencontohkan misalnya saja ada sejumlah orang yang dulunya berdinas di Kementerian Hukum dan HAM saat ini menempati tugas baru, baik itu di Kementerian Hukum maupun Kementerian HAM. Rini menjelaskan harus mendata dan menanyakan kembali ke masing-masing kementerian/lembaga, apakah orang-orang yang semula diproyeksikan pindah ke IKN tetap akan dipindahkan atau ada orang-orang lain yang dipersiapkan.

    “Mereka (kementerian/lembaga) harus menata kembali, bahwa si A, si B masuk ke kementerian ini, si C, si D masuk kementerian itu. Harus didata dulu supaya nanti perpindahannya bisa lebih sempurna,” sambungnya.

    Tidak hanya itu, kuota ASN yang bakal dipindahkan dari Jakarta ke IKN juga kemungkinan berubah. Rini menyebut jumlah kementerian yang bertambah dapat menyebabkan kuota masing-masing kementerian pun berkurang.

    “Misalnya, Kemenpan harus memindahkan sekitar — kami kan kementerian kecil — harus memindahkan sekitar 60 orang. Mungkin dengan jumlah kementerian sebanyak ini, mungkin menpan harus mengurangi. Misalnya seperti itu,” kata dia.

    Menpan RB melanjutkan pada prinsipnya kementeriannya masih menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto berikut peraturan presiden (perpres) yang mengatur teknis perpindahan ASN dari Jakarta ke IKN.

    “Perpres-nya belum ditandatangani oleh Presiden. Perpres pemindahannya. Jadi, kami juga menunggu arahan,” kata Rini.

    Sumber : Antara

  • Perjuangan Manasse Malo, dari Sumba untuk Indonesia

    Perjuangan Manasse Malo, dari Sumba untuk Indonesia

    Manasse Malo, seorang sosiolog dan politikus Indonesia. https://tinyurl.com/2bm7eyhe

    6 Januari 2007: Perjuangan Manasse Malo, dari Sumba untuk Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 06 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Manasse Malo (2 Mei 1941 – 6 Januari 2007) adalah seorang sosiolog dan politikus Indonesia yang dikenal atas perjuangannya dalam mewujudkan keadilan sosial dan memberdayakan masyarakat adat. Lahir di Waingapu, Sumba Timur, ia tumbuh di lingkungan yang kaya dengan tradisi dan budaya lokal. Lingkungan tersebut membentuk pemahaman awalnya tentang dinamika sosial yang kemudian menjadi dasar dari kontribusinya di dunia akademik dan politik.  

    Sebagai seorang sosiolog, Manasse memadukan pemikiran akademis dengan realitas sosial yang ia temui di masyarakat. Tulisan-tulisannya banyak menyoroti isu kesetaraan, pembangunan yang inklusif, dan pentingnya pengakuan terhadap budaya lokal dalam kebijakan nasional. Ia menekankan perlunya pemerataan pembangunan, terutama di kawasan timur Indonesia yang sering kali tertinggal dibanding wilayah barat.  

    Di dunia politik, Manasse Malo berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dan kelompok marginal. Ia percaya bahwa kebijakan yang baik harus berlandaskan pemahaman mendalam tentang kondisi masyarakat. Ia juga mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya inklusif tetapi juga relevan dengan kebutuhan lokal.  

    Selama kariernya, Manasse kerap menjadi penghubung antara dunia akademik dan politik. Ia mengintegrasikan hasil penelitian sosial ke dalam kebijakan yang ia usulkan, sebuah pendekatan yang membuatnya dihormati sebagai pemikir dan pelaku perubahan. Perjuangannya dalam menghadapi ketimpangan pembangunan, terutama di daerah terpencil seperti Sumba, menjadi bukti nyata dedikasinya.  

    Manasse Malo wafat pada 6 Januari 2007 di Waikabubak, Sumba Barat. Meskipun telah tiada, warisannya tetap hidup melalui karya-karya dan pemikirannya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama generasi muda dari wilayah terpencil, untuk berani bermimpi besar dan membawa perubahan bagi bangsa.  

    Kehidupan dan perjuangan Manasse Malo adalah bukti bahwa dedikasi, ilmu pengetahuan, dan kepekaan sosial dapat menciptakan dampak yang besar. Namanya akan selalu dikenang sebagai salah satu tokoh besar dari Sumba yang telah memberi warna dalam perjalanan Indonesia menuju keadilan sosial.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Fraksi Gerindra apresiasi dan siap kawal program Makan Bergizi Gratis

    Fraksi Gerindra apresiasi dan siap kawal program Makan Bergizi Gratis

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Fraksi Gerindra apresiasi dan siap kawal program Makan Bergizi Gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 15:11 WIB

    Elshinta.com – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono mengapresiasi dan siap mengawal terlaksananya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang resmi dimulai serentak di berbagai daerah pada Senin (6/1). Menurut dia, Fraksi Gerindra akan mendukung penuh dan membantu menyukseskan program MBG. Dia juga mengapresiasi kerja cepat pemerintah yang mewujudkan program unggulan ini dalam waktu kurang dari 100 hari kerja.

    “Fraksi Gerindra mengapresiasi kerja cepat pemerintah dalam mewujudkan salah satu program unggulan yang menjadi janji kampanye. Program MBG dapat berjalan di hari ke-79 pemerintahan, tentu ini jadi permulaan yang baik dan menunjukkan komitmen kuat pemerintah,” kata Budisatrio dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu menegaskan bahwa Fraksi Gerindra akan turut mengawal dan memastikan program MBG dapat berjalan sesuai dengan visi yang diproyeksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, selain menyediakan makanan, program itu juga diadakan untuk memenuhi gizi dan nutrisi yang berkualitas hingga visi keberlanjutan ekonomi.

    “Program MBG adalah wujud investasi pada sumber daya manusia serta generasi masa depan yang kompetitif dan produktif, untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Bahkan, program ini juga memiliki misi pemerataan ekonomi dan sosial,” katanya.

    Maka dari itu, menurut dia, jangan sampai program itu berfokus pada kuantitas, tetapi kualitasnya juga harus diperhatikan, seperti memperhatikan syarat kebutuhan kalori dan komposisi gizi bagi penerima manfaat.

    Dia juga mengapresiasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara program tersebut. Dia yakin dengan kinerja BGN ke depannya setelah memulai program MBG secara bertahap di 26 provinsi.

    “Kami yakin BGN mampu untuk semakin meningkatkan pelayanan kepada sekolah dan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Target-target BGN sejauh ini juga cukup terukur dan menjanjikan,” kata dia.

    Lebih lanjut, dia mendukung agar program MBG mengutamakan pasokan bahan baku dan tenaga kerja lokal. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan jaringan distribusi lokal.

    “Dengan melibatkan pelaku usaha lokal, petani, dan nelayan, program ini berpotensi menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di daerah-daerah. Tentu kita ingin program ini bukan hanya sukses mengatasi isu stunting, namun juga berhasil membuka akses pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat,” kata dia.

    Adapun BGN telah memberdayakan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang siap melayani kebutuhan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di 26 Provinsi di Indonesia, dimana setiap titik SPPG ditargetkan mampu melayani 3.000 hingga 4.000 penerima manfaat setiap harinya.

    Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk berkolaborasi sebagai mitra kerja. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, saat ini tercatat 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program ini. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring tingginya minat dari UMKM, Koperasi, dan BUMDes yang telah mendaftar untuk bergabung sebagai mitra kerja.

    Sumber : Antara

  • PAN minta publik tak berpolemik terkait pemecatan Shin Tae-yong

    PAN minta publik tak berpolemik terkait pemecatan Shin Tae-yong

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Dokumen pribadi/am.

    PAN minta publik tak berpolemik terkait pemecatan Shin Tae-yong
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 13:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay meminta publik tidak berpolemik terkait dengan keputusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong (STY) sebagai pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia.

    “Tidak perlu berpolemik terkait dengan pemberhentian STY ini. Di balik keputusan ini diharapkan akan ada perbaikan kualitas timnas secara keseluruhan,” kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Sebaliknya, dia berharap pubik dapat menghormati keputusan PSSI yang memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Keputusan itu diyakini sudah didasari atas evaluasi dan penilaian objektif demi perbaikan kualitas timnas ke depan.

    “Pemberhentian STY bukan karena tidak suka, melainkan lebih pada upaya perbaikan soliditas timnas dan kekompakan antara pelatih, pemain, ofisial, dan PSSI,” tuturnya.

    Meski demikian, dia tak memungkiri kesedihan pencinta sepak bola di Tanah Air berpisah dengan Shin Tae-yong. Bersamaan itu fakta yang tak terbantah pula bila STY mencatatkan sejumlah prestasi selama memimpin Timnas Indonesia.

    “Mengingat capaian tersebut, publik dan pencinta sepak bola banyak yang menaruh sayang pada STY. Mereka tentu akan bersedih dengan keputusan ini. Dalam dialektika dan perdebatan, ada banyak elemen yang masih ingin mempertahankan STY,” ucapnya.

    Perdebatan itu, di antaranya STY berhasil mendongkrak peringkat FIFA Garuda dari 174 menjadi 127, mengantarkan timnas lolos ke 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, hingga mengantarkan Timnas U-23 jadi semifinalis Piala Asia 2024.

    “Garuda Muda juga nyaris menembus olimpiade, dan yang tidak kalah pentingnya dia mampu membawa Indonesia masuk pada putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Capaian tersebut tergolong sangat baik dan membanggakan mengingat STY menjadi pelatih timnas tidak lebih dari 5 tahun,” katanya.

    Menyoal keputusan yang telah diambil PSSI itu, dia berharap sosok pengganti Shin Tae-yong jauh lebih baik demi mengantarkan mimpi agar Timnas Indonesia berjaya di Piala Dunia.

    “Sebelum itu, kita harus berterima kasih pada STY. Dia diharapkan akan tetap menjadi bagian dari timnas. Paling tidak, saran dan masukkannya masih tetap diperlukan dan dinantikan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Senin (6/1), Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) resmi mengakhiri kerja sama dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Untuk kandidat pelatih baru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum menyebutkan namanya. Namun, dia membocorkan kandidat pelatih baru yang akan memenuhi target menuju Piala Dunia 2026 adalah juru taktik asal Belanda.

    “Beberapa nama yang sudah punya nama di dunia sepak bola tentu tak hanya mencari pekerjaan, mereka juga pasti ingin punya legasi untuk menjadi bagian sejarah Indonesia menuju Piala Dunia 2026,” kata Erick pada jumpa pers dalam tajuk Rencana Baru Terkait dengan Perkembangan Timnas Indonesia di Jakarta.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Anggota DPR dukung evaluasi penggunaan senjata api di TNI

    Anggota DPR dukung evaluasi penggunaan senjata api di TNI

    Anggota Komisi I DPR RI. ANTARA/HO-DPR

    Anggota DPR dukung evaluasi penggunaan senjata api di TNI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 14:25 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendukung evaluasi menyeluruh penggunaan senjata di lingkungan TNI setelah kasus penembakan oleh oknum anggota TNI AL di Tol Tangerang-Merak yang menyebabkan seorang warga tewas. Walaupun TNI sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, menurut dia, pengawasan terhadap implementasi SOP terkait dengan penggunaan senjata api harus lebih diperketat.

    “Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur yang ada harus dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata,” kata Amelia dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Selain itu, dia juga menyarankan evaluasi terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan karena tugas tersebut memiliki risiko tinggi jika tidak diawasi dengan baik. Dari tiga oknum TNI AL yang terlibat kasus itu, kata dia, dua di antaranya merupakan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bertugas sebagai ajudan pejabat.

    Sebagai organisasi besar dan berpengalaman, kata dia, TNI sudah memiliki mekanisme pengawasan terhadap personelnya. Namun, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten. Wakil rakyat ini mengatakan bahwa Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap TNI untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas institusi ini tetap terjaga.

    Amelia berharap insiden serupa tidak terulang sehingga TNI sebagai institusi yang lahir dari rakyat tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakat. Ia mengapresiasi langkah cepat TNI AL dalam menangani kasus ini dengan memastikan pelaku telah ditangani oleh Polisi Militer TNI. Hal tersebut menunjukkan komitmen institusi terhadap penegakan hukum.

    “Namun, sebagai anggota Komisi I DPR RI, saya menekankan pentingnya proses hukum yang transparan dan akuntabel,” katanya.

    Jika pelaku terbukti bersalah di pengadilan militer, menurut dia, pemecatan secara tegas dan terbuka harus menjadi langkah lanjutan agar mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI. Penegakan hukum yang sesuai dengan undang-undang dan independensi badan peradilan militer adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

    “Kami percaya pimpinan TNI mampu menangani persoalan ini dengan bijak dan tegas, sekaligus mengambil pelajaran untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap TNI,” kata dia.

    Sebelumnya, Panglima Komando Armada TNI AL Laksamana Madya TNI Denih Hendrata di Markas Koarmada TNI AL, Jakarta, Senin (6/1), mengungkapkan bahwa oknum anggota TNI AL yang melakukan penembakan di Tol Tangerang-Merak membawa senjata api karena tugasnya sebagai ajudan.

    Ia mengatakan bahwa pihaknya bakal mengevaluasi terkait dengan penggunaan senjata api oleh anggota TNI AL. Namun, penggunaan senjata api melekat untuk seorang ajudan guna mengamankan pejabat yang dikawalnya, termasuk dirinya sendiri.

    Sumber : Antara

  • Putusan MK 62/2024 perlu dikawal dengan revisi UU kepemiluan

    Putusan MK 62/2024 perlu dikawal dengan revisi UU kepemiluan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pakar: Putusan MK 62/2024 perlu dikawal dengan revisi UU kepemiluan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 07 Januari 2025 – 00:06 WIB

    Elshinta.com –

    Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Caroline Paskarina memandang perlu mengawal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang mengatur penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dengan merevisi undang-undang kepemiluan.

    “Tentunya masih harus dikawal dengan revisi UU kepemiluan sehingga pembenahan secara sistemis bisa dilakukan,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pengawalan tersebut perlu karena putusan MK tersebut dinilai sebagai upaya untuk memperbaiki sistem kepemiluan, terutama yang berkaitan dengan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Caroline berharap putusan MK tersebut dapat memperluas ruang kompetisi antarpartai politik sehingga figur-figur potensial dengan kinerja dan track record (rekam jejak) baik bisa punya peluang lebih besar untuk dicalonkan oleh partai politik.

    Selain itu, kata dia, partai politik juga bisa memanfaatkan putusan MK tersebut untuk membenahi mekanisme rekrutmen dan kandidasi.

    Sebelumnya, Kamis (2/1), MK memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Sumber : Antara

  • Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Gerindra: Penghapusan presidential threshold kejutan sekaligus harapan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebagai kejutan sekaligus harapan.

    “Terus terang, di sisi lain ini adalah sebuah kejutan, di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

    Ia mengatakan MK memberi kejutan dengan mengeluarkan putusan yang mengagetkan terkait presidential threshold pada awal tahun 2025.

    Sebab, uji materi serupa pernah diajukan oleh berbagai macam elemen masyarakat, mulai dari organisasi, lembaga, partai politik, hingga perorangan.

    Setidaknya, lanjut Muzani, gugatan mengenai presidential threshold pernah dilayangkan sebanyak 30 kali ke MK dengan berbagai macam argumentasi dan alasan, namun tidak pernah dikabulkan.

    “Mahkamah yang sama, hakim yang sama, tidak pernah mengabulkan atas gugatan tersebut,” ucapnya.

    Muzani lantas berkata, “Baru pada kali ini Mahkamah Konstitusi, lembaga yang dulu oleh puluhan kali diajukan gugatan, hakim yang sama kemudian mengabulkan atas gugatan tersebut.”

    Mengenai keberlakuan putusan tersebut pada gelaran pilpres selanjutnya, dia pun menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto tak terlalu mengindahkan persoalan Pilpres 2029 lantaran baru saja memulai periode kepemimpinannya.

    “Presiden Prabowo belum terlalu menghiraukan terhadap persoalan pemilihan presiden tahun 2029 karena beliau baru saja menjalani masa kepresidenannya, belum 100 hari,” tuturnya.

    Dia juga menyebut Presiden Prabowo saat ini tengah berkonsentrasi untuk mengupayakan terlaksananya program-program yang dicanangkannya sebagai presiden.

    “Bagi beliau yang penting adalah bagaimana masa kepresidenan yang dimandatkan sampai dengan 2029 ini bisa berjalan baik, efektif, dan rakyat bisa menikmati kesejahteraan ini dengan maksimal,” ujarnya.

    Misalnya, tambah dia, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1), hingga persiapan pelaksanaan ibadah Haji 2025.

    “Banyak sekali program beliau yang sedang akan dilakukan, dan sekarang sedang dalam koordinasi, komunikasi, dan terus upaya untuk memenuhi program-program beliau. Termasuk, swasembada pangan, swasembada energi, dan berbagai macam program lain yang itu menjadi concern beliau,” kata dia.

    Mahkamah Konstitusi, Kamis (2/1), memutuskan menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan adanya putusan ini, semua partai politik berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres.

    Sumber : Antara

  • Penghapusan ambang batas dapat tingkatkan partisipasi politik

    Penghapusan ambang batas dapat tingkatkan partisipasi politik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Pakar: Penghapusan ambang batas dapat tingkatkan partisipasi politik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 06 Januari 2025 – 19:38 WIB

    Elshinta.com – Pakar ilmu politik Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta (VJ) Ardli Johan Kusuma memandang bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

    “Masyarakat yang memiliki kapabilitas yang baik, maka mereka akan mendapatkan peluang untuk turut serta dalam pertarungan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, menempatkan semua individu pada posisi yang setara,” kata Ardli saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa penghapusan presidential threshold mengembalikan harapan terwujudnya demokrasi yang hakiki.

    “Karena pencalonan presiden dan wakil presiden tidak akan lagi dimonopoli oleh partai-partai besar yang cenderung mempraktikkan politik transaksional yang mengakibatkan demokrasi hanya dijalankan sebatas prosedurnya saja, namun nihil esensi,” jelasnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa penghapusan presidential threshold dapat memunculkan tantangan, seperti potensi terjadinya konflik antarpartai politik, dan masyarakat yang terfragmentasi atau terbagi-bagi dalam banyak kandidat.

    “Untuk itu dibutuhkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan politik, baik para elite dan politisi maupun masyarakat kita,” ujarnya.

    Sebelumnya (2/1), Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus ketentuan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penghapusan tersebut diatur dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

    MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

    Selanjutnya, MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon.

    Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi.

    Oleh karena itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

    Sumber : Antara

  • DPP BMI gelar kegiatan bakti sosial jelang HUT PDI Perjuangan

    DPP BMI gelar kegiatan bakti sosial jelang HUT PDI Perjuangan

    Pengemudi ojek online jalani tes kesehatan gratis yang digelar DPP BMI di Jakarta, Minggu (5/1/2024) (ANTARA/Ho-Humas BMI)

    DPP BMI gelar kegiatan bakti sosial jelang HUT PDI Perjuangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 06 Januari 2025 – 07:15 WIB

    Elshinta.com – DPP Banteng Banteng Muda Indonesia (BMI) menggelar kegiatan bakti sosial kepada masyarakat dalam rangka memperingati hari ulang tahun PDI Perjuangan ke-52 yang jatuh pada 10 Januari 2025.

    Dalam siaran pers yang diterima Senin, dijelaskan bakti sosial ini digelar di kawasan kantor DPP BMI di kawasan Jakarta Selatan.

    “Bakti sosial ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kita atas capaian PDI Perjuangan yang pada tanggal 10 Januari 2025 nanti akan memasuki usia ke-52 tahun,” kata Ketua Bidang Kehormatan DPP BMI Muhammad Narendra Kiemas di lokasi bakti sosial.

    Dia melanjutkan, bakti sosial yang dilakukan BMI berupa pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian paket makanan dan membagikan oli motor gratis.

    Pembagian oli motor gratis itu ditujukan kepada pengendara ojek online yang melintas di wilayah digelarnya bakti sosial.

    Narendra menjelaskan, kegiatan bakti sosial ini memang sengaja ditujukan kepada para pengendara ojek online yang sudah pasti berperan sebagai tulang punggung keluarga.

     

    “Pengemudi ojek online ini, mereka adalah pejuang keluarga di lingkungan keluarganya. Jadi gerakan Bakti Sosial bukan hanya untuk meringankan beban mereka saja, tapi sekaligus juga harus menjadi pembelajaran bagi generasi muda, bahwa anak muda harus memiliki semangat juang tinggi,” jelas Narendra.

    Di tempat yang sama, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP BMI, Sumarna T. Agusta mengatakan kegiatan ini direncanakan akan digelar di seluruh provinsi.

    Pihaknya akan menggerakkan kader muda BMI di tingkat provinsi ,kabupaten dan kota seluruh Indonesia untuk menggelar bakti sosial tersebut.

    Dengan kegiatan, Sumarna berharap organisasi sayap PDI Perjuangan ini dapat berkontribusi meringankan beban masyarakat.

    “Kita berharap BMI bisa hadir dan membantu kesulitan rakyat di seluruh Indonesia,” tambahnya.

    Sumber : Antara

  • Komisi VII DPR berharap semua pihak berpartisipasi sukseskan program MBG

    Komisi VII DPR berharap semua pihak berpartisipasi sukseskan program MBG

    Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay. (ANTARA)

    Komisi VII DPR berharap semua pihak berpartisipasi sukseskan program MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 06 Januari 2025 – 07:55 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay berharap semua pihak ikut berpartisipasi menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan dilaksanakan mulai Senin ini di berbagai daerah.

    Menurutnya hari Senin, 6 Januari 2025 ini adalah hari bersejarah, sebab program Makan Bergizi Gratis untuk pertama kalinya dimulai, untuk diterapkan di Indonesia oleh Badan Gizi Nasional.

    “Harusnya kan kita semua bergembira dengan program ini. Karenanya, harus ikhlas untuk berkontribusi dan berpartisipasi. Paling tidak, ya kita semua berdoa agar dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan yang diagendakan,” kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan partisipasi yang bisa dilakukan yaitu, mengawasi pelaksanaan program MBG, mulai dari pengadaan bahan, aktivitas dapur, kebersihan, distribusi, dan berbagai kegiatan terkait lainnya. Partisipasi masyarakat dinilai sangat penting untuk memastikan suksesnya pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.

    Kemudian masyarakat juga bisa melaporkan oknum atau siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran, demi memastikan kesuksesan program tersebut. Menurutnya, semua pihak harus mengikuti aturan dan ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan pemerintah.

    “Kita harus membuktikan kalau kita bisa. Karena itu, jangan main-main dengan program ini. Mari kita sayangi seluruh anak-anak dan ibu-ibu yang menjadi sasaran program ini,” kata dia.

    Kemudian masyarakat juga bisa memberikan saran dan masukan konstruktif agar program MBG ini semakin baik. Pasalnya program yang baru digelar itu, tentu tidak langsung berjalan sempurna.

    “Saran, masukan, dan kritik dari siapa pun harus didengar. Penanggung jawab program ini perlu melakukan evaluasi secara regular. Pikiran-pikiran positif dari masyarakat harus diadaptasi dan diterima,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka siap dimulai di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.

    “Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari atau tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai,” ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, di Jakarta, Minggu (5/1).

    Hasan mengatakan hal tersebut merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa Indonesia, yang mana untuk pertama kalinya melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional untuk balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.

    Sumber : Antara