Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Langkah besar mencegah hegemoni elite dan kooptasi oligarki

    Langkah besar mencegah hegemoni elite dan kooptasi oligarki

    Foto: Supriyarto Rudatin/Radio Elshinta

    Putusan MK No.62/PUU-XXII/2024: Langkah besar mencegah hegemoni elite dan kooptasi oligarki
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 20:42 WIB

    Elshinta.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan setelah menerbitkan Putusan No.62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan ketentuan ambang batas minimal pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential nomination threshold) dalam Pasal 222 UU No.7/2017. 

    Putusan ini dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga kedaulatan rakyat dan mencegah dominasi elite politik maupun kooptasi oligarki.

    Putusan yang diambil dengan suara 7-2 ini didasari pertimbangan bahwa aturan tersebut bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. 

    MK menegaskan, ketentuan tersebut menciptakan ketidakadilan, merusak moralitas politik, dan mempersempit peluang masyarakat dalam menentukan pemimpin nasional.

    Dalam forum diskusi “Ngaji Konstitusi” yang digelar oleh Jimly School of Law and Government (JSLG), Dosen Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyebutkan bahwa keputusan MK ini menandai perubahan arah hukum yang sangat signifikan.

    “Putusan ini menjadi refleksi atas tren politik Indonesia yang kerap kali hanya menghasilkan dua pasangan calon dalam pilpres, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan polarisasi masyarakat,” kata Titi, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin.

    Menurut MK, penyederhanaan partai politik dalam sistem presidensial tidak seharusnya mengorbankan hak politik warga negara. MK menyarankan langkah-langkah rekayasa konstitusional untuk menciptakan kompetisi yang sehat, seperti memberikan hak bagi semua partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan pasangan calon tanpa terikat pada persentase kursi di DPR atau suara nasional.

    Selain itu, MK mengusulkan penerapan mekanisme pencalonan yang lebih demokratis melalui pemilihan pendahuluan (preliminary election) yang transparan dan akuntabel. Proses ini harus melibatkan anggota partai secara berjenjang, serta memungkinkan partisipasi tokoh eksternal. Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan dominasi elite partai dan meningkatkan keterwakilan rakyat.

    Titi Anggraini juga menyoroti perlunya penyelenggara pemilu yang profesional dan independen untuk memastikan keadilan dalam kontestasi politik. “Penyelenggara pemilu yang curang atau partisan dapat menjadi ancaman serius bagi demokrasi,” ujarnya.

    Putusan ini turut mempengaruhi pilkada, di mana MK sebelumnya melalui Putusan No.60/PUU-XXII/2024 telah menurunkan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah. Dengan penghapusan rezim ambang batas pencalonan, diharapkan fenomena calon tunggal yang sering terjadi dapat diminimalkan.

    Ke depan, revisi UU Pemilu dan UU Pilkada diusulkan menggunakan metode kodifikasi, bukan omnibus, agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan mampu memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, sekaligus mengembalikan kedaulatan sepenuhnya kepada rakyat.

    Diketahui, diskusi hybrid ini dihadiri oleh Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie; Founder Adikara Cipta Aksa, Geofani Milthree Saragih; Kepala Departemen Hukum Tata Negara FH UII, Jamaludin ghafur; dan Dewan Pakar JSLG, Taufiqurrohman.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jalani sidang perdana, KPU Kota Bekasi hadapi lima tuntutan di MK

    Jalani sidang perdana, KPU Kota Bekasi hadapi lima tuntutan di MK

    Foto: Hamzah Aryanto/Radio Elshinta

    Jalani sidang perdana, KPU Kota Bekasi hadapi lima tuntutan di MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 21:11 WIB

    Elshinta.com – KPU Kota Bekasi menjalani sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi lima gugatan terkait Pilkada 2024.

    Komisioner KPU Kota Bekasi, Achmad Edwin mengatakan, sidang tersebut berfokus pada mendengarkan pokok permohonan dari para pemohon.

    “Di sidang perdana kemarin hanya agendanya mendengarkan pokok permohonan dari pemohon,” kata Edwin kepada Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto pada Jumat (10/1).

    Ia menjelaskan, kelima poin gugatan tersebut meliputi dugaan money politik, netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara, keterlibatan penyelenggara Pilkada dalam mendukung salah satu pasangan calon, dan keberadaan pihak tertentu saat rekapitulasi suara di tingkat kota.

    Ia menyebut pemohon juga mengajukan bukti tambahan berupa kartu keren yang diduga terkait dengan praktik money politik.

    “Kalau kita lihat di permohonan itu terkait dengan dugaan money politik ya dalam bentuk kartu keren, nah mereka mendalilkan itu juga dan penambahan alat buktinya juga terkait dengan kartu keren,” jelas Edwin.

    Edwin mengungkapkan sidang lanjutan dijadwalkan pada Jumat, 17 Januari 2024, pukul 13.30 WIB.

    Pada sidang tersebut, KPU Kota Bekasi akan menyampaikan jawaban atas pokok-pokok permohonan, diikuti oleh jawaban dari pihak terkait, termasuk pasangan calon nomor urut 03 dan keterangan dari pihak-pihak terkait lainnya di Kota Bekasi.

    “Jadi di tanggal 17 Januari agendanya adalah dari pihak kita KPU menyampaikan bagaimana kita merespon dari pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon,” tutur Edwin.

    Proses hukum ini akan menentukan kelanjutan sengketa Pilkada Kota Bekasi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Megawati singgung isu reinkarnasi imperialisme oleh anak bangsa sendiri

    Megawati singgung isu reinkarnasi imperialisme oleh anak bangsa sendiri

    Foto: M Irza Farel/Reporter Elshinta

    Megawati singgung isu reinkarnasi imperialisme oleh anak bangsa sendiri
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 21:27 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Prof. DR.Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kekhawatirannya mengenai potensi kebangkitan imperialisme di dalam negeri. Namun bukan imperialisme dari negara asing, tapi oleh anak bangsa sendiri..

    Hal itu disampaikan Megawati dalam pidato politiknya dalam perayaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel. 

    Awalnya, Megawati bercerita soal imperialisme masa Belanda dulu. Ia menyebutkan bahwa Belanda sebenarnya tidak terlibat langsung dalam pemerintahan Indonesia, melainkan hanya melalui Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) yang kemudian memperkenalkan imperialisme. 

    Megawati mengaku sudah mendengar tentang jalur sutera yang menghubungkan timur dan barat, itu menunjukkan betapa kaya dan strategisnya negara Indonesia. 

    “Belanda itu tidak masuk dalam pemerintahan loh, yang ada adalah VOC. Tapi karena melibat kekayaan begitu dia ngomong sama pemerintahannya, datanglah imperialisme penjajah. Jangan lupa pula, saya sudah dengar liat ke sana timur. Yang namanya jalur sutera itu bener-bener menunjukkan apa? Mangkanya mikir, negara kita ini kaya raya banget dari timur ke barat,” kata Megawati. 

    Presiden ke-5 RI ini pun menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus fokus pada upaya untuk memajukan negara, bukan sekadar mementingkan kekayaan individu. 

    “Kalian kok mikirnya cuma saya hanya mau kaya, bukan negara akan menjadi kaya. Dengan cara seperti apa? Karena potensinya luar biasa. Apa kita mau jadi imperialisme bagi warga negara kita sendiri? Namanya itu reinkarnasi (imperialisme), ya enggak (boleh dibiarkan) lah. Masa begitu? Jadi harap diingat, apakah hal itu tidak mungkin? Why not?” kata Megawati. 

    Lebih jauh, Megawati mengingatkan bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa lalu jauh lebih mudah karena musuh yang dihadapi adalah penjajah asing. 

    Namun, menurut Megawati, tantangan masa kini jauh lebih berat, yaitu menghadapi ancaman yang datang dari dalam negeri. 

    “Atas dasar hal inilah Bung Karno mengatakan bahwa “perjuanganku lebih mudah karena mengusir bangsa asing, namun perjuanganmu lebih berat karena berhadapan dengan bangsamu sendiri,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jadi Wali Kota & Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto-Wawan tak mau warga antri buang sampah

    Jadi Wali Kota & Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto-Wawan tak mau warga antri buang sampah

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com

    Jadi Wali Kota & Wakil Wali Kota Yogyakarta, Hasto-Wawan tak mau warga antri buang sampah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 21:43 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta resmi menetapkan pasangan calon (paslon) Hasto Wardoyo dan Wawan Harmawan sebagai Wali Kota Yogyakarta dan Wakil Wali Kota Yogyakarta terpilih periode 2025-2030. Penetapan dilaksanakan dalam rapat pleno Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta  tahun 2024 yang digelar KPU Kota Yogyakarta di The Malioboro hotel, Kamis (9/1).

    Pasangan Hasto-Wawan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kota Yogyakarta ini berjanji untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan di kota Yogyakarta utamanya masalah sampah. Masalah sampah selama ini menjadi momok menakutkan bagi warga Yogyakarta. Hampir setiap waktu warga kota Yogyakarta dibuat pusing untuk membuang sampahnya.

    “Saya tidak mau melihat orang antri untuk buang sampah di depo. Mau saya warga dijemput saja di rumah masing-masing.  Kecuali ada kesepakatan sendiri bersama RT atau RW ke titik yang disepakati, tapi tidak di depo sampah,” ujar Hasto Wardoyo usai rapat pleno penetapan.

    Kader PDIP tersebut menyatakan bahwa selama ini banyak sepi-sepi yang tempatnya tidak strategis dan tidak etis bahkan mengganggu pandangan. Ia menyebut seperti depo sampah di kawasan Heritage Pakualaman yang harusnya bersih dari sampah. Bahkan kondisinya hampir menutup jalan. Hal seperti ini yang harus diselesaikan agar depo sampah tidak mengganggu pemandangan.  

    “Konsep kami adalah warga jangan setiap hari direpotkan dengan memikirkan bagaiman membuang sampah. Setiap malam setiap pagi, warga memikirkan kemana akan membuang sampah. Kasihan warga waktunya habis untuk memikirkan sampah,” katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (9/1).

    Hasto Wardoyo ingin sampah-sampah warga diambil oleh petugas untuk dibawa ke depo sampah. Sehingga waktu tidak tersita hanya untuk memikirkan cara membuang sampah.

    Pasangan Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan mengungguli dua paslon lainya yaitu Afnan Hadikusmo-Singgih Raharjo dan Heroe purwadi-Sri Widya Supena. Pasangan Hasto-Wawan dalam Pilkada 2024 meraih  87.485 suara. Sementara paslon Afnan Hadikusumo dan Singgih Raharjo memperoleh 63.876 suara.  Dan paslon Heroe Poerwadi dan Sri Widya Supena memperoleh 45.518 suara. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU tetapkan Edo-Farida sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon

    KPU tetapkan Edo-Farida sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon

    Sumber foto: Yohanes Charles/elshinta.com

    KPU tetapkan Edo-Farida sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Terpilih Tahun 2024 di salah satu hotel di Jalan Kartini Kota Cirebon, Jawa Barat, Kamis (9/1).

    Hadir dalam ini, Ketua KPU Kota Cirebon,  Mardeko, Penjabat Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, Pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih, Effendi Edo- Siti Farida, Bawaslu, dan pimpinan DPRD.

    Ditemui usai rapat, Wali Kota Cirebon terpilih Effendi Edo mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada KPU Kota Cirebon yang telah menyelenggarakan Pilkada secara baik, aman, dan lancar.

    “Tahapan demi tahapan telah dilakukan oleh KPU hingga pada Rapat Pleno penetapan hari ini,” kata Edo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Yohanes Charles.

    Edo mengatakan usai Pleno penetapan, pihaknya masih menunggu keputusan dari   pemerintah pusat. Sampai saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi pasti kapan akan dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon periode 2025-2029.

    Pada Pilkada serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu, Pasangan Effendi Edo – Siti Farida memperoleh 77.755 suara atau 53.32 persen. Unggil dari dua pasangan calon lainnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU Boyolali tetapkan Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih

    KPU Boyolali tetapkan Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    KPU Boyolali tetapkan Agus Irawan-Dwi Fajar Nirwana sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten Boyolali Jawatengah, Kamis (9/1) menggelar Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2024 di halaman kantor KPU setempat.

    Ketua KPU Kabupaten Boyolali Maya Yudayanti menyampaikan, penyelenggaraan acara ini sesuai dengan surat dari Mahkamah Konstitusi RI dan KPU RI, bahwa bagi yang tidak memiliki sengketa pada kontestasi Pilkada tahun 2024, maka dilaksanakan penetapan pada tanggal 9 Januari 2025.

    Usai agenda penetapan, dilanjutkan dengan usulan pengesahan ke DPRD Kabupaten Boyolali  yang dilaksanakan pada Jumat (10/1/2024). Sedangkan untuk prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih masih menunggu informasi lebih lanjut dari pusat.

    “Waktu pelantikan masih menunggu ya, jadi kalau yang kita ketahui saat ini pelantikan itu di tanggal 7 untuk yang Gubernur dan 10 untuk Bupati ya untuk Februari, tapi kan ada informasi bahwa pelantikannya nanti ditunda supaya jadi pelantikan serentak, kita tunggu saja nanti.” Kata Ketua KPU Boyolali, Maya Yudianti seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

    Sementara itu, Bupati terpilih Agus Irawan mengungkapkan, pasca agenda penetapan ini pihaknya bersama dengan Wakil Bupati terpilih Dwi Fajar Nirwana menunggu jadwal pelantikan sambil tetap turun ke bawah (bertemu masyarakat). 

    Ia juga menegaskan, bahwa usai Pilkada 2024 ini sudah tidak ada lagi 01 dan 02, adanya sila ketiga Persatuan Indonesia. Agus berjanji akan merangkul dan berkolaborasi dengan semua yang ada di Boyolali demi kemajuan Boyolali.

    Disinggung terkait program pertama yang akan diprioritaskan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ini, Agus mengatakan akan menepati janji kampanye selama ini yakni reformasi birokrasi untuk menata dan memberikan kenyamanan bagi para ASN serta program andalan lain yang akan digenjot di tahun-tahun pertama masa jabatannya.

    “Kita akan memberikan sebuah kenyamanan dikalangan ASN, yang dulu mungkin jauh dari domisili akan kita pertimbangkan untuk kembali ke domisilinya agar bisa bekerja dengan baik dan nyaman, secara profesional juga nanti kerjaannya.” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia

    BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia

    Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala (ANTARA/HO-Koleksi Pribadi)

    BPIP: BRICS ranah baru aktualisasi prinsip bebas aktif Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 06:55 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Bidang Strategi Kebijakan Hubungan Luar Negeri Darmansjah Djumala mengatakan dengan menjadi anggota BRICS, Indonesia memasuki ranah baru dalam upaya mengaktualisasikan prinsip bebas aktif dalam diplomasi dan kebijakan luar negerinya.

    “Diplomasi Indonesia melakukan langkah bersejarah dengan menjadi anggota BRICS,” kata Djumala dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, Kamis.

    Dalam kesempatan ini, Djumala menggarisbawahi fakta bahwa penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh relatif cepat. Niat Indonesia untuk ikut BRICS dinyatakan oleh Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono pada KTT BRICS di Kazan, Rusia, 24 Oktober 2024.

    “Hanya berselang dua setengah bulan, Kemenlu Brazil, sebagai Ketua BRICS saat ini, mengumumkan diterimanya Indonesia sebagai anggota penuh,” katanya.

    Menurut dia, cepatnya Indonesia diterima sebagai anggota menyiratkan sesuatu, yakni peran Indonesia dinilai penting dalam BRICS, terutama dalam tiga perspektif; yaitu geopolitik, ekonomi dan diplomasi.

    Pertama, dalam konteks geopolitik dunia sekarang ini, profil Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok membawa nuansa kemandirian dan independensi dalam tarikan kepentingan politik global.

    Muruah prinsip bebas aktif akan terefleksi dalam kinerja diplomasi BRICS dalam interaksinya dengan kekuatan politik global lainnya. Pada titik ini Indonesia memperoleh ranah baru untuk mengaktualisasikan prinsip bebas-aktifnya.

    Kedua, dari perspektif ekonomi, Indonesia dipandang sebagai kekuatan ekonomi regional dengan pangsa pasar terbuka yang luas dengan kelas menengah cukup besar.

    Menurut Djumala, dengan status sebagai anggota G20 tidak sulit bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam kerja sama BRICS, terutama dalam pembukaan akses pasar dan arus investasi.

    Ketiga, dari perspektif watak diplomasi, Indonesia selama ini sudah telanjur dikenal sebagai penengah atau bridge builder dalam banyak perbedaan kepentingan negara-negara dunia, seperti negara maju versus negara berkembang atau negara barat versus timur.

    Menjadi mediator kepentingan yang berbeda secara diametral sudah menjadi DNA diplomasi Indonesia, sebut Djumala. Watak mediasi seperti ini sangat diperlukan dalam menjembatani kepentingan antara BRICS dan kekuatan blok ekonomi global lainnya.

    “Sebenarnya di sinilah letak nilai lebih yang dimiliki Indonesia ketika menjadi anggota BRICS,” katanya.

    Djumala mengatakan adab diplomasi Indonesia yang menekankan pada upaya “menyatukan yang terbelah dan mendekatkan yang terpisah” akan mewarnai langkah BRICS ketika berhadapan dengan kepentingan blok ekonomi lain.

    Diplomasi nilai yang dibawa Indonesia yang diinspirasi oleh Pancasila, yaitu gotong royong (kerjasama) dan musyawarah (dialog), diharapkan dapat mewarnai kinerja BRICS manakala kelompok tersebut berinteraksi dengan kekuatan ekonomi global lain,” jelas Djumala.

    BRICS adalah forum kerjasama ekonomi negara-negara dari berbagai kawasan dunia. Saat ini BRICS beranggotakan 10 negara, yaitu Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Etiopia, Uni Emirat Arab, dan Indonesia.

    Selain itu, BRICS juga diikuti12 negara mitra, yaitu Thailand, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan. Dalam level dunia, BRICS menguasai 37,82 persen PDB dunia dengan jumlah penduduk 48 persen dari total populasi dunia.

    Sumber : Antara

  • Bengkulu terbaik keempat nasional partisipasi pemilih pilkada

    Bengkulu terbaik keempat nasional partisipasi pemilih pilkada

    Tangkapan layar-Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menyampaikan hasil penetapan pasangan Gubernur Bengkulu terpilih kepada perwakilan pasangan calon gubernur Helmi Hasan-Mian di Bengkulu, Kamis. (09/01/2025) (ANTARA/Boyke Ledy Watra)

    KPU: Bengkulu terbaik keempat nasional partisipasi pemilih pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 09:35 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menyebutkan provinsi berjuluk Bumi Rafflesia itu menjadi terbaik keempat nasional untuk partisipasi pemilih Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    “Secara peringkat nasional, walaupun tidak mendapatkan apa (legalitas seperti penghargaan yang dapat menunjukkan pemeringkatan), berdasarkan hitung-hitungan, kita secara nasional secara nasional, mendapatkan peringkat 4 secara nasional untuk tingkat partisipasi,” kata Ketua KPU Provinsi Bengkulu Rusman Sudarsono di Bengkulu, Kamis.

    Bahkan, untuk provinsi di Pulau Sumatera, Pemilihan Gubernur Bengkulu menjadi penyelenggaraan pilkada dengan tingkat partisipasi tertinggi.

    “Kalau di wilayah Sumatera ini kita mendapatkan peringkat satu. Perlu kami informasikan juga bahwasanya tingkat partisipasi kita pada saat pilkada serentak kemarin di wilayah Provinsi Bengkulu ini dengan jumlah 79,24 persen,” kata dia lagi.

    Jumlah partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 untuk Pemilihan Gubernur Bengkulu itu meningkat sekitar 2 persen dibandingkan penyelenggaraan yang sama pada 2020 lalu.

    Rusman menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menggunakan hak suara mereka pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.

    Dia juga menyampaikan apresiasi pada pihak-pihak terkait yang mendukung pilkada terselenggara dengan aman, damai, lancar dan tentunya dengan partisipasi yang baik pula.

    Komisi Pemilihan Umum pada Kamis, 9 Januari 2025, menetapkan pasangan calon gubernur nomor urut 1 Helmi Hasan-Mian sebagai Gubernur Bengkulu terpilih periode 2025–2030.

    “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Bengkulu 2024. Menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Bengkulu nomor urut 1 saudara haji Helmi Hasan dan saudara Mian,” kata Ketua KPU Provinsi Bengkulu Rusman Sudarsono di Bengkulu, Kamis.

    Pasangan Helmi Hasan-Mian ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih usai memenangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 dengan perolehan suara sebanyak 616.469 suara sah atau 55,09 persen dari total suara sah.

    Pemilihan Gubernur Bengkulu Pilkada 2024 diikuti dua pasang calon, yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu nomor urut 1 Helmi Hasan (mantan Wali Kota Bengkulu dua periode) yang berpasangan dengan Mian (Bupati Bengkulu Utara petahana).

    Kemudian, pasangan selanjutnya yakni pasangan calon gubernur nomor urut 2 Rohidin Mersyah yang merupakan Gubernur Bengkulu petahana, berpasangan dengan seorang pengusaha asal Bengkulu Meriani.

    Sumber : Antara

  • Agustian dan Edy Pratowo siap di lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng

    Agustian dan Edy Pratowo siap di lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Ari dwi Prasetyo

    Willy Yoseph dan Habib Ismail cabut laporan di MK

    Agustian dan Edy Pratowo siap di lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), Willy Midel Yoseph dan Habib Ismail bin Yahya mencabut gugatan sengketa Perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konsitusi (MK), Kamis (9/1/2025).

    Dalam persidangan, Willy hadir secara daring langsung dalam aplikasi zoom, tersambung di persidangan. Willy yang mencabut langsung perkara nomor 269/PHPU.Gub-XXII/2025 PHPU Pilkada Kalimantan Tengah 2024.

    Persidangan tersebut diketuai Arief Hidayat sebagai Hakim Panel III, dengan hakim anggota Ridwan Mansyur dan Enny Nurbaningsih. Sedangkan Kuasa Hukum Willy Yoseph/Habib Ismail yang hadir adalah Rahmadi G Lentam.

    “Di zoom hadir?” tanya Ketua Majelis Hakim Panel III, Arief Hidayat mengkonfirmasi kehadiran Willy. 

    “Siap hadir Pak Hakim Yang Mulia,” jawab Willy.

    “Betul permohonan perkara 269 dicabut?” tanya Hakim Arief  Hidayat mengkonfirmasi. 

    “Betul Pak Hakim,” jawab Politikus Partai Nasdem itu.

    Selanjutnya, Hakim Arief Hidayat bertanya kepada Willy, soal  tandatangan surat pencabutan yang ditandatangani oleh Willy Midel dan Habib Ismail yang disampaikan ke MK.

    “Ini betul yang memberi surat pencabutan kedua orang tanda tangan semua?” tanya Hakim Arief Hidayat.

    “Betul,” jawab Willy.

    “Karena ini sudah ada surat asli pencabutan yang ditandatangai kedua principal, pencabutan ini sah dilakukan, tidak perlu disampaikan permohonannya,” tegas Hakim Arief Hidayat, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

    Pasangan Willy Yoseph/Habib Ismail mendapat perolehan suara sebanyak 279.426, dalam rekapitulasi resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalteng untuk Pilgub 2024. 

    Sementara itu, pemenang Pilgub 2024 adalah pasangan Agustiar Sabran/Edy Pratowo yang mendapat suara 484.754 suara. Dengan begitu, pasangan Agustiar/Edy Pratowo hanya tinggal menunggu untuk dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng Periode 2024-2009, pada awal Februari 2025 mendatang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPU tetapkan Mahyeldi-Vasco Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih

    KPU tetapkan Mahyeldi-Vasco Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com

    KPU tetapkan Mahyeldi-Vasco Ruseimy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 09 Januari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Sumatera Barat  Mahyeldi-Vasco Ruseimy dengan perolehan suara terbanyak 1.757.612 suara.

    Penetapan paslon ini melalui rapat pleno terbuka yang digelar KPU Sumbar di Hotel Pangeran Kota Padang. 

    Ketua KPU Provinsi Sumbar, Surya Efitrimen mengatakan, pasangan nomor urut satu ini memperoleh suara sebanyak 1.757.612 atau 77,12 persen dari total suara sah sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Sumatera barat tahun 2024.

    “Penetapan dilakukan karena tidak ada pengajuan terhadap Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar di Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Surya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Kamis (9/1).

    Pasca penetapan, tahapan selanjutnya menyampaikan surat usulan pengesahan dan pengangkatan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat terpilih kepada pimpinan DPRD Sumbar hari Jum’at 10 Januari 2025 besok.

    Lebih lanjut Surya Efitrimen menyampaikan, selain Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, delapan KPU kabupaten dan kota juga melaksanakan penetapan pasangan kepala daerah terpilih. Delapan daerah tersebut masing-masing Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman. Kemudian, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok.

    Sementara itu, 11 kabupaten dan kota lainnya masih menunda pelaksanaan penetapan pasangan terpilih hingga proses gugatan di MK selesai. 

    11 KPU kabupaten kota yang menghadapi hasil sengketa di MK tersebut, terdapat 13 perkara terkait sengketa hasil pemilukada, yaitu terdapat 2 perkara dari KPU Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat. Sisanya satu perkara masing-masing untuk 9 Kab Kota lainnya, yakni Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Tanah Datar.

    MK menjadwalkan persidangan untuk 11 kabupaten kota di Sumbar akan digelar pada Jumat 10 Januari 2025 besok.

    Sumber : Radio Elshinta