Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS

    Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS

    Arsip – Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Soesatyo bersama Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Senanyan, Jakarta, Senin (9/9/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K

    Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Sabtu, 11 Januari 2025 – 19:37 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyambut baik apresiasi yang diberikan Presiden ke-5 RU Megawati Soekarnoputri kepada Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dan Presiden Prabowo Subianto atas pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sebagai langkah penting dalam memulihkan nama baik Presiden ke-1 RI Soekarno saat perayaan ulang tahun partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

    Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan Rapat Pimpinan MPR periode 2019-2024 tanggal 23 Agustus 2024 dan Keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI 25 September 2024, Pimpinan MPR telah menegaskan bahwa sesuai Pasal 6 TAP Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai tahun 1960 sampai 2002, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

    “Tuduhan pengkhianatan terhadap Soekarno telah digugurkan demi hukum,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

     

    Menurut Bamsoet, pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 merupakan langkah penting yang bukan hanya memulihkan nama baik Presiden Soekarno, tetapi juga tentang membangun kembali narasi sejarah Indonesia yang lebih adil dan akurat.

    “Melalui pemulihan nama baik Soekarno, harapan untuk sebuah bangsa yang lebih utuh dan bersatu bukan hanya sekedar idealisme, tetapi sebuah kenyataan yang dapat diraih dengan pemahaman dan penghargaan terhadap sejarah bangsa,” ujarnya.

    Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan keputusan MPR untuk mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 juga sejalan dengan keinginan untuk melakukan rekonsiliasi sejarah.

    Hal itu mengingat Soekarno adalah ‘Bapak Proklamasi’ yang memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan terhadap keberadaan dan kontribusinya sangat penting.

    Hal ini juga tidak hanya membawa kembali sebuah narasi yang lebih adil bagi Soekarno, tetapi juga membantu generasi muda Indonesia untuk lebih memahami sejarah bangsanya dengan cara yang lebih objektif.

    Lebih lanjut, Bamsoet menyampaikan pentingnya pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 terkait pula dengan penguatan identitas nasional.

    Menurut dia, ketika masyarakat dapat melihat kembali sosok Bung Karno tanpa bias tuduhan yang telah lama mengakar, penegasan akan kesadaran sejarah bangsa menjadi semakin lebih kuat.

    “Ini diharapkan akan mendorong generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan Soekarno,” ujar Bamsoet.

    ia mengatakan pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 menjadi titik tolak bagi generasi saat ini dan mendatang untuk mengkaji ulang sejarah Indonesia dengan lebih kritis.

    Dengan pemulihan nama baik Soekarno, kata Bamsoet, masyarakat diajak untuk merefleksikan kembali perjuangan dan pemikirannya yang telah memberikan fondasi penting bagi bangsa Indonesia.

    “Terutama semangat nasionalisme dan keberagaman yang selaras dengan prinsip Pancasila,” ujarnya.

    Bamsoet menegaskan penting untuk memiliki pemahaman yang utuh mengenai bagaimana sejarah dituliskan dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut.

    Para pemimpin bangsa saat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebaikan dan keburukan dalam sejarah dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.

    “Masyarakat pun diharapkan untuk turut berperan dalam mendiskusikan dan menginterpretasikan sejarah sebagai bagian dari identitas nasional yang dinamis serta memahami sejarah bangsanya dengan cara yang lebih objektif,” ucapnya.

    Selain mencabut TAP MPRS terkait pemulihan nama baik Soekarno, ujar Bamsoet, MPR RI periode 2019-2024 juga resmi memulihkan nama baik Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden ke-3 Abdurahman Wahid (Gus Dur) dengan mencabut nama Soeharto, dan Gus Dur dari TAP MPR melalui keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI 25 September 2024.

    Adapun terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11/MPR 1998, dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

    Hal yang sama juga berlaku untuk TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kedudukannya resmi tidak berlaku lagi.

    MPR juga mengusulkan agar Soeharto dan Gus Dur diberikan gelar pahlawan nasional. Seluruh hal tersebut dilaksanakan pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

    “MPR adalah rumah kebangsaan kita bersama. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sudah sepantasnya dalam kerangka itu MPR merajut persatuan bangsa,” pungkas Bamsoet.

    Sumber : Antara

  • Puan berterima kasih kepada Jokowi atas ucapan selamat ultah PDIP

    Puan berterima kasih kepada Jokowi atas ucapan selamat ultah PDIP

    Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani saat memberikan keterangan kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (10/1/2025). (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Puan berterima kasih kepada Jokowi atas ucapan selamat ultah PDIP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 22:24 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani menyampaikan terima kasih atas ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Jumat (10/1).

    “Terima kasih Pak Jokowi atas ucapannya kepada PDI Perjuangan untuk Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 PDI Perjuangan,” kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat.

    Hal senada juga disampaikan Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah yang berterima kasih atas ucapan Jokowi.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas ucapan hari ulang tahun yang disampaikan oleh Pak Jokowi,” ujar Basarah.

    Sementara itu, politikus senior Panda Nababan memaklumi ucapan selamat dari Jokowi. Pasalnya, Jokowi sempat lama menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

    “Ya terimalah kita datang dengan sikap yang tetap ini,” tambah Panda.

    Menurutnya, PDIP sudah legawa dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Hal itu terbukti dari partainya yang telah memasang foto Gibran sebagai wakil presiden di aula utama Sekolah Partai.

    “Artinya tidak ada masalah. Lihat di situ Prabowo-Gibran,” ungkapnya.

    Presiden ke-7 RI Jokowi turut mengucapkan selamat kepada PDIP yang berulang tahun ke-52.

    Diketahui, Jokowi kini tidak lagi menjadi anggota PDIP.

    “Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-52 kepada seluruh keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun,” kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Surakarta, Jawa Tengah, Jumat.

    Acara HUT PDIP digelar secara sederhana dan hanya dihadiri langsung oleh pengurus di jajaran DPP. Sementara, kader di tingkat daerah mengikuti secara daring.

    Acara mengusung mengambil tema ‘Satyam Eva Jayate: Api nan Tak Kunjung Padam’, dan untuk kali perdana tak dihadiri presiden atau wakil presiden.

    Sumber : Antara

  • Cap jempol darah untuk Megawati, Rudy usulkan kongres di Kota Solo

    Cap jempol darah untuk Megawati, Rudy usulkan kongres di Kota Solo

    Foto: Agung Santoso/Radio Elshinta

    Cap jempol darah untuk Megawati, Rudy usulkan kongres di Kota Solo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 23:28 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Solo memperingati HUT ke-52 partai dengan acara unik dan simbolik, yaitu cap jempol darah sebagai bentuk dukungan penuh kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. 

    Acara tersebut berlangsung di halaman Kantor DPC PDI Perjuangan, Brengosan, Laweyan, Solo diikuti ribuan kader sebanyak 3000 kader, Jumat (10/01)

    Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan bahwa acara ini menggambarkan militansi, loyalitas, dan kedisiplinan para kader partai di Solo. 

    “Cap jempol darah ini adalah simbol kesiapan kami untuk berkorban, bahkan sampai titik darah penghabisan, demi menjaga marwah partai dan mendukung Bu Mega sebagai Ketua Umum kembali,” ujar Rudy, sapaan akrabnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Ia juga menyampaikan bahwa langkah ini merupakan respons atas indikasi adanya gangguan terhadap kongres partai yang akan berlangsung pada April 2025. Bahkan siap melawan bagi siapapun yang berusaha mengganggu kongres. FX Hadi Rudyatmo menjelaskan makna filosofis dari cap jempol darah.

    “Darah itu identik dengan nyawa. Kami siap mengorbankan jiwa dan raga untuk Bu Mega. Pejah gesang nderek Bu Mega. Ini adalah wujud komitmen kami menjaga partai dari segala ancaman,” katanya.

    Dalam wawancara lebih lanjut, FX Hadi Rudyatmo memastikan bahwa seluruh struktur partai, mulai dari PAC, ranting, hingga anak ranting. Mereka telah sepakat mendukung Megawati Soekarnoputri kembali menjadi Ketua Umum walaupun berusia 77 Tahun. 

    “Beliau adalah pemimpin yang taat pada konstitusi, satu-satunya Ketua Umum perempuan yang mampu menyatukan kader dari Sabang sampai Merauke,” jelasnya saat ditanya alasan dukungan Megawati 

    Ia pun mengusulkan konggres untuk digelar di Kota Solo karena memiliki tempat seperti ada edutarium UMS yang luas. Meskipun nanti menyampaikan DPP maupun langsung kepada ketua umum dengan surat -surat telah disiapkan. 

    Pada kesempatan itu, Ketua panitia, Ety Iswara, menjelaskan bahwa acara dimulai dengan upacara, dsn cap jempol darah. Berikut,  mendengarkan pidato Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang disiarkan langsung. 

    “Sebagai bentuk dukungan, kami juga membentangkan kain putih sepanjang 52 meter untuk cap jempol darah, simbol kesetiaan kepada Ibu Megawati,” ungkapnya.

    Acara ditutup dengan umbul donga dan pembagian nasi tumpeng kepada masyarakat sekitar kantor DPC. Panitia juga mengatur penggunaan jalan Hasanudin untuk kelancaran acara ini. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Penetapan wali kota/wakil wali kota Salatiga terpilih dijaga ketat aparat kepolisian

    Penetapan wali kota/wakil wali kota Salatiga terpilih dijaga ketat aparat kepolisian

    Foto: Pranoto/Radio Elshinta

    Penetapan wali kota/wakil wali kota Salatiga terpilih dijaga ketat aparat kepolisian
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 13:15 WIB

    Elshinta.com – Ratusan aparat Kepolisian menjaga ketat jalanya  penetapan pasangan calon (Paslon) terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga, Jawa tengah di Kayu Arum Salatiga, pada Kamis (9/1). 

    Selain banyaknya personil Kepolisian yang menjaga, simpatisan dan pendukung serta kader partai pengusung pasangan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga Robby Hernawan-Nina Agustin juga tampak memadati Kayu Arum lokasi dilaksanakanya penetapan. 

    Pasangan Robby Hernawan-Nina Agustin memenangi Pilwakot Salatiga 2024 menggungguli pasangan calon lainya, yakni pasangan calon Sinoeng Nugroho Rahmdi-Budi Santoso yang diusung koalisi PDIP, PKS, Nasdem dan PAN, dan  pasangan calon Juan Rama-Sri Wahyuni yang diusung PKB. Sedangkan Robby Hernawan-Nina Agustin diusung oleh koalisi Gerindra, Demokrat dan partai non parlemen. 

    Ketua KPU Kota Salatiga Yesaya Tiluata menjelaskan, penetapan calon terpilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga ini merupakan tahapan terakhir pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, namun masih ada lagi satu tahapan yang nanti akan harus dilalui oleh pasangan calon terpilih adalah proses pelantikan yang nanti akan dilaksanakan secara administrasi oleh DPRD Kota Salatiga melalui Gubernur.  

    “KPU Kota Salatiga menetapkan pasang calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga nomor urut 1 Robby Hernawan-Nina Agustin sebagai pemenang di Pilwakot Salatiga 2024 dengan perolehan suara 45,77 persen suara,” jelasnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto. 

    Penetapan calon terpilih ini lanjut Yesaya sekaligus sebagai pengumuman bahwa pada hari Kamis tanggal 9 bulan Januari tahun 2025 KPU Kota Salatiga telah menetapkan Wali Kota dan Wakil  Wali Kota Salatiga terpilih periode 2025-2030.

    “Secara keseluruhan proses penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga hari ini berjalan lancar,” kata Yesaya.

    Sumber : Lansir

  • Bupati Magelang terpilih Grengseng Pamuji minta semua pihak untuk `Move On` demi Magelang bersatu

    Bupati Magelang terpilih Grengseng Pamuji minta semua pihak untuk `Move On` demi Magelang bersatu

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Bupati Magelang terpilih Grengseng Pamuji minta semua pihak untuk `Move On` demi Magelang bersatu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 13:47 WIB

    Elshinta.com – Bupati Magelang Jateng terpilih, Grengseng Pamuji minta semua pihak untuk segera `move on` dan bisa bekerjasama untuk membangun Magelang lebih Bersatu. Semua pihak harus bisa menghormati proses pilkada yang telah usai beberapa Waktu lalu.

    Hal itu disampaikan Bupati Magelang terpilih, Grengseng Pamuji usai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Bupati dan wakil Bupati terpilih dalam pilkada serentak tahun 2024, Kamis, (9/1), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati. 

    Grengseng mengatakan, bahwa ada di pendukung dirinya yang belum move on yakni belum mau Bersatu dengan yang kemarin berbeda. “Ayolah segera move on dan menyudahi,” ujarnya.

    Grengseng juga mengatakan, saat rapat pleno terbuka penetapan Bupati dan wakil Bupati dilaksanakan, ia dan pasangannya sengaja tampil beda, yakni mengenakan outfit celana jeans dan kemeja putih. 

    Ia memberikan argument, bahwa dirinya memang berbeda dengan yang telah lalu. “Kami ingin memberi suasana dan spirit yang baru,” ujarnya didampingi Wakil Bupati terpilih Sahid.

    Ia juga berjanji, setelah dilantik, akan berkantor di kecamatan-kecamatan. “Buktikan saja,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Magelang, Ahmad Rofik menyampaikan, di Kabupaten Magelang tidak ada sengketa Pilkada. Karenanya, KPU menetapkan paslon Grengseng Pamuji dan Sahid nomor urut dua, sebagai Bupati/Wakil Bupati Magelang.
     

    Sumber : Lansir

  • Presiden bentuk satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi

    Presiden bentuk satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi

    Tampak depan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. ANTARA/HO-JDIH Setneg.

    Presiden bentuk satgas percepatan hilirisasi dan ketahanan energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 14:10 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang dipimpin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan beranggotakan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga.

    Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang diakses dari laman resmi Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa pembentukan satgas itu bertujuan mempercepat hilirisasi di berbagai sektor dan mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional.

    Keppres itu, yang diteken oleh Presiden Prabowo pada hari Jumat (3/1), menyebutkan bahwa percepatan hilirisasi menyasar sektor-sektor seperti mineral dan batubara, minyak dan gas bumi, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan. Hilirisasi di sektor-sektor itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah komoditas-komoditas yang diproduksi di dalam negeri.

    Untuk mempercepat terwujudnya ketahanan energi nasional, lingkup kerja satgas mencakup produksi minyak dan gas bumi, batu bara, ketenagalistrikan, pengembangan energi baru dan terbarukan, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Infrastruktur yang dimaksud dalam keppres itu mencakup infrastruktur ketenagalistrikan, fasilitas penyimpanan, pipanisasi, serta jaringan minyak dan gas bumi. Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Keppres Nomor 1 Tahun 2025, berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

    Dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, satgas berwenang untuk berkoordinasi terkait dengan percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional, kemudian memberikan rekomendasi percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang harus segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah.

    Setidaknya ada delapan tugas utama satgas, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, yaitu pertama, meningkatkan koordinasi perumusan kebijakan/regulasi dengan kementerian/lembaga
    dan/atau pemerintah daerah; kedua, merumuskan dan menetapkan standar prioritas kegiatan usaha, ketersediaan dan penerimaan negara.

    Ketiga, satgas bertugas memetakan, mengusulkan, dan menetapkan wilayah usaha yang memiliki potensi untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional; keempat, satgas bertugas membuat perencanaan, perubahan, dan pemanfaatan tata ruang darat dan laut, serta perolehan dan pemanfaatan lahan/kawasan hutan untuk percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Kelima, satgas bertugas mengidentifikasi dan merekomendasikan proyek-proyek strategis hilirisasi dan ketahanan energi nasional yang dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan/atau APBN.

    Keenam, satgas dapat memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala; ketujuh, melaksanakan percepatan penyelesaian hukum; kedelapan, satgas dapat memberikan rekomendasi administratif kepada pimpinan kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah terhadap pejabat/pegawai yang menghambat percepatan hilirisasi dan ketahanan energi nasional.

    Dalam keppres yang sama, satgas diwajibkan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui Ketua Satgas paling sedikit satu kali dalam waktu enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan. Sementara itu, untuk segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas Satgas, dananya bersumber dari APBN Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Kemudian, struktur kepengurusan satgas, sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yaitu:

    Ketua Satgas: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

    Wakil Ketua Bidang Kemudahan Berusaha dan Percepatan Hilirisasi: Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

    Wakil Ketua Bidang Penyediaan Lahan: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

    Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Pertanian: Menteri Pertanian;

    Wakil Ketua Bidang Hilirisasi Kelautan dan Perikanan: Menteri Kelautan dan Perikanan;

    Wakil Ketua Bidang Dukungan Kebijakan: Menteri Sekretaris Negara;

    Sekretaris: Ahmad Erani Yustika.

    Susunan Anggota Satgas: Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kapolri.

    Susunan anggota pelaksana, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Keppres itu, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satgas. Kemudian, kerja-kerja Satgas juga bakal dibantu oleh sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi.

    Sekretariat itu berkedudukan di Kementerian ESDM dan dipimpin oleh kepala sekretariat. Susunan organisasi sekretariat nantinya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Satgas.

    Sumber : Antara

  • Sam`ani Intakoris dan Bellinda Birton ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Kudus terpilih 

    Sam`ani Intakoris dan Bellinda Birton ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Kudus terpilih 

    Foto: Sutini/ Radio Elshinta

    Sam`ani Intakoris dan Bellinda Birton ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati Kudus terpilih 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 15:45 WIB

    Elshinta.com – KPU Kabupaten Kudus menggelar rapat pleno terbuka penetapan paslon bupati dan wakil bupati Kudus terpilih, Kamis (9/1). Hadir dalam rapat pleno Plh bupati Kudus, jajaran Forkopimda dan unsur terkait. 

    Ahmad Amir Faisol dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada berbagai pihak sehingga pelaksanaan pilkada di kabupaten Kudus dapat berjalan dengan baik. 

    “Tak kalah penting adalah peran masyarakat Kudus yang ikut mensukseskan pilkada sehingga partisipasi pemilih dikabupaten Kudus mencapai 86,46 persen,” katanya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini. 

    Plh bupati Kudus Revlisianto Subekti dalam rapat pleno terbuka penetapan paslon bupati dan wakil bupati Kudus dalam pemilihan tahun 2024 menyampaikan, ucapan terima kasih kepada para penyelenggara pemilu sehingga pilkada dikabupaten Kudus dapat berjalan lancar dan kondusif. 
    Revlisianto juga menyampaikan selamat kepada bupati dan wakil bupati Kudus Sam’ani Intakoris-Bellinda Birton yang akan memimpin Kabupaten Kudus periode 2025-2030. 

    Bupati Kudus terpilih Sam’ani Intakoris dalam sambutannya akan segera merealisasikan visi dan misi yang telah dijanjikan saat kampanye. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Megawati singgung pihak yang ingin jadi Ketum PDIP

    Megawati singgung pihak yang ingin jadi Ketum PDIP

    Foto: M Irza Farel/Reporter Elshinta

    Megawati singgung pihak yang ingin jadi Ketum PDIP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 17:32 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan jika menjelang Kongres ke-VI PDIP muncul sejumlah ujian yang mulai nampak. Utamanya mengenai ada pihak yang menyasar kursi ketua umum partai berlambang kepala banteng itu.

    Megawati pun menyinggung istilah italia Vivere Pericoloso atau Tahun menyerempet bahaya.

    Namun, Megawati mengingatkan bahwa PDI Perjuangan telah terbiasa melewati sejumlah ujian sejak zaman Orde Baru.

    Hal itu disampaikan Megawati saat pidato politiknya dalam pembukaan HUT ke-52 PDIP, di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1), seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel.

    “Berbagai ujian menjelang Kongres ke VI itu sudah mulai nampak, hal tersebut sudah biasa kita hadapi sejak zaman Orde Baru,” kata Megawati.

    Megawati pun menilai, apa yang terjadi saat ini diibaratkan sebagai senam politik. Dimana, senam itu beraturan dan berirama. Namun, Ketua Dewan Pengarah BRIN ini mengibaratkan politik sebagai Pencak Silat. 

    “Terkadang senam itu kalau perlu, kalau senam kan teratur, satu, dua, tiga, empat. Gito toh, tapi kalau sudah Pencak Silat nggak boleh ketauan dong, yang mana mau diginikan,” ujar Megawati sambil menunjukan gerakan silat.

    Megawati lalu membahas permintaan para kader yang menginginkan dirinya kembali menjadi Ketua Umum PDIP periode 2025-2030. Megawati pun berkelakar dirinya enggan memenuhi permintaan itu jika para kader tidak solid dan tidak memiliki semangat yang sama. Namun ia lantas melanjutkan bahwa kalau ia tak mau ditetapkan lagi sebagai ketua umum, ada pihak yang diam-diam mengincar posisinya.

    “Katanya minta saya Ketua Umum lagi, Ketum lagi tapi, nek anak buahku ngene wae, emoh. (Kalau anak buah saya seperti ini, enggak mau),” ujar Megawati.

    “Tapi terus ada yang kepingin (jadi ketum PDIP), ha-ha, gile,” kata Megawati sambil tertawa.

    Putri Proklamator Bung Karno ini pun menanyakan kepada para jajaran DPP Partai yang hadir di lokasi HUT.

    “Mau enggak sama yang kepengen itu?” tanya Megawati.

    “Tidak,” jawab para elite PDIP.

    “Hayo, gitu aja ada yang disana enggak ngomong, berarti dia mau, gila dah,” sambung Megawati.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno

    Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno

    Foto: M Irza Farel/Reporter Elshinta

    Buka HUT PDIP

    Megawati sampaikan terima kasih ke rakyat Indonesia dan Prabowo terkait pelurusan sejarah Bung Karno
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 18:40 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri menyampaikan terima kasih kepada rakyat Indonesia dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto terkait Surat Penegasan Pimpinan MPR RI atas Tidak Berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Soekarno.

    Megawati mengatakan pencabutan surat tersebut merupakan kado bagi HUT ke-52 PDIP ini. 

    “Rekan-rekan pers dan hadirin sekalian, HUT PDIP ke-52 ini sungguh istimewa. Mengapa? Sebab setelah berjuang dengan penuh kesabaran revolusioner selama 57 tahun, sejak 1967 sampai 2024, akhirnya atas kehendak Allah SWT sebuah keputusan yang luar biasa telah dikeluarkan melalui surat penegasan pimpinan MPR RI, atas tidak berlakunya lagi TAP MPRS Nomor 33 Tahun 1967 tentang Pencabutan Kekuasan Negara dari Presiden Pertama Bung Karno,” kata Megawati saat memberikan pidato di acara pembukaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).

    Presiden Kelima RI ini mengatakan pimpinan MPR juga menegaskan bahwa tuduhan Bung Karno pernah berkhianat mendukung pemberontakan G30S PKI tidak terbukti dan batal demi hukum.

    “Karena tidak pernah ada proses hukum apa pun yang dilaksanakan untuk membuktikan tuduhan tersebut hingga Bung Karno wafat tanggal 21 Juni 1970. Lama, ya. Untung keluargaku itu sabar,” kata Megawati, seperti dilaporkan Reporter Elshinta, M Irza Farel. 

    Megawati berharap peristiwa politisasi kasus seperti yang menimpa ayahnya itu tidak terjadi lagi. Megawati menyebutkan hal ini adalah momentum untuk terus terang, apabila salah maka harus diakui salah; dan apabila benar maka harus berani mengakui benar.

    “Ini namanya politisasi. Saya atas nama pribadi keluarga Bung Karno dan juga keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota MPR periode 2019-2024,” kata Megawati.

    Megawati menambahkan bahwa MPR itu adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR merupakan penjelemaan seluruh rakyat Indonesia.

    “Karena itulah juga, ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat indoensia di mana pun kalian berada ada pelurusan sejarah bung Karno tersebut,” kata Megawati sambil terisak menangis.

    “Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespons pimpinan MPR terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden pertama RI,” tambah Megawati.

    Megawati berharap kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo tersebut harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.

    Berkaitan dengan hal tersebut, keluarga besar Bung Karno, melalui pidato Guntur Soekarnoputra pada 9 September 2024 di Gedung MPR RI, menegaskan bahwa pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan atas segala perlakuan yang pernah dilakukan terhadap diri pribadi Sang Proklamator pada masa itu.

    Menurut Megawati, yang terpenting bagi keluarga dan para kaum patriotik pencinta Bung Karno adalah rehabilitasi nama baik sebagai seorang Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila, dan Bapak Bangsa Indonesia.

    Megawati juga mengajak semua pihak mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari peristiwa tersebut, agar semua lembaran kelam sejarah bangsa, tidak terulang lagi. Semua  demi keselamatan dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Pewarisan ini bukanlah hanya sekadar untuk anak cucu, tetapi bagaimana Indonesia mencapai kejayaannya, dan abadi sepanjang massa.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jelang dilantik jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi urus pindah domisili ke Bandung

    Jelang dilantik jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi urus pindah domisili ke Bandung

    Foto: Tita Sopandi/Radio Elshinta

    Jelang dilantik jadi Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi urus pindah domisili ke Bandung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 10 Januari 2025 – 20:28 WIB

    Elshinta.com –  Jelang pelantikan, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi, pindah domisili dari Purwakarta ke Bandung dengan mengurus kepindahan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Bale Madukara Purwakarta, Jumat (10/1).

    Dedi Mulyadi datang ke Bale Madukara bersama anak bungsunya dan dijemput oleh pejabat setempat.

    Setelah mengunjungi bagian pelayanan kependudukan untuk mengurus kepindahan yang semula berdomisili di Purwakarta mengajukan kepindahan ke Kota Bandung, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Tita Sopandi.

    Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi mengatakan, pengajuan kepindahan alamat kependudukan tersebut merupakan persyaratan administrasi sesuai aturan, sebab Gubernur Jawa Barat yang dilantik harus ber-KTP Bandung.

    Saya ke Bale Madukara ini untuk langsung mengurus perpindahan penduduk, karena pindah domisili ini sebagai kelengkapan persyaratan pelantikan Gubernur Jawa Barat, kata Dedi Mulyadi, usai mengurus kepindahan.

    Dedi menyebutkan, meski sudah pindah di Bandung, tapi sebagai Gubernur Jawa Barat, dirinya akan tetap tinggal di lima titik dan bekerja dengan berkeliling ke berbagai daerah di Jawa Barat.

    Pasangan Dedi Mulyadi – Erwan Setiawan, telah resmi ditetapkan sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih pada Pilkada 2024.

    Rencananya pasangan ini akan dilantik 7 Februari mendatang, namun kepastian pelantikanya masih menunggu perkembangan selanjutnya.

    Sumber : Radio Elshinta