Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • lahirnya bapak pelopor ekonomi berkeadilan di Indonesia

    lahirnya bapak pelopor ekonomi berkeadilan di Indonesia

    Ir. H. Raden Djoeanda Kartawidjaja. (https://tinyurl.com/3u4dmncu)

    14 Januari 1911: lahirnya bapak pelopor ekonomi berkeadilan di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Ir. H. Raden Djoeanda Kartawidjaja adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang dikenang sebagai Bapak Proklamator Ekonomi Indonesia. Perannya tidak hanya sebagai pemimpin bangsa tetapi juga sebagai arsitek utama kebijakan ekonomi yang bertujuan memperkuat kemandirian nasional. Lahir pada 14 Januari 1911, Djoeanda menempuh pendidikan di Technische Hogeschool te Bandoeng (sekarang ITB), tempat ia menyelesaikan studi teknik sipil. Keahlian ini menjadi dasar kiprahnya dalam membangun infrastruktur Indonesia di masa awal kemerdekaan. 

    Setelah Indonesia merdeka, Djoeanda bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan menjadi salah satu tokoh utama yang mendukung pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. Pada tahun 1957, ketika ia menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Djoeanda, lahirlah Deklarasi Djoeanda, yang menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam kariernya. Deklarasi ini menegaskan komitmen Indonesia untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri demi kepentingan rakyat banyak. 

    Djoeanda dikenal sebagai pemimpin dengan visi yang jauh ke depan. Ia mempelopori pengembangan ekonomi Pancasila, sebuah pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan negara, swasta, dan masyarakat. Melalui kebijakan proteksionisme, ia melindungi industri domestik dan mendorong pembangunan sektor pertanian serta industri guna menciptakan lapangan kerja. Langkah-langkah ini menunjukkan tekad Djoeanda untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada pengaruh luar dan membangun ekonomi nasional yang tangguh.

    Warisan Djoeanda dalam bidang ekonomi terus dirasakan hingga kini. Pemikiran dan kebijakan yang ia gagas menjadi fondasi bagi pengelolaan ekonomi Indonesia yang berkeadilan. Dedikasinya terhadap kemajuan bangsa membuat namanya dikenang sebagai salah satu tokoh besar yang menginspirasi pembangunan nasional. Ir. H. Raden Djoeanda Kartawidjaja adalah bukti nyata bahwa semangat perjuangan tidak hanya diwujudkan melalui kemerdekaan politik, tetapi juga melalui upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Sumber : Sumber Lain

  • Menko Yusril sebut MK berpeluang batalkan parliamentary threshold

    Menko Yusril sebut MK berpeluang batalkan parliamentary threshold

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra diwawancarai wartawan di sela pembukaan Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1/2025) ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

    Menko Yusril sebut MK berpeluang batalkan parliamentary threshold
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.

    “Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1).

    Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut. Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

    Sehingga, lanjut dia, partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI.

    “Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB,” ucapnya.

    Setelah putusan MK itu, kata dia, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut. Rumusan itu nantinya akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batasnya.

    “Khususnya kepada lima panduan atau disebut contitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu,” ucapnya.

    Di sisi lain, Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen, dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain.

    “Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • titik panas ketegangan ideologi di Indonesia

    titik panas ketegangan ideologi di Indonesia

    Ilustrasi – Seorang yang diduga anggota PKI setelah ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia, Oktober 1965.(National Security Archive) (https://tinyurl.com/2s49945z)

    13 Januari 1965: titik panas ketegangan ideologi di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 13 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Peristiwa Kanigoro merupakan salah satu insiden bersejarah yang terjadi pada 13 Januari 1965 di Desa Kanigoro, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kejadian ini melibatkan bentrokan antara anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kelompok keagamaan, khususnya pemuda-pemuda Islam yang sedang mengikuti pelatihan mental dan spiritual. Pada awal 1965, situasi politik Indonesia diwarnai oleh ketegangan antara kelompok nasionalis, agama, dan komunis. PKI sebagai partai terbesar di Indonesia saat itu, semakin aktif dalam menjalankan agendanya, yang sering kali memicu konflik dengan kelompok lain. Di sisi lain, organisasi-organisasi Islam berupaya menjaga identitas keagamaan dan melawan pengaruh komunisme yang mereka anggap mengancam.

    Pada 13 Januari 1965, sekelompok pemuda Muslim yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sedang mengadakan kegiatan pelatihan di Balai Desa Kanigoro. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat mental spiritual para peserta melalui diskusi dan pembinaan keagamaan. Namun, acara tersebut diinterupsi oleh sekelompok massa yang diduga berasal dari PKI. Mereka menyerbu tempat kegiatan, merusak fasilitas, dan mengintimidasi para peserta. Dalam insiden tersebut, sejumlah peserta ditahan dan dipaksa untuk meninggalkan lokasi. Kejadian ini mencerminkan ketegangan antara kelompok agama dan komunis yang memanas pada saat itu.

    Peristiwa Kanigoro menjadi salah satu pemicu ketegangan yang semakin meningkat di Indonesia pada 1965. Insiden ini memperkuat sentimen anti-komunis di kalangan umat Islam dan mendorong berbagai organisasi keagamaan untuk bersikap lebih tegas terhadap PKI. Peristiwa ini juga menjadi salah satu alasan munculnya gerakan anti-PKI yang semakin meluas setelah peristiwa Gerakan 30 September (G30S) di tahun yang sama. Kanigoro dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap komunisme di Indonesia, meskipun pada saat itu, pemerintah Orde Lama tidak memberikan perhatian besar terhadap insiden ini.

    Peristiwa Kanigoro kerap dijadikan bahan diskusi dalam konteks sejarah konflik ideologi di Indonesia. Sebagian pihak menilai kejadian ini sebagai bentuk keberanian kelompok Islam dalam menghadapi tekanan dari kelompok komunis. Namun, ada pula yang melihatnya sebagai bagian dari ketegangan politik yang kompleks, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan dan agenda tersendiri. Sebagai bagian dari sejarah bangsa, Peristiwa Kanigoro memberikan pelajaran penting tentang bahaya konflik ideologi yang dapat merusak persatuan dan harmoni masyarakat. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk menjaga toleransi, dialog, dan kerja sama demi mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan.

    Sumber : Sumber Lain

  • Dasco sebut pertemuan dengan Raffi Ahmad silaturahim biasa

    Dasco sebut pertemuan dengan Raffi Ahmad silaturahim biasa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dasco sebut pertemuan dengan Raffi Ahmad silaturahim biasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 19:32 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pertemuannya dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin siang, merupakan kunjungan silaturahim biasa.

    “Tadi silaturahim biasa saja, enggak ada (isu khusus tertentu) yang dibahas,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

    Dia menyebut bahwa pertemuan yang dilakukan di ruangannya yang berada di Gedung Nusantara III itu hanya berlangsung selama sekitar 15 menit.

    “Tadi 10–15 menit lah kira-kira gitu,” ucapnya.

    Sebab, kata dia, sang influencer atau pemengaruh kenamaan tanah air itu hendak melanjutkan silaturahim ke beberapa rekan pejabat lainnya.

    “Terus dia (Raffi Ahmad) izin mutar ke teman-teman yang lain katanya, begitu,” ujarnya.

    Pada kesempatan itu, Dasco enggan menanggapi lebih jauh soal insiden patroli dan pengawalan (patwal) kendaraan dinas dengan nomor polisi RI 36 milik Raffi Ahmad yang viral di media sosial karena dinilai arogan.

    “Saya enggak mau komentar itu, bukan kewenangan saya,” kata dia.

    Adapun dari unggahan Raffi Ahmad di akun media sosial Instagram pribadinya @raffinagita1717, pertemuan tersebut dilangsungkan pula bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, hingga Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi.

    “Berdiskusi terkait peningkatan peran serta generasi muda dalam penguatan ekonomi kreatif melalui UMKM dan koperasi,” tulis Raffi dalam unggahannya.

    Sumber : Antara

  • Waka DPR tanyakan kepada Raffi Ahmad insiden pengawalan mobil dinasnya

    Waka DPR tanyakan kepada Raffi Ahmad insiden pengawalan mobil dinasnya

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Waka DPR tanyakan kepada Raffi Ahmad insiden pengawalan mobil dinasnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku sempat menanyakan kepada Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad ihwal kronologi insiden patroli dan pengawalan (patwal) kendaraan dinas dengan nomor polisi RI 36 yang viral di media sosial milik sang influencer tersebut.

    “Jadi, yang pertama, saya sempat menanyakan,” kata Dasco usai menerima kunjungan Raffi Ahmad di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1).

    Dia lantas mengatakan penjelasan yang diterimanya bahwa kendaraan dinas tersebut dalam kondisi kosong, namun membawa berkas yang diperlukan oleh Raffi Ahmad dalam suatu pertemuan sekaligus untuk menjemputnya.

    “Bahwa kendaraan itu untuk menjemput dia (Raffi Ahmad) dalam suatu kegiatan di tempat lain karena dalam satu kegiatan itu dia pergi bersama rekannya sehingga di kendaraan itu sambil membawa berkas itu kemudian untuk menjemput yang bersangkutan,” ujarnya.

    Dasco pun menyebut bahwa komisi teknis di DPR RI telah melakukan pengecekan terkait insiden tersebut kepada Korlantas Polri.

    Hasilnya, didapati keterangan bahwa petugas patwal menegur pengemudi taksi agar tidak membuat kemacetan lalu lintas lantaran bertikai dengan pengendara lain.

    “Komisi teknis di DPR sudah mengecek juga di Korlantas kejadiannya. Ternyata pada saat mobil atau iring-iringan mau melewati beberapa mobil itu ada pertengkaran antara sopir taksi dengan mobil yang lain sehingga kemudian polisi patwalnya itu menegur, menengahi jangan ribut membuat macet,” tuturnya.

    Meski demikian, Dasco mengaku memberikan imbauan pula kepada petugas patwal imbas insiden tersebut viral di media sosial

    “Jadi, menurut saya, kejadian yang sebenarnya itu, tetapi kemudian ya kami juga imbau kepada pihak yang melakukan pengawalan itu juga,” ucapnya.

    Dia lantas berkata, “Tapi ya gimana ya susah, orang dia (petugas patwal) cuma negur saja gitu.”

    Menanggapi ihwal diperlukan tidaknya pengawalan terhadap mobil dinas sekalipun tidak membawa penumpang di dalamnya, Dasco mengatakan bahwa pengawalan yang dilakukan tersebut masih dalam rangka keperluan pejabat pemilik mobil dinas tersebut.

    “Itu dalam hal menjemput yang bersangkutan di kegiatan lain untuk ke tempat lain, kan gitu lho,” katanya.

    Dalam pertemuannya dengan Raffi Ahmad yang berlangsung selama sekitar 15 menit itu, Dasco mengaku tak menyampaikan teguran kepada suami artis Nagita Slavina itu sebab bukan kewenangannya.

    “Saya bukan pemerintah,” imbuhnya.

    Dari unggahan Raffi Ahmad di akun media sosial Instagram pribadinya @raffinagita1717, pertemuan tersebut dilakukan pula bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, hingga Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi.

    “Berdiskusi terkait peningkatan peran serta generasi muda dalam penguatan ekonomi kreatif melalui UMKM dan koperasi,” tulis Raffi dalam unggahannya.

    Sumber : Antara

  • Dua Menko hadiri Muktamar VI PBB di Bali

    Dua Menko hadiri Muktamar VI PBB di Bali

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dua Menko hadiri Muktamar VI PBB di Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 22:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.

    “Muktamar VI juga lengkap dihadiri 38 dewan pimpinan wilayah (DPW) dan 514 dewan pimpinan cabang (DPC) PBB seluruh Indonesia,” kata Ketua Bidang Pemerintahan Daerah dan Desa PBB Abdul Rohim di Denpasar, Bali, Senin (13/1) malam.

    Menko Polkam Budi Gunawan hadir di area muktamar di sebuah hotel di Denpasar pukul 19.15 Wita mengenakan kemeja batik berwarna cokelat berlengan panjang dan disusul Menko Yuzril Ihza Mahendra pukul 19.45 Wita yang tiba mengenakan kemeja putih dan jas hitam.

    Selain dua pejabat negara itu, sejumlah tokoh politik juga hadir diantaranya Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, serta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

    Perwakilan partai politik lain yang juga hadir, diantaranya Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali sekaligus Gubernur Bali Terpilih I Wayan Koster. Selain itu, ada juga Penjabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, serta sejumlah perwakilan partai politik lainnya.

    Rencananya, berdasarkan susunan agenda dari panitia, Penjabat Ketua Umum PBB Fahri Bachmid dijadwalkan memberikan pidato politik.

    Agenda utama Muktamar VI itu yakni pemilihan ketua umum baru periode 2025-2030, menggantikan Yuzril Ihza Mahendra.

    Sejumlah nama calon mencuat jelang pelaksanaan muktamar tersebut, diantaranya Mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dan tokoh muda PBB Gugum Ridho Putra yang juga keponakan dari tokoh sentral PBB Yusril Ihza Mahendra.

    Selain pemilihan ketua umum baru perubahan AD/ART partai, dan program-program partai selama lima tahun ke depan

    Sumber : Antara

  • Pertemuan Megawati-Prabowo tergantung intensitas komunikasi

    Pertemuan Megawati-Prabowo tergantung intensitas komunikasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gerindra: Pertemuan Megawati-Prabowo tergantung intensitas komunikasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 23:33 WIB

    Elshinta.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan realisasi waktu pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tergantung intensitas komunikasi yang dijalin antara kedua partai.

    “Ya, kami enggak tahu ya, tergantung komunikasi-komunikasi yang dilakukan teman-teman,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dia pun tak menutup kemungkinan bahwa pertemuan kedua tokoh bangsa itu dapat berlangsung sebelum ataupun sesudah pelaksanaan Kongres PDIP pada April 2025.

    “Jadi mungkin kalau intens dilakukan mungkin bisa atau kemudian sebelum atau sesudah (Kongres PDIP),” ucapnya.

    Dia tak menampik bahwa wacana pertemuan antara Megawati dan Prabowo memang tengah digodok oleh Gerindra maupun PDIP.

    “Ya, saya pikir ada pertemuan-pertemuan yang kemudian digagas oleh kawan-kawan, baik dari PDIP maupun dari Gerindra, itu yang saya dengar, dan saya belum mengetahui lebih lanjut perkembangannya sampai mana, tapi kira-kira mungkin mengarah ke sana,” tuturnya.

    Dia juga tak menampik bahwa baik Gerindra maupun PDIP sama-sama saling mengirimkan utusan kadernya untuk mematangkan pertemuan tersebut.

    “Ya, yang saya dengar kan begitu,” katanya.

    Namun ketika ditanyakan ihwal kans PDIP merapat ke pemerintahan Prabowo, Wakil Ketua DPR RI itu pun enggan menanggapinya lebih jauh.

    “Mengenai yang lain-lain itu kami belum tau, dan tidak dalam kapasitas saya untuk memberikan komentar,” ujarnya.

    Menurut dia, adanya pernyataan kader PDIP yang menyebut bahwa program pemerintahan Prabowo sejalan dengan kebijakan partai berlambang banteng moncong putih itu tak lebih dari penilaian realistis.

    “Enggak, menurut saya apa yang disampaikan PDIP itu kan realistis karena memang program-program yang kami buat itu adalah berpihak kepada rakyat, dan sebagaimana PDIP adalah partainya wong cilik katanya, ya tentunya PDIP akan mengapresiasi program-program tersebut,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Gerindra tepis Hasto belum ditahan KPK karena Megawati telepon Prabowo

    Gerindra tepis Hasto belum ditahan KPK karena Megawati telepon Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Gerindra tepis Hasto belum ditahan KPK karena Megawati telepon Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 00:05 WIB

    Elshinta.com – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar bahwa Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menelepon Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Kalau ada pertanyaan (terkait), tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra. Belum ada (Prabowo ditelepon Megawati),” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dasco tidak menampik bahwa banyak pihak yang menanyakan kepada dirinya terkait kabar tersebut.

    Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan.

    “Ada beberapa pihak yang menanyakan hal serupa, tetapi menurut saya bahwa kewenangan dalam penegakan hukum kan memang oleh KPK sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau yang terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses-proses yang terjadi di sana,” ujarnya.

    Sebelumnya, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum ditahan karena masih ada beberapa saksi yang belum diperiksa.

    “Hasil koordinasi saya dengan penyidik, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan hari ini karena penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

    Dia menerangkan saksi-saksi tersebut, antara lain mantan terpidana dalam kasus suap Harun Masiku, Saeful Bahri, dan anggota DPR RI Maria Lestari.

    Oleh karena itu, penyidik KPK menilai saat ini belum perlu dilakukan penahanan terhadap Hasto.

    “Penyidik menilai belum diperlukan dilakukan penahanan dan tentunya bila penyidik dan jaksa penuntut umum sepakat bahwa berkas ini siap untuk dilimpahkan maka proses tersebut akan dilanjutkan,” ujarnya.

    Hasto Kristiyanto pada Senin memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Ia diperiksa selama 3,5 jam sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.27 WIB.

    Hasto ditetapkan sebagai salah satu dari dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku pada Selasa, 24 Desember 2024.

    Sumber : Antara

  • titik awal era baru di Indonesia

    titik awal era baru di Indonesia

    Pada tahun 1966, Indonesia menghadapi salah satu momen penting yang mengubah arah perjalanan bangsa, yaitu peristiwa TRITURA atau `Tiga Tuntutan Rakyat.` (https://tinyurl.com/yc3cp99m)

    12 Januari 1966: titik awal era baru di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada tahun 1966, Indonesia menghadapi salah satu momen penting yang mengubah arah perjalanan bangsa, yaitu peristiwa TRITURA atau “Tiga Tuntutan Rakyat.” Peristiwa ini mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan signifikan dalam tata pemerintahan dan kehidupan bernegara. Dengan latar belakang situasi politik, ekonomi, dan sosial yang penuh gejolak, TRITURA menjadi simbol perjuangan rakyat untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

    Pada pertengahan 1960-an, Indonesia berada dalam situasi genting. Ketegangan ideologi antara kelompok-kelompok politik semakin memuncak, terutama antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan kekuatan antikomunis. Situasi ini diperburuk oleh inflasi yang meroket, kelangkaan bahan pokok, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno.

    Puncak ketegangan terjadi setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), sebuah kudeta yang gagal dan menimbulkan gejolak politik besar di seluruh negeri. Peristiwa ini memicu desakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), untuk melakukan reformasi total di berbagai sektor.

    Isi Tuntutan TRITURA

    Pada 12 Januari 1966, KAMI mengajukan tiga tuntutan utama yang dikenal sebagai TRITURA, yaitu:
    1. Bubarkan PKI – Menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia yang dianggap bertanggung jawab atas G30S.
    2. Bersihkan Kabinet dari Unsur-unsur PKI – Menuntut agar kabinet pemerintahan dibersihkan dari orang-orang yang terkait dengan PKI.
    3. Turunkan Harga – Mendesak pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan menurunkan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.

    Tuntutan ini menjadi simbol dari aspirasi rakyat untuk perubahan yang lebih baik dan mencerminkan keresahan mendalam terhadap kondisi bangsa.

    Peristiwa TRITURA membawa dampak besar dalam perjalanan sejarah Indonesia, di antaranya:

    1. Pergantian Kepemimpinan Nasional
       Desakan untuk merealisasikan tuntutan TRITURA memicu pergeseran kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto. Proses ini ditandai dengan penerbitan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada 11 Maret 1966, yang memberikan kewenangan kepada Soeharto untuk mengambil tindakan demi menjaga stabilitas negara.

    2. Pembubaran PKI
       Pada tahun 1966, PKI resmi dibubarkan, dan organisasi-organisasi yang terkait dengan ideologi komunis dilarang di Indonesia. Langkah ini menandai dimulainya era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto.

    3. Reformasi Ekonomi
       Pemerintahan Orde Baru mulai mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi, meskipun butuh waktu yang lama untuk memulihkan kondisi ekonomi nasional sepenuhnya.

    Peristiwa TRITURA merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia yang menandai akhir dari Orde Lama dan awal dari Orde Baru. Tiga tuntutan rakyat yang sederhana namun penuh makna ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, stabil, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Hingga kini, peristiwa TRITURA tetap menjadi salah satu momen bersejarah yang menginspirasi semangat perjuangan dan perubahan di Indonesia.

    Sumber : Sumber Lain

  • Pernah bersama Yusril, Afriansyah Noor maju calon Ketum PBB

    Pernah bersama Yusril, Afriansyah Noor maju calon Ketum PBB

    Sumber foto: Heru Lianto/elshinta.com.

    Pernah bersama Yusril, Afriansyah Noor maju calon Ketum PBB
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 13 Januari 2025 – 16:08 WIB

    Elshinta.com – Afriansyah Noor memastikan diri maju sebagai Calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang (Caketum PBB) di Muktamar VI di Bali pada 13-15 Januari 2025. 

    Pasalnya, dirinya mengaku mendapat  dukungan dari beberapa daerah di mana setidaknya sudah 9 dari 38 DPW-PBB se-Indonesia memintanya untuk maju menjadi Caketum PBB. 

    “Saya baru dua hari lalu mengatakan ingin maju. Ada desakan dari DPC, DPW untuk saya maju. Telepon semua, WhatsApp (WA) juga,” kata Ferry sebagaimana rilis yang diterima Elshinta.com, Minggu (12/1).

    Dikatakan mantan Sekretaris Jenderal PBB ini, tiga di antara DPW itu adalah Nusa Tenggara Barat (NTB), Banten dan Bengkulu. Semua itu muncul dari kebersamaan ketika mendampingi Ketua Umum saat itu Yusril Ihza Mahendra.

    “Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPC maupun DPW itu kan masih saya yang tanda tangan. Jadi saya memiliki ke­dekatan emosional dengan mereka,” ujar pria yang biasa disapa Ferry.

    Mantan Wakil Menteri Tenaga kerja ini, beragam perjuangan ber­sama dilakukan untuk partai saat bersama Yusril. Misalnya, ketika proses verifi­kasi administrasi hingga faktual di Pemilu 2024 dan kala itu, PBB kali pertama menjadi kontestan tanpa gugatan hukum.

    “Sama-sama kita melakukan kerja sama membangun partai di semua tingkatan. Itu memang saya bangun betul bersama Ketum Yusril,” imbuh Ferry seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Heru Lianto, Senin (13/1). 

    Ferry mengatakan kontestasi meraih posisi PBB-1 bukan perkara mudah. Apalagi salah satunya rivalnya yang merupakan keponakan Yusril yaitu Gugum Ridho Putra sudah  melakukan deklarasi.

    Sejumlah nama masuk radar bursa Caketum PBB, yaitu Pj Ketum PBB Fahri Bachmid, Sekjen PBB Mohamdad Masduki, putra Yusril yaitu Yuri Kemal Fadlullah dan Jumhur Lantong.

    Meski begitu, Ferry mengaku siap berpartisipasi karena ini demi semangat bersama mem­bangun PBB. Ia juga sudah berkomunikasi dengan Prof Yusril ihwal keinginannya maju di bursa Caketum PBB medio 2025-2030.

     “Artinya, dalam demokrasi sesuai aturan main yang ada saya siap maju,” pungkas Ferry yang saat ini menjabat Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

    Sumber : Radio Elshinta