Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Istana pastikan insiden MBG di Sukoharjo ditangani sesuai SOP

    Istana pastikan insiden MBG di Sukoharjo ditangani sesuai SOP

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi (kedua kanan) berbincang dengan siswa saat meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SDN Kedung Badak 1, Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (6/1/2025). Pemerintah menargetkan program Makan Bergizi Gratis akan diterima oleh 15 juta hingga 20 juta penerima manfaat hingga Desember 2025. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Istana pastikan insiden MBG di Sukoharjo ditangani sesuai SOP
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 06:13 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan insiden anak-anak diduga mengalami gejala keracunan saat menyantap makan bergizi gratis (MBG) di Sukoharjo, Jawa Tengah, ditangani cepat sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) yang berlaku.

    Hasan di Jakarta, Kamis (16/1), menyebutkan 40 anak yang mual dan muntah-muntah langsung diobati di puskesmas terdekat. Kondisi mereka saat ini sudah membaik.

    “SOP yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah lapor kepada SPPG dan puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG, kemudian diganti dengan menu lain,” ujar Hasan Nasbi.

    SPPG merupakan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas mengelola dapur umum yang memasak dan mendistribusikan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, ibu-ibu hamil, dan ibu menyusui serta balita di daerah sekitarnya. Dalam mengoperasikan dapur, SPPG dipimpin oleh seorang kepala SPPG yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

    Dikatakan bahwa SOP lain yang diterapkan manakala dalam pelaksanaan makan bergizi gratis ditemukan insiden atau kendala, yaitu setiap SPPG diwajibkan menyimpan sampel makanan selama 2 x 24 jam.

    Dengan demikian, jika ada kejadian yang tak diinginkan sebagaimana insiden di Sukoharjo, menurut dia, penyebabnya dapat dilacak dengan cermat.

    “Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh dinas kesehatan,” sambung Hasan.

    Ia menyatakan bahwa insiden di Sukoharjo menjadi evaluasi penting bagi Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai penyiapan MBG sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin,” kata Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan bahwa insiden di Sukoharjo terjadi karena kesalahan pengolahan ayam yang pada saat itu menjadi menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 03 Sukoharjo.

    Dadan juga menyatakan tak menunggu lama setelah anak-anak menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas kesehatan langsung bergerak cepat. Selanjutnya menu yang diedarkan kepadasiswa ditarik dan diganti.

    Sumber : Antara

  • ORI masih investigasi dugaan malaadministrasi pemagaran laut Tangerang

    ORI masih investigasi dugaan malaadministrasi pemagaran laut Tangerang

    Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (16/1/2025). ANTARA/HO-Ombudsman RI

    ORI masih investigasi dugaan malaadministrasi pemagaran laut Tangerang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 13:19 WIB

    Elshinta.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masih menginvestigasi dugaan malaadministrasi dalam pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

    Ketua ORI Mokhammad Najih menjelaskan bahwa investigasi tersebut dilakukan secara langsung oleh perwakilan Ombudsman Provinsi Banten dengan supervisi dari ORI

    “Karena masih dalam proses, kami belum bisa menyampaikan tentang adanya dugaan malaadministrasi itu dilakukan oleh pihak siapa. Apakah itu oleh pihak pemerintahan di tingkat daerah, atau oleh kantor kementerian, atau lembaga di tingkat pusat?” kata Najih di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa dikarenakan belum mendapatkan data secara lengkap, maka Ombudsman mendorong seluruh pihak untuk mendukung langkah yang telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan melarang adanya aktivitas apa pun di area pagar laut tersebut.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa Ombudsman ingin melihat kasus tersebut secara jernih sebab saat ini dinilai telah ada upaya memecah belah para nelayan di sana.

    “Mengingat keresahan masyarakat yang disampaikan ke Ombudsman adalah keluhan mengenai halangan untuk melakukan kegiatan sebagai nelayan ya, melakukan kegiatan dalam mengambil ikan, yang semula dia bisa menjangkau laut tanpa ada hambatan, sekarang harus memutar sehingga dia harus mengeluarkan biaya tambahan,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia berharap dalam waktu 30 hari ke depan sudah memperoleh hasil yang diharapkan dari investigasi tersebut, meskipun dia mengaku saat ini merasa kesulitan terkait kejelasan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam memasang pagar laut.

    “Pihak KKP yang sudah dihubungi, diminta keterangan oleh Ombudsman memberikan penjelasan bahwa kementerian belum pernah menerbitkan izin apa pun terkait dengan pemagaran laut. Demikian juga pihak pemerintahan di tingkat daerah juga masih belum ada yang merasa bahwa ada instansi mana atau pihak mana yang mengajukan perizinan,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI

    mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI

    Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) turun ke jalan menyerukan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). (https://tinyurl.com/4sssv92v)

    16 Januari 1966: mahasiswa KAMI dan seruan berani untuk bubarkan PKI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada 16 Januari 1966, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) turun ke jalan menyerukan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Aksi ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Indonesia, mencerminkan keberanian generasi muda dalam menuntut perubahan di tengah krisis politik dan ekonomi yang melanda negeri.

    KAMI, yang dibentuk pada 25 Oktober 1965, muncul sebagai respons atas ketegangan pasca-pemberontakan Gerakan 30 September (G30S) yang dituduhkan pada PKI. Organisasi ini menjadi simbol perlawanan terhadap komunisme dan dianggap sebagai perwakilan aspirasi rakyat yang mendambakan perbaikan kondisi bangsa. Dalam aksi besar-besaran pada Januari 1966, mahasiswa membawa tuntutan yang dikenal dengan Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora yang dianggap pro-komunis, dan penurunan harga kebutuhan pokok yang melonjak akibat inflasi.

    Demonstrasi tersebut mencerminkan ketegangan politik yang memuncak, terutama karena Presiden Soekarno masih mempertahankan konsep “Nasakom” yang mengakomodasi PKI. Meski mendapat tentangan dari pemerintah, aksi mahasiswa ini mendapat dukungan luas, termasuk dari kekuatan militer yang semakin tidak sejalan dengan kebijakan Soekarno. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akhirnya membuat perubahan besar tak terhindarkan.

    Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966, Jenderal Soeharto menerima mandat untuk mengambil tindakan terhadap situasi yang genting. PKI akhirnya dibubarkan, dan pengaruhnya dalam pemerintahan dihentikan sepenuhnya. Keberhasilan mahasiswa dalam memperjuangkan Tritura tidak hanya menjadi tonggak sejarah peran generasi muda dalam politik, tetapi juga membawa Indonesia memasuki era baru di bawah pemerintahan Orde Baru.

    Namun, langkah besar ini juga meninggalkan luka dalam sejarah. Pembubaran PKI diikuti oleh tindakan represif, termasuk kekerasan massal dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota atau simpatisan partai tersebut. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan besar sering kali membawa konsekuensi kompleks yang harus dihadapi oleh sebuah bangsa.

    Aksi heroik mahasiswa KAMI pada 16 Januari 1966 membuktikan bahwa suara pemuda dapat menjadi katalisator perubahan besar. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, mereka menunjukkan bahwa perjuangan untuk keadilan dan perbaikan bangsa adalah tanggung jawab bersama yang harus terus dipegang generasi ke generasi.

    Sumber : Sumber Lain

  • pelaksanaan pemilu mendatang butuh mitigasi bencana

    pelaksanaan pemilu mendatang butuh mitigasi bencana

    Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

    Komnas HAM: pelaksanaan pemilu mendatang butuh mitigasi bencana
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 07:16 WIB

    Elshinta.com – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Saurlin Siagian mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu mendatang membutuhkan mitigasi bencana.

    Komisioner Pengkajian dan Penelitian tersebut menjelaskan bahwa usulan itu disampaikan berdasarkan pengalamannya saat memantau pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Tengah.

    “Di Jawa Tengah itu banyak sekali banjir, dan orang enggak punya plan B mau diapain ini TPS-nya (tempat pemungutan suara), dipindahkankah atau bagaimana?” kata Saurlin dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1).

    Selain itu, dia menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 seperti di Sumatera Utara juga tidak mempunyai mitigasi bencana terhadap banjir besar maupun longsor, sehingga menyebabkan hampir 40 persen pemilih tidak bisa menggunakan haknya pada hari pemungutan suara.

    “Sepertinya kita enggak punya plan b. Jadi, ya sudah dibiarkan saja gitu, dan kami menemukan banyak sekali bencana alam saat itu, kan musim hujan saat itu,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia menyimpulkan bahwa catatan Pemilu 2024 adalah belum adanya mitigasi terhadap situasi bencana pada sebelum maupun saat hari pemungutan suara.

    “Nah, saya kira mitigasi pemilu dalam situasi bencana menjadi penting ke depan,” kata dia menekankan.

    Sumber : Antara

  • `E-voting` harus jadi pertimbangan ke depannya

    `E-voting` harus jadi pertimbangan ke depannya

    Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1/2025). (ANTARA/Rio Feisal)

    Komnas HAM: `E-voting` harus jadi pertimbangan ke depannya
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 07:41 WIB

    Elshinta.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa pemungutan suara elektronik atau e-voting harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ke depannya.

    Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menjelaskan bahwa usulan tersebut mempertimbangkan para pekerja yang merantau dan tidak bisa pulang ke daerah asalnya.

    “Di Indonesia ini kan banyak orang yang bekerja tidak di kotanya, atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarkan saja. Kalau kamu enggak pulang, ya sudah kamu kehilangan hak pilih,” kata Saurlin dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1).

    Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM tersebut mengemukakan bahwa salah satu perantau yang tidak pulang pada saat pemilu adalah warga Tegal, Jawa Tengah.

    “Di Tegal itu ternyata hampir 50 persen penduduknya itu di luar kota Tegal, dan mereka nggak mau pulang untuk pemilihan karena ya sayang kan uang untuk jualan Warung Tegal kalau ditinggalkan satu hari ya. Di warung Tegal, di mana-mana, itu ternyata mereka mempertahankan KTP-nya (kartu tanda penduduk), enggak mau pindah KTP,” ujarnya.

    Oleh sebab itu, dia memandang pelaksanaan pemilu mendatang harus memakai teknologi agar lebih efektif dan efisien, yakni melalui e-voting.

    Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Komnas HAM ke depannya akan memantau dan mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2025.

    Sumber : Antara

  • Pengurus Partai Perindo Banten mundur serentak. Ada apa?  

    Pengurus Partai Perindo Banten mundur serentak. Ada apa?  

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengurus Partai Perindo Banten mundur serentak. Ada apa?  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 23:05 WIB

    Elshinta.com – Pengurus Partai Perindo Banten beserta enam daerah lainnya mengundurkan diri secara serentak. Pengunduran diri dilakukan pada Rabu, 15 Januari 2025, di Kota Serang.

    Salah satu alasan pengunduran diri pengurus Perindo, agar ada regenerasi kepengurusan partai politik besutan Harry Tanoe tersebut.

    “Semuanya ada waktunya, ada waktu datang dan ada waktu berpisah. Selama ini kita sudah lebih dari satu dekade di partai Perindo, ada suka duka, semua pengalaman itu kita nikmati. Semua harus ada estafet di partai, kami yang sudah lama di partai tidak melihat kegagalan di partai, ini jadi pelajaran kita semua,” ujar mantan Ketua Dewan Pembina Perindo Banten, Yandra Doni, Rabu, (15/1).

    Pihaknya mengaku, Perindo memiliki 38 kader berdasarkan KTA. Para pengurus mengundurkan diri dengan sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

    Gagalnya lolos ke parlementary threshold juga menjadi penyebab mereka mengundurkan diri sebagai pengurus.

    “Secara ilmiah kita ingin menyampaikan tiga kali Perindo ikut pemilu, tiga kali tidak berhasil dan trendnya turun menerus. Mungkin kita yang salah, jadi kita mundur, selain regenerasi itu,” terangnya.

    Setelah mengundurkan diri secara serentak, surat pengunduran diri akan diserahkan ke DPP Perindo sebagai bentuk pemberitahuan ke pemilik MNC Group tersebut.

    “Setelah ini kita serahkan ke DPP, ini kesadaran kira dan nanti setelah ini kita sampaikan, ini semua dengan hati yang baik,” jelasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mamo Erfanto. 

    Perlu diketahui bahwa pengurus DPW Perindo Banten beserta DPD Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, secara serentak mengundurkan diri dari kepengurusan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ahmad Luthfi konsisten turun ke masyarakat jelang pelantikan

    Ahmad Luthfi konsisten turun ke masyarakat jelang pelantikan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ahmad Luthfi konsisten turun ke masyarakat jelang pelantikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 20:10 WIB

    Elshinta.com – Calon gubernur terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Ahmad Luthfi konsisten turun ke tengah masyarakat menjelang pelantikan pasangan calon terpilih pada Pilkada 2024.

    “Kami orientasi wilayah yang kemarin sudah pernah saya datangi, saya datangi lagi. Belanja masalah, tetap seperti dahulu,” katanya usai bertemu dengan Jokowi di Solo, Jateng, Selasa.

    Terkait dengan kesiapan pelantikan, dia mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu.

    “Ini ‘kan masih berproses,” katanya.

    Menyinggung soal pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi yang mencabut gugatan pilkada di Mahkamah Konstitusi, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada MK.

    “Kami serahkan pada MK dahulu. ‘Kan pencabutan berproses di MK. Kalau sudah dinyatakan sah, ditindaklanjuti oleh KPU,” katanya.

    Mengenai pesan Jokowi kepada dirinya, dia mengatakan bahwa mantan Presiden RI itu tidak menyampaikan pesan khusus.

    “Jaga kesehatan, tetap bekerja untuk masyarakat, pesannya begitu,” katanya.

    Sementara itu, dalam memimpin Jawa Tengah ke depan, dia menyatakan siap terintegrasi dengan pemerintah pusat.

    Sumber : Antara

  • Dasco khawatir legislasi terganggu bila Parliamentary Treshold dihapus

    Dasco khawatir legislasi terganggu bila Parliamentary Treshold dihapus

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dasco khawatir legislasi terganggu bila Parliamentary Treshold dihapus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 23:34 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad khawatir fungsi DPR RI dalam hal legislasi akan terganggu jika ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold dihapus melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Bila ambang batas parlemen dihapus, maka setiap partai politik bisa duduk di DPR RI. Dengan begitu, menurutnya akan banyak partai politik memiliki kursi di DPR RI karena ambang batas parlemen menjadi 0 persen.

    “Kalau terlalu banyak dari banyak partai, ya kita khawatir bahwa kemudian fungsi-fungsi ini akan juga terganggu dan membuat juga pemerintah terganggu,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Namun dia mewajarkan jika usulan penghapusan Parliamentary Treshold itu datang dari partai politik yang tidak pernah lolos ambang batas parlemen. Menurut dia, usulan tersebut akan menimbulkan plus dan minus.

    “Ya kan kita sudah tahu bahwa fungsi-fungsi DPR itu legislasi, pengawasan dan anggaran juga harus kemudian terkonsolidasi,” kata dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional.

    “Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali (13/1).

    Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.

    Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

    Sumber : Antara

  • KPK optimistis menang lawan gugatan praperadilan Hasto

    KPK optimistis menang lawan gugatan praperadilan Hasto

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPK optimistis menang lawan gugatan praperadilan Hasto
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 00:06 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan optimis menang melawan gugatan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka.

    “Masalah praperadilan yang diajukan prinsipnya kami semua ini yakin, optimis. Bagaimana kami menghadapi permohonan atau gugatan dari tersangka mengajukan praper, kemudian kami pesimis? enggak, kami semuanya optimis, kami yakin,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

    Setyo mengatakan pihakny sudah mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk pembuktian bahwa seluruh secara formil dan materiel bahwa penetapan tersangka tersebut sudah memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang.

    “Tapi praperadilan kan urusannya hanya terkait masalah administrasi atau formil saja,” ujarnya.

    Tim hukum KPK, kata Setyo, juga akan membuktikan dalam persidangan bawah apa yang dipersangkakan oleh penyidik KPK adalah sesuai dengan fakta.

    “Kami juga akan berusaha membuktikan bahwa peristiwa, bahwa perbuatan yang dilakukan HK terhadap penyuapan, perbuatan penyuapan, perintangan itu peristiwanya ada dan itu adalah melanggar hukum,” tuturnya.

    Sebelumnya, Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto mengatakan sidang permohonan praperadilan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto akan digelar pada Selasa (21/1).

    “Sidang pertama dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan yaitu pada Selasa tanggal 21 Januari 2025,” kata Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

    Djuyamto mengatakan pihaknya telah menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Hasto Kristiyanto dan sebagai Termohon yaitu KPK RI.

     

    Permohonan praperadilan itu diajukan oleh Hasto pada Jumat (10/1). Pemohonan tersebut telah diregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dan telah ditunjuk sebagai hakim tunggal yaitu Djuyamto, kemudian panitera pengganti yakni Wijatmoko dan jurusita pengganti yakni Dewa Gede Randhy.

    Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

    Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

    HK juga diduga mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

    Sumber : Antara

  • Menko PMK sebut pentingnya `work life balance` saat lantik eselon 1

    Menko PMK sebut pentingnya `work life balance` saat lantik eselon 1

    Menko PMK Pratikno (belakang tengah) bersama 14 pejabat pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri yang dilantik hari ini di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa (14/1/2025). (ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari)

    Menko PMK sebut pentingnya `work life balance` saat lantik eselon 1
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 14 Januari 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menyebut pentingnya keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan atau work life balance saat melantik para pejabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I.

    “Work life balance penting, karena tugas kita bukan hanya memberikan laporan yang bagus-bagus, melainkan kita harus menjadi teladan dalam bidang pembangunan manusia dan kebudayaan,” katanya di Kantor Kemenko PMK di Jakarta Pusat, Selasa.

    Terdapat 14 pejabat eselon I yang dilantik hari ini untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya dan staf khusus menteri, serta 43 tamu penting yang diundang.

    “Kami berhasil membentuk tim melalui perjuangan yang luar biasa panjang, tidak mudah untuk menarik putra-putri bangsa terbaik bergabung dengan kami, ini kebahagiaan luar biasa bagi saya,” ujar dia.

    Ia menegaskan seluruh pegawai di Kemenko PMK harus sehat secara fisik maupun mental, dengan modalitas berupa soliditas dan loyalitas kepada pemerintah, karena harus mengurus berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga keluarga.

    “Tugas kita mengurus sumber daya manusia, Kemenkes itu di bawah koordinasi kita, artinya kita mengurus, memikirkan kesehatan rakyat Indonesia, jangan sampai kita sendiri tidak sehat, sehat bukan hanya fisik, tetapi mental, juga moral,” tuturnya.

    Selain itu, menurutnya, seluruh pejabat pemerintah juga mesti merepresentasikan jati diri bangsa dan menjadi teladan.

    “Kita mengurusi pendidikan anak-anak Indonesia, jangan sampai anak-anak kita tidak terurus pendidikannya, kita juga mengurus keluarga Indonesia, jangan sampai kita tidak bisa memberikan teladan melalui keluarga kita,” paparnya.

    Ia mengemukakan pentingnya bekerja cerdas untuk meningkatkan produktivitas.

    “Kita diberikan mandat dan difasilitasi negara untuk produktif, itu harus dijalankan secara cerdas. Pekerjaan semakin banyak, tetapi bukan berarti waktu lembur semakin lama. Inovasi menjadi kunci smart ministry, waktu semakin sedikit, produktivitas meningkat,” tuturnya.

    Sumber : Antara