Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Tunas Indonesia Raya gelar rapat pra kongres ke IV di Bali 

    Tunas Indonesia Raya gelar rapat pra kongres ke IV di Bali 

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Tunas Indonesia Raya gelar rapat pra kongres ke IV di Bali 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 18:23 WIB

    Elshinta.com – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam hal ini melalui salah satu organisasinya yaitu Tunas Indonesia Raya (TIDAR) menggelar berbagai agenda kegiatan selama di berada Bali dari 17 hingga 19 Januari 2025.

    Salah satu agenda utamanya adalah menggelar agenda Rapat Pra – Kongres ke IG yang berlangsung di Hotel Merusaka, kawasan ITDC Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu pada 18 Januari 2025.

    Selain itu, TIDAR juga menggelar kegiatan lainnya diantaranya seperti bersih-bersih di Pantai Padma yang melibatkan siswa Sekoalh Dasar (SD) dan juga sekaligus menggelar kegiatan sosialisasi terkait Makan Bergizi Gratis (MBG). 

    “Rapat Pra – Kongres TIDAR (Tunas Indonesia Raya) yang ke IV di Bali dihadiri peserta dari 42 DPD (Dewan Pimpinan Daerah) dari 38 Provinsi,” kata Satrio Rama Widyowicaksono selaku Ketua OC Pra Kongres Tidar ke IV di Bali, Sabtu (18/1). 

    Sementara itu, Aryo Djojohadikusumo selaku pendiri dan sekaligus Ketua Dewan Pembina TIDAR keoada wartawan mengatakan menurut rencana agenda Rapat Kongres TIDAR akan digelar pada April 2025 mendatang namun hingga saat untuk sementara masih belum ditentukan dimana lokasinya karena masih menunggu hasil Rapat Pra – Komgres ke IV.

    “TIDAR dalam kesempatan ini juga berkomitmen untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam 5 tahun ke depan,” kata Aryo Djojohadikusumo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Senin (20/1).

    Sedangkan dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum (Ketum) TIDAR yaitu Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengatakan bahwa setiap kegiatan TIDAR harus merakyat dan menjangkau seluruh pemuda di daerahnya masing-masing.

    “Setiap musim itu ada orangnya dan setiap orang itu ada musimnya. TIDAR sudah ada di semua provinsi dan TIDAR juga telah terbentuk di empat (4) negara,” kata Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

    Ia juga menambahkan bahwa sudah banyak kader TIDAR  yang berhasil terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) hingga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota.

    Selain itu juga ada kader TIDAR yang terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan ada pula yang terpilih menjadi kepala daerah, seperti bupati hingga wakil wali kota.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gerindra Bali sambut baik rencana pertemuajn Prabowo dengan Megawati 

    Gerindra Bali sambut baik rencana pertemuajn Prabowo dengan Megawati 

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Gerindra Bali sambut baik rencana pertemuajn Prabowo dengan Megawati 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 20 Januari 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Berbagai isu politik nasional terkait seputar rencana pertemuan dua tokoh besar yakni Presiden Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri terus hingga saat ini terus  bergulir.

    Merespons hal tersebut Ketua DPD Partai Gerindra Bali, Made Muliawan Arya atau yang akrab disapa De Gadjah menyambut baik jika hal tersebut terjadi karena dua figur tokoh nasional tersebut masing-masing sudah saling mengenal sejak lama. 

    “Beliau (Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri) teman baik dari dulu. Ya bagus lah kalau bertemu semua elit-elit politik itu bertemu silaturahmi itu saya rasa bagus jadi adem damai jalannya pemerintahan bagus,” kata Made Muliawan Arya dalam acara Rapat Pra Kongres ke IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali pada Sabtu (18/1). 

    Meski belum mengetahui agenda kapan pertemuan tersebut namun De Gadjah berharap apa yang terjadi di pusat juga berlaku di daerah karena lebih baik bersinergi dan bersatu untuk membangun Bali. 

    “Jangan pernah berpikir the winner take all selama ini kan begitu, mari kita bersinergi bersatu untuk membangun Bali berbuat untuk rakyat Bali,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Senin (20/1). 

    Menariknya, jika pertemuan antara dua tokoh pimpinan partai itu terjadi, De Gadjah pun juga sudah siap membuka pintu untuk mengundang Gubernur Provinsi Bali terpilih sekaligus Ketua DPD PDIP Bali yaitu I Wayan Koster ke rumahnya. 

    “Kalau sudah ada pertemuan pasti ada arahan mungkin setelah itu saya akan undang pak Koster makan di pondok saya,” ungkapnya sembari menambahkan bahwa selama ini dirinya mengaku juga sering mengunjungi kediaman I Wana Koster. 

    “Saya punya pondok, saya undang beliau (I Wayan Koster) kan wajar aja. Nggak apa-apa. Saya sampaikan pondok saya begitu, berkenan nggak. Masuk-masuk gang. Mungkin saya undang beliau makan siang, biar pernah gubernur (Gubernur Bali) main ke rumah saya,” terangnya. 

    Ia menambahkan jika selama ini sudah ada menteri hingga Ketua MPR yang datang ke rumahnya, maka itu ia akan mengundang I Wayan Koster agar pernah Gubernur Bali ke rumahnya.

    Meski diprediksi kedua partai yakni PDIP dan Gerindra berpeluang untuk koalisi, namun De Gadjah tak segan-segan untuk mengkritisi kebijakan pemimpin Bali jika tidak pro rakyat. 

    “Untuk kepentingan rakyat Bali saya support, kalau melenceng saya akan kritisii,” pungkas Made Muliawan Arya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Uji nyata kementerian baru, dari harapan ke realisasi

    Uji nyata kementerian baru, dari harapan ke realisasi

    Logo baru Kementerian UMKM. (ANTARA/Aji Cakti)

    Uji nyata kementerian baru, dari harapan ke realisasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 19 Januari 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Senin pagi, 15 Januari 2025, terlihat pemandangan tidak biasa di Atrium Selatan Blok B Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sekumpulan orang banyak berkerumun di atrium tersebut. Di tengah-tengahnya berdiri layar LED ukuran 6 x 3 meter dengan speaker besar di kanan kirinya. Kesibukan para pegawai toko yang sedang membuka rolling door, diiringi dengan suara pengecekan sound sistem.

    Suasana Atrium Selatan Blok B Pasar Tanah Abang tidak hanya disibukkan oleh pegawai yang akan membuka toko, tetapi juga persiapan seremoni inagurasi pejabat Eselon I dan II, serta peluncuran logo Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

    Dalam sambutan saat pelantikan, Menteri UMKM Maman Abdurahman menyatakan bahwa dipilihnya Pasar Tanah Abang sebagai tempat pelaksanaan inagurasi pejabat Eselon I dan II, serta peluncuran logo Kementerian UMKM merupakan pengejewantahan dari amanah dan instruksi Presiden RI.

    “Amanah dan instruksi maupun perintah dari Presiden RI adalah Presiden ingin Kementerian UMKM dekat dengan masyarakat terutama pengusaha UMKM di Indonesia,” ucap Menteri UMKM berapi-api sebagaimana terlihat pada tayangan youtube.

    Sebuah pencitraan? Tentu saja. Pemilihan pasar Tanah Abang sebagai lokasi pelaksanaan inagurasi pejabat Eselon I dan II, serta peluncuran logo Kementerian UMKM, menyiratkan secara tegas bahwa Kementerian UMKM ingin mencitrakan institusinya dekat dengan UMKM.

    Sebagaimana diketahui, Pasar Tanah Abang selalu dijuluki pusat grosir terbesar, tempat segala lapisan pengusaha mulai dari skala mikro, kecil, sampai menengah berkumpul. Pasar Tanah Abang bagi Menteri UMKM merupakan simbol, salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas, tempat bercengkerama, tempat pengusaha UMKM mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah.

    Sehingga pasar Tanah Abang sangat representatif sebagai lokasi untuk menunjukkan citra Kementerian UMKM yang akan selalu berpihak kepada pengusaha UMKM.

    Seperti tidak cukup menggunakan Pasar Tanah Abang untuk menunjukkan citranya, dalam rangkaian kegiatan tersebut Kementerian UMKM juga menyuguhkan beberapa simbolisasi yang sangat dalam artinya.

    Salah satunya adalah ketika Menteri UMKM, bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat, Menteri PPMI, Wamen UMKM, serta Sekretaris Kementerian UMKM secara simbolis menyalakan sebuah lilin sebelum meluncurkan logo Kementerian UMKM. Hal tersebut membuat penulis teringat pada salah satu prosesi perayaan di agama Katolik.

    Dikutip dari salah satu situs rohani, simbolisasi penyalaan lilin-lilin yang menyala pada ritus agama Katolik mengandung makna yang sangat dalam. Lilin menyala adalah simbolisasi hadirnya Yesus untuk menerangi dunia.

    Apakah simbolisasi penyalaan lilin yang dilakukan oleh Menteri UMKM dalam peluncuran logo tersebut ingin menyatakan bahwa Kementerian UMKM akan hadir sebagai cahaya bagi pengusaha UMKM, layaknya Yesus hadir untuk menerangi dunia? Entah. Tapi secara logika awam, itulah peran yang harus diemban oleh Kementerian UMKM.

    Untuk Menyejahterakan

    Kementerian UMKM, sebenarnya, bukanlah kementerian bentukan baru. Pada Kabinet sebelumnya, Kementerian ini bernama Kementerian Koperasi dan UKM. Lalu oleh Presiden Prabowo, Kementerian Koperasi dan UKM dipisah dalam dua entitas menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

    Tugas dan peran Kementerian UMKM, secara normatif telah tertuang dalam Perpres Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Pada Perpres tersebut dinyatakan Kementerian UMKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan sub-urusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

    Secara tegas dan jelas, Kementerian UMKM akan menjadi pengampu bagi sebanyak 64,1 juta pengusaha UMKM. Bukan jumlah yang sedikit untuk diurus. Juga bukan hal yang mudah untuk dikelola. Sebagaimana diketahui bersama, UMKM selalu distigmakan secara positif, yaitu sebagai penopang perekonomian Indonesia.

    Stigma tersebut bukan tanpa data. Sebagaimana dikutip dari situs https://umkm.go.id/umkm-dalam-angka, UMKM menyumbang lapangan kerja sebesar 99,9 persen. Sebesar 96,9 persen tenaga kerja berasal dari UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5 persen, juga menyumbang 60 persen dari total investasi.

    Mencengangkannya data tersebut tidak serta merta membuat Menteri UMKM beserta jajarannya akan bersantai-santai di kursi empuknya. Pilihan yang paling mudah bagi Kementerian UMKM adalah mempertahankan saja angka-angka tersebut supaya tidak turun. Menjalankan tugas dan perannya as business as usual. Copy paste program dan kegiatan dari tahun-tahun sebelumnya, dan memilih tombol auto pilot.

    Namun apakah itu menjadi pilihan yang logis? Seharusnya tidak, dan sepertinya tidak. Jika melihat unggahan akun resmi Kementerian UMKM di salah satu media sosial, akan ditemukan poster serupa dengan film box office The Avengers. Namun bedanya, figur pada poster tersebut telah diganti menjadi figur para pejabat Kementerian UMKM. Terdapat sketsa wajah Menteri UMKM beserta pejabat eselon I-nya.

    Visual yang digambarkan itu seperti ingin menunjukkan bahwa Menteri UMKM serta “punggawanya” akan menjadi pahlawan bagi UMKM. Siap memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan UMKM dengan sepenuh hati dan tenaganya. Seperti The Avengers yang berjuang untuk melindungi bumi sampai titik darah penghabisan.

    Sebuah analogi yang hiperbolis? Mungkin iya, mungkin juga tidak. Namun jika sekilas melihat salah satu kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, akan ditemukan bahwa Kementerian UMKM (saat itu Kementerian Koperasi dan UKM) berjibaku di garda depan untuk memerangi produk thrifting yang disinyalir menggerus pangsa produk lokal. DNA petarung telah mengalir dalam nadi Kementerian UMKM.

    Jiwa petarung juga telah dibuktikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurahman. Belum genap 100 hari menjalankan amanahnya, Menteri UMKM telah memberi kado spesial bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menteri UMKM berhasil meminta perpanjangan kebijakan insentif tarif pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen hingga akhir tahun 2025.

    Sebelumnya, Kementerian Keuangan akan mengakhiri pemberian insentif PPh final tersebut pada akhir tahun 2024. Dan yang patut diapresiasi, upaya tersebut dilakukan dalam kondisi transisi pemisahan organisasi antara Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi. Belum ada struktur organisasi definitif pada saat itu.

    Nantinya selama 5 tahun ke depan, akan menjadi arena untuk menguji daya tarung Menteri UMKM serta jajarannya di Kementerian UMKM dalam upaya mensejahterakan dan memajukan UMKM. Pertarungan epik akan terus tersaji, mengingat problematika yang ada dalam upaya-upaya memberdayakan UMKM.

    Hal yang cukup mendasar dan krusial adalah, mensinkronkan dan mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan UMKM dengan kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

    Menurut Teten Masduki yang merupakan Menteri Koperasi dan UKM pada era Kabinet Indonesia Maju (2019-2024), terdapat 22 kementerian serta 42 lembaga tingkat pusat, daerah, kabupaten, provinsi, serta kota yang mengurusi UMKM. Lebih lanjut, Tenten Masduki menyebut ada masalah dalam pengkoordinasian kebijakan pemberdayaan UMKM.

    Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut harus menjadi prioritas bagi Kementerian UMKM. Wewenang Kementerian UMKM untuk menyinkronisasikan dan mengkoordinasikan kebijakan pemberdayaan UMKM, cukup kuat. Hal tersebut telah tertuang pada pasal 93-100 PP 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    Untuk memudahkan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM tersebut, perlu diinisiasi Rencana Aksi Pemberdayaan UMKM yang dibalut dengan Instruksi Presiden.

    Rencana aksi tersebut harus berisi tentang peran dan tugas dari masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM. Hal lain yang perlu mendapat prioritas perhatian adalah legalisasi pengusaha UMKM melalui pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB).

    Sampai tahun 2024, tercatat baru 10 juta pengusaha UMKM yang memiliki NIB. Artinya hanya sebesar 16,6 persen pengusaha UMKM yang memiliki NIB. Hal ini cukup miris, mengingat pengurusan pembuatan NIB sudah cukup mudah. Namun ternyata, mudahnya proses tersebut ternyata tidak membuat pengusaha UMKM berbondong-bondong membuat NIB.

    Perlu dilakukan terobosan oleh Kementerian UMKM. Jemput bola dapat dilakukan oleh Kementerian UMKM yang bisa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Dengan kerja sama tersebut, Kementerian Dalam Negeri dapat menugaskan unsur pemerintahan terkecil yaitu kelurahan/desa untuk memberikan NIB kepada pelaku usaha di daerahnya.

    Pun dengan hal itu, dapat juga dilakukan pendataan UMKM by name by address. Mengutip peribahasa, sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Masih banyak hal-hal lain yang harus diupayakan oleh Kementerian UMKM untuk membuktikan jiwa petarungnya.

    Upaya-upaya yang akan membuktikan bahwa pencitraan serta simbolisasi yang telah dilakukan pada inagurasi dan peluncuran logo Kementerian UMKM tidak hanya kosmetik belaka. Upaya-upaya yang akan menegaskan bahwa Kementerian UMKM akan menjadi cahaya yang akan menjadi penerang dan pelindung UMKM dari kegelapan.
     

    Sumber : Antara

  • 17 Januari 1948: Langkah berliku menuju kemerdekaan

    17 Januari 1948: Langkah berliku menuju kemerdekaan

    Perjanjian Renvile (Sumber: Nationaal Museum van Wereldculturen) (https://tinyurl.com/524a48fj)

    17 Januari 1948: Langkah berliku menuju kemerdekaan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Perjanjian Renville menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, USS Renville, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Mediasi ini muncul sebagai respons internasional terhadap konflik yang terus memanas antara Indonesia dan Belanda setelah Agresi Militer Belanda I pada tahun 1947.

    Belanda melancarkan serangan militer meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan dalam Perjanjian Linggarjati. Konflik ini mengundang perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang kemudian membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk memediasi perselisihan. Perundingan yang dimulai pada Desember 1947 melibatkan delegasi Indonesia yang dipimpin Amir Sjarifuddin, delegasi Belanda yang dipimpin R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, dan KTN yang terdiri dari wakil Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

    Hasil dari perundingan ini mencakup beberapa poin penting, seperti pengakuan garis demarkasi (Garis Van Mook) sebagai batas wilayah kekuasaan, penghentian permusuhan, serta pengakuan bahwa wilayah Indonesia hanya meliputi Yogyakarta, Jawa Tengah, dan sebagian Sumatra. Belanda juga berjanji untuk mengakui kemerdekaan Indonesia secara bertahap dalam bentuk negara federal.

    Namun, perjanjian ini memunculkan berbagai dampak yang signifikan. Secara politik, Kabinet Amir Sjarifuddin menghadapi tekanan besar karena dianggap terlalu kompromistis, hingga akhirnya jatuh dari kekuasaan. Di sisi militer, pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di wilayah yang diduduki Belanda terpaksa mundur ke daerah yang diakui dalam garis demarkasi, menciptakan perjalanan panjang dan penuh pengorbanan yang kemudian dikenal sebagai “long march.” Di tingkat internasional, Perjanjian Renville menunjukkan bahwa perjuangan Indonesia untuk meraih kedaulatan mendapat perhatian dunia dan semakin memantapkan posisi diplomatiknya.

    Meskipun memberikan pengakuan internasional terhadap keberadaan Indonesia, Perjanjian Renville juga memperlihatkan tantangan besar yang harus dihadapi bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan penuh. Peristiwa ini adalah langkah yang berat namun penting dalam perjalanan panjang menuju pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Penandatanganan Perjanjian Renville menjadi cerminan semangat perjuangan bangsa dalam menghadapi tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri, demi mempertahankan kedaulatan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.

    Sumber : Sumber Lain

  • Program MBG tidak pangkas anggaran lain

    Program MBG tidak pangkas anggaran lain

    Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresiden (PCO) Dedek Prayudi saat menghadiri Kinerja 2024 dan Target 2025 Bank Tanah di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/1/2025). (ANTARA/HO-Bank Tanah)

    Jubir PCO: Program MBG tidak pangkas anggaran lain
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 18 Januari 2025 – 16:25 WIB

    Elshinta.com – Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran lainnya.

    “Nggak ada sih, sebenarnya bukan seperti itu. Jadi jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain,” ujar Dedek di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

    Dedek menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melakukan fokus ulang terhadap program-program kerjanya.

    Lebih lanjut, Dedek menyampaikan saat pemerintahan Presiden Joko Widodo, fokus utama anggaran dikerahkan untuk pembangunan infrastruktur secara masif.

    Di era Presiden Prabowo, kata Dedek, fokusnya berganti pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) mulai dari MBG sebesar Rp71 triliun dan pemeriksaan kesehatan gratis dengan anggaran Rp4,7 triliun.

    Selain itu, pemerintah juga berencana untuk memberikan pemeriksaan TBC secara gratis, di luar pemeriksaan kesehatan bagi yang berulang tahun, dengan anggaran Rp8 triliun.

    Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas juga ditingkatkan pada era Prabowo dengan anggaran Rp15 triliun.

    “Jadi, bukan MBG sedang memakan yang lain, bukan. Tapi, yang ada adalah dari yang tadinya infrastruktur kita bangun secara masif, maka sekarang infrastruktur APBN kita, kita alihkan. Sekarang refocusing ke pembangunan manusia. Sementara infrastruktur tetap dibangun, cuma sekarang peran swasta lebih ditingkatkan,” jelasnya.

    Dedek mengatakan salah satu anggaran yang porsinya turun adalah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Saat ini pembangunan daerah tersebut turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

    Menurut Dedek, hal tersebut normal terjadi lantaran saat ini fokus pembangunan dikerahkan untuk mengikutsertakan sektor swasta.

    Pembangunan masif yang dilakukan oleh pemerintah, merupakan sebuah pancingan agar sektor swasta, khususnya bagi penanam modal asing melihat keseriusan negara dalam membangun IKN.

    “Karena memang ada sealing, APBN itu boleh membayar untuk pembangunan IKN itu cuma sekian puluh persen, dan itu ada di undang-undangnya, dan ketika itu sudah mendekati sealing, atau sudah sampai di batas atas, maka sudah saatnya sektor swasta yang kemudian membiayai,” kata Dedek.

    Sumber : Antara

  • Pilkada Kabupaten Semarang nihil laporan dan temuan pelanggaran

    Pilkada Kabupaten Semarang nihil laporan dan temuan pelanggaran

    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah merilis  Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak 2024 tidak ditemukan pelanggaran pemilu. (Elshinta.com/Pranoto)

    Pilkada Kabupaten Semarang nihil laporan dan temuan pelanggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 18 Januari 2025 – 10:40 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Semarang, Jawa Tengah merilis  Evaluasi Pengawasan Pilkada Serentak 2024 tidak ditemukan pelanggaran pemilu.

    Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang  Agus Riyanto mengatakan,  pihaknya  tidak menangani adanya temuan maupun laporan pelanggaran menjelang akhir  tahapan Pilkada saat ini.  

    “Kami mengutamakan pencegahan dalam mengawal setiap tahapan. Disampaikan saran pencegahan mengantisipasi terjadinya pelanggaran,” jelasnya, seperti yang dilaporkan kontributor Elshinta, Pranoto pada Jumat (17/1/2025).

    Agus menambahkan,  saran pencegahan diberikan dengan berbagai cara. Saran itu dinilai efektif sehingga nihil laporan dan temuan pelanggaran.

    “Bawaslu Kabupaten Semarang juga  berterima kasih kepada para pemangku kepentingan termasuk TNI, Polri, Kejaksaan dan parpol peserta pemilu yang mampu menciptakan situasi kondusif saat Pilkada,” pungkasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • PKB gelar diskusi evaluasi Pemilu serentak 2024, Soroti politik uang dan dinamika demokrasi

    PKB gelar diskusi evaluasi Pemilu serentak 2024, Soroti politik uang dan dinamika demokrasi

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    PKB gelar diskusi evaluasi Pemilu serentak 2024, Soroti politik uang dan dinamika demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 23:00 WIB

    Elshinta.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar diskusi PKB Inshight Hub “Evaluasi Pemilu Serentak 2024: Menuju Demokrasi Matang” pada Jumat (17/1/2025) di Winner Cafe, Jakarta Pusat. Diskusi ini menghadirkan Wakil Ketua PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan pengamat politik dari Indikator, Burhanuddin Muhtadi. Mereka membahas isu-isu krusial, termasuk politik uang, sistem pemilu, serta tantangan pengambilan keputusan di parlemen.

     

    Cucun Ahmad Syamsurijal mengungkapkan bahwa dinamika di DPR sering kali dipengaruhi oleh pembagian kursi yang tidak selalu sesuai dengan representasi jumlah penduduk. “Misalnya dapil saya, kalau jumlah penduduk dua kabupaten sekitar lima juta tapi kursinya dikurangi, tentu saya akan protes. Harga kursi jadi lebih mahal,” ujar Cucun, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Arie Dwi Prasetyo.

     

    Ia juga menyoroti pelaksanaan Pilkada serentak yang dianggap kurang efektif meski tujuan awalnya untuk efisiensi anggaran. “Keserentakan Pilkada ini perlu dievaluasi. Dikatakan hemat anggaran, tetapi kenyataannya tidak. Kita harus menimbang plus-minusnya,” tambahnya.

     

    Cucun menyoroti pentingnya meninjau ulang presidential threshold (PT) dan parliamentary threshold. “Kalau PT dihapus atau parliamentary threshold diperkecil, partai-partai kecil akan kesulitan beradaptasi. Akibatnya, pengambilan keputusan di fraksi-fraksi menjadi tidak bulat, dan itu problem besar,” tegasnya.

     

    PKB, menurut Cucun, terus berupaya menyerap aspirasi masyarakat untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih baik. “Kita turun ke bawah untuk mendengarkan harapan rakyat, mencari sistem politik terbaik yang benar-benar mencerminkan aspirasi mereka,” katanya.

     

    Burhanuddin Muhtadi: Politik Uang Meningkat Pasca-Pemilu 2019

    Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memaparkan data survei yang menunjukkan peningkatan toleransi terhadap politik uang sejak Pemilu 2019. “Sebelum pemilu serentak, hanya sekitar 42% pemilih yang menganggap politik uang itu wajar. Sekarang, angka itu melonjak menjadi 60-70%,” ungkapnya.

     

    Burhanuddin juga mencatat bahwa efek politik uang terhadap preferensi pemilih semakin besar. “Sebelum 2019, uang Rp100 ribu bisa mengubah 61% preferensi pemilih. Sekarang, dengan nilai yang sama, hanya mampu memengaruhi 30%. Itu sudah disesuaikan dengan inflasi,” jelasnya.

     

    Ia menambahkan bahwa perilaku pemilih oportunis—yang menerima uang tetapi memilih sesuai hati nurani—kini berkurang. “Semakin banyak pemilih yang tergiur oleh politik uang dan membiarkan pilihan mereka dipengaruhi oleh uang,” ujarnya.

     

    Burhanuddin menegaskan bahwa persoalan ini tidak sepenuhnya kesalahan pemilih atau calon legislatif, tetapi juga sistem politik dan institusi yang ada. “Sistem ini mendorong masyarakat dan kandidat menyesuaikan strategi mereka,” katanya.

     

    Diskusi ini menyoroti perlunya reformasi sistem politik dan pemilu serentak agar lebih adil dan efisien. Dengan mendengarkan aspirasi rakyat dan memperbaiki kelemahan yang ada, diharapkan demokrasi Indonesia dapat menjadi lebih matang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wakil Ketua MPR dukung `parliamentary threshold` dihapus

    Wakil Ketua MPR dukung `parliamentary threshold` dihapus

    Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno (tengah) usai menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K/am.

    Wakil Ketua MPR dukung `parliamentary threshold` dihapus
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 16:27 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen dihapus agar hak pilih masyarakat bisa tersalurkan.

    Eddy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan ambang batas 4 persen menyebabkan 16 juta suara pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 menjadi tak berguna.

    Peluang penghapusan parliamentary threshold sebesar 4 persen tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

    “Saya rasa untuk keadilan demokrasi kita, jangan sampai ada suara rakyat yang dititipkan kepada wakilnya hilang,” kata Eddy.

    Berkaca pada pileg lalu, penerapan parliamentary threshold sebesar 4 persen menyebabkan ada partai-partai yang tak lolos parlemen, walaupun suaranya hampir mencapai ambang batas, di antaranya PPP yang mendapat suara 3,9 persen dan PSI dengan 3 persen.

    “Ini berarti ada masyarakat yang memilih, tetapi hak pilihnya tidak tersalurkan karena partainya tidak masuk, calegnya yang dipilih tidak bisa masuk, sehingga akhirnya hilang suaranya,” katanya.

     

    Namun, jika ke depannya tidak ada pembatasan, menurut Eddy, harus ada dialog dalam membentuk fraksi gabungan untuk satu partai yang hanya memiliki satu atau dua anggota lolos ke parlemen.

    “Kalau ke depannya nanti tidak ada pembatasan, saya kira ada satu partai yang mungkin hanya memiliki satu atau dua anggota yang lolos, ya tetap mereka lolos,” katanya.

    Ia pun meyakini bahwa wacana penghapusan ambang batas parlemen maupun penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold, merupakan bentuk keadilan demokrasi.

    “Saya kira itu sebuah prospek yang baik kalau presidential threshold maupun parliamentary threshold itu nol, kalaupun tidak bisa nol, ya mungkin bisa serendah-rendahnya saja,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Wapres Gibran akan hadiri HUT MKGR, mewakili Presiden

    Wapres Gibran akan hadiri HUT MKGR, mewakili Presiden

    Menteri UMKM, Maman Abdurahman saat tiba di Istana Meedeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Foto: Sri Lestari

    Wapres Gibran akan hadiri HUT MKGR, mewakili Presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 17:48 WIB

    Elshinta.com – Wapres Gibran Rakabuming Raka akan menghadiri di acara HUT Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), tahun ini. Menteri UMKM, Maman Abdurahman menyampaikan kedatangan Wapres Gibran untuk mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir. Hal ini disampaikan Maman saat akan mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    “Hadir untuk mewakili Pak Presiden. Karena Pak Presiden berhalangan hadir. Itu yang saya tahu,” katanya.

    Politisi Partai Golkar tersebut juga menyampaikan terkait isu keluarga Presiden RI ke-7, Joko Widodo yang digadang-gadang masuk Partai Golkar. Soal hal tersebut ia mengaku belum ada pembahasan.

    “Setahu saya belum ada pembahasan sampai ke situ. Jadi yang saya tahu Gibran mewakili pemerintah untuk hadir di acara itu (HUT MKGR),” tambahnya.

    Ketika ditanya soal kepastian datang tidaknya wapres, Maman mempersilahkan wartawan bertanya kepada panitia acara. “Kalau pasti dan tidaknya, tanya ke panitia ya, saya ga tahu pastinya,” tambahnya.

    Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-65 MKGR akan berlangsung pada Sabtu, 18 Januari 2025 di Jakarta.

     

    Penulis: Sri Lestari/Ter

     

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pertemuan Megawati-Prabowo tak berarti pemerintah butuh dukungan

    Pertemuan Megawati-Prabowo tak berarti pemerintah butuh dukungan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    PKB: Pertemuan Megawati-Prabowo tak berarti pemerintah butuh dukungan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 17 Januari 2025 – 19:34 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menilai rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tak berarti pemerintah masih membutuhkan tambahan dukungan partai politik.

    “Jadi bukan masalah sekarang masih butuh dukungan atau segala apa pun,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Menurut dia, pertemuan kedua tokoh tersebut sedianya merupakan hal baik yang dapat berdampak pada stabilitas politik di tanah air.

    “Ya, tujuannya kan kalau tokoh nasional bukan masalah itu, yang penting stabil, semua mau dalam posisi apa pun, mungkin Pak Prabowo menghargai yang bertemu antar-tokoh-tokoh negara ini itu adalah hal yang sangat baik,” ujarnya.

    Terlepas dari prinsip check and balances dalam pemerintahan yang demokratis, dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada PDIP terkait bergabung tidaknya dengan koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. “Ya, itu kan haknya PDIP,” ucap dia.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Said Abdullah berharap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri segera bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sebelum partai ini melaksanakan kongres pada April 2025.

    “Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahului oleh pertemuan Ibu Mega dengan Presiden RI Prabowo,” ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (16/1).

    Menurut Said, Megawati sudah menegaskan saat pidato pada Hari Ulang Tahun Ke-52 PDI Perjuangan pada tanggal 10 Januari 2025 bahwa hubungannya dengan Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut bahwa pertemuan Megawati dengan Prabowo apabila terwujud akan membawa dampak ke seluruh rakyat Indonesia sebab stabilitas politik menjadi dasar dalam mendukung proses pembangunan nasional.

    “Karena itu kalau kemudian ada pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo terjadi, apa pun yang diobrolin maka situasi politik makin kondusif, suasana negara makin bagus sehingga pembangunan akan semakin baik lagi, investasi diharapkan makin kondusif, dan seterusnya,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

    Sumber : Antara