Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Dewan Pers luncurkan pedoman penggunaan kecerdasan buatan

    Dewan Pers luncurkan pedoman penggunaan kecerdasan buatan

    Arsip foto- Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (1/10/2024). (ANTARA/Khaerul Izan)

    Dewan Pers luncurkan pedoman penggunaan kecerdasan buatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 15:20 WIB

    Elshinta.com – Dewan Pers mengumumkan peluncuran pedoman resmi terkait penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk proses produksi karya jurnalistik, dalam jumpa pers yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat.

    Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa teknologi AI dapat digunakan secara etis, transparan, dan tidak mengorbankan integritas jurnalistik di tengah kemajuan teknologi yang pesat.

    Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu menjelaskan proses penyusunan pedoman ini telah dilakukan sejak April 2024, melalui pembentukan satuan tugas yang terdiri dari perwakilan internal, perwakilan konstituen dan tim perumus.

    “Pedoman ini telah dinantikan oleh seluruh insan pers. Semoga melalui pedoman ini, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan di ranah jurnalistik nantinya dapat membantu mempercepat proses jurnalistik dan meningkatkan efisiensi kerja,” kata Ninik.

    Dalam prosesnya, dia mengatakan penyusunan pedoman tersebut juga menyerap masukan beberapa media dan konstituen yang telah menerapkan penggunaan kecerdasan buatan dalam karya jurnalistiknya, serta mempertimbangkan masukan dari pakar di bidang kecerdasan buatan.

    Selain itu, pedoman tersebut juga telah menempuh uji publik yang melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk dari Mahkamah Agung.

    “Namun, tetap diperlukan kontrol dan prinsip etika yang ketat agar AI tidak merusak nilai-nilai fundamental jurnalistik, seperti keakuratan, keadilan, dan independensi,” kata dia.

    Adapun pedoman tersebut diterbitkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 1/PERATURAN-DP/I/2025 tentang Pedoman Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Karya Jurnalistik Dewan Pers

    Pedoman ini terdiri dari 8 Bab dan 10 Pasal, mencakup ketentuan umum, prinsip Dasar, teknologi, publikasi, komersialisasi, perlindungan, penyelesaian sengketa, dan ketentuan penutup.

    Sumber : Antara

  • Tapin siap gelar pelantikan serentak kepala daerah di Istana Negara

    Tapin siap gelar pelantikan serentak kepala daerah di Istana Negara

    Rapat Koordinasi persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2025-2030 di Aula Tamasa Kantor Bupati, di Rantau, Kabupaten Tapin, Kamis (23/1/2025) (ANTARA/Muhammad Rastaferian Pasya)

    Tapin siap gelar pelantikan serentak kepala daerah di Istana Negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 09:50 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapin, Kalimantan Selatan mematangkan persiapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2025-2030 yang dijadwalkan berlangsung secara serentak di Istana Negara pada 7 Februari 2025.

    Kepala Bagian Pemerintahan Setda Tapin Padlian Noor mengatakan bahwa persiapan teknis dan strategis menjadi fokus utama pemerintah daerah.

    “Kami memastikan seluruh rangkaian acara berjalan lancar mulai dari keberangkatan hingga pelantikan di Istana Negara, Radiogram, undangan, hingga gladi bersih sudah kami jadwalkan secara rinci,” ujarnya, di Rantau, Kabupaten Tapin, Jumat.

    Padlian Noor menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar pelaksanaan acara bebas hambatan.

    Sementara itu Aspem Kesra Setda Tapin Zainal Abidin menyebutkan pemerintah daerah masih menunggu radiogram resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

    “Kami perkirakan radiogram akan diterima pada 24 Januari 2025, dari situ kami akan mengetahui apakah ada pembatasan jumlah peserta yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke Jakarta nanti,” katanya.

    Zainal menambahkan, jika tidak ada pembatasan kepala perangkat daerah kemungkinan besar akan turut serta mendampingi, jika pembatasan diberlakukan hanya beberapa pejabat yang diizinkan hadir.

    Rapat koordinasi juga menghasilkan sejumlah jadwal penting terkait persiapan pelantikan di antaranya:

    • 24 Januari 2025: Pengiriman radiogram dari Kemendagri.

    • 28 Januari 2025: Distribusi undangan pelantikan ke daerah.

    • 29 Januari 2025: Pemeriksaan lokasi pelantikan di Istana Negara.

    • 30 Januari 2025: Rapat teknis bersama Menteri Dalam Negeri.

    • 4 Februari 2025: Pemeriksaan kesehatan kepala daerah di Kemendagri.

    • 5 Februari 2025: Pembagian atribut resmi kepala daerah.

    • 6 Februari 2025: Gladi bersih di Istana Negara.

    • 7 Februari 2025: Pelantikan serentak oleh Presiden.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri pastikan KPK jadi pemateri di retret kepala daerah

    Wamendagri pastikan KPK jadi pemateri di retret kepala daerah

    Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat ditemui awak media di Gedung Pusat KPK di Jakarta, Kamis (23/1/2025). ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri.

    Wamendagri pastikan KPK jadi pemateri di retret kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 10:04 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi salah satu pemateri dalam retret kepala daerah seluruh Indonesia yang terpilih pada kontestasi Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) 2024.

    Dalam agenda tersebut, dirinya menegaskan KPK akan memberikan materi tentang pentingnya edukasi terkait dengan pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah (pemda). Para kepala daerah pun diharapkan dapat mengikuti semua kegiatan dengan tertib.

    “Jadi mungkin lebih dari seminggu, kira-kira konsepnya begitu, jadi sudah pasti nanti materinya salah satunya adalah pemberantasan korupsi dari teman-teman KPK,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Bima menambahkan Presiden Prabowo Subianto rencananya akan memilih menggelar kegiatan retret kepala daerah di Kota Magelang, Jawa Tengah.

    Dirinya menjelaskan tujuan utama dilaksanakan retret adalah untuk menyamakan kebijakan visi dan misi antara Pemda dengan pemerintah pusat.

    “Nanti teman-teman kepala daerah akan diundang untuk fokus di sana. Supaya nyambung antara kebijakan pusat dengan visi-visi kepala daerah,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Kendari dalam bayang-bayang invasi Jepang

    Kendari dalam bayang-bayang invasi Jepang

    Kapal induk pesawat laut USS Childs (AVD-1). (wikipedia)

    24 Januari 1942: Kendari dalam bayang-bayang invasi Jepang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 24 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Pada tanggal 24 Januari 1942, peristiwa bersejarah terjadi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pertempuran Kendari menjadi salah satu episode penting dalam rangkaian invasi Jepang ke wilayah Hindia Belanda selama Perang Dunia II. Wilayah Kendari, yang saat itu memiliki nilai strategis tinggi karena keberadaan lapangan udara penting, menjadi target utama Jepang dalam upayanya menguasai kawasan Asia Tenggara.

    Setelah serangan terhadap Pearl Harbor pada Desember 1941, Jepang melancarkan invasi besar-besaran ke Asia Tenggara untuk memperluas kekuasaan dan mengamankan sumber daya alam yang penting bagi upaya perangnya. Wilayah Hindia Belanda, termasuk Kendari, kaya akan minyak dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan oleh Jepang. Kendari memiliki posisi strategis karena letaknya yang dekat dengan jalur pelayaran penting dan keberadaan lapangan udara yang dapat mendukung operasi militer di seluruh wilayah Indonesia Timur dan Pasifik.

    Pada dini hari tanggal 24 Januari 1942, pasukan Jepang yang dipimpin oleh Divisi Infanteri ke-38 melancarkan serangan amfibi ke Kendari. Serangan ini diawali dengan bombardemen laut yang intens untuk melemahkan pertahanan Belanda. Pasukan Jepang kemudian mendarat di pantai-pantai Kendari dengan kekuatan yang sangat besar.

    Di sisi lain, pasukan Hindia Belanda (KNIL) yang bertanggung jawab atas pertahanan Kendari menghadapi keterbatasan sumber daya dan personel. Meski telah mempersiapkan benteng pertahanan, perlawanan mereka tidak dapat menandingi superioritas militer Jepang yang dilengkapi dengan senjata modern dan dukungan udara. Pertempuran berlangsung sengit namun relatif singkat. Dalam hitungan jam, pasukan Jepang berhasil merebut lapangan udara Kendari, yang merupakan tujuan utama mereka. Dengan jatuhnya lapangan udara ini, Jepang mendapatkan pijakan strategis untuk melanjutkan invasi mereka ke wilayah lain di Indonesia, termasuk Timor dan Papua.

    Kemenangan Jepang di Kendari mempertegas lemahnya pertahanan Hindia Belanda terhadap invasi besar-besaran. Jatuhnya Kendari membuka jalan bagi Jepang untuk memperluas kontrolnya atas Indonesia Timur. Lapangan udara Kendari menjadi salah satu basis utama Jepang selama perang, mendukung operasi udara mereka di Pasifik Selatan. Di sisi lain, pertempuran ini juga menunjukkan pentingnya Kendari dalam konteks geopolitik saat itu. Meskipun hanya berlangsung singkat, pertempuran ini menandai awal dari pendudukan Jepang di Sulawesi Tenggara, yang berlangsung hingga akhir Perang Dunia II pada tahun 1945.

    Pertempuran Kendari pada 24 Januari 1942 adalah salah satu episode penting dalam sejarah pendudukan Jepang di Indonesia. Peristiwa ini mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan yang terjadi selama masa perang. Hari ini, Kendari telah berkembang menjadi kota yang damai dan terus maju, namun jejak sejarahnya tetap menjadi bagian penting dari identitasnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • Komisi IV DPR apresiasi KKP dan instansi maritim bongkar pagar laut

    Komisi IV DPR apresiasi KKP dan instansi maritim bongkar pagar laut

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Komisi IV DPR apresiasi KKP dan instansi maritim bongkar pagar laut
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 18:33 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama instansi maritim lainnya hingga nelayan membongkar pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di Tangerang, Banten.

    “Komisi IV DPR RI mengapresiasi KKP dalam upaya melakukan tindakan konkret membongkar pagar laut di Kabupaten Tangerang pada tanggal 22 Januari 2025 bersama-sama instansi terkait,” kata Ketua Komisi IV pada Rapat Kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

    Diketahui, pembongkaran pagar laut di Tangerang sudah berlangsung sejak Rabu (22/1). KKP bersinergi dengan personel TNI AL, Bakamla, Polairud, KPLP, hingga masyarakat nelayan melakukan pembongkaran tersebut.

    Sebanyak 280 lebih armada diturunkan bersama lebih dari 2.500 personel gabungan. Pembongkaran ditargetkan selesai sampai 10 hari ke depan.

    Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa KKP terus melakukan upaya penanganan permasalahan pagar laut sepanjang 30 kilometer tersebut.

    Untuk menyelesaikan persoalan tersebut pihaknya telah memeriksa sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    “Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita, kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif,” ujar Menteri Trenggono.

    Dalam rapat kerja itu, diantaranya disimpulkan penuntasan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut yang telah dilakukan penyegelan oleh Polsus KKP dan pembongkaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta ke depannya KKP melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut, serta melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

    Sumber : Antara

  • Wamenlu pastikan tidak pernah ada wacana relokasi warga di Gaza

    Wamenlu pastikan tidak pernah ada wacana relokasi warga di Gaza

    Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta melayani permintaan wawancara wartawan selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

    Wamenlu pastikan tidak pernah ada wacana relokasi warga di Gaza
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 07:30 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta memastikan tidak pernah ada pembicaraan yang membahas wacana relokasi rakyat Palestina di Gaza ke Indonesia.

    Dia kembali menekankan tak pernah ada sama sekali pembicaraan relokasi, meskipun wacana itu sempat diberitakan oleh salah satu media yang berpusat di Amerika Serikat pada akhir pekan lalu.

    Jika wacana itu kemudian muncul dan disampaikan resmi oleh pihak tertentu, Wamenlu saat ditemui pada sela-sela kegiatannya di Jakarta, Rabu, menyatakan aktivitas pemulihan yang saat ini berjalan di Gaza bukan alasan untuk relokasi.

    “Pada dasarnya kita tidak bisa menerima relokasi warga Gaza dari Gaza, karena rekonstruksi bukan menjadi alasan untuk melakukan relokasi. Tetapi, pada dasarnya sampai sekarang tidak ada pembicaraan soal itu,” kata Wamenlu menjawab pertanyaan ANTARA saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan selepas sidang kabinet.

    Terkait dukungan untuk rakyat Palestina di Gaza, Anis Matta menyebut pemerintah Indonesia saat ini berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk kembali mengirimkan bantuan.

    “Kami sekarang masih koordinasi teknis terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan,” kata Wamenlu.

    Namun, Anis belum dapat menyebutkan informasi lebih lanjut mengenai rencana pengiriman bantuan tersebut.

    NBC News, salah satu media yang berpusat di AS, minggu lalu memberitakan salah satu pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan di Amerika Serikat menyatakan Utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan penerapan gencatan senjata.

    Dalam pemberitaan yang sama, Trump dan timnya juga disebut memperhatikan solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza, termasuk terkait nasib 2 juta warga Palestina di Gaza.

    “Indonesia, misalnya, menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan (relokasi) sebagian dari (warga Gaza),” demikian petikan laporan NBC tersebut mengutip pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan di AS itu.

    Kementerian Luar Negeri RI dalam siaran resminya yang diterbitkan di Jakarta, Selasa (21/1), menyatakan pemerintah Indonesia tidak pernah berencana merelokasi sebagian dari dua 2 penduduk Gaza ke Indonesia.

    “Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik,” demikian siaran resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

    Kemenlu melanjutkan Pemerintah RI memilih untuk menghindari berbagai spekulasi yang berkembang, dan konsisten pada sikapnya untuk tidak menerima segala bentuk rencana memindahkan rakyat Palestina di Gaza.

    Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam siaran resmi Kemenlu, berpendapat relokasi itu justru sesuai dengan keinginan Israel yang ingin mengusir rakyat Palestina dari Gaza, dan melanjutkan berbagai aktivitas pendudukan ilegal mereka di wilayah-wilayah Palestina.

    “Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima,” demikian siaran resmi Kementerian Luar Negeri RI.

    Sumber : Antara

  • Prabowo terlihat serius catat pesan dari mantan menteri Emil Salim

    Prabowo terlihat serius catat pesan dari mantan menteri Emil Salim

    Presiden Prabowo Subianto terlihat serius mencatat pesan-pesan yang tengah diberikan mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) Emil Salim, saat berkunjung ke kediamannya di Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto

    Prabowo terlihat serius catat pesan dari mantan menteri Emil Salim
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 08:43 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto terlihat serius mencatat pesan-pesan yang tengah diberikan mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH) Emil Salim, saat berkunjung ke kediamannya di Jakarta, Rabu (22/1).

    Berdasarkan foto resmi yang diterima dari Tim Media Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara yang mengenakan kemeja safari krem terlihat memberi hormat, serta mencatat dengan pulpen hitamnya di sebuah kertas, saat Emil memberikan pesan-pesan.

    “Luar biasa Pak Emil,” kata Prabowo, seperti dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (22/1) malam.

    Dalam pertemuan itu, Prabowo dengan penuh hormat menyapa dan bersalaman dengan Emil sekaligus meminta maaf karena baru dapat mengunjunginya pada pagi tadi.

    “Mustinya saya ke depan,” kata Emil yang berkehendak menyambut Prabowo di bagian depan kediamannya.

    “Enggak, enggak, enggak (perlu menyambut). Luar biasa, Pak Emil. Minta maaf saya baru datang sekarang ini,” kata Prabowo membalas ke Emil.

    Usai pertemuan itu, Prabowo pun menceritakan pertemuannya dengan Emil Salim kepada jajaran menteri, wakil menteri, kepala badan dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya, pada Sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1).

    Presiden menyampaikan pesan mendalam dari sosok Profesor Emil Salim yang menekankan pentingnya orientasi pengabdian pejabat negara kepada kepentingan rakyat dan negara.

    Presiden, saat berpidato dalam Sidang Kabinet Paripurna, mengatakan Emil Salim yang kini berusia 94 tahun dikenal sebagai mantan menteri lintas kementerian, yang berkomitmen pada sumpah jabatan untuk meninggalkan kepentingan pribadi atau kelompok demi kepentingan nasional.

    “Inti yang saya kira saya tangkap dari beliau, beliau ingatkan, bahwa seorang menteri adalah seorang pejabat negara, berarti orientasi pengabdiannya adalah negara,” ujarnya.

    Pesan tersebut, kata Presiden, menjadi pengingat penting bagi para pejabat negara dalam menjalankan tugasnya.

    “Saya tadi pagi kebetulan berjumpa dengan Profesor Emil Salim, seorang senior, usianya 94 tahun, berkali-kali jadi menteri. Beliau menyampaikan pesan-pesan, menyampaikan harapan-harapan, dan menyampaikan apa-apa yang beliau jadikan pegangan beliau,” ujar Presiden.

    Sumber : Antara

  • Presiden pastikan anggaran MBG cukup dari APBN

    Presiden pastikan anggaran MBG cukup dari APBN

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana (tengah) melayani permintaan wawancara wartawan selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (22/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

    Kepala BGN: Presiden pastikan anggaran MBG cukup dari APBN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 08:59 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup dari APBN.

    Walaupun demikian, Dadan enggan menjelaskan detailnya, karena urusan anggaran di luar kewenangannya.

    “Itu tadi wartawan disuruh keluar kan? Bapak (Presiden, red.) menceritakan efisiensi yang dilakukan, tetapi saya gak boleh ceritakan,” kata Kepala BGN saat ditemui selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

    Dalam sidang kabinet yang berlangsung tertutup, Presiden mengumumkan kemampuan negara membiayai Makan Bergizi Gratis.

    “Tadi, kami dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam, karena ternyata uang itu ada. Sebetulnya itu rahasia, makanya wartawan disuruh keluar. Ada itu, ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran. Ada hal yang bisa diefisiensikan, tetapi detailnya itu ada di Presiden dan Menteri Keuangan yang siapkan,” sambung Kepala BGN.

    Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga memastikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis tidak menggunakan dana-dana CSR BUMN ataupun hibah-hibah asing.

    “CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tetapi (untuk) menyiapkan infrastruktur yang akan menjadi mitra Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kami. Dipastikan semua itu (anggaran MBG, red.) dari APBN ya,” kata Dadan.

    Sementara itu, terkait bantuan asing untuk program MBG, Dadan menyebut negara-negara mitra Indonesia hanya akan memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan teknis.

    “Nggak ada namanya Makan Bergizi Gratis dari negara asing. Gak ada! Murni ini Pemerintah Indonesia, negara kepada rakyatnya,” ujar Kepala BGN.

    Anggaran untuk MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April-Agustus 2025, kemudian 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025. Akhir 2025, Presiden menargetkan MBG dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

    Oleh karena itu, anggaran untuk makan bergizi gratis perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penerima.

    “Bapak (Presiden) ingin akhir 2025 itu 82,9 juta (orang) sudah terima (makan bergizi), dan anggaran sudah disiapkan Bapak (Presiden). Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu (82,9 juta, butuh) Rp100 triliun. Tetapi, kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November, itu bisa kurang dari itu. (Butuh) Rp100 T kalau dari September,” kata Dadan menjelaskan kebutuhan anggaran MBG sampai akhir 2025.

    Dia melanjutkan, ke depannya yaitu pada periode Januari-Desember 2026 anggaran MBG mencapai Rp400 triliun, karena jumlah penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

    Sumber : Antara

  • Kampus kelola tambang, lemahkan fungsi kontrol

    Kampus kelola tambang, lemahkan fungsi kontrol

    Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Fahmy Radhi . Foto: Istimewa

    Pengamat : Kampus kelola tambang, lemahkan fungsi kontrol
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 05:11 WIB

    Elshinta.com – Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Fahmy Radhi menduga wacana perluasan pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), pada usulan rancangan UU (RUU) Perubahan Keempat UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), sebagai upaya pembungkaman dan mematikan fungsi kontrol masyarakat sipil.

    “Ini taktiknya persis rezim Jokowi, yang memberikan tambang kepada ormas, sekarang perguruan tinggi, mungkin nanti juga media, sehingga tidak ada fungsi kontrol lagi. Dulu kan guru-guru besar saat ada penyimpangan UU, kalau sudah diberi tambang ya mereka nggak akan berperan lagi,” ujar Fahmy kepada Radio Elshinta, Rabu (22/01/2025).

    Fahmy menilai, wacana tersebut harus ditolak, karena bertentangan dengan tugas pokok perguruan tinggi. 

    “Ini berpotensi melabrak UU Pendidikan. Perguruan tinggi sama dengan ormas, tidak mempunyai kapabilitas dan pengalaman untuk mengelola tambang, yang itu tidak mudah. Nanti akan disubkontrakan lagi (seolah-olah hanya makelar saja)”. Perguruan tinggi itu domainya mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya khawatir ada maksud dibalik itu, untuk melemahkan peran PT, untuk tidak lagi kritis kepada pemerintah. Kalau itu terjadi, maka demorkasi di Indonesia akan semakin porak poranda,” katanya.

    Menurut Fahmy, keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan tambang akan mendatangkan dampak mudharat daripada keuntungan, di antaranya kerusakan lingkungan.

    “Tambang batu bara misalnya, prosesnya akan merusak lingkungan. Kalau perguruan tinggi masuk dalam tambang, maka dia akan memiliki kontribusi dalma merusak lingkungan. Padahal selama ini perguruan tinggi mempelopori pelestarian lingkungan. Nah ini kan bertentangan. Belum lagi ada konflik dengan masyarakat setempat, masyarkat adat, sangat ironis terlibat dalam konflik itu, maka UU ini harus dicabut,” ujarnya.

    Fahmy menduga ada maksud tidak baik dari rencana pembahasan usulan rancangan UU (RUU) Perubahan Keempat UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba), menjadi inisiatif DPR. “Ini agak senyap, tiba-tiba muncul,” ucapnya

     

    Penulis: Anton Rheandra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • 23 Januari 1948: Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin

    23 Januari 1948: Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin

    Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin (depan, nomor dua dari kiri, mengenakan jas dan bercelana pendek), bersama Presiden Sukarno, Wapres Mohammad Hatta, dan menteri-menteri kabinet pertama, 4 Oktober 1945. (https://tinyurl.com/2c5sszsz)

    23 Januari 1948: Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 23 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kabinet yang dibentuk pada 3 Juli 1947 ini hanya bertahan selama kurang lebih sembilan bulan sebelum akhirnya mengundurkan diri pada 23 Januari 1948. Peristiwa ini mencerminkan kompleksitas politik Indonesia saat itu, dengan berbagai tekanan internal dan eksternal yang mengguncang stabilitas pemerintahan Republik.

    Amir Syarifuddin, seorang tokoh sosialis yang berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan, diangkat menjadi perdana menteri setelah Kabinet Sjahrir mengundurkan diri. Kabinet yang dipimpinnya merupakan koalisi dari berbagai partai politik, termasuk Partai Sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kelompok nasionalis lainnya. Tugas utamanya adalah menjaga eksistensi Republik Indonesia di tengah agresi Belanda yang masih berusaha merebut kembali kekuasaan. Namun, langkah-langkah yang diambil kabinet ini justru menuai kontroversi, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Renville pada Januari 1948.

    Perjanjian Renville, yang ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), dimaksudkan untuk menghentikan agresi militer Belanda. Namun, perjanjian ini dianggap merugikan posisi Republik Indonesia karena mengakui garis demarkasi baru yang mempersempit wilayahnya. Banyak pihak, termasuk partai oposisi seperti Masyumi dan kelompok militer yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman, mengecam langkah tersebut. Mereka menilai Amir terlalu lemah dalam menghadapi Belanda dan mengorbankan kedaulatan Indonesia.

    Krisis kepercayaan terhadap Amir diperparah oleh kebijakannya yang dianggap terlalu condong ke kiri dan dekat dengan kelompok komunis, sehingga memicu ketegangan dengan pemimpin nasionalis konservatif dan Islam. Selain itu, kabinet Amir juga menghadapi konflik internal akibat perbedaan ideologi dan kepentingan di antara anggota kabinet. Situasi ini membuat pemerintahannya semakin sulit menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif.

    Pada akhirnya, kabinet Amir Syarifuddin kehilangan dukungan mayoritas di Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Tekanan dari berbagai pihak membuat Amir mengundurkan diri pada 23 Januari 1948. Kejatuhan kabinet ini membuka jalan bagi terbentuknya Kabinet Hatta di bawah pimpinan Mohammad Hatta, yang kemudian mengambil pendekatan lebih pragmatis dalam menghadapi konflik dengan Belanda.

    Jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin berdampak besar terhadap peta politik Indonesia. Peralihan kekuasaan dari kelompok sosialis ke nasionalis pragmatis menandai perubahan signifikan dalam strategi pemerintahan. Kelompok kiri, termasuk PKI, merasa dikhianati, yang kemudian berkontribusi pada konflik internal seperti peristiwa Madiun 1948. Selain itu, kabinet pengganti yang dipimpin Hatta lebih berhati-hati dalam menghadapi tekanan internasional dan agresi Belanda, yang akhirnya menghasilkan Konferensi Meja Bundar pada 1949.

    Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan kompleksitas dan tantangan dalam menjaga stabilitas politik di masa awal kemerdekaan Indonesia. Meskipun kabinet Amir Syarifuddin berakhir dengan kekecewaan, pelajaran dari dinamika tersebut tetap relevan dalam memahami perjalanan bangsa.

    Sumber : Sumber Lain