Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Kontribusi industri manufaktur Jatim lampaui target nasional

    Kontribusi industri manufaktur Jatim lampaui target nasional

    Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa. (ANTARA/HO-Tim Khofifah)

    Khofifah: Kontribusi industri manufaktur Jatim lampaui target nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa mengatakan kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik regional bruto di Jatim sudah mencapai 35 persen pada tahun 2024 yang berarti melampaui target nasional. Pemerintah pusat menargetkan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB mencapai 30 persen pada tahun 2045.

    “Saat ini, Jawa Timur telah memiliki tiga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pertama, KEK Gresik yang difokuskan pada teknologi dan manufaktur, terutama untuk sumber daya yang dihilirisasi. Kedua, KEK Singhasari di Malang yang difokuskan pada sektor digital. Ketiga, KEK Industri Halal di Sidoarjo,” kata Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Sabtu.

    Model KEK ini ditegaskannya terbukti cukup berhasil di Jawa Timur. Sebagai contoh, di KEK Gresik, pihaknya berhasil menarik investasi sebesar 3 miliar dolar AS untuk pembangunan smelter PT Freeport. Kabupaten lainnya juga menyatakan keinginan untuk memiliki KEK di wilayahnya. Salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan, yang telah mengajukan permohonan.

    “Kami terus mengevaluasi dan mempertimbangkan pengembangan KEK lainnya di Jawa Timur,” katanya.

    Saat ini Provinsi Jawa Timur telah menjadi sentra industri (industrial hub) baru di Indonesia dan berhasil mengundang banyak investor luar negeri.

    “Untuk membuat Jawa Timur menjadi sentra industri, kami akan terus menonjolkan sisi strategis Jawa Timur terutama dalam mendukung perkembangan Indonesia Timur dan hilirisasi,” ujarnya.

    Fokus ini sudah berhasil melalui KEK di Gresik yang mendapat realisasi investasi Rp33,4 triliun atau 50,6 persen dari realisasi seluruh KEK di Indonesia.

    “Untuk meningkatkan strategisnya Jatim dalam industri, kami akan meningkatkan akses Jatim melalui program Trans Laut Jatim untuk meningkatkan dan membangun pelabuhan-pelabuhan di Jatim penunjang kelancaran distribusi logistik di dalam wilayah Jatim, ke provinsi lainnya serta ke berbagai negara,” ujarnya.

    Saat ini, Jatim telah menjadi hub dan menjadi gerbang baru nusantara. Sebab saat ini, dari 32 jalur tol laut di Indonesia Timur, sebanyak 27 di antaranya berangkat dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Jawa Timur. Selain itu, Jatim juga adalah 80 persen penyuplai logistik untuk kawasan Indonesia Timur.

    “Itulah mengapa kami optimistis untuk menjadikan Jatim sebagai gerbang baru nusantara,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Wakil Ketua MPR RI minta situs Patiayam jadi cagar budaya

    Wakil Ketua MPR RI minta situs Patiayam jadi cagar budaya

    Arsip – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR RI/am

    Wakil Ketua MPR RI minta situs Patiayam jadi cagar budaya
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 01 Februari 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan situs Patiayam harus ditingkatkan menjadi cagar budaya nasional agar dapat dilestarikan dan terhindar dari potensi hancur akibat kerusakan lingkungan.

    “Situs-situs prasejarah penting yang kita miliki, seperti situs Patiayam yang berada di Kabupaten Kudus dan Pati di Jawa Tengah, harus segera diberi perlindungan yang memadai agar peninggalan benda-benda bersejarah yang ada di dalamnya dapat dilestarikan sehingga bisa menjadi sumber pengetahuan bagi generasi mendatang,” tuturnya saat menerima para pakar arkeologi yang tergabung dalam Center for Prehistory and Austronesian Studies (CPAS) di rumah dinas Wakil Ketua MPR RI di Jakarta dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Sabtu.

    Menurut Lestari, situs-situs kuno di Indonesia mengandung nilai sejarah tinggi yang menjelaskan tentang peradaban di masa lalu. Nilai-nilai sejarah itu, kata dia, dapat dimanfaatkan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang masih relevan bagi generasi penerus saat ini.

    “Karena itu upaya untuk melestarikan situs-situs bersejarah yang tersebar di pelosok nusantara harus menjadi perhatian kita bersama,” jelas dia.

    Dia pun meminta seluruh elemen di tingkat pemerintah untuk saling berkolaborasi untuk membuat mekanisme yang tepat untuk melindungi situs sejarah di Indonesia. Dengan terawatnya situs-situs sejarah Indonesia, Lestari yakin situs-situs tersebut akan menjadi sumber informasi yang valid, terutama bagi para generasi muda.

    Sumber : Antara

  • Bupati-Wakil Bupati Tangerang dilantik di IKN pada 6 Februari

    Bupati-Wakil Bupati Tangerang dilantik di IKN pada 6 Februari

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang Muhammad Umar (ANTARA/Azmi Samsul Maarif)

    Bupati-Wakil Bupati Tangerang dilantik di IKN pada 6 Februari
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang terpilih periode 2025-2030 yakni Maeshal Rasid-Intan Nurul Hikmah direncanakan dilantik di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 6 Februari 2025.

    “Melihat hasil keputusan rapat dengar pendapat dengan Komisi II kemarin, Kepala Daerah Kabupaten Tangerang terpilih akan dilantik di IKN,” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar di Tangerang, Jumat.

    Ia mengatakan, pelaksanaan pelantikan tersebut dilakukan secara serentak dengan gubernur dan wakil gubenur, wali kota dan wakil wali kota, serta bupati dan wakil bupati terpilih se-Indonesia. Menurutnya, dengan tidak adanya pengajuan gugatan dari pasangan calon lain ke Mahkamah Konstitusi membuat KPU dapat lebih cepat melakukan penetapan pemenang Pilkada 2024.

    “Kami sudah melakukan penetapan terhadap pemenang Pilkada 2024 setelah menerima surat dari KPU RI dalam kurun waktu tiga hari,” kata dia.

    Dia mengungkapkan, pihaknya saat ini telah merampungkan seluruh tahapan dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Tangerang. Terlebih berkas penetapan pemenang pilkada tersebut telah diajukan ke DPRD Kabupaten Tangerang untuk diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri guna dilaksanakan proses pelantikan.

    “KPU Kabupaten Tangerang secara teknis dan tahapan sudah selesai, karena kewajiban kami menetapkan calon terpilih dan menyampaikannya kepada DPRD Kabupaten Tangerang sudah dilaksanakan,” tuturnya.

    “Dan satu hari setelah penetapan,  kami berkewajiban mengusulkan calon kepala daerah terpilih tersebut ke DPRD untuk selanjutnya kewenangan ada di pihak DPRD dan juga Kemendagri,” tambahnya.

    Diketahui, pasangan Maesyal-Intan unggul di seluruh kecamatan se- Kabupaten Tangerang dengan total perolehan suara sebanyak 995.486 suara. Hal itu diketahui dalam rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada 2024 yang digelar KPU Kabupaten Tangerang di salah satu Hotel di Kecamatan Curug, Rabu (4/12/2024) lalu.

    Hasil penetapan rekapitulasi terdapat total suara sah 1.528.186 dan 62.472 suara tidak sah. Dengan rincian, pasangan Moch Maesyal Rasyid-Intan Nurul Hikmah 995.486 dan Mad Romli-Irvansyah 472.155 suara, kemudian disusul paslon Zulkarnain-Lerru sebanyak 60.544 suara.

    Sumber : Antara

  • Ketua DPRD Jateng perkuat sinergi dengan awak media

    Ketua DPRD Jateng perkuat sinergi dengan awak media

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Ketua DPRD Jateng perkuat sinergi dengan awak media
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 17:21 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, bertemu dengan awak media dari Solo, Karanganyar, dan Sragen dalam sebuah diskusi di RM Joglo Karanganyar, Kamis (30/1/2025). Pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi antara DPRD dan insan pers, sekaligus menjadi ajang berbagi pengalaman serta gagasan.

    Dalam acara yang dipandu wartawan nasional bertugas di Kota Solo, Rudi Hartono, sejumlah wartawan senior dan Ketua PWI Solo turut hadir. Sumanto, yang dikenal dekat dengan media, menyampaikan apresiasi terhadap peran jurnalis dalam menyebarkan informasi yang akurat dan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik.

    Menurut Sumanto, tantangan utama media saat ini adalah persaingan dengan media sosial yang menyajikan informasi serba cepat, namun belum tentu akurat. “Dulu, profesi wartawan sangat menjanjikan, bahkan banyak yang diangkat sebagai PNS, tapi sekarang tantangannya berbeda karena masyarakat lebih mengandalkan gadget untuk mendapatkan informasi,” ujarnya.

    Ia berharap awak media tetap menjadi garda terdepan dalam memberikan berita yang berkualitas dan terus melakukan inovasi agar tetap relevan. “Forum seperti ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tapi juga harus menghasilkan gagasan baru demi kemajuan dunia jurnalistik,” tambahnya.

    Dalam sesi tanya jawab, Sumanto menekankan pentingnya keterbukaan dalam politik anggaran. “Masyarakat bisa mengakses dan mengunduh seluruh informasi terkait anggaran DPRD,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Jumat (31/1). 

    Sementara itu, Ketua PWI Solo, Anas Syahirul, mengingatkan bahwa wartawan harus bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ia menyoroti pentingnya edukasi bagi insan pers agar tetap menghasilkan karya jurnalistik yang benar dan berkualitas di tengah arus informasi digital yang semakin deras.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kepuasan 100 hari Prabowo cerminkan kepercayaan rakyat

    Kepuasan 100 hari Prabowo cerminkan kepercayaan rakyat

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam acara Ekspose Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu 2024 di Jakarta, Kamis (30/1/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Wamendagri: Kepuasan 100 hari Prabowo cerminkan kepercayaan rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menilai tingginya kepuasan publik terhadap 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Merah Putih.

    “Kami memaknai ini sebagai apresiasi dari publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada, karena dalam waktu 100 hari atau 3 bulan tentu hal yang paling mudah dicatat, diingat, dan dilihat oleh publik adalah rangkaian pilkada tadi,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis pada Januari 2025, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam 100 hari pertama mencapai 80,9 persen secara keseluruhan. Adapun bidang politik dan keamanan mendapat tingkat kepuasan tertinggi dibanding bidang lain sebesar 85 persen.

    Ia meyakini tingginya angka kepuasan di bidang politik dan keamanan ini tidak lepas dari suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung aman dan kondusif. Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras banyak pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga aparat TNI dan Polri.

    Berkat sinergi semua elemen, masyarakat dapat menggunakan hak politiknya dengan aman dan lancar.

    “Publik memberikan apresiasi bagaimana kita semua, bangsa ini bisa melewati satu proses yang sangat rumit dan menempatkan kebersamaan dalam perbedaan sebagai nilai yang paling utama,” ujarnya.

    Menurutnya, keberhasilan Pilkada tidak hanya memastikan stabilitas politik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

    Oleh karena itu, dirinya mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dan evaluasi sistem keserentakan pemilu. Pembahasan ini, sambung dia, akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR, mahasiswa, dan tokoh masyarakat.

    “Kita akan berbicara tentang isu keserentakan, dampak keserentakan bagi kualitas atau partisipasi pemilih. Kita juga akan berdiskusi tentang bagaimana kita mengevaluasi koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan semua instansi terkait,” pungkas Bima.

    Sumber : Antara

  • TNI gelar rapat pimpinan bahas arahan Presiden Prabowo Subianto

    TNI gelar rapat pimpinan bahas arahan Presiden Prabowo Subianto

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat memberikan arahan dalam rapat pimpinan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (31/1/2025) (ANTARA/Walda Marison)

    TNI gelar rapat pimpinan bahas arahan Presiden Prabowo Subianto
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – TNI menggelar rapat pimpinan (Rapim) jajarannya untuk membahas arahan dari Presiden Prabowo Subianto di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat. Arahan dari Presiden Prabowo sebelumnya telah diberikan kepada TNI dalam Rapim TNI-Polri yang sebelumnya telah digelar pada Kamis (30/1) lalu.

    Pada rapim sebelumnya, Presiden Prabowo membahas beberapa hal diantaranya tentang upaya TNI dalam melayani masyarakat, hingga program makan bergizi gratis (MBG). Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga hadir untuk memberikan pembekalan tentang ketahanan pangan dan makan MBG.

    Dalam rapat pimpinan TNI hari, beberapa pejabat besar hadir diantaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI Angkatan Datar (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhamad Ali.

    Seluruh pejabat tinggi setingkat Pangdam, Danlantamal dan Danlanud dari seluruh wilayah juga datang dalam rapat hari ini. Hingga saat ini, pukul 08.30 WIB, kegiatan rapim di Mabes TNI Cilangkap masih berlangsung.

    Sumber : Antara

  • Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM

    Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM

    Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu 20/10/2024). (ANTARA/Ibnu Zaki)

    Waka MPR tekankan pendidikan konstitusi perkuat kualitas SDM
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 31 Januari 2025 – 10:57 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono menekankan pentingnya pendidikan konstitusi dan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan dalam rangka perbaikan sistem negara dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM).

    “Program pendidikan konstitusi yang lebih masif dan menarik, terkini, untuk memperkenalkan pentingnya penguasaan hukum dasar negara, 4 Pilar Kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Ibas, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

    Hal tersebut disampaikannya ketika memimpin Rapat Pleno Pertama Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Jakarta (30/1). Dia memandang pentingnya pendidikan konstitusi dan sosialisasi Pancasila yang lebih masif, menarik, dan terkini, dalam perbaikan sistem negara dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah air.

    Menurut dia, peran besar MPR RI sangat diperlukan dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi konstitusi yang lebih inklusif dan interaktif, salah satunya melalui kurikulum nasional.

    “Kajian mengenai peran MPR RI untuk memperjuangkan materi empat pilar kebangsaan agar dapat masuk dalam kurikulum nasional,” ujarnya.

    Tak hanya pendidikan konstitusi, dia pun menilai MPR perlu mengkaji sistem negara dan desain pemerintahan untuk mendorong kemajuan bangsa.

    “Apakah sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia sudah optimal, ataukah perlu ada perbaikan dalam desain pemerintahan?” ucapnya.

    Untuk itu, dia memandang diperlukan tinjauan mendalam terhadap hubungan antara lembaga negara, khususnya dalam hal pembagian kekuasaan antara Presiden, DPR, dan MPR, termasuk DPD.

    Hal tersebut, lanjut dia, berkaitan dengan penafsiran terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR RI yang masih berlaku.

    “Bagaimana memperkuat mekanisme check and balances di Indonesia?,” tuturnya.

    Ibas pun berharap K3 MPR RI mampu membawa kajian komprehensif yang signifikan demi kemajuan bangsa dan negara.

    “Serta dapat memberikan penguatan kebangsaan dan pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia kuat di tahun 2045; selanjutnya, Indonesia menjadi negara maju di abad 21,” kata dia.

    Dalam Rapat Pleno tersebut, Ibas yang mendapat amanat sebagai koordinator Badan Pengkajian mengukuhkan keanggotaan K3 MPR RI Masa Jabatan 2024-2029.

    Susunan K3 MPR RI periode 2024-2029 yang dikukuhkan, yaitu Taufik Basari (NasDem) sebagai Ketua K3 MPR RI; dan para Wakil Ketua K3 MPR RI yakni Djarot Saiful Hidayat (PDIP), Rambe Kamarul Zaman (Golkar), Hamonangan Hutabarat (Gerindra), dan Ajiep Padindang (Golkar).

    Adapun anggota K3 total berjumlah 65 orang, yang terdiri dari PDIP (9), Golkar (9), Gerindra (8), NasDem (6), PKB (6), PKS (5), PAN (5), Demokrat (4), dan DPD (13). Para anggota K3 memiliki latar belakang yang beragam mulai dari profesor, master hukum, dosen, politikus, hingga aktivis pendidikan dan pembinaan masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur

    Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur

    Pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dan mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Mereka menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mundur dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus Buloggate dan Bruneigate. (https://tinyurl.com/2kzafzrb)

    29 Januari 2001: Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 29 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Tepat 24 tahun yang lalu, pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dan mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Mereka menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mundur dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus Buloggate dan Bruneigate.

    Demonstrasi besar-besaran ini terjadi di tengah ketidakstabilan politik yang semakin memanas. Mahasiswa yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan poster dengan tuntutan agar Gus Dur segera lengser. Mereka menilai kepemimpinan presiden keempat RI tersebut telah gagal menciptakan pemerintahan yang stabil dan bersih dari korupsi.

    Aksi ini berlangsung sejak pagi dan diwarnai dengan orasi, yel-yel, serta upaya sebagian demonstran untuk merangsek masuk ke dalam kompleks parlemen. Namun, aparat keamanan yang berjaga ketat berhasil menghalau massa dan menjaga situasi tetap terkendali.

    Demonstrasi ini menjadi salah satu titik balik dalam krisis politik yang saat itu mengguncang Indonesia. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk DPR/MPR dan kelompok sipil, semakin memperlemah posisi Gus Dur. Puncaknya, pada Juli 2001, MPR menggelar Sidang Istimewa yang berakhir dengan pemakzulan Gus Dur dan pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden baru.

    Kini, peristiwa tersebut dikenang sebagai salah satu babak penting dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi. Demonstrasi mahasiswa pada 29 Januari 2001 menjadi bukti kuatnya peran gerakan mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan menuntut pemerintahan yang bersih.

    Sumber : Sumber Lain

  • Tim hukum cabup terpilih Gorontalo Utara polisikan Thariq-Nurjana

    Tim hukum cabup terpilih Gorontalo Utara polisikan Thariq-Nurjana

    Tim kuasa hukum pasangan calon bupati terpilih Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey resmi mempolisikan rival-nya pasangan calon nomor urut dua Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf. Tim kuasa hukum melaporkan dugaan pelanggaran tersebut di Polda Metro Jaya Jakarta. (ANTARA/HO-dok.tim hukum pasangan calon Roni-Ramdhan)

    Tim hukum cabup terpilih Gorontalo Utara polisikan Thariq-Nurjana
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 11:23 WIB

    Elshinta.com – Tim kuasa hukum calon bupati (Cabup) terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 resmi mempolisikan rival-nya pasangan calon nomor urut dua Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf.

    Ketua tim kuasa hukum pasangan calon nomor urut 1 Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pangeran dari Jakarta, Kamis mengatakan resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan data pribadi milik Roni Imran oleh pasangan Thariq Modanggu-Nurjana Hasan Yusuf ke Polda Metro Jaya Jakarta.

    “Kami resmi melaporkan dugaan pelanggaran sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang diduga telah dilakukan pihak Thariq-Nurjana,” kata Pangeran.

    Menurutnya sebagaimana diatur dalam UU tersebut, ada tiga hal yg dititikberatkan yaitu terhadap penggunaan data pribadi, pencurian dan pemanfaatan data pribadi orang secara ilegal (tanpa izin).

    “Laporan tersebut dilakukan di Polda Metro Jaya karena lokus pengungkapan-nya di sini. Data klien kami diambil dan digunakan tanpa izin sebagai bukti dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi,” katanya.

    Tindakan tersebut melanggar Pasal 67 junto Pasal 59 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

    Pelanggaran ini diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar.

    Pihaknya juga menduga kata Pangeran, ada pelanggaran Pasal 32 ayat (2) UU ITE dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda maksimal Rp3 miliar karena adanya pengaksesan data pribadi secara melawan hukum.

    Menurutnya jika nanti dalam proses di MK bahwa apa yang didalilkan Roni Imran tidak memiliki ijazah, maka tentu kondisi tersebut berpengaruh di publik secara luas karena banyak penafsiran di media sosial terkait ijazah tersebut.

    “Bupati terpilih dikatakan menggunakan ijazah palsu, bahkan menggunakan ijazah orang yang sudah mati. Ini diunggah secara masif di media sosial, tentu telah menghancurkan nama baik Roni Imran,” katanya.

    Pangeran mengatakan jika MK menyatakan ijazah Roni tidak bermasalah, maka sudah tentu ada perbuatan pencemaran nama baik yang wajib diselesaikan secara hukum.

    Sumber : Antara

  • PWI pastikan kesiapan penuh Riau jadi tuan rumah HPN 2025

    PWI pastikan kesiapan penuh Riau jadi tuan rumah HPN 2025

    Ajakan menyukseskan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau sebagai tuan rumah pada 6–9 Februari 2025. ANTARA/HO-PWI Pusat.

    PWI pastikan kesiapan penuh Riau jadi tuan rumah HPN 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 30 Januari 2025 – 06:18 WIB

    Elshinta.com – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyatakan bahwa persiapan Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 oleh PWI Provinsi Riau sebagai tuan rumah telah rampung dan agenda tersebut siap dilaksanakan sesuai rencana.

    “Terima kasih kepada PWI Riau yang sudah siap 100 persen sebagai tuan rumah HPN 2025,” ungkap Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang selaku Penanggung Jawab HPN 2025 kepada wartawan di Pekanbaru, Riau, menurut keterangan tertulis yang diperoleh Rabu (29/1).

    Menurut Zulmansyah, seluruh tempat pelaksanaan acara, fasilitas akomodasi, dan transportasi lokal bagi seluruh peserta ataupun keseluruhan rangkaian acara HPN 2025 telah disiapkan dengan baik.

    “Kita tinggal menyelenggarakan saja,” kata Ketum PWI Pusat..

    Zulmansyah menyatakan bahwa HPN 2025 yang dilaksanakan di Riau mengangkat tema “Pers Berintegritas Menuju Indonesia Emas” dan rangkaian agendanya akan berlangsung pada 6 – 9 Februari 2025.

    Agenda-agenda yang akan digelar dalam HPN 2025, di antaranya Silaturahmi Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) SMSI, Sarasehan Nasional Media Massa bertema “Media Sustainalibity Pasca-Publisher Right”, serta sejumlah seminar.

    Seminar-seminar tersebut adalah Seminar Nasional Sawit bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bertema “Sosialisasi Perpres Nomor 5/2025 dan Optimalisasi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan: Tantangan, Peluang, dan Inovasi di Era Globalisasi”.

    Kemudian, Seminar Energi bertema “Mewujudkan Swasembada Energi Nasional: Tantangan dan Solusi”, serta Seminar Nasional Kesehatan bertajuk “Optimalisasi Program Kesehatan Ibu dan Anak untuk Mewujud-kan Generasi Emas”.

     

    Selain itu, kegiatan jalan sehat akan dilaksanakan pada 9 Februari dengan mengambil momen Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car free day) di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.

    “Kegiatan HPN 2025 di Riau ini juga akan mengundang sejumlah menteri sebagai narasumber dan tokoh-tokoh pers Indonesia,” ungkap Zulmansyah.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar mengajak seluruh wartawan anggota PWI Riau untuk ikut serta memeriahkan seluruh rangkaian HPN 2025 pada 6 – 9 Februari 2025 di provinsi tersebut.

    “Kami mengimbau seluruh rekan-rekan pers yang ada di Riau ini, mari kita ramaikan dan sukseskan penyelenggaraan HPN 2025 di Riau nanti,” kata Raja Isyam.

    Sumber : Antara