Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • BKSAP nilai rencana Trump terhadap Gaza provokatif

    BKSAP nilai rencana Trump terhadap Gaza provokatif

    Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. ANTARA/HO-DPR RI

    BKSAP nilai rencana Trump terhadap Gaza provokatif
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 08 Februari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengecam keras rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merelokasi warga Palestina ke luar Jalur Gaza dan mengambil alih Jalur Gaza yang dinilainya sangat provokatif.

    “Pernyataan Trump sangat provokatif. Oleh karena itu, harus kita lawan!” kata Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (7/2).

    Menurut dia, gagasan Trump yang membangkang terhadap hukum, parameter, dan norma internasional itu akan menghapus hak rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri, serta mendukung rencana Israel melakukan pembersihan etnis (ethnic cleansing).

    Mardani mendesak AS maupun semua pihak mematuhi landasan hukum internasional, di antaranya Konvensi Jenewa 1949 yang melarang pemindahan paksa penduduk dari wilayah yang diduduki.

    “Baik Amerika Serikat maupun Israel sudah meratifikasi konvensi ini sehingga yang mereka lakukan melanggar aturan internasional yang mereka sendiri juga sudah sepakati,” ujarnya.

    Ia lantas menyitir Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, yang dalam Pasal 7 dan Pasal 8 di antaranya menyatakan bahwa pemindahan secara langsung atau tidak langsung oleh kekuasaan pendudukan atas sebagian penduduk sipilnya sendiri ke wilayah yang didudukinya, atau deportasi atau pemindahan seluruh atau sebagian penduduk wilayah yang diduduki ke dalam atau ke luar wilayah ini.

    “Ini dapat diartikan sebagai kejahatan perang. Pernyataan Trump mengindikasikan bahwa Amerika Serikat merasa memiliki kekuasaan pendudukan atas tanah Palestina dalam jangka panjang,” tuturnya.

    Ketua BKSAP DPR RI mengingatkan pula kepada AS dan Israel bahwa bahwa genosida merupakan kejahatan kemanusiaan yang diatur dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida. Konvensi itu disahkan Majelis Umum PBB pada tahun 1948 dan ikut ditandatangani oleh AS maupun Israel.

    “Pelaku genosida dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara, denda, dan penyitaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang memang memiliki kewenangan hukum untuk mendakwa pelaku genosida,” ucapnya.

    Mardani juga mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap tegas dalam menolak rencana Trump tersebut, serta menggalang dukungan internasional bagi rakyat Palestina.

    “Kita harus menekan Israel agar mematuhi berbagai hukum internasional melalui diplomasi bilateral dan multilateral, serta mekanisme internasional lainnya. Jangan sampai tercipta kesan bahwa gencatan senjata yang sementara ini menjadi cuci dosa atas kejahatan Israel,” urainya.

    Ia memandang perlu Indonesia terus menjalin dukungan dengan negara-negara di PBB untuk menaati dan menjalankan keputusan ICC dan ICJ (Mahkamah Internasional) dengan terus menuntut Israel dan para pimpinannya atas kejahatan genosida, apartheid, maupun kejahatan kemanusiaan lainnya.

    Wakil rakyat ini menyerukan kepada komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Liga Arab, untuk menolak rencana itu dan mengambil langkah-langkah diplomatik guna mencegah pemindahan paksa warga Palestina..

    “Hak untuk tinggal di Tanah Air adalah hak fundamental yang tidak bisa diganggu gugat. Kami berdiri bersama rakyat Palestina dalam perjuangan mereka untuk keadilan dan hak asasi manusia!” katanya.

    Terakhir, Mardani menegaskan komitmen BKSAP DPR RI pada forum-forum persidangan internasional bahwa Indonesia akan senantiasa mendukung perjuangan Palestina dalam mempertahankan hak-haknya.

    “Utamanya kemerdekaan Palestina berdasarkan prinsip solusi dua negara dengan batas wilayah 1967, termasuk Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Dukung program Presiden Prabowo, Gerindra nyalakan mesin partai 

    Dukung program Presiden Prabowo, Gerindra nyalakan mesin partai 

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Dukung program Presiden Prabowo, Gerindra nyalakan mesin partai 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 15:32 WIB

    Elshinta.com – Para pengurus DPC dan  PAC Partai Gerindra se Kabupaten Boyolali Jawa Tengah menggelar konsolidasi di salah satu resto di Boyolali, Kamis (6/2/2025).  

    Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Boyolali ,Aziz Aminudin mengatakan perrlunya dilaksanakan konsolidasi tersebut guna mendukung dan mensukseskan program  pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan juga sebagai  persiapan kontestasi selanjutanya.

    “Tema hari ini, mesin dinyalakan dengan bahan bakar yang cukup, dalam pergerakan 5 tahun kedepan. Tentunya kami ikut mensukseskan program Pak Prabowo. Selain itu, persiapan baik pilpres, legislatif selanjutnya,” kata Azis Aminudin seperti dilaporkan Kontributor Elshnta, Sarwoto, Jumat (7/2). 

    Aziz mengatakan, selanjutnya Partai Gerindra akan merangkul  semua elemen masyarakat yang  mendukung pemerintahan presiden.

    “Kami open, untuk semua elemen masyarakat, mari kita dukung pemerintahan presiden. Kami tidak membedakan ini dan itu, kita rangkul semua. Apalagi warna dan sebagainya. Yang penting senada dan seirama partai Gerindra,” jelas Azis. 

    Ditambahkannya,Partai Gerindra akan terus mengawal pemerintahan daerah Boyolali. Dimana, pada pemerintahan daerah saat ini atau bupati terpilih merupakan kader Gerindra.

    “Jelas Gerindra akan mengawal pemerintahan Boyolali sekarang ini. Karena bupati terpilih kader Gerindra. Ada instruksi langsung untuk mengawal bupati terpilih,” kata Azis Aminudin. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Memperkuat kerja sama strategis Indonesia-Turki

    Memperkuat kerja sama strategis Indonesia-Turki

    Indonesia dan Turki meresmikan proyek pembangunan \”Kampung Indonesia\” di Desa Tasoluk, Distrik Kirikhan, Provinsi Hatay, Turki, Senin (3/2/2025). (ANTARA/HO-KBRI Ankara)

    Memperkuat kerja sama strategis Indonesia-Turki
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 16:55 WIB

    Elshinta.com – Tahun ini menjadi tahun penting bagi hubungan Indonesia-Turki. Sebab, persahabatan dua negara yang terbangun sejak tahun 1950 itu telah memasuki tahun ke-75.

    Telah banyak peristiwa yang mewarnai perjalanan hubungan dua negara. Ada satu hal yang istimewa dalam perayaan hubungan dua negara tahun ini, yaitu kunjungan Presiden Recep Tayyip Erdogan ke Jakarta pada pertengahan Februari 2025. Rencana kunjungan presiden Turki disampaikan dalam pertemuan resmi Partai AKP di Ankara, Turki, baru-baru ini (Anadolu Ajansı, 05/02).

    Jika melihat jejak sejarah hubungan dua bangsa, maka tentu saja kita tidak bisa menegasikan relasi yang telah terbangun jauh sebelum Indonesia merdeka tahun 1945.

    Sebelum memasuki fase modern, Indonesia-Turki telah terhubung dalam spektrum yang berbeda yaitu dalam bentuk kontak diplomatik antara Kesultanan Aceh dan Kesultanan Turki Utsmani pada abad 16, ketika Portugis tengah melakukan penetrasi di Selat Malaka (Ismail Hakkı Kadı, 2021). Begitu juga dengan Pangeran Diponegoro yang menganggap Kesultanan Turki sebagai inspirasi dalam membangun kekuatan militernya dalam Perang Jawa (Peter Carey, 2023).

    Jejak kerja sama yang terbangun di masa lalu lantas menjadi pijakan bagi para pemimpin dua negara untuk terus merawat hubungan diplomatik.

    Untuk saat ini, Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan mencoba untuk mereformulasi kebijakan luar negeri yang berorientasi pada penguatan hubungan dengan semua pihak yang selama ini terhubung dalam payung Ottomanisme. Doktrin politik luar negeri Erdogan sejak pertama kali menduduki posisi Perdana Menteri adalah ‘’’zero problems with neighbors’’, yang artinya Turki yang sebelumnya cenderung ke Barat, berubah haluan untuk merangkul semua pihak.

    Sementara Indonesia, selama ini tetap berpegang pada doktrin politik luar negeri ‘’bebas aktif’’ yang memberi ruang bagi Indonesia untuk netral dalam bersikap dan memberi keleluasaan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak.

    Pada periode Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berusaha untuk tetap memelihara hubungan baik dengan semua kekuatan besar lintas kawasan. Kebijakan ini tentu saja menjadi cerminan prinsip yang selama ini dipegang oleh para diplomat Indonesia dalam menjalankan tugasnya, yakni millions friends zero enemy (seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak).

    Tantangan geopolitik

    Hari-hari ini dunia memang tengah mengalami guncangan, ditandai dengan perang yang melibatkan Rusia-Ukraina, Israel-Hamas, gejolak di Laut China Selatan, dan beberapa titik panas yang selama ini menjadi pemicu instabilitas kawasan.

    Baik Indonesia maupun Turki, adalah negara yang terdampak dari situasi krisis tersebut. Presiden Prabowo, bahkan secara terbuka menyampaikan perhatiannya terkait ambivalensi negara-negara Barat yang cenderung mengabaikan norma internasional dalam forum D-8 dan Shangri La Forum. Begitu juga dengan Presiden Erdogan yang kerap kali mengkritik Dewan Keamanan PBB yang dianggap tidak mampu mencegah eskalasi di beberapa zona konflik.

    Pilihan posisi Presiden Indonesia dan Presiden Turki menunjukkan bahwa dua negara memiliki posisi geopolitik yang mirip dalam merespons dinamika yang berkembang. Sehingga posisi yang demikian membutuhkan aliansi yang luas dengan negara-negara lain, terutama negara Muslim dan Global South, yang kerap menjadi korban dari ketidakadilan global. Indonesia dan Turki bisa mengambil peran sebagai jembatan aspirasi komunitas global yang terabaikan.

    Kerja sama 

    Selanjutnya, dalam konteks yang lebih spesifik, Indonesia dan Turki memiliki modal untuk terus bersinergi, tercermin dari kerja sama yang telah dibangun. Pertama, Indonesia dan Turki merupakan dua dari sedikit negara Muslim yang menjadi anggota G-20, sebuah kelompok yang berisi negara-negara dengan postur ekonomi terbesar di dunia. Keberadaan Indonesia dan Turki dalam kelompok ini sudah pasti menjadi istimewa karena memiliki potensi untuk terus tumbuh sebagai kekuatan ekonomi yang bisa menyampaikan aspirasi negara-negara berkembang.

    Kedua, Indonesia dan Turki merupakan pelopor berdirinya organisasi Developing Eights (D-8), D-8 berdiri tidak lepas dari kiprah Perdana Menteri Turki Necmettin Erbakan dan Presiden Habibie. Ide pendirian organisasi D-8 muncul karena negara-negara Muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam tidak terlalu efektif dalam urusan penguatan ekonomi, kendati potensinya sangat besar. Sehingga melalui D-8, negara-negara Muslim mampu berakselerasi untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi. Keberadaan Indonesia dan Turki menjadi motor bagi keberlanjutan organisasi ini.

    Ketiga, Indonesia dan Turki telah terlibat dalam kerja sama industri pertahanan. Kedua negara telah berhasil mengembangkan kendaraan tempur lapis baja yang diberi nama Tank Harimau dan Kaplan yang diproduksi oleh PT Pindad dan FNSS dari Turki.

    Selain itu, Indonesia juga tengah mengupayakan untuk membeli sejumlah produk pertahanan asal Turki yang memiliki keunggulan dari sisi harga dan kualitas. Keunggulan riset Turki di bidang pertahanan menjadi nilai lebih yang bisa mengisi satu sama lain.

    Keempat, sudut pandang masyarakat Indonesia menganggap Turki sebagai bagian dari komunitas Muslim yang memiliki karakteristik yang sama dengan Muslim di Indonesia. Keduanya merupakan gerbong besar Mazhab Sunni. Karakteristik yang moderat dan modern menjadi alasan mengapa belakangan terdapat tren peningkatan minat mahasiswa Indonesia untuk menempuh pendidikan di Turki. Bagi sebagian kalangan di Indonesia, Turki dianggap sebagai pilihan favorit untuk menempuh pendidikan tinggi dengan pertimbangan biaya yang relatif murah dan kualitas pendidikan yang kompetitif dengan kampus-kampus Eropa.

    Perayaan hubungan diplomatik Indonesia-Turki sejatinya menjadi parameter bagi dua negara untuk melangkahkan kaki menjemput visi masa depan yang lebih baik, sekaligus mengisi kekurangan satu sama lain melalui kolaborasi dalam skala luas.

    *) Dr Muhammad Syaroni Rofii adalah Ketua Alumni Turki Indonesia, dosen di Universitas Indonesia, doktor bidang hubungan internasional di Marmara University, Istanbul, dosen di Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia, dan penulis buku Islam di Langit Turki

     

    Sumber : Antara

  • AMPG sebut banyak isu dimunculkan atas upaya Bahlil atur LPG 3 kg

    AMPG sebut banyak isu dimunculkan atas upaya Bahlil atur LPG 3 kg

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    AMPG sebut banyak isu dimunculkan atas upaya Bahlil atur LPG 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 18:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Said Aldi Al Idrus mengatakan banyak isu yang dimunculkan dari pihak yang tidak senang atas upaya Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengatur kebijakan subsidi LPG 3 kg.

    “Bagi yang tidak senang, mungkin banyak isu-isu yang dimunculkan. Tapi kami yakin dan percaya rakyat akan senang apabila LPG punya HET (harga eceran tertinggi) yang jelas, tidak mahal,” kata Said usai menghadiri kegiatan AMPG di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat.

    Terkait kebijakan soal gas minyak bumi cair; dia mengatakan bahwa Bahlil ingin agar rakyat tidak terbebani dengan harga LPG 3 kg yang mahal.

     Karena itu, kata dia, di lapangan ada pihak-pihak yang menjual LPG 3 kg dengan harga hingga Rp25 ribu per tabung.

    Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kepemudaan itu mengatakan bahwa seluruh pemuda partai berlambang pohon beringin itu mendukung kebijakan pemerintah untuk membuat harga LPG 3 kg sesuai standar, yakni Rp19 ribu per tabung.

    “Agar tidak ada pihak-pihak mafia-mafia yang memakan uang rakyat,” kata dia.

    Di samping itu, dia pun tak khawatir terkait adanya isu reshuffle dalam Kabinet Merah Putih walaupun Partai Golkar memiliki paling banyak kursi menteri.

    Menurut dia, seluruh menteri dari Partai Golkar pun bakal tetap sepenuhnya mendukung pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    “Alhamdulillah banyak yang sudah dibuat oleh kader-kader Partai Golkar untuk negeri ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Jadwal pelantikan kepala daerah mundur oleh faktor eksternal

    Jadwal pelantikan kepala daerah mundur oleh faktor eksternal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendagri: Jadwal pelantikan kepala daerah mundur oleh faktor eksternal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa alasan mundurnya jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 lantaran faktor eksternal dari putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pembacaan putusan sela atau dismissal yang menentukan gugur tidaknya suatu perkara Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) dijadwalkan dilakukan pada 4-5 Februari 2025, lebih cepat dibandingkan jadwal semula yang seharusnya berlangsung pada 13-15 Februari 2025.

    “Kenapa tanggal 20 Februari, ini bukan kehendak dari pemerintah sebetulnya, ini ada faktor eksternal yaitu adanya putusan sela Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Januari 2025, yang kemudian difollow up dengan adanya revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mempercepat putusan sidang dismissal yang semula 13-15 Februari, menjadi tanggal 4-5 Februari,” kata Tito.

    Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Dengan adanya perubahan jadwal pembacaan putusan sela di MK tersebut, dia mengatakan pihaknya melihat terbukanya peluang untuk menggabungkan pelantikan kepala daerah non sengketa dengan kepala daerah hasil putusan dismissal MK.

    “Ini membuka peluang sebetulnya waktunya pendek jaraknya antara 6 Februari yang non sengketa dengan dismissal. Demi efisiensi dan juga untuk mempercepat yang dismissal itu bekerja, maka kita berpikir untuk menggabungkan itu, menggabungkan dua-duanya,” tuturnya.

    Dia lantas menyebut bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memilih pelantikan kepala daerah nonsengketa dan hasil putusan dismissal MK dilakukan pada 20 Februari 2025, setelah sebelumnya ia sempat memberikan usulan agar pelantikan digelar tanggal 18, 19, 20 Februari 2025.

    “Kita bisa melakukan pelantikan antara 18, 19, 20 (Januari) dan saya sebagai bawahan tentunya memberi masukan kepada bapak presiden, dan beliau ingin cepat. Bagus kalau yang dismissal juga bisa cepat lagi kalau jumlahnya signifikan digabung. Nah, itu beliau (Presiden Prabowo) memilih tanggal 20 (Februari),” katanya.

    Selain efisien, dia berharap dengan pelantikan kepala daerah yang digabung sehingga menjadi akbar tersebut akan membuat para kepala daerah bergerak serempak selama satu periode ke depan.

    “Bergerak sama-sama untuk bekerja secepatnya,” ucap dia.

    Sumber : Antara

  • KPU Barito Utara tegaskan telah jalankan seluruh aturan Pilkada

    KPU Barito Utara tegaskan telah jalankan seluruh aturan Pilkada

    PELEPASAN LOGISTIK PEMILU 2024-Pj Bupati Barito Utara Drs Muhlis didampingi Kapolres AKBP Gede Eka Yudharma, Dandim 1013 Mtw Letkol Inf Agussalim Tuo, Kajari Fadilah, Pj Sekda Jufriansyah dan undangan lainnya melepas pergeseran logistik pemilu 2024 ke kecamatan di wilayah Barito Utara di halaman kantor KPU setempat, logistik pemilu dikawal ketat aparat dari TNI dan Polri, Senin (12/2/2024). Sumber foto: https://surl.li/lsmbzp/elshinta.com.

    KPU Barito Utara tegaskan telah jalankan seluruh aturan Pilkada
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 20:57 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Barito Utara, Kalimantan Tengah, menegaskan pihaknya selama ini telah menjalankan seluruh prosedur dan tata aturan dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. 

    Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ketua KPU Barito Utara, Siska Dewi Lestari, menanggapi gugatan sengketa Pilkada Barito Utara yang saat ini tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). 

    “Semua prosedur, alur, dan tata cara telah kami lakukan berdasarkan aturan yang berlaku,” kata Siska Dewi Lestari, Jumat (7/02). 

    Ia juga membantah bahwa pihaknya disebut menolak menjalankan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Barito Utara untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. 

    Menurutnya, ketika rekomendasi dari Bawaslu Barito Utara itu diterbitkan pada saat KPU sedang menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi tingkat Kabupaten tepatnya tanggal 3 Desember 2024, KPU Barito Utara  langsung menindaklanjuti rekomendasi tersebut. 

    Dalam tindak lanjut tersebut, KPU melakukan panggilan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPK Teweh Baru, Ketua dan Anggota PPS Desa Malawaken, Ketua KPPS TPS 04 serta Pengawas TPS 04 Desa Malawaken. Kemudian dilanjutkan dengan KPU melaksanakan rapat koordinasi bersama TNI, Kepolisian serta Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Hasilnya dituangkan dalam sebuah telaah hukum, yang mana tata cara ini sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang ada di KPU tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dalam Pilkada yaitu PKPU 15 tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1531 Tahun 2024.

    “Duduk perkaranya di TPS tersebut ada 15 pemilih yang terlanjur mencoblos sebelum Panwascam datang dengan menggunakan formulir C.Permberitahuan-KWK. Setelah itu kita cek apakah 15 orang ini terdaftar di dalam DPT,” kata Siska. 

    Dari hasil pemeriksaan, kata Siska, 15 pemilih tersebut terbukti terdaftar dalam DPT TPS 04. Pihak KPPS, Pengawas TPS, maupun saksi pasangan calon (paslon) nomor urut 1 dan 2 juga mengenal mereka, sehingga tidak ada keberatan atau kejadian khusus.

    Kepala Desa Malawaken pun telah membuat surat pernyataan bahwa 15 orang tersebut merupakan warganya yang tinggal di RT 05 dan 06 serta terdaftar di TPS 04 yang dibuktikan dengan identitas diri.

    “Oleh karena itu, berdasarkan kajian, klarifikasi, dan verifikasi atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara, terhadap uraian peristiwa di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dinyatakan tidak memenuhi unsur dilakukan PSU,” tegasnya.

    Atas sikap tersebut, menurut Siska, pihak Bawaslu Barito Utara telah menerima tindak lanjut tersebut. “Karena yang merekom Bawaslu, tentu kami membalas surat ke Bawaslu. Dan Bawaslu pun menerima tindak lanjut kami. Versi Bawaslu, KPU telah menindaklanjuti rekomendasi mereka,” terang Siska.

    Oleh karena itu, Siska menghormati hak konstitusional tiap pasangan calon yang menggugat ke MK karena kurang puas dengan hasil Pilkada 2024. 

    “Bagi kami, itu hak (konstitusional) Paslon untuk menyampaikan ketidakpuasan mereka atas hasil yang sudah diplenokan oleh KPU Barito Utara. Tugas kami adalah merekap secara berjenjang dan menyampaikan hasil secara apa adanya,” sambungnya. 

    Ketua KPU Barito Utara ini juga menegaskan pihaknya akan mengikuti segala keputusan MK, serta berharap putusannya dapat memberikan keadilan bagi semua.

    “Apapun keputusannya, kami akan melaksanakannya,” pungkasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pendampingan TNI AD untuk ketahanan pangan di Gununghejo

    Pendampingan TNI AD untuk ketahanan pangan di Gununghejo

    , Kawasan di Desa Gununghejo, Purwakarta, Jawa Barat yang dijadikan lahan ketahanan pangan oleh TNI dan warga, Kamis (6/2/2025) (ANTARA/Walda Marison) Maruli menyadari program ini harus berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Karenanya, pelibatan rakyat setempat dalam mengelola hasil tani menjadi syarat utama baginya. TNI AD pun dalam proses pengembangan lahan selalu mendampingi para petani untuk mengelola perkebunan tersebut. Untuk memaksimalkan potensi para petani dalam mengelola lahan, Maruli akhirnya menggandeng pihak jala pendamping pertanian yakni Elevarm Direktur Utama Elevarm Bayu Syerli mengatakan pihaknya hadir bukan hanya sebagai pendamping tapi juga memberikan fasilitas yang terbaik bagi para petani seperti pupuk, bibit dan pelatihan tata cara bertani yang baik. Selama mendampingi pengelolaan lahan ini, Bayu melihat sudah banyak manfaat yang dirasakan warga sekitar.

    Pendampingan TNI AD untuk ketahanan pangan di Gununghejo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam sebuah rapat pimpinan TNI mendapat perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk ikut memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Penguatan ketahanan pangan itu dilakukan dengan cara memanfaatkan lahan tidur untuk dijadikan perkebunan atau pun lumbung pangan.

    Pekerjaan tersebut dirasa cocok untuk TNI AD. Pasalnya dari seluruh institusi, TNI AD memiliki banyak kelebihan seperti personel yang banyak, armada yang layak untuk menempuh jarak jauh, hingga pengetahuan personel yang cukup baik dalam bercocok tanam. Sebenarnya, sebelum Prabowo memberikan perintah tersebut, Maruli dan anak buahnya sudah banyak mengerjakan lahan-lahan kosong menjadi perkebunan.

    Tidak hanya itu, Maruli yang dikenal sebagai “Jenderal Air” itu juga sudah banyak membuat titik air di seluruh Indonesia. Semenjak Maruli menjadi Pangdam Udayana pada 2020,  ada 3.600 titik air sudah tercipta dari tangan dinginnya. Titik air itu tentu berkesinambungan dengan program ketahanan pangan karena berfungsi untuk mengaliri lebih dari 46.000 hektare sawah yang ada di sejumlah daerah di  Indonesia.

    Kami berkesempatan untuk menengok salah satu lokasi yang dijadikan TNI AD sebagai kebun penghasil sayur dan buah buahan, awal Februari. Lahan tersebut berada di Desa Gununghejo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, atau sekitar dua kilometer dari kantor Koramil 1903 Darangdan.

    Saat perjalanan tiba di tepi jalan pintu masuk ke lahan yang digarap tentara itu,  terlihat kondisi jalan yang penuh dengan tanah liat akibat hujan. Jalan di sana masih berupa  tanah merah yang  lunak ketika diinjak. Jalur berlumpur itu menghiasi perjalanan yang berjarak sekitar 100 meter menuju lahan ketahanan pangan. Setelah melewati kebun jagung dan jalur yang menanjak, barulah terlihat lahan yang dimaksud.

    Lahan tersebut berada tepat di bukit yang menghadap ke lembah pegunungan dengan pemandangan kota di tengahnya. Terlihat ada lahan-lahan yang sudah disekat rapi dan ditutupi oleh plastik berwarna putih. Plastik tersebut memiliki lubang berdiameter sekitar 2 cm untuk ditanami bibit.

    Beberapa petani lokal terlihat hilir mudik di tengah lahan dengan kaki telanjang yang berotot dan berlumuran tanah liat. Tidak hanya warga, terdapat pula anggota TNI sibuk memasukkan bibit cabai ke lahan yang sudah tertutup plastik itu. Kondisi lahan tani pun terbagi dalam beberapa bagian. Layaknya tangga, lahan ada yang di bagian atas, tengah, dan bawah bukit.

    Total lahan yang akan digunakan TNI AD dan masyarakat itu seluas 200 hektare. Danramil 1903 Darangdan Lettu Unang Sunaria mengatakan lahan tersebut awalnya milik PTPN. Setelah tidak diolah kembali sejak 2018, lahan yang semula kebun karet tersebut akhirnya diolah oleh TNI AD untuk kebutuhan pangan.

    Sejak Desember 2024, lahan tidur tersebut mulai digarap untuk dijadikan kawasan lahan pertanian dan kehutanan. Sejak saat itu pula TNI menggandeng 302 petani setempat untuk mengelola lahan tersebut. Para petani juga mendapatkan pelatihan dari anggota TNI tentang tata cara bertani yang baik dan efektif.

    Alhasil, lahan gersang perkebunan karet tersebut akhirnya berubah menjadi kebun sayur dan buah-buahan seperti saat ini. Tidak hanya lahan pertanian, perkebunan ini juga dilengkapi dengan delapan embung yang berfungsi untuk menampung air.

    Setiap embung  berukuran 12 m kali 15 m dan mempunyai kedalaman 4 m. Embung tersebut berfungsi untuk menampung air dan mengalirkannya ke seluruh lahan pertanian. Di kebun tersebut, TNI menanam beberapa buah-buahan seperti alpukat, lengkeng, mangga, durian, manggis, petai, dan sawo. Sedangkan untuk sayuran ada cabai, tomat, ceri, bawang merah.

    Menurut Unang, untuk sayuran diperkirakan akan panen satu tahun sekali sedangkan buah-buahan akan panen dua atau tiga tahun sekali.

    Sumber : Antara

  • Presiden pimpin sidang perdana DPN hingga panggil Komandan Satuan TNI

    Presiden pimpin sidang perdana DPN hingga panggil Komandan Satuan TNI

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) membalas penghormatan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebelum penandatangan bertia acara pelantikan Donny sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional di Istana Negara, Senin (20/12/2024). Presiden melantik Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU/pri.

    Presiden pimpin sidang perdana DPN hingga panggil Komandan Satuan TNI
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 07:35 WIB

    Elshinta.com – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebutkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diagendakan memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) hingga memanggil para Komandan Satuan TNI.

    Dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, Yusuf menyebutkan kedua kegiatan tersebut seluruhnya dilaksanakan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

    “Hari ini Bapak Presiden memiliki dua Agenda di Istana Kepresidenan Bogor. Pertama Bapak Presiden akan memimpin Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional,” kata Yusuf menjelaskan agenda pertama.

    Agenda pertama ini menjadi sidang DPN perdana setelah Dewan ini resmi dibentuk pada 2024. DPN dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 dan memiliki peran penting sebagai penasihat pimpinan negara dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan serta pengerahan segenap komponen pertahanan negara.

    Presiden juga telah menunjuk Ketua Harian DPN yang posisinya diisi oleh Sjafrie Sjamsoeddin selaku Menteri Pertahanan dan Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan sebagai Sekretaris DPN. ​​​​ Anggota tetap DPN mencakup Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, dan sejumlah pejabat lain. Sedangkan anggota tidak tetap berasal dari instansi pemerintah dan non-pemerintah sesuai isu strategis yang dihadapi.

    Yusuf mengatakan setelah melangsungkan sidang perdana bersama DPN, Presiden melanjutkan agenda keduanya memanggil para komandan satuan TNI.

    “Bapak Presiden akan memberikan Pengarahan kepada para Komandan Satuan TNI,” ujar Yusuf menjelaskan agenda kedua.

    Sumber : Antara

  • Puan harap RI-Italia saling melengkapi saat bertemu Parlemen Italia

    Puan harap RI-Italia saling melengkapi saat bertemu Parlemen Italia

    Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan Presiden Chamber of Deputies, Republik Italia, Lorenzo Fontana di Italia, Kamis waktu setempat. ANTARA/HO-DPR RI.

    Puan harap RI-Italia saling melengkapi saat bertemu Parlemen Italia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 07 Februari 2025 – 07:51 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap hubungan Republik Indonesia dengan Italia menjadi hubungan yang saling melengkapi, saat pertemuan bilateral dengan Pimpinan Parlemen Italia atau Presiden Chamber of Deputies, Republik Italia, Lorenzo Fontana di Italia, Kamis waktu setempat.

    Menurut dia, peningkatan kerja sama parlemen antarkedua negara merupakan hal yang penting karena diplomasi parlemen diperlukan untuk melengkapi diplomasi antar pemerintah.

    “DPR RI memandang pentingnya mendorong dialog antarparlemen dan diplomasi parlemen yang semakin erat, baik secara bilateral, regional, maupun global,” kata Puan.

    Terkait diplomasi parlemen, dia mengatakan DPR RI periode 2024-2029 telah membentuk Group Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Italia, sebagai bagian dari 102 GKSB yang dibentuk DPR pada pada 30 Januari lalu.

    “Diplomasi parlemen diharapkan dapat menjembatani perbedaan antarnegara, di saat dunia sedang menghadapi berbagai krisis, seperti meningkatnya ketegangan geopolitik, perang, konflik, persaingan kekuatan besar, iklim,” kata dia.

    ia pun menyampaikan apresiasi atas hubungan bilateral RI-Italia yang telah berlangsung baik dan erat selama ini. Terlebih lagi, dia mengaku sudah bertemu dengan Lorenzo beberapa kali, termasuk saat KTT G20.

    Dengan begitu, menurut dia, ada berbagai isu terkait kerja sama kedua negara yang perlu dilanjutkan untuk dibicarakan. Dia pun mengatakan Indonesia dan Italia memiliki kesamaan sebagai negara demokrasi yang menghargai hak asasi manusia dan melaksanakan rule of law.

    “Hubungan baik ini menjadi landasan kuat untuk pengembangan kerja sama konkret di bidang ekonomi yang saling menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat kedua negara,” kata dia.

    Selain itu, dia mengatakan pengembangan kerja sama di bidang perekonomian RI-Italia semakin signifikan mengingat saat ini Indonesia telah resmi bergabung dengan blok ekonomi Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa (BRICS).

    “Kerja sama ekonomi Indonesia dan Italia sendiri sudah cukup besar dan perlu ditingkatkan termasuk di bidang pendidikan, kebudayaan, industri, dan agrikultur,” katanya.

    Untuk bidang pendidikan, dia pun mendorong agar ada kerja sama antar-universitas Indonesia dan Italia, misalnya dengan membuat program gelar bersama. Selain itu, kerja sama pun perlu ditingkatkan dalam pertukaran dosen dan mahasiswa, serta penelitian bersama dan publikasi internasional.

    Kemudian, dia ingin agar Indonesia dan Italia perlu memperkuat kontak antar masyarakat melalui pariwisata, program pertukaran pemuda, pertukaran pemimpin agama, beasiswa dan mengintensifkan dialog antaragama.

    Di samping itu, dia pun mengapresiasi atas adanya kerja sama RI-Italia yang baru dilakukan, yakni TNI Angkatan Laut (AL) telah menerima dua unit kapal buatan perusahaan kapal dari Italia, Fincantieri, yang akan digunakan untuk memperkuat pertahanan wilayah laut Indonesia.

    “Saya senang atas keberhasilan upacara pemberian nama untuk dua kapal perang Indonesia, yaitu KRI Brawijaya 320 dan KRI Prabu Siliwangi 321, yang dibeli dari Fincantieri Italia pada 29 Januari 2025,” katanya.

    Dengan begitu, dia pun mengundang pimpinan parlemen Italia Lorenzo Fontana untuk berkunjung secara resmi ke Indonesia. Menurut dia, diplomasi parlemen dapat menjembatani perbedaan antarnegara, di saat dunia sedang menghadapi berbagai krisis.

    Sumber : Antara

  • Polisi ajak warga tidak ganggu kamtibmas selama sidang sengketa Pilkada di MK

    Polisi ajak warga tidak ganggu kamtibmas selama sidang sengketa Pilkada di MK

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Polisi ajak warga tidak ganggu kamtibmas selama sidang sengketa Pilkada di MK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay mengimbau pada masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

    Iimbauan ini disampaikan terkait sengketa hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Jayapura 2024, yang saat ini masih berlanjut di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan perkara Nomor 274/PHPU Tahun 2025 masalah  Pilkada Bupati Jayapura.

    “Persidangan Pilkada Bupati di MK, kini memasuki tahap pembuktian guna menelaah bukti dari masing-masing pihak. Jadi saya himbau masyarakat tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Jayapura,” jelas AKBP Umar Nasatekay, Kamis (6/2).

    Ia menegaskan pentingnya menjaga situasi kondusif selama proses hukum berlangsung di MK. Persidangan kini memasuki tahap pembuktian guna menelaah bukti dari masing-masing pihak.

    “Kita akan menunggu proses itu sama-sama, jadi himbauan kami kalau bisa bersama menjaga keamanan,” ujar AKBP Umar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan. 

    Ia berharap semua pihak menghormati jalannya persidangan dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas.

    Menurutnya, apapun keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan Bupati Jayapura, masyarakat harus menerima dengan bijak. Keputusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus dihormati oleh semua pihak.

    “Persidangan ulang masih dilakukan nanti tanggal 7 dan tanggal 17,” katanya. Ia mengingatkan bahwa setiap aksi tanpa izin yang mengganggu ketertiban akan ditindak tegas dan terukur sesuai aturan hukum.

    Dikatakan, pihaknya dari kepolisian terus meningkatkan keamanan di Kabupaten Jayapura guna mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas. Bahkan, patroli rutin terus dilakukan di seluruh polsek untuk memastikan situasi tetap aman.

    Selain patroli, kepolisian juga berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Upaya ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan serta mencegah potensi gesekan di tengah masyarakat.

    Umar meminta pada masyarakat tetap tenang dan mengikuti perkembangan sidang melalui jalur resmi. “Kami imbau masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks yang dapat memicu ketegangan sosial,” tandasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta