Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Pemerintah siapkan deregulasi berbasis AI efisienkan layanan publik

    Pemerintah siapkan deregulasi berbasis AI efisienkan layanan publik

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Bayu Saputra

    Pemerintah siapkan deregulasi berbasis AI efisienkan layanan publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 06:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, pemerintah saat ini tengah dalam proses merampungkan deregulasi berbasis Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) atau penyederhanaan aturan berbasis AI.

    Konsep ini merupakan bagian dari pengembangan Government Technology (GovTech) yang bertujuan mengefisienkan layanan publik. Penerapan teknologi AI diharapkan dapat meminimalkan praktik penyelewengan.

    “Deregulasi nanti mau kita paparkan kepada Presiden Prabowo Subianto, itu juga sekarang berbasis AI, sedang kita kerjakan ini. Kalau itu terjadi, maka penyelewengan-penyelewengan itu pasti akan makin turun,” ujar Luhut di Jakarta, Rabu.

    Ia menjelaskan, deregulasi berbasis AI itu nantinya akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

    Prosesnya melibatkan koordinasi antara DEN dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM apabila mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

    “Kita ada koordinasi dengan Menteri Investasi karena ada PP 28. Nah PP 28 ini kita programkan supaya bisa masuk di AI,” jelasnya.

    Lebih lanjut, terkait pengembangan GovTech, Luhut mengatakan pemerintah akan meresmikan proyek percontohan GovTech berbasis AI di Banyuwangi pada September 2025.

    “Kalau ini sukses, ya sudah terus kembangkan sehingga data-data kita itu betul-betul dengan berbasis AI, jadi bisa kita upgrade di-update setiap waktu, karena dia basisnya adalah AI,” ujarnya.

    Luhut meyakini proyek tersebut akan berhasil. Sebab, dirinya juga menyoroti sejumlah portofolio digital karya anak bangsa, mulai dari aplikasi PeduliLindungi, e-Katalog yang menghemat 40 persen belanja, hingga Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA).

    Dengan integrasi berbagai sistem digital tersebut, Luhut optimistis Indonesia akan menjadi lebih kompetitif.

    Sumber : Antara

  • KPU harus jadi lembaga publik yang terbuka

    KPU harus jadi lembaga publik yang terbuka

    Sumber foto: Pranoto/elshinta.com.

    Yesaya Tiluata: KPU harus jadi lembaga publik yang terbuka
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 15:13 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Salatiga, Jawa Tengah Yesaya Tiluata begitu melekat namanya pada saat tahapan Pilkada Serentak 2024 digelar. Hampir 11 bulan selama tahapan Pilkada serentak tahun 2024, KPU Kota Salatiga berhasil melaksanakan tahapan Pilkada dengan baik sampai dengan terpilihnya kepala daerah yang baru di kota Salatiga dengan aman dan lancar. Atas dedikasi itu KPU Kota Salatiga  juga mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Publik Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Publik Menuju Informasi Publik pada 9 Desember 2024.

    “Ini semua berkat dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, TNI Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama dan semua unsur kelompok masyarakat di Kota Salatiga dan khususnya kerjasama yang baik dan solid di jajaran KPU Kota Salatiga,” ujar Yesaya, Selasa (12/8/2025). 

    Yesaya yang lahir di Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku 1985 itu dapat diterima sebagai sosok penyelenggara pemilu di kota kecil yang heterogen, yakni Kota Salatiga.

    Menurut Yesaya, semestinya KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam melayani publik atau pemilih harus selalu mengabarkan apa yang sedang dan akan dilakukan oleh lembaganya dalam setiap tahapan Pemilu maupun Pilkada.

    “Media massa itu sangat strategis dan harus menjadi mitra KPU jadi jangan dijauhi malah harusnya dirangkul, karena sekarang itu era informasi, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, masyarakat berhak mengakses dan mendapatkan informasi pada saat tahapan Pilkada 2024 lalu,” jelas Yesaya. 

    Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, lanjut Yesaya adalah jelas sebagai acuan bagi lembaga pemerintah seperti KPU dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat atau publik, selain itu media massa sangat strategis sebagai corong pemberitaan kepada masyarakat luas, dan media massa ini sangat penting sebagai bagian dari pilar keempat demokrasi, karena media memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengontrol jalannya setiap program pemerintahan maupun pada tata kelola demokrasi itu sendiri. 

    “KPU sebagai lembaga publik, tidak bisa lagi tertutup dengan pers dalam memberikan kepastian informasi, ini adalah cara pandang lama yang konservatif, dan kita harus membuka diri dengan media massa,” imbuh Yesaya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Pranoto, Rabu (13/8). 

    “KPU mengelola kebijakan-kebijakan publik di mana itu adalah informasi yang harus diketahui oleh masyarakat, bagaimana kalau masyarakat tidak mengetahui program dan kerja KPU sedangkan media yang dimiliki oleh KPU itu namanya media pemerintah terbatas jangkauannya, jadi dibutuhkan media massa yang mainstream yang memiliki rujukan bacaan yang persebarannya luas di masyarakat,” tegas Yesaya.

    Selama tahapan Pilkada 2024 lalu Yesaya yang sebelum aktif di penyelenggara pemilu adalah seorang pegiat LSM di Kekal Berdikari maupun di Community Development Bethesda ini kembali  menegaskan, bahwa  KPU Kota Salatiga membuat program kegiatan Media Gathering dan melibatkan wartawan-wartawan di Kota Salatiga dalam diskusi-diskusi tahapan Pemilu maupun tahapan Pilkada serentak tahun 2024.

    “Pers ini kan jaringannya kan sangat luas tiap hari itu banyak berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial yang ada di Kota Salatiga, bisa punya relasi ke sana-sana dengan lembaga pemerintah di Kota Salatiga maupun simpul-simpul sosial lainnya, sehingga ya KPU harus menjalin komunikasi dengan media massa,” pungkas Yesaya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • AHY tegaskan tak punya masalah dengan Wapres Gibran

    AHY tegaskan tak punya masalah dengan Wapres Gibran

    Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono saat konferensi pers bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.

    AHY tegaskan tak punya masalah dengan Wapres Gibran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 15:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menegaskan dirinya tak memiliki permasalahan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Nggak, nggak ada masalah itu. Sama sekali nggak ada,” kata AHY usai menghadiri forum diskusi dengan DPD RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

    Dia memastikan bahwa hubungannya dengan Wakil Presiden sangat baik, karena isu terkait permasalahan dengan dirinya itu tidak benar.

    “Baik sekali, nggak ada masalah,” kata dia.

    Di sisi lain, dia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyambut dengan suka cita perayaan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus mendatang. Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh pihak yang saat ini sedang mengemban amanah, meminta dukungan agar bisa terus bekerja secara fokus.

    “Saya rasa itu lah yang harus menjadi semangat kita, sambil kita terus mengangkat isu yang lebih penting,” katanya.

    Sebelumnya beredar narasi di media sosial bahwa Wapres Gibran tak menyalami AHY saat menghadiri upacara gelar operasional dan kehormatan TNI di Landasan Udara Suparlan Pusat Pendidikan dan Latihan Komando Pasukan Khusus TNI AD di Batujajar, Jawa Barat, Minggu (10/8).

    Namun setelah narasi itu beredar, baik Gibran maupun AHY sama-sama mengunggah video di akun media sosialnya yang berisi momen kebersamaan mereka berdua ketika menghadiri acara tersebut.

    Sumber : Antara

  • Pimpinan MPR napak tilas HUT RI ke rumah pengasingan di Rengasdengklok

    Pimpinan MPR napak tilas HUT RI ke rumah pengasingan di Rengasdengklok

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI saat napak tilas ke rumah pengasingan Proklamator RI Soekarno-Hatta di Rengasdengklok Karawang, Jawa Barat, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

    Pimpinan MPR napak tilas HUT RI ke rumah pengasingan di Rengasdengklok
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 16:55 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI lainnya melakukan napak tilas dalam rangka memperingati HUT Ke-80 RI ke rumah pengasingan Proklamator RI Soekarno-Hatta di Rengasdengklok Karawang, Jawa Barat, Rabu. Para Wakil Ketua MPR RI yang ikut hadir, yakni Hidayat Nur Wahid, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Bambang Wuryanto, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, dan Rusdi Kirana.

    “Hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia berkunjung ke sebuah tempat yang sangat monumental, bersejarah karena pada tanggal 17 Agustus, hari Minggu yang akan datang, kita seluruh bangsa Indonesia akan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80,” kata Muzani.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, rombongan pimpinan MPR RI tersebut tiba di rumah pengasingan yang didominasi material kayu itu itu sekitar pukul 13.09 WIB. Rombongan pimpinan MPR RI yang disambut dengan kalungan bunga hingga paduan suara dari ibu-ibu setempat yang menyanyikan lagu daerah “Manuk Dadali”.

    Sebelum tiba di rumah, para pelajar pun tampak berjejer di pinggir jalan untuk menyambut rombongan pimpinan MPR RI dengan Bendera Merah Putih kecil yang dikibarkan di tangan mereka. Pimpinan MPR RI lalu duduk di halaman rumah pengasingan dan menyicipi jamuan makanan ringan yang disajikan sembari mendengarkan peristiwa bersejarah pengasingan Soekarno-Hatta oleh golongan muda untuk mendesak diproklamirkannya kemerdekaan RI pada 16 Agustus 1945.

    Peristiwa sejarah itu disampaikan langsung oleh Janto Djoewari, cucu Djiauw Kie Siong yang merupakan pemilik rumah bersejarah tersebut, serta Ketua Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Karawang Obar Subarja. Rombongan pimpinan MPR RI itu lantas memasuki dalam rumah untuk melihat-lihat tempat Soekarno-Hatta diasingkan selama 12 jam, sembari mendapatkan penjelasan tentang peristiwa bersejarah tersebut dari Janto Djoewari dan istri.

    Mereka pun memasuki kamar Soekarno maupun Hatta dan melihat-lihat foto bersejarah yang dipajang serta interior rumah pengasingan milik keturunan Tionghoa itu yang masih terawat hingga kini. Kunjungan pimpinan MPR RI ke rumah pengasingan Soekarno-Hatta di Rengasdengklok itu pun didampingi langsung oleh Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan Wakil Bupati Karawang Maslani, serta jajaran pejabat pemangku kepentingan Kabupaten Karawang lainnya.

    Sumber : Antara

  • Warga demo tuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya

    Warga demo tuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya

    Aksi ribuan warga di depan pendopo Kabupaten Pati, untuk menuntut Bupati Pati Sudewo agar mengundurkan diri dari jabatannya, di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif

    Warga demo tuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 14:00 WIB

    Elshinta.com – Sekitar 1.000 orang warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa untuk menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap sebagai pemimpin yang arogan. Aksi unjuk rasa warga tersebut digelar di kawasan Alun-alun Kota Pati depan pintu masuk Pendopo Kabupaten Pati, Rabu.

    Husen selaku inisiator dan Syaiful Ayubi sebagai orator aksi warga tersebut menyatakan bahwa Bupati Pati Sudewo perlu dilengserkan dari jabatannya karena dinilai bersikap arogan. Ia juga mengajak para pengunjuk rasa untuk siapkan diri menuntut pelengseran Bupati Pati hingga malam hari. Para pengunjuk rasa juga diminta untuk tertib dan tidak melakukan aksi anarkis.

    “Tunjukkan bahwa warga Pati itu santun dan berakhlak, cinta damai dan tidak arogan,” ujar Saiful.

    Unjuk rasa warga Pati berawal dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meskipun kenaikan tersebut merupakan batas maksimal dan tidak diberlakukan untuk seluruh objek pajak, karena ada yang kenaikannya hanya 50 persen.

    Namun, kata mereka, karena ada pernyataan Bupati Pati Sudewo yang dinilai menyakiti hati masyarakat yang mempersilakan berunjuk rasa hingga 5.000 ataupun 50.000 orang sekalipun. Warga akhirnya melakukan aksi donasi dengan mengumpulkan air mineral kemasan dos di sepanjang jalur trotoar depan pendopo Kabupaten Pati.

    Bahkan donasi juga terus mengalir hingga air mineral dengan kemasan dos ditempatkan di kawasan Alun-alun Pati. Untuk mengamankan aksi yang dimulai pukul 08.00 WIB itu, pihak kepolisian setempat sudah berjaga-jaga di berbagai sudut pintu masuk Alun-alun Pati. Hingga berita ini disiarkan pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00 WIB , jumlah warga yang ikut melakukan demonstrasi tersebut terus berdatangan untuk bergabung dalam aksi massa tersebut. 

    Sumber : Antara

  • BGN bantah dugaan ada dapur fiktif pada Program MBG

    BGN bantah dugaan ada dapur fiktif pada Program MBG

    Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/8/2025). ANTARA/Mentari Dwi Gayati

    BGN bantah dugaan ada dapur fiktif pada Program MBG
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 13 Agustus 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah dugaan adanya dapur atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) fiktif yang seharusnya sudah beroperasi mendistribusikan Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, Dadan menekankan bahwa lokasi yang dinyatakan tercatat sudah penuh terdapat SPPG rekanan di portal resmi BGN bukanlah fiktif, melainkan belum dibangun.

    “Bukan dapur fiktif. Jadi kan untuk proses menjadi mitra itu mereka mengajukan titik lokasi pembangunan. Ya, sudah masuk dan kemudian kami sudah sebarkan 14 ribu SPPI yang sudah lulus dari pendidikan base tiga, dan kemudian mereka melaporkan ada yang sudah dibangun, ada yang belum,” kata Dadan saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Dadan menjelaskan bahwa saat mengajukan menjadi SPPG mitra BGN untuk pelaksanaan Program MBG, calon mitra harus menentukan lokasi SPPG.

    Dalam kasus yang ditemukan oleh Forum Masyarakat Makan Bergizi Gratis, pendaftaran SPPG mitra BGN telah ditutup karena kuota penuh. Namun berdasarkan temuan di lapangan, banyak wilayah yang belum membangun dapur SPPG.

    Berdasarkan laporan dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia(SPPI) yang akan bekerja di seluruh SPPG di Indonesia, Dadan mengungkapkan ada beberapa titik lokasi yang sudah membangun dan yang belum membangun SPPG.

    “Mereka (SPPI) melaporkan ada (SPPG) yang sudah dibangun, ada yang belum. Jadi bukan fiktif, tapi ada yang sudah booking tempat tapi belum ada pembangunan,” kata Dadan.

    Dadan merinci bahwa hingga Selasa ini terdapat 17 ribu calon SPPG yang tengah diverifikasi, dengan proses percepatan hingga 200–300 verifikasi per hari.

    Ia menyampaikan bahwa saat ini penerima manfaat MBG telah dilayani oleh 5.103 SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia.

    SPPG tersebut menjangkau 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan, dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI, Polri, BIN, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Kadin, APJI (Asosiasi Pengusaha Jasaboga Indonesia), hingga pelaku usaha di berbagai daerah.

    Selain 5.103 SPPG yang telah beroperasi, ribuan SPPG lain kini dalam tahap persiapan.

    Sumber : Antara

  • FPDIP dan PKB dorong penyusunan APBD-P 2025 secara cermat dan adaptif

    FPDIP dan PKB dorong penyusunan APBD-P 2025 secara cermat dan adaptif

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    FPDIP dan PKB dorong penyusunan APBD-P 2025 secara cermat dan adaptif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Fraksi PDI Perjuangan dan PKB DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mendorong Pemerintah Provinsi Sumbar agar melakukan penyusunan perubahan APBD Tahun 2025 secara cermat, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik serta keberlanjutan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan Inpres No. 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD.  

    Juru bicara Fraksi PDI-P dan PKB DPRD Provinsi Sumbar, Sri Kumala Dewi saat rapat paripurna penyampaian pandangan umum Fraksi menyampaikan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2025 ini menjadi wujud respons pemerintah terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan riil masyarakat di sisa tahun anggaran yang berjalan. 

    “Maka, Pemerintah Provinsi Sumbar harus bijaksana dalam pelaksanaan rasionalisasi anggaran belanja daerah dengan tidak mengurangi atau menghapus kegiatan-kegiatan belanja langsung ke masyarakat,” sebut Sri Kumala Dewi saat menyampaikan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna, Senin (11/8). 

    Terkait dengan penurunan PAD, sebut Sri Kumala Dewi, Fraksi PDI Perjuangan dan PKB mengingatkan kepada Pemerintah Provinsi Sumbar agar dapat menguatkan strategi untuk optimalisasi pemungutan pajak berbasis digital, peningkatan pengawasan retribusi, percepatan dana transfer pusat, serta peningkatan kinerja BUMD. 

    “Pemerintah Provinsi Sumbar dan OPD-OPD terkait sudah seharusnya melihatkan kinerja yang lebih optimal agar nanti tidak terjadi capaian PAD yang tidak sesuai target, untuk itu Fraksi kami meminta penjelasan,” kata Sri Kumala Dewi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa, Selasa (12/8). 

    Ia menyebutkan, di dalam Nota keuangan menjelaskan bahwa kondisi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar pada semester I yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp 1,268 triliun dari target yang ditetapkan pada APBD awal sebesar Rp 2,8 triliun atau sebesar 44,47 persen.  

    “Realisasi itu belum optimal dan masih perlu ditingkatkan. Kita juga tidak menutup mata, kondisi itu terjadi tidak lepas dari kondisi ekonomi daerah yang terjadi saat ini,” ujarnya. 

    Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi mengatakan, kebijakan anggaran, program dan kegiatan yang diusulkan dalam Ranperda APBD- Perubahan Provinsi Sumbar Tahun 2025, masih perlu dipertajam dan diselaraskan dengan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025 dan Asta Cita Presiden RI. 

    Muhidi menyebutkan, berdasar data semester pertama menunjukkan bahwa serapan anggaran masih tergolong rendah, sementara waktu pelaksanaan tinggal beberapa bulan lagi. 

    “Hal ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam perencanaan dan eksekusi program di tingkat OPD,” sebut Muhidi. 

    Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD provinsi Sumatera Barat, Muhidi dan disampingi wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, Senin (11/8). 

    Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi menghadiri rapat paripurna berikut pelaksana tugas sekretaris DPRD Sumbar, Maifrizon, asisten dan kepala OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • DPRD Jatim minta masyarakat taati aturan soal `sound horeg`

    DPRD Jatim minta masyarakat taati aturan soal `sound horeg`

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DPRD Jatim minta masyarakat taati aturan soal `sound horeg`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 17:46 WIB

    Elshinta.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Suli Daim meminta seluruh lapisan masyarakat di wilayah setempat untuk menaati aturan terkait penggunaan sound horeg atau sound system bertenaga besar yang kerap menimbulkan kebisingan.

    “Saya minta masyarakat menaati keputusan tersebut demi kemaslahatan bersama,” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

    Terbaru, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Bersama tentang Penggunaan Sound System atau Pengeras Suara di Jawa Timur

    SE Bersama bernomor 300.1/6902/209.5/2025, Nomor SE/1/VIII/2025, dan Nomor SE/10/VIII/2025 tersebut ditandatangani Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, serta Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin pada 6 Agustus 2025.

    Menurut Suli, perlu ada jalan tengah agar keberadaan sound horeg tidak merugikan masyarakat sekitar.

    Ia menekankan perlunya kajian menyeluruh terkait dampak kesehatan, sosial, dan lingkungan sebelum kegiatan tersebut digelar.

    Anggota Komisi E DPRD Jatim itu menilai sound horeg merupakan salah satu bentuk ekspresi masyarakat, meski potensi dampak negatifnya perlu diminimalkan.

    Ia juga menegaskan tidak berada di posisi mendukung atau menolak, melainkan mendorong pengaturan yang adil.

    “Saya kira MUI (Majelis Ulama Indonesia) Jatim juga telah melakukan kajian terkait dampak agar tidak menimbulkan masalah bagi masyarakat,” ujarnya.

    Suli menjelaskan pengaturan sound horeg mencakup pembatasan waktu penggunaan sound system nonstatis atau berpindah tempat.

    Selain itu juga kewajiban mematikan pengeras suara saat melintas di tempat ibadah pada waktu ibadah berlangsung, rumah sakit, ketika ada ambulans yang mengangkut pasien, dan saat kegiatan pembelajaran di sekolah.

    “Yang terpenting penggunaan sound system harus menjaga ketertiban, kerukunan, tidak menimbulkan konflik sosial, serta tidak merusak lingkungan dan fasilitas umum,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo kukuhkan 76 calon Paskibraka di Istana pada Rabu

    Presiden Prabowo kukuhkan 76 calon Paskibraka di Istana pada Rabu

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan media usai menyaksikan geladi kotor latihan gabungan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (12/8/2025). ANTARA/Galih Pradipta

    Presiden Prabowo kukuhkan 76 calon Paskibraka di Istana pada Rabu
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 16:29 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto direncanakan mengukuhkan 76 orang calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu, 13 Agustus 2025.

    “(Pengukuhan Paskibraka) rencananya tanggal 13 (Agustus),” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan media usai menyaksikan geladi kotor latihan gabungan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Selasa.

    Menurut jadwal, pengukuhan 76 orang calon Paskibraka dari 38 provinsi di Indonesia tersebut akan dilakukan sebelum geladi bersih Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi.

    Prasetyo menjelaskan bahwa geladi kotor latihan gabungan ini merupakan rangkaian dari proses adaptasi para calon Paskibraka dan petugas Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi serta Pengibaran Bendera hingga Penurunan Bendera dalam memperingati HUT Ke-80 RI yang jatuh pada 17 Agustus mendatang.

    Saat geladi kotor berlangsung, hujan deras mengguyur halaman Istana Merdeka, Jakarta. Namun demikian, kondisi tersebut tidak mengganggu kegiatan baris-berbaris, sehingga gladi kotor berjalan tanpa hambatan.

    “Kita berharap nanti pada saat hari Minggu, tanggal 17 Agustus, cuaca akan bersahabat. Tapi, apa pun kondisinya, ya enggak ada masalah. Mau hujan, mau terus,” kata Prasetyo.

    Prasetyo mengatakan pihak Istana akan melakukan evaluasi terhadap calon Paskibraka dan petugas upacara karena ada sejumlah hal yang dinilai belum sempurna. Adapun dari 76 orang calon Paskibraka, tiga orang di antaranya akan bertugas sebagai pembawa baki dan pengibar bendera. Namun, baru akan diumumkan tepat pada Minggu, 17 Agustus 2025.

    Sehari sebelumnya, 76 orang calon Paskibraka pada Senin (11/8) pagi melaksanakan latihan gabungan terakhir sebelum berpindah ke Jakarta pada Senin (11/8) malam. Latihan gabungan digelar lengkap dengan pasukan Paspampres, TNI/Polri, hingga satuan musik. Para calon Paskibraka tampak mengenakan pakaian dinas upacara dalam latihan gabungan itu.

    Menurut Prasetyo, sejumlah anggota calon Paskibraka masih grogi karena merupakan kali pertama mereka berlatih di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

     

    Sumber : Antara

  • Mendagri-Menteri UMKM optimalkan stadion sepakbola untuk ekonomi lokal

    Mendagri-Menteri UMKM optimalkan stadion sepakbola untuk ekonomi lokal

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat menjadi narasumber dalam acara Gebyar Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) dengan tema “Ekosistem Inklusif : Pendidikan Dan Peluang Usaha Berbasis Disabilitas”, di Jakarta, Kamis (7/8/2025). (ANTARA/HO-Kementerian UMKM RI)

    Mendagri-Menteri UMKM optimalkan stadion sepakbola untuk ekonomi lokal
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 12 Agustus 2025 – 14:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mendorong optimalisasi pemanfaatan stadion sepakbola di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

    Salah satu poin pembahasan adalah pemanfaatan stadion yang renovasinya dibiayai pemerintah pusat. Stadion tersebut diarahkan agar dapat dimanfaatkan oleh klub sepak bola dengan skema kerja sama. Jika stadion dapat dikelola secara optimal, fasilitas tersebut diyakini dapat mendorong tumbuhnya sektor UMKM di sekitar lokasi.

    “Konsepnya waktu itu perbaikan stadion, karena melihat satu, ada stadion yang rusak. Kedua, menjadi beban APBD. Dibangun untuk PON (Pekan Olahraga Nasional) segala macam. Tapi kemudian tidak ada pemasukan, menjadi beban APBD. Akhirnya, perawatannya tidak terurus dan lain-lain,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Ia menambahkan, gagasan pemanfaatan stadion secara komersial telah diinisiasi oleh Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir. Model pengelolaan yang diusulkan menyerupai praktik di klub sepak bola besar dunia seperti Manchester United, Liverpool, dan Chelsea.

    “Klub itu yang mengelola sepenuhnya. Nanti baru keuntungannya dibagi persentasenya kepada pemerintah yang punya. Bahkan kalau di sana, klub itu, stadion ini punya mereka. Dan setelah itu, mereka yang mengoperasionalkan penuh. Mulai untuk olahraganya, pertandingannya, maupun bisnis-bisnis yang ada di lingkungan itu,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan besarnya potensi industri olahraga khususnya sepak bola. Selain pertandingan, terdapat peluang bisnis dari penjualan perlengkapan olahraga seperti sepatu, baju, gym, dan obat-obatan.

    “Jadi ini bisa menggerakkan ekonomi baik itu dari perusahaan-perusahaan yang di sini. Tapi ini akan kita dorong lokal semua nanti. Kita kan kayak sepatu-sepatu olahraga, sport gitu kan udah banyak yang lokal,” ujarnya.

    Ia mengatakan, pihaknya memiliki program Holding UMKM yaitu menggabungkan sejumlah pelaku usaha dalam memproduksi barang secara kolektif, baik melalui koperasi maupun sektor swasta. Dengan sistem agregasi ini, biaya produksi dapat ditekan sehingga harga produk menjadi lebih kompetitif. Langkah ini juga diyakini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

    Sumber : Antara