Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Anggota DPR soroti strategi Kemenpar efektifkan efisiensi anggaran

    Anggota DPR soroti strategi Kemenpar efektifkan efisiensi anggaran

    Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (12/2/2025). (ANTARA/Farhan Arda Nugraha)

    Anggota DPR soroti strategi Kemenpar efektifkan efisiensi anggaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 13 Februari 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti strategi Kementerian Pariwisata dalam mengelola anggaran pascaefisiensi guna memastikan kebijakan pariwisata dapat diterapkan secara efektif hingga tingkat desa.

    “Sektor perhubungan dan infrastruktur ini sangat mendorong kemajuan sektor pariwisata, namun dengan anggaran yang ada bagaimana strategi Kementerian Pariwisata dalam menciptakan dynamic governance hingga ke tingkat desa? Agar pengelolaan pariwisata tetap dapat berjalan meskipun ada efisiensi anggaran?” kata Novita dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2). Dia juga meminta kejelasan mengenai alokasi anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 pascaefisiensi dilakukan.

    Dia mempertanyakan bagaimana memastikan pariwisata di tanah air sebagai destinasi di tingkat global, bila kesiapan akses jalan belum memadai.

    “Anggaran infrastruktur pendukung pariwisata tahun 2025 ini masuk dalam rencana kerja yang mana setelah adanya efisiensi? Apakah tidak dijelaskan bagaimana mekanisme kolaborasi dengan sektor-sektor terkait tentang pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata daerah?” ujarnya.

    Selain itu, Novita menyoroti pula strategi Kementerian Pariwisata dalam mengimplementasikan Tourism 5.0 yang berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan digitalisasi sebagai salah satu program prioritas yang diusung.

    “Pertanyaannya, apakah Kementerian Pariwisata telah memiliki big data dan cloud platform tentang integrasi daerah-daerah wisata di Indonesia yang sedang berjalan saat ini?” tuturnya.

    Dengan efisiensi anggaran yang dilakukan, dia pun mengingatkan Kementerian Pariwisata agar tidak memangkas sektor-sektor penting pembangunan yang memiliki multiplier effect dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Adapun kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Sumber : Antara

  • Bukti pusat hargai kekhusususan Aceh

    Bukti pusat hargai kekhusususan Aceh

    Sumber foto: Hamdani/elshinta.com.

    Pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur lebih cepat, Haji Uma: Bukti pusat hargai kekhusususan Aceh
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Muzakir Manaf dan Fadhlullah akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025 – 2030 oleh Mendagri Tito Karnavian pada Rabu, 12 Februari 2025.

    Pelantikan akan berlangsung di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 69 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. 

    Sementara itu, 505 kepala daerah lainnya di Indonesia termasuk gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pilkada Serentak 2024 akan dilantik secara serentak 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Menyikapi hal tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapil Aceh, H. Sudirman, S.Sos mengapresiasi keputusan Pemerintah pusat atas proses pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang lebih cepat dari daerah lain. 

    Menurut senator yang akrab disapa Haji Uma, hal itu menunjukan jika pemerintah pusat menghargai kekhususan Aceh yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. 

    “Keputusan tersebut merupakan indikasi dan menunjukkan jika pemerintah pusat menghargai kekhususan Aceh sesuai yang diatur dalam Pasal 69 huruf c UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang berlaku lex specialist”, ujar Haji Uma. 

    Haji Uma melanjutkan, permohonan dari Mendagri yang disetujui Presiden terhadap proses pelantikan Mualem – Dek Fadh yang lebih cepat dan sesuai UU Pemerintah Aceh juga dapat menjadi modal positif bagi relasi Aceh – Jakarta kedepan dalam konteks pembangunan dan realisasi kekhususan Aceh kedepan di era Presiden Prabowo Subianto. 

    “Tentunya ini modal positif hubungan Aceh dengan Pemerintah Pusat di masa jabatan Mualem – Dek Fadh dalam konteks realisasi pembangunan dan kekhususan Aceh kedepannya”, pungkas Haji Uma seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamdani, Rabu (12/2). 

    Diakhir penyampaiannya Haji Uma juga menyampaikan jika keputusan Presiden dalam hal ini juga tidak terlepas dari upaya pendekatan yang dilakukan Mualem dan Dek Fadh dengan Pemerintah Pusat dalam upaya menjaga kekhususan Aceh.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden RI terima Presiden Turki di Istana Bogor

    Presiden RI terima Presiden Turki di Istana Bogor

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Kunjungan kenegaraan Presiden Turki ke Indonesia tersebut dalam rangka mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wpa/rwa. (ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA)

    Istana: Presiden RI terima Presiden Turki di Istana Bogor
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengungkapkan agenda Presiden RI Prabowo Subianto menerima Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan akan dilaksanakan di Istana Bogor dalam rangka kunjungan kenegaraan Presiden Turki ke Indonesia.

    “Jadi hari ini tepat tanggal 12 Februari di Istana Kepresidenan Bogor Bapak Presiden Prabowo akan menerima dan memberikan upacara penyambutan kenegaraan kepada yang mulia Presiden Erdogan. Upacara tepat dimulai pukul 11.00 kemudian akan diperdengarkan dua lagu kebangsaan dari kedua negara,” ujar Yusuf menjelaskan agenda pertama di Bogor, Rabu.

    Setelah itu, Presiden Erdogan akan menyaksikan meriam kehormatan dan agenda dilanjutkan dengan inspeksi pasukan upacara. Pertemuan dua negara itu dilanjutkan di dalam ruangan, Presiden Erdogan akan mengenalkan jajaran menteri dan juga rombongannya yang diboyong ke Indonesia.

    “Acara nanti akan diawali dengan pertemuan tete-a-tete, pertemuan empat mata antara Bapak Presiden Prabowo dengan Bapak Presiden Erdogan,” kata Yusuf.

    Pertemuan dilanjutkan dengan bilateral meeting kedua negara membahas isu-isu strategis dan rencananya disiapkan penandatangan dokumen-dokumen terkait kerja sama yang disepakati. Setelah seluruh rangkaian acara bilateral meeting selesai, kedua Kepala Negara itu akan menyampaikan keterangan pers kepada awak media.

    “Rangkaian hari ini akan diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan Bogor,” ujar Yusuf.

    Kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia telah berlangsung sejak Selasa (11/2) diterima langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Erdogan beserta istri dan rombongan mendarat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma pada Selasa sekitar pukul 18.30 WIB.

    Meski diiringi hujan deras, upacara penyambutan kepada Presiden Erdogan tetap berlangsung. Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas hitam dan peci bersiaga menunggu Presiden Erdogan dan istri menuruni tangga, tanpa dipayungi. Presiden Prabowo menyambut hangat Presiden Erdogan dengan bersalaman, serta mencium pipi kanan-kiri seraya menunjukkan kedekatan keduanya. Erdogan yang tengah memayungi istri, juga kemudian berbagi payung dengan Prabowo.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana pada Selasa malam mengatakan bahwa Presiden Prabowo yang menyambut langsung kedatangan Presiden Erdogan dan Ibu Negara Emine Erdogan merupakan bentuk penghormatannya kepada Presiden Erdogan.

    “Presiden Prabowo sangat dekat dengan Presiden Erdogan dan menyambut di bandara ini merupakan bentuk penghormatan beliau kepada Presiden Erdogan,” kata Yusuf dalam pesan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.

    Sumber : Antara

  • Polda Kaltara terima sertifikat tanah Polres dari BPN Kaltim

    Polda Kaltara terima sertifikat tanah Polres dari BPN Kaltim

    Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto (dua kiri) menerima sertifikat tanah Polres Tana Tidung dari Kepala Kanwil BPN Kaltim Deni Ahmad Hidayat (dua kanan) di markas Polda Kaltara di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (12/2/2025). (ANTARA/HO-Polda Kaltara)

    Polda Kaltara terima sertifikat tanah Polres dari BPN Kaltim
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Utara (Kapolda Kaltara) Irjen Pol Hary Sudwijanto menerima sertifikat tanah markas Kepolisian Resor (Polres) Tana Tidung dari Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim.

    “Sertifikat tanah ini sangat penting sebagai legalitas dan status kepemilikan aset Polres Tana Tidung,” kata Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto di Tanjung Selor, Rabu.

    Untuk diketahui, Polres Tana Tidung baru dibentuk dan memiliki markas atau gedung yang diresmikan pada 7 November 2022, beralamat di Jalan Padat Karya, Desa Sebawang, Kecamatan Sesayap. Sebelumnya Polres Tana Tidung berada di wilayah hukum Polresta Bulungan.

    Kapolda Kaltara berterima kasih kepada BPN Kaltim atas dukungan dan kolaborasi dalam proses legalisasi aset kepolisian.

    “Terima kasih kepada Kepala Kanwil BPN Kaltim atas kontribusi besar dalam proses legalisasi aset kami,” tutur Kapolda Kaltara.

    Kapolda mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum penegakan kepastian hukum, tetapi juga sebagai titik penting dalam memperkuat fondasi hukum bagi pengelolaan aset negara, khususnya di lingkungan kepolisian. Menurutnya, hal ini adalah langkah maju bagi Polda Kaltara dalam menegaskan komitmennya kepada integritas institusional dan pelayanan prima kepada masyarakat.

    Kepala Kanwil BPN Kaltim Deni Ahmad Hidayat mengatakan, penyerahan sertifikat tanah ini merupakan upaya memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah bagi institusi kepolisian, sekaligus mendukung kelancaran tugas-tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.

    “Ini juga menjadi wujud nyata sinergi antara BPN dan Polri dalam memperkuat pengelolaan aset tanah negara,” tutur Deni Ahmad.

    Selain serah terima sertifikat tanah, Kapolda Kaltara dan Kepala Kanwil BPN Kaltim juga membahas potensi kerja sama lebih lanjut dalam pengelolaan aset negara di wilayah Kalimantan Utara. Keduanya sepakat untuk terus meningkatkan sinergi antara kepolisian dan BPN demi terciptanya kepastian hukum dan ketertiban administrasi pertanahan di wilayah Kaltara.

    Sumber : Antara

  • Mendag minta calon duta besar RI bersinergi memperluas pasar ekspor

    Mendag minta calon duta besar RI bersinergi memperluas pasar ekspor

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso dalam pembekalan kepada para Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (11/2/2025). (ANTARA/HO-Kemendag)

    Mendag minta calon duta besar RI bersinergi memperluas pasar ekspor
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 12:47 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta kepada calon duta besar bersinergi untuk memperluas pasar ekspor pada negara penempatan.

    Dalam pembekalan kepada para Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (11/2), Budi menyampaikan bahwa calon duta besar RI dapat membantu dalam mewujudkan target pertumbuhan ekspor sebesar 7,1 persen pada 2025.

    “Semoga Bapak dan Ibu dapat bersinergi dengan Kemendag dalam memperluas pasar ekspor ke negara penempatan hingga target pertumbuhan ekspor sebesar 7,1 persen pada 2025 tercapai,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Menurut Budi, dengan memperhitungkan berbagai faktor seperti produk domestik bruto (PDB) dunia, PDB Indonesia, nilai tukar, serta harga komoditas dunia, ekspor nasional Indonesia ditargetkan akan tumbuh sebesar 7,1 persen pada 2025 atau senilai 294,45 miliar dolar AS.

    Ia juga mengajak para calon duta besar agar dapat mendukung tiga program utama Kemendag, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor dan UMKM Bisa Ekspor.

    Dalam mendukung target pertumbuhan ekspor, Kemendag berkomitmen untuk memperluas pasar ekspor dengan penguatan diplomasi perdagangan. Upaya ini ditempuh, antara lain, melalui penyelesaian perundingan, sengketa perdagangan, serta partisipasi pada forum internasional.

    Hingga saat ini, setidaknya telah terimplementasi 19 perjanjian dagang, tertandatangani dan teratifikasi 10 perjanjian, serta sedang dirundingkan 16 perjanjian lainnya. Budi pun meminta sejumlah dukungan untuk penguatan diplomasi perdagangan kepada para calon duta besar.

    Pertama, dukungan melalui pembukaan akses pasar dan upgrading perundingan dengan negara-negara mitra di berbagai forum, baik bilateral, regional, maupun multilateral.

    Kedua, dukungan penyusunan informasi pasar. Mendag mengharapkan peran perwakilan dalam merespons isu-isu yang berkembang di negara akreditasi seperti isu perdagangan hijau dan berkelanjutan.

    Ketiga, dukungan pemanfaatan instrumen trade remedies antidumping, antisubsidi, serta safeguard secara masif dan efektif untuk melindungi industri dalam negeri.

    Mendag menyampaikan kepada para calon duta besar, Kemendag memiliki 46 perwakilan perdagangan yang meliputi 19 Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), 24 Atase Perdagangan, 1 Konsul Perdagangan, 1 Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI), dan 1 Duta Besar di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

    “Para perwakilan perdagangan ini saya tugaskan membawa misi peningkatan ekspor yang berkolaborasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perbankan, dan lembaga terkait lainnya,” kata Budi.

    Mendag juga mendorong dan memfasilitasi ekspor ke pasar negara berkembang (emerging market), serta mendukung transformasi struktur ekspor. Upaya ini mencakup transformasi komoditas mentah yang bernilai tambah rendah menuju produk ekspor berbasis manufaktur berteknologi tinggi dan menengah sebagai bagian dari dukungan program hilirisasi dan industrialisasi.

    Sumber : Antara

  • Kementerian HAM bakal bangun `Kampung Redam` di daerah konflik sosial

    Kementerian HAM bakal bangun `Kampung Redam` di daerah konflik sosial

    Raker Menteri HAM dengan Komisi XIII DPR. Menteri HAM Natalius Pigai (tengah) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

    Kementerian HAM bakal bangun `Kampung Redam` di daerah konflik sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) berencana membangun Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (Redam) sebagai pusat pemasyarakatan nilai-nilai hak asasi di daerah-daerah yang pernah menjadi titik konflik sosial. Menteri HAM Natalius Pigai di Jakarta, Rabu, mengatakan pembangunan Kampung Redam merupakan bentuk kehadiran Pemerintah untuk menciptakan perdamaian dan keadilan, terutama di daerah pascakonflik.

    “Di Indonesia ada cukup banyak daerah atau kampung yang pernah terlibat konflik sosial dengan berbagai macam bentuknya, baik yang dianggap sudah selesai ataupun yang sewaktu-waktu masih saja terjadi baik dalam skala kecil maupun besar. Kami ingin hadir dalam suatu bentuk atau model Kampung Redam yang lebih kuat lagi sehingga tercipta perdamaian dan keadilan,” kata Pigai.

    Dalam keterangan tertulisnya, Pigai menjelaskan pembangunan Kampung Redam dimulai dengan pemetaan daerah konflik yang pernah terjadi dalam skala besar di seluruh Indonesia, seperti Ambon, Aceh, Lampung, Poso, serta daerah-daerah di Kalimantan dan Papua.

    “Dan ada juga yang sifatnya konflik sosial antargeng, misalnya dalam skala kampung, itu kita akan intervensi juga sehingga menjadi model kampung yang mengedepankan rekonsiliasi dan mendorong semangat perdamaian,” imbuh dia.

    Kampung Redam akan dipimpin langsung oleh masyarakat setempat yang mewakili kelompok sosial terlibat konflik. Kampung itu akan dilengkapi dengan sistem informasi untuk memantau kondisi serta dibekali dengan aspek-aspek pemasyarakatan nilai-nilai HAM. Akan dibuatkan pula monumen rekonsiliasi dan perdamaian sebagai upaya menanamkan pesan agar peristiwa lama tidak terulang. Hal itu juga  sebagai pengingat bagi masyarakat untuk mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan kehidupan sosial yang berkeadilan.

    “Itu semangat yang ingin kami dorong. Pun jika semuanya siap, monumen ini bisa juga menjadi tempat wisata bagi masyarakat,” kata Pigai.

    Menteri HAM memastikan bahwa Kampung Redam akan terlibat dalam program pemulihan, baik terkait rehabilitasi, restitusi, maupun kompensasi.

    “Dengan adanya Kampung Redam ini, kami ingin memastikan Indonesia memiliki integrasi sosial yang lebih kuat lagi, persaudaraannya terjaga, persatuannya sebagai bangsa juga makin kuat dan pada ujungnya kita sebagai bangsa juga akan semakin kuat,” demikian Pigai.

    Sumber : Antara

  • Ketua Gerdayak sebut Pilkada Barito Utara berjalan lancar

    Ketua Gerdayak sebut Pilkada Barito Utara berjalan lancar

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Ketua Gerdayak sebut Pilkada Barito Utara berjalan lancar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 14:47 WIB

    Elshinta.com – Ketua Gerakan Pemuda Dayak (Gerdayak) Barito Utara, Surya Baya menilai, pelaksanaan Pilkada 2024 di Barito Utara, Kalimantan Tengah, sejauh ini telah berjalan dengan lancar. 

    “Cukup lancar, menurut saya pelaksanaan Pilkada cukup lancar saja kok,” kata Surya Baya dalam keterangannya, Rabu (12/2). 

    Ia juga melihat institusi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, sudah bekerja sesuai aturan.

    “Alhamdulillah, setelah kita tahu persis, mereka (KPU dan Bawaslu) sudah on the track, atau sesuai aturan,” terangnya.  

    Dalam pengamatannya, kondisi masyarakat ketika Pilkada memang cukup terbelah karena adanya dua pasangan calon (Paslon). 

    “Kondisi masyarakat memang terbelah dukungan, ada yang ke 01 atau 02,” jelasnya. 

    Tokoh Dayak ini mengaku, mengetahui betul permasalahan yang menjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya terkait TPS 04 Desa Malawaken, Kec. Teweh Baru. 

    Menurutnya, sengketa di TPS 04 Malawaken ini terlalu dibuat-buat. Karena kenyatannya sudah selesai di lapangan. 

    “Masalah di TPS 04 (Malawaken) itu sebenarnya sudah selesai, KPU sudah memverifikasinya. Mereka hanya tidak membawa KTP saja, tetapi membawa kartu undangan, yang mana itu dibuat dasarnya KTP,” terangnya. 

    “Mereka itu juga dikenal (oleh KPPS) karena memang tinggal di kampung,” sambungnya. 

    Oleh karena itu, Surya Baya berharap putusan MK ini turut memperhatikan kondisi masyarakat. Ia tidak mengharapkan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena potensi konfliknya cukup besar.

    “Konflik horizontal itu sangat mungkin terjadi pada sesama masyarakat. Saya juga tidak yakin dengan keamanan di lapangan (bukan Saya tidak percaya atau mengecilkan pihak keamanan)  katanya. 

    Di sisi lain, dia juga tidak yakin penyelenggaran PSU nanti bisa lebih baik dari pemungutan suara sebelumnya. 

     “Siapa yang menjamin pelaksanaan PSU itu akan jurdil. Karena yang memaksa PSU ini Paslon Nomor Urut 02. Apakah akan lebih baik dari sebelumnya, apa pasti jurdil?” pungkasnya.

    Pilkada di Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, diikuti oleh dua Pasangan Calon, Yaitu Pasangan Nomor Urut 01 H. Gogo Purman Jaya – Hendro Nakalelo dan Paslon Nomor Urut 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah -Sastra Jaya.

    Dalam hasil kontestasi Pilkada Barito Utara, Pasangan Nomor Urut 01 H. Gogo Purman Jaya – Hendro Nakalelo menang 8 (delapan) suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah – Sastra Jaya.

    Menurut Surya Baya, kemenangan delapan suara tersebut adalah betul-betul hasil perjuangan tim bukan hasil kecurangan, Surya Baya tetap percaya dan sangat meyakini bahwa Hakim MK yang memutus sengketa hasil pilkada Barito Utara ini tentu lebih mempertimbangkan secara obyektif, komprehensif, masih punya integritas dan berlandaskan keadilan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Masyarakat antusias sambut kedatangan Presiden Turki ke Istana Bogor

    Masyarakat antusias sambut kedatangan Presiden Turki ke Istana Bogor

    Para pelajar SD didampingi guru mereka berbaris menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam kunjungan kenegaraan ke Istana Kepresidenan di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu 12 Februari 2025 sekaligus melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden RI Prabowo Subianto. Antara/Arif Firmansyah.

    Masyarakat antusias sambut kedatangan Presiden Turki ke Istana Bogor
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 12 Februari 2025 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Masyarakat umum termasuk pelajar SD dan SMP tampak antusias untuk menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Ibu Negara Turki Emine Gulbaran Erdogan ke Istana Kepresidenan di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu, sekitar pukul 10.00 WIB untuk memulai kunjungan kenegaraan yang diterima Presiden RI Prabowo Subianto sekaligus pertemuan bilateral.

    Stringer foto Antara Arif Firmansyah dari sekitar Gerbang Utama Istana Bogor melaporkan suasana menjelang kedatangan Erdogan. Tampak Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurrahman, Danrem 061/Surya Kencana Brigjen TNI Faisol Izuddin Karimi, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Eko Prasetyo, turun langsung memimpin pengamanan termasuk arus lalu lintas tamu negara.

    Diperoleh informasi bahwa kedatangan Presiden Erdogan akan masuk Kota Bogor dari Jalan Baranangsiang, sampai ke Tugu Kujang, lalu melintas contraflow ke Jalan Pajajaran, lalu ke kiri ke Jalan Jalak Harupat, dan kemudian masuk ke Gerbang Utama Istana Bogor. Petugas keamanan melakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan sejumlah ruas jalan di sekitar Kebun Raya Bogor dan Istana Bogor, yakni Jalan Pajajaran, Jalan Otista, Jalan Juanda, Jalan A Yani, dan Jalan Jalak Harupat.

    Masyarakat dan sekitar 2.500 pelajar SD dan SMP yang antusias menyambut kedatangan Erdogan di sekeliling pedestrian yang akan dilalui oleh Presiden Erdogan. Mereka membawa bendera kecil Republik Indonesia dan Turki. Pasukan Paspampres jugs telah bersiaga di dalam dan di luar Istana Bogor.

    Sempat terdengar suara meriam penyambutan tamu negara sebanyak dua kali. Pada upacara kenegaraan nanti juga akan dilakukan tembakan meriam sebanyak 21 kali. Presiden dn Ibu Negara Turki mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/2) malam, disambut langsung di Bawah tangga pesawat oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dalam suasana hujan.

    Prabowo pun mendampingi Erdogan hingga satu mobil menuju tempat penginapan di sebuah hotel mewah di Jakarta.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Presiden Prabowo yang menyambut langsung kedatangan Presiden Erdogan dan Ibu Negara Emine Erdogan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa malam, merupakan bentuk penghormatannya kepada Presiden Erdogan.

    “Presiden Prabowo sangat dekat dengan Presiden Erdogan dan menyambut di bandara ini merupakan bentuk penghormatan beliau kepada Presiden Erdogan,” kata Yusuf dalam pesan tertulis diterima di Jakarta, Selasa.

    Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo mengantar Presiden Erdogan dalam satu mobil menuju hotel tempat bermalam.

    Sumber : Antara

  • Kemenko Polkam usul UU Keamanan Laut dibuat guna bentuk Coast Guard

    Kemenko Polkam usul UU Keamanan Laut dibuat guna bentuk Coast Guard

    Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas keamanan laut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Kemenko Polkam usul UU Keamanan Laut dibuat guna bentuk Coast Guard
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 18:36 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk F Paulus mengatakan bahwa pemerintah mengusulkan agar Undang-Undang tentang Keamanan Laut dibuat guna membentuk Sea and Coast Guard, sebagai pengganti dari Badan Keamanan Laut (Bakamla).

    Dia mengatakan bahwa undang-undang tersebut diperlukan guna mewujudkan sistem keamanan laut yang lebih komprehensif karena banyaknya instansi yang kini memiliki kewenangan dalam urusan laut.

    “Jadi jangan Bakamla lagi, Sea and Coast Guard Indonesia sebagai leading sector yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan penegakan hukum di laut,” kata Lodewijk saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/2).

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah melalui kementeriannya merencanakan pembentukan Desk Keamanan Laut, tetapi hal itu perlu didukung dengan undang-undang dan instansi yang fokus.

    Selain itu, dia ingin agar Sea and Coast Guard tersebut memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum di laut. Pasalnya, kata dia, saat ini beragam instansi atau badan memiliki ego sektoral dan merasa sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan hal itu.

    Menurut dia, negara mengalami kerugian hampir Rp40 triliun akibat aktivitas ilegal di laut yang diduga dilakukan oleh pihak asing. Sehingga lembaga-lembaga yang ada saat ini belum mampu mengawasi yurisdiksi Indonesia di wilayah laut.

    “Ada 13 lembaga kalau kita lihat saat ini, 13 lembaga punya tugas masing-masing, punya wewenang masing-masing, dan dilindungi oleh undang-undang, dan dari 13 ini 6 diantaranya punya armada punya kapal,” kata dia.

    Adapun Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, guna membahas urgensi instansi tunggal untuk sistem keamanan laut.

    Berdasarkan hasil temuan Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI, banyaknya instansi yang memiliki kewenangan di laut justru menyulitkan karena menimbulkan masalah koordinasi dan sinergi.

    Sumber : Antara

  • Deddy jabat Stafsus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik

    Deddy jabat Stafsus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik

    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) usai melantik Deddy Corbuzier (kanan) sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan di kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025). ANTARA/HO-Tangkapan layar akun instagram @dc.kemhan

    Kemhan: Deddy jabat Stafsus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 11 Februari 2025 – 19:11 WIB

    Elshinta.com – Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan Brigadir Jenderal TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier akan bertugas sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) yang membidangi komunikasi sosial dan publik.

    “Pak Deddy ditugaskan sebagai staf bidang komunikasi sosial dan publik,” kata Frega, di Jakarta, Selasa (11/2).

    Frega menjelaskan penunjukan Deddy sebagai staf khusus di bidang komunikasi sosial dan publik lantaran dianggap memiliki daya jangkau pengaruh yang luas kepada masyarakat.

    Deddy yang pada dasarnya seorang influencer atau pemengaruh dan tokoh publik dinilai mampu memberikan dampak kepada masyarakat melalui konten-kontennya di sosial media.

    Dengan kelebihan tersebut, Deddy diharapkan mampu mensosialisasikan seluruh program-program Kemhan di bidang kedaulatan dan pertahanan kepada masyarakat.

    “Kita tahu pak Deddy ini dia salah satu pakar di bidang komunikasi, harapan membantu mensosialisasikan program kebijakan pertahan sampai bawah,” ujar dia.

    Tidak hanya Deddy, Frega menjelaskan Menhan Sjafrie juga mengangkat beberapa orang ahli di berbagai bidang sebagai Staf Khusus Menhan.

    Salah satunya yakni Kris Wijoyo Soepandji yang akan membidangi tata negara, Lenis Kogoya di bidang kedaulatan, Indra Bagus Irawan di bidang ekonomi pertahanan, Mayjen TNI (Purn) Sudrajat di bidang diplomasi pertahanan dan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin sebagai Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security.

    Frega memastikan, para staf tersebut akan membantu Menhan dalam menjalankan program-program pertahanan dan kedaulatan negara.

    Saat ditanya apakah tugas pertama Deddy yang diberikan Menhan ketika dilantik jadi staf khusus, Frega belum bisa menjelaskan secara rinci.

    “Yang pasti mensosialisasikan program, untuk persisnya program-program seperti apa yang akan disosialisasikan pak Deddy itu nanti lebih lanjut,” jelas Frega.

    Sumber : Antara