Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • Napak tilas Sang Proklamator, Legislator DPRD DIY kunjungi Masjid Sunan Gunung Jati Cirebon

    Napak tilas Sang Proklamator, Legislator DPRD DIY kunjungi Masjid Sunan Gunung Jati Cirebon

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Napak tilas Sang Proklamator, Legislator DPRD DIY kunjungi Masjid Sunan Gunung Jati Cirebon
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 22:56 WIB

    Elshinta.com – Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan kegiatan napak tilas Proklamator RI Bung Karno dan sinau Pancasila dengan mengunjungi Masjid Sunan Gunung Jati di kota Cirebon. Masjid ini memiliki ikatan sejarah yang erat dengan sang Proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno atau Bung Karno. Bung Karno, menurut cerita para tokoh masyarakat sering melaksanakan sholat tahajud di masjid tersebut dengan mengenakan pakaian adat kraton.

    Masjid Sunan Gunung Jati atau juga dikenal Masjid Garmini ini terletak di Jalan Kesambi No 94, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Bung Karno melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan memberikannya nama Masjid Sunan Gunung Jati. Sementara Garmini adalah nama pewakaf tanah untuk pembangunan masjid yaitu H Siti Garmin Saroji merupakan istri dari Sultan Hasanuddin ke-4 yang menjadi sultan di Keraton Kanoman.

    Di masjid ini dibagian depan terdapat prasasti menggunakan ejaan lama yang bertuliskan “Masjid Sunan Gunung Jati atas pemberian nama dari P.J.M Presiden Republik Indonesia Dr. Ir H Soekarno. Wakafnya Ibu R. H Siti Garmini Soroji Binti Muchalar Surjaatmadja. Perletakan Batu Pertama  Oleh Walikota Kepala Daerah Tjirebon R.S.A. Prabowo Pada Tg 17-8-1960.”

    “Di Kota Cirebon di masjid Sunan Gunung Jati ini kita menemukan sejarah yang luar biasa. Dimana Bung Karno waktu itu dengan para tokoh masyarakat untuk berdialog dan pada tanggal 17 Agustus 1960 Bung Karno memberi nama masjid ini Sunan Gunung Jati. Tentunya ini punya makna yang luar biasa,” ujar Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto saat mengunjungi Masjid Sunan Gunung Jati Cirebon, Senin (17/02/2025).

    Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya untuk memperkuat dan merawat sejarah yang luar biasa tersebut. Dalam hal ini juga bisa diambil perlajaran bagaimana sosok Bung Karno yang memiliki komitmen dalam menjaga toleransi merawat Bhineka Tunggal Ika. Bung Karno begitu peduli bagaimana perkembangan Islam di Indonesia dan bagaimana hidup berdampingan dengan agama-agama yang lain.

    “Ini menurut saya luar biasa. Kita lihat di Jakarta ada Katedral dan Istiqlal, di Yogya ada Masjid Syuhada dan Gereja St. Antonius Padua Kotabaru yang berdekatan, yang berdampingan,” katanya.

    Komisi A DPRD DIY mendorong agar pemerintah khususnya Pemda DIY agar memberikan perhatian untuk tempat-tempat bersejarah melalui tiga hal. Yaitu aspek ilmu pengetahuan dengan mengedepankan riset (penelitian), penyusunan naskah akademik untuk memastikan naskah yang benar-benar otentik. Kemudian melakukan pengembangan edukasi tentang sejarah pada anak-anak yang bisa berjalan dengan baik misal dengan pembuatan film, pembuatan buku, pembangunan musuem dan lain-lain. Pemerintah juga harus melakukan kerjasama dalam melakukan riset-riset dan pembangunan museum.

    “Harapan kita Pemda DIY daapt bekerjasama untuk riset pengembangan museum, pembuatan film sejarah agar anak-anak kita mengerti sejarah, dan Yogya mempunyai catatan sejarah yang besar,” imbuh politisi PDIP Yogyakarta tersebut.

    Budayawan Cirebon, Djajat Sudrajat mengatakan bahwa masjid Sunan Gunung Jati di Cirebon ini menjadi bukti bahwa Bung Karno selain seorang proklamator tetapi juga memilki perhatian dan kontribusinya terhadap sejarah, budaya dan perkembangan agama. Bung Karno sering ke Masjid Sunan Gunung Jati pada malam Jumat Kliwon dan sambil berziarah. Bung Karno saat ke masjid selalu mengenakan pakaian adat Kraton. 

    “Beliau (Bung Karno) saat bertemu dengan tokoh wanita NU Ibu Hajah Siti Garmini itu diminta untuk memberikan kenang-kenangan yang melekat. Bung Karno kemudian menyebut nanti nama masjidnya Sunan Gunung Jati, karena Bung Karno melihat tidak ada nama masjid Gunung Jati di Cirebon,” jelasnya.

    Sementara, Wakil Ketua DPRD DIY Umarudin Masdar mengatakan terkait dengan Bung Karno yang kalau ke masjid Sunan Gunung Jati selalu memakai pakaian adat Kraton itu memberikan gambaran bagaimana wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang dibangun para pendiri bangsa itu selalu mengintegrasikan antara agama dan budaya. Oleh karena itu wawasan kebangsaan begitu kokoh dengan pendiri bangsa tidak memisahkan antara agama dan kebudayaan.

    “Bung Karno yang kalau sholat disini selalu pakai pakaian ada Kraton Cirebon, itu bukti Bung Karno memperkuat wawasan kebangsaan, dan ini  akan terus kita telusuri agar wawasan kebangsaan kita semakin kuat kedepan,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Selasa (18/2). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Koalisi permanen dibentuk untuk layani rakyat

    Koalisi permanen dibentuk untuk layani rakyat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota DPR: Koalisi permanen dibentuk untuk layani rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai koalisi permanen dibentuk karena Presiden RI Prabowo Subianto ingin fokus melayani rakyat dan menunaikan semua program kerja yang telah ditetapkan.

    “Kami mengajak semua pihak, baik para elite politik, para tokoh, dan masyarakat untuk mendukung pembentukan koalisi permanen. Dengan demikian semua elemen bangsa bisa bergotong-royong untuk mendukung mewujudkan program prioritas pemerintah,” kata Ali dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Politisi yang membidangi isu terkait pemerintahan dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur negara ini mengatakan pembentukan koalisi permanen itu bukan demi elektoral atau dukungan politik dalam pemilu, tetapi bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan agar pembangunan semakin lancar dan rakyat Indonesia semakin sejahtera.

    Menurut dia, persatuan adalah kunci dalam pembangunan. Apabila semua elite dan rakyat bersatu maka kondisi Indonesia akan aman dan kondusif, sehingga semua pembangunan bisa terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan.

    “Maka, persatuan harus terus dijaga karena persatuan adalah kunci pembangunan,” ujarnya.

    Menurut dia, kondisi Indonesia yang aman dan damai membuat ekonomi akan tumbuh dengan baik, pendidikan akan semakin maju, dan layanan kesehatan bisa berjalan dengan baik, serta masyarakat juga tentu akan semakin sejahtera.

    Dia mengatakan dengan koalisi permanen, Presiden Prabowo bisa melaksanakan program prioritas, misalnya pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG), pelayanan kesehatan gratis, peningkatan kualitas pendidikan, dan program prioritas lainnya.

    Selain itu, dirinya memastikan Presiden Prabowo ingin fokus melayani rakyat Indonesia dan memenuhi janji kampanyenya pada Pilpres 2024. Prabowo ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.

    “Presiden Prabowo adalah sosok pemimpin yang mempunyai komitmen tinggi dalam mengabdi untuk rakyat dan bangsa,” ujar Ali.

    Ali pun berharap koalisi permanen bisa berlanjut sampai Pemilu 2029. Pasalnya, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar telah menyatakan bahwa partainya dengan senang hati akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2029

    “Tentu politik masih sangat dinamis. Sebelum Pilpres 2029, kita punya kewajiban untuk memperbaiki sistem politik Indonesia melalui revisi UU Politik,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat  

    Pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat  

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Pj Bupati Langkat: Pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 17:12 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Bupati Langkat, M. Faisal Hasrimy, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat Tahun ke-1, Rapat ke-1 Masa Persidangan ke-I. Rapat ini membahas dan menetapkan pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses masa sidang I Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Senin (17/2).

    Reses yang berlangsung pada 30 Januari hingga 2 Februari 2025 ini dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Langkat di daerah pemilihannya masing-masing. Dari hasil reses tersebut, terkumpul sebanyak 1.056 usulan yang mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor pembangunan.

    Pj Bupati Langkat Faisal Hasrimy menegaskan bahwa penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD ini didasari oleh undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    “Pemerintah daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan memiliki kewajiban untuk menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dalam jangka waktu satu tahun. RKPD ini mencakup rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan,” ujar Faisal.

    Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan RKPD dengan aspirasi masyarakat guna menghindari kesenjangan antara tuntutan masyarakat dan program pemerintah daerah.

    “Diharapkan RKPD Kabupaten Langkat tahun 2025 dapat mengurangi ketidakpastian serta ketidakpuasan terhadap aspirasi yang tidak terpenuhi,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Selasa (18/2). 

    Lebih lanjut, Faisal Hasrimy menyampaikan bahwa rapat ini berfungsi sebagai konsultasi publik untuk memastikan harmonisasi antara perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. “Proses ini melibatkan negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan non-pemerintah serta masyarakat, sehingga dapat mencapai konsensus mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dijalankan,” tutupnya.

    Dengan penyelarasan ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Langkat ke depan dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan daerah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi

    Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Presiden ke-7, Jokowi menanggapi pidato di HUT Gerindra: Kritik, keluarga dan demokrasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 17 Februari 2025 – 20:23 WIB

    Elshinta.com – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang juga dikenal sebagai Presiden RI ke-7, memberikan tanggapan terkait pidatonya dalam acara HUT Gerindra di Jakarta. Dalam wawancaranya, Jokowi menegaskan bahwa apa yang disampaikan dalam pidato tersebut bukanlah curahan hati atau `curhat`, melainkan hanya berbicara apa adanya.

    “Enggak, enggak, saya ngomong apa adanya, kok curhat,” ujarnya saat ditemui oleh mediadi rumah kediaman, Sumber, Kota Solo, Senin (17/2).  

    Jokowi juga menanggapi kritik yang diterimanya, yang menurutnya berkaitan dengan kekuatan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai, dengan approval rating yang sangat tinggi, Prabowo mendapat dukungan rakyat dalam kinerja pemerintah serta dukungan fraksi-fraksi di parlemen.

    “Kalau melihat approval ratingnya, dukungan rakyat dalam kinerja pemerintah sangat tinggi sekali. Bukan tinggi, tapi tinggi sekali,” ujar Jokowi, sembari menyarankan agar orang-orang membandingkan dengan dukungan yang diterima oleh perdana menteri atau presiden di negara lain. “Tingkat dukungannya, 40 hingga 50 persen saja, dengan ekonomi yang sulit.  Pak Prabowo mencapai skor 80 persen hingga 83 persen,” tambahnya.

    Mengenai pemberian simbol keris dari Prabowo Subianto, Jokowi memilih untuk tidak menjelaskan lebih lanjut, mengatakan, “Simbol apa, tanya aja sama Pak Prabowo.”

    Ketika ditanya mengenai peran mantan presiden dalam pemerintahan saat ini, Jokowi menegaskan bahwa segala hal masih dalam proses pematangan dan pembahasan oleh pemerintah. “Semua dimatangkan semuanya, masih digodok. Mari kita tunggu pemerintah, itu urusan pemerintah,” katanya.

    Jokowi juga mengungkapkan bahwa saat acara HUT Gerindra, dirinya sempat menumpang mobil anaknya, Kaesang Pangarep, yang juga merupakan Ketua Umum PSI. Ia mengatakan tidak ada pembicaraan khusus antara mereka, hanya kebetulan karena mobilnya mengalami masalah.

    Perihal anak mantunya, Bobby Nasution, yang baru bergabung dengan Partai Gerindra, Jokowi menganggap semuanya baik-baik saja. “Baik-baik saja, semuanya sudah dewasa dan tanggung jawab masing-masing, termasuk masuk Partai Gerindra, keputusan Mas Bobby,” ujarnya. Ketika ditanya apakah ada pertimbangan khusus dalam keputusan Bobby, Jokowi menjawab dengan tegas, “Tidak.”

    Mengenai perbedaan pilihan partai dalam keluarganya, Jokowi menyatakan bahwa hal itu adalah bagian dari demokrasi. “Ini demokratis,” katanya singkat seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Terakhir, ketika ditanya mengenai kemungkinan diminta untuk berbicara dalam acara retreat kepala daerah, Jokowi mengatakan ia tidak tahu dan membantah hal tersebut. Ia menambahkan, “Yang pinter-pinter masih banyak,” sambil menekankan bahwa orang-orang yang lebih ahli dan berpengalaman lebih layak diberi kesempatan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • OIKN usul lahan gratis untuk kedubes di `diplomatic compound` IKN

    OIKN usul lahan gratis untuk kedubes di `diplomatic compound` IKN

    Desain area diplomatic compound di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO – OIKN)

    OIKN usul lahan gratis untuk kedubes di `diplomatic compound` IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 09:53 WIB

    Elshinta.com – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan fasilitas lahan gratis untuk pembangunan kantor kedutaan di diplomatic compound IKN sebelum tahun 2028 dalam rangka menarik minat negara-negara sahabat.

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Senin.

    Menanggapi pemberitaan mengenai pemberian lahan gratis bagi negara negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum tahun 2028, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala OIKN menjelaskan bahwa usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN, selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028.

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

    Area diplomatic compound yang berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN didesain sebagai fasilitas yang kompak dan terintegrasi untuk Perwakilan-perwakilan diplomatik negara asing. Area ini dirancang sebagai model untuk pengembangan konsep Kota Hutan di diplomatic compound, dengan memprioritaskan prinsip pembangunan keberlanjutan dan memenuhi standar internasional.

    Area ini juga akan dilengkapi beragam fasilitas terintegrasi termasuk venue hiburan, area ritel dan komersial, restoran, dan taman. Kehadiran komplek hunian terintegrasi yang berdekatan dengan kantor perwakilan diplomatik juga akan meningkatkan kenyamanan dan menjamin kemudahan mobilitas bagi para personel diplomatik yang bertugas.

    Selain menyiapkan lahan untuk diplomatic compound, OIKN juga lahan untuk perkantoran organisasi internasional yang berlokasi KIPP IKN.

    Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan.

    Saat ini pembangunan untuk IKN yang sudah hampir rampung ialah fasilitas eksekutif atau untuk kementerian dan lembaga.

    Namun fasilitas untuk legislatif dan yudikatif ke depannya juga akan dilengkapi sehingga dalam waktu empat sampai lima tahun seluruh fasilitas penunjang tersebut bisa selesai dikerjakan.

    Sumber : Antara

  • Ikuti Inpres, Gubernur terpilih Jabar pangkas belanja tak penting

    Ikuti Inpres, Gubernur terpilih Jabar pangkas belanja tak penting

    Gubernur terpilih Jawa Barat Dedi Mulyadi menjawab pertanyaan wartawan usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu (16/2/2025). ANTARA/Fath Putra Mulya.

    Ikuti Inpres, Gubernur terpilih Jabar pangkas belanja tak penting
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 16 Februari 2025 – 16:01 WIB

    Elshinta.com – Gubernur terpilih Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berkomitmen untuk memangkas belanja yang tidak penting guna mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Dedi saat ditemui usai pemeriksaan kesehatan kepala daerah terpilih di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Minggu, memastikan efisiensi tersebut tidak mengganggu aspek pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Jabar.

    “Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jabar, sudah mencoba menitikberatkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting,” ujarnya.

    Dia menjelaskan pemangkasan belanja tidak penting itu, seperti menghapus anggaran baju dinas, menihilkan anggaran perjalanan dinas luar negeri dari sebelumnya Rp1,5 miliar, serta mengurangi anggaran perjalanan dinas dalam negeri menjadi Rp700 juta dari Rp1,8 miliar.

    Menurut Dedi, total nilai dari efisiensi anggaran belanja yang tidak penting, termasuk perjalanan dinas, seminar, dan proyek yang tidak semestinya dibuat, mencapai Rp5 triliun.

    Dana itu, kata Dedi, nantinya dialihkan untuk sektor pendidikan, seperti membangun ruang kelas dan sekolah baru. Selain itu, juga digunakan untuk Pembangunan jalan lintas mulai dari Parung Panjang, jalan Puncak Dua, hingga jalan penghubung Sukabumi-Pangandaran.

    Di sektor ketahanan pangan, dana hasil efisiensi bakal digunakan untuk pembangunan infrastruktur irigasi dan meningkatkan mutu laboratorium guna peningkatan bibit padi. Sementara itu, pada sektor kesehatan, akan digunakan untuk pengintegrasian layanan dari mulai rumah sakit rujukan hingga puskesmas pembantu.

    “Seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jabar bisa tuntas pada 2026 karena pada 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah sehingga nanti ke depan Jabar memiliki nilai investasi yang cukup,” jelas dia.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun.

    Efisiensi anggaran tersebut berasal dari anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun.

    Sumber : Antara

  • Sebelum dilantik saya sudah bekerja

    Sebelum dilantik saya sudah bekerja

    Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Rano Si Doel Karno saat menyapa awak media di Jakarta, Minggu (16/2/2025). ANTARA/Khaerul Izan

    Rano Karno: Sebelum dilantik saya sudah bekerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 16 Februari 2025 – 13:58 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Rano Karno menyatakan akan langsung bekerja setelah resmi dilantik, bahkan sebelumnya pun sudah bekerja dengan meninjau beberapa lokasi.

    “Sebelum dilantik saja saya sudah bekerja. Kemarin saya berkunjung ke Waduk Pluit,” kata Rano Karno yang biasa disapa Si Doel di Jakarta, Minggu, setelah mengikuti pemeriksaan kesehatan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Menurut dia, setelah pelantikan hari pertama dipastikan akan langsung bekerja untuk warga Jakarta, karena ini sudah menjadi amanah yang diberikan.

    Doel menyebutkan telah meninjau beberapa lokasi terutama yang berkaitan dengan persiapan banjir pesisir (rob) di Jakarta

    “Saya melihat waduk di Muara Baru dan saya berkunjung ke PIK. Karena sebelum dilantik rob sudah menghadang,” ujarnya.

    Dia juga mengaku diberikan tugas oleh Gubernur Terpilih Pramono Anung untuk melihat kondisi di beberapa wilayah.

    Apalagi program kerja 100 hari pertama pasangan Pramono-Doel, yaitu pengerukan sungai yang berada di Jakarta supaya meminimalkan banjir.

    “Pak Gubernur juga minta saya untuk melihat situasi itu sehingga 100 hari program kerja kita yaitu pengurukan sungai akan kita lakukan,” katanya.

    Sebelumnya, Doel mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Kemendagri semua bagus.

    “Ini merupakan persyaratan mengikuti kegiatan besar. Semua Alhamdulillah cukup bagus,” kata Si Doel.

    Menurut dia, dari hasil pemeriksaan kesehatan berupa gula darah, diabetes, asam urat, semua dalam keadaan baik dan tidak ada yang berlebihan.

    Si Doel mengaku bahwa petugas yang memeriksa juga kaget dengan kondisinya yang baik. Apalagi saat ini ia sudah berusia 64 tahun.

    Sumber : Antara

  • Kritik harus berdasarkan kebenaran, bukan dendam

    Kritik harus berdasarkan kebenaran, bukan dendam

    Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/agr/aa.

    Prabowo: Kritik harus berdasarkan kebenaran, bukan dendam
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyampaian kritik kepada pemerintah yang didasarkan pada kebenaran, bukan dendam.

    “Kita harus mengerti, semua partai ada cita-cita yang sama, semua partai ingin berbuat yang terbaik bagi rakyat Indonesia,” katanya saat berpidato dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa demokrasi yang dianut oleh Indonesia memiliki karakteristik yang khas dan tidak harus mengikuti standar yang ada di negara lain.

    “Sejak awal dalam perjalanan ini, saya berpendapat bahwa demokrasi kita adalah demokrasi yang khas Indonesia,” ujar Prabowo.

    Ia juga menyinggung pandangan dari akademisi luar negeri yang kerap meremehkan konsep demokrasi Indonesia, menganggap bahwa model demokrasi luar negeri adalah yang paling benar. Namun, ia menegaskan bahwa sistem yang cocok di negara lain belum tentu cocok bagi Indonesia.

    Prabowo mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia harus menghindari permusuhan antarlawan politik. Banyak negara yang memiliki kekayaan alam luar biasa, namun gagal berkembang karena para elitnya tidak bisa bekerja sama, bahkan terjerumus dalam korupsi.

    “Ada negara yang menganggap demokrasi bermusuhan, justru demokrasi kita tidak boleh bermusuhan dengan lawan-lawan politik,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menekankan bahwa dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Pasca-Pemilu, kata Prabowo, pihak yang menang dan kalah harus tetap bersatu demi kepentingan bangsa. Tidak semua pihak harus masuk pemerintahan, tetapi mereka yang di luar tetap dianggap sebagai patriot bangsa.

    “Bersatu tidak berarti semua masuk pemerintahan, kalau perlu, iya, kalau tidak juga tidak apa-apa. Dalam arti, mereka yang tidak masuk pemerintah, kita tetap anggap sebagai patriot-patriot bangsa,” katanya.

    Prabowo mengapresiasi peran para patriot bangsa dalam membantu pemerintah dengan mengoreksi, mengawasi, hingga kritik.

    “Tapi kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam,” katanya.

    Prabowo bahkan mengutip pesan dari khotbah salat Jumat yang didengarnya baru-baru ini.

    “Kemarin sembayang Jumat, khotibnya luar biasa di tempat saya, dikatakan bahwa Allah tidak suka sama yang cemburuan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Jokowi puji Prabowo yang mendapatkan dukungan kuat dari rakyat dan DPR

    Jokowi puji Prabowo yang mendapatkan dukungan kuat dari rakyat dan DPR

    Presiden RI ke-7 Joko Widodo bersama Presiden Prabowo Subianto dalam perayan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). (ANTARA/Livia Kristianti)

    Jokowi puji Prabowo yang mendapatkan dukungan kuat dari rakyat dan DPR
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 18:03 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo yang kerap disapa Jokowi dalam acara perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-17 Partai Gerindra menyampaikan pujiannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto karena menjadi sosok pemimpin dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah Presiden dengan dukungan terkuat, baik dari rakyat maupun dari DPR. Coba cek, seluruh presiden di dunia sekarang ini gak ada yang sekuat Pak Prabowo Subianto,” kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Jokowi menjelaskan dukungan yang kuat dari rakyat pada kepemimpinan Prabowo dapat dilihat dari hasil approval rating 100 hari kerja Kabinet Merah Putih yang angkanya begitu besar mencapai 80,9 persen. Angka tersebut, menurut Presiden Ke-7 RI, begitu tinggi apabila dibandingkan dengan hasil approval rating di masa kepemimpinannya pertama kali membina Kabinet Indonesia Maju (KIM) pada 2014 yang saat itu mencapai 62 persen.

    Bahkan angka itu turun menjadi 52 persen karena tak lama setelah 100 hari kerja tersebut, Jokowi malah mengambil kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di periode tersebut.

    Hal itu, menurut Jokowi, membuktikan bahwa program yang dijalankan dalam waktu singkat oleh Prabowo bisa memikat dan memuaskan hati rakyat. Sementara itu dukungan dari kalangan parlemen juga di atas 80 persen, angka yang juga tak kalah memuaskan bagi sebuah pemerintahan.

    Kedua dukungan itu juga dinilai menjadi bagian penting untuk menyukseskan program-program yang dijalankan ke depannya oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Dengan kekuatan aprroval rating dan kekuatan politik tadi saya menyakini, di bawah kekuatan Pak Prabowo program-program yang sudah direncanakan terealisasi dengan baik,” kata Jokowi.

    Sumber : Antara

  • Tidak semua pelanggaran administratif Pilkada harus PSU

    Tidak semua pelanggaran administratif Pilkada harus PSU

    Pilkada 2024, foto: Ilustrasi/redaksi elshinta.com.

    Pakar Kepemiluan: Tidak semua pelanggaran administratif Pilkada harus PSU
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Pakar Kepemiluan Universitas Indonesia, Titi Anggraini menjelaskan bahwa pemilih yang terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), lalu datang ke TPS dengan membawa Formulir Model C Pemberitahuan-KWK tanpa menunjukkan KTP elektronik saat pemungutan suara masih dapat dibenarkan secara hukum. 

    “Saya berpandangan, setelah merujuk semua regulasi yang ada dan alur bagaimana Form Model C Pemberitahuan-KWK tiba di tangan pemilih, maka pemilih tersebut memang berhak untuk memberikan suaranya,” kata Titi Anggraini saat dihadirkan sebagai Saksi Ahli dalam sengketa hasil Pilkada Barito Utara 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat 14 Februari 2025. 

    Apalagi, menurutnya, pemilih tersebut memang penduduk di kampung tersebut yang dikenali oleh petugas KPPS, saksi, dan pengawas TPS. Dengan begitu, kebenaran faktual pemilih tersebut sudah terpenuhi. 

    “Terlebih petugas KPPS, saksi, dan pengawas di TPS mengenalinya, maka proses itu telah terpenuhi aspek kebenaran faktual, yakni berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan bahwa yang bersangkutan memang punya hak pilih dan memberikan suaranya satu kali,” terangnya. 

    Titi menjelaskan bahwa alur proses Formulir Model C Pemberitahuan-KWK sangat panjang hingga tiba di tangan pemilih. Pertama, pemilih harus terdaftar di DPT, lalu untuk terdaftar di DPT harus memiliki KTP elektronik. 

    Kemudian, data tersebut juga dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Pantarlih dengan datang satu per satu ke rumah untuk mempersamakan DPT dan KTP elektronik. 

    “Setelah itu, untuk memberikan formulir C pemberitahuan pun prosedurnya pemilih harus dicocokan dengan KTP elektronik,” katanya. 

    Ia juga menegaskan bahwa tidak semua pelanggaran prosedur di TPS harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). 

    “KPPS yang membolehkan pemilih membawa Form Model C Pemberitahuan-KWK menggunakan hak pilihnya memang pelanggaran administratif, tetapi tidak semua pelanggaran administratif itu harus dilakukan PSU,” kata Saksi Ahli yang dihadirkan dalam sidang MK ini. 

    Terkait rekomendasikan PSU, menurut Titi, apabila hal itu terjadi secara kasuistis dan spesifik harus dilakukan dengan hati-hati, cermat dan dasar hukum yang kuat. 

    “Hal itu berkaitan dengan upaya agar tidak terjadi distorsi suara pemilih atau perubahan intensi akibat kondisi yang berbeda antara hari pemungutan suara serentak dengan waktu saat PSU karena hasil akhir sudah tergambarkan,” terangnya. 

    “Selain itu, juga untuk mencegah meluasnya kecurangan akibat PSU, seperti politik uang, intimidasi, dan korupsi,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta