Xcloud.id

Category: elshinta.com Politik

  • `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden

    `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Surya Paloh: `Reshuffle` kabinet merupakan hak prerogratif presiden
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 23:35 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh menegaskan bahwa perubahan susunan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogratif, sehingga pihaknya tidak memiliki kompetensi untuk berbicara maupun mengomentari hal itu.

    Pernyataan tersebut merespons kemungkinan rencana Partai NasDem akan mengisi kursi Kabinet Merah Putih yang kosong apabila terdapat rencana perubahan susunan.

    “Intinya apa yang terbaik saja bagi pemerintahan ini,” kata Paloh saat ditemui di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

    Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memperingatkan akan mengganti jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait reshuffle Kabinet Merah Putih, selepas menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu (5/2).

    Presiden, saat berpidato dalam puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) Ke-102 NU itu, kembali menekankan tak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan itu, Prabowo kembali menyatakan keinginannya mewujudkan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari segala bentuk penyelewengan.

    “Kami yakin apa yang kami perjuangkan adalah untuk bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

    Presiden, masih dalam pidatonya, kemudian mengajak seluruh pejabat negara untuk berani mengoreksi diri.

    “Seluruh aparat, seluruh institusi bersihkan dirimu! Sebelum kau dibersihkan, dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak!” ujar Presiden kepada seluruh menteri, kepala lembaga, dan pejabat negara lainnya.

    Sumber : Antara

  • Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat

    Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat

    Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat melantik sejumlah Anggota MPR RI melalui mekanisme PAW di Kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-MPR)

    Ketua MPR minta tujuh Anggota MPR yang dilantik jaga amanah rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Ketua MPR RI Ahmad Muzani meminta tujuh anggota baru dilantik melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) masa jabatan 2024-2029, untuk turut menjaga amanah dari rakyat.

    Dia mengatakan bahwa anggota PAW memiliki kewajiban yang sama dengan anggota lainnya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka diharapkan segera menyesuaikan diri dengan tugas-tugas kedewanan dan turut aktif dalam pembahasan berbagai isu strategis yang tengah dihadapi bangsa.

    “Terhadap saudara-saudara sekalian yang baru saja mengucapkan sumpah tersebut, kami sampaikan selamat dan selamat menjalankan tugas,” kata Muzani dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (3) terkait pengucapan sumpah/janji Anggota MPR pengganti antarwaktu.

    Dia menjelaskan tugas MPR adalah mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Kemudian mensosialisasikan empat pilar MPR, dan mengkaji sistem ketatanegaraan dan pelaksanaannya.

    Ia pun berharap agar anggota baru untuk menyesuaikan diri dan melaksanakan tugas-tugas tersebut, baik di daerah pemilihannya maupun di tempat-tempat para anggota bertugas. Dengan dilantiknya anggota baru, dia berharap kinerja MPR tetap efektif dalam menjalankan tugas konstitusional, termasuk pengkajian sistem ketatanegaraan, pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar, serta menyalurkan aspirasi masyarakat.

    Para anggota MPR RI yang dilantik yaitu Anisah Syakur mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II menggantikan H Faisol Riza yang mengundurkan diri.

    Kemudian Muhammad Hilman Mufidi mewakili Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur II menggantikan Mohammad Irsyad Yusuf yang berhalangan tetap. Selain itu Muhammad Khozin mewakili Fraksi PKB dari Dapil Jawa Timur IV menggantikan Gufron Sirodj yang berhalangan tetap.

    Kemudian Jamal Mirdad mewakili Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah I menggantikan Sugiono yang mengundurkan diri. Lalu, Aziz Subekti mewakili Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jawa Tengah VI menggantikan Prasetyo Hadi yang mengundurkan diri.

    Selanjutnya Bimantoro Wiyono mewakili partai Fraksi Gerindra dari Dapil Jawa Timur VII menggantikan Mochamad Irfan Yusuf yang mengundurkan diri. Selain itu, Ibrahim mewakili fraksi Partai Demokrat dari Dapil Aceh I menggantikan Teuku Riefky Harsya yang mengundurkan diri.

    Sumber : Antara

  • Presiden tiba di MA untuk hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan

    Presiden tiba di MA untuk hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan

    Presiden Prabowo Subianto tiba di Balairung Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu (19/2/2025) untuk menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2024. Kedatangan Presiden Prabowo di Mahkamah Agung disambut oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto (dua kanan). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

    Presiden tiba di MA untuk hadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto tiba di Balairung Gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Rabu, pukul 09.45 WIB, untuk menghadiri Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2024. Kedatangan Presiden disambut oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Sunarto tepat di depan pelataran Balairung, kemudian keduanya berjalan bersama-sama menuju ruang transit.

    Beberapa menit setelahnya, Presiden RI didampingi Ketua Mahkamah Agung RI berjalan bersama-sama menuju ruang utama tempat berlangsungnya acara.

    Dalam rangkaian acara Laporan Tahunan MA hari ini, Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan sambutan di hadapan para hakim agung Mahkamah Agung RI, hakim ad hoc Mahkamah Agung RI, hakim-hakim agung dari negara-negara sahabat, sejumlah pimpinan kementerian/lembaga, dan beberapa duta besar.

    Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung merupakan agenda rutin yang digelar oleh Mahkamah Agung. Kegiatan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Mahkamah Agung selama setahun terakhir kepada publik. Dalam acara laporan tahun ini, Mahkamah Agung mengangkat tema “Dengan Integritas, Peradilan Berkualitas”.

    Dalam acara itu, Ketua Mahkamah Agung RI Sunarto dijadwalkan menyampaikan pidato laporan tahunan Mahkamah Agung terkait capaian, prestasi, jumlah perkara putus, jumlah sisa perkara, dan pencapaian-pencapaian MA lainnya. Dalam rangkaian acara, yang berlangsung sejak Selasa (18/2), Mahkamah Agung juga menggelar Pameran Kampung Hukum, yang menjadi ajang sosialisasi mengenai Mahkamah Agung dan produk-produk hukum.

    Pameran itu, yang rutin digelar oleh Mahkamah Agung tiap tahun sejak 2008, bertujuan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai Mahkamah Agung, beserta tugas dan fungsi lembaga, kemudian berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

    Sumber : Antara

  • Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial

    Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial

    Tangkapan layar – Dokumen salinan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang berlaku per 5 Februari 2025. (ANTARA/Andi Firdaus)

    Prabowo terbitkan Inpres 4/2025 untuk integrasi data sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 13:45 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan.

    Dilansir dari dokumen salinan di Jakarta, Rabu, Inpres yang berlaku per 5 Februari 2025 itu menginstruksikan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memastikan akurasi, interoperabilitas, dan pemutakhiran data sosial dan ekonomi secara berkala. Beberapa kementerian yang terlibat dalam kebijakan ini, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga utama dalam pengelolaan data.

    Presiden, dalam instruksinya mencantumkan bahwa integrasi data sosial dan ekonomi nasional meliputi penguatan mekanisme verifikasi dan validasi data, peningkatan aksesibilitas data antar-kementerian/lembaga, serta pengembangan infrastruktur teknologi yang aman dan andal.

    Data yang dikelola akan mencakup informasi berdasarkan nama dan alamat (by name by address), yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberi tugas untuk melakukan sinkronisasi dan pengendalian kebijakan guna meningkatkan akurasi serta efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi.

    Sementara itu, Menteri Sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemutakhiran data menjadi acuan utama dalam pemberian bantuan sosial. Menteri Dalam Negeri juga diminta untuk memberikan hak akses data kependudukan kepada BPS guna memastikan pemutakhiran data yang akurat.

    Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bertugas memperbarui data sosial dan ekonomi di tingkat desa guna memastikan akurasi dalam kebijakan pembangunan di wilayah terpencil.

    Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) turut berperan dalam menjaga keamanan data, sementara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Pendanaan untuk kebijakan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

    Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh pihak yang terlibat dapat melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab guna memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan sosial dan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa

    Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamendes PDT: Koalisi permanen perjuangkan kepentingan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 14:07 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria mengatakan koalisi permanen yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan bangsa.

    “Koalisi permanen yang digagas Pak Prabowo dimaksudkan adalah agar semua partai politik koalisi terus memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat,” kata Riza Patria saat ditemui awak media di Auditorium Universitas Nasional, Jakarta, Rabu.

    Hal ini juga sesuai dengan komitmen yang dibangun ketika memulai Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Harapannya juga ke depan koalisi ini terus dapat kontribusi yang terbaik dan terus menjaga kualitas daripada koalisi itu sendiri untuk terus mengisi pembangunan di seluruh Indonesia,” ujarnya.

    Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran ketua umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam KIM Plus untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintah sampai 2029.

    Keinginan Presiden Prabowo untuk membentuk koalisi permanen itu diungkap beberapa ketua umum partai politik dan pengurus partai saat mereka ditemui selepas menghadiri acara silaturahmi KIM Plus bersama Presiden Prabowo, yang juga Ketua Umum DPP Partai Gerindra, di kediaman pribadi Prabowo, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

    Sumber : Antara

  • Presiden cek langsung kondisi SPPI penggerak MBG di daerah

    Presiden cek langsung kondisi SPPI penggerak MBG di daerah

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) mengecek kondisi sejumlah sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) melalui sambungan video conference dari ruangan kerjanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.

    Presiden cek langsung kondisi SPPI penggerak MBG di daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 06:47 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengecek langsung kondisi para Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang saat ini bertugas di sejumlah daerah untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari ruang kerjanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Presiden Prabowo menyapa langsung dan berdialog dengan beberapa SPPI di beberapa daerah melalui sambungan video conference, Selasa (18/2).

    Adhian Mahri, yang mewakili sarjana penggerak dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, menjadi salah satu SPPI yang berkesempatan melaporkan hasil kerjanya mengawal pelaksanaan MBG.

    “Untuk sampai dengan saat ini Bapak, semuanya keadaan lancar terkendali. Harapan kami semua anak-anak di Asahan, untuk percepatan semua dapat menerima manfaat (Makan Bergizi Gratis, red.),” kata Adhian melapor langsung kepada Presiden Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Adhian juga mengungkapkan rasa haru, karena dia menyaksikan langsung program Makan Bergizi Gratis dapat dinikmati sebagian besar anak-anak di Asahan. Dia menilai Makan Bergizi Gratis ikut membantu para orang tua di Asahan memenuhi kebutuhan gizi harian anak-anak mereka.

    “Mereka sangat bersyukur juga. Orang tua, dengan adanya program ini, anak-anak itu bisa makan bersama. Kemudian, dengan menyantap lauk yang sama, tidak ada perbedaan antara kasta di mana pun itu,” sambung Adhian.

    Dalam sesi dialog yang sama, Irman, perwakilan sarjana penggerak di Kalimantan Barat, menyebut ada 26 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang melayani Makan Bergizi Gratis di 152 sekolah. Sarjana-sarjana penggerak yang ditugaskan di Kalimantan Barat pun ikut membantu pelaksanaan Makan Bergizi Gratis di sekolah-sekolah.

    Presiden kemudian mengingatkan para sarjana penggerak ikut mengawasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, termasuk ikut memastikan dapur-dapur umum dalam keadaan bersih, begitu juga dengan makanan yang disantap oleh para siswa.

    “Saya tekankan jaga kebersihan. Harus diawasi semuanya. Semuanya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah tugas mulia untuk anak-anak kita, supaya dijaga kesehatan mereka, mereka bisa jadi kuat, mereka belajar dengan semangat. Jaga setiap rupiah harus dipakai semuanya untuk anak-anak kita,” kata Presiden saat menyampaikan pesan dan arahan-arahan kepada SPPI yang tersebar di seluruh daerah Indonesia.

    Sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk menjaring para sarjana ataupun lulusan D4 dan S2 untuk berkontribusi membantu beberapa program prioritas pemerintah, khususnya makan bergizi gratis. Program itu memberi kesempatan bagi para sarjana yang lolos seleksi untuk bekerja sebagai kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang memimpin operasional dapur-dapur umum untuk menyediakan makan bergizi gratis di daerah-daerah.

    Di tempat tugas masing-masing, para sarjana penggerak itu berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN).

    Presiden Prabowo meluncurkan makan bergizi gratis, yang merupakan prioritas kerjanya, pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi. Per 17 Januari 2025, ada 238 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi.

    Badan Gizi Nasional menargetkan jumlah SPPG terus bertambah tiap waktunya sehingga pada April—Agustus 2025, penerima manfaat MBG dapat mencapai 6 juta orang, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

    Sumber : Antara

  • Komisi X DPR sambut baik pembatalan izin kampus kelola tambang

    Komisi X DPR sambut baik pembatalan izin kampus kelola tambang

    Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. ANTARA/HO-Humas DPR RI.

    Komisi X DPR sambut baik pembatalan izin kampus kelola tambang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Komisi X DPR RI menyambut baik ketentuan dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang membatalkan pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi.

    “Komisi X menyambut baik ketentuan bahwa perguruan tinggi tidak perlu mengelola pertambangan, namun tetap dapat menerima manfaat atas pengelolaan tambang batubara,” kata Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

    Menurut dia, hal tersebut dapat memastikan perguruan tinggi bisa tetap berfokus pada tugas utamanya di bidang pendidikan dan penelitian.

    Hetifah menyampaikan manfaat dari pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara secara prioritas kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta harus dipastikan benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan perguruan tinggi.

    “Jadi, bukan hanya menjadi sumber pendapatan tanpa relevansi dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi,” ujarnya.

    Komisi X menekankan pentingnya keberadaan mekanisme penyaluran manfaat dari pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi agar dilakukan secara transparan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pemerintah, kata Hetifah, diharapkan segera menetapkan sistem yang memastikan pendapatan dari WIUP batubara dialokasikan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat.

    Ia meminta perguruan tinggi tetap mengutamakan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya itu agar tidak bertentangan dengan visi pendidikan berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan. Rapat Paripurna DPR RI pada 18 Februari 2025, menyepakati RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

    DPR dan pemerintah bersepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Sebaliknya, pemberian WIUP diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

    Sumber : Antara

  • Andra Soni-Dimyati tolak anggaran untuk tempat tidur dan pakaian dinas

    Andra Soni-Dimyati tolak anggaran untuk tempat tidur dan pakaian dinas

    Gubernur Banten terpilih Andra Soni berjalan keluar ruangan usai menjalani tes kesehatan dan pengambilan tanda pangkat di Kantor Kemendagri, Jakarta, Minggu (16/2/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/YU

    Andra Soni-Dimyati tolak anggaran untuk tempat tidur dan pakaian dinas
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 18:32 WIB

    Elshinta.com – Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih Andra Soni-Dimyati Natakusumah menolak pakaian dinas hingga tempat tidur yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Banten untuk keperluannya nanti saat bertugas.

    “Saya dan Pak Dimyati pakai pakaian yang dijahit sendiri untuk pelantikan. Dan tidak akan melaksanakan pembelanjaan untuk furnitur rumah dinas,” ujar Andra dalam keterangannya di Serang, Selasa.

    Mantan Ketua DPRD Provinsi Banten itu mengatakan ia juga akan menggunakan rumah dinas dengan fasilitas yang sudah ada sebelumnya.

    “Kemudian setelah resmi dilantik saya akan memberikan arahan kepada dinas terkait untuk melakukan evaluasi atas keperluan gubernur yang telah dianggarkan sebelumnya di mana anggaran telah ditetapkan sebelum Gubernur Banten terpilih, dan setelah terpilih saya memilih untuk tidak menggunakan anggaran tersebut,” ujar dia menegaskan.

    Terpisah, Pelaksana tugas Kepala Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menjelaskan semenjak munculnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pihaknya berencana untuk membatalkannya.

    “Yang ditayangkan di RUP (rencana umum pengadaan) yang terdapat dalam DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) belum tentu direalisasikan apalagi kita semua sama mengetahui sedang melakukan beberapa efisiensi dan rasionalisasi sesuai Inpres 1 Tahun 2025,” ujar dia.

    Rina mengatakan pada pelaksanaannya Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih untuk pengadaan pakaian, meubel serta peralatan lainnya tidak akan membebani anggaran.

    “Pemprov pun merencanakan menganggarkan melaksanakan sesuai norma aturan penyiapan sarana prasarana kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH). Namun arahan jelas dan konkrit dari gubernur terpilih Bapak Andra menyatakan bahwa beliau tidak akan membebani APBD dan menyediakan semua pakaian-pakaian dengan biaya sendiri,” ujar dia.

    Pemprov Banten melalui Biro Umum dan Perlengkapan menganggarkan belanja pakaian dinas untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih dengan total pagu Rp1.015.000.000.

    Hal itu diketahui dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Provinsi Banten. Paket pengadaan itu memiliki kode rancangan umum pengadaan (RUP) 56082744.

    Sementara dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP Provinsi Banten dengan kode rancangan umum pengadaan (RUP) 55086871, bahwa Pemprov Banten melalui Biro Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Banten menganggarkan hampir setengah miliar atau tepatnya Rp426,84 juta untuk pengadaan tempat tidur Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

    Sumber : Antara

  • Sekjen Gerindra sebut koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 

    Sekjen Gerindra sebut koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sekjen Gerindra sebut koalisi permanen untuk kontinuitas pembangunan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa gagasan koalisi permanen untuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dimaksudkan dalam rangka menciptakan kontinuitas pembangunan.

    “Maksudnya adalah agar ada kepastian politik dan kontinuitas pembangunan dalam pemerintah melaksanakan kebijakan-kebijakan itu,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia juga memandang gagasan koalisi permanen KIM Plus sebagai gagasan yang baik demi terciptanya stabilitas politik di tanah air.

    “Sebagai sebuah gagasan itu adalah gagasan yang bagus, gagasan yang genuine, yang diharapkan bisa menciptakan stabilitas politik dan stabilitas bagi pemerintahan,” ucapnya.

    Dia pun menilai gagasan untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus sebagai sesuatu yang lumrah sebab gagasan untuk melanggengkan kerja sama politik permanen muncul di tiap periode kepresidenan.

    “Artinya gagasan itu bukan hanya gagasan sekarang, tapi dalam setiap kali masa kepresidenan, wacana dan pemikiran itu mengemuka karena dirasakan perlu ada sebuah kerja sama politik yang lebih mantap, yang lebih berjangka panjang,” tuturnya.

    Menurut dia, gagasan untuk membentuk koalisi permanen KIM Plus tidak akan mengganggu fungsi check and balances dalam prinsip berdemokrasi di tanah air sebab fungsi tersebut tidak hanya dipikul oleh partai politik.

    “Check and balances itu kan tidak harus dari partai politik. Pers itu diharapkan bisa memberikan pandangan-pandangan yang bisa menjadi pandangan membeda masyarakat bersama-sama, dan bahkan seringkali pandangan-pandangan kritis kami dapatkan dari luar gedung (parlemen) ini,” katanya.

    Dia menjelaskan bahwa awalnya gagasan tersebut dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto saat acara silaturahmi KIM Plus di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jumat (14/2).

    “Selanjutnya tentu saja gagasan itu terserah kepada bagaimana para pemimpinan politik-politik itu menyikapi dan mengambil keputusan atas hal tersebut,” ujarnya.

    Meski demikian, dia menegaskan bahwa pembahasan terkait implementasi gagasan koalisi permanen untuk KIM Plus sejauh ini belum digulirkan.

    “Sampai hari ini belum ada pembicaraan yang bersifat implementatif dari gagasan itu,” kata Ketua MPR RI itu.

    Sumber : Antara

  • AHY siap kembali pimpin Partai Demokrat

    AHY siap kembali pimpin Partai Demokrat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    AHY siap kembali pimpin Partai Demokrat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 18 Februari 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan kesiapannya untuk memimpin kembali partai tersebut jika hal itu menjadi harapan dan keinginan dari kader serta pemilik suara.

    “Kalau memang itu yang menjadi harapan, keinginan dari kader, dari para pemilik suara, yaitu para ketua DPD di 38 provinsi, dan juga para ketua DPC di 514 kabupaten/kota, ya tentu saya harus menerima dengan sebuah kehormatan,” ujar AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

    AHY menyambut baik aspirasi yang datang dari berbagai daerah yang mengajukan namanya untuk kembali memimpin partai.

    Dia mengatakan bahwa Partai Demokrat selalu membuka ruang aspirasi dan demokrasi yang sehat, dan kongres yang diadakan setiap lima tahun sekali tersebut merupakan bagian dari upaya untuk terus membangun partai yang semakin baik dan maju.

    “Kongres setiap lima tahun ini juga merupakan bagian dari upaya untuk terus membangun partai yang semakin baik dan maju, setelah mengalami pasang surut, jatuh bangun, suka duka,” ucap dia, yang menyebut kongres partai akan digelar pada 24-25 Februari ini.

    AHY mengaku bersyukur saat ini Partai Demokrat juga mendapatkan amanah di pemerintahan nasional. Menurutnya, hal ini menjadi pelecut semangat bagi kader di seluruh Indonesia untuk fokus menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, setelah selama 10 tahun partai berlambang bintang mercy itu berada di luar pemerintahan.

    AHY menegaskan bahwa kesempatan ini tidak akan disia-siakan, dan pihaknya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendukung Presiden dalam menghadirkan program-program kebijakan yang pro rakyat.

    “Dan ini tidak akan kami sia-siakan, kami akan mencoba yang terbaik, sesuai dengan kemampuan untuk bisa membantu Bapak Presiden dan menghadirkan program-program kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Jadi saya mohon doanya supaya lancar semuanya,” ucap dia.

    Sumber : Antara