Xcloud.id

Category: Elshinta.com Metropolitan

  • Polres Metro Bekasi gelar Operasi Patuh Jaya 2025

    Polres Metro Bekasi gelar Operasi Patuh Jaya 2025

    Apel gelar pasukan Operasi Patuh Jaya 2025 di halaman Lapangan Promoter Mapolres Metro Bekasi, Senin.ANTARA/Pradita Kurniawan Syah.

    Polres Metro Bekasi gelar Operasi Patuh Jaya 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 08:00 WIB

    Elshinta.com – Jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Bekasi menggelar operasi kepolisian dengan kode sandi Patuh Jaya 2025 mulai Senin hingga dua pekan ke depan dengan mengusung tema tertib berlalu lintas demi terwujud Indonesia Emas. Wakapolres Metro Bekasi AKBP Apri Fajar Hermanto menyatakan operasi ini tidak hanya fokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melainkan turut mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif kepada masyarakat.

    “Tujuan utama Operasi Patuh Jaya adalah menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas,” katanya di Mapolres Metro Bekasi, Senin.

    Dia menyebutkan beberapa sasaran prioritas operasi ini meliputi pengendara tidak menggunakan helm, melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur serta pelanggaran lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Pihaknya berharap Operasi Patuh Jaya 2025 mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting keselamatan dalam berkendara demi tercipta lalu lintas yang aman, tertib dan lancar.

    Kasatlantas Polres Metro Bekasi Kompol Sugihartono menjelaskan ada 10 target operasi ini yakni menggunakan telepon genggam saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang serta tidak menggunakan helm SNI. Kemudian tidak menggunakan sabuk pengaman, berkendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus, melebihi batas kecepatan hingga kendaraan tanpa TNKB dan plat nomor rahasia atau palsu.

    “Kita mengacu arahan dari Polda dan Korlantas, ada 10 target operasi dilaksanakan. Dikecualikan operasi truk ODOL (over dimension over loading),” katanya.

    Ia menyebutkan truk ODOL tidak masuk dalam target Operasi Patuh Jaya 2025 mengingat banyak penolakan dari pihak pengemudi maupun pengusaha jasa ekspedisi atau pengiriman barang.

    “Tapi yang jadi concern saat ini banyak penolakan dari pengemudi maupun pengusaha jasa pengiriman atau ekspedisi. Tentu itu menjadi pertimbangan tersendiri sehingga penegakan operasi penindakan truk ODOL untuk saat ini tidak ada,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Wapres Gibran serukan kepemimpinan yang kolaboratif

    Wapres Gibran serukan kepemimpinan yang kolaboratif

    Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/7/2025). Foto: BPMI Setwapres

    Wapres Gibran serukan kepemimpinan yang kolaboratif
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Senin, 14 Juli 2025 – 17:52 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis realitas lapangan dalam menghadapi tantangan geopolitik global, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Hal tersebut disampaikan  saat memberikan pembekalan kepada 100 Peserta Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXV dan 110 Peserta Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (14/7/2025).

    Wapres menyampaikan bahwa pimpinan birokrasi, militer, dan sipil perlu memiliki kesamaan arah dalam menyukseskan agenda strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. “Kita harus satu visi, satu tujuan, satu komando mewujudkan visi, misi, program dari Bapak Presiden,” ujarnya.

    Wapres mengingatkan bahwa hambatan pelaksanaan kebijakan sering muncul akibat egosektoral, sehingga kolaborasi antarsektor harus diperkuat. “Kita harus bekerja sama. Hilangkan egosektoral atau merasa paling hebat sendiri. Kita harus menjaga situasi tetap kondusif. Tidak ada negara yang bisa tumbuh dalam keadaan tidak stabil atau tidak kondusif,” pesannya.

    Ia mencontohkan keberhasilan agenda ketahanan pangan yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri). Ia menyebutkan bahwa panen tebu dan jagung beberapa waktu terakhir turut diamankan langsung oleh Panglima TNI dan Kapolri.

    Wapres juga  mengajak para pemimpin untuk aktif turun langsung ke lapangan. Menurutnya, kunjungan tersebut tidak semata untuk eksposur media, tetapi menjadi bentuk kepedulian dan empati nyata terhadap masyarakat.

    “Turun ke lapangan itu bukan pencitraan atau mencari eksposur. Tidak. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani, itu penting sekali,” tambahnya.

    Dalam kuliah umum yang berlangsung interaktif, ia menyoroti pentingnya hilirisasi industri, kemandirian energi dan pangan, serta penguatan sumber daya manusia (SDM), sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045 yang selaras dengan visi besar Prabowo-Gibran.

    Wapres menekankan bahwa potensi bonus demografi, dengan dominasi usia produktif  penduduk Indonesia, harus dijawab dengan program konkret, seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta pengembangan kendaraan listrik nasional.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas

    Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dugaan adanya beras oplosan oleh BUMD di Jakarta harus diusut tuntas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menyatakan bahwa dugaan adanya peredaran beras oplosan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta harus diusut tuntas dan diproses secara hukum.

    “Saya mendesak dilakukan audit independen dan investigasi menyeluruh terhadap seluruh gudang BUMD pangan,” kata Rio di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, dugaan pengoplosan beras yang dilakukan BUMD FS perlu ditindaklanjuti dan diusut tuntas. Hal ini untuk memastikan semua berjalan dengan baik.

    “Dugaan praktik pengoplosan beras harus diusut tuntas dan diproses secara hukum secara terbuka dan transparan,” ujarnya.

    Rio mengatakan bahwa sistem pelacakan digital stok beras harus diperkuat dari gudang hingga ke konsumen, dengan publikasi secara “real-time” soal ketersediaan dan harga.

    Hal ini, kata dia, penting untuk mencegah permainan pasokan dan harga oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab.

    Selain itu, perlu kolaborasi intensif antara BUMD, Bulog, dan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok beras. Sidak rutin harus digelar, terutama di pasar induk seperti Cipinang dan pelaku penimbunan atau pemalsuan beras harus diberi sanksi tegas

    “Kami dari Komisi B akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal,” kata dia.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok angkat bicara terkait munculnya dugaan beras oplosan yang menyeret Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta berinisial FS.

    “Terkait berita tentang indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern, FS telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri,” kata Hasudungan.

    Pemanggilan itu untuk memberikan keterangan dengan kemungkinan pemanggilan berikutnya setelah hasil analisis pemeriksaan terhadap sampel oleh Satgas Pangan selesai dilakukan.

    Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi FS untuk kegiatan “Penyediaan dan Pendistribusian Pangan dengan Harga Murah bagi Masyarakat Tertentu” atau yang biasa dikenal “Program Pangan Bersubsidi Beras” dengan kelas mutu premium.

    Terhadap kedua merek tersebut, Dinas KPKP DKI Jakarta secara periodik, yakni sedikitnya 3 kali dalam setahun melakukan pengambilan sampel beras di gudang FS dan melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi untuk memastikan kesesuaian mutunya.

    Sumber : Antara

  • Kemenaker minta Duta Palma laporkan wamen ke polisi

    Kemenaker minta Duta Palma laporkan wamen ke polisi

    Korban penahanan ijazah oleh PT Duta Palma Tower, Hebben Tarnando menunjukkan surat pemanggilan dari pihak Kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel), Jakarta, Senin (14/7/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Kemenaker minta Duta Palma laporkan wamen ke polisi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 14 Juli 2025 – 17:24 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta PT Duta Palma melaporkan wakil menteri ketenagakerjaan ke Kepolisian karena melindungi buruh terkait kasus penahanan ijazah. 

    “Kalau mau mereka tuntut buruhnya, ya mereka juga harus tuntut wamen-nya,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Senin.

    Immanuel mengatakan itu terkait langkah PT Duta Palma yang melaporkan korban penahanan ijazah, Hebben Tarnando ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pencemaran nama baik.

    Dia mengatakan, pihaknya memiliki bukti berupa video terkait pengakuan Duta Palma yang tidak menahan ijazah dan sudah dipulangkan.

     

    Kemudian, dia mengatakan semua itu berawal dari laporan penahanan ijazah Hebbi yang juga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui kanal aduan “Buruh Tanya Wamen” milik Kementerian Ketenagakerjaan.

    Kemudian, dari pihak tim teknologi Informasi (IT) Kemenaker  juga menyebarkan ke publik terkait konten tersebut.

    Karena itu, kata dia, seharusnya PT Duta Palma melaporkan Kemenaker ke Kepolisian.

    “Karena yang membuka aplikasi laporan ‘Buruh Tanya Wamen’, ya saya. Jadi Duta Palma harus melaporkan saya sebagai negara. Itu lebih adil dibanding laporkan orang susah,” katanya.

    Dia juga menegaskan jangan menyusahkan rakyat kecil hanya karena memiliki relasi kekuasaan.

    Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mendampingi korban PT Duta Palma Tower, Hebben Tarnando yang ijazahnya ditahan oleh perusahaan untuk memenuhi panggilan di Polres Metro Jakarta Selatan (Polres Metro Jaksel).

    Mereka tiba pukul 13.24 WIB di Polres Metro Jakarta Selatan (Jaksel).

    Sumber : Antara

  • Polisi kerahkan 1.082 personel amankan unjuk rasa sidang Hasto

    Polisi kerahkan 1.082 personel amankan unjuk rasa sidang Hasto

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro (kedua kiri) saat memimpin apel pasukan di Jakarta, Senin (14/7/2025) ANTARA/HO-Humas

    Polisi kerahkan 1.082 personel amankan unjuk rasa sidang Hasto
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 14 Juli 2025 – 12:54 WIB

    Elshinta.com – Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sebanyak 1.082 personel gabungan untuk mengamankan unjuk rasa terkait sidang kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dengan terdakwa Hasto Kristiyanto.

    “Kami mengingatkan agar orator tidak memprovokasi massa lainnya,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, pengamanan dilakukan di luar maupun di dalam Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

    Untuk penempatan personel di dalam gedung bertujuan menjaga jalannya persidangan agar berlangsung aman dan lancar.

    Pada sidang kali ini, terdapat tiga aksi demo yang dilakukan oleh massa Dewan Pimpinan Daerah Relawan Perjuangan Demokrasi (DPD REPDEM) DKI Jakarta di sisi kanan depan gedung PN Jakarta Pusat.

    Mereka berjumlah sekitar 300 orang, dalam aksi tersebut menuntut agar persidangan Hasto Kristiyanto dihentikan karena dinilai bermuatan politis.

    Selain itu, ada juga kelompok Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi menggelar aksi di sisi kiri depan PN Jakarta Pusat. Massa berjumlah sekitar 100 orang itu mendukung pengadilan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya terhadap Hasto Kristiyanto.

    Kemudian pukul 10.00 WIB, Koalisi Rakyat Menggugat Demokrasi (KARAM DEMOKRASI) dengan massa sekitar 300 orang juga menggelar unjuk rasa di lokasi yang sama.

    Mereka menuntut pembebasan Hasto Kristiyanto dan menyuarakan penyelamatan demokrasi Indonesia.

    “Aksi ini harus tertib, mematuhi aturan, tidak merusak fasilitas umum, tidak ada yang membakar ban bekas dan tidak anarkis melawan petugas keamanan,” ujarnya.

    Sementara itu, sidang perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto Kristiyanto tetap digelar di ruang Prof Dr M Hatta Ali lantai satu PN Jakarta Pusat.

    Sidang dipimpin Hakim Ketua Rios Rahmanto SH MH dengan agenda tanggapan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pledoi terdakwa.

    Sumber : Antara

  • Kapolda Metro Jaya minta anggota diperiksa sebelum bertugas dalam OPJ

    Kapolda Metro Jaya minta anggota diperiksa sebelum bertugas dalam OPJ

    Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto saat ditemui usai Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2025 di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (14/7/2025). ANTARA/Ilham Kausar

    Kapolda Metro Jaya minta anggota diperiksa sebelum bertugas dalam OPJ
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 Juli 2025 – 13:41 WIB

    Elshinta.com – Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto meminta kepada Bidang Profesi dan pengamanan (Bidpropam) Polda Metro Jaya untuk memeriksa seluruh anggota sebelum mereka melaksanakan tugasnya dalam Operasi Patuh Jaya (OPJ) 2025.

    “Saya minta sebelum melaksanakan tugas agar memeriksa kembali kondisi pribadi, kondisi kendaraan, serta perlengkapan dinas yang digunakan,” katanya usai pimpin Apel Operasi Patuh Jaya 2025 di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin.

    Karyoto menyampaikan hal tersebut agar anggota tampil dengan baik dan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    “Jangan sampai ada personel yang bajunya lusuh, mobil dinas yang kotor, petugas yang tidak memasang pelang tanda saat melaksanakan penindakan, serta personel yang bermain-main dengan pelanggar lalu lintas,” katanya.

    Untuk itu, Karyoto harap jajaran Bidpropam berperan aktif dalam melaksanakan pengawasan terhadap anggota, terutama pada Operasi Patuh Jaya 2025.

    “Saya juga berpesan agar selalu mengutamakan keselamatan saat menjalankan tugas dan senantiasa berhati-hati, mengingat padatnya arus kendaraan di wilayah Ibu Kota dan jangan terlalu memaksakan diri apabila ada pelanggar yang tidak mau diberhentikan,” tegasnya.

    Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.938 personel gabungan dalam Operasi Patuh Jaya 2025 mulai Senin ini. Operasi Patuh Jaya ini akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 14 sampai tanggal 27 Juli 2025, dengan melibatkan sebanyak 2.938 personel gabungan.

    Operasi Patuh Jaya tahun ini mengangkat tema Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas. Tema tersebut dinilai sangat relevan, dengan semangat untuk membangun Indonesia yang maju, aman dan sejahtera karena ketertiban dalam berlalu lintas merupakan cerminan, kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

    Sumber : Antara

  • Polda Metro sasar pelat palsu dalam Operasi Patuh Jaya 2025

    Polda Metro sasar pelat palsu dalam Operasi Patuh Jaya 2025

    Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto saat ditemui usai Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2025 di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Senin (14/7/2025). ANTARA/Ilham Kausar

    Polda Metro sasar pelat palsu dalam Operasi Patuh Jaya 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 Juli 2025 – 11:51 WIB

    Elshinta.com – Polda Metro Jaya menyasar antara lain penggunaan pelat nomor palsu pada kendaraan dalam Operasi Jaya 2025.

    “Saya ingin menegaskan untuk tidak memberi toleransi terhadap praktek penggunaan pelat palsu yang semakin marak,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Jaya 2025 di Jakarta, Senin.

    Karyoto juga menyebutkan kepada anggota yang di lapangan untuk tegas dan tanpa pandang bulu jika ada kendaraan yang tidak sesuai dengan pelat aslinya.

    “Baik di jalanan arteri maupun jalan tol, tangkap dan proses hukum setiap pelaku penggunaan pelat palsu, baik yang mengemudikan kendaraan pribadi maupun kendaraan dinas,” katanya.

    Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.938 personel gabungan dalam Operasi Patuh Jaya 2025 mulai Senin ini.

    “Operasi Patuh Jaya ini akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 14 sampai tanggal 27 Juli 2025, dengan melibatkan sebanyak 2.938 personel gabungan,” kata Karyoto.

    Karyoto menjelaskan pada Operasi Patuh Jaya tahun ini mengangkat tema Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas.

    “Tema tersebut sangat relevan, dengan semangat kita untuk membangun Indonesia yang maju, aman dan sejahtera, yang mana ketertiban dalam berlalu lintas merupakan cerminan, kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum,” ucapnya.

    Ia juga mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat dalam operasi ini, untuk mempedomani prosedur yang telah ditetapkan,  melaksanakan penindakan dengan cara yang simpatik dan humanis.

    “Serta hindari tindakan kontraproduktif. Tidak ada negosiasi. Tidak ada transaksional dan jangan sakiti hati masyarakat,” ucap Karyoto.

    Karyoto juga mengingatkan operasi ini merupakan operasi yang bersifat terbuka dan dilaksanakan oleh Polri bersama TNI dan pihak terkait.

    “Saya harapkan kita semua dapat berkolaborasi dan bersinergi, dengan baik untuk mengurai dan menetapkan setiap kendala di lapangan, sehingga apa yang menjadi tujuan dari operasi ini, dapat terwujud dan paling utama dapat dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

    Sumber : Antara

  • Pemprov Jatim gelar pemutihan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025

    Pemprov Jatim gelar pemutihan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025

    Poster pemutihan pajak oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

    Pemprov Jatim gelar pemutihan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 Juli 2025 – 12:07 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menggelar pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai Senin (14/7/2025) hingga 31 Agustus 2025 dalam rangka HUT ke-80 Republik Indonesia.

    “Pemutihan pajak kendaraan bermotor bisa kembali dirasakan masyarakat Jawa Timur. Ini bukan yang pertama kali tetapi telah rutin setiap tahun ada,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jatim, Senin.

    Khofifah menjelaskan kebijakan ini tertuang dalam dua Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Pajak Daerah dan Keringanan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Ia menambahkan kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat, mewujudkan akurasi data kepemilikan kendaraan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

    “Alhamdulillah, keputusan gubernur telah saya tanda tangani, ini berkaitan dengan pembebasan pajak daerah dan keringanan dasar pengenaan PKB dan BBNKB,” katanya.

    Pemutihan mencakup pembebasan sanksi administratif PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, serta bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2024 dan sebelumnya untuk wajib pajak tertentu.

    “Ini berlaku mulai 14 Juli sampai 31 Agustus 2025. Saya harap masyarakat, terutama ojek online, pelaku usaha roda tiga, dan yang masuk data P3KE bisa memanfaatkan,” ujarnya.

    Total diprediksi ada 878.392 objek yang memanfaatkan kebijakan ini, dengan nilai pembebasan pajak Rp13,68 miliar dan potensi penerimaan Rp231,03 miliar. Selain itu, Keputusan Gubernur Jatim Nomor 100.3.3.1/400/013/2025 memperpanjang keringanan PKB dan BBNKB mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2025.

    PKB dan BBNKB untuk kendaraan umum subsidi tidak mengalami kenaikan. Kendaraan umum non-subsidi yang belum memenuhi syarat juga mendapat keringanan serupa. Khofifah menyebut masyarakat bisa membayar pajak melalui banyak gerai atau platform digital yang telah tersedia untuk mempermudah akses.

    “Informasi lebih detail bisa diakses di masing-masing kantor Samsat terdekat, lebih jelas lebih detail, insya Allah seperti itu,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Polda Metro Jaya sebut Operasi Patuh Jaya juga sasar kendaraan dinas

    Polda Metro Jaya sebut Operasi Patuh Jaya juga sasar kendaraan dinas

    Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (14/7/2025). ANTARA/Ilham Kausar

    Polda Metro Jaya sebut Operasi Patuh Jaya juga sasar kendaraan dinas
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 Juli 2025 – 12:23 WIB

    Elshinta.com – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebutkan Operasi Patuh Jaya 2025 tidak hanya menyasar kendaraan pribadi melainkan juga menyasar kendaraan dinas.

    “Karena sekarang untuk kendaraan dinas pun ter-‘capture’ (tangkap) oleh kamera ETLE, bukan hanya kendaraan masyarakat, tapi kendaraan dinas juga oleh ETLE,” kata Ditlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat ditemui di Jakarta, Senin.

    Komarudin menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polisi Militer TNI dan Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri terkait hal tersebut.

    “Karena yang disasar adalah pengendara, bukan lagi objek kendaraan, tapi perilaku dari pengendara,” katanya.

    Ia juga menyebutkan Operasi Patuh Jaya dilaksanakan dengan sejumlah tahapan, mulai dari tahapan kegiatan preemtif, preventif sampai dengan penegakan hukum. Terkait lokasi mana saja yang menjadi sasaran Operasi Patuh Jaya 2025, Komarudin menyebutkan akan memfokuskan ke daerah yang belum terpasang ETLE dan riskan terjadi pelanggaran.

    “Termasuk juga ETLE Mobile, ini akan kita maksimalkan untuk menghindari ataupun mengantisipasi ataupun meminimalisir kontak dengan pelanggar,” jelasnya.

    Komarudin menambahkan pihaknya mempersilakan masyarakat untuk tetap menggunakan kendaraan yang dimiliki, tapi patuhi ketentuan yang berlaku.

    “Masyarakat dengan patuh itu sudah lebih dari cukup untuk membuat ataupun meminimalisir permasalahan transportasi atau lalu lintas di Jakarta,” katanya.

    Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2.938 personel gabungan dalam Operasi Patuh Jaya 2025 mulai Senin ini. Operasi Patuh Jaya ini akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 14 sampai tanggal 27 Juli 2025, dengan melibatkan sebanyak 2.938 personel gabungan.

    Operasi Patuh Jaya tahun ini mengangkat tema Tertib Berlalu Lintas Demi Terwujudnya Indonesia Emas. Tema tersebut dinilai sangat relevan, dengan semangat untuk membangun Indonesia yang maju, aman dan sejahtera karena ketertiban dalam berlalu lintas merupakan cerminan, kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

    Sumber : Antara

  • BMKG peringatkan ada potensi hujan di sejumlah kota pada awal pekan

    BMKG peringatkan ada potensi hujan di sejumlah kota pada awal pekan

    logo BMKG

    BMKG peringatkan ada potensi hujan di sejumlah kota pada awal pekan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 14 Juli 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan adanya potensi hujan beragam intensitas dalam beberapa periode di awal pekan ini di sejumlah kota di Indonesia, termasuk yang ada di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

    Prakirawan BMKG Azhari Putri dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta Senin menyampaikan, terdapat potensi hujan ringan di Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu dan Bandarlampung, serta hujan intensitas sedang di Medan dan hujan disertai petir. 

    Sementara itu, jelasnya, BMKG memprakirakan cuaca di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yaitu cerah berawan di Denpasar, berawan di Kupang dan terdapat potensi hujan intensitas ringan di Mataram.

    Potensi hujan juga terdapat di wilayah Kalimantan, dengan kemungkinan hujan ringan di wilayah Pontianak dan Samarinda serta hujan disertai petir di Tanjung Selor, Palangka Raya, dan Banjarmasin.

    Dia juga menjelaskan BMKG memprakirakan potensi hujan ringan di Gorontalo dan Makassar di Pulau Sulawesi. Di periode yang sama terdapat juga potensi hujan intensitas sedang di Manado, Palu, Mamuju dan Kendari.

    Selanjutnya di Indonesia bagian timur, BMKG memperingatkan terdapat potensi hujan ringan di Ternate, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke. Serta potensi curah hujan sedang di wilayah Ambon dan Nabire.

    Sumber : Antara