Xcloud.id

Category: Elshinta.com Metropolitan

  • Prabowo perintahkan kesiapan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN

    Prabowo perintahkan kesiapan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo perintahkan kesiapan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 17:18 WIB

    Elshinta.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kesiapan ekosistem kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif, diselesaikan sebelum resmi berkantor di IKN pada 2028.

    Basuki menjelaskan bahwa saat ia hendak dilantik sebagai Kepala OIKN definitif pada November lalu, Presiden Prabowo memberikan mandat agar pembangunan di IKN dapat diselesaikan sehingga target Presiden berkantor pada 2028 dapat terlaksana.

    “Jadi waktu perintah ke saya harus menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru (dibangun) eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk kantor dan hunian yudikatif dan legislatif,” kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/12).

    Basuki menjelaskan bahwa kantor dan hunian untuk lembaga eksekutif, yakni Presiden dan Wakil Presiden, menteri dan pejabat setingkat menteri, serta kepala lembaga pemerintah sudah dibangun, dan direncanakan selesai pada Desember ini.

    Kemudian, pembangunan kantor dan hunian untuk lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta lembaga legislatif, seperti DPR, MPR dan DPD baru akan dimulai pada 2025 dan ditargetkan selesai pada 2027.

    Basuki menambahkan bahwa progres pembangunan IKN saat ini untuk gedung empat kementerian koordinator, Bank Indonesia, dan Kementerian PUPR sudah hampir selesai, dan furnitur sudah mulai diproses masuk.

    SSebelumnya Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.

    Menurut Basuki, pernyataan dari Menteri PU itu memang merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu menteri PU yang menyampaikan, mungkin perintah beliau. Waktu beliau perintah saya waktu mau menunjuk memang diharapkan 2028 bisa ke sana,” kata Basuki.

    Sumber : Antara

  • Total layani LAZ, BAZNAS RI raih predikat kualitas tertinggi pelayanan publik dari Ombudsman

    Total layani LAZ, BAZNAS RI raih predikat kualitas tertinggi pelayanan publik dari Ombudsman

    Foto: Istimewa

    Total layani LAZ, BAZNAS RI raih predikat kualitas tertinggi pelayanan publik dari Ombudsman
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 17:29 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil meraih predikat Kualitas Tertinggi dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. Hal ini merupakan apresiasi terhadap BAZNAS yang terus berusaha memberikan pelayanan terbaik terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan juga masyarakat.

    Dalam laporan penilaian kepatuhan tersebut, BAZNAS berhasil meraih nilai 88,03 dengan predikat A berada di Zona Hijau, yang menandakan kualitas pelayanan publik tertinggi.

    Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan Ombudsman RI, Aat Sugihartati, kepada Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional, KH Achmad Sudrajat Lc. MA. CFRM., Selasa (10/12/2024) di Kantor BAZNAS RI, Jakarta, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional, KH. Achmad Sudrajat  Lc. MA. CFRM., menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang diraih. Menurutnya, penghargaan ini menjadi motivasi bagi BAZNAS untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan pelayanan kepada masyarakat.

    “Prestasi ini menjadi trigger bagi kita sebagai lembaga untuk terus menjaga tata kelola dengan aturan yang ada di Indonesia, juga meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk LAZ,” ujar Achmad.

    Achmad juga menekankan pentingnya prinsip 3 Aman (Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI) sebagai ruh dalam memberikan layanan terbaik bagi pengelolaan zakat di Indonesia.

    “Ini merupakan wujud kepercayaan sekaligus tantangan bagi BAZNAS untuk terus meningkatkan mutu pelayanan, dengan terus patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku baik dari segi keagamaan maupun kepatuhan terhadap regulasi negara,” katanya.

    “Kami yakin dengan adanya hasil yang diberikan oleh Ombudsman akan kami jadikan sebagai catatan yang baik untuk terus meningkatkan layanan kepada masyarakat,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Keasistenan Manajemen Pengetahuan Ombudsman RI, Aat Sugihartati, menyampaikan apresiasi atas peningkatan signifikan nilai kepatuhan BAZNAS. Menurutnya, hal ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

    “Kami apresiasi karena dari lingkungan BAZNAS sendiri ada komitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan di lingkungan BAZNAS dengan menunjukkan hasil yang cukup signifikan nilainya,” ujar Aat Sugihartati.

    Menurut Aat Sugihartati, penilaian kepatuhan yang dilakukan Ombudsman mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, sarana dan prasarana, hingga kompetensi pelaksana. Ombudsman juga memberikan perhatian khusus pada layanan yang ramah untuk kelompok marginal dan rentan.

    “Alhamdulillah BAZNAS tahun ini masuk zona hijau kategori A dengan kualitas tertinggi. Dari nilainya cukup meningkat dari tahun 2023 yang sebelumnya masuk kuning, sekarang meningkat menjadi 88 dari nilainya 73,” tuturnya.

    Ia berharap, ini menjadi evaluasi bagi BAZNAS sendiri karena itu juga merupakan amanat undang-undang 25 tahun 2009 dimana setiap Lembaga harus selalu dilakukan evaluasi setahun sekali untuk peningkatan pelayanan publik.

    “Nilainya sangat baik, rata-rata ada yang 90 bahkan 100. Ini menunjukkan bahwa selain pemahaman dan juga pengaduan, sarana prasarana di lingkungan BAZNAS sudah sangat baik. Harapannya, nanti menuju opini mutu pelayanan publik di BAZNAS bisa semakin baik,” ucapnya. 

    Dengan diraihnya predikat tertinggi dalam penilaian pelayanan publik oleh Ombudsman RI, BAZNAS semakin memantapkan posisinya sebagai lembaga pengelola zakat yang terpercaya dan profesional.

    Sumber : Elshinta.Com

  • K/L dan pemda wajib gunakan e-katalog versi 6.0 mulai 2025

    K/L dan pemda wajib gunakan e-katalog versi 6.0 mulai 2025

    Sumber Foto: Antara

    Presiden: K/L dan pemda wajib gunakan e-katalog versi 6.0 mulai 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan seluruh transaksi kementerian/lembaga wajib menggunakan katalog elektronik versi 6.0 mulai 1 Januari 2025 untuk mendorong efisiensi pemerintahan.

    Demikian disampaikan Prabowo dalam sambutan dan arahannya pada acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

    “Ini upaya meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kecepatan. Seluruh transaksi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib memanfaatkan katalog elektronik versi 6 mulai 1 Januari 2025,” kata Prabowo.

    Presiden berharap pemanfaatan katalog elektronik versi 6.0 dapat mengurangi 20—30 persen biaya pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta menurunkan biaya administrasi sampai 40—50 persen.

    Dalam penilaian ekonomi dengan tolok ukur Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Kepala Negara mengingatkan bahwa Indonesia memperoleh angka ICOR 6, sedangkan beberapa negara tetangga memiliki nilai ICOR 4—5.

    “Artinya kita dinilai lebih tidak efisien dari beberapa ekonomi negara tetangga kita. Bahkan, tidak efisiennya itu dinilai 30 persen,” jelas Prabowo.

    Dengan katalog elektronik versi 6.0, diharapkan ketidakefisienan dapat dikurangi.

    “Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua unsur. Mari kita wujudkan pemerintahan bersih melalui semua upaya,” seru Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Inflasi 1,55 persen jasa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya

    Inflasi 1,55 persen jasa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo: Inflasi 1,55 persen jasa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 18:49 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto mengatakan inflasi tahunan nasional yang dapat dicapai pada angka 1,55 persen pada November 2024, merupakan jasa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

    “Inflasi yang kurang lebih 1,55 persen saya kira sangat jarang dalam sejarah dunia. Ini sekali lagi hasil kerja kita semua, hasil bukan pemerintahan saya, saya baru 51 hari menjabat, berarti pemerintah-pemerintah sebelum ini semua berjasa,” ujar Prabowo.

    Demikian disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

    Prabowo mengatakan selalu mengambil pendapat dan falsafah pendekatan sejarah, di mana pembangunan sebuah bangsa tidak dicapai lima tahun atau 10 tahun, melainkan puluhan tahun.

    Oleh karena itu, Kepala Negara mengatakan kehebatan bangsa Indonesia saat ini berkat jasa semua pemimpin sebelumnya.

    “Karena jasa semua pemimpin sebelum kita, yang semua lukisannya ada di dinding kita ini,” ucap Prabowo merujuk kepada para Presiden RI sebelumnya.

    Presiden pun menyampaikan bangsa Indonesia harus optimistis sekaligus waspada karena Indonesia merupakan negara yang kaya, sehingga akan selalu ada pihak-pihak yang tidak menghendaki kemajuan Indonesia.

    Sumber : Antara

  • RI segera capai swasembada energi bersama Brasil dan Kongo

    RI segera capai swasembada energi bersama Brasil dan Kongo

    Sumber Foto: Antara

    Presiden: RI segera capai swasembada energi bersama Brasil dan Kongo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 19:38 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam salah satu dari tiga negara di dunia yang bisa mencapai swasembada energi bersama dengan Brasil dan Kongo.

    “Mungkin hanya tiga negara di dunia yang sungguh-sungguh dalam waktu tidak lama lagi bisa 100 persen swasembada energi. Dari tanaman yang merupakan sumber energi terbarukan, hanya tiga negara, Brasil, Kongo, Indonesia,” kata Prabowo Subianto pada penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

    Presiden menekankan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada energi melalui tanaman, dalam hal ini minyak kelapa sawit yang menjadi bahan bakar energi terbarukan.

    Menurut Presiden, Indonesia harus pandai memanfaatkan kekayaan alam tersebut, terutama mengingat swasembada energi menjadi prioritas pemerintah dalam mengantisipasi ketidakpastian global.

    Kepala Negara menilai bahwa selain swasembada energi, swasembada pangan juga menjadi strategi pemerintah untuk menjamin ketahanan pangan

    “Karena itu selalu swasembada energi dan pangan, saya tegaskan kembali harus kita laksanakan,” kata Presiden.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat ini pemerintah melaksanakan program B35 yang merupakan kebijakan yang mewajibkan pencampuran 35 persen biodiesel ke dalam bahan bakar solar.

    Biodiesel ini berasal dari minyak nabati, seperti minyak kelapa sawit, yang kemudian dicampur dengan solar untuk menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

    Pemerintah tidak hanya berfokus pada pemanfaatan bahan bakar nabati untuk mencapai swasembada energi. Beragam upaya lain juga terus dilakukan, seperti pengembangan energi baru terbarukan (EBT), percepatan penggunaan kendaraan listrik, dan peningkatan efisiensi energi.

    Sumber : Antara

  • Prabowo sebut alokasi APBN terbesar pada pendidikan bukan pertahanan

    Prabowo sebut alokasi APBN terbesar pada pendidikan bukan pertahanan

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo sebut alokasi APBN terbesar pada pendidikan bukan pertahanan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa alokasi terbesar dalam struktur APBN Tahun 2025 ditujukan untuk sektor pendidikan, bukan bidang pertahanan, seperti negara lainnya, yakni Amerika Serikat dan India.

    “Banyak negara alokasi terbesarnya dalam APBN adalah pertahanan, demikian Amerika Serikat, demikian India, alokasi terbesarnya adalah pertahanan. Indonesia alokasi terbesar adalah pendidikan,” kata Presiden pada penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

    Presiden mengatakan bahwa sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat dan India mengalokasikan porsi terbesar dalam anggaran belanja mereka pada bidang pertahanan.

    Berbeda dengan itu, Presiden menegaskan bahwa Indonesia mengalokasikan porsi terbesar pada APBN Tahun 2025 pada sektor pendidikan. Hal itu karena Presiden meyakini bahwa pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi jalan keluar dari kemiskinan.

    Kepala Negara menilai bahwa perlindungan sosial, seperti bantuan sosial dan subsidi untuk masyarakat hanya strategi maupun langkah perantara menuju kebangkitan ekonomi.

    “Di ujungnya, pendidikan dan kesehatan yang akan membawa rakyat kita keluar dari kemiskinan,” kata Prabowo.

    Presiden menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk pendidikan dalam struktur APBN Tahun Anggaran 2025 ini menjadi yang terbesar dalam sejarah.

    “Kalau saudara perhatikan, alokasi (anggaran) yang terbesar dalam APBN kita adalah pendidikan. Kalo tidak salah ini alokasi terbesar dalam sejarah kita,” kata Presiden.

    Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci bahwa belanja pemerintah pada APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp2.701,4 triliun. Dari total belanja itu, belanja pemerintah untuk sektor pendidikan mencapai Rp724,3 triliun.

    “Ini adalah belanja tertinggi fungsi pendidikan di APBN kita,” kata Sri Mulyani.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden Prabowo Subianto meningkatkan anggaran pendidikan sebesar 8,9 persen pada tahun 2025, dari sebelumnya  sebesar Rp665,02 triliun pada 2024.

    Adapun rincian dari anggaran pendidikan pada 2025 termuat dalam Lampiran IV Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan Prabowo pada 30 November 2024.

    Sumber : Antara

  • Jasa Marga sesuaikan SOP lalin tol saat libur Natal dan tahun baru

    Jasa Marga sesuaikan SOP lalin tol saat libur Natal dan tahun baru

    Sumber Foto: Antara

    Jasa Marga sesuaikan SOP lalin tol saat libur Natal dan tahun baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 20:25 WIB

    Elshinta.com – PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengungkapkan standar operasi prosedur atau SOP rekayasa lalu lintas lawan arah atau contraflow di jalan tol terus mengalami penyesuaian berdasarkan masukan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Korlantas Polri.

    “Untuk mendukung Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025, terutama pada saat sibuk diperlukan misalnya contraflow atau one way, kita melakukan penyesuaian SOP kita dengan berbagai macam,” ujar Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur di Jakarta, Selasa (10/12).

    Menurut dia, SOP ini sudah dilakukan penyesuaian semua secara detail mengacu pada teori-teori pengaturan management traffic terkini.

    Selain itu, melalui teknologi informasi yang dikembangkan Jasa Marga termasuk deteksi insiden ketika ada yang mogok mendadak maka bisa langsung direspons.

    “Jadi memang SOP-nya sudah kita lakukan penyesuaian dan kita juga sudah uji cobakan bersama Korlantas Polri,” kata Subakti Syukur.

    SOP tersebut terus menerus dilakukan penyesuaian berdasarkan masukan dari KNKT dan Korlantas Polri, kemudian diratifikasi oleh Kementerian Perhubungan.

    Sebagai informasi, Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2024 Dan Tahun Baru 2025. Pada SKB tersebut memuat pengaturan lalu lintas di libur natal dan tahun baru mendatang.

    Pada momen libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 diprediksi sekitar 110 juta orang akan melakukan pergerakan yang sebagian besar tujuannya adalah berlibur.

    “Saat libur nataru nanti akan ada pengaturan lalu lintas yang meliputi sistem satu arah (one way), dan sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow),” ujar Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Ahmad Yani.

    Ia menambahkan hal tersebut dilakukan demi menciptakan kelancaran arus lalu lintas agar semua masyarakat yang berpergian merasakan kenyamanan dan keamanan dengan mengutamakan keselamatan.

    Sumber : Antara

  • APBN 2025 dirancang untuk jaga stabilitas hadapi geopolitik

    APBN 2025 dirancang untuk jaga stabilitas hadapi geopolitik

    Sumber Foto: Antara

    Prabowo: APBN 2025 dirancang untuk jaga stabilitas hadapi geopolitik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, terutama dalam menghadapi kondisi geopolitik yang penuh ketidakpastian.

    “Karena itu APBN kita tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, keberlanjutan, dengan kehati-hatian. Kita punya cita-cita yang tinggi tapi kita harus terus melakukan pengendalian ekonomi secara prudent, hati-hati dan terencana dengan baik,” kata Presiden Prabowo Subianto pada penyerahan DIPA dan TKD 2025, serta peluncuran katalog elektronik di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/12).

    Presiden Prabowo menjelaskan bahwa APBN Tahun 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, serta merupakan keberlanjutan dari pemerintah sebelumnya, dan disusun dengan kehati-hatian.

    Dalam sambutannya, Presiden mengingatkan bahwa kondisi geopolitik dunia berada dalam keadaan yang penuh ketidakpastian, serta diwarnai oleh ketegangan akibat peperangan dan persaingan ketat antarnegara besar.

    Menurut Presiden, kondisi tersebut mengakibatkan ketidakpastian di bidang ekonomi, bahkan kecenderungan ada perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara besar.

    Kepala Negara menekankan bahwa kondisi negara Indonesia yang berada dalam perdamaian dan stabilitas merupakan hal yang wajar dan biasa. Justru, keadaan tersebut, kata Presiden, merupakan hal yang tidak biasa.

    “Bahkan negara-negara yang kita anggap lebih maju dari kita diwarnai oleh upaya darurat militer dan ketegangan-ketegangan lain. Bahkan kita harus waspada bahwa setiap saat bisa muncul kondisi yang lebih parah dari kondisi sekarang,” kata Presiden.

    Oleh karena itu, Presiden meminta agar belanja pemerintah dalam APBN Tahun 2025 harus dimanfaatkan dengan efisiensi atau penghematan di seluruh bidang.

    Presiden meminta kepada pimpinan daerah untuk memerangi kebocoran anggaran, dan menempatkan anggaran negara hanya untuk kepentingan rakyat.

    “Kita harus menjamin setiap rupiah uang rakyat sampai ke rakyat yang memerlukan. Kita tidak boleh lagi toleransi terhadap kebocoran, pengeluaran yang boros, hal-hal yang tidak langsung mengatasi kesulitan rakyat, hal-hal yang tidak produktif,” kata Prabowo.

    Kepala Negara juga mengajak seluruh unsur untuk mengurangi pengeluaran yang bersifat seremonial atau peresmian, mengurangi kegiatan bersifat kajian atau seminar, dan lebih fokus untuk mengatasi masalah secara langsung.

    Sumber : Antara

  • Kemenag libatkan Ormas Islam bahas usulan sertifikasi juru dakwah

    Kemenag libatkan Ormas Islam bahas usulan sertifikasi juru dakwah

    Sumber Foto: Antara

    Kemenag libatkan Ormas Islam bahas usulan sertifikasi juru dakwah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Agama akan melibatkan organisasi masyarakat keagamaan Islam soal pembahasan usulan sertifikasi juru dakwah yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan masyarakat.

    “Kita akan libatkan semua,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta, Selasa (10/12).

    Usulan mengenai sertifikasi para juru dakwah di Indonesia awalnya datang dari anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq guna memastikan para pendakwah memiliki kapasitas yang memadai untuk menyampaikan nilai-nilai keagamaan.

    Usulan itu disampaikan Maman menanggapi video viral yang memuat ucapan dai kondang Miftah Maulana. Dalam video itu, terdapat ucapan Miftah yang dinilai sebagian besar masyarakat telah melecehkan seorang warga penjual es teh.

    Tak lama setelah itu, video Miftah yang bernada melecehkan kepada seniman senior Yati Pesek kembali viral dan membuat suasana semakin keruh.

    Di media sosial X dan Instagram, masyarakat mengecam ucapan Miftah karena dinilai tidak mencerminkan seorang penceramah/dai yang semestinya memberikan kesejukan.

    Menanggapi usulan sertifikasi tersebut, Menag menyebut tengah menyiapkan proses untuk melakukan kajian tersebut dalam waktu dekat agar bisa didapatkan keputusan yang tepat mengenai usulan tersebut.

    “Sementara kita godok,” kata dia.

    Sementara itu, Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk bidang Kerukunan Umat Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan atas kekisruhan yang terjadi.

    “Hari ini, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istighfar, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah.

    Miftah menuturkan bahwa keputusan itu bukan karena tekanan maupun permintaan siapa pun, akan tetapi didasari rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Anggaran Negara harus digunakan untuk rakyat

    Anggaran Negara harus digunakan untuk rakyat

    Sumber Foto: Antara

    Ketua DPR: Anggaran Negara harus digunakan untuk rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 10 Desember 2024 – 21:36 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah bahwa anggaran negara melalui APBN 2025 harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

    “DPR berharap dengan adanya penambahan kementerian/lembaga yang baru, pelaksanaan anggaran negara semakin maksimal untuk rakyat,” kata Puan Maharani di Jakarta, Selasa (10/12), saat menghadiri penyerahan Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 kepada kementerian dan lembaga oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ia mengatakan bahwa dengan diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKD, artinya pelaksanaan APBN tahun 2025 telah siap dimulai.

    “Pemerintah, melalui kementerian/lembaga harus dapat mengelola belanja negara agar tetap diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” kata Puan.

    Puan mengatakan, APBN 2025 ini disusun pada masa transisi pemerintahan hasil Pemilu 2024, di mana dalam proses penyusunan APBN 2025 beberapa waktu lalu, Pemerintah bersama DPR terus melakukan pembahasan konstruktif termasuk dalam fleksibiltas untuk mengantisipasi format dan prioritas pemerintahan baru.

    Puan menyebut, komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dilakukan antara Pemerintah, DPR dan tim Prabowo yang saat itu belum resmi dilantik sebagai presiden agar program pembangunan prioritas pemerintahan baru dapat diakomodir secara optimal dalam APBN 2025.

    Lebih lanjut, Puan menyebut pelaksanaan APBN 2025 akan penuh dengan tantangan karena berbagai dinamika. Mulai dari tantangan global setelah pandemi yang masih terjadi, dinamika perekonomian, geopolitik global yang tinggi, perubahan iklim, hingga dampak digitalisasi.

    Untuk itu diperlukan upaya ekstra dalam mewujudkan anggaran belanja yang berkualitas demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Inilah tantangan kita ke depan yang harus mendapatkan penanganan efektif. Baik dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan sumber daya manusia pemerintahan,” tuturnya.

    Mantan Menko PMK ini menilai Pemerintah semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang.

    Tentunya, kata Puan, hal ini diperlukan agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.

    “Kembali lagi kami mengingatkan agar kualitas dan efektivitas belanja Pemerintah harus semakin dapat ditingkatkan karena belanja negara adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

    “Dana APBN berasal dari uang rakyat, maka Belanja Negara harus lebih banyak dialokasikan untuk program-program yang berdampak langsung untuk rakyat,” sambung Puan.

    Puan juga mengingatkan agar anggaran negara harus dapat memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya.

    “Semua anggaran negara harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat, karena penerima manfaat belanja negara adalah rakyat,” tambah cucu Bung Karno tersebut.

    Di sisi lain, Puan meminta agar Pemerintah memiliki indikator yang terukur dari seluruh alokasi anggaran program di setiap kementerian dan lembaga. Sebab hal tersebut-lah yang menunjukkan bahwa belanja negara memenuhi kriteria belanja yang berkualitas atau spending better, dan bukannya hanya sekadar lebih baik belanja atau better to spending.

    “Pemerintah juga harus menyelesaikan berbagai persoalan struktural agar target pertumbuhan ekonomi menjadi lebih besar,” ucap Puan.

    Masalah-masalah struktural yang dimaksud Puan seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, sumber daya manusia, dan berbagai pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan.

    “Sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, APBN harus diarahkan pada program-program penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” urai dia.

    Di sisi lain, Puan mengingatkan agar APBN dapat memberikan daya ungkit optimal terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Terutama untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang turun karena beban ekonomi.

    “Pemerintah harus bisa memberi stimulus untuk semua kalangan masyarakat, termasuk pelaku usaha baik kecil maupun besar sehingga konsumsi rumah tangga dapat kembali sehat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutur Puan.

    Sumber : Antara