Category: Elshinta.com Metropolitan

  • Soal penyesuaian tarif air, Tim Transisi Pramono-Rano: Sudah ada rekomendasi KPK

    Soal penyesuaian tarif air, Tim Transisi Pramono-Rano: Sudah ada rekomendasi KPK

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Soal penyesuaian tarif air, Tim Transisi Pramono-Rano: Sudah ada rekomendasi KPK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 22:02 WIB

    Elshinta.com – Ketua Tim Transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah, menanggapi pernyataan terkait penyesuaian tarif air yang diberlakukan awal tahun ini. Ima menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui kajian dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih, tarif air di Jakarta belum mengalami penyesuaian sejak 2007 lalu.

    “Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Arief (Dirut PAM Jaya, Arief Nasrudin), tadi kami berdiskusi terkait kenaikan. Itu juga memang ada instruksi dari KPK dan kajati juga, karena sudah 18 tahun tidak naik,” ujar Ima Mahdiah kepada wartawan, Kamis (6/2).

    Penyesuaian tarif air ini mendapat sorotan sorotan dari penghuni apartemen, yang merasa tarif baru tersebut terlalu tinggi. Tarif baru ini mulai diterapkan PAM Jaya per Januari 2025. Namun, Ima mendapat laporan banyak pengelola apartemen yang memakai air tanah namun dikenakan tarif PAM kepada penghuninya.

    “Tapi itu tadi ternyata banyaknya PPRS ya, apartemen dan lain sebagainya itu setengahnya ngambil PAM dan setengahnya ngambil air tanah. Tapi mereka memakai tarif dari PAM. Ini yang seharusnya kan ditertibkan dulu,” ungkap Ima.

    Ima juga mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyampaikan hal ini kepada Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin. Diharapkan, Arief dapat memberikan penjelasan secara rinci kepada seluruh penghuni apartemen agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungannya.

    “Nah kerugian ini yang akhirnya menjadi temuan di aparat penegak hukum. Nah itu tadi yang harus dijelaskan. Adanya mungkin oknum-oknum ya Pak di wilayah-wilayah itu yang harus segera dibereskan dan harus dijelaskan rinci kepada penghuni seluruh apartemen,” kata Ima.

    Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin mengatakan, pihaknya berencana memasang meteran air untuk setiap unit apartemen agar penggunaan air tercatat dengan lebih transparan.

    “Alhamdulillah ada solusi, sebenarnya kami sudah diskusi. Benar-benar ini input atau masukan kami nanti, ide kami bisa diterima gitu ya.  Sehingga ini tidak ada isu tentang masalah tarif yang akan dilakukan di apartemen,” katanya.

    Menurutnya, solusi terhadap permasalahan tarif ini sudah dipertimbangkan secara matang. “Kami memahami masukan dari berbagai pihak dan siap menerima input konstruktif untuk perbaikan. PAM Jaya adalah milik Pemprov DKI, yang bertugas untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Arief.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI, Adjit Lauhatta, mempertanyakan dasar penetapan tarif yang sama untuk apartemen dan gedung komersial lainnya. Dalam surat yang diterima dari PAM Jaya, tarif air untuk apartemen disamakan dengan gedung bertingkat tinggi komersial dan pusat perbelanjaan, yakni Rp21.500 per meter kubik.

    “Fungsi dan peruntukannya berbeda. Apartemen adalah hunian, sementara gedung komersial dan pusat perbelanjaan berfokus pada kegiatan ekonomi,” kata Adjit belum lama ini.

    P3RSI mengajukan permintaan agar ada klarifikasi lebih lanjut terkait hal ini, karena tingginya tarif dianggap dapat membebani penghuni apartemen yang pada umumnya memiliki status hunian, bukan untuk keperluan komersial.

    Sementara itu, PAM Jaya berjanji untuk terus membuka ruang dialog dengan masyarakat dan mendengarkan berbagai masukan terkait kebijakan kenaikan tarif ini.

    Penerapan tarif baru itu telah mengacu pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 730 tahun 2024 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya. Selain terus melakukan pembangunan infrastruktur jaringan perpipaan, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya PAM Jaya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan air minum pada 2030.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Supian-Chandra sebagai wali kota-wakil wali kota terpilih

    Supian-Chandra sebagai wali kota-wakil wali kota terpilih

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    KPU Depok: Supian-Chandra sebagai wali kota-wakil wali kota terpilih
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 23:10 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok resmi menetapkan Supian Suri-Chandra Rahmansyah sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih periode 2025-2030.

    Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kota Depok Nomor 14 Tahun 2025 dan diumumkan dalam rapat pleno yang digelar di Depok.

    Ketua KPU Kota Depok, Willi Sumarlin di Depok, Kamis mengungkapkan bahwa Supian-Chandra meraih 451.785 suara atau 53,24 persen dari total suara sah dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok tahun 2024.

    Dengan hasil tersebut, mereka unggul dari pasangan lawan dan berhak memimpin Kota Depok selama lima tahun ke depan.

    “Penetapan ini menjadi pengumuman resmi kepada masyarakat bahwa pasangan calon terpilih telah ditetapkan. Ini juga menjadi tahapan akhir dalam proses pemilihan kepala daerah Depok,” ujarnya.

    Setelah penetapan ini, KPU akan menyerahkan hasilnya kepada DPRD Kota Depok sebagai salah satu syarat untuk pelantikan yang akan ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Mengenai jadwal pelantikan, Willi Sumarlin menyebut bahwa keputusan tersebut berada di tangan Kemendagri.

    “Kami hanya menetapkan calon terpilih dan menyerahkan hasilnya ke DPRD Kota Depok. Proses selanjutnya akan dilakukan oleh DPRD Provinsi dan Kemendagri,” ungkapnya.

    Sumber : Antara

  • Warung di Jaktim masih kesulitan dapat stok LPG 3 kg

    Warung di Jaktim masih kesulitan dapat stok LPG 3 kg

    Tabung Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) berukuran 3 kilogram (kg) di warung di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis (6/2/2025). ANTARA/Siti Nurhaliza.

    Warung di Jaktim masih kesulitan dapat stok LPG 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 11:35 WIB

    Elshinta.com – Sejumlah warung/pengecer di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur masih merasa kesulitan mendapatkan stok Liquified Petroleum Gas (LPG/elpiji) berukuran 3 kilogram (kg) dari pangkalan setempat.

    “Masih kosong, masih susah kita dapat LPG 3 kg itu. Terakhir jualan Selasa (4/2) malam, kemarin sore dikirim 10 tabung, orang langsung nyerbu,” kata salah satu pemilik warung di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur,   Malik (35) saat ditemui, Kamis.

    Malik menyebut, biasanya per hari dia bisa membawa 20 tabung LPG 3 kg dari agen/pangkalan untuk dijual di warungnya.

    Namun, hingga saat ini Malik hanya bisa membawa 10 tabung dari pangkalan langganan di kawasan Duren Sawit.

    “Kemarin dapat 10 tabung udah langsung ludes. Biasanya sehari bisa 20 tabung, sekarang dibatasi 10,” ujar Malik.

    Meskipun Pemerintah memperbolehkan warung dan pengecer untuk kembali berjualan LPG 3 kg secara eceran, kata Malik, dirinya masih kesulitan mendapatkan gas untuk dijual atau digunakan pribadi.

    “Iya emang boleh jualan, tapi susah karena dibatasi. Itu pun kadang dua hari ga ada stoknya. Terakhir jualan Selasa malam dan langsung diserbu juga. Belum lagi saya pakai pribadi, jadi banyak yang mengeluh juga warga,” jelas Malik.

    Sementara itu, salah satu pemilik warung di Jalan Suci, Ciracas, Jakarta Timur bernama Hani (34) mengatakan, sejak Selasa (4/2) dirinya belum mendapatkan stok LPG 3 kg sesuai pasokan biasanya.

    “Belum dikirim, kemarin dapat empat tabung.Padahal, biasanya 15 tabung sesuai yang saya stok. Empat tabung cuma buat langganan, tetangga samping kanan kiri, terus satunya buat masak sendiri,” kata Hani.

    Terkait harga, kata Hani tidak ada kenaikan meskipun pasokan LPG 3 kg masih sulit.

    Hani membeli gas dari pangkalan di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas, seharga Rp18.000, sedangkan dirinya menjual Rp20.000 karena ada pengiriman dan pemasangan gas ke rumah pembeli.

    Pemilik warung di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur,  Haris (32) juga mengaku sulit mendapatkan stoknya meski pengecer kembali dibolehkan berjualan. 

    “Tetap aja sih sama aja masih susah. Stoknya dibatasi, cuman dapat lima,” kata Haris.

    Sama bingung

    Haris juga mengaku banyak mendapatkan keluhan dari warga sekitar khususnya pedagang gorengan dan warung makan yang biasa berlangganan LPG 3 kg.

    “Kasihan saya lihatnya mereka juga kan biasa ke sini beli gas ke saya. Tapi saya juga susah dapat stoknya. Mereka bingung, saya juga bingung,” ucap Haris.

    Sebelumnya, pemerintah memperbolehkan warung dan pengecer untuk kembali berjualan LPG 3 kg secara eceran dalam upaya memastikan akses yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat.

    Hal itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (4/2).

    “Hari ini para pengecer bisa kembali berjualan, agar tidak terjadi kesulitan akses elpiji di masyarakat,” kata Hasan.

    Sumber : Antara

  • Syarat utama penerima KJP tetap terdaftar di DTKS

    Syarat utama penerima KJP tetap terdaftar di DTKS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Syarat utama penerima KJP tetap terdaftar di DTKS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 16:07 WIB

    Elshinta.com – Syarat utama penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tetap siswa yang tidak mampu dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Provinsi DKI Jakarta.

    “Jadi pertama, syarat pertamanya itu yang tidak mampu. Otomatis terdaftar di DTKS,” kata Ketua Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno (Doel), Ima Mahdiah di kawasan Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Kamis.

    Hal ini disampaikan untuk merespon pernyataan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta yang akan menerapkan syarat nilai rapor atau capaian hasil belajar dengan nilai rata-rata minimal 70 bagi siswa penerima KJP Plus.

    Nantinya DTKS juga akan dibuka lagi karena dikhawatirkan ada beberapa yang belum terdaftar.

    Ima menyebutkan, rata-rata nilai minimal 70 bukan menjadi syarat utama penerima KJP Plus. Nilai 70 itu juga tidak hanya dilihat dari nilai belajar saja, tetapi dari kepribadian atau sikap dan prestasi non akademik.

    Jadi, kata dia, bukan hanya nilai dan sebenarnya pihaknya sudah menanyakan ke Dinas Pendidikan. “Jadi 70 itu biasanya dapat darimana saja? Selain nilai itu dari kepribadian, non akademik, prestasi non akademik,” ujar Ima.

    Pertimbangan nilai yang menjadi syarat kedua ini bertujuan untuk memotivasi siswa agar berlomba-lomba mendapatkan nilai maksimal dan lebih bersemangat ketika berangkat ke sekolah.

    Selain itu, pihaknya akan mengutamakan siswa yang terdaftar dalam DTKS disertai dengan nilai rapor atau capaian hasil belajar rata-rata lebih dari 70. “Diutamakan yang DTKS dulu baru 70,” katanya

    Misalnya nilai rata-rata 90 tapi keluarga mampu maka tidak dapat bantuan sosial (bansos) pendidikan tersebut. “Jadi dasarnya yang pertama adalah yang tidak mampu baru yang kedua ya nilai,” katanya.

    Sebelumnya, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta akan menerapkan syarat meraih nilai rapor atau capaian hasil belajar dengan nilai rata-rata minimal 70 bagi siswa penerima KJP Plus.

    “Salah satu kriteria khusus sebagai penerima KJP Plus yang diatur terbaru adalah berkaitan dengan indeks prestasi siswa atau rata-rata rapor paling rendah 70 yang harus dicapai dalam dua semester berturut-turut,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko di Jakarta, Senin (3/2).

    Wacana penambahan syarat penerima KJP Plus itu berdasarkan hasil rapat jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno.

    KJP Plus Tahap 1/2025 akan dicairkan setelah Pramono-Rano dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta. Pencarian dilakukan pada Maret 2025 yang merupakan rapel bulan Januari, Februari dan Maret.

    Sumber : Antara

  • Dewan janji selesaikan limbah industri masuk ke permukiman warga

    Dewan janji selesaikan limbah industri masuk ke permukiman warga

    Sumber foto: Hamzah Aryanto/elshinta.com.

    Dewan janji selesaikan limbah industri masuk ke permukiman warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 16:46 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, berkomitmen menyelesaikan permasalahan limbah industri yang mencemari lingkungan warga di RW 06, Arenjaya.

    Keluhan warga terkait bau menyengat dari saluran air telah ia terima langsung saat kegiatan reses.

    “Kalaupun airnya lagi normal, maksudnya normal tidak meluap, itu berbau menyengat. Airnya bau, itu limbah,” kata Alit, menirukan keluhan warga, Rabu (5/2/2025).

    Ia menduga sumber pencemaran berasal dari limbah pabrik di sekitar komplek.

    “Bau menyengat yang muncul menjelang subuh dan maghrib, bahkan terkadang berwarna biru atau warna lainnya, semakin menambah keresahan,” ungkapnya.

    Kekhawatiran warga akan dampak pencemaran terhadap kesehatan lingkungan mendorong Alit untuk mengambil langkah cepat.

    Ia telah menyarankan para RW untuk segera membuat surat resmi kepada Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi.  

    “Karena mereka khawatir adanya limbah itu mencemari lingkungan warga gitu.Dari mulai baunya, kemudian implikasi penyakit dan sebagainya,” paparnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Hamzah Aryanto, Kamis (6/2). 

    Alit menegaskan akan mengawal proses pengaduan tersebut.

    “Karena itu terjadi tiap hari. Nanti kita kawal kalau perlu bawa sampelnya,” tegasnya.

    Ia juga menekankan tanggung jawab Pemerintah Kota Bekasi untuk memastikan menindaklanjuti permasalahan tersebut.

    “Bahwa ini ada limbah mengalir di tengah pemukiman warga di Arenjaya dan ini warga resah. Tentunya saya barangkali juga punya tanggung jawab moral untuk memastikan nanti kepada pemerintah bagaimana tindak lanjut pemerintah untuk menuntaskan ini,” pungkas Alit.

    Langkah selanjutnya, pihaknya akan menunggu respon dari Dinas LH Kota Bekasi dan berkoordinasi untuk mencari solusi terbaik bagi warga Arenjaya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menhub berharap dukungan Kemkomdigi untuk sukseskan angkutan Lebaran

    Menhub berharap dukungan Kemkomdigi untuk sukseskan angkutan Lebaran

    Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (tujuh dari kiri) bersama jajarannya melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid (tujuh dari kanan) membahas kolaborasi terkait penyebaran informasi seputar angkutan Lebaran 2025 di Jakarta, Rabu (5/2/2025). ANTARA/HO-Humas Kemenhub

    Menhub berharap dukungan Kemkomdigi untuk sukseskan angkutan Lebaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 06:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwaghandi berharap adanya dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk menyukseskan angkutan Lebaran 2025 melalui penyebaran informasi yang cepat bagi masyarakat selama periode mudik.

    “Terima kasih kepada Kemkomdigi yang telah membantu kami dalam menyebarkan informasi terkait angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025. Harapan kami, kerja sama ini dapat kita tingkatkan lagi untuk menghadapi angkutan Lebaran 2025,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama jajarannya telah melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid untuk membahas kolaborasi yang akan dilakukan terkait penyebaran informasi seputar angkutan Lebaran 2025. Menhub berharap agar kerja sama baik yang sudah dilakukan pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025 dapat dilanjutkan.

    Selain itu, Menhub meminta agar Kemkomdigi dapat terlibat aktif dalam sejumlah aksi komunikasi dan penyebaran informasi seputar angkutan Lebaran 2025 nantinya.

    “Tentu kami berharap jauh-jauh hari kita dapat menyiapkan secara bersama-sama segala sesuatunya dalam penyelenggaraan Lebaran mendatang,” ucap Menhub.

    Menhub juga menyampaikan kemungkinan pemanfaatan mobile positioning data (MPD), bekerja sama dengan para operator seluler, untuk mengukur pergerakan nasional selama masa Lebaran 2025.

    Kemenhub melalui Pusat Informasi Transportasi (Pusintrans) akan mengembangkan artificial intelligence (AI) sektor transportasi dengan memanfaatkan data trafik yang diperoleh dari CCTV, ATMS, ATCS, dan MPD (operator seluler). Kemenhub berharap adanya dukungan Komdigi dalam pemanfaatan MPD ini.

    Sementara itu, Menkomdigi Meutya Hafid menyebutkan sejumlah dukungan yang dilakukan Kemkomdigi pada angkutan Natal dan Tahun Baru sebelumnya dan akan kembali disiapkan untuk angkutan Lebaran 2025.

    Di antaranya, melakukan SMS blast sebelum hari H guna meminta masyarakat agar menjaga keselamatan dan kesehatan saat perjalanan liburan, melakukan penyebaran informasi publik seputar angkutan Natal dan Tahun Baru melalui kanal-kanal komunikasi yang dimiliki Kemkomdigi, serta membuat konten-konten sosial media dan siaran pers terkait angkutan Natal dan Tahun Baru.

    Kemkomdigi juga terlibat aktif di pusat informasi dan komunikasi dalam memantau arus mudik dan kelancaran transportasi, serta menyampaikan kepada masyarakat. Selain itu, juga aktif menyebarkan informasi terkait keselamatan perjalanan dan informasi rest area melalui media digital yang dimiliki Kemkomdigi.

    Dia mengaku bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan Kemenhub untuk mendukung penyelenggaraan angkutan Lebaran 2025.

    “Kami akan usahakan penyampaian informasi yang menarik dan lebih mengena di benak masyarakat. Semoga bisa lebih baik dari sisi jangkauan dan ketajaman informasinya. Kami siap berkolaborasi untuk itu,” kata Menkomdigi.

    Sumber : Antara

  • BMKG prakirakan turun hujan di sejumlah kota Indonesia

    BMKG prakirakan turun hujan di sejumlah kota Indonesia

    Sejumlah warga menggunakan payung saat berjalan di trotoar yang berada di depan Bundaran HI di Jakarta, Kamis (19/12/2024) (ANTARA/Khaerul Izan)

    BMKG prakirakan turun hujan di sejumlah kota Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 07:47 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan dengan beragam intensitas berpotensi terjadi di sebagian besar kota-kota di Indonesia pada hari ini.

    Prakirawan BMKG, Nurul Izzah Fitria dalam prakiraan cuaca daring dipantau dari Jakarta, Kamis, mengatakan cuaca berawan dan berawan tebal diprakirakan dialami masyarakat yang berada di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Jambi serta udara kabur di wilayah Palembang.

    Sementara itu, katanya, hujan ringan berpotensi turun di Medan, Bengkulu dan Pangkal Pinang, serta terdapat kemungkinan hujan disertai petir di Bandar Lampung.

    “Di Pulau Jawa, di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta cuaca secara umum masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, bagi yang berada di Serang dan Surabaya perlu diwaspadai terdapat potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir,” ujarnya.

    Dalam periode yang sama, katanya, di wilayah Bali dan Nusa Tenggara potensi hujan ringan juga diperkirakan oleh BMKG dapat dialami mereka yang berada di wilayah Denpasar dan Kupang. Untuk wilayah Mataram berpotensi terjadi cuaca berawan tebal. Di Kalimantan, semua ibu kota provinsinya diprakirakan mengalami hujan. Dengan BMKG memperingatkan potensi hujan ringan di Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, serta Tanjung Selor dan kemungkinan hujan disertai petir di Samarinda.

    BMKG juga memprakirakan potensi hujan di wilayah Sulawesi. Termasuk hujan intensitas ringan di Manado, Gorontalo, Palu dan Kendari serta hujan sedang di daerah Mamuju dan Makassar.

    Izzah menyampaikan untuk wilayah timur Indonesia diprakirakan terjadi hujan di seluruh kota-kota besarnya. Dengan hujan ringan dapat turun di wilayah Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. BMKG juga memprakirakan hujan dengan intensitas sedang di Nabire dan Jayawijaya serta potensi turunnya hujan disertai petir di wilayah Merauke.

    Sumber : Antara

  • Kualitas udara Jakarta masuk kategori sedang pada Rabu pagi

    Kualitas udara Jakarta masuk kategori sedang pada Rabu pagi

    Lanskap pepohonan dengan latar belakang gedung bertingkat di Karet Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2024). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

    Kualitas udara Jakarta masuk kategori sedang pada Rabu pagi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 05 Februari 2025 – 08:57 WIB

    Elshinta.com – Kualitas udara di DKI Jakarta pada Rabu pagi masuk kategori sedang berdasarkan data situs pemantau kualitas udara, IQAir.

    Berdasarkan pantauan pada pukul 06.00 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 55 dengan angka partikel halus (particulate matter/PM) 2.5.

    Angka tersebut menjadikan Jakarta dengan kualitas udara terburuk ke-85 di dunia.

    Sementara itu kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Rabu pagi, yaitu Dhaka (Bangladesh), dengan Indeks Kualitas Udara di angka 246. Kemudian di urutan kedua Delhi (India) di angka 208 dan di urutan ketiga diikuti Tashkent (Uzbekistan) di angka 181.

    Selanjutnya berdasarkan Sistem Informasi Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta berada pada kategori sedang atau nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

    Kategori kualitas udara tersebut berarti tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika.

    Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang terpantau, yaitu Bundaran HI di Jakarta Pusat (65), Kelapa Gading di Jakarta Utara (57), Jagakarsa di Jakarta Selatan (65), Kebon Jeruk di Jakarta Barat (65) dan Lubang Buaya, Jakarta Timur (51).

    Sumber : Antara

  • Legislator DKI apresiasi gerak cepat PAM Jaya bantu korban kebakaran Kemayoran

    Legislator DKI apresiasi gerak cepat PAM Jaya bantu korban kebakaran Kemayoran

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legislator DKI apresiasi gerak cepat PAM Jaya bantu korban kebakaran Kemayoran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Anggota DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, mengapresiasi gerak cepat Perumda PAM Jaya dalam memberikan bantuan berupa pasokan air bersih, kepada warga korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta Pusat.

    “Yang di kebakaran ini, PAM JAYA itu cepat banget. Jadi jam 1 malam kebakaran, pagi itu mereka udah datang (kirim bantuan),” ujar Wa Ode di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Nah kan pertama tuh kebakaran di RW 5, besoknya tuh PAM JAYA langsung datang. Terus kemudian RW 6, RW 4 sekarang. Cepat kok (kirim bantuan),” tambah politisi PDI Perjuangan ini.

    Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD DKI Jakarta, Bebizie Sri Mulyati. Ia menilai positif inisiatif Perumda PAM Jaya, dalam memberikan bantuan berupa pasokan air bersih kepada warga korban kebakaran.

    “Ya bagus dong, itu kan memang pekerjaan PAM JAYA berhubungan dengan air. Jika ada bencana di suatu tempat, otomatis mereka yang bekerja di lingkup tersebut, harus paling utama untuk memberikan bantuan,” kata Bebizie.

    “Saya salut juga buat PAM, dan semoga terus meningkatkan pelayanan buat masyarakat, apalagi masyarakat kecil,” sambung legislator Fraksi Partai Amanat Nasional ini.

    Sementara itu, Direktur Utama Perumda PAM Jaya, Arief Nasrudin menyatakan, pihaknya memberikan percepatan bantuan itu karena sesuai dengan kebutuhan.

    “Ya memang sudah kewajiban, kita (PAM Jaya) panggilan kemanusiaan nomor satu,” tegas Arief.

    Perumda PAM Jaya memberikan bantuan pasokan air bersih, kepada warga yang terdampak kebakaran di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, untuk meringankan beban warga yang kehilangan tempat tinggal akibat peristiwa kebakaran.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Aduan masyarakat di medsos segera ditindaklanjuti

    Aduan masyarakat di medsos segera ditindaklanjuti

    Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto. ANTARA/Ilham Kausar

    Kapolda Metro Jaya: Aduan masyarakat di medsos segera ditindaklanjuti
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Februari 2025 – 11:54 WIB

    Elshinta.com – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Karyoto menegaskan aduan dari masyarakat yang viral di media sosial (medsos) harus bisa direspon langsung dan cepat dari kepolisian.

    “Kami pastikan setiap aduan yang masuk lewat media sosial dapat segera ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat merasa laporan mereka diabaikan hanya karena tidak ada respons dari kami. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk membangun kepercayaan publik,” kata Karyoto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Karyoto menambahkan Polda Metro Jaya mulai mengimplementasikan langkah nyata untuk memperkuat respons cepat terhadap aduan masyarakat, menindaklanjuti instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Dalam rangka meningkatkan pelayanan, seluruh jajaran kepolisian di wilayah Polda Metro Jaya, mulai dari tingkat polda hingga polsek, kini memiliki akun media sosial resmi yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau aduan,” kata dia.

    Selain memperkuat saluran komunikasi, Polda Metro Jaya juga melakukan evaluasi rutin melalui analisa dan evaluasi (Anev) yang dilakukan oleh setiap Kasat di jajaran Polda Metro Jaya.

    “Evaluasi tersebut untuk memastikan tidak ada kasus yang terabaikan dalam proses penyelidikan atau penyidikan,” ujar Jenderal bintang dua itu.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta kapolres, kasatker, dan kapolda untuk membuat akun guna menerima dan merespons cepat aduan masyarakat.

    “Saya harapkan rekan-rekan juga membuat akun untuk melayani pengaduan sehingga kemudian setiap ada peristiwa, ada kejadian, itu bisa langsung dijawab oleh akun resmi dan tidak menunggu viral karena setelah lewat dua hari, tiga hari, kecenderungannya akan menjadi viral,” katanya dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Polri Tahun 2025 di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan, Jumat (31/1).

    Menurutnya, penanganan aduan yang ramai di masyarakat tidak bisa hanya diserahkan kepada jajaran Mabes Polri, tetapi juga harus diselesaikan oleh jajaran kepolisian di tingkat wilayah.

    Dengan membuat akun, kata dia, maka Kapolda hingga Kapolres bisa segera memberikan respons terkait langkah tindak lanjut dari aduan yang disampaikan.

    “Jadi, cukup dijawab bahwa kasus tersebut sudah direspon dan kita akan segera menindaklanjutinya dengan progres,” ucapnya.

    Sumber : Antara