Xcloud.id

Category: Elshinta.com Metropolitan

  • Kapolda Metro Jaya tinjau langsung kerja Tim Urai Kemacetan

    Kapolda Metro Jaya tinjau langsung kerja Tim Urai Kemacetan

    Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol. Karyoto memberikan arahan langsung kepada Tim Urai Kemacetan di simpang Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (14/2/2025). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

    Kapolda Metro Jaya tinjau langsung kerja Tim Urai Kemacetan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 15 Februari 2025 – 10:33 WIB

    Elshinta.com – Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Karyoto meninjau langsung kerja Tim Urai Kemacetan dalam memastikan kelancaran arus lalu lintas di sejumlah titik rawan kemacetan Jakarta, terutama pada jam sibuk dan lalu lintas padat.

    “Kami ingin memastikan bahwa tim ini siap bertugas dengan maksimal dalam mengatasi kepadatan lalu lintas. Oleh karena itu, pengecekan langsung di lapangan sangat penting untuk menilai efektivitas strategi yang telah disiapkan,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu.

    Karyoto juga menjelaskan tinjauan langsung pada Jumat (14/2) malam tersebut untuk melihat kondisi lalu lintas di dua titik utama yang kerap mengalami kepadatan kendaraan.

    “Traffic Light (TL) Kuningan dan TL Mampang Prapatan, petugas melakukan rekayasa lalu lintas guna mengurai kepadatan, khususnya di simpang Mampang Prapatan, dari pukul 18.30 WIB sampai dengan 21.15 WIB, ” katanya.

    Dari hasil patroli, menurut Karyoto terlihat, bahwa tim telah bergerak cepat dalam mengurai kepadatan, mengatur arus lalu lintas, serta memberikan imbauan kepada pengendara agar tetap tertib dan mengikuti aturan. Selain itu Karyoto juga mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi kelancaran bersama.

    “Kami terus berupaya mengatasi kemacetan dengan berbagai strategi di lapangan. Namun, upaya ini tidak akan berhasil tanpa kesadaran dan kerja sama dari masyarakat. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk tetap disiplin dan mengutamakan keselamatan,” katanya.

    Ia juga menyoroti sejumlah kebiasaan buruk pengendara yang berkontribusi pada kemacetan, seperti parkir sembarangan, menerobos lampu merah dan menggunakan trotoar sebagai jalur alternatif.

    “Hal-hal seperti ini yang sering memperparah kondisi lalu lintas. Oleh karena itu, kami minta masyarakat untuk lebih sadar dan tidak melakukan pelanggaran yang bisa mengganggu kelancaran arus kendaraan,” jelasnya.

    Karyoto juga menegaskan Polda Metro Jaya berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan lalu lintas demi kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta.

    “Ke depan, kami akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tim Urai Kemacetan guna meningkatkan efisiensi dan memastikan kelancaran mobilitas masyarakat di Jakarta,” katanya. 

    Menurutnya, kegiatan pengawasan seperti ini akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kondisi lalu lintas yang lebih baik.

    “Kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar strategi penguraian kemacetan semakin efektif. Harapannya, Jakarta bisa memiliki lalu lintas yang lebih tertib, aman dan nyaman bagi semua pengguna jalan,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Peringati Bulan K3, Bandara Soekarno-Hatta gelar `Ramp & Terminal Safety Campaign`

    Peringati Bulan K3, Bandara Soekarno-Hatta gelar `Ramp & Terminal Safety Campaign`

    Foto: Mus Mulyadi/Radio Elshinta

    Peringati Bulan K3, Bandara Soekarno-Hatta gelar `Ramp & Terminal Safety Campaign`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 18:58 WIB

    Elshinta.com – PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Soekarno-Hatta menggelar Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional serta Pencanangan Ramp Safety Campaign (RSC) dan Terminal Safety Campaign (TSC) pada 6-14 Februari 2025. 

    Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan budaya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan bandara, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Mus Mulyadi. 

    Sebagai bagian dari Terminal Safety Campaign, berbagai kegiatan dilaksanakan di sisi darat (land side) untuk meningkatkan kesadaran keselamatan, seperti senam bersama, sosialisasi dan pelatihan pemadaman api, inspeksi OPAL (Operasi Penertiban Arus Listrik), serta inspeksi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability). Program ini bertujuan memastikan lingkungan terminal tetap aman, nyaman, dan sesuai standar keselamatan.  

    Sementara itu, Ramp Safety Campaign berfokus pada sisi udara (airside) untuk memastikan seluruh peralatan operasional penerbangan berfungsi optimal. Beberapa peralatan yang menjadi perhatian utama dalam kampanye ini meliputi Ground Power Unit (GPU) sebagai penyuplai kelistrikan pesawat, baggage conveyor loader, aircraft towing tractor, serta berbagai fasilitas lainnya.  

    Selain pengecekan peralatan, kegiatan ini juga mencakup audit keselamatan, razia kendaraan dan personel di sisi udara, serta pembersihan Foreign Object Debris (FOD) sebagai bagian dari implementasi budaya keselamatan di lingkungan bandara. Upaya ini dilakukan guna meminimalisir potensi risiko dan memastikan operasional penerbangan berjalan lancar.  

    Asst. Deputy Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, M. Holik Muardi mengatakan, “Aspek keselamatan dan kesehatan kerja menjadi prioritas utama dalam operasional Bandara Soekarno-Hatta. Melalui pelaksanaan Ramp Safety Campaign dan Terminal Safety Campaign dalam rangka Bulan K3 Nasional ini, kami berharap seluruh pihak yang beraktivitas di bandara semakin sadar akan pentingnya penerapan prosedur keselamatan.”  

    Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas bandara, instansi pemerintah, serta mitra kerja guna memastikan implementasi budaya keselamatan yang lebih baik dan berkelanjutan. 

    Diharapkan dengan adanya kampanye ini, tingkat keselamatan dan efisiensi operasional di Bandara Soekarno-Hatta dapat terus meningkat.  

    Bandara Soekarno-Hatta akan terus berkomitmen dalam menjaga standar keselamatan dan kesehatan kerja di seluruh area operasional. Berbagai upaya akan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan lingkungan bandara yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa maupun pekerja di dalamnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • KPK dan SFO perkuat kerja sama pemberantasan korupsi lintas negara

    KPK dan SFO perkuat kerja sama pemberantasan korupsi lintas negara

    Ketua KPK Setyo Budiyanto (kedua dari kiri) dan Direktur Serious Fraud Office Nick Ephgrave (kedua dari kanan) berjabat tangan usai pertemuan di Gedung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. ANTARA/HO-KPK

    KPK dan SFO perkuat kerja sama pemberantasan korupsi lintas negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga antikorupsi Inggris Serious Fraud Office (SFO) sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas negara.

    “Kami berharap kegiatan OECD yang berlangsung pekan ini dapat mempercepat aksesi Indonesia ke dalam Konvensi Anti-Penyuapan dan pada akhirnya menjadi anggota OECD. Untuk itu, kami berharap SFO dan KPK dapat berkolaborasi dalam mendukung proses ini, terutama dengan pengalaman pemerintah Inggris dalam penyidikan penyuapan kepada pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (14/2).

    Setyo juga menyampaikan apresiasi kepada Direktur Serious Fraud Office Nick Ephgrave yang menjadi narasumber dalam diskusi teknis mengenai Konvensi Anti-Penyuapan di bawah naungan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

    Sejak penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada 7 Juni 2010, KPK dan SFO telah menjalin kerja sama dalam berbagai aspek. Beberapa di antaranya ialah pertukaran informasi dan data dalam penanganan perkara korupsi, berbagi pengetahuan mengenai modus operandi korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta pelatihan dan bantuan teknis dalam kegiatan operasional.

    Beberapa kasus besar yang ditangani bersama mencakup perkara suap pengadaan di PT Pertamina oleh KPK, serta kasus suap lintas negara di perusahaan Innospec yang ditangani SFO pada 2010–2015.

    Selain itu, kerja sama juga mencakup penyelidikan kasus suap di PT Garuda Indonesia serta dugaan suap yang melibatkan Rolls-Royce dan Airbus.

    “KPK dan SFO selama ini menjalin kerja sama yang sukses. Studi kasus ini juga telah kami tuangkan dalam buku ‘Praktik Terbaik Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Perkara Korupsi Lintas Yurisdiksi.’ Kami berharap kolaborasi ini terus berlanjut untuk memulihkan kerugian negara sebesar-besarnya,” ujar Setyo.

    Nick Ephgrave menegaskan komitmen SFO dalam mendukung agenda ini dan menilai KPK sebagai mitra strategis yang telah lama bekerja sama dengan sukses.

    “Bukti dari komitmen SFO adalah, kami telah mengirimkan dua investigator senior SFO yang akan berbagi best practice dalam workshop mendatang. Kami harap dari workshop tersebut, dua senior investigator kami bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan SFO selama ini dan semoga bisa berguna bagi KPK,” kata Nick.

    Pada 25 Februari 2025, KPK bersama SFO dan Kedutaan Besar Inggris akan menggelar pelatihan teknis penyidikan. Pelatihan ini akan melibatkan berbagai instansi seperti Kejaksaan, Polri, dan Otoritas Pusat RI.

    Selain itu, dalam rangka aksesi Konvensi Anti-Penyuapan OECD, SFO dan KPK berencana berkolaborasi dalam mendukung regulasi dan implementasi penyidikan terkait penyuapan pejabat publik asing serta pertanggungjawaban korporasi.

    SFO juga akan berkontribusi dalam upaya pemulihan aset melalui penyidikan bersama. Optimalisasi pemulihan aset dapat dilakukan melalui skema Deffered Prosecution Agreement (DPA), yang dalam hal ini perusahaan yang terbukti melakukan penyuapan dapat dikenakan denda dan kompensasi.

    Pada November 2024, SFO menerbitkan kebijakan General Principles to Compensate Overseas Victims untuk mengatasi permasalahan terkait kompensasi kepada negara yang menjadi korban korupsi dan kejahatan ekonomi. Kebijakan ini merupakan respons terhadap keluhan Indonesia yang tidak menerima kompensasi dalam kasus suap Airbus, meskipun KPK telah memberikan bantuan investigasi kepada SFO.

    Kesepakatan DPA antara SFO dan Airbus sebelumnya menghasilkan pembayaran kompensasi sebesar 990.963.712 poundsterling menjadikannya salah satu DPA terbesar yang pernah dicapai SFO.

    Dengan berbagai rencana strategis ini, KPK dan SFO terus berupaya memperkuat kerja sama demi meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi, baik di tingkat nasional maupun internasional.

    Sumber : Antara

  • Presiden rilis aturan perkuat proteksi bagi pekerja yang terdampak PHK

    Presiden rilis aturan perkuat proteksi bagi pekerja yang terdampak PHK

    Warga menunjukan aplikasi BPJS Ketenagakerjaan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Medan, Sumatera Utara, Rabu (12/2/2025). . ANTARA FOTO/Yudi Manar/foc.

    Presiden rilis aturan perkuat proteksi bagi pekerja yang terdampak PHK
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 20:58 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 6 tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memperkuat proteksi atau perlindungan dan memberikan jaminan yang lebih baik bagi pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

    Dalam salinan peraturan yang diterima di Jakarta, Jumat (14/2), peraturan ini berisikan tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

    Secara umum peraturan baru ini mencakup perubahan ketentuan mengenai syarat kepesertaan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), kedaluwarsa klaim, syarat mengiur, dan bukti PHK.

    Ada sebanyak sembilan pasal yang mengalami perubahan di antaranya yakni Pasal 4, Pasal 11, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 39, dan Pasal 40.

    Lalu ada juga satu ketentuan tambahan yaitu Pasal 39A yang posisinya disisipkan di antara Pasal 39 dan Pasal 40 dengan dua ayat.

    Tujuan dilakukan perubahan aturan tersebut oleh Pemerintah diharapkan mampu mengoptimalkan perlindungan pekerja bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui JKP.

    Selain itu, perubahan dirasakan penting untuk mengurangi risiko sosial bagi pekerja yang mengalami PHK di tengah kondisi ekonomi saat ini dan tingkat PHK di perusahaan-perusahaan yang dinilai tinggi.

    Beberapa perubahan yang cukup signifikan terlihat dalam aturan ini ialah adanya perubahan tingkat iuran program JKP yang sebelumnya diatur harus dibayarkan sebesar 0,46 persen dari upah sebulan, kini diubah angkanya menjadi 0,36 persen.

    Lalu terlihat juga perubahan pada permohonan waktu klaim manfaat JKP yang diperpanjang menjadi enam bulan dari yang sebelumnya hanya tiga bulan sejak seorang pekerja mengalami PHK.

    Sementara untuk ketentuan yang ditambahkan yaitu Pasal 39 untuk Ayat (1) berbunyi, “Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atas tutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menunggak iuran paling lama 6 (enam) bulan maka manfaat JKP tetap dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan”.

    Sementara untuk ayat (2) berbunyi,”Ketentuan pembayaran manfaat JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban Pengusaha untuk melunasi tunggakan iuran dan denda program jaminan sosial ketenagakerjaan”.

    Aturan ini diteken oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 7 Februari 2025 dan diundangkan pada hari yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

    Regulasi ini juga mengatur bahwa kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan harus menyesuaikan kepesertaan JKP paling lambat 15 hari kerja setelah peraturan resmi berlaku.

    Setelah diundangkan semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo jelaskan strategi efisiensinya di hadapan KIM Plus

    Presiden Prabowo jelaskan strategi efisiensinya di hadapan KIM Plus

    Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam acara silaturahmi dengan pimpinan dan elite partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025). ANTARA/HO-Tim Media Presiden Prabowo Subianto

    Presiden Prabowo jelaskan strategi efisiensinya di hadapan KIM Plus
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 22:13 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menjelaskan strategi efisiensi anggaran negara di hadapan ketua umum dan elite partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus saat acara silaturahmi di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2).

    Dalam acara itu, Presiden menjamin penghematan APBN hanya menyasar kepada pos-pos belanja yang kurang jelas manfaatnya untuk rakyat, misalnya yang kerap ditemukan dalam perjalanan dinas luar negeri, pembelian alat tulis kantor (ATK), ataupun acara-acara seremonial dan perayaan.

    “Saya ingin laksanakan efisiensi, tetapi jelas efisiensi ini tidak mengganggu pekerjaan operasi sehari-hari,” kata Presiden Prabowo.

    Oleh karena itu, Presiden membantah rumor yang beredar penghematan anggaran berdampak pada pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN).

    “Narasi isu gaji dipotong, itu tidak benar,” kata Presiden.

    Presiden lantas mencontohkan banyak program yang selama dibiayai APBN, tetapi kurang bermanfaat, misalnya acara-acara diskusi (FGD).

    “Jadi, habis kunker (kunjungan kerja), seminar, FGD — forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki,” kata Prabowo.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden menyebut sejauh ini Pemerintah berhasil menghemat hingga Rp300 triliun, tanpa memangkas biaya program-program yang penting, termasuk terkait dengan pendidikan.

    “Kita sudah menghemat sekitar Rp300 triliun. Program-program yang berjalan tidak ada yang disentuh, apalagi pendidikan,” kata Presiden Prabowo.

    Di kediaman pribadinya, Presiden mengundang jajaran pimpinan ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk bersilaturahmi mulai Jumat siang.

    Jajaran pimpinan partai dan kepala-kepala daerah terpilih dari KIM Plus mulai berdatangan selepas salat Jumat sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang di sepanjang jalan dari arah Sentul menuju kediaman Prabowo.

    Pertemuan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB.

    KIM Plus merupakan partai-partai pendukung pemerintah, yang terdiri atas sejumlah partai pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, dan partai-partai politik lainnya yang semua berseberangan saat pilpres kemudian menyatakan dukungan kepada pemerintahan baru.

    Partai-partai itu, yakni Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, PRIMA, Partai NasDem, PKS, dan PKB.

    Beberapa elite partai yang terlihat menghadiri silaturahmi di Hambalang, antara lain, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Ketua Majelis Penasihat PAN Hatta Rajasa, Wakil Menteri Dalam Negeri yang juga Politikus PAN Bima Arya Sugiarto, Ketua Umum DPP Partai Gelora sekaligus Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal DPP PSI Raja Juli Antoni beserta elite PSI.

    Sumber : Antara

  • Efisiensi tak ganggu program prioritas Kemnaker

    Efisiensi tak ganggu program prioritas Kemnaker

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli. (ANTARA/HO-Kementerian Ketenagakerjaan)

    Yassierli: Efisiensi tak ganggu program prioritas Kemnaker
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 22:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu program prioritas pemerintah di sektor ketenagakerjaan.

    “Kami tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas kerja, tetapi justru mendorong kami untuk bekerja lebih inovatif dan hal ini menjadi tantangan bagi seluruh jajaran Kemnaker,” ujar Yassierli dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Jumat (14/2).

    Adapun anggaran Kemnaker tahun ini telah dipangkas hingga menyentuh angka 57,1 persen.

    Pagu anggaran Kemnaker tahun 2025 mulanya dialokasikan sebesar Rp4,8 triliun, tapi kini menyusut menjadi Rp2,74 triliun.

    Yassierli menilai, efisiensi anggaran yang diterapkan bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran negara lebih tepat sasaran, dan semua APBN diprioritaskan untuk menyentuh langsung kepentingan publik.

    Oleh karenanya, meski ada penyesuaian dalam beberapa program, Menaker mengatakan pihaknya akan tetap fokus pada peningkatan kualitas SDM, peningkatan produktivitas dan daya saing industri, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, pembinaan hubungan industrial, serta pelindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

    Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga untuk berkolaborasi membuat program bersama dalam pelaksanaan pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi.

    Beberapa kolaborasi antar-K/L itu misalnya dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian BUMN, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kehutanan, Kementerian P3MI dan kementerian/lembaga lainnya.

    Bahkan, lanjut dia, kolaborasi juga kami lakukan dengan industri swasta, lembaga filantropi, komunitas dan lain-lain dalam gerakan produktivitas nasional.

    “Dengan strategi yang tepat, efisiensi anggaran ini justru bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kolaborasi program dengan kementerian/lembaga, pihak swasta hingga berbagai komunitas lainnya dalam mendukung peningkatan kualitas dunia ketenagakerjaan,” ujar Menaker Yassierli.

    Sumber : Antara

  • Dubes RI LBBP paparkan kebijakan Presiden RI

    Dubes RI LBBP paparkan kebijakan Presiden RI

    Sumber foto: KBRI Tokyo

    Indonesia Outlook at Keidanren: Dubes RI LBBP paparkan kebijakan Presiden RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 13:27 WIB

    Elshinta.com – Dubes RI untuk Jepang dan Federasi Micronesia Heri Akhmadi, memberikan paparan terkait outlook kebijakan dan perkembangan perekonomian Indonesia di hadapan Federasi Bisnis Jepang (Keidanren) di Tokyo, Kamis (13/02).

    Kegiatan tahunan ini dihadiri 39 pimpinan perusahaan-perusahaan besar Jepang dalam berbagai sektor antara lain Takehiko Kakiuchi, Chairman of the Board Mitsubishi Corporation; dan Masumi Kakinoki, President and CEO Member of the Board Marubeni Corporation. Keduanya menduduki posisi Chair of Japan-Indonesia Economic Committee Keidanren. 

    Kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran perkembangan ekonomi, politik dan kebijakan termutakhir di Indonesia kepada perusahaan-perusaahan Jepang yang memiliki investasi di Indonesia. 

    Dubes Heri Akhmadi memaparkan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta keberhasilan dalam hubungan bilateral Indonesia seperti proyek MRT East West, investasi Nitori di Indonesia, pembangunan Cardiovascular Centre RS Harapan Kita dan Tokoshukai serta Samurai Bond senilai 200 Milyar Yen pada Mei 2024.  

    “Kebijakan ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan program Asta Cita, sebuah kerangka kerja ambisius yang bertujuan menguatkan persatuan nasional, mempertahankan stabilitas politik, dan mengutamakan kedaulatan ekonomi,” demikian disampaikan Dubes Heri Akmadi, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Pada kesempatan yang sama Dubes Heri juga menjabarkan pembentukan BPI Danantara, harapan dukungan Jepang pada implementasi Program Makan Siang Bergizi Gratis, serta rencana pengadaan 10.000 kapal nelayan Indonesia. 

    Pada sesi tanya jawab dengan peserta, Dubes Heri memberikan penjelasan terkait kebijakan RI menjadi anggota BRICS.

    “Indonesia menjadi anggota BRICS agar dapat menjembatani hubungan antara Global South dan Developed North di tengah polarisasi politik dunia. Dalam konteks tersebut, saya meminta kembali kepada Jepang untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi resiko konflik sebagaimana telah disampaikan Presiden RI kepada Perdana Menteri Jepang pada pertemuan di Istana Bogor,” tambah Dubes Heri yang didampingi Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Tokyo Sunan Jaya Rustam, Koordinator Fungsi Politik Ali Ali Andika Wardhana dan sejumlah Atase Teknis KBRI Tokyo.

    Indonesia Outlook at Keidanren ini diikuti dengan antusias oleh peserta dari perusahaan-perusahaan Jepang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkuat confidence pengusaha dan investor Jepang untuk berinvestasi di Indonesia kedepannya. 

    Sumber : Sumber Lain

  • Pekerja PIK berharap tak jadi korban dan PSN tetap jalan

    Pekerja PIK berharap tak jadi korban dan PSN tetap jalan

    Sumber foto: https://surl.li/ejqazs/elshinta.com.

    Pekerja PIK berharap tak jadi korban dan PSN tetap jalan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 15:12 WIB

    Elshinta.com – Kalangan pekerja yang menggantungkan hidup di Pantai Indah Kapuk (PIK) meminta agar polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) tidak membuat mereka menjadi korban. Mereka berharap program tersebut terus berjalan sehingga bisa membuka lapangan kerja.

    “Kami orang kecil cuma bisa berharap agar masalah ini tidak membuat kami jadi kehilangan lapangan kerja. Ini kan pertarungan mereka yang punya kuasa, kalau kami cuma tidak ingin kami semua tidak jadi pengangguran,” kata salah seorang pekerja di kantor perusahaan swasta di PIK2, Rahmat Halim.

    Dijelaskannya, ia baru dua tahun bekerja setelah sebelumnya susah payah mengajukan lamaran ke berbagai kantor. “Sekarang sudah mulai baikan, bisa cukup memenuhi kebutuhan kehari-hari. Tapi kok kemudian ada isu penghentian PSN PIK. Nasib kami gimana lagi?” ungkap Rahmat.

    Perdebatan soal PSN PIK banyak yang tidak dipahami Rahmat. Tapi menurutnya, persoalan itu tidak terlepas dari para pihak yang berkepentingan terhadap PSN PIK. Baik itu LSM maupun orang-orang yang ingin mendapatkan proyek PSN PIK. “Tapi efeknya justru nasib kami yang jadi terancam,” kata Rahmat.

    Warga Teluk Naga ini juga menambahkan, warga di kapungnya juga cukup terganggu dengan isu ini. Karena di antara warga justru saling curiga. “Jadi gak enak suasananya. Apalagi juga ada demo-demo yang justru banyak orang luar wilayah pesisir yang demo,” kata dia.

    Security di salah satu kantor di kawasan PIK 2, Maswi, berharap isu penghentian PSN PIK tidak membuatnya kehilangan pekerjaan. “Untuk nyari kerjaan sekarang kan susah juga, ya khawatir juga (klo harus kehilangan pekerjaan, Red),” kata Maswi.

    Dijelaskannya, ia sekarang ini menjadi tumpuan yang menghidupi keluarganya. Sehingga ia khawatir juga jika isu penghentian PSN PIK2 akan berdampak pada mata pencahariannya.

    Maswi mengaku tidak tahu menahu persoalan PSN PIK2. Ia hanya tahu jika keberadaan PIK2 telah memberi manfaat bagi warga yang membutuhkan mata pencaharian. “Kalau yang begitu-begitu biar orang atas saja, saya cuma //sekuriti yang jaga keamanan,” ungkap warga Pakuhaji, Tangerang tersebut.

    Diakui Maswi, keberadaan PIK2 telah membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekelilingnya. Menurutnya, banyak tetangga maupun teman, yang juga bekerja di PIK2.  “Ya banyak yang kerja di sini,” kata Maswi.

    Sementara itu, diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membentuk tim kecil yang akan merumuskan aspirasi terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 setelah serangkaian pertemuan dengan beragam kelompok masyarakat.

    “Tim sudah mulai menunjuk tim kecil untuk merumuskan hasil selama ini. Hasil apa yang sudah dirumuskan oleh teman-teman di tim, hasil pertemuan dengan para ormas, pertemuan dengan para LSM, para tamu yang datang ke Majelis Ulama Indonesia,” ujar Anggota Tim Tabayyun dan Advokasi MUI terkait PSN di PIK 2 sekaligus Ketua MUI Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Utang Ranuwijaya di Jakarta, Senin (3/2/2025).

    “Akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kepada Bapak Presiden, kemudian ke pihak ketua DPR RI,” tambahnya.

    Ditanya mengenai periode penyerahan rumusan aspirasi dan rekomendasi tersebut, Utang menyampaikan belum dapat memberikan tanggal yang pasti karena menyusun perumusan itu akan dilakukan secara disiplin dan hati-hati.

    Hal itu mengingat permasalahan tersebut merupakan isu penting yang menyangkut kepentingan kedaulatan negara, menurut Utang.

    Sebelumnya, MUI telah menyampaikan sikap meminta kepada Pemerintah RI untuk menghentikan PSN yang berada di PIK 2. Sikap itu diumumkan sebagai bagian dari hasil Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV MUI yang digelar beberapa waktu lalu.

    Sumber : Elshinta.Com

  • BNN soroti pentingnya pengaturan batasan `gramatur` di RUU Narkotika

    BNN soroti pentingnya pengaturan batasan `gramatur` di RUU Narkotika

    Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Irjen Pol. Agus Irianto (kiri) dalam Rapat Penyelarasan RUU Narkotika bersama pemangku kepentingan terkait di Jakarta, Kamis (13/2/2025). ANTARA/HO-BNN RI

    BNN soroti pentingnya pengaturan batasan `gramatur` di RUU Narkotika
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Badan Narkotika Nasional (BNN) menyoroti pentingnya pengaturan batasan berat atau jumlah (gramatur) narkotika yang diperbolehkan dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika.

    Dalam Rapat Penyelarasan RUU Narkotika bersama pemangku kepentingan terkait di Jakarta, Kamis (13/2), Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Irjen Pol. Agus Irianto berharap pengaturan gramatur dalam RUU Narkotika tidak hanya dilakukan berdasarkan studi pustaka atau barang bukti semata.

    “Akan tetapi, juga berdasarkan kajian dari sisi kesehatan,” ujar Agus, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/2).

    Agus mengingatkan bahwa perkembangan jenis narkotika di dunia sangat pesat dengan lebih dari 1.262 jenis narkotika baru yang teridentifikasi, dan sejumlah di antaranya belum diatur dalam UU.

    Di Indonesia, sambung dia, terdapat 97 jenis narkotika baru, dan sebanyak enam di antaranya belum diatur dalam UU sehingga harus disikapi dengan serius.

    Dalam kesempatan itu, Agus menekankan beberapa hal penting terkait penyelarasan RUU yang sedang dibahas.

    “Rapat ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarlembaga serta pihak terkait dalam merumuskan UU yang lebih efektif dalam menangani masalah narkotika di Indonesia,” tuturnya.

    Adapun beberapa poin utama yang dibahas dalam rapat tersebut, antara lain, ⁠BNN memastikan kesepakatan yang tercapai antara para menteri dan kepala lembaga terkait dengan RUU yang telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    Selain itu, kata dia, draf RUU yang disusun BNN telah mengikuti ketentuan dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker).

    “BNN berkomitmen untuk memastikan draf RUU Narkotika yang kami usulkan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU Ciptaker,” ungkap Agus.

    Tak hanya itu, dia menegaskan bahwa BNN akan mempertimbangkan kembali ketentuan pidana yang dicabut dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam Bab Tindak Pidana Khusus Narkotika.

    Poin utama lainnya yang dibahas, yakni fokus RUU Narkotika pada aspek kesehatan, termasuk penguatan sistem Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan perbaikan dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika yang mengalami ketergantungan serta penguatan peran dan fungsi BNN melalui UU dan peraturan presiden untuk mendukung implementasi yang lebih efektif.

    Isu penting lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut berupa pengaturan terkait dengan zat psikoaktif baru, ambang batas narkotika, penguatan kelembagaan BNN, serta rehabilitasi berkelanjutan bagi pecandu narkotika.

    Kegiatan tersebut berlangsung secara hybrid dengan mengundang berbagai pihak terkait, termasuk pejabat BNN, kementerian terkait, dan tenaga ahli di bidang hukum.

    Sumber : Antara

  • BMKG prakirakan hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI Jumat

    BMKG prakirakan hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI Jumat

    logo BMKG

    BMKG prakirakan hujan ringan guyur sebagian besar wilayah RI Jumat
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 14 Februari 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan terjadi di kota-kota besar di Indonesia pada Jumat. Prakirawan BMKG Ranti Kurniati pada kanal Youtube yang diikuti di Jakarta, Jumat,  menyampaikan berawal dari Pulau Sumatra, cuaca diprakirakan berawan tebal di wilayah Banda Aceh, Padang, dan Tanjung Pinang.

    “Sedangkan untuk wilayah Medan dan Pekanbaru diprakirakan hujan ringan,” katanya.

    Masih di Pulau Sumatera, hujan ringan diprakirakan terjadi di wilayah Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung.

    “Perlu diwaspadai hujan yang dapat disertai petir yang diprakirakan terjadi di wilayah Palembang,” ucap Ranti.

    Beralih ke Pulau Jawa, lanjut dia, Kota Surabaya diprakirakan berawan tebal, sedangkan Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta berpotensi hujan ringan. Kota Serang berpotensi hujan dengan intensitas sedang.

    “Waspadai potensi hujan yang dapat disertai dengan petir di wilayah Bandung,” ujar dia.

    Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Mataram, sementara Kota Denpasar dan Kupang berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya bergeser ke Pulau Kalimantan, diprakirakan berawan tebal untuk wilayah Pontianak, dan hujan ringan di wilayah Palangka Raya, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin.

    Beralih ke Pulau Sulawesi, udara kabur berpotensi terjadi di Kota Palu, berawan tebal berpotensi terjadi di wilayah Gorontalo, sedangkan hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Makassar, Mamuju, dan Manado.

    “Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kendari,” tuturnya.

    Bergerak ke wilayah Indonesia bagian Timur, hujan ringan berpotensi terjadi di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Jayapura, sedangkan Nabire diprakirakan hujan dengan intensitas sedang.

    “Waspadai hujan petir yang berpotensi terjadi di wilayah Merauke,” ucapnya.

    Ranti juga mengingatkan masyarakat waspada potensi banjir rob di Pesisir Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, NTT, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Papua Selatan.

    Sumber : Antara