Xcloud.id

Category: Elshinta.com Metropolitan

  • PWM DKI temui Pramono

    PWM DKI temui Pramono

    Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta Akhmad H. Abubakar dan Wakil Ketua Umum (Waketum) PWM Jakarta, Agus Suradi saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/3/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri.

    PWM DKI temui Pramono
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 15:43 WIB

    Elshinta.com – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta Akhmad H. Abubakar menemui Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo di Balai Kota Jakarta, pada Kamis siang. Abubakar mengatakan pertemuan itu dalam rangka mengundang Gubernur Jakarta untuk hadir dalam acara halal bil halal tanggal 19 April di Gedung Dakwah Muhammadiyah.

    “Kenapa? Kalau tidak audiensi, kita kurang memberikan keyakinan pada diri kita bahwa Bapak Gubernur akan hadir atau tidak,” kata Abubakar di Balai Kota Jakarta, Kamis.

    Karena itu, dengan audiensi ini, pihaknya ada keyakinan bahwa Gubernur bisa hadir di halal bil halal tanggal 19 April mendatang. Selain itu, Abubakar menjelaskan, pihaknya juga membahas hal lainnya seperti persoalan pendidikan, kesehatan, ekonomi, isu kemanusiaan dan sosial lainnya.

    “Prinsipnya, pimpinan Muhammadiyah DKI Jakarta berperan aktif dalam rangka membangun bersama-sama Pemprov Jakarta terkait pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi. Terutama yang kami sedang kembangkan betul adalah persoalan UMKM dan sosial,” kata Abubakar.

    Wakil Ketua Umum (Waketum) PWM Jakarta, Agus Suradi mengatakan, Muhammadiyah juga berencana membangun perguruan tinggi di Jakarta Barat. Agus menjelaskan saat ini sudah terdapat lima perguruan tinggi Muhammadiyah di Jakarta, yakni kampus utama di Cempaka Putih, lalu di Cirendeu, Uhamka di Pasar Rebo, Limau (Mampang) dan Klender.

    Kemudian Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan di Cirendeu dan Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta di Jalan Minangkabau, Kramat Raya dan Rorotan.

    “Dan yang kelima Saintek Muhammadiyah di Ciracas. Nah di antara lima wilayah kota itu, di Jakbar yang belum ada,” katanya.

    “Kami tadi minta bantuan Pak Gubernur mungkin ada aset DKI yang akan kami kembangkan jadi perguruan tinggi di sana,” kata Agus.

    Sumber : Antara

  • Ratusan sopir tes urine di Terminal Pulo Gebang

    Ratusan sopir tes urine di Terminal Pulo Gebang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ratusan sopir tes urine di Terminal Pulo Gebang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 17:05 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 219 sopir mengikuti tes urine di pos pelayanan kesehatan Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur untuk memastikan mereka mampu mengemudi selama perjalanan.

    “Berdasarkan data hingga kini tercatat 219 yang mengikuti tes urine di layanan kami,” kata Petugas Pos Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pulogadung, Ihdal Husna Yain saat ditemui di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Kamis.

    Yain mengatakan dari pemeriksaan tes urine tersebut diketahui hasilnya nihil atau negatif dari narkoba.

    Kemudian, diketahui kebanyakan sopir mengidap darah tinggi dari pemeriksaan.

    “Urutan pemeriksaan yakni memeriksa kadar alkohol di mulut, tes urine, pengecekan tensi dan gula darah,” jelasnya.

    Adapun hasil pemeriksaan langsung cepat jadi berupa surat keterangan layak pengemudi.

    Pos pelayanan kesehatan ini tersedia di Terminal Pulo Gebang sejak 21 Maret hingga 11 April 2025.

    Adapun sebanyak enam petugas terdiri dari dokter, kesehatan lingkungan dan analis laboratorium yang dikerahkan setiap harinya dengan bergantian puskesmas lainnya di Jakarta Timur.

    Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur mencatat jumlah penumpang terus mengalami kenaikan menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Biasanya jumlah penumpang harian sebanyak 1.500, namun pada arus mudik bisa mengangkut kurang lebih 4.000 orang dan 300 bus.

    Angka ini diprediksi akan terus naik sampai dengan H-2 atau Sabtu (29/3) dan H-1 atau Minggu (30/3).

    Berdasarkan data yang dihimpun, hingga pukul 12.55 WIB tercatat sebanyak 1.838 penumpang dan 174 bus yang berangkat dari Terminal Pulo Gebang.

    Diprediksi puncak arus mudik di Terminal Terpadu Pulogebang akan terjadi pada tanggal 28, 29 dan 30 Maret 2025.

    Di Terminal Pulo Gebang, destinasi mudik yang ramai dengan tujuan Pulau Sumatera antara lain Padang, Bengkulu, Palembang dan Medan.

    Sementara untuk tujuan Pulau Jawa, destinasi yang ramai adalah Solo, Yogyakarta, Malang, Surabaya dan Madura.

    Sumber : Antara

  • Ketua Komisi III sepakat agar SKCK dihapuskan

    Ketua Komisi III sepakat agar SKCK dihapuskan

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

    Ketua Komisi III sepakat agar SKCK dihapuskan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan sepakat dengan usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar Polri menghapus layanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) bagi masyarakat.

    “Menurut saya sih sepakat, enggak usah SKCK,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/3).

    Menurut dia, SKCK tidak terlalu diperlukan dari segi pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, dia mempertanyakan substansi dari penerbitan SKCK oleh Polri tersebut.

    “Alasannya apa si (penerbitan) SKCK itu? ‘Kan susah juga. Orang itu ‘kan kalau terbukti terpidana ‘kan masyarakat tahu saja, enggak perlu ada SKCK gitu ‘kan. Kalau dahulu ‘kan namanya surat keterangan kelakuan baik, baiknya menurut apa? Sekarang manfaatnya apa?” ujarnya.

    Habiburokhman lantas berkata, “Enggak ada jaminan orang punya SKCK, enggak bermasalah. Kalau orang pernah dihukum ‘kan akan tahu, tinggal dicek di pengadilan.”

    Ia juga menilai SKCK memberatkan masyarakat dalam hal pengurusan administrasi, mulai dari prosedural hingga materiel.

    “Saya mau cari kerja misalnya, perlu SKCK, itu benar-benar satu ongkos ke kepolisiannya, lalu ngantrinya. Apakah ada biaya? Ya, seterusnya ada ya, tetapi enggak tahu ya, dicek,” katanya.

    Selain bagi masyarakat, dia menilai penerbitan SKCK oleh Polri itu sendiri tidak menyumbangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang signifikan.

    “SKCK ini dari PNBP-nya gimana? Seingat saya tuh enggak signifikan. Sudah buat apa juga capek-capek polisi ngurus SKCK,” ucapnya.

    Wakil rakyat ini mengaku hal tersebut kerap disinggung pula ketika Komisi III DPR RI rapat kerja dengan Polri selaku mitra kerja komisi yang membidangi penegakan hukum itu.

    “Soal SKCK ‘kan sering dibahas. Saya ‘kan sering mempertanyakan ‘kan ya,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian HAM berkirim surat kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang berisi usulan agar SKCK dihapus karena dinilai berpotensi menghalangi hak asasi warga negara.

    Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Kementerian HAM Nicholay Aprilindo mengatakan bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Menteri HAM Natalius Pigai dan telah dikirim ke Mabes Polri pada hari Jumat (21/3).

    “Alhamdulillah, tadi Pak Menteri sudah menandatangani surat usulan kepada Kapolri untuk melakukan pencabutan SKCK dengan kajian yang kami telah lakukan secara akademis maupun secara praktis,” katanya.

    Nicholay menjelaskan bahwa usulan penghapusan SKCK ditujukan untuk mantan narapidana yang sudah berkelakuan baik agar dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan setelah dibina di lembaga pemasyarakatan (lapas).

    Sumber : Antara

  • Prabowo apresiasi peran Baznas untuk Palestina dan Timur Tengah

    Prabowo apresiasi peran Baznas untuk Palestina dan Timur Tengah

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) saat penyerahan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3/2025). Pembayaran zakat kepada Baznas oleh Presiden, Wapres, menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan kementerian atau lembaga tersebut untuk memperdalam rasa syukur dan berbagi dengan sesama. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.

    Prabowo apresiasi peran Baznas untuk Palestina dan Timur Tengah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 21:42 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengapresiasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang diakui tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, khususnya di Palestina dan Timur Tengah.

    Prabowo menyatakan bahwa Baznas selalu hadir di wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan. Presiden pun mengucapkan terima kasih kepada Baznas dan mendorong upaya untuk memperkuat lembaga tersebut.

    “Saya menghargai, saya menghormati kerja keras saudara-saudara yang juga diapresiasi dan dihormati di luar negeri, di Palestina, di Timur Tengah. Pekerjaan Baznas sangat dihormati dan Baznas selalu hadir di tempat yang sulit. terima kasih Baznas,” kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3).

    Prabowo pun meminta kementerian maupun lembaga untuk memikirkan cara meningkatkan kapasitas Baznas dalam menyalurkan bantuan.

    Presiden menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang transparan, efektif, dan tepat sasaran, sebagaimana prinsip kerja pemerintah yang harus bersih dan tertib.

    “Pengelolaan zakat harus dilakukan transparan dan efektif sebagaimana semuanya pekerjaan pemerintah juga harus transparan, harus efektif, harus sampai ke mereka yang membutuhkan, harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang sebersih-bersihnya dan setertib-tertibnya,” kata Kepala Negara

    Presiden pun mengajak semua pihak untuk melaksanakan ibadah dengan baik dan memberikan apresiasi kepada Baznas untuk terus menjalankan tugas secara optimal.

    Sementara itu, Ketua Baznas Noor Achmad menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas dukungan yang diberikan kepada Baznas.

    Pada tahun 2024, dalam KTT D8 di Kairo, Mesir, Baznas memperkuat program bantuan kemanusiaan untuk Palestina bertajuk “Membasuh Luka Palestina”, yang hingga kini telah terkumpul sebesar Rp452 miliar.

    “Sekarang ini telah terkumpul sejumlah Rp452 miliar khusus untuk Palestina dan itu tidak bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Mereka menyumbang hanya untuk khusus Palestina dan itu di antaranya juga karena pidato Bapak Presiden waktu di Mesir,” kata dia.

    Lebih lanjut Noor Achmad juga menyampaikan bahwa Baznas telah meraih 91 penghargaan nasional dan internasional. Dia berharap berbagai upaya yang dilakukan Baznas tetap sejalan dengan harapan masyarakat Indonesia dan dunia.

    Dalam kesempatan itu, turut dilakukan penyerahan simbolis sejumlah program bantuan Baznas, meliputi program Z Coffee untuk penyandang disabilitas, program pemagangan SDM ke luar negeri, program Z Mart, program Z Auto, dan program rumah layak huni Baznas.

    Sumber : Antara

  • Komisi III undang pers bahas aturan siaran dalam persidangan di RKUHAP

    Komisi III undang pers bahas aturan siaran dalam persidangan di RKUHAP

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. ANTARA/Melalusa Susthira K./am.

    Komisi III undang pers bahas aturan siaran dalam persidangan di RKUHAP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 21:53 WIB

    Elshinta.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang media massa dan insan pers untuk membahas aturan terkait dengan siaran dalam proses persidangan yang akan diatur di Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

    Diinformasikan bahwa audiensi itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 April 2025. Sementara itu, DPR RI memasuki masa reses mulai 26 Maret hingga 16 April 2025.

    “Terkait dengan liputan persidangan, kami akan undang Dewan Pers, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), AJI (Aliansi Jurnalis Independen), dan Forum Pemred pada tanggal 8 April setelah Lebaran. Khusus membahas hal itu, bagaimana pengaturan yang paling baik,” kata Habiburokhman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/3).

    Audiensi dengan insan pers itu, menurut dia, perlu guna mendapatkan masukan untuk mereformulasi aturan penyiaran dalam proses persidangan, yang dalam draf RKUHAP memuat aturan pelarangan liputan sidang secara langsung tanpa izin pengadilan.

    “Kami paham teman-teman menjalankan tugas untuk memberitahukan kepada masyarakat. Akan tetapi, ada beberapa acara di pengadilan dalam persidangan pidana yang memang enggak bisa disiarkan, yang paling penting adalah pemeriksaan saksi karena saksi itu ‘kan keterkaitan, enggak boleh saling mendengar,” ujarnya.

    Habiburokhman menekankan bahwa larangan penyiaran langsung dalam persidangan yang akan dibahas Komisi III DPR RI bersama insan pers itu dikhususkan hanya pada persidangan terkait dengan agenda pemeriksaan saksi.

    “Persidangan, khusus untuk pemeriksaan saksi yang ada kaitan satu sama lain, ya mungkin itu pemberitaannya bisa setelah selesai,” ujarnya.

    Ia lantas berkata, “Itu yang memang perlu disiasatinya. Apakah yang enggak bisa disiarkan secara live, itu hanya terkait dengan pemeriksaan saksi. Jadi, spesifik.”

    Larangan penyiaran selama persidangan itu, lanjut dia, tidak berlaku pada proses persidangan lain. Misalnya, agenda pembacaan dakwaan, eksepsi, tuntutan, hingga vonis.

    “Bukan kalau umum ini ‘kan kayaknya teman-teman pers dipersulit untuk meliput jadinya. Kalau meliput, harus izin ketua pengadilan, padahal kita menganut prinsip sidang terbuka untuk umum, kecuali yang terkait dengan susila okelah tertutup,” tuturnya.

    Ditegaskan pula bahwa proses persidangan di luar pemeriksaan saksi memang sudah sepatutnya dapat disiarkan secara terbuka.

    “Kalau perkara biasa memang seharusnya terbuka, seharusnya teman-teman diperbolehkan untuk meliput. Bahkan, kalau meniru kayak (rapat) DPR, live streaming otomatis. Jadi, teman-teman itu sebenarnya enggak perlu datang ke sana, juga bisa meliput,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) Juniver Girsang mengusulkan agar RKUHAP menegaskan larangan penyiaran persidangan secara langsung tanpa izin pengadilan, khususnya terkait dengan agenda pemeriksaan saksi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 253 ayat (3) draf RKUHAP.

    “Kenapa ini harus kami setuju? Karena orang dalam persidangan pidana kalau liputannya langsung, saksi-saksi bisa mendengar, bisa saling memengaruhi, bisa nyontek, itu kami setuju itu tidak disiarkan langsung. Bisa saja diizinkan hakim (disiarkan langsung), tentu ada pertimbangannya,” kata Juniver dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI bersama sejumlah pakar di Jakarta, Senin (24/3).

    Sumber : Antara

  • Peringatan Presiden soal komunikasi agar menteri beri solusi

    Peringatan Presiden soal komunikasi agar menteri beri solusi

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Selasa (25/3/2025). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

    Menko PM: Peringatan Presiden soal komunikasi agar menteri beri solusi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 22:39 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) Muhaimin Iskandar mengatakan peringatan Presiden Prabowo Subianto soal komunikasi pejabat publik bertujuan agar para menteri dapat mengomunikasikan solusi atau jalan keluar atas suatu isu dengan baik.

    “Tentu peringatan Pak Prabowo kepada kita semua agar kita betul-betul memberikan jalan keluar, bukan menambah beban baru dengan komunikasi yang buruk,” kata Muhaimin saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/3).

    Menurut Muhaimin, kemampuan komunikasi yang baik bersifat penting. Terlebih, di tengah era disrupsi media dengan derasnya arus informasi.

    “Jadi, era media teknologi informasi yang canggih ini, didukung oleh media sosial, menuntut Pemerintah dan semua saya kira masyarakat, Pemerintah, lembaga-lembaga, semua harus betul-betul memiliki kemampuan mengomunikasikan (sesuatu) dengan baik,” ujar dia.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran kementerian/lembaga untuk memperbaiki komunikasi publik agar informasi yang sampai ke masyarakat lebih akurat dan tidak mudah dipelintir oleh opini yang menyesatkan.

    “Ya ini, membahas banyak dinamika komunikasi yang harus diperbaiki dan seterusnya lah,” demikian disampaikan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3).

    Ia mengatakan Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga meningkatkan efektivitas komunikasi mengenai berbagai capaian pemerintah untuk menyampaikan prestasi berdasarkan realitas.

    Sudaryono menegaskan bahwa Pemerintah tidak antikritik. Namun begitu, narasi perlu dibangun dengan baik.

    “Pemerintah tidak antikritik, tetapi bahwa narasi ‘kan juga harus dibangun dengan narasi yang baik. Jangan sampai opini, orang itu berasumsi. Asumsi orang itu tidak bisa kita kontrol. Jangan sampai dia dapat berita sepenggal, kemudian berasumsi negatif ‘kan nggak bagus,” katanya.

    Lebih lanjut, saat ditanya mengenai komentar pejabat publik yang cenderung kontraproduktif, Sudaryono mengakui memang perbaikan-perbaikan dalam cara berkomunikasi perlu terus dilakukan.

    “Kami perbaiki saja. Jadi, kalau saya, dari porsi saya, anda bisa lihat dari sosial media saya, kami tone-nya positif. Karena memang, kalau ada yang baik, kami sampaikan baiknya. Kalau yang enggak baik, kami perbaiki,” ujarnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Tempo Scan kembali wujudkan mudik gratis dengan tema `Sepenuh Hati Untuk Indonesia Maju`

    Tempo Scan kembali wujudkan mudik gratis dengan tema `Sepenuh Hati Untuk Indonesia Maju`

    Foto; Istimewa

    Tempo Scan kembali wujudkan mudik gratis dengan tema `Sepenuh Hati Untuk Indonesia Maju`
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 22:46 WIB

    Elshinta.com – Mudik merupakan momen yang selalu dinantikan setiap tahun menjelang Hari Raya. Mudik bukan hanya suatu perjalanan pulang ke kampung halaman tetapi merupakan sebuah perayaan perjalanan bertemu dengan keluarga dan orang terkasih. 

    Perjalanan mudık selalu menyimpan rasa cinta yang mendalam. Mudik terus mengingatkan bahwa keluarga adalah tempat dimana kita berada.

    Sebagai perusahaan 100% lndonesia, Tempo Scan sejak tahun 2016 melakukan Mudik gratis yang telah mengantarkan para pemudik ke berbagai pelosok wilayah Indonesia dengan aman dan nyaman. 

    Tahun 2025 ini, Tempo Scan kembali mengadakan Mudik gratis dengan tema “Mudik Sepenuh Hati untuk lndonesia Maju” sebagai wujud komitmen sepenuh hati yang diberikan kepada mitra usaha. Tempo Scan percaya bahwa dari kegiatan mudik kembali kepada keluarga akan dapat membawa harapan besar bagi kemajuan Indonesia.

    Tahun ini Tempo Scan Group menyediakan 50 bus untuk 3.000 peserta yang akan menuju ke beberapa kota di Jawa dan Sumatera. Pelepasan peserta mudik dilaksanakan di Masjid lstiqlal Jakarta yang merupakan simbol keberagaman umat Muslim di lndonesia serta memberi makna toleransi dan persatuan. 

    Keberangkatan ribuan pemudik dari Masjid Istiqlal ini mencerminkan harapan untuk perjalanan yang aman, nyaman dan bermakna. Acara Mudik Gratis Tempo Scan kali ini juga turut dihadiri Komjen. Pol. Drs. Suntana, M.Si selaku Wakil Menteri Perhubungan Indonesia.

    “Acara Mudik Gratis ini merupakan bentuk komitmen yang kami berikan sepenuh hati untuk terus mendukung masyarakat dalam menjalani tradisi mudik. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu mengurangi beban perjalanan bagi para pemudik serta membawa kebahagiaan di momen Hari Raya IduI Fitri,” ujar Handojo S. Muljadi, Executive Chairman & Founder Tempo Scan Group, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    “Dengan adanya acara ini, Tempo Scan sebagai perusahaan 100% Indonesia berharap dapat menyebarkan semangat kebersamaan dan kepedulian di tengah masyarakat, serta memberikan kontribusi positif untuk Indonesia yang lebih maju,“ jelas Handojo.

    Sumber : Sumber Lain

  • Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara

    Foto; Istimewa

    Presiden Prabowo dan Wapres Gibran tunaikan zakat melalui BAZNAS RI di Istana Negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 22:54 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dalam pelaksanaan Zakat Istana bertajuk Cahaya Zakat: Keajaiban Muzaki dan Mustahik, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/3).

    Pelaksanaan Zakat Istana ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Lembaga Tinggi Negara, Direksi BUMN, Pejabat Kementerian Lembaga, serta para kepala daerah yang bersama-sama menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS.

    Penyerahan zakat Presiden dan Wapres diterima oleh Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Rizaludin Kurniawan, M.Si., dan didoakan langsung oleh Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, sebagaimana kewajiban amil mendoakan muzaki.

    Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan, “Dengan berzakat, kita dapat berbagi dengan sesama, menolong kaum dhuafa, meringankan beban hidup mereka, dan menghindarkan hidup dari sifat kikir.”

    “Berzakat adalah cerminan sikap gotong royong dan upaya mengurangi ketimpangan sosial serta pemerataan kesejahteraan. Semoga zakat yang kita keluarkan akan menambah ketaqwaan kita kepada Allah SWT,” ujarnya, seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga turut mengapresiasi kinerja BAZNAS. “Saya menghormati kerja keras saudara-saudara (BAZNAS) yang juga diapresiasi di luar negeri, di Palestina, di Timur Tengah. Pekerjaan BAZNAS sangat dihormati, dan BAZNAS selalu hadir di tempat yang sulit. Terima kasih BAZNAS.”

    Presiden Prabowo juga berharap, pengelolaan zakat yang dilakukan BAZNAS harus dilakukan secara transparan dan efektif, harus sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan harus dilaksanakan dengan pengelolaan yang sebersih-bersihnya.

    Sementara itu, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya Zakat Istana yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Hari ini Kamis, 27 Maret 2025, bertepatan dengan 27 Ramadhan 1446 H, merupakan hari yang sangat istimewa dan membanggakan bagi kita semua. Kita patut bersyukur atas perkenan Bapak Presiden Prabowo untuk melanjutkan jejak baik dalam pelaksanaan Zakat Istana bersama Bapak Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka, serta didampingi oleh segenap pimpinan lembaga tinggi negara, para menteri kabinet Merah Putih, serta panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan BUMN,” ujar Kiai Noor.

    Menurutnya, momentum Zakat Istana hari ini menjadi pengingat kuat akan akar spiritual dan sosial dari zakat itu sendiri.

    “Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kepercayaan yang diberikan kepada BAZNAS untuk mengelola Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS). Kepercayaan ini mencerminkan kepedulian negara terhadap pemenuhan kewajiban keagamaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Kiai Noor juga menyampaikan kinerja pengelolaan zakat dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2021–2024 yang semakin meningkat.

    “Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah tahun 2021 sebesar Rp14 triliun, tahun 2022 sebesar Rp22,4 triliun, tahun 2023 sebesar Rp32,3 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp40,4 triliun, dan target tahun 2025 ini sebesar Rp50 triliun,” ujarnya.

    Sementara itu, lanjut Kiai Noor, pengumpulan BAZNAS RI (pusat) sendiri tahun 2021 sebesar Rp517 miliar, tahun 2022 sebesar Rp634 miliar, tahun 2023 sebesar Rp882 miliar, tahun 2024 sebesar Rp1,12 triliun, dan target tahun 2025 sebesar Rp1,35 triliun.

    “Adapun penyalurannya, pada tahun 2021, jumlah penyaluran zakat sebesar Rp14,04 triliun, tahun 2022 sebesar Rp21,6 triliun, tahun 2023 sebesar Rp31,2 triliun, dan tahun 2024 sebesar Rp39,5 triliun. Sementara penyaluran BAZNAS RI (pusat) tahun 2021 sebesar Rp501 miliar, tahun 2022 sebesar Rp756 miliar, tahun 2023 sebesar Rp675 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp1,07 triliun,” jelasnya.

    Setiap tahun, kata Kiai Noor, BAZNAS mengusung tema yang berbeda yang kami harapkan dapat memberikan dampak nyata. Pada tahun 2021 dan 2022 “Cinta Zakat”, tahun 2023 “Berkah Berzakat.”

    “Pada tahun 2024 ‘Nikmat Berzakat’ dan tahun 2025 ini sengaja kami mengusung untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan tema ‘Cahaya Zakat’. Tema ini sebagai simbol kekuatan dan cita-cita Bapak Presiden untuk menerangi masyarakat Indonesia dan Insya Allah dunia,” ucapnya.

    Kiai Noor menambahkan, BAZNAS mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat—untuk bersinergi dalam menjadikan zakat sebagai pilar pembangunan. “Mari kita terus berzakat dengan penuh keikhlasan, karena didalamnya terkandung keberkahan bagi kita semua.”

    Kegiatan penyerahan zakat presiden dan wakil presiden serta para menteri dan pejabat pemerintah ini turut didukung oleh Bank Syariah Indonesia (BSI).

    Turut hadir Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI, Prof. Dr. H. Waryono, M.Ag.; Ketua Umum Majelis Ulama’ Indonesia, K.H. Muhammad Anwar Iskandar; Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.; Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama’, Dr. (H.C.) K.H. Yahya Cholil Staquf; Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA; Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. K.H. Hasanudin, M.Ag.; Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah; Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie; Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, beserta jajaran.

    Sumber : Sumber Lain

  • Kemenhub berangkatkan 512 bus mudik gratis dari Jakarta

    Kemenhub berangkatkan 512 bus mudik gratis dari Jakarta

    Kementerian Perhubungan memberangkatkan peserta mudik gratis di Terminal Pulo Gebang, Jakarta, Kamis (27/3/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Kemenhub berangkatkan 512 bus mudik gratis dari Jakarta
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perhubungan memberangkatkan sebanyak 512 bus mudik gratis dari Jakarta ke berbagai daerah sebagai bentuk kepedulian pemerintah menjelang Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Alhamdulillah tahun ini dari Kementerian Perhubungan memberangkatkan 512 bus untuk 31 tujuan berbagai daerah,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi usai pelepasan mudik gratis di Terminal Pulo Gebang Jakarta, Kamis.

    Dudy mengatakan, sebanyak 21.536 orang memenuhi kuota penumpang dari bus tersebut dan sebanyak 63 bus diberangkatkan dari Terminal Pulo Gebang. Tujuan mudik gratis ini untuk meringankan beban pemudik yang ingin kembali ke kampung halaman. Tentunya program ini juga diharapkan dapat memacu pelayanan agar lebih baik melayani masyarakat.

    “Kami memberangkatkan berbagai kalangan dengan mereka mendaftar secara online sehingga diharapkan bis-bis yang digunakan untuk mudik bisa digunakan secara optimal,” ujarnya.

    Kemudian, pihaknya menyiapkan sekitar 200 bus dari kampung masing-masing demi memastikan mereka terlayani dengan baik. Dia juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk menyiapkan kebutuhan perjalanan dengan baik.

    “Saya mengimbau untuk pemilik kendaraan roda dua jangan memaksakan diri dengan berkendara dan kita juga menyiapkan ‘rest area’ untuk kendaraan roda dua di masjid-masjid sekitar Pantura dan Sumatera,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Jaktim tindak lima angkutan travel tak sesuai izin

    Jaktim tindak lima angkutan travel tak sesuai izin

    Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur menindak angkutan travel gelap atau tak sesuai izin operasi di Jalan Raya Pangkalan Jati, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Rabu (26/3/2025) malam. ANTARA/HO-Pemerintah Kota Jakarta Timur.

    Jaktim tindak lima angkutan travel tak sesuai izin
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 12:13 WIB

    Elshinta.com – Suku Dinas Perhubungan Jakarta Timur, menindak lima angkutan travel gelap atau tak sesuai izin operasi di Jalan Raya Pangkalan Jati, Cipinang Melayu, Makasar, menjelang Lebaran 2025.

    “Lima travel gelap atau bodong kami tindak,” kata Kepala Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Timur Reny Dwi Astuti saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Razia dan penindakan seperti ini sebenarnya sudah sering dilakukan. “Namun, sayangnya masih ada yang selalu nekad melanggar aturan,” katanya.

    Lima travel gelap atau ilegal tersebut berhasil ditindak saat pihaknya melakukan Operasi Lintas Jaya 2025. Selain itu dalam operasi tersebut, pihaknya sekaligus memberikan edukasi kepada pemudik.

    “Dalam operasi ini sekaligus kita juga memberikan edukasi kepada para penumpangnya agar berangkat mudik dengan aman menggunakan angkutan resmi. Selain bus antar kota antar provinsi (AKAP), bisa juga pakai travel asal resmi,” katanya.

    Kepala Seksi Operasi Sudin Perhubungan Jakarta Timur, Riki Erwinda mengatakan, dalam operasi tersebut travel gelap itu beroperasi dengan memanfaatkan tingginya kebutuhan transportasi arus mudik.

    “Operasi Lintas Jaya yang kami lakukan Rabu malam hingga Kamis dini hari melibatkan 74 personel gabungan dari unsur Sudinhub Jakarta Timur serta TNI/Polri,” kata Riki.

    Menurut Riki, travel gelap tersebut langsung dikenakan sanksi tilang untuk memberikan efek jera. Operasi Lintas Jaya di Jakarta Timur juga akan terus diintensifkan untuk memastikan tidak ada pelanggaran dan menjaga keamanan serta kenyamanan masyarakat. Riki mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan harga angkutan lebaran yang murah, namun bisa mengabaikan faktor keselamatan.

    “Kita ingin memastikan bahwa masyarakat menggunakan travel atau angkutan resmi. Sehingga, dapat terhindar dari hal-hal atau kejadian yang tidak diinginkan,” katanya.

    Sebelumnya, Pengawas Operasional Terminal Terpadu Pulo Gebang Mujib Tambrin mengimbau masyarakat yang ingin mudik membeli tiket bus secara daring (online) untuk menghindari praktik calo.

    “Tentunya masyarakat juga harus pintar-pintar juga membeli tiket bus untuk mudik. Apalagi sekarang sudah ada yang namanya media sosial (medsos) itu kan,” kata Mujib saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/3).

    Masyarakat bisa membeli tiket bus melalui situs web atau aplikasi agen resmi perjalanan. Pembelian tiket tersebut, kata Mujib mencakup tempat berangkat, tujuan, tanggal perjalanan, jumlah kursi dan kebutuhan lainnya.

    Sumber : Antara