Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    MPR: Pencabutan IUP di Raja Ampat komitmen pembangunan berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya, sebagai bentuk konkret komitmen kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan berkelanjutan.

    Menurut dia, hal itu menjadi bentuk nyata keberlanjutan visi Presiden dalam menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati yang menjadi kebanggaan Indonesia.

    “Ini merupakan bentuk konkret dari keberanian pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan,” kata Eddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Dia juga menilai keputusan pencabutan IUP tersebut merupakan langkah strategis yang sejalan dengan arahan Presiden untuk menyelamatkan Raja Ampat yang bukan sekadar menjadi destinasi wisata global, melainkan aset ekologis dan kultural yang memiliki nilai penting bagi generasi mendatang.

    “Sikap kami jelas, Raja Ampat harus diselamatkan dan diproteksi dari kerusakan lingkungan serta keanekaragaman hayati,” ucapnya.

    Dia menuturkan status Raja Ampat yang ditetapkan sebagai Geopark Nasional sejak 2017 dan diakui oleh UNESCO sebagai Global Geopark pada 25 Mei 2023 memperkuat posisi Raja Ampat sebagai kawasan konservasi yang wajib dijaga serta dilindungi dari eksploitasi berlebihan.

    “Keberadaan tambang nikel di kawasan ini sangat berisiko terhadap ekosistem laut yang menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan, koral, dan biota laut lainnya. Saya mendukung penghentian permanen aktivitas pertambangan di Raja Ampat,” katanya.

    Selain itu, dia memandang keputusan pemerintah tersebut penting untuk menjaga reputasi Indonesia di kancah internasional sebab komitmen terhadap pelestarian lingkungan akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip pembangunan berkelanjutan.

    “Tujuan utamanya adalah memastikan Raja Ampat tetap menjadi destinasi wisata alam kelas dunia dengan kekayaan hayati yang luar biasa. Ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan bangsa dan dunia,” tuturnya.

    Dia pun berharap langkah pencabutan izin tambang itu menjadi preseden positif dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah lain agar senantiasa mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kepentingan lingkungan.

    “Proses pencabutan IUP tersebut tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui penyelidikan dan evaluasi menyeluruh yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan,” kata dia.

    Dia lantas berkata, “Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya responsif, tetapi juga cermat dalam menimbang dampak dan legalitas aktivitas pertambangan di kawasan yang sensitif secara ekologis.”

    Diwartakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan bahwa Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.

    Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut itu, yakni PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa keputusan itu diambil oleh Presiden Prabowo saat rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Hambalang, Jawa Barat, Senin (9/6).

    “Kemarin Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Mensesneg.

    Sumber : Antara

  • Wamenkeu nilai deflasi bulan Mei 2025 bukan berarti daya beli melemah

    Wamenkeu nilai deflasi bulan Mei 2025 bukan berarti daya beli melemah

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamenkeu nilai deflasi bulan Mei 2025 bukan berarti daya beli melemah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 22:55 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menilai bahwa deflasi yang terjadi pada Mei 2025 sebesar 0,37 persen (mtm) tidak mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat.

    “Tapi kalau inflasinya lagi rendah, itu bukan berarti bahwa daya belinya lagi enggak ada, karena indikasi kita mengenai daya beli adalah di inflasi yang disebut inflasi inti,” ujar Suahasil dalam diskusi Global & Economic Outlook Q1-2025 yang diselenggarakan Kadin di Jakarta, Kamis.

    Ia menjelaskan bahwa inflasi inti Indonesia pada Mei 2025 tercatat sebesar 2,4 persen secara tahunan (yoy), mencerminkan adanya interaksi yang sehat antara permintaan agregat (aggregate demand) dan penawaran agregat (aggregate supply).

    Menurut dia, inflasi tahunan yang tercatat 1,60 persen (yoy) pada Mei 2025 bukan karena lemahnya permintaan, tetapi lebih disebabkan oleh penurunan harga pangan bergejolak (volatile food) dan harga-harga yang diatur pemerintah (administered price), seperti tiket pesawat dan BBM.

    Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,37 persen secara bulanan (mtm) pada Mei 2025.

    Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar dengan andil 0,41 persen, terutama dari komoditas cabai merah dan cabai rawit.

    Suahasil menjelaskan, deflasi pada kelompok pangan tersebut terjadi karena panen raya sejumlah komoditas, terutama beras. Sementara itu, deflasi pada kelompok administered price terjadi karena kebijakan pemerintah yang memang bertujuan menurunkan harga.

    “Beras panennya bagus, sekarang jagung juga ternyata sedang mulai panen,” tuturnya.

    Dengan demikian, ia menilai perekonomian nasional masih menunjukkan fondasi yang kuat, dengan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan inflasi yang terkendali.

    Sebagaimana diketahui, pada Mei 2025 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,60 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,07.

    Inflasi provinsi tertinggi terjadi di Provinsi Papua Pegunungan sebesar 5,75 persen (yoy) dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Provinsi Gorontalo sebesar 0,28 persen (yoy) dengan IHK sebesar 107,32.

    Deflasi provinsi terjadi di Provinsi Papua Barat sebesar 1,51 persen (yoy) dengan IHK sebesar 106,60. Sementara inflasi kabupaten/kota tertinggi terjadi di Kabupaten Jayawijaya sebesar 5,75 persen (yoy) dengan IHK sebesar 115,26 dan terendah terjadi di Kota Pontianak sebesar 0,01 persen (yoy) dengan IHK sebesar 106,56.

    Sumber : Antara

  • Kucuran paket stimulus Rp24,44 triliun, Amin Ak: Belum menyasar akar persoalan  

    Kucuran paket stimulus Rp24,44 triliun, Amin Ak: Belum menyasar akar persoalan  

    Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

    Kucuran paket stimulus Rp24,44 triliun, Amin Ak: Belum menyasar akar persoalan  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 16:05 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Amin Ak, mengkritisi peluncuran paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun oleh pemerintah yang berjalan pada Juni–Juli 2025. Menurutnya, meskipun niat membantu konsumsi masyarakat dan melindungi kelompok rentan patut diapresiasi, pendekatan ini tetap bersifat jangka pendek dan belum menyasar akar persoalan fundamental ekonomi nasional.

    “Kita menghadapi situasi ekonomi yang kompleks pertumbuhan melambat, daya beli turun, PHK melonjak. Yang dibutuhkan bukan sekadar diskon dan subsidi, tapi strategi menyeluruh untuk memperkuat fondasi ekonomi dan melindungi kelas menengah yang semakin terhimpit,” tegas Amin dalam keterangan pers yang disampaikan kepada Efendi dari media ini, Kamis (12/06/2025).

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I/2025 hanya mencapai 4,87 persen, turun dari 5,11 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan hanya tumbuh 4,89 persen.

    “Angka ini menandakan bahwa stimulus-stimulus sebelumnya tidak cukup efektif untuk menggerakkan konsumsi. Deflasi 0,37 persen pada Mei lalu adalah sinyal lemahnya permintaan agregat,” tambah Amin.

    Anggota Komisi VI DPR RI itu juga menyoroti lonjakan PHK lebih dari 470.000 pekerja sejak 2023, dengan tambahan 70 ribu PHK dalam 6 bulan terakhir, mayoritas di sektor manufaktur dan teknologi.
    Menurut Amin, program reskilling dan perlindungan sosial masih jauh dari memadai. Koefisien Gini yang naik dari 0,381 (2022) menjadi 0,388 (awal 2025) memperkuat bukti bahwa ketimpangan semakin besar.

    Fraksi PKS meminta pemerintah lebih fokus pada reformasi struktural jangka panjang. Reformasi perpajakan yang progresif, untuk meningkatkan penerimaan tanpa membebani kelompok rentan. Realisasi penerimaan pajak saat ini baru 14,7 persen dari target.

    Investasi besar-besaran pada sumber daya manusia, terutama pendidikan vokasional dan pelatihan ulang bagi korban PHK.

    Peningkatan perlindungan kelas menengah, yang kini terjepit antara kenaikan harga kebutuhan dan stagnasi upah riil.

    “Kelas menengah adalah mesin pertumbuhan. Jika mereka kehilangan daya beli, maka ekonomi tidak akan pulih, apa pun stimulus jangka pendek yang diberikan,” ujar Amin.

    Organisasi Internasional OECD telah menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari 4,9% ke 4,7%, serta memperingatkan bahwa tanpa reformasi struktural, Indonesia rentan terhadap volatilitas eksternal dan stagnasi produktivitas.

    Amin juga menyoroti belum adanya peta jalan reformasi struktural yang jelas dari para menteri bidang ekonomi.

    “Kelas menengah sedang terluka, tapi yang disasar justru permukaan. Para menteri ekonomi belum punya peta jalan reformasi struktural yang terintegrasi,” tegasnya.

    Lebih lanjut, Amin mendesak adanya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan ketenagakerjaan yang lebih terintegrasi. Kebijakan moneter akomodatif Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga menjadi 5,50 persen dinilai belum cukup karena bunga pinjaman tetap tinggi dan perbankan masih enggan menyalurkan kredit.

    “Stimulus hanya efektif bila diikuti keberanian reformasi struktural dan arah kebijakan yang jelas. Pemerintah jangan hanya menambal, tapi harus menyusun cetak biru kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo akan kunjungi Rusia dan jadi pembicara forum ekonomi SPIEF Kamis, 12 Juni 2025 – 17:58 WIB

    Prabowo akan kunjungi Rusia dan jadi pembicara forum ekonomi SPIEF
    Kamis, 12 Juni 2025 – 17:58 WIB

  • Rupiah menguat dipengaruhi kesepakatan dagang AS dengan China Kamis, 12 Juni 2025 – 18:57 WIB

    Rupiah menguat dipengaruhi kesepakatan dagang AS dengan China
    Kamis, 12 Juni 2025 – 18:57 WIB

  • IHSG ditutup melemah ikuti bursa kawasan Asia Kamis, 12 Juni 2025 – 19:10 WIB

    IHSG ditutup melemah ikuti bursa kawasan Asia
    Kamis, 12 Juni 2025 – 19:10 WIB

  • Prabowo: Ketahanan pangan tetap prioritas dalam 2-3 tahun ke depan Kamis, 12 Juni 2025 – 19:34 WIB

    Prabowo: Ketahanan pangan tetap prioritas dalam 2-3 tahun ke depan
    Kamis, 12 Juni 2025 – 19:34 WIB

  • Menkop Budi Arie: Tak ada negara sanggup bentuk 80 ribu koperasi Kamis, 12 Juni 2025 – 19:46 WIB

    Menkop Budi Arie: Tak ada negara sanggup bentuk 80 ribu koperasi
    Kamis, 12 Juni 2025 – 19:46 WIB

  • Prabowo percaya ekonomi Indonesia akan tumbuh baik Kamis, 12 Juni 2025 – 20:22 WIB

    Prabowo percaya ekonomi Indonesia akan tumbuh baik
    Kamis, 12 Juni 2025 – 20:22 WIB

  • Agresif lakukan eksplorasi, PHE tulang punggung ketahanan energi

    Agresif lakukan eksplorasi, PHE tulang punggung ketahanan energi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Peneliti INDEF: Agresif lakukan eksplorasi, PHE tulang punggung ketahanan energi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Tauhid menilai positif kinerja PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Sub Holding Upstream PT Pertamina (Persero). Termasuk di antaranya, upaya agresif PHE dalam melakukan eksplorasi. Dalam kaitan itu pula Tauhid menilai, PHE masih menjadi tulang punggung ketahanan energi nasional.

    ”Betul, Pertamina adalah tulang punggung (ketahanan energi). Ke depan pun energi masih mengandalkan (Pertamina). Sebagai BUMN, Pertamina harus melakukan kegiatan di industri ini. Kalau tidak, malah kita tidak bisa memiliki kedaulatan energi,” kata Tauhid kepada media hari ini. 

    Berbagai temuan cadangan migas oleh PHE, terutama gas, memang dinilai bisa meningkatkan produksi, bahkan memperkuat ketahanan energi. Tauhid berharap, berbagai temuan cadangan gas juga dapat memenuhi kebutuhan industri, seperti pupuk, yang selama ini banyak diperoleh melalui impor. ”Kalau gas memungkinkan (untuk ketahanan energi). Selama ini gas kan banyak impor untuk industri pupuk,” jelasnya.  

    Demikian pula terkait cita-cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada energi, Tauhid menilai penting peran berbagai temuan cadangan gas oleh PHE. Tidak hanya  berkontribusi untuk meningkatkan lifting nasional dan juga ketahanan energi nasional. Berbagai temuan, kata dia, juga diharapkan bisa mendukung kemandirian energi meski membutuhkan waktu. Terlebih, lanjutnya, dibandingkan minyak, gas justru lebih bisa diandalkan sambil secara bertahap melakukan transisi energi. 

    Begitu pun, Tauhid juga menyoroti masih berbelit-belitnya perizinan yang dikhawatirkan dapat menghambat industri migas itu sendiri. Menurut Tauhid, perlu ada terobosan agar perizinan bisa lebih sederhana. ”Saya ada studi, bahwa ada yang bisa diefisiensikan. Karena sKementerian/Lembaga yang terlibat, mulai dari Kementerin ESDM sampai Kementerian Lingkungan. Apalagi kalau wilayah lepas pantai, juga melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Makanya menurut saya, harus ada task force yang menggabungkan lintas K/L tadi,” urainya. 

    Begitu pula terkait perizinan dari Pemerintah Daerah, yang selama ini dinilai kerap menjadi penghambat. Menurut Tauhid, Pemerintah Pusat harus lebih tegas mengatur Pemda. 

    ”Katakanlah, Pemda nanti dapat porsi dalam dana bagi hasil. Belum lagi multiplier effect ekonominya  ke daerah setempat, pasti ada. Entah itu pekerjan, tempat tinggal, industri turunan,dan sebagainya. Cara pandang itu yang harus diterjemahkan. Karen ini demi Pasal 33 UUD 1945, bahwa dikuasai negara, tidak bisa semua dikuasai daerah. Daerah ada hak sendiri sesuai UU,” pungkas Tauhid.

    Terkait penyederhanaan perizinan usaha migas, sebelumnya memang diserukan Presiden Prabowo Subianto pada pembukaan Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition 2025 belum lama ini.  “Saya minta badan-badan regulasi, sederhanakan regulasi. Saya ulangi, sederhanakan regulasi,” kata Presiden Prabowo saat itu.
     
    Di sisi lain, sebelumnya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai Subholding Upstream Pertamina juga berkomitmen untuk  mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi. Dalam tiga tahun terakhir pertumbuhan eksplorasi yang dilakukan PHE mencapai 37% per tahun. Dalam kurun waktu tersebut PHE mendapatkan 8 wilayah kerja eksplorasi baru. PHE juga menemukan cadangan eksplorasi terbesar sepanjang lima belas tahun terakhir. Termasuk mendapatkan dua discovery besar, yakni dari struktur kah Tedong (TDG)-001 dengan sumber daya 2C Recoverable sebesar 548 miliar kaki kubik gas (bcfg) dan dari struktur Padang Pancuran (PPC)-1 dengan sumber daya 2C Recoverable sebesar 140.6 juta barel minyak ekuivalen (mmboe). 

    Sumber : Elshinta.Com