Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Marak jual-beli akun, industri kripto perketat perlindungan pengguna

    Marak jual-beli akun, industri kripto perketat perlindungan pengguna

    Ilustrasi – Layanan Tokocrypto. ANTARA/Dokumentasi pribadi

    Marak jual-beli akun, industri kripto perketat perlindungan pengguna
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 12:57 WIB

    Elshinta.com – Industri kripto memperketat perlindungan data pribadi pengguna imbas dari maraknya jual-beli akun platform perdagangan (exchange) kripto. Salah satu modus yang kian sering ditemukan adalah penjualan akun yang sudah terverifikasi (KYC) di media sosial, serta penggunaan identitas orang lain untuk mengakses layanan keuangan digital, termasuk platform kripto.

    “Kami menerima banyak laporan aksi jual-beli akun KYC di media sosial yang cukup meresahkan. Penggunaan akun yang diperjualbelikan secara ilegal sangat berisiko, baik bagi individu maupun ekosistem secara keseluruhan. Ini bisa dimanfaatkan untuk aktivitas penipuan, pencucian uang, dan tindak kejahatan digital lainnya,” ujar CEO Tokocrypto Calvin Kizana dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, kasus peretasan yang melibatkan deposit saldo ke platform exchange kripto dari akun dompet digital (e-wallet) yang telah diretas juga mengalami peningkatan. Phishing melalui pesan instan pun menjadi sorotan serius di tengah pesatnya pertumbuhan industri fintech dan kripto.

    Para pelaku memanfaatkan celah keamanan dan rendahnya literasi digital pengguna untuk menyamar sebagai institusi resmi, lalu menyebarkan tautan berisi malware atau situs palsu guna mencuri data pribadi dan akses ke akun pengguna. Hal ini menjadi sorotan serius di tengah laju pertumbuhan pesat industri fintech dan kripto di Indonesia.

    Menurut data dari layanan CekRekening.id milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sepanjang 2017 hingga 2024 telah diterima sekitar 572.000 laporan masyarakat terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE), yang mana 528.415 di antaranya merupakan kasus penipuan transaksi online.

    Modus yang digunakan terus berkembang, namun sebagian besar masih berkisar pada penyalahgunaan identitas, akun palsu, serta pengelabuan pengguna melalui tautan phishing. Calvin menyatakan tren ini harus menjadi perhatian serius semua pihak. Hal ini menjadi penting untuk meningkatkan sistem keamanan sekaligus memperkuat edukasi kepada masyarakat.

    Ia menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem perlindungan pengguna dan mendorong kolaborasi lintas sektor untuk memberantas praktik ilegal tersebut.

    “Kami mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur menjual atau membeli akun kripto, dan tidak menggunakan jasa verifikasi KYC ilegal. Selain melanggar hukum, praktik ini juga mengorbankan keamanan data pribadi,” tegas Calvin.

    Adapun Tokocrypto, sebagai platform kripto yang telah beroperasi sejak 2018, terus memperkuat sistem perlindungan pengguna melalui verifikasi akun (KYC) yang ketat, monitoring transaksi secara real-time, serta penggunaan teknologi keamanan berlapis, seperti autentikasi dua faktor (2FA) dan biometrik.

    Langkah-langkah ini dirancang untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan akun dan memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna. Selain itu, Tokocrypto telah menjalin kerja sama dengan mitra verifikasi identitas terpercaya dan pihak kepolisian dalam menangani kasus fraud secara preventif maupun represif.

    Tak hanya berfokus pada pengamanan sistem, Tokocrypto juga aktif melakukan identifikasi terhadap akun-akun yang terindikasi digunakan untuk praktik ilegal.

    “Kami telah berkolaborasi dengan berbagai mitra untuk mencegah, melacak, dan menindak akun-akun yang terlibat dalam praktik jual-beli akun ilegal. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam menjaga integritas dan keamanan ekosistem kripto,” tutur Calvin.

    Ia menambahkan kerja sama lintas sektor merupakan bagian penting dari strategi pencegahan jangka panjang terhadap berbagai jenis penipuan digital yang makin kompleks. Melalui pendekatan ini, Tokocrypto berharap dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap industri kripto sekaligus menjadi bagian dari solusi dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan aman.

    “Kami juga aktif mengkampanyekan literasi digital dan edukasi publik tentang bahaya penipuan daring, pentingnya menjaga data pribadi, serta cara mendeteksi informasi palsu. Dengan sinergi dan kesadaran bersama, industri kripto Indonesia dapat tumbuh secara sehat, aman, dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Sumber : Antara

  • Gerakan belanja nasional targetkan Rp60 triliun lewat `Holiday Sale 2025`

    Gerakan belanja nasional targetkan Rp60 triliun lewat `Holiday Sale 2025`

    Gerakan belanja nasional targetkan Rp 60 triliun lewat `Holiday Sale 2025`

    Ritel dan UMKM Bersatu

    Gerakan belanja nasional targetkan Rp60 triliun lewat `Holiday Sale 2025`
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 13:00 WIB

    Elshinta.com – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) resmi meluncurkan program Holiday Sale 2025, sebuah inisiatif gerakan belanja nasional yang digelar selama satu bulan mulai 13 Juni hingga Juli 2025. Program ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Hari Ritel Nasional 2025 dan menargetkan nilai transaksi hingga Rp 60 triliun yang melibatkan jaringan ritel modern, pusat perbelanjaan, serta pelaku usaha kecil dan menengah dari seluruh Indonesia.

    Pembukaan Holiday Sale 2025 berlangsung meriah di gerai Indomaret Fresh Drive Thru Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang, Jumat (13/6/2025). Ditandai dengan peluncuran simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo dan juga Ketua Umum Aprindo, Solihin.  Perwakilan Kementerian UKM dan Kementerian Dalam Negeri juga turut serta dalam momentum penting yang menegaskan sinergi pemerintah dan pelaku industri dalam membangkitkan kembali sektor ritel nasional.

     

    Mengangkat tema nasional “Retail Revival: Local Roots, Global Moves”, Ketua Umum Aprindo, Solihin menjelaskan, program ini menitikberatkan pada kebangkitan sektor ritel Indonesia melalui kekuatan lokal dan koneksi global. Holiday Sale 2025 difokuskan untuk membangkitkan semangat berbagi dan solidaritas pasca-Ramadan serta liburan panjang, dengan mendorong pembelian kebutuhan pokok dan produk-produk unggulan dari pelaku UMKM lokal.

     

    “Melalui keterlibatan aktif ritel nasional dan daerah, kegiatan ini menawarkan diskon menarik dan berbagai gimmick promosi untuk menarik minat belanja masyarakat,” katanya.

    Salah satu keunikan dari peluncuran Holiday Sale 2025 adalah penyelenggaraan live streaming yang menghubungkan para menteri secara langsung dengan perwakilan ritel dari berbagai daerah di Indonesia. Di antaranya adalah Alfamart cabang Solo di Jawa Tengah, Indomaret cabang Bali, Indogrosir di Gorontalo, Kaisar Mart di Pontianak Kalimantan Barat, dan Ramayana di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Para pelaku ritel ini menyampaikan langsung antusiasme dan kesiapan mereka menyambut lonjakan belanja masyarakat selama periode Holiday Sale.

    Selain fokus pada transaksi ritel, acara ini juga menghadirkan pameran 30 UMKM GO to Modern Ritel binaan Aprindo di wilayah Tangerang Selatan, termasuk showcase dua mitra UMKM di bidang kuliner, serta pameran 60 UMKM yang tergabung dalam program UMKM  Pangan Award. Keseluruhan kegiatan ini menegaskan bahwa gerakan belanja nasional bukan sekadar momentum konsumsi, namun juga penguatan kapasitas UMKM untuk naik kelas dan masuk ke rantai pasok ritel modern.

    Puncak acara ditandai dengan deklarasi bersama empat kementerian—Menko Perekonomian, Mendag, Kemen UKM dan Kemendagri dan juga Bapanas—yang menandatangani komitmen pembinaan dan pendampingan produk UMKM. Deklarasi ini sekaligus menjadi fondasi kerja sama jangka panjang dalam mendorong kurasi, pemasaran, dan pengembangan produk lokal di jaringan ritel modern melalui skema business matching antara pelaku ritel dan UMKM.

    Aprindo juga menggandeng Kemenkominfo dan BPS untuk memantau transaksi serta antusiasme masyarakat secara real-time melalui dashboard pemantauan nasional. Selain itu, kampanye digital bertajuk “Gerakan Belanja Nasional” diluncurkan melalui media sosial dan kanal komunitas guna mengedukasi dan membangun kesadaran publik tentang pentingnya membeli produk dalam negeri.

    “Dengan Holiday Sale 2025, Aprindo berharap ritel Indonesia tidak hanya menjadi sektor konsumsi terbesar dalam struktur PDB nasional, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam transformasi ekonomi inklusif yang berbasis pada pemberdayaan produk lokal dan kemitraan berkelanjutan antara pelaku besar dan kecil,” pungkas Solihin.

    Untuk diketahui, Holiday Sale 2025 adalah salah satu rangkaian dari Hari Ritel Nasional (HRN) 2025, yang puncaknya akan diperingati pada 11 November 2025. HRN merupakan momen tahunan apresiasi terhadap kontribusi sektor ritel dalam perekonomian nasional. Tahun ini, HRN mengangkat semangat transformasi ritel yang inklusif dan berbasis digital, dengan berbagai agenda utama seperti: Forum & Expo, Online Class Series untuk UMKM Indonesia dan Kurasi UMKM Go-to-Modren, hingga rangkaiannya mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2025.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Satu juta penumpang lebih gunakan `face recognition boarding gate` di Daop IV Semarang

    Satu juta penumpang lebih gunakan `face recognition boarding gate` di Daop IV Semarang

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Satu juta penumpang lebih gunakan `face recognition boarding gate` di Daop IV Semarang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 13:56 WIB

    Elshinta.com – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang mencatat sebanyak 1.051.855 penumpang telah memanfaatkan fasilitas Face Recognition Boarding Gate selama periode Januari hingga Mei 2025. Penerapan teknologi ini menjadi bagian dari transformasi digital KAI untuk meningkatkan kemudahan, kenyamanan, dan efisiensi dalam proses boarding pelanggan KA jarak jauh.

    Face Recognition Boarding Gate memungkinkan pelanggan untuk naik kereta api tanpa harus menunjukkan tiket fisik, e-boarding pass, atau KTP. Cukup dengan memindai wajah di mesin boarding gate, seluruh data tiket dan identitas penumpang yang telah terintegrasi dalam sistem KAI akan diverifikasi secara otomatis dalam waktu hanya 1 detik, sehingga proses boarding menjadi lebih cepat, praktis, dan bebas repot.

    “Penerapan teknologi ini merupakan bagian dari komitmen KAI untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang modern, efisien, sekaligus mendukung konsep ramah lingkungan,” ujar Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Jumat (13/6).

    Saat ini, Face Recognition Boarding Gate telah tersedia di empat stasiun di wilayah Daop 4 Semarang, yaitu Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Semarang Poncol, Stasiun Pekalongan, dan Stasiun Tegal. Dari keempat stasiun tersebut, tercatat jumlah pengguna fasilitas ini untuk di Stasiun Semarang Tawang sebanyak 475.885 penumpang, Stasiun Semarang Poncol sebanyak 236.493 penumpang, Stasiun Tegal sebanyak 170.919 penumpang, dan Stasiun Pekalongan sebanyak 168.558 penumpang.

    Selain meningkatkan kecepatan layanan, teknologi ini juga sejalan dengan upaya KAI dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam aspek pengurangan limbah kertas. Selama lima bulan pertama tahun 2025, KAI Daop 4 Semarang berhasil memangkas penggunaan 8.765 roll kertas tiket, atau setara dengan 1 juta lebih lembar kertas yang biasanya digunakan untuk boarding pass fisik.

    “Inovasi ini bukan hanya soal kecepatan atau kenyamanan, tetapi bagian dari gerakan sadar lingkungan. Satu wajah yang dipindai berarti satu tiket yang tidak perlu dicetak. Ini wujud nyata upaya kami mendukung keberlanjutan lingkungan melalui pengurangan sampah kertas dan emisi karbon dari proses produksi serta distribusi tiket fisik,” tambah Franoto.

    Untuk dapat menggunakan fasilitas ini, pelanggan cukup melakukan satu kali registrasi layanan Face Recognition melalui aplikasi Access by KAI atau langsung melalui petugas di stasiun. Di aplikasi, pelanggan dapat membuka menu “Akun” → “Registrasi Face Recognition”, lalu mengikuti petunjuk yang tersedia. Setelah terdaftar, pelanggan tidak lagi memerlukan boarding pass cetak dan bisa langsung menuju gate saat waktu keberangkatan tiba.

    Dalam hal keamanan data pribadi, KAI menjamin perlindungan penuh dengan penerapan standar internasional ISO 27001 untuk manajemen keamanan informasi. Data pelanggan seperti nama, NIK, dan foto wajah disimpan secara aman di infrastruktur KAI, hanya digunakan untuk keperluan boarding, dan akan dihapus otomatis setelah satu tahun atau lebih cepat jika diminta oleh pelanggan melalui aplikasi atau Customer Service di stasiun.

    “Kami mengajak seluruh pelanggan yang belum menggunakan layanan ini untuk segera mendaftar dan merasakan manfaat kemudahan serta kecepatan proses boarding dengan Face Recognition. Selain mempersingkat antrean, pelanggan turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan,” tutup Franoto.

    Melalui transformasi teknologi, efisiensi sumber daya, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, KAI terus memperkuat posisinya sebagai penyedia layanan transportasi publik yang modern, andal, aman, serta berperan aktif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan nasional. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • 10 kereta api jarak jauh berhenti di Jatinegara pada 15 Juni 2025

    10 kereta api jarak jauh berhenti di Jatinegara pada 15 Juni 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    10 kereta api jarak jauh berhenti di Jatinegara pada 15 Juni 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 14:51 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 10 perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) keberangkatan Stasiun Gambir akan berhenti di Stasiun Jatinegara pada 15 Juni 2025, yang bertepatan dengan pelaksanaan LPS Monas Half Marathon 2025.

    Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Jumat mengatakan ke-10 kereta itu pada hari-hari biasa tidak berhenti di Stasiun Jatinegara.

    “Perubahan pola operasi tersebut untuk memberikan pilihan kepada penumpang KA yang akan berangkat dari Stasiun Gambir agar tidak terjebak macet akibat penutupan jalan menuju Stasiun Gambir,” kata dia.

    Ke-10 kereta itu, yakni KA 6 Argo Semeru (Gambir-Surbaya Gubeng), KA 132 Parahyangan (Gambir-Bandung),KA 46 Taksaka (Gambir-Yogyakarta, KA 2 Argo Bromo Anggrek (Gambir-Surabaya Pasar Turi).

    Lalu, KA 16 Argo Dwipangga (Gambir-Solo), KA 118 Gunung Jati (Gambir-Semarang Tawang), PLB 7006 Batavia (Gambir-Solo), KA 40 Sembrani (Gambir-Surabaya Pasar Turi), KA 62 Manahan (Gambir-Solo), dan KA 122 Cakrabuana (Gambir-Cirebon).

    PT KAI Daop 1 Jakarta mengimbau seluruh pelanggan yang memiliki tiket keberangkatan dari Stasiun Gambir pada 15 Juni 2025 untuk datang lebih awal ke stasiun, atau langsung menuju Stasiun Jatinegara, sesuai jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket.

    Hal itu untuk menghindari risiko keterlambatan akibat kemacetan atau pengalihan arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung.

    Adapun LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Monas Half Marathon 2025 itu didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan diikuti 6.000 pelari.

    Lomba akan dilaksanakan pada Minggu (15/6) mulai pukul 03.00 hingga 12.00 WIB, dengan titik mulai di kawasan Tugu Monas dan titik akhir di Stadion Gelora Bung Karno.

    Sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Monas, termasuk akses menuju Stasiun Gambir akan mengalami rekayasa lalu lintas selama kegiatan berlangsung.

    Sumber : Antara

  • 10 kereta api jarak jauh berhenti di Jatinegara pada 15 Juni 2025

    10 kereta api jarak jauh berhenti di Jatinegara pada 15 Juni 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    10 kereta api jarak jauh berhenti di Jatinegara pada 15 Juni 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 14:51 WIB

    Elshinta.com – Sebanyak 10 perjalanan kereta api jarak jauh (KAJJ) keberangkatan Stasiun Gambir akan berhenti di Stasiun Jatinegara pada 15 Juni 2025, yang bertepatan dengan pelaksanaan LPS Monas Half Marathon 2025.

    Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko di Jakarta, Jumat mengatakan ke-10 kereta itu pada hari-hari biasa tidak berhenti di Stasiun Jatinegara.

    “Perubahan pola operasi tersebut untuk memberikan pilihan kepada penumpang KA yang akan berangkat dari Stasiun Gambir agar tidak terjebak macet akibat penutupan jalan menuju Stasiun Gambir,” kata dia.

    Ke-10 kereta itu, yakni KA 6 Argo Semeru (Gambir-Surbaya Gubeng), KA 132 Parahyangan (Gambir-Bandung),KA 46 Taksaka (Gambir-Yogyakarta, KA 2 Argo Bromo Anggrek (Gambir-Surabaya Pasar Turi).

    Lalu, KA 16 Argo Dwipangga (Gambir-Solo), KA 118 Gunung Jati (Gambir-Semarang Tawang), PLB 7006 Batavia (Gambir-Solo), KA 40 Sembrani (Gambir-Surabaya Pasar Turi), KA 62 Manahan (Gambir-Solo), dan KA 122 Cakrabuana (Gambir-Cirebon).

    PT KAI Daop 1 Jakarta mengimbau seluruh pelanggan yang memiliki tiket keberangkatan dari Stasiun Gambir pada 15 Juni 2025 untuk datang lebih awal ke stasiun, atau langsung menuju Stasiun Jatinegara, sesuai jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket.

    Hal itu untuk menghindari risiko keterlambatan akibat kemacetan atau pengalihan arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung.

    Adapun LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) Monas Half Marathon 2025 itu didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan diikuti 6.000 pelari.

    Lomba akan dilaksanakan pada Minggu (15/6) mulai pukul 03.00 hingga 12.00 WIB, dengan titik mulai di kawasan Tugu Monas dan titik akhir di Stadion Gelora Bung Karno.

    Sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Monas, termasuk akses menuju Stasiun Gambir akan mengalami rekayasa lalu lintas selama kegiatan berlangsung.

    Sumber : Antara

  • Rosan pastikan investasi Danantara hadirkan lapangan kerja baru

    Rosan pastikan investasi Danantara hadirkan lapangan kerja baru

    Tangkapan layar – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang disiarkan di akun youtube Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Kamis (12/6/2025). ANTARA/Harianto

    Rosan pastikan investasi Danantara hadirkan lapangan kerja baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 06:35 WIB

    Elshinta.com – CEO Danantara Rosan Roeslani memastikan pihaknya mengupayakan adanya investasi strategis untuk menghadirkan lapangan kerja baru, menjawab tantangan bonus demografi dengan dua juta kelahiran bayi setiap tahun di Indonesia.

    “Karena ini tantangan untuk Indonesia bagaimana kita bisa menciptakan lebih banyak pekerjaan. Dan menciptakan pekerjaan adalah prioritas utama di Indonesia,” kata Rosan dalam agenda International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang dipantau secara daring di akun YouTube Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Kamis.

    Rosan berharap Danantara menjadi magnet bagi investor global untuk menanamkan modal ke Indonesia, terutama dalam proyek infrastruktur dan industri hilirisasi yang kemudian dapat menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi bagi generasi muda.

    Ia menyoroti tantangan demografi, di mana dua juta bayi lahir setiap tahun, menuntut penciptaan peluang kerja secara berkelanjutan sebagai prioritas utama pembangunan jangka panjang yang inklusif dan produktif.

    Rosan menjelaskan peran gandanya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara, sebuah badan baru yang mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) lintas berbagai sektor strategis nasional.

    Ia menyebut seluruh BUMN yang kini berada di bawah kendali Danantara, akan dioptimalkan untuk menciptakan nilai tambah melalui konsolidasi, privatisasi, serta kolaborasi erat dengan pelaku usaha swasta dalam maupun luar negeri.

    Rosan menegaskan tak mungkin membangun semua proyek besar sendirian, sehingga keterlibatan swasta menjadi kunci penting untuk menggarap berbagai potensi ekonomi nasional.

    Dia menyebutkan saat ini Danantara membawahi 50 BUMN serta 889 anak perusahaan, dan seluruhnya diarahkan untuk menghasilkan nilai ekonomi maksimal melalui efisiensi, inovasi, dan kemitraan strategis lintas negara.

    Ia juga mengapresiasi Menteri Keuangan Sri Mulyani karena kini Danantara dapat mengelola dividen sendiri, sehingga memperkuat fleksibilitas fiskal dalam pembiayaan program investasi prioritas nasional yang berdampak langsung ke lapangan kerja.

    “Terima kasih sehingga kita bisa membuka investasi ke Indonesia di dalam sektor yang beragam. Dan kami berharap akan ada lebih banyak lagi pekerjaan yang bermutu tinggi di Indonesia,” imbuh Rosan.

    Melalui Danantara, Rosan membuka peluang investasi bersama mitra internasional di berbagai sektor, dengan keyakinan bahwa kolaborasi ini akan mendatangkan keuntungan bersama dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sumber : Antara

  • Gaji hakim naik hingga 280 persen terbesar sepanjang sejarah

    Gaji hakim naik hingga 280 persen terbesar sepanjang sejarah

    Presiden Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya saat menghadiri pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Seskab: Gaji hakim naik hingga 280 persen terbesar sepanjang sejarah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 09:50 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mencatat bahwa kenaikan gaji para hakim di seluruh Indonesia hingga 280 persen untuk golongan paling junior merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

    Pernyataan itu disampaikan Seskab Teddy berkaitan dengan Presiden Prabowo yang secara resmi mengumumkan kenaikan gaji hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, hingga yang tertinggi mencapai 280 persen.

    “Secara rata-rata persentase, ini merupakan kenaikan terbesar sepanjang sejarah Indonesia dalam peningkatan gaji para hakim di Indonesia,” kata Seskab saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat dini hari.

    Ia menjelaskan bahwa pemerintah mampu meningkatkan gaji hakim karena telah melakukan efisiensi di berbagai sektor.

    Menurut Seskab, ratusan triliun yang berhasil diselamatkan ini merupakan uang rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

    “Para hakim diharapkan untuk selalu berpihak pada rakyat, memberikan jaminan keadilan kepada rakyat, tanpa pandang bulu, dan tidak mengecewakan rakyat kecil,” kata Teddy.

    Adapun pengumuman kenaikan gaji para hakim ini disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya pada acara pengukuhan 1.451 hakim di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Kamis (12/6).

    Presiden menekankan bahwa rakyat Indonesia sangat bergantung dengan peran hakim, terutama hakim yang dapat memutus perkara secara adil.
    Sebagai Kepala Negara, Presiden pun memerintahkan kepada jajaran, terutama Menteri Keuangan, untuk menaikkan gaji seluruh hakim di Indonesia.

    Menurut Presiden, kesejahteraan para hakim sangat penting agar hakim tidak goyah dan tidak dapat dibeli dengan uang koruptor.

    “Kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli dan begitu saya jadi Presiden, saya kaget saya tanya gimana kondisi hakim,” ungkap Presiden.

    Presiden menambahkan bahwa para hakim sudah tidak mengalami kenaikan gaji selama 18 tahun, padahal para hakim itu menangani perkara yang mencapai triliun rupiah.

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Jumat pagi melemah jadi Rp16.273 per dolar AS

    Rupiah pada Jumat pagi melemah jadi Rp16.273 per dolar AS

    Petugas menghitung uang pecahan dolar AS di Bank Mandiri, Jakarta. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Rupiah pada Jumat pagi melemah jadi Rp16.273 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 13 Juni 2025 – 10:23 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat pagi di Jakarta melemah sebesar 30 poin atau 0,19 persen menjadi Rp16.273 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.243 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Mendes tegaskan tak ada `bagi-bagi duit` dalam pembentukan Kopdes

    Mendes tegaskan tak ada `bagi-bagi duit` dalam pembentukan Kopdes

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendes tegaskan tak ada `bagi-bagi duit` dalam pembentukan Kopdes
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan tidak ada pembagian uang atau keuntungan terhadap kementerian yang bertanggung jawab dalam pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

    “Ada juga yang nyinyir, media massa, media terkenal, ‘ini katanya bagi-bagi duit, Mendes, Menteri Koperasi, Menko Pangan, bawa koper’. Enggak ada kita, satu sen pun Menteri Desa, Menteri Koperasi, dan semua yang disebutkan dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2025, 18 kementerian/lembaga itu enggak bawa duit,” kata Yandri.

    Hal tersebut dia sampaikan dalam diskusi tematik yang digelar Ombudsman RI bertajuk “Problematika Kopdes Merah Putih: Tantangan dan Dampak Terhadap Pemerintahan Desa dan Keberlanjutan Koperasi Unit Desa dan BUMDes” di Jakarta, Kamis.

    Sebaliknya, kata Yandri melanjutkan delapan belas kementerian/lembaga itu membawa tanggung jawab untuk menyukseskan pendirian Kopdes Merah Putih.

    “Yang dibawa tanggung jawab, enggak ada kita bagi duit,” ujar dia.

    Berikutnya, Yandri juga menyampaikan pelaksanaan usaha di Koperasi Desa Merah Putih nantinya tidak akan membuat koperasi tersebut bergantung pada uang yang diberikan oleh negara, tetapi koperasi didampingi oleh kementerian/lembaga ataupun pihak terkait seperti perbankan agar mampu berdaya.

    “Maka, ini bukan hanya kita membentuk, melainkan juga pendampingan dan evaluasi,” ujar mantan Wakil Ketua MPR RI.

    Dalam kesempatan yang sama, Yandri menyampaikan pemerintah menargetkan pada akhir Juni mendatang semua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki badan hukum.

    “Untuk mencapai target, kita koordinasi terus. Ini Menteri Koperasi, Menteri Desa, Satgas Koperasi tiap hari kita pantau, tidak kita biarkan. Kita ada pendampingan, kita serius,” ujar Yandri.

    Sebelumnya, Yandri pun telah menyampaikan bahwa negara hadir dalam mempermudah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih melalui beragam solusi. Dia memaparkan sejumlah solusi yang telah dihadirkan oleh negara untuk mempermudah pembentukan Kopdes Merah Putih di antaranya adalah adanya Surat Edaran Mendes PDT Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Kopdes Merah Putih.

    Surat edaran itu, katanya menghadirkan petunjuk yang dapat digunakan oleh desa dalam membentuk Kopdes, termasuk mengenai penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

    Kemudian, Yandri menyampaikan pula bahwa negara hadir melalui Kementerian Desa yang mengeluarkan surat edaran berkenaan dengan diperbolehkannya penggunaan dana desa untuk pembentukan Kopdes.

    Surat edaran dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT telah mengatur bahwa pembayaran biaya notaris pendirian Koperasi Desa Merah Putih dapat diambil dari dana desa.

    Kemendes PDT telah menetapkan bahwa pemerintah desa dapat menggunakan tiga persen dari dana desa untuk kebutuhan operasional pemerintah desa.

    Sumber : Antara

  • Anggota Komisi IX DPR dan KON sepakat ojol merupakan mitra

    Anggota Komisi IX DPR dan KON sepakat ojol merupakan mitra

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota Komisi IX DPR dan KON sepakat ojol merupakan mitra
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 12 Juni 2025 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Obon Tabroni dan Koalisi Ojol Nasional (KON) sepakat bahwa ojek online (ojol) merupakan mitra, bukan pekerja atau buruh.

    Kesepakatan tersebut merespons langkah Pemerintah Indonesia yang menyatakan dukungan penerbitan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO), yang mengatur perlindungan terhadap pekerja platform digital, termasuk pengemudi ojol.

    “Tadinya saya bingung karena ada aspirasi yang menyatakan ojol sebagai pekerja, tapi setelah mendapatkan masukan dari rekan-rekan Koalisi Ojol Nasional, saya baru sadar bahwa benar ojol bukan pekerja dan bukan buruh, mereka adalah mitra,” kata Obon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Obon pun menuturkan dirinya merupakan salah satu anggota tim perumus revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    Ia mengaku saat ini masih menyerap aspirasi dari komunitas ojol yang ternyata memiliki pandangan berbeda dengan organisasi buruh.

    Adapun Ketua Umum Presidium Koalisi Ojol Nasional Andi Kristiyanto menegaskan penolakan terhadap dukungan Indonesia atas penerbitan Konvensi ILO terkait pekerja platform digital.

    Andi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara merdeka dan berdaulat, sehingga keterlibatan ILO dalam isu ojol di Indonesia dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara.

    “ILO nggak ada urusannya dengan nasib ojol di Indonesia, karena ojol di Indonesia bukan pekerja, dan bukan buruh. Jadi kami tolak intervensi ILO terhadap ojol di Indonesia,” ungkap Andi.

    Dia menilai adanya beberapa kelompok yang mengatasnamakan komunitas ojol untuk memperjuangkan status pekerja hanyalah upaya yang ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Dengan demikian, dirinya meminta pemerintah dan DPR agar tidak terpancing oleh narasi tersebut.

    Melalui pernyataan tegas dan petisi, Koalisi Ojol Nasional pun menyatakan akan terus menjaga posisi independen mitra ojol dan menolak segala bentuk intervensi yang dianggap mengganggu sistem kemitraan yang selama ini telah berjalan.

    Petisi resmi yang diajukan berisi empat poin utama, yakni setop politisasi ojol oleh para elit politik dan pejabat negara, tolak ojol sebagai pekerja tetap, tolak potongan 10 persen yang tanpa kajian dan berdasar yang akan berdampak negatif pada mitra pengemudi, serta tolak kepentingan pribadi dan kelompok yang mengatasnamakan ojol.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) Agung Yudha mengingatkan apabila Konvensi ILO diterapkan di Indonesia, maka terdapat potensi hilangnya pekerjaan.

    Menurutnya, pemaksaan kebijakan ketenagakerjaan (seperti reklasifikasi mitra menjadi karyawan platform atau memaksakan pemberian manfaat setara karyawan) pada sektor mobilitas dan pengantaran digital dapat memberikan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap ekonomi Indonesia, termasuk menurunnya pendapatan jutaan UMKM yang bergantung pada platform digital serta meningkatnya pengangguran.

    “Kebijakan ini akan menghilangkan kemampuan platform digital sebagai bantalan ekonomi nasional,” ujar Agung.

    Selain itu, menurut dia, efek domino dari kebijakan tersebut termasuk memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan gejolak sosial politik, dan turunnya kepercayaan investor, baik dalam maupun luar negeri, terutama dalam masa perekonomian dunia yang menantang saat ini.

    Sumber : Antara