Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Harga terbaru emas di Pegadaian hari ini kompak naik

    Harga terbaru emas di Pegadaian hari ini kompak naik

    Ilustrasi – Pegawai merapikan emas di Galeri 24 Pegadaian, Kota Gorontalo, Gorontalo. ANTARA/Adiwinata Solihin/am.

    Harga terbaru emas di Pegadaian hari ini kompak naik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 09:03 WIB

    Elshinta.com – Harga emas yang dikutip dari laman resmi Pegadaian, Selasa (15/7) menunjukkan harga dua produk logam mulia, yakni buatan UBS dan Galeri24 yang mengalami kenaikan harga jual dari hari sebelumnya. Emas Galeri24 naik Rp5.000 dari angka Rp1.899.000 menjadi Rp1.904.000 per gram, begitu pula emas UBS yang turut naik dari semula Rp1.917.000 per gram menjadi Rp1.924.000 atau naik Rp7.000.

    Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

    Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

    Harga emas UBS:

    – Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.041.000

    – Harga emas UBS 1 gram: Rp1.924.000

    – Harga emas UBS 2 gram: Rp3.819.000

    – Harga emas UBS 5 gram: Rp9.434.000

    – Harga emas UBS 10 gram: Rp18.768.000

    – Harga emas UBS 25 gram: Rp46.828.000

    – Harga emas UBS 50 gram: Rp93.461.000

    – Harga emas UBS 100 gram: Rp186.849.000

    – Harga emas UBS 250 gram: Rp466.982.000

    – Harga emas UBS 500 gram: Rp932.864.000

    Harga emas Galeri24:

    – Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp999.000

    – Harga emas Galeri24 1 gram: Rp1.904.000

    – Harga emas Galeri24 2 gram: Rp3.750.000

    – Harga emas Galeri24 5 gram: Rp9.304.000

    – Harga emas Galeri24 10 gram: Rp18.559.000

    – Harga emas Galeri24 25 gram: Rp46.283.000

    – Harga emas Galeri24 50 gram: Rp92.493.000

    – Harga emas Galeri24 100 gram: Rp184.896.000

    – Harga emas Galeri24 250 gram: Rp462.010.000

    – Harga emas Galeri24 500 gram: Rp923.564.000

    – Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp1.847.128.000.

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.271 per dolar AS

    Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.271 per dolar AS

    Ilustrasi – Petugas menunjukan uang pecahan dolar AS dan rupiah di Bank BSI, Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt/am.

    Rupiah pada Selasa pagi melemah jadi Rp16.271 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 10:00 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa pagi di Jakarta melemah sebesar 21 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.271 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.250 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Ekonom nilai Danantara bantu pencatatan APBN lebih sederhana

    Ekonom nilai Danantara bantu pencatatan APBN lebih sederhana

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom nilai Danantara bantu pencatatan APBN lebih sederhana
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berpendapat peralihan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membantu pencatatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih sederhana.

    “Justru keberadaan Danantara membuat pencatatan APBN lebih sederhana, sehingga lebih terbatas peluang melakukan financial engineering untuk membuat APBN nampak lebih cantik,” kata Wijayanto saat dihubungi, di Jakarta, Senin.

    Dia menjelaskan, financial engineering yang dimaksud yaitu ketika pemerintah memberikan banyak penyertaan modal negara (PMN) dengan sumber dana dari utang, lalu BUMN memberikan dividen yang besar.

    Strategi itu dianggap membuat defisit APBN nampak lebih rendah, sementara utang pemerintah justru bertambah.

    “Hal ini terjadi dalam puluhan tahun terakhir, mengapa defisit APBN selalu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi rasio utang terhadap PDB melejit terus,” katanya pula.

    Menurutnya, meski pemerintah kehilangan sumber penerimaan akibat peralihan dividen ke Danantara, tetapi tanggung jawab pemerintah terkait PMN juga turut dialihkan. Artinya, ada pengurangan penerimaan (cash in flow), tetapi juga ada pengurangan tanggung jawab PMN (cash out flow).

    “Jadi dari sisi cash flow tidak terlalu berdampak, bahkan mengingat kebutuhan dana untuk restrukturisasi BUMN yang akan sangat besar di tahun-tahun mendatang (BUMN Karya, Farmasi dan Garuda), sesungguhnya Pemerintah diuntungkan dari sisi cash flow,” ujarnya lagi.

    Hanya saja, kata dia lagi, dividen tercatat sebagai penerimaan, sedangkan PMN tidak tercatat sebagai bagian dari pengeluaran dalam APBN, karena merupakan investasi.

    “Sehingga dengan adanya Danantara, maka APBN terkesan nampak lebih buruk walau sesungguhnya tidak berdampak,” ujar dia.

    Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus mengupayakan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari berbagai sektor di luar setoran dividen BUMN.

    PNBP diproyeksikan hanya mencapai Rp477,2 triliun atau 92,9 persen dari dari target Rp513,6 triliun.

    Namun, pemerintah memitigasi agar dampak negatif dari perpindahan dana tersebut tidak sepenuhnya terjadi. Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya berupaya menekan potensi kehilangan pendapatan hingga hanya separuhnya, dengan menambal sisanya melalui penerimaan baru.

    “Dengan beberapa measure kita akan kurangi mitigasi, sehingga perbedaannya mungkin hanya sekitar Rp40 triliun. Artinya PNBP mencari tambahan penerimaan baru sebesar Rp40 triliun, sehingga koreksi Rp80 triliun tidak seluruhnya muncul di sana,” katanya pula. 

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani rilis aturan e-commerce pungut pajak dari pedagang

    Sri Mulyani rilis aturan e-commerce pungut pajak dari pedagang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani rilis aturan e-commerce pungut pajak dari pedagang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 21:46 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merilis aturan niaga elektronik (e-commerce) memungut pajak penghasilan (PPh) 22 dari pedagang.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, dikutip di Jakarta, Senin, aturan ini dikeluarkan untuk memberi kemudahan dan kesederhanaan administrasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak.

    Maka, Sri Mulyani sebagai menteri keuangan menunjuk lokapasar (marketplace) sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak dari pedagang.

    Dalam Pasal 8 ayat (1), dijelaskan bahwa besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Pungutan pajak itu berlaku untuk pedagang yang memiliki omzet di atas Rp500 juta. Hal itu dibuktikan dengan surat pernyataan baru yang disampaikan oleh pedagang kepada lokapasar yang ditunjuk sebagai PPMSE, paling lambat akhir bulan saat omzet melewati ambang batas tersebut.

    Sedangkan pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta terbebas dari pungutan ini, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang disampaikan kepada lokapasar yang ditunjuk. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 10 Ayat (1) butir a.

    Pengecualian juga berlaku untuk jasa pengiriman atau ekspedisi oleh pedagang yang merupakan mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi atau ojek daring (online).

    Pungutan juga tidak dilakukan terhadap penjualan barang dan/atau jasa oleh pedagang yang menyampaikan informasi surat keterangan bebas (SKB) pemotongan atau pemungutan PPh penjualan.

    Penjualan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan juga tidak dikenai pungutan.

    Transaksi lain yang dikecualikan berkaitan dengan pulsa dan kartu perdana serta pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

    PMK itu ditetapkan pada 11 Juli 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025.

    Sumber : Antara

  • Mentan fokus perangi beras oplosan hingga pupuk palsu

    Mentan fokus perangi beras oplosan hingga pupuk palsu

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan fokus perangi beras oplosan hingga pupuk palsu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 21:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkomitmen menindak tegas para pelaku beras oplosan, minyak goreng hingga pupuk palsu yang sangat merugikan masyarakat.

    Mentan, di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, mengatakan kementerian yang dipimpinnya mulai menata berbagai sarana produksi mulai dari hulu sampa ke hilir.

    “Contoh ada pupuk palsu yang merugikan petani hingga Rp3,2 triliun. Kami sudah serahkan ke kejaksaan dan kepolisian,” ujar Mentan, usai menghadiri acara wisuda berbagai jenjang pendidikan di Universitas Hasanuddin (Unhas).

    Begitupun dengan minyak goreng, kata dia lagi, sudah ada sekitar 20-an kasus serta beras oplosan yang jumlahnya jauh lebih besar yakni mencapai 212 merek dan telah beredar di masyarakat.

    “Beras oplosan dari ratusan merek ini merugikan masyarakat mencapai Rp99 triliun. Katakanlah kerugian Rp100 triliun, maka kalau itu terjadi 10 tahun kan Rp1.000 triliun, kalau 5 tahun berarti Rp500 triliun,” ujarnya lagi.

    “Ini kita harus selesaikan bersama. Kami sudah menyurati langsung ke Pak Kapolri dan Jaksa Agung langsung dan kami telpon juga. Bahkan Satgas Pangan juga sudah bekerja,” ujar Andi Amran.

    Dirinya terus mencoba membenahi Kementerian Pertanian. Mentan mengaku bersyukur reformasi birokrasi meningkat tajam dan itu dibuktikan dengan kembalinya status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    “Kemudian untuk KPI, antikorupsi, jadi kami diminta khusus testimoni di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi itu adalah ukurannya bahwa sekarang sudah membaik. Kita tidak boleh puas dan terus mencoba menata,” katanya pula.

    Sumber : Antara

  • Koperasi di era digital: membangun koperasi berbasis teknologi

    Koperasi di era digital: membangun koperasi berbasis teknologi

    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menjalin kerja sama dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah (Jateng) melalui unit usahanya yakni Koperasi Jagad Kasih Kamulyan (JKK) Holding terkait peningkatan kapasitas petani. (ANTARA/HO-Humas Telkom)

    Koperasi di era digital: membangun koperasi berbasis teknologi
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 14 Juli 2025 – 13:55 WIB

    Elshinta.com – Indonesia memperingati Hari Koperasi setiap tanggal 12 Juli sebagai bentuk penghargaan terhadap peran koperasi dalam membangun perekonomian rakyat.

    Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, koperasi tidak lagi hanya identik dengan simpan pinjam atau toko kelontong. Kini, koperasi dituntut bertransformasi, memanfaatkan teknologi digital dan telekomunikasi demi menjawab tantangan zaman dan memperluas manfaat bagi anggotanya.

    Koperasi merupakan bentuk usaha yang unik karena berlandaskan pada prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan keadilan sosial. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak peduli seberapa besar modal yang ditanamkan. Model ini menjadikan koperasi sebagai alat pemberdayaan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

    Namun, di era globalisasi dan digitalisasi, koperasi menghadapi tantangan besar. Persaingan usaha semakin ketat, ekspektasi konsumen berubah, dan teknologi berkembang pesat. Untuk tetap relevan, koperasi harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi sebagai alat transformasi.

     

    Telekomunikasi infrastruktur kunci

    Telekomunikasi merupakan tulang punggung dari transformasi digital. Tanpa konektivitas yang andal dan merata, koperasi akan kesulitan mengakses teknologi digital, mengelola data, atau menjangkau pasar yang lebih luas.

    Di Indonesia, masih banyak wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan internet berkualitas. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi koperasi.

    Beberapa koperasi di sektor telekomunikasi telah menunjukkan potensi besar. Misalnya, Kisel, Koperasi Telkomsel, salah satu pionir koperasi yang menyediakan layanan berbasis penyedia kebutuhan pelanggan. Di beberapa daerah juga terdapat koperasi petani yang memanfaatkan aplikasi berbasis SMS dan WhatsApp untuk mengakses informasi harga pasar, cuaca, dan pelatihan daring. Dengan dukungan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, koperasi dapat menjadi jembatan digital bagi anggotanya.

    Digitalisasi koperasi tidak hanya soal memiliki aplikasi atau website. Ini adalah proses menyeluruh yang mencakup digitalisasi administrasi, platform digital untuk layanan, serta ekosistem digital koperasi.

    Pengelolaan keuangan, keanggotaan, dan rapat koperasi dapat dilakukan secara digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Kemudian, koperasi dapat menyediakan layanan simpan pinjam, pemasaran produk, hingga pelatihan anggota melalui aplikasi mobile atau platform daring.

    Terkait ekosistem digital, dengan membangun ekosistem digital koperasi bisa terhubung dengan koperasi lain, pelaku usaha, dan lembaga keuangan untuk memperluas jaringan dan kolaborasi.

    Contoh sukses dapat dilihat dari koperasi yang mengembangkan aplikasi e-commerce untuk menjual produk anggotanya secara langsung ke konsumen. Dengan strategi digital marketing yang tepat, produk lokal bisa menembus pasar nasional bahkan internasional.

    Belajar dari dunia

    Transformasi koperasi menuju digital bukan hanya wacana lokal, tetapi juga bagian dari tren global. Beberapa negara telah menunjukkan bagaimana koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi berbasis teknologi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Finlandia misalnya, menempati peringkat tinggi dalam indeks nilai koperasi global. Negara ini memiliki koperasi konsumen dan koperasi energi yang sangat maju. Koperasi seperti S Group dan OP Financial Group telah mengintegrasikan layanan digital secara menyeluruh, mulai dari aplikasi mobile untuk transaksi hingga platform edukasi keuangan bagi anggotanya. Digitalisasi di Finlandia bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal membangun kepercayaan dan partisipasi aktif anggota.

    Korea Selatan memberikan contoh menarik melalui gerakan Saemaul Undong, yang menjadi fondasi koperasi desa modern

    Meskipun awalnya berbasis pembangunan fisik dan mental, kini koperasi di Korea Selatan telah mengadopsi teknologi digital untuk layanan keuangan mikro, pertanian pintar, dan e-commerce lokal. Kunci keberhasilan mereka adalah internalisasi nilai ketekunan, swadaya, dan gotong royong, yang diperkuat dengan pelatihan intensif dan dukungan lintas kementerian.

    Sementara itu, Kenya menunjukkan bagaimana koperasi bisa menjadi solusi inklusif di negara berkembang. Koperasi kredit di Kenya telah memanfaatkan teknologi mobile seperti M-Pesa untuk menyediakan layanan keuangan kepada jutaan orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank. Model ini menunjukkan bahwa digitalisasi koperasi bisa menjadi alat pemberdayaan yang sangat efektif, bahkan di wilayah dengan infrastruktur terbatas.

    Benchmark dari negara-negara ini menunjukkan bahwa digitalisasi koperasi bukan hanya mungkin, tetapi juga sangat berdampak jika dilakukan dengan strategi yang tepat dan berbasis nilai.

    Kunci keberhasilan

    Transformasi digital koperasi tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi antara koperasi, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas teknologi.

    Pemerintah dapat berperan dalam menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung. Sektor swasta dapat menjadi mitra teknologi dan investasi. Sementara komunitas teknologi dapat membantu dalam pelatihan dan pengembangan solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan koperasi.

    Salah satu contoh kolaborasi yang inspiratif adalah program pelatihan digital untuk koperasi yang melibatkan startup teknologi, universitas, dan kementerian. Program ini tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga membantu koperasi menyusun strategi digital yang berkelanjutan.

    Meski potensinya besar, digitalisasi koperasi juga menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya adalah literasi digital yang rendah karena banyak pengurus dan anggota koperasi belum terbiasa dengan teknologi digital, keterbatasan dana mengingat investasi awal untuk digitalisasi bisa cukup besar, serta keamanan data. Pengelolaan data anggota dan transaksi harus dilakukan dengan aman dan sesuai regulasi.

    Solusinya adalah pendekatan bertahap dan inklusif. Pelatihan literasi digital harus menjadi prioritas. Pemerintah dan lembaga keuangan dapat menyediakan skema pembiayaan khusus untuk digitalisasi koperasi. Dan yang tak kalah penting, koperasi perlu membangun budaya digital yang terbuka terhadap perubahan.

    Bayangkan koperasi petani yang terhubung dengan pasar global melalui platform digital. Atau koperasi pekerja lepas yang menyediakan layanan profesional berbasis aplikasi. Bahkan koperasi energi yang mengelola pembangkit listrik tenaga surya secara kolektif dan digital.

    Semua ini bukan mimpi, melainkan masa depan yang bisa dicapai jika koperasi mampu memanfaatkan kekuatan telekomunikasi dan teknologi digital.

    Hari Koperasi bukan hanya momen peringatan, tetapi juga panggilan untuk berinovasi. Di era digital ini, koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan ekonomi baru yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis teknologi.

    Dengan semangat gotong royong dan adaptasi terhadap zaman, koperasi Indonesia bisa menjadi pelopor transformasi digital yang mensejahterakan anggotanya dan masyarakat luas.

    *) Dr. Joko Rurianto, ST., MM adalah praktisi telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern.

    Sumber : Antara

  • Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP

    Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP

    Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. ANTARA/Aji Cakti

    Menteri PKP: Ini saatnya rakyat miliki rumah pertama dengan KPR FLPP
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 14 Juli 2025 – 14:08 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat bisa memiliki rumah pertama dengan memanfaatkan KPR Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

    “KPR FLPP ini wajib dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama. Dari pada uangnya buat yang lain mendingan buat beli rumah karena harga tanah dan bahan bangunan makin lama makin naik,” ujar Ara dalam keterangannya, di Jakarta, Senin.

    Dia menyatakan ini merupakan saat yang tepat bagi rakyat Indonesia yang ingin memiliki rumah pertama dengan memanfaatkan KPR Sejahtera skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang merupakan program prorakyat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    KPR FLPP dapat mempermudah masyarakat, karena uang muka hanya 1 persen, suku bunga 5 persen, angsuran KPR yang terjangkau selama masa tenor, dan ada asuransi jiwa bagi debiturnya.

    “Presiden Prabowo Subianto memiliki program yang prorakyat, yakni Program 3 Juta Rumah. Mari kita bahagiakan rakyat Indonesia dengan menyediakan rumah subsidi yang layak huni, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) gratis. Kita lanjutkan program KPR FLPP untuk rakyat dan doakan agar BP Tapera semakin sukses dan Bank BJB serapannya paling tinggi di Indonesia,” kata Ara.

    Tahun ini, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi untuk rakyat di seluruh wilayah Indonesia.

    Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan merupakan bantuan pembiayaan perumahan yang disiapkan oleh pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah pertama.

    Penyediaan rumah subsidi melalui KPR Sejahtera FLPP juga menjadi salah satu program strategis Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini yakni Program 3 Juta Rumah.

    “Hingga hari ini, kami telah menyalurkan dana bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp15,730 triliun untuk 126.932 unit rumah,” kata Heru.

    Provinsi Jawa Barat masih menempati urutan pertama dalam kontribusi penyaluran FLPP tahun ini, yakni 29.856 unit rumah subsidi senilai Rp3,738 triliun. Ini menunjukkan masih banyak masyarakat berpendidikan rendah (MBR) Jawa Barat perlu difasilitasi dalam pemenuhan hunian yang layak dan terjangkau.

    Sumber : Antara

  • KAI Sumut layani 1,32 juta penumpang pada Semester I 2025

    KAI Sumut layani 1,32 juta penumpang pada Semester I 2025

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    KAI Sumut layani 1,32 juta penumpang pada Semester I 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Sepanjang Semester I 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatatkan jumlah penumpang sebanyak 1.328.372 orang. Angka ini meningkat 8 persen dibanding periode yang sama pada 2024 dengan total 1.224.340 penumpang.

    Vice President KAI Divre I Sumut, Sofan Hidayah, menjelaskan peningkatan volume penumpang ini didorong oleh penambahan frekuensi perjalanan, peningkatan kapasitas tempat duduk, serta promo tarif yang rutin dihadirkan KAI.

    “Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api terus meningkat. Masyarakat kini semakin sadar bahwa kereta api merupakan solusi transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan atas kepercayaannya, seraya menegaskan komitmen KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan.

    Rincian jumlah penumpang kereta api pada bulan Semester I 2025, yaitu Kereta Api Putri Deli relasi Medan – Tanjung Balai PP sebanyak 639.836 penumpang.

    Kemudian, Kereta Api Sribilah Utama relasi Stasiun Medan – Rantau Prapat PP sebanyak 387.466 penumpang, Kereta Api Siantar Ekspres relasi Medan – Siantar PP sebanyak 251.088 penumpang dan Kereta Api Datuk Belambangan relasi Tebing Tinggi – Lalang PP sebanyak 49.982 penumpang.

    Sofan menambahkan, 5 stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi pada periode tersebut adalah Stasiun Medan dengan 477.615 penumpang, disusul Stasiun Kisaran sebanyak 147.922 penumpang, Stasiun Tanjung Balai sebanyak 125.170 penumpang, Stasiun Rantau Prapat sebanyak 119.584 penumpang, dan Stasiun Siantar sebanyak 94.817 penumpang.

    Sementara 5 stasiun kedatangan dengan volume penumpang tertinggi yaitu Stasiun Medan sebanyak 491.787 penumpang, Stasiun Kisaran sebanyak 146.960 penumpang, Stasiun Tanjung Balai sebanyak 128.553 penumpang, Stasiun Rantau Prapat sebanyak 120.279 penumpang, dan Stasiun Tebing Tinggi sebanyak 95.359 penumpang.

    Dari sisi ketepatan waktu, KAI Divre I Sumut berhasil mencatatkan performa yang membanggakan. Tingkat ketepatan waktu kedatangan kereta penumpang Semester I 2025 mencapai 99,62 persen, naik dari 99,23 persen pada periode yang sama tahun lalu. Sementara ketepatan waktu keberangkatan tetap terjaga di angka 99,83 persen.

    Perbaikan ini didukung oleh peningkatan mutu operasional secara menyeluruh, termasuk perawatan sarana dan prasarana. Ketepatan waktu menjadi salah satu keunggulan utama transportasi kereta api yang bebas hambatan lalu lintas.

    KAI Divre I Sumut mengimbau kepada calon penumpang untuk merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI, website kai.id, atau kanal resmi lainnya yang telah bekerja sama dengan KAI.

    Pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI dapat dilakukan sejak H-7 keberangkatan untuk kereta api Lokal dan H-45 untuk kereta api jarak jauh, sehingga calon pelanggan yang memiliki rencana menggunakan KA dapat jauh-jauh hari membeli tiket tanpa takut kehabisan.

    KAI juga masih menyediakan layanan loket go-show di stasiun untuk penjualan tiket yang dibuka 3 jam sebelum keberangkatan KA.

    “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan di seluruh aspek, baik di stasiun maupun di atas kereta. Keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu akan selalu menjadi prioritas kami demi mewujudkan transportasi massal yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” tutup Sofan, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta Misriadi, Senin (14/7).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ada PKS antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang soal harga sumber air 

    Ada PKS antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang soal harga sumber air 

    Sumber foto: AH Sugiharto/elshinta.com.

    Ada PKS antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang soal harga sumber air 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 16:45 WIB

    Elshinta.com – Mencuatnya desakan agar Kabupaten Malang menaikan harga beli air oleh Kota Malang dalam hal ini Perumda Tugu Tirta Kota Malang ditanggapi serius Pemerintah Kota Malang. Respon tersebut disampaikan secara langsung Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat yang membenarkan adanya rumor desakan DPRD Kabupaten Malang yang meminta kenaikan harga beli sejumlah sumber air milik Kabupaten Malang yang digunakan sebagai air baku bagi masyarakat Kota Malang.

    “Ya kita mendengar itu, hanya saja pihaknya mengingatkan adanya perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemkot Malang dengan Kabupaten Malang yang baru berakhir 2027 mendatang,” kata Wahyu seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto, Senin (14/7).

    Meski dalam PKS tersebut ada klausul adanya satu kali perubahan hanya Pemkot Malang tetap berkomitmen pada PKS yang telah ditandatangani kedua pihak yang juga difasilitasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

    Sebelumnya anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menyebut harga beli air oleh Kota Malang kepada Kabupaten Malang hanya Rp200 per meter kubik dari Sumber Wendit dan Rp150 dari Sumber Pitu. Padahal, PDAM Kota Malang menjual air itu kepada warga mulai dari Rp3.400 hingga Rp14.300 per meter kubik untuk keperluan industri.

    Konflik pemanfaatan sumber air antara Kota dan Kabupaten Malang juga sempat mencuat pada tahun 2022, namun konflik pemanfaatan sumber air ini sempat dimediasi oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK dalam sebuah pertemuan antara Bupati Malang dan Wali Kota Malang di Solo.

    Kesepakatan terkait mekanisme pemanfaatan sumber air dan kompensasinya sudah dibuat, namun Pemkot Malang disebut sering wanprestasi dan menjual air dengan harga tinggi

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember

    Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Pemerintah gelontorkan SPHP dan bantuan pangan hingga Desember
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 14 Juli 2025 – 17:16 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggulirkan dua strategi besar untuk menstabilkan harga beras. Langkah tersebut berupa program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta penyaluran bantuan pangan hingga akhir 2025.

    Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan hal itu usai meninjau langsung gudang distributor beras Bulog Surakarta di Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo, Minggu (13/07/2025). Ia menyebut untuk semester II/2025, pemerintah telah menyiapkan SPHP sebesar 1,3 juta ton secara nasional. Sementara itu, Jawa Tengah mendapat alokasi 158 ribu ton. Adapun untuk wilayah Solo Raya, total pagu SPHP mencapai 39 ribu ton.

    “SPHP ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, dan harga jualnya maksimal Rp 12.500 per kilogram,” jelas Arief. 

    Selain SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Secara nasional, sebanyak 18,27 juta KPM akan menerima bantuan pangan dengan total volume mencapai 360 ribu ton. Di Jawa Tengah, jumlah penerima bantuan mencapai 1,9 juta orang dengan alokasi beras 39 ribu ton. Sementara Solo Raya akan menerima 9.600 ton untuk 483 ribu KPM.

    Arief menambahkan bahwa Bulog sudah berhasil mengamankan tambahan stok sebesar 2,6 juta ton beras pada semester pertama. Di semester kedua, Bulog juga akan menjaga harga di tingkat petani dengan menyerap gabah minimal seharga Rp 6.500 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

    “Produksi memang menurun di semester kedua, tapi masyarakat tidak perlu khawatir. Jika curah hujan masih cukup tinggi hingga tiga bulan ke depan, stok pangan kita aman,” katanya.

    Pada kesempatan itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan pihaknya melakukan pengawasan ketat terhadap distribusi beras SPHP. Setiap penjual wajib terdaftar dan menggunakan aplikasi Klik SPHP untuk memastikan alur distribusi tercatat dan transparan.

    “Pembelian dibatasi maksimal dua kantong atau 50 kilogram per orang, dan harga tetap Rp 12.500 per kilogram. Ini harga terendah di Indonesia untuk kualitas beras medium terbaik,” ujar Rizal.

    Ia menambahkan, distribusi SPHP akan dikawal oleh Satgas Pangan, TNI, Polri, kepala pasar, hingga petugas pengamanan dalam. Hal ini dilakukan guna mencegah penyalahgunaan, pengoplosan, atau perusakan kemasan.

    “Jika ditemukan pelanggaran, akan ada sanksi tegas hingga tindak pidana. Seluruh pengecer juga diminta membuat surat pernyataan tidak akan mengoplos atau menjual secara besar-besaran,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso, Senin (14/7). 

    Sumber : Radio Elshinta