Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula

    Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa pemerintah memperbaiki berbagai regulasi yang ada demi mewujudkan swasembada gula.

    Mentan mengungkapkan terdapat beberapa regulasi yang disetujui atas usulan seluruh petani Indonesia, mulai dari kredit usaha rakyat (KUR) yang bunganya flat hanya 6 persen per tahun, lalu ada pula alokasi dana besar untuk mendukung sektor perkebunan tebu nasional. Pemerintah juga memberikan subsidi bibit cepat tanam Rp200 miliar dari Kementan untuk petani yang menanam baru.

    “Baru saja kami terima revisi anggaran sebesar Rp200 miliar untuk (petani) plasma. Tadi sudah tanda tangan dan dikirim ke Presiden, Menteri Keuangan, dan Mensesneg. Doakan kalau itu terjadi, tebu dan gula bisa meningkat cepat,” katanya saat di Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa.

    Pihaknya juga menekankan untuk meningkatkan produksi eksponensial. Saat zaman penjajahan, produksi gula Indonesia terbesar nomor dua di dunia, dengan produktivitasnya mencapai 14 ton per hektare. Namun, setelah merdeka, angka tersebut justru menurun menjadi hanya 4 ton per hektare.

    Dirinya menyebut berbagai tantangan dihadapi mulai dari sisi regulasi, budi daya, dan lainnya. Pemerintah secara bertahap terus melakukan perbaikan.

    “Semoga tiga tahun ke depan paling lambat empat tahun kita bisa swasembada. Dengan begitu bisa menghemat devisa sebesar Rp50 triliun, itu dari gula. Untuk white sugar atau gula putih tahun depan sudah target swasembada,” kata dia.

    Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyambut baik program dari Menteri Pertanian terkait upaya swasembada gula nasional.

    Dirinya mengungkapkan pemerintah daerah siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat.

    Menurutnya, target swasembada gula bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Saya yakin dan optimistis kalau Indonesia bisa kembali berjaya sebagai negara penghasil gula. Di Kota Kediri ada dua pabrik gula yang masih produksi hingga saat ini,” kata dia.

    Dalam kunjungannya ke Kediri, selain ke pabrik gula Pesantren Baru, Menteri Pertanian juga meninjau langsung area perkebunan tebu di wilayah Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

    Mentan melakukan pengecekan lapangan dan juga berdiskusi langsung dengan para petani tebu.

    Turut hadir dalam kunjungan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Plt Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, Dirjen Bulog Ahmad Rizal Ramdani, Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Djoko Prihadi, dan berbagai tamu undangan lainnya. 

    Sumber : Antara

  • Mentan tindak tegas soal beras oplosan

    Mentan tindak tegas soal beras oplosan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan tindak tegas soal beras oplosan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak main-main terkait dengan temuan beras oplosan dan akan menindak tegas sebagai upaya melindungi petani dan masyarakat pada umumnya.

    Mentan menyebut pihaknya sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

    “Sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek dan kami menyurati Kapolri. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang,” katanya saat kunjungan kerja di lahan HGU Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa.

    Ia mengungkapkan saat ini petugas terkait sudah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan tersebut. Mereka diperiksa secara maraton.

    Pihaknya juga yakin bahwa kasus itu akan ditindak tegas karena merugikan konsumen sekitar Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    “Menurut informasi yang kami terima beberapa daerah sudah menurunkan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan juga kualitasnya sesuai standar,” kata dia.

    Dirinya juga meminta kepada pengusaha untuk sadar dan tidak zalim ke petani dan konsumen. Sesuai dengan data ada sekitar 287 juta orang seluruh Indonesia. Beras adalah bahan pokok utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

    “Kami terima kasih ke pengusaha, sadar jangan zalim ke petani. Konsumen ada 287 juta sekarang seluruh Indonesia. Yang menengah ke atas masih aman tapi yang menengah ke bawah di garis kemiskinan kasihan. Kita harus peduli ke saudara kita. Siapa yang mau menjaga bangsa ini kalau bukan kita semua,” ujar dia.

    Ia menambahkan, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk media untuk turut menjaga.

    Ia mengungkapkan bahwa Presiden sudah memberikan perintah untuk melindungi petani, meningkatkan produksi dan melayani petani di seluruh Indonesia.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.

    Hal itu menindaklanjuti dari laporan temuan 212 produsen beras nakal. Pemeriksaan dilakukan oleh Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim Polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.

    Langkah itu juga merupakan tindak lanjut dari laporan 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu, baik dari sisi volume, kualitas maupun kejelasan label. 

    Sumber : Antara

  • Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 

    Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Koperasi Desa Merah Putih di Jateng akan serap 68 ribu tenaga kerja 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:57 WIB

    Elshinta.com – Koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah bakal menjadi salah satu ujung tombak pengurangan angka kemiskinan. Sebab, sebanyak 8.523 koperasi di 35 kabupaten/kota di provinsi ini minimal akan menyerap 68.184 tenaga kerja.

    Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jateng, Sujarwanto Dwiatmoko mengatakan, sebanyak sebanyak 8.523 koperasi merah putih itu sudah seluruhnya berbadan hukum. 

    “Jumlahnya 8.523. Terdiri dari 7.810 Koperasi Desa Merah Putih, dan 513 Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Sujarwanto usai acara Upacara HUT Koperasi ke-78, di Halaman Kantor Gubernur Jateng, Sabtu, 12 Juli 2025.

    Dia mengatakan, secara bertahap para anggota koperasi sudah diberikan pelatihan dalam mengelola manajemen, dan pemahaman tentang lembaga bisnis koperasi. 

    Bahkan, lanjut dia,  sejumlah pengurus koperasi itu juga sudah dipertemukan dengan pelaku dunia usaha, ini dalam rangka bermitra menjadi distributor bahan subsidi negara. 

    “Seperti LPG 3 kg dengan PT Pertamina, pupuk bersubsidi dengan PT Pupuk Indonesia, menjadi pembeli beras dan menyetok ke Perum Bulog serta  bisnis-bisnis lain. Kita sudah pertemukan,” ucapnya. 

    Ia berharap, Koperasi Desa Merah Putih menjadi lembaga bisnis yang profesional dan akuntabel.

    Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jateng, Eddy Sulistiyo Bramiyanto mengatakan, sebanyak 8.523 koperasi merah putih itu mampu menyerap 68.184 tenaga kerja. Jumlah itu didapatkan dari pengurus koperasi saja. Jika koperasi sudah berjalan dan berkembang, maka nantinya ada tambahan pengelola yang direkrut.

    “Kalau kami hitung, setidaknya ada 68.184 tenaga kerja. Ini angka minimal ya, karena nanti bisa berkembang. Instruksi dari Bapak Gubernur bahwa koperasi ini harus bermanfaat bagi masyarakat, mampu membuka lapangan kerja, dan tekan kemiskinan di desa,” kata dia. 

    Ia memperediksi, perputaran uang di desa melalui koperasi ini akan sangat besar. Produsen hingga konsumen sama-sama merasakan manfaatnya.

    Dibeberkan dia, jenis usaha koperasi tersebut bervariasi, di antaranya usaha penyediaan sembako,  apotek, klinik kesehatan,  simpan pinjam, penyediaan gudang,  bidang logistik, pakan ternak, penjualan pupuk obat-obatan pertanian, dan lainnya.

    Dalam pengembangannya ke depan, Bramiyanto mendorong koperasi bisa bekerjasama dengan BUMD dan BUMN. Dengan catatan semua model bisnis dijalankan dengan kalkulasi yang tepat.

    “Biaya produksi dan operasional benar-benar dihitung. Sehingga tahu untung berapa karena perputaran uang harus produktif,” tandasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Selasa (15/7).

    Saat ini pihaknya mendorong agar koperasi yang sudah siap untuk beroperasi agar  bisa langsung melakukannya. Dengan pola yang tepat, maka Koperasi Desa Merah Putih ini bisa menjadi tumpuan menyejahterakan masyarakat di desa.

    Salah seorang pengurus Koperasi Desa Merah Putih Boja Kendal, M Nur Yasin, mengatakan koperasinya setidaknya telah menggandeng kurang lebih 20-an pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari wilayah tersebut dan sekitarnya. Di antaranya produk olahan kolang-kaling dari Desa Limbangan, keripik, kopi, dan lain-lain khas wilayah sekitar.

    “Kita merangkul semua UMKM. Nah, tujuan kita di sini nanti seluruh hasil UMKM itu  seandainya ada pesanan bisa melalui koperasi,” ucapnya.  

    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meluncurkan secara resmi Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada pada 19 Juli 2025 mendatang.

    Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, sudah menyiapkan semuanya terkait dengan kegiatan launching Koperasi Desa/Merah Putih di Klaten pada pada 19 Juli 2025. 

    Luthfi mengaku  mendukung penuh percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya. Sebab, para kepala desa dan Lurah juga menyambut antusias langkah percepatan tersebut. 

    “Bagus untuk antusiasmenya kepala desa. Itu nanti untuk memutar ekonomi di desa. Kalau semua ada koperasi di masing-masing desa, maka ekonomi di desa akan berputar,” kata Luthfi beberapa waktu lalu.

    Dukungan penuh tersebut juga untuk menjalankan amanat instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Bahkan Pemprov Jateng sudah menerbitkan dua aturan turunan melalui Surat Gubernur No. 500.3/0002538 tentang Pendirian Koperasi Desa Merah Putih dan Surat Sekretaris Daerah No. 500.3/0003310 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.  

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamenaker tegaskan tak mentoleransi praktik penahanan ijazah karyawan

    Wamenaker tegaskan tak mentoleransi praktik penahanan ijazah karyawan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamenaker tegaskan tak mentoleransi praktik penahanan ijazah karyawan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menegaskan tak akan menoleransi segala bentuk praktik penahanan ijazah karyawan yang dilakukan oleh setiap perusahaan.

    Noel, sapaan akrab Wamenaker Immanuel Ebenezer di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa, menyebut bahwa penahanan ijazah karyawan aktif maupun mantan pekerja merupakan bentuk tindakan ilegal dan termasuk pelanggaran serius.

    “Penahanan ijazah adalah praktik ilegal dan kriminal. Siapa pun yang melakukan praktik kejahatan ini, negara tidak akan tinggal diam,” kata Noel.

    Pemerintah sejatinya sudah tegas melarang setiap perusahaan menahan ijazah karyawan, sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja.

    Pernyataan Noel itu sekaligus menindaklanjuti laporan dan hasil inspeksi mendadak (sidak) ke dua perusahaan di Kota Malang yang menahan ijazah milik mantan pekerja.

    Dalam sidaknya sore tadi, Wamenaker Noel didampingi oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.

    Ia menyebut bahwa langkah mendatangi langsung perusahaan sebagaimana yang sudah dilakukannya merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyat, khususnya para pekerja yang hak-haknya terlanggar.

    “Kami ingin menunjukkan bahwa negara selalu hadir. Negara harus berdiri di sisi rakyat,” ucapnya.

    Noel menyatakan meminta kedua perusahaan agar segera mengembalikan ijazah milik eks pegawainya.

    Manajemen perusahaan, kata dia, pun berkomitmen melakukan pengembalian ijazah yang sebelumnya sempat ditahan, tanpa membebani pihak pemilik.

    “Manajemen berkomitmen menyelesaikan masalah ini secara tuntas dan tidak meminta mantan pekerja membayar satu rupiah pun,” ujarnya.

    Selain itu, dia mengapresiasi upaya penanganan kasus penahanan ijazah yang telah dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.

    Kemudian juga memuji sikap kooperatif yang ditunjukkan oleh manajemen kedua perusahaan dalam merespons persoalan ini.

    “Pengawas ketenagakerjaan Jawa Timur layak menjadi contoh dalam penanganan kasus ketenagakerjaan. Begitu juga dengan manajemen perusahaan yang bersikap terbuka dan kooperatif. Ini patut ditiru oleh perusahaan lainnya,” kata Noel.

    Sumber : Antara

  • Aturan baru pajak di e-commerce tak naikkan harga barang

    Aturan baru pajak di e-commerce tak naikkan harga barang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Dirjen Pajak: Aturan baru pajak di e-commerce tak naikkan harga barang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 23:46 WIB

    Elshinta.com –  Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto memastikan aturan baru pemungutan pajak penghasilan (PPh) 22 dari pedagang daring (online) oleh niaga elektronik (e-commerce) tak berdampak terhadap kenaikan harga barang.

    “Ini bukan pajak baru, tidak akan menaikkan harga,” kata Bimo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

    Dia menjelaskan pedagang daring di niaga elektronik biasanya sudah menghitung kewajiban pajak mereka saat menetapkan harga barang.

    Terkait aturan baru pun, kata dia, perubahan terletak pada mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak.

    Bila sebelumnya pedagang perlu menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak mereka sendiri, kini tugas tersebut dialihkan ke platform niaga elektronik.

    “Supaya lebih bisa untuk rekonsiliasi, untuk level of playing field (keadilan berusaha) antara yang di e-commerce dan non e-commerce jadi sama,” jelasnya.

    Dia berharap tidak ada simpang siur terkait potensi kenaikan harga akibat aturan baru.

    Kebijakan itu, menurut Bimo, telah disusun dengan sangat adil sesuai dengan yang selama ini telah terimplementasi.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi meneken PMK 37/2025 pada 11 Juni 2025 dan diundangkan pada 14 Juli 2025 untuk menunjuk lokapasar (marketplace) sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) untuk memungut pajak dari pedagang daring.

    Besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

    Adapun pedagang yang menjadi sasaran kebijakan ini adalah yang memiliki omzet di atas Rp500 juta, dibuktikan dengan surat pernyataan baru yang disampaikan ke lokapasar tertunjuk.

    Sedangkan pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp500 juta terbebas dari pungutan ini. Pengecualian juga berlaku untuk sejumlah transaksi lain, seperti layanan ekspedisi dan transportasi daring (ojek online atau ojol), penjual pulsa, hingga perdagangan emas.

    Sumber : Antara

  • Inovasi Eco-Briket di Tuban, dihadirkan Pertamina

    Inovasi Eco-Briket di Tuban, dihadirkan Pertamina

    meluncurkan program bertajuk \\

    Kang Ebit: Inovasi Eco-Briket di Tuban, dihadirkan Pertamina
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 13:34 WIB

    Elshinta.com – Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melalui Fuel Terminal Tuban meluncurkan program bertajuk “Kang Ebit” (Kampung Eco-Briket). Program unggulan ini merupakan inovasi sosial dan lingkungan yang mengubah limbah organik seperti siwalan dan batok kelapa menjadi briket ramah lingkungan yang bernilai ekonomi tinggi, demikian dikutip dari keterangan tertulis yang diterima Elshinta.

    Kang Ebit lahir dari kepedulian terhadap dua isu besar yang saling berkaitan diantaranya persoalan limbah rumah tangga dan keterbatasan akses ekonomi masyarakat rentan. Dengan memanfaatkan limbah lokal yang melimpah, terutama limbah siwalan yang merupakan hasil olahan khas masyarakat wilayah Tuban serta batok kelapa yang kerap terbuang, program ini berhasil mengolah bahan-bahan tersebut menjadi briket berkualitas yang telah dipasarkan ke berbagai wilayah di Indonesia.

    Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tuban, Alek Mashadi menyampaikan bahwa program Kang Ebit merupakan inovasi yang unik sebagai langkah konkret dalam mendukung energi terbarukan dan pemanfaatan limbah secara berkelanjutan. “Kehadiran briket ramah lingkungan ini tidak hanya memberikan solusi alternatif terhadap bahan bakar fosil, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” ujar Alek.

    Lebih dari sekadar program pengelolaan limbah, Kang Ebit menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat. Pertamina menggandeng kelompok-kelompok rentan, seperti ibu rumah tangga, lansia produktif, hingga pemuda tidak produktif untuk dilatih dalam proses produksi briket, mulai dari pengumpulan bahan baku, pengolahan, pencetakan, hingga pengemasan, dan pemasaran. Hasilnya, para anggota kelompok kini memiliki keterampilan baru serta penghasilan tambahan yang stabil dan berkelanjutan.

    “Program Kang Ebit adalah wujud nyata kontribusi Pertamina dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya dalam hal pengurangan limbah, pemanfaatan energi alternatif, dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Kami percaya bahwa solusi terhadap tantangan sosial dan lingkungan harus datang dari akar rumput dan Kang Ebit adalah contoh konkret bagaimana kolaborasi dan inovasi bisa membawa dampak positif yang luas,” ujar Rahmad Febriadi, Fuel Terminal Manager Tuban.

    Hingga pertengahan tahun 2025, program Kang Ebit telah memproduksi hingga 14 ton briket setiap bulannya dengan distribusi yang telah menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Permintaan terhadap briket eco-friendly ini terus meningkat, baik dari sektor rumah tangga maupun pelaku UMKM yang membutuhkan sumber energi alternatif yang hemat, bersih, dan efisien.

    Kang Ebit menjadi bukti bahwa pendekatan berbasis komunitas, bila didukung oleh perusahaan dan didesain secara partisipatif, mampu memberikan dampak nyata yang berkesinambungan. Fuel Terminal Tuban berharap program ini dapat direplikasi di berbagai daerah lainnya sebagai model inovatif pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular, dan pemberdayaan masyarakat.

    Terpisah, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan bahwa program yang diperkenalkan oleh Fuel Terminal Tuban ini merupakan program yang berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan limbah B3 (Bahan Bebahaya dan Beracun) dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

    Program ini juga sejalan dengan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pengelolaan limbah yang baik, program ini dapat mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan sekitar khususnya wilayah Fuel Terminal Tuban.

    “Kami berharap dengan adanya Kang Ebit, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus melalui Fuel Terminal Tuban akan menjadi contoh dalam pengelolaan lingkungan di sektor energi, khususnya dalam penanganan limbah B3 serta dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, termasuk pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat,” tutup Ahad.

    Penulis: Yuyun Arbaiyah/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo mainkan peran strategis di dunia yang terbelah

    Prabowo mainkan peran strategis di dunia yang terbelah

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Negosiasi RI-Eropa tuntas, Pengamat: Prabowo mainkan peran strategis di dunia yang terbelah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 14:56 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai keberhasilan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan Uni Eropa sebagai prestasi politik luar negeri di mana Prabowo berhasil memainkan peran di dunia yang tengah terbelah.

    “Prabowo menunjukkan bahwa kepemimpinan politik Indonesia hari ini tidak hanya responsif terhadap tekanan global, tetapi juga mampu merumuskan arah dan keputusan strategis secara mandiri. Ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan otoritas yang dihormati di meja perundingan internasional,” ujar Agung dalam keterangannya, Senin (14/7).

    Agung menyebut CEPA sebagai perjanjian yang sudah terkatung selama lebih dari satu dekade. Fakta bahwa perundingannya berhasil dituntaskan hanya beberapa bulan sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden, menjadi indikator kuat bahwa gaya kepemimpinan Prabowo berorientasi pada hasil (result-oriented leadership).

    “Terobosan ini tidak terjadi dalam ruang kosong. Ini hasil dari kehadiran langsung Prabowo dalam diplomasi tingkat tinggi dan keberanian untuk menyelesaikan isu-isu krusial secara cepat dan langsung,” jelasnya.

    Lebih jauh, Agung menyebut bahwa kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa juga memperkuat posisi Prabowo dalam negeri, terutama dalam membuktikan bahwa arah kebijakan ekonomi yang dijanjikan selama masa kampanye benar-benar mulai diwujudkan.

    “Ini memperkuat kredibilitas politik Prabowo, bahwa janji untuk membuka pasar baru, meningkatkan investasi, dan menciptakan peluang kerja nyata, kini telah memiliki fondasi konkret di level internasional,” tegas Agung.

    Selain menjadi penyeimbang dalam peta dagang global yang sebelumnya terlalu berat ke Amerika Serikat dan Tiongkok, Prabowo juga dianggap berhasil memosisikan Indonesia sebagai aktor strategis di antara poros kekuatan dunia.

    “Dalam konteks politik global yang multipolar, keberhasilan menyelesaikan stagnasi 10 tahun negosiasi CEPA menjadi pesan simbolik bahwa Indonesia bukan hanya penonton, tapi pengarah,” pungkasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • KAI Divre II Sumbar layani 1 juta lebih penumpang pada Semester I 2025

    KAI Divre II Sumbar layani 1 juta lebih penumpang pada Semester I 2025

    Sumber foto: Musthofa/elshinta.com.

    KAI Divre II Sumbar layani 1 juta lebih penumpang pada Semester I 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:19 WIB

    Elshinta.com – Sepanjang Semester I 2025, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat mencatatkan jumlah penumpang sebanyak 1.023.584 orang. Angka ini meningkat 13,12 persen dibanding periode yang sama pada 2024 dengan total 904.821 penumpang.

    Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab menjelaskan peningkatan volume penumpang ini didorong oleh penambahan frekuensi perjalanan, peningkatan kapasitas tempat duduk, serta tingginya minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi kereta api.

    “Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api terus meningkat. Masyarakat kini semakin sadar bahwa kereta api merupakan solusi transportasi publik yang efisien dan ramah lingkungan,” ujar Reza.

    Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan atas kepercayaannya, seraya menegaskan komitmen KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan perjalanan.

    Reza menambahkan, 5 stasiun dengan jumlah keberangkatan penumpang tertinggi pada periode tersebut adalah Stasiun Padang dengan 271.668 penumpang, Stasiun Pariaman 212.297 penumpang, Stasiun Air tawar 95.010 penumpang, Stasiun BIM 60.402 penumpang dan Stasiun Naras 60.235 penumpang.

    Kemudian, 5 stasiun kedatangan dengan volume penumpang tertinggi yaitu Stasiun Padang dengan 285.560 penumpang, Stasiun Pariaman 219.675 penumpang, Stasiun Air tawar 83.905 penumpang, Stasiun Naras 66.131 penumpang dan Stasiun BIM 57.941 penumpang

    Dari sisi ketepatan waktu, KAI Divre II Sumbar berhasil mencatatkan performa yang membanggakan. Tingkat ketepatan waktu kedatangan kereta penumpang Semester I 2025 mencapai 99,62% persen, naik dari 99,34% persen pada periode yang sama tahun lalu. Sementara untuk tingkat ketepatan waktu keberangkatan kereta penumpang Semester I 2025 tetap terjaga di angka 99,84% persen.

    Kinerja ini didukung oleh peningkatan mutu operasional secara menyeluruh, termasuk perawatan sarana dan prasarana. Ketepatan waktu menjadi salah satu keunggulan utama transportasi kereta api yang bebas hambatan lalu lintas.

    KAI Divre II Sumbar mengimbau kepada calon penumpang untuk merencanakan perjalanan dan melakukan pemesanan melalui aplikasi Access by KAI.

    Pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI dapat dilakukan sejak H-7 keberangkatan sehingga calon pelanggan yang memiliki rencana menggunakan KA dapat jauh-jauh hari membeli tiket tanpa takut kehabisan.

    KAI juga masih menyediakan layanan loket go-show di stasiun untuk penjualan tiket yang dibuka 3 jam sebelum keberangkatan KA selama tiket masih tersedia.

    “Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan di seluruh aspek, baik di stasiun maupun di atas kereta. Keselamatan, kenyamanan, dan ketepatan waktu akan selalu menjadi prioritas kami demi mewujudkan transportasi massal yang aman, nyaman, dan berkelanjutan,” tutup Reza seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Musthofa. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan: Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, di Jakarta, Selasa, sebanyak 103 Kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini. Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan Kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan … sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta.

    Zulhas mengatakan jumlah pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan nilai kebutuhan riil dan kelayakan usaha yang diajukan oleh koperasi.

    Sebagai contoh, jika sebuah koperasi membutuhkan modal untuk membeli pupuk senilai Rp60 juta, maka bank akan memberikan pinjaman sebesar itu, bukan jumlah yang lebih besar tanpa dasar.

    Meski demikian, Zulhas tidak menjelaskan secara spesifik dari mana sumber modal awal yang digunakan oleh 103 koperasi percontohan untuk menjalankan usaha pertama kalinya.

    Namun, menurut Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah putih yang ditandatangani pada 11 April 2025, Dana Desa dapat disalurkan sebagai modal penyertaan desa untuk kegiatan ketahanan pangan Koperasi Desa Merah Putih, jika di desa itu tidak terdapat BUMDes atau sejenisnya.

    Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengamanatkan bahwa pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.

    Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Sebagai modal awal, pemerintah berencana memberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per unit koperasi dari Himbara.

    Dana itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang wajib dikembalikan melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.

    Selain itu, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 juga menginstruksikan bank-bank Himbara untuk turut mengongkosi pendirian koperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN melalui skema channelling untuk investasi dan program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema executing untuk modal kerja.

    Akan tetapi, menjelang peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar hukum penyaluran pembiayaan dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) belum diterbitkan.

    Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diundur menjadi 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara

  • Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan: Kopdes dapat pinjaman modal kalau sudah terbukti untung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 15:36 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan mendapatkan pinjaman modal dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah koperasi tersebut menunjukkan kinerja positif dan terbukti untung.

    Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, di Jakarta, Selasa, sebanyak 103 Kopdes percontohan yang sudah beroperasi akan menjadi model penerapan pendekatan ini. Fokus awal adalah memastikan bahwa berbagai lini usaha yang dijalankan Kopdes, seperti agen LPG, pupuk dan sembako memang menguntungkan.

    “Enggak ada APBN-nya, kan usahanya dulu. Kalau sudah bagus, kelihatan … sudah untung, baru kita pikirkan modalnya gimana. Modalnya itu nanti dapat pinjaman dari Himbara, plafon. Bukan dibagi duitnya,” kata Zulhas setelah rapat koordinasi persiapan peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta.

    Zulhas mengatakan jumlah pinjaman yang diberikan akan disesuaikan dengan nilai kebutuhan riil dan kelayakan usaha yang diajukan oleh koperasi.

    Sebagai contoh, jika sebuah koperasi membutuhkan modal untuk membeli pupuk senilai Rp60 juta, maka bank akan memberikan pinjaman sebesar itu, bukan jumlah yang lebih besar tanpa dasar.

    Meski demikian, Zulhas tidak menjelaskan secara spesifik dari mana sumber modal awal yang digunakan oleh 103 koperasi percontohan untuk menjalankan usaha pertama kalinya.

    Namun, menurut Surat Edaran Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Pelaksanaan Pembentukan Koperasi Desa Merah putih yang ditandatangani pada 11 April 2025, Dana Desa dapat disalurkan sebagai modal penyertaan desa untuk kegiatan ketahanan pangan Koperasi Desa Merah Putih, jika di desa itu tidak terdapat BUMDes atau sejenisnya.

    Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mengamanatkan bahwa pendanaan untuk percepatan pembentukan 80 ribu koperasi desa dibebankan pada APBN, APBD, APBDes, dan sumber lain yang sah.

    Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih diperkirakan mencapai Rp400 triliun. Sebagai modal awal, pemerintah berencana memberikan plafon pinjaman hingga Rp3 miliar per unit koperasi dari Himbara.

    Dana itu bukan hibah, melainkan pinjaman yang wajib dikembalikan melalui mekanisme cicilan dengan tenor enam tahun.

    Selain itu, Inpres Nomor 9 Tahun 2025 juga menginstruksikan bank-bank Himbara untuk turut mengongkosi pendirian koperasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN melalui skema channelling untuk investasi dan program khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui skema executing untuk modal kerja.

    Akan tetapi, menjelang peluncuran Koperasi Desa Merah Putih, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan menjadi dasar hukum penyaluran pembiayaan dari Himbara, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) belum diterbitkan.

    Peluncuran program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang semula dijadwalkan pada 19 Juli 2025, diundur menjadi 21 Juli 2025 di Klaten, Jawa Tengah.

    Sumber : Antara