Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Indonesia telah buka 2.400 toko ritel di Filipina

    Indonesia telah buka 2.400 toko ritel di Filipina

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso saat menghadiri peluncuran Hari Ritel Nasional di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025). (ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

    Mendag: Indonesia telah buka 2.400 toko ritel di Filipina
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut Indonesia telah membuka 2.400 toko ritel di Filipina dan siap menyusul Bangladesh serta Malaysia.

    Budi menjelaskan toko ritel yang berada di bawah naungan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) telah melebarkan sayap ke beberapa negara di Asia dan berdampak positif pada peningkatan ekspor produk-produk dalam negeri.

    “Jadi itu bagian daripada ekspor jasa kita, nah otomatis kalau banyak toko, nanti rentetannya ya banyak produk kita yang dijual di sana. Mudah-mudahan, kemungkinan nanti bisa di Malaysia, Bangladesh dan sebagainya,” ujar Budi ditemui dalam peluncuran Hari Ritel Nasional 2025 di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis.

    Dengan berdirinya toko ritel di luar negeri, kata Budi, secara tidak langsung produk Indonesia terbantu secara promosi.

    Menurutnya, pemerintah tidak hanya mendorong ekspor barang, tetapi juga di sektor jasa.

    “Kita itu tidak hanya ekspor barang, tetapi juga ekspor jasa. Jadi sebagian besar juga produknya impor dari kita. Memang kita mulai waktu itu dari Filipina dan kita sudah mulai masuk mulanya ke Filipina, bahkan kemarin dijajaki dengan Bangladesh dan Malaysia,” katanya.

    Sementara itu Ketua Umum Aprindo Solihin mengatakan toko ritel yang berada di Filipina memiliki bentuk dan konsep yang sama persis dengan Indonesia.

    Solihin menyebut 2.400 toko tersebut telah berlangsung selama 10 tahun dan terus bertumbuh. Sebagian besar produk yang dijual pada toko tersebut juga berasal dari Indonesia.

    Saat ini Aprindo sedang mempersiapkan pembukaan toko ritel di Bangladesh.

    “Kita nggak bisa langsung 100 persen di sana, kita buka di sana dengan mayoritas ada mitra dan kemitraan ini kan harus cocok, kalau nggak, susah kita ya. Ritel saat ini sudah sekian lama, kita sudah punya gerai 2.400, dalam waktu dekat yang kita sudah siapkan semua perangkatnya, Bangladesh,” imbuh Solihin.

    Sumber : Antara

  • Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja

    Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Sri Mulyani lapor realisasi BSU Rp6,88 triliun untuk 11,4 juta pekerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 14:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah terealisasi sebesar Rp6,88 triliun yang diterima oleh 11,4 juta pekerja dalam periode 23 Juni hingga 1 Juli 2025.

    “Ini merupakan bentuk dukungan negara hadir di tengah berbagai tantangan ekonomi yang kita hadapi. Bukan hanya untuk menjaga daya beli, tetapi juga untuk menjaga semangat para pekerja agar tetap berkarya, karena para pekerja adalah pahlawan di balik kemajuan ekonomi kita,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Kamis.

    BSU merupakan salah satu dari lima stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka.

    Sri Mulyani berharap masyarakat dapat memanfaatkan stimulus itu dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa membangun ekonomi yang lebih berdaya saing dan berkelanjutan.

    Sebagai catatan, penyaluran BSU diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.

    Dalam Permenaker 5/2025, pekerja/buruh yang mendapatkan BSU harus memenuhi sejumlah persyaratan seperti seorang warga negara Indonesia dengan kepemilikan nomor induk kependudukan; peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan April 2025; dan menerima gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta per bulan.

    Bagi pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka aturan upah yang berlaku adalah upah minimum dibulatkan ke atas.

    Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 Ayat 3 Permenaker 10/2022 yang tidak mengalami perubahan bunyi pada permenaker pembaruan.

    Adapun detail ambang batas upah minimum untuk persyaratan BSU 2025 telah diperbarui dalam Permenaker 5/2025.

    Selain itu, bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus, sehingga total yang diterima adalah sebesar Rp600 ribu.

    Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, penyaluran BSU telah mencapai setidaknya 85 persen dari total setidaknya 15 juta penerima. 

    Sumber : Antara

  • Bandara Soekarno-Hatta siap akomodir pengalihan penerbangan dari Halim

    Bandara Soekarno-Hatta siap akomodir pengalihan penerbangan dari Halim

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Bandara Soekarno-Hatta siap akomodir pengalihan penerbangan dari Halim
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 16:00 WIB

    Elshinta.com – PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten, memastikan kesiapan dalam mengakomodir pengalihan sebagian penerbangan maskapai Citilink dan Batik Air dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) Jakarta mulai 1 Agustus 2025.

    “Kalau persiapan dapat dinyatakan kami sangat siap. Karena kalau ingat dulu Halim pernah ditutup total, flight-nya dipindah semua ke Soekarno-Hatta, bisa berlangsung dengan baik,” kata General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Dwi Ananda Wicaksana di Tangerang, Kamis.

    Ia mengatakan bentuk kesiapan dalam mengakomodir pengalihan dari beberapa maskapai penerbangan tersebut telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait di Bandara Soetta. Baik itu, dalam menyiapkan fasilitas, penempatan terminal dan lain sebagainya telah dikondisikan secara terinci.

    “Kami sudah melakukan beberapa rapat, flightnya sudah di-‘select’ ya yang mana saja. Tanggal 1 Agustus nanti pasti sudah sangat siap untuk melayani rute Halim yang pindah ke Bandara Soekarno-Hatta,” jelasnya.

    Dwi menyebutkan dari peralihan dua maskapai nasional antara Citilink dan Batik Air ke Bandara Soetta terdapat sebanyak 24 penerbangan atau 50 persen perpindahannya.

    “Sekitar 50 persen saja dari yang ada di Halim.
    Namun demikian kan tentunya airlines juga akan selektif. Tidak mungkin dia dengan rute yang sama ditambah pesawatnya. Jadi pasti nanti ada penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.

    Ia menambahkan dalam pengalihan penerbangan ini pihaknya juga tengah menyiapkan pengaktifan Terminal Gate 1C di Bandara Internasional Soetta.

    Proses perpindahan tersebut, akan dilakukan secara bertahap dengan memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk pelayanan.

    “Terminal Gate 1C rencananya juga di bulan Agustus. Pengoperasiannya lebih kepada desainnya, seperti Citilink kan pindah lagi ke 1C. Jadi memang nanti mungkin agak bertahap karena secara kontrak 1C baru finis di sekitar Oktober,” kata dia.

    Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan sebagian penerbangan maskapai Batik Air dan Citilink di Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) akan dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) mulai 1 Agustus 2025.

    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan telah mengambil kebijakan untuk melakukan pemindahan sebagian penerbangan terjadwal dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) ke Bandar Udara Soekano Hatta (CGK).

    “Rencana tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bandar Udara Halim Perdanakusuma dan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta,” katanya.

    Pihak PT Batik Air Indonesia dan PT Citilink Indonesia mendukung rencana tersebut serta akan menindaklanjuti pelaksanaan perpindahan penerbangan dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma ke Bandar Udara Soekarno-Hatta.

    Terkait rencana perpindahan penerbangan ini, dia berharap operator penerbangan dan operator bandar udara serta pihak terkait lainnya dapat memberikan informasi kepada penumpang dan calon penumpang agar meminimalisasi keluhan dan miskomunikasi dalam penerbangan.

    “Kami juga berharap calon penumpang yang biasa terbang dari Halim senantiasa mengikuti perkembangan informasi penerbangan ini,” ucap Lukman.

    Sumber : Antara

  • Pengamat harap pemerintah buka kembali ruang negosiasi soal tarif AS

    Pengamat harap pemerintah buka kembali ruang negosiasi soal tarif AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pengamat harap pemerintah buka kembali ruang negosiasi soal tarif AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 16:44 WIB

    Elshinta.com – Pengamat hubungan internasional dan investasi Zenzia Sianica Ihza mengharapkan Pemerintah Indonesia membuka kembali ruang negosiasi soal tarif impor sebesar 19 persen terhadap produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat (AS) agar bisa diturunkan lagi.

    “Kita memberi terlalu banyak. Sementara, tarif 19 persen masih tergolong tinggi dan membebani pelaku ekspor kita. Harusnya negosiasi ulang. Jangan puas dengan angka 19 persen, karena itu belum mengembalikan posisi kita seperti sebelum badai tarif diberlakukan,” ujar Zenzia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, jika dihitung secara keseluruhan, maka produk Indonesia tetap dikenai beban tarif hampir 29 persen, karena tarif dasar 10 persen yang berlaku otomatis.

    “Jadi, sebenarnya bukan hanya 19 persen, tetapi 19 ditambah 10. Itu tetap tinggi dan tidak fair,” katanya.

    Ia menyebut Indonesia berada dalam posisi yang sebenarnya punya pengaruh kuat.

    Permintaan Trump agar Indonesia membeli 50 jet Boeing dan investasi energi senilai 15 miliar dolar AS menunjukkan bahwa Washington juga membutuhkan Jakarta dalam konteks ekonomi dan geopolitik.

    “Kalau kita setuju membeli pesawat dan investasi energi, kenapa tidak meminta tarif turun ke angka yang lebih wajar, misalnya di bawah 10 persen? Negosiasi itu harus dua arah, bukan hanya menerima dikte,” ujarnya.

    Zenzia menyebut dalam merespons tekanan tarif dari Trump, beberapa negara justru mampu menunjukkan posisi tawar yang lebih kokoh. China, misalnya, secara terbuka melakukan perlawanan dengan tarif balasan.

    Sementara, Vietnam memilih jalan diplomasi yang akomodatif, tetapi tetap menjaga kepentingan domestiknya.

    “Vietnam bisa menurunkan tensi sambil menjaga keuntungan, bahkan justru mereka mampu menarik relokasi industri dari China. Kita seharusnya belajar dari itu,” ucapnya.

    Kebijakan tarif Trump merupakan lanjutan dari pendekatan ekonomi America First yang diluncurkan sejak masa kampanye 2016.

    Di bawah semangat proteksionisme, Trump melihat tarif sebagai alat tawar utama untuk meraih kesepakatan dagang yang lebih menguntungkan bagi AS.

    Tarif menjadi bentuk tekanan atau dalam istilah hubungan internasional, credible threat, yang secara rasional dirancang untuk menghasilkan respons kompromistis dari negara mitra.

    “Sayangnya, Indonesia terlalu cepat menunjukkan sikap akomodatif tanpa memperjuangkan pengimbangan yang setara,” tutur Zenzia.

    Respons ideal, menurut Zenzia, bukanlah menolak keras atau bersikap pasrah, yang dibutuhkan Indonesia adalah diplomasi rasional dan strategi negosiasi berimbang.

    Dengan pendekatan tersebut, kompromi masih bisa dicapai tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

    “Kita harus cermat. Tidak perlu frontal seperti China, tetapi juga jangan lunak. Negosiasi perlu berpegang pada prinsip saling menguntungkan,” katanya.

    Menurut dia, penurunan tarif Trump dari 32 menjadi 19 persen memang terlihat sebagai kabar baik, namun jika dibaca dalam konteks keseluruhan, terutama dengan komitmen besar pembelian Boeing dan investasi energi di AS, justru menunjukkan bahwa Indonesia memberikan terlalu banyak untuk hasil yang belum sepadan.

    Ia juga mengatakan jika tarif bea masuk naik seperti ini, selain akan menurunkan daya saing produk negara yang terdampak, sekaligus punya efek bagi konsumen akhir, yaitu warga AS sendiri. Akibat kebijakan tarif itu, harga barang impor dari Indonesia yang masuk ke AS mengalami kenaikan 19 sampai 29 persen.

    “Dalam jangka panjang ini akan menjadi bumerang bagi AS karena dunia usaha akan membebankan kenaikan tarif ini ke konsumen dalam negeri AS. Ini jelas akan punya dampak bagi mereka,” kata Zenzia.

    Sumber : Antara

  • Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras

    Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pengoplosan beras demi melindungi petani, menjaga harga di tingkat petani dan menjamin perlindungan konsumen.

    “Praktik ini merupakan kejahatan yang harus ditindak tegas, ini sudah keterlaluan karena sudah berlangsung lama, dan memberikan dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat mencapai puluhan triliun rupiah,” kata Eko dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Eko menanggapi serius temuan mengejutkan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dugaan penyimpangan dalam distribusi beras nasional.

    Sebanyak 212 merek beras diduga oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas/mutu, serta volume yang ditetapkan pemerintah.

    Eko meminta pemerintah melalui Menteri Pertanian agar bertindak tegas atas praktik curang sejumlah oknum produsen besar yang tidak bertanggung jawab tersebut.

    Menurut Eko, praktik kecurangan beras ini diduga berlangsung sudah sejak lama dan memberikan kerugian yang ditaksir mencapai Rp99 triliun.

    Atas kasus itu, dia mendorong penguatan pengawasan distribusi beras sehingga dapat melindungi konsumen dari praktik oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Kami minta kepada penegak hukum agar secepatnya diusut tuntas para pelaku kecurangan ini untuk memberikan efek jera, agar tidak ada lagi praktik serupa”, ujar Eko.

    Lebih lanjut, Anggota DPR RI Dapil Jatim IX Tuban-Bojonegoro ini meminta Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar lebih intens melakukan pengawasan dan operasi pasar, untuk memantau stabilitas pasokan, harga, mutu dan kualitas pangan.

    “Harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan pasar untuk memantau stabilitas harga, mutu dan kualitas pangan, sehingga dapat mencegah praktek-praktek oplosan seperti ini terulang kembali”, tegasnya.

    Ia berkomitmen untuk terus mengawal persoalan itu hingga tuntas.

    Dia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi beras agar kasus serupa tidak terulang kembali.

    Diungkapkan Eko pihaknya akan memaksimalkan fungsi kontrol dewan dengan terjun langsung lapangan, demi terciptanya pelayanan pemerintah yang maksimal dan menjamin hak-hak masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

    “Sudah waktunya negara hadir dan berpihak kepada petani serta konsumen. Jangan sampai rakyat kecil makin ditekan, sementara pelaku tidak ditindak tegas,” kata Eko. 

    Sumber : Antara

  • Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras

    Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pengoplosan beras demi melindungi petani, menjaga harga di tingkat petani dan menjamin perlindungan konsumen.

    “Praktik ini merupakan kejahatan yang harus ditindak tegas, ini sudah keterlaluan karena sudah berlangsung lama, dan memberikan dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat mencapai puluhan triliun rupiah,” kata Eko dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Eko menanggapi serius temuan mengejutkan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dugaan penyimpangan dalam distribusi beras nasional.

    Sebanyak 212 merek beras diduga oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas/mutu, serta volume yang ditetapkan pemerintah.

    Eko meminta pemerintah melalui Menteri Pertanian agar bertindak tegas atas praktik curang sejumlah oknum produsen besar yang tidak bertanggung jawab tersebut.

    Menurut Eko, praktik kecurangan beras ini diduga berlangsung sudah sejak lama dan memberikan kerugian yang ditaksir mencapai Rp99 triliun.

    Atas kasus itu, dia mendorong penguatan pengawasan distribusi beras sehingga dapat melindungi konsumen dari praktik oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Kami minta kepada penegak hukum agar secepatnya diusut tuntas para pelaku kecurangan ini untuk memberikan efek jera, agar tidak ada lagi praktik serupa”, ujar Eko.

    Lebih lanjut, Anggota DPR RI Dapil Jatim IX Tuban-Bojonegoro ini meminta Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar lebih intens melakukan pengawasan dan operasi pasar, untuk memantau stabilitas pasokan, harga, mutu dan kualitas pangan.

    “Harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan pasar untuk memantau stabilitas harga, mutu dan kualitas pangan, sehingga dapat mencegah praktek-praktek oplosan seperti ini terulang kembali”, tegasnya.

    Ia berkomitmen untuk terus mengawal persoalan itu hingga tuntas.

    Dia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi beras agar kasus serupa tidak terulang kembali.

    Diungkapkan Eko pihaknya akan memaksimalkan fungsi kontrol dewan dengan terjun langsung lapangan, demi terciptanya pelayanan pemerintah yang maksimal dan menjamin hak-hak masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

    “Sudah waktunya negara hadir dan berpihak kepada petani serta konsumen. Jangan sampai rakyat kecil makin ditekan, sementara pelaku tidak ditindak tegas,” kata Eko. 

    Sumber : Antara

  • Ini cerita Prabowo soal tarif impor 19 persen usai negosiasi dengan Trump 

    Ini cerita Prabowo soal tarif impor 19 persen usai negosiasi dengan Trump 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ini cerita Prabowo soal tarif impor 19 persen usai negosiasi dengan Trump 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menceritakan soal finalisasi tarif impor yang dikenakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) sebesar 19 persen terhadap produk dari Indonesia dapat tercapai setelah negosiasi dengan Presiden AS Donald Trump yang dinilai alot.

    “Saya bicara dengan Presiden Donald Trump, ya alhamdulillah juga perundingan alot akhirnya ada kesepakatan. Kita juga istilahnya kita memahami kepentingan-kepentingan mereka, mereka memahami kepentingan kita dan kita sepakati,” kata Presiden Prabowo saat memberikan keterangan pers di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

    Pernyataan Presiden Prabowo itu berkaitan dengan tarif impor yang diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS mengalami penurunan dari 32 persen menjadi 19 persen, setelah negosiasi dengan Presiden Trump.

    Meski penurunan tarif tersebut signifikan, Prabowo awalnya berupaya untuk tetap melakukan negosiasi.

    Namun, akhirnya kedua pemimpin sepakat agar tarif impor yang dikenakan AS terhadap produk Indonesia hanya 19 persen.

    “Sekarang kalau enggak salah tarifnya dari 32 persen, diturunkan jadi 19 persen. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga,” kata Prabowo.

    Saat ditanya lebih lanjut soal puas atau tidaknya terhadap penurunan tarif impor menjadi 19 persen, Presiden menjawab dengan berkelakar.

    “Ya kalau puas 0 persen,” kata Prabowo tertawa.

    Presiden menambahkan bahwa dialog dan negosiasi akan terus berjalan demi menyeimbangkan neraca perdagangan.

    Selain itu, Kepala Negara juga menegaskan bahwa seluruh keputusan yang diambil telah diperhitungkan dengan matang, termasuk pada perlindungan terhadap pekerja Indonesia sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi.

    Sumber : Antara

  • Kompolnas duga kasus beras oplosan premium libatkan produsen besar

    Kompolnas duga kasus beras oplosan premium libatkan produsen besar

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kompolnas duga kasus beras oplosan premium libatkan produsen besar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mohammad Choirul Anam menduga kasus beras oplosan premium oplosan melibatkan produsen besar karena menyangkut persoalan pangan masyarakat Indonesia.

    “Ketika ada kasus yang melibatkan persoalan pangan selalu besar, tidak mungkin kecil,” kata dia di Jakarta, Rabu.

    Ia mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan rekan-rekan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus dan membahas soal kasus beras premium oplosan ini.

    Menurut dia, mereka lagi berproses dan Kompolnas juga belum mendalami detail soal bagaimana oplosan beras.

    Ia mengatakan soal pangan ini adalah kebutuhan pokok bersama dan tentu harus segera ditangani dan segera diumumkan.

    “Siapa pun pelakunya di balik itu harus ditindak dengan tegas dan tidak hanya beras, bisa jadi kebutuhan pokok lainnya,” kata dia.

    Ia meminta masyarakat untuk membiarkan penyidik bekerja untuk mengungkap persoalan ini dan yang paling penting adalah proses penyidikan ini berjalan akuntabel.

    Apalagi, ini soal ekonomi memang mempertimbangkan dampak inflasi. Jika ada tindak pidana, segera ditindak dan diumumkan ke publik.

    “Karena salah satu yang paling penting, di samping memberikan sanksi hukum, juga efek kepada yang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama,” katanya. 

    Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri memeriksa sejumlah produsen beras terkait kasus dugaan pelanggaran mutu dan takaran.

    Sedikitnya, ada empat produsen beras yang diperiksa pada Rabu ini.

    “Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf.

    Keempat produsen itu adalah WG, ⁠FSTJ, BPR, dan SUL/JG.

    Namun Helfi belum membeberkan lebih rinci mengenai materi pemeriksaan yang didalami dari para produsen itu.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan 212 merek beras yang terbukti melanggar telah diserahkan ke Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sejauh ini, terdapat 10 produsen yang sudah diperiksa.

    “Saya sampaikan, 212 merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini, tiga hari yang lalu. Mulai ada 10 perusahaan, yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan,” ujar Amran.

    Sumber : Antara

  • Bupati Langkat apresiasi Pansus DPRD bahas RPJMD 2025–2029

    Bupati Langkat apresiasi Pansus DPRD bahas RPJMD 2025–2029

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bupati Langkat apresiasi Pansus DPRD bahas RPJMD 2025–2029
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 21:45 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat, Sumatera Utara Syah Afandin, menerima audiensi panitia khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Langkat terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2025–2029. Pertemuan digelar di ruang kerja Bupati Langkat, Senin (14/7).

    Audiensi dipimpin Ketua Pansus, Sedarita Ginting didampingi Wakil Ketua Pansus Zuriah serta seluruh anggota Pansus DPRD Langkat. Turut hadir Sekretaris Daerah Amril, Sekretaris Dewan Basrah Pardomuan, Kepala Bappedalitbang Rina Wahyuni Marpaung, Kabag Hukum Alimat Tarigan, dan Kabag Umum Mahardika Sastra Nasution.

    Dalam pertemuan tersebut, Bupati Langkat Syah Afandin, menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap kinerja DPRD yang telah berperan aktif dalam penyusunan RPJMD. Menurutnya, RPJMD menjadi pijakan penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Langkat lima tahun ke depan.

    “RPJMD ini harus benar-benar dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dokumen ini akan menjadi dasar bagi seluruh program pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Langkat,” tegas Bupati.

    Bupati Afandin juga menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi yang erat antara eksekutif dan legislatif agar setiap program yang direncanakan dapat berjalan efektif, efisien, serta menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

    Sementara itu, Ketua Pansus, Sedarita Ginting, menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda RPJMD, untuk memperdalam materi dan menyatukan persepsi bersama pihak eksekutif. “Kami ingin memastikan RPJMD 2025–2029 benar-benar aspiratif, realistis, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan. Harapannya, dokumen ini bisa menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan Langkat,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (16/7). 

    Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kebersamaan. Baik DPRD maupun pemerintah daerah berkomitmen untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama dalam menyempurnakan RPJMD, agar dapat mewujudkan pembangunan yang berdaya saing dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Langkat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tumbuhkan kepedulian masyarakat, Boyolali gelar Bulan Bakti Pekerja Sosial

    Tumbuhkan kepedulian masyarakat, Boyolali gelar Bulan Bakti Pekerja Sosial

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Tumbuhkan kepedulian masyarakat, Boyolali gelar Bulan Bakti Pekerja Sosial
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 Juli 2025 – 22:10 WIB

    Elshinta.com – Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah menggelar Bulan Bakti Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Tahun 2025 dengan tema `Bersama IPSM, Wujudkan Boyolali Peduli dan Inklusi`. Kegiatan dilaksanakan di halaman Kantor Dinsos setempat, Rabu (16/7).

    Kepala Dinsos Kabupaten Boyolali, Sumarno mengatakan, kegiatan Bulan Bakti PSM ini diikuti 100 peserta dengan melakukan berbagai kegiatan, antara lain, penyaluran bantuan sembako untuk dhuafa sebanyak 50 paket, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Boyolali, pemeriksanaan kesehatan gratis kerjasama dengan Puskesmas Boyolali, khitan gratis, pendampingan peserta khitan ceria, dan kunjungan ke Panti Asuhan Pamardi Utomo Boyolali.

    “Tujuan Bulan Bakti Pekerja Sosial Masyarakat yakni untuk meningkatkan peran aktif PSM dalam pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Boyolali, menumbuhkan kepedulian sosial dalam masyarakat, memberikan layanan sosial langsung kepada masyarakat, serta mempererat kolaborasi antara pemerintah, PSM dan masyarakat,” kata Sumarno seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

    Sementara itu Asisten Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Boyolali, Muhammad Arief Wardianta mengatakan, Bulan Bakti Pekerja Sosial Masyarakat harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya, karena PSM salah satu wujud sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat.

    “Salah satu wujud sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat sebagai bentuk nyata peran aktif masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial memiliki peran penting dalam kesejahteraan masyarakat baik di desa maupun di kota,” kata Arif Wardianta.

    Diinformasikan, PSM merupakan masyarakat yang secara sukarela mengabdi untuk kesejahteraan sosial, dan bakti sosial adalah salah satu bentuk kegiatannya. Di Kabupaten Boyolali, terdapat 425 orang PSM yang sudah terlatih yang mengabdi untuk kesejahteraan sosial.

    Sumber : Radio Elshinta