Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Bantuan sosial harus tepat sasaran

    Bantuan sosial harus tepat sasaran

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wamensos: Bantuan sosial harus tepat sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 00:07 WIB

    Elshinta.com = Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bantuan sosial harus tepat sasaran, dan digunakan untuk keperluan sesuai dengan komponen yang ada di bantuan sosial.

    “Kalau misalnya bantuan sosial kemudian dipakai bukan untuk kebutuhan harian, itu sudah menyalahi aturan,” katanya usai meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 16 Temanggung, Jumat.

    Ia menyampaikan, Kemensos ingin mengecek, supaya kelompok penerima manfaat atau penerima bansos itu betul-betul tepat sasaran.

    “Pada waktu, penyaluran kedua ada beberapa yang prosesnya tersendat-sendat. Terus kemudian kita membawa dokumen-dokumen ke Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK), itupun kita juga minta izin ke Presiden. Terus kemudian PPATK mengkomparasi ke nomor induk kependudukan (NIK),” katanya.

    Ia menyampaikan, dari NIK itu kemudian ada rekening-rekening yang diindikasikan untuk judi online ada sekitar 500 ribu lebih.

    “Ini sedang kita dalami, apakah benar bansos dipakai untuk judi. Jangan-jangan, kemudian rekening dipakai orang lain atau kemudian alat komunikasi dipakai orang atau penerima manfaat itu tidak tahu kalau main game itu ternyata judi,” katanya.

    Ia menuturkan, tidak mau salah dalam mengambil keputusan karena bantuan sosial harus tepat sasaran, itu amanat yang sedang dilakukan.

    “Jadi, tidak ada tindakan yang kemudian langsung dikeluarkan tidak, ini dalam proses pengkajian, pendalaman, kita berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti PPATK, BPS, dengan bank supaya betul-betul apa yang akan kita putuskan harus teliti,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Pastikan bantuan tepat sasaran, Wapres kawal penyaluran BSU di Boyolali

    Pastikan bantuan tepat sasaran, Wapres kawal penyaluran BSU di Boyolali

    Sumber foto: Sarwoto/elshinta.com.

    Pastikan bantuan tepat sasaran, Wapres kawal penyaluran BSU di Boyolali
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 06:23 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming bertolak ke Jawa Tengah, meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos Boyolali, Jumat (18/07/2025). Kunjungan ini dilakukan guna memastikan bantuan tepat sasaran bagi kelompok pekerja rentan. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi.

    Didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Wamen BUMN Aminuddin Ma’ruf, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro,  Wapres bertemu langsung dengan para penerima manfaat.

    Wapres mengapresiasi semangat para pekerja yang terus berjuang di tengah kondisi ekonomi yang menantang. Ia berpesan agar bantuan yang diterima digunakan secara bijak dan produktif.

    “Saya ingin titip pesan saja ke Bapak-Ibu semua yang menerima BSU, bantuan yang sudah diterima digunakan dengan baik untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Ini kan tahun ajaran baru ya, mungkin [dimanfaatkan untuk] anak-anaknya masih sekolah,” pesan Wapres.

    Setelahnya, ia beranjak ke loket penyerahan bantuan dan memantau secara langsung tahapan penyaluran, mulai dari proses verifikasi identitas hingga pencairan tunai oleh petugas pos.

    Kepada jajaran pemerintah pusat maupun daerah, Wapres mengarahkan agar seluruh pihak turut aktif mengawal pelaksanaan program bantuan agar berjalan optimal.

    “Saya minta tolong juga, ini Pak Wamen, Pak Wamen BUMN, Pak Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolda semuanya lengkap, saya mohon untuk ikut memonitor, agar bantuannya tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, dan nanti penggunaannya juga digunakan untuk kegiatan yang baik atau positif,” tegas Wapres, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sarwoto.

    Sementara itu Wamen Ketenagakerjaan menyampaikan, pemerintah berkomitmen mempercepat penyaluran bantuan agar dampaknya langsung dirasakan oleh para penerima. 

    “Program BSU yang diluncurkan pada bulan Juni 2025 ini telah dianggarkan sebesar Rp10,3 triliun, dan penyalurannya ditargetkan selesai maksimal di akhir Juli 2025, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan para pekerja,” ujar Immanuel.

    Ia pun melaporkan perkembangan penyaluran BSU baik di tingkat nasional maupun daerah. Di tegaskan, pemerintah terus mengawal pelaksanaan program ini secara ketat agar berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.

    “Saat ini, dari total 15,9 juta penerima yang memenuhi kriteria, BSU telah tersalurkan kepada 13,8 juta pekerja, atau 86,66 persen secara nasional. Untuk Provinsi Jawa Tengah, telah tersalur kepada 2.023.415 pekerja, dan di Kabupaten Boyolali 84.414 pekerja. Angka ini akan bertambah terus hingga program ini selesai,” paparnya.

    Sementara, salah seorang penerima BSU yang bekerja sebagai pegawai honorer perawat di salah satu Fasilitas Kesehatan, Surani, menuturkan bahwa bantuan yang diterimanya sangat bermanfaat untuk dirinya memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya untuk dana pendidikan.

    “Ini lokasi ketiga yang kami kunjungi, Pak Wamenaker selalu mendampingi. Yang jelas saya tekankan bagaimana program ini bisa tersalurkan dengan baik, tepat sasaran,” imbuh Wapres.

    Sebagai informasi, BSU diberikan kepada pekerja non-ASN dan TNI/Polri yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, dengan upah maksimal Rp3,5 juta atau sesuai upah minimum daerah jika lebih tinggi, serta tidak sedang menerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Adapun Bantuan senilai Rp600.000 yang diterima mencakup dua bulan dan disalurkan melalui bank-bank HIMBARA maupun Kantor Pos bagi penerima tanpa rekening bank terdaftar.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menata peran strategis instrumen pangan negara

    Menata peran strategis instrumen pangan negara

    Foto udara petani mengoperasikan mesin potong padi modern saat panen padi di areal persawahan Sambutan, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (10/9/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/Spt.

    Menata peran strategis instrumen pangan negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 19 Juli 2025 – 07:45 WIB

    Elshinta.com – Diskusi mengenai eksistensi Perum Bulog sebagai lembaga parastatal di negara berkembang memunculkan pertanyaan penting tentang bagaimana posisi ideal Bulog dalam ekosistem ketahanan pangan nasional?. Sebagaimana diketahui, lembaga parastatal merupakan institusi yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, beroperasi layaknya perusahaan swasta, namun tetap berada dalam pengawasan negara.

    Maka, pertanyaan mendasarnya adalah model manakah yang paling sesuai untuk Bulog sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), seperti pada era Orde Baru, atau sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti saat ini?. Perdebatan ini masih terus berlangsung, khususnya di kalangan yang pernah menyaksikan langsung kiprah Bulog dalam dua peran tersebut.

    Sebagian kalangan berpendapat, Bulog idealnya kembali menjadi “instrumen negara” dalam bentuk LPNK. Di sisi lain, ada pula yang menilai status BUMN lebih sesuai untuk menjawab tantangan zaman. Perum Bulog sendiri resmi berdiri pada 21 Januari 2003 melalui PP Nomor 7 Tahun 2003, yang kemudian diperbarui dengan PP Nomor 13 Tahun 2016.

    Transformasi ini merupakan bentuk perubahan status hukum dari lembaga pemerintah non-departemen (LPND) menjadi BUMN berbentuk perusahaan umum. Konsekuensinya, koordinasi vertikal Bulog yang sebelumnya langsung kepada Presiden, kini berada di bawah Kementerian BUMN dan kementerian teknis lainnya.

    Seiring dengan itu, kehadiran Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021 turut memperkaya dinamika ini. Di satu sisi, kedua lembaga memiliki perbedaan struktur dan dasar hukum dengan Bulog berbasis peraturan pemerintah, sementara Bapanas berbasis peraturan presiden.

    Pada sisi yang lain, terdapat irisan tugas yang cukup signifikan, khususnya terkait pengelolaan cadangan pangan dan stabilisasi harga. Sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021 Pasal 29, kewenangan penugasan Perum Bulog dalam pelaksanaan kebijakan pangan nasional, kini berada di tangan kepala Bapanas, atas pelimpahan dari Menteri BUMN.

    Ini menandai pergeseran penting dalam tata kelola pangan nasional yang perlu dijalankan dengan kehati-hatian, konsistensi, dan semangat sinergi antarlembaga. Masa transisi pembentukan Bapanas, sebagaimana diatur dalam ketentuan peralihan perpres tersebut, diberikan waktu maksimal satu tahun. Harapannya, proses ini dapat berjalan tertib dan tepat waktu.

    Semua pihak tentu berharap pengalaman panjang dalam penantian lahirnya Perpres 66/2021 tidak kembali terulang. Bapanas hadir bukan sekadar sebagai struktur baru, tetapi sebagai kebutuhan nyata untuk memperkuat kedaulatan pangan bangsa. Selama Bapanas belum sepenuhnya beroperasi penuh, Bulog diharapkan tetap menjalankan fungsinya dengan optimal.

    Sebagai BUMN, sekaligus pelaksana tugas pelayanan publik (PSO), Bulog memikul amanah ganda yang harus efisien secara korporasi dan tetap berpihak kepada petani dan masyarakat. Menyeimbangkan dua kepentingan ini memang bukan tugas yang ringan, apalagi jika di tengah jalan masih menghadapi tantangan, seperti defisit keuangan akibat penugasan yang belum dibayar pemerintah.

    Stabilitas harga

    Bulog memiliki sejarah panjang sebagai pilar ketahanan pangan nasional. Peranannya dalam menjaga stabilitas harga beras melalui kebijakan harga dasar dan harga atap pernah menjadi simbol keberpihakan negara kepada petani dan konsumen. Saat harga jatuh di bawah harga dasar, Bulog hadir membeli hasil petani. Ketika harga di pasar melambung di atas harga atap, Bulog juga hadir melalui operasi pasar untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Namun, sejak kebijakan tersebut diganti dengan harga pembelian pemerintah (HPP), orientasi keberpihakan menjadi kurang terasa. HPP, yang tidak bersifat wajib serap, memang masih mampu menjaga harga gabah relatif stabil, tetapi menimbulkan pertanyaan tentang apakah ini instrumen yang paling tepat untuk menjamin stabilisasi harga dan melindungi produsen sekaligus konsumen?

    Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah apakah status Bulog sebagai BUMN masih memungkinkan untuk menjadi garda terdepan pembela petani dan penjaga stabilitas harga pangan? Bagaimana pula tanggung jawab keuangan ketika Bulog mengalami kerugian akibat pelaksanaan PSO yang belum terbayarkan?

    Contohnya, hingga kini tercatat pemerintah masih memiliki kewajiban kepada Bulog sekitar Rp4 triliun. Ini termasuk biaya akibat disposal beras turun mutu, penyaluran beras untuk bantuan bencana, program PPKM, dan pengadaan gula untuk cadangan stabilisasi harga. Beban ini tentu sangat berat, mengingat bunga pinjaman berjalan dan biaya perawatan beras yang semakin mahal dari waktu ke waktu.

    Dalam situasi seperti ini, para petani sangat berharap Bulog tetap dapat menjadi mitra terbaik mereka. Di masa panen raya, misalnya, Bulog diharapkan hadir menyerap gabah dengan harga layak, memberikan kepastian pasar, dan menjaga semangat petani untuk terus berproduksi.

    Namun, untuk menjalankan peran ini dengan baik, Bulog juga membutuhkan dukungan baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun pembiayaan. Momentum pasca-pandemi menjadi refleksi penting. Ketahanan pangan harus dibangun, bukan hanya melalui produksi, tetapi juga manajemen cadangan dan distribusi yang andal.

    Dalam hal ini, Bulog terbukti memiliki pengalaman dan infrastruktur logistik yang kuat melalui pelaksanaan program Raskin dan Rastra selama bertahun-tahun. Kepercayaan publik terhadap Bulog sebagai operator distribusi pangan strategis masih sangat tinggi, dan ini modal penting untuk peran ke depan.

    Karena itu, keputusan tentang format kelembagaan Bulog ke depan, apakah tetap sebagai BUMN, kembali menjadi LPNK, atau kombinasi keduanya, memerlukan pertimbangan komprehensif. Hal yang terpenting bukan bentuk hukumnya, melainkan kemampuannya untuk tampil lebih tangguh, kredibel, dan siap menjawab kebutuhan pangan nasional dengan lebih efektif.

    Saat Badan Pangan Nasional tengah memperkuat fondasinya, Bulog dituntut untuk tetap gesit dan adaptif. Sinergi kedua lembaga ini, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan sistem pangan nasional yang kokoh, berkeadilan, dan berkelanjutan.

    Bulog, dengan pengalaman dan sejarah panjangnya, tetap memiliki tempat istimewa dalam perjalanan kemandirian pangan Indonesia. Hal yang perlu dijaga, kini adalah kepercayaan, ketulusan, dan keberanian untuk terus berbenah.

    Sumber : Antara

  • Danantara tegaskan komitmen bangun institusi berstandar global

    Danantara tegaskan komitmen bangun institusi berstandar global

    Ilustrasi – Danantara Dukung BRILiaN Way, Langkah BRI Jadi Bank Terkemuka ASEAN (ANTARA/HO-BRI)

    Danantara tegaskan komitmen bangun institusi berstandar global
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 15:41 WIB

    Elshinta.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun institusi yang kuat, akuntabel, serta selaras dengan praktik terbaik global. Director Global Relations and Governance Danantara Indonesia Mohamad Al-Arief menyampaikan, Indonesia tengah berada dalam fase penting untuk menyelaraskan manajemen kekayaan negara dengan standar internasional yang berbasis integritas dan transparansi.

    “Kita tidak sedang membangun lembaga untuk mengelola dana dan aset saja, tapi juga institusi kepercayaan. Dan untuk itu, semua proses harus mencerminkan praktik terbaik yang diakui secara global,” katanya dalam diskusi publik Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LM FEB UI) dan Indonesia Strategic Management Society (ISMS) di Jakarta, Jumat.

    Ia menambahkan bahwa proses pembelajaran dari sejumlah sovereign wealth fund dunia (SWF) telah memberi banyak masukan terhadap bagaimana desain kelembagaan Danantara Indonesia terus diperkuat. Hal itu termasuk dalam aspek pengambilan keputusan, fungsi pengawasan, serta transparansi publik yang menjadi pondasi tata kelola modern.

    “Ketika bicara governance, bukan hanya laporan keuangan yang harus baik, tapi juga struktur pengambilan keputusan, pengawasan independen, dan dampak nyata bagi masyarakat yang perlu dikedepankan,” lanjut Al-Arief.

    Sebagai lembaga pengelola aset negara dengan mandat langsung dari Presiden, Danantara Indonesia tengah menjalankan agenda transformasi jangka panjang. Sejumlah inisiatif seperti konsolidasi entitas BUMN, penguatan sistem evaluasi kinerja, serta penyesuaian struktur insentif dan pengawasan tengah disiapkan sebagai bagian dari proses institusionalisasi yang lebih kuat dan efisien.

    Meskipun belum diumumkan secara formal, para peserta diskusi sepakat bahwa pembaruan kelembagaan harus dilakukan dengan berlandaskan kebutuhan nasional dan konvergensi terhadap standar global. Dalam diskusi yang juga dihadiri oleh akademisi dari Harvard Business School dan Indonesia Investment Authority (INA), muncul kesadaran bersama bahwa Indonesia perlu memperkuat kredibilitas kelembagaan untuk menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang.

    “Kita dalam tahap membangun fondasi agar investasi yang kita kelola benar-benar memberikan hasil terbaik untuk bangsa,” ujarnya.

    Dalam konteks ini, peran Danantara menjadi semakin penting bukan hanya sebagai pengelola aset, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan. Strategi investasi diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek ganda bagi masyarakat, seperti hilirisasi industri, energi terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, dan ketahanan pangan.

    “Pembangunan ekonomi harus menyentuh semua lapisan masyarakat. Investasi harus membuka ruang usaha, memperluas akses kerja, pendidikan, kesehatan dan memastikan pemerataan dampak bagi semua,” tutupnya.

    Sumber : Antara

  • Hadiri G20, Sri Mulyani tegaskan RI terbuka dengan dialog kerja sama

    Hadiri G20, Sri Mulyani tegaskan RI terbuka dengan dialog kerja sama

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Hadiri G20, Sri Mulyani tegaskan RI terbuka dengan dialog kerja sama
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 16:37 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia terbuka dengan dialog kerja sama saat menghadiri agenda G20 di Afrika Selatan.

    “Indonesia menyambut baik upaya-upaya untuk terus membuka dialog untuk mengembangkan kerja sama saling menguntungkan perdagangan dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, saling memberikan manfaat, dan meningkatkan inovasi dan produktivitas semua negara,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

    Dia menjelaskan, agenda pertama G20 membahas kondisi perekonomian global di tengah ketidakpastian yang tinggi, perang tarif dagang, serta fragmentasi dunia yang meruncing dan rapuh.

    Menurutnya, G20 berusaha terus membangun semangat kolaborasi dan kerja sama.

    “Saya menekankan pentingnya upaya untuk mendorong globalisasi yang lebih adil dan menciptakan manfaat kesejahteraan bersama, dimana kita tetap bisa tumbuh bersama, tanpa harus mengorbankan kepentingan masing-masing negara,” ujar dia.

    Dalam kesempatan terpisah, Sri Mulyani mengatakan, rasio utang Indonesia termasuk yang terendah di antara negara-negara anggota G20.

    Itu, menurut Sri Mulyani, menjadi indikator kuat stabilitas ekonomi nasional yang terjaga di tengah dinamika global.

    Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 30,6 persen.

    Ia mengatakan, stabilitas ekonomi saat ini ditopang oleh koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter yang dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia.

    Hal itu juga tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang solid dengan tingkat inflasi yang terkendali.

    Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2025 mencapai 4,87 persen (year-on-year/yoy), meskipun secara triwulan mengalami kontraksi sebesar 0,98 persen (quarter-to-quarter/qtq). Capaian pertumbuhan ini diklaim termasuk yang tertinggi di antara negara-negara G20.

    Sementara itu, inflasi Indonesia juga tergolong rendah. Pada Juni 2025, inflasi tercatat sebesar 0,19 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), dengan inflasi tahunan mencapai 1,87 persen (yoy).

    Sumber : Antara

  • Krisis petani jadi ancaman ketahanan pangan di tengah perang dagang global 

    Krisis petani jadi ancaman ketahanan pangan di tengah perang dagang global 

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Krisis petani jadi ancaman ketahanan pangan di tengah perang dagang global 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 16:49 WIB

    Elshinta.com – Ketahanan pangan nasional dan tantangannya di era perang dagang global menjadi isu yang sangat penting. Hal ini menjadi tema kuliah umum Program Studi Agribisnis Universitas Muria Kudus (UMK)Kamis (17/07), bertempat di Ruang Seminar Lantai 4 Gedung Rektorat dengan narasumber, Zuhud Rozaki seorang pakar Agribisnis.

    Zuhud menyampaikan bahwa ketahanan pangan bukan hanya menyangkut persoalan produksi semata. Ia menekankan pentingnya memahami tiga pilar utama ketahanan pangan, yakni ketersediaan (availability), aksesibilitas (access), dan pemanfaatan (utilization). Ketiga aspek ini harus diperkuat secara bersamaan untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh di tengah tekanan global dan domestik.

    “Ketahanan pangan harus dilihat sebagai sistem yang menyeluruh. Ketersediaannya harus stabil, akses masyarakat harus mudah, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana pangan tersebut memiliki kebermanfaatan,” ujarnya.

    Ia menyoroti urgensi ketahanan pangan sebagai isu strategis nasional, terlebih di tengah ancaman krisis iklim dan eskalasi perang dagang global. Zuhud menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu lumbung pangan nasional, menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketersediaan beras menjelang tahun 2045, seiring dengan proyeksi jumlah penduduk yang mencapai 42 juta jiwa.

    Dijelaskan pula bahwa sebagian besar petani di Jawa Tengah saat ini berusia lanjut, sementara lahan produktif terus menyusut akibat konversi menjadi pemukiman dan kawasan industri. Situasi ini diperparah oleh dampak perubahan iklim yang menyebabkan terganggunya pola tanam serta meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang makin sulit dikendalikan. Dalam menghadapi situasi ini, Zuhud menekankan bahwa pendekatan inovatif dan inklusif menjadi kunci utama.

    Sebagai solusi, ia menawarkan sejumlah strategi, mulai dari penguatan regenerasi petani melalui edukasi dan pelibatan generasi muda, peningkatan indeks pertanaman (IP), serta penerapan pertanian berkelanjutan berbasis organik. Menurutnya, integrasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan petani menjadi hal mutlak dalam merancang kebijakan pangan jangka panjang yang berdaya tahan.

    Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Zuhud menekankan pentingnya strategi intervensi terpadu yang melibatkan pemerintah, petani, dan sektor swasta. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan kebutuhan beras pada tahun 2045 tidak akan tercapai tanpa kolaborasi konkret antar pemangku kepentingan yang saling mendukung.

    Sebagai bentuk nyata dari strategi intervensi tersebut, Zuhud mencontohkan aksi grebeg pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memantau harga pangan secara langsung di pasar. Langkah ini dinilai penting guna menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi pangan berjalan dengan baik. Selain itu, pendekatan ini juga membuka ruang dialog langsung antara pemerintah, pedagang, dan konsumen sebagai bagian dari pengawasan pasar yang partisipatif.

    “Salah satu contoh sederhana tapi berdampak besar adalah grebeg pasar. Ini bukan sekadar sidak harga, tetapi bentuk kehadiran pemerintah dalam rantai distribusi pangan,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Jumat (18/7). 

    Lebih lanjut, Zuhud juga menyoroti pentingnya peran Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam sistem ketahanan pangan. BULOG berperan dalam menjaga stabilitas pasokan dan cadangan beras nasional, serta menjadi penghubung antara hasil produksi dalam negeri dengan kebutuhan konsumsi masyarakat melalui mekanisme pengadaan dan distribusi yang adil dan efisien. BULOG juga dapat membantu mengontrol harga dasar pangan dengan memberikan subsidi atau membeli hasil panen langsung dari petani.

    Tak hanya dari sisi kelembagaan, Zuhud juga mengajak para mahasiswa dan akademisi untuk berperan aktif dalam menyumbangkan gagasan, riset, dan inovasi yang dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa kampus memiliki posisi strategis sebagai pusat riset dan advokasi dalam pembangunan ketahanan pangan nasional.

    “UMK dan perguruan tinggi lain memiliki peran vital sebagai motor riset dan advokasi pangan. Kolaborasi ilmu, data, dan kebijakan harus menjadi budaya baru jika kita ingin mewujudkan ketahanan pangan yang sejati,” pungkasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • BI dalami dampak kesepakatan tarif impor AS terhadap pasar keuangan RI

    BI dalami dampak kesepakatan tarif impor AS terhadap pasar keuangan RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI dalami dampak kesepakatan tarif impor AS terhadap pasar keuangan RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 17:07 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mengatakan perlu dilakukan pendalaman mengenai dampak kesepakatan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang sebesar 19 persen, terhadap pasar keuangan Indonesia.

    “Terkait negosiasi, dampaknya terkait dengan neraca perdagangan, cadangan devisa, pasar keuangan seperti apa, tentunya kita masih perlu melakukan pendalaman,” kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Juli Budi Winantya dalam media briefing di Nusa Tenggara Timur, Jumat.

    Juli menuturkan di tengah ketidakpastian global yang meningkat, pertumbuhan ekonomi domestik perlu terus didorong, antara lain dengan stimulus fiskal, kebijakan moneter dan belanja pemerintah.

    “Secara umum, dampaknya (tarif impor AS) ini akan positif, termasuk investasi akan membaik dan pasar keuangan akan membaik,” ujarnya.

    Pada triwulan II-2025, pertumbuhan ekonomi nasional ditopang oleh investasi nonbangunan, dan kinerja ekspor yang masih cukup baik. Program-program unggulan (flagship) pemerintah juga dapat mendorong pertumbuhan. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh sebesar 4,6-5,4 persen pada 2025.

    Pada kesempatan yang sama, Kepala Ekonom Bank Central Asia David Sumual mengatakan perlu ada aturan dalam negeri untuk mencegah praktik transhipment dari negara lain, dalam rangka memperkuat kesepakatan dagang dengan AS.

    “Sebenarnya kan dari Amerika Serikat sendiri sudah ada semacam klausul kemarin di statement-nya (pernyataan) Trump sendiri di Twitter-nya. Jadi kalau ada transhipment, selisihnya itu dibebankan ke kita. Jadi memang pastinya nanti harus ada aturan-aturan di dalam negeri untuk mencegah terjadinya transhipment itu,” kata David.

    Transhipment merupakan kegiatan pemindahan atau pengiriman barang dari suatu negara ke Indonesia, untuk dikirim lagi ke negara lain setelah mendapatkan dokumen tertentu dari Indonesia.

    Menurut dia, ada kemungkinan transhipment dari negara-negara yang dibebankan dengan tarif impor AS yang lebih tinggi sehingga Indonesia perlu melakukan pengawasan yang lebih baik untuk mencegah transhipment.

    “Jadi ada kemungkinan transhipment itu dari yang peluang paling kuat mungkin dari Tiongkok gitu ya. Tapi negara-negara lain juga bisa memanfaatkan celah ini. Tapi sudah dijagain sebenarnya, dan kita dari dalam negeri mungkin harus ada semacam aturan juga untuk mencegah kejadian transhipment. Mungkin lewat pengawasan yang lebih baik lagi, lalu juga mungkin dari reward dan punishment-nya ya. Dari bea dan lain-lain,” ujarnya.

    Ia menuturkan dengan kesepakatan tarif tersebut, Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan untuk memperbesar pasar ekspor ke AS. Di sisi lain, Indonesia juga dapat menarik investasi dari AS. 

    Sumber : Antara

  • Kemenhut melepasliarkan tiga individu lutung Jawa di SM Nusa Barung

    Kemenhut melepasliarkan tiga individu lutung Jawa di SM Nusa Barung

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenhut melepasliarkan tiga individu lutung Jawa di SM Nusa Barung
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 17:19 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melepasliarkan tiga individu lutung Jawa (Trachypithecus auratus) yang dilindungi di Suaka Margasatwa Pulau Nusa Barung di Jawa Timur jelang Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2025.  

    “Momentum Road to HKAN ini kami jadikan sebagai pengingat, bahwa konservasi bukan hanya tentang menjaga, tetapi juga memulihkan. Pelepasliaran ini adalah bentuk cinta kita kepada alam dan komitmen kita untuk menyatukan kembali yang terpisah, satwa dan habitatnya, serta manusia dan tanggung jawabnya,” kata Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur Nur Patria Kurniawan dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat.

    HKAN sendiri diperingati setiap 10 Agustus, yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya konservasi alam dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati.  

    Dia menjelaskan tiga individu yang dilepasliarkan tersebut terdiri dari dua individu jantan bernama Anton dan Gareng serta satu betina bernama Beti. 

    Kegiatan pelepasliaran dimulai pada 14 Juli 2025, dilakukan dengan tim gabungan yang berangkat menuju Nusa Barung. Tim tersebut kemudian dibagi menjadi dua bagian, untuk membangun kandang habituasi di Jedingan dan mendirikan tenda dan logistik di Cambah, lokasi pelepasliaran dan pemantauan.

    Pelepasliaran dilakukan pada 15 Juli 2025, dengan Beti melangkah menuju habitat yang akan menjadi rumahnya di Suaka Margasatwa Pulau Nusa Barung.

    “Sebelum tim kembali, dilakukan pula pemantauan awal untuk memastikan satwa-satwa tersebut mulai beradaptasi dengan baik, baik dari pola gerak, respons terhadap lingkungan, hingga potensi interaksi dengan kelompok liar di kawasan,” jelasnya.

    Dia menyebut pelepasliaran tersebut adalah wujud nyata dari mandat konservasi, memulihkan hubungan satwa dan rimba, menegaskan hak setiap makhluk untuk kembali ke alamnya.

    Sumber : Antara

  • Rupiah menguat karena minat pasar asing terhadap saham RI meningkat

    Rupiah menguat karena minat pasar asing terhadap saham RI meningkat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah menguat karena minat pasar asing terhadap saham RI meningkat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 17:45 WIB

    Elshinta.com – Analis Bank Woori Saudara Rully Nova mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi peningkatan minat pelaku pasar asing terhadap pasar saham dan obligasi negara.

    “Peningkatan minat pelaku pasar asing terhadap pasar saham dan obligasi negara didorong oleh semakin melebarnya ‘spread’ suku bunga obligasi negara Indonesia dan AS (Amerika Serikat), serta ekspektasi masih berlanjutnya penurunan suku bunga acuan oleh BI (Bank Indonesia) sampai dengan akhir tahun ini,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, diputuskan pemotongan suku bunga 25 basis points (bps) ke level 5,25 persen. Suku bunga deposit facility diputuskan juga turun sebesar 25 bps menjadi pada level 4,5 persen.

    Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk turun sebesar 25 bps menjadi pada level 6 persen.

    Sejauh ini, BI telah memangkas BI-Rate sebanyak tiga kali sejak awal tahun masing-masing sebesar 25 bps yang terjadi pada Januari, Mei dan Juli. Ruang penurunan BI-Rate masih terbuka hingga akhir 2025.

    Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan ruang penurunan BI-Rate akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti prakiraan inflasi yang semakin rendah pada 2025 dan 2026, rupiah yang stabil, dan terus perlunya untuk mendorong pertumbuhan ekonom. Artinya, terkait timing dan seberapa bps penurunan BI-Rate, akan ditentukan sesuai dinamika perekonomian global maupun domestik.

    Penguatan kurs rupiah turut dipengaruhi penguatan mayoritas mata uang regional Asia seiring pernyataan dovish dari anggota Federal Reserve (The Fed).

    Sebagaimana diungkapkan Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong, pejabat The Fed Christopher Waller menyampaikan bahwa kebijakan tarif AS takkan sepenuhnya ditanggung konsumen dan data-data tenaga kerja dinilai dapat melemah ke depan.

    Karena itu, Waller menegaskan potensi pemangkasan suku bunga dua kali yang masing-masing sebesar 25 bps hingga akhir tahun.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta menguat sebesar 44 poin atau 0,27 persen menjadi Rp16.297 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.341 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.301 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.329 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • RI masih negosiasi tarif impor 0 persen untuk sejumlah komoditas ke AS

    RI masih negosiasi tarif impor 0 persen untuk sejumlah komoditas ke AS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    RI masih negosiasi tarif impor 0 persen untuk sejumlah komoditas ke AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 18 Juli 2025 – 17:58 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan negosiasi lanjutan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) agar sejumlah komoditas andalan nasional dapat dikenakan tarif impor sebesar 0 persen.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan meskipun tarif resiprokal sebesar 19 persen telah diumumkan, masih terdapat ruang untuk negosiasi lanjutan, terutama bagi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh AS dan tidak dapat diproduksi secara mandiri di negara tersebut.

    “Kemarin Bapak Presiden (Prabowo Subianto) menyampaikan bahwa tarif resiprokal kita dari (Presiden AS Donald) Trump sudah diputuskan final sebesar 19 persen. Tapi masih ada ruang negosiasi. Ada beberapa produk komoditas kita yang sangat dibutuhkan oleh AS, tidak bisa diproduksi di sana, dan sangat andal jika diekspor dari Indonesia. Itu kita nego supaya tarifnya bisa 0 persen,” ujar Susiwijono di Jakarta, Jumat.

    Beberapa komoditas yang tengah diajukan untuk mendapatkan perlakuan tarif 0 persen seperti minyak sawit mentah (CPO), kopi, kakao, hingga nikel. Ia menyebut daftar produk yang dinegosiasikan cukup banyak dan memiliki daya saing tinggi, sekaligus menjadi komoditas yang strategis bagi pasar AS.

    Proses negosiasi ini masih berlangsung antara tim Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR).

    Susiwijono menambahkan, seluruh rincian kesepakatan nantinya akan dituangkan dalam dokumen joint statement untuk kemudian diumumkan ke publik. Dokumen tersebut memuat keseluruhan isi kesepakatan, mulai dari penetapan tarif resiprokal, penyelesaian hambatan non-tarif, hingga komitmen perdagangan dan investasi bilateral.

    “Nanti secara formal ada di joint statement itu. Ini kita sudah sepakat, dokumen finalnya sudah jadi,” terangnya.

    Adapun sebelumnya, Presiden AS Donald Trump menyampaikan bahwa tarif impor sebesar 19 persen akan dikenakan terhadap produk Indonesia. Namun, kesepakatan tersebut juga mencakup komitmen pembelian energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian senilai 4,5 miliar dolar AS, serta pembelian 50 unit pesawat Boeing oleh Indonesia.

    Sumber : Antara