Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Bupati Langkat buka Gebyar Mumtaz, dorong UMKM syariah jadi pilar ekonomi umat

    Bupati Langkat buka Gebyar Mumtaz, dorong UMKM syariah jadi pilar ekonomi umat

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bupati Langkat buka Gebyar Mumtaz, dorong UMKM syariah jadi pilar ekonomi umat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 19:32 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat, Sumatera Utara Syah Afandin, membuka Event Bazar Produk UMKM Syariah dan Lomba UMKM dalam rangka Gebyar Muharam UMKM Langkat Naik Kelas (Mumtaz) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat, Rabu (23/7).

    Kegiatan yang dirangkai dengan peringatan hari lahir (Harla) ke-50 MUI Kabupaten Langkat tersebut berlangsung meriah di halaman Kantor MUI Kabupaten Langkat dan akan dilaksanakan selama dua hari hingga 24 Juli 2025.

    Bupati Langkat Syah Afandin mengapresiasi penuh pelaksanaan gebyar Mumtaz sebagai bentuk sinergi nyata antara pemerintah, ulama, dan pelaku UMKM dalam membangkitkan perekonomian berbasis syariah. Ia menekankan bahwa kegiatan seperti ini harus terus didorong agar tidak hanya bersifat seremonial, melainkan berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesejahteraan umat.

    “Ini langkah konkret dalam pemberdayaan ekonomi syariah. Harapan saya, kegiatan ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Langkat sebagai daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” tegasnya.

    Bupati juga menambahkan bahwa peran MUI harus lebih dari sekadar lembaga formal, tetapi menjadi jembatan antara ulama dan umara, serta menjadi penggerak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi.

    “Saya terus belajar bagaimana mendekatkan diri dengan para ulama, karena keseimbangan antara spiritual dan pembangunan sangat dibutuhkan untuk membawa kemajuan daerah,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Jumat (25/7). 

    Sementara itu, Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Langkat, Juli Hukman, dalam laporannya menyampaikan bahwa gebyar Mumtaz diikuti oleh 22 pelaku UMKM dari berbagai kecamatan di Langkat. Kegiatan ini bertujuan memperkuat jejaring pelaku usaha mikro, mempromosikan produk halal dan berbasis syariah, serta mendorong UMKM naik kelas ke level regional bahkan nasional.

    Ketua MUI Langkat, Ustadz Zulkifli Ahmad Dian, menegaskan bahwa penguatan ekonomi umat adalah bagian dari misi MUI dalam membina masyarakat secara holistik. “Kami ingin menghadirkan peran MUI tidak hanya dalam akidah dan ibadah, tapi juga dalam membangun ekonomi umat yang mandiri dan berbasis syariah,” jelasnya.

    Rangkaian kegiatan gebyar Mumtaz turut diramaikan dengan berbagai stan UMKM yang menampilkan produk makanan-minuman halal, kerajinan tangan, busana muslim, hingga layanan keuangan syariah. Selain itu, digelar pula lomba UMKM sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi para pelaku usaha.

    Acara diakhiri dengan peninjauan stan bazar oleh Bupati Langkat bersama Ketua MUI dan jajaran pimpinan daerah. Dengan semangat kolaborasi, gebyar Mumtaz diharapkan menjadi agenda tahunan yang mampu mendorong kebangkitan ekonomi syariah dan memperkuat ketahanan ekonomi umat di Kabupaten Langkat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • OJK Malang cabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa

    OJK Malang cabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa

    Sumber foto: AH Sugiharto/elshinta.com.

    OJK Malang cabut izin usaha BPR Dwicahaya Nusaperkasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 19:56 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Dwicahaya Nusaperkasa yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno No.199, Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur.

    Kepala OJK Malang, Farid Falatehan mengungkapkan pencabutan izin sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-47/D.03/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa.

    “Pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat.” kata Kepala OJK Malang seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, AH Sugiharto, Jumat (25/7). 

    Ditambahkan kepala OJK Malang, sebelumnya pada 8 November 2024, OJK telah menetapkan PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP) karena memiliki Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) kurang dari 12 persen, Cash Ratio rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir kurang dari 5 persen, dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat “Kurang Sehat”. 

    “Selanjutnya, pada 9 Juli 2025, OJK menetapkan PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa sebagai bank dengan status pengawasan Bank Dalam Resolusi (BDR) berdasarkan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus BPR dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian Pengurus dan Pemegang Saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR.” ungkapnya.

    OJK mengimbau kepada nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Dwicahaya Nusaperkasa agar tetap tenang karena dana masyarakat pada perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden perintahkan Kapolri-Kejaksaan Agung usut kasus beras oplosan 

    Presiden perintahkan Kapolri-Kejaksaan Agung usut kasus beras oplosan 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Presiden perintahkan Kapolri-Kejaksaan Agung usut kasus beras oplosan 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 21:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk mengusut, serta memeriksa para pengusaha yang diduga melakukan praktik pengoplosan beras, sehingga merugikan konsumen dan Negara.

    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo akan menindak tegas jika pengusaha terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

    “Itu yang kemarin (beras) dioplos-oplos, Bapak Presiden sudah memerintahkan Kapolri, Kejaksaan untuk memeriksa dan menindak tegas jika ada terjadi pelanggaran-pelanggaran,” kata Mensesneg saat memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Prasetyo menegaskan bahwa tindakan praktik pengoplosan beras termasuk tindak pidana pelanggaran hukum.

    Di sisi lain, Indonesia patut bersyukur karena cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog saat ini mencapai lebih dari 4,2 juta ton, angka yang belum pernah terjadi sebelumnya.

    Selain itu, produksi jagung dilaporkan meningkat 30 persen dan beras naik 48 persen.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menindak tegas praktik pengoplosan beras yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp100 triliun setiap tahun.

    Presiden menilai kejahatan tersebut sebagai pelanggaran serius yang memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional. Presiden menyebut praktik itu sebagai bentuk subversi ekonomi yang merugikan rakyat.

    “Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menurut saya ini sudah termasuk subversi ekonomi, menikam rakyat,” ucap Presiden Prabowo.

    Sumber : Antara

  • Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja

    Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemnaker bakal cabut izin perusahaan tahan ijazah pekerja
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 22:43 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) mengatakan Kemnaker bakal mencabut izin perusahaan, utamanya perusahaan alih daya (outsourcing/OS), yang masih melanggar peraturan terkait penahanan ijazah pekerja.

    “Izin bagi perusahaan itu tidak akan diterbitkan lagi, sebab sudah melanggar aturan yang yang ada. Rekan-rekan tentu sudah tahu perusahaan mana yang izinnya akan segera kami cabut. Oleh karena itu, jangan lagi menahan ijazah karyawan,” kata Wamenaker Noel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa penahanan ijazah pekerja oleh perusahaan adalah tindakan kriminal, terlebih jika sampai ada uang tebusan dan pemerasan terhadap pekerja.

    “Penahanan ijazah adalah tindakan kriminal, yang juga sudah tidak diperbolehkan sebagaimana Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO),” kata Wamenaker.

    Ia justru memberikan apresiasi kepada perusahaan yang patuh dengan kesadaran sendiri mengembalikan ijazah karyawan yang selama ini ditahan, seperti PT Mitra Abadi Royalindo (MAR) yang baru-baru ini melakukan pengembalian 21 ijazah karyawannya.

    “Saya menyatakan apresiasi. Semoga ini menjadi contoh. Maka bagi perusahaan yang masih menahan ijazah karyawan, segera kembalikan,” ujar Noel.

    Sebelumnya, PT MAR menyerahkan 21 ijazah kepada Wamenaker Noel. Setelah menerima ke-21 ijazah, Wamenaker kemudian memanggil satu per satu, lalu mengembalikan ijazah kepada pemiliknya.

    “Selama ini kami yang melakukan inspeksi mendadak (sidak). Tetapi kali ini, justru kami yang disidak. Perusahaan datang secara sukarela menyerahkan ijazah, tanpa uang tebusan apa pun,” ujar Wamenaker.

    “Apresiasi, contoh baik untuk tidak lagi menahan ijazah karyawan, sebab secara hukum memang hal itu ilegal,” ujarnya menambahkan.

    Ia pun mengingatkan, Kemnaker sebagai wakil negara, memiliki tugas untuk membina perusahaan agar tetap beroperasi sesuai regulasi yang berlaku, dan memastikan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja berjalan harmonis. 

    Sumber : Antara

  • IHSG diprediksi variatif di tengah pasar cermati kesepakatan RI dan AS

    IHSG diprediksi variatif di tengah pasar cermati kesepakatan RI dan AS

    Ilustrasi – Pekerja melintasi layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

    IHSG diprediksi variatif di tengah pasar cermati kesepakatan RI dan AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 13:03 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat diperkirakan bergerak mixed (variatif) di tengah pelaku pasar mencermati kelanjutan kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS). IHSG dibuka menguat 11,48 poin atau 0,15 persen ke posisi 7.542,38. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,55 poin atau 0,19 persen ke posisi 798,25.

    “Perdagangan pada hari ini, diperkirakan akan berlangsung dinamis,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat.

    Dari dalam negeri, Pemerintah Indonesia masih melanjutkan pembahasan teknis terkait kesepakatan dagang bilateral dengan AS, menyusul pengumuman joint statement yang sebelumnya disampaikan oleh Gedung Putih.

    Dalam pernyataan itu, disebutkan bahwa tarif impor untuk produk Indonesia ke AS ditetapkan sebesar 19 persen, menurun dari sebelumnya yang mencapai 32 persen. Namun, Pemerintah Indonesia menegaskan tarif itu belum final dan masih terbuka kemungkinan untuk diturunkan lebih lanjut pada komoditas tertentu.

    Dari mancanegara, laporan Financial Times menyebutkan bahwa AS semakin mendekati kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa, yang mencakup rencana menaikkan tarif menjadi 15 persen untuk impor dari Uni Eropa. Di sisi lain, pelaku pasar mulai mengalihkan perhatian terhadap ketegangan yang meningkat antara Presiden AS Donald Trump dan bank sentral AS The Federal Reserve (The Fed).

    Trump berencana mengunjungi kantor The Fed, yang memperbesar tekanan terhadap Ketua The Fed Jerome Powell. Pelaku pasar menantikan pertemuan The Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed pada 29-30 Juli 2025, yang diperkirakan akan mempertahankan suku bunga, meskipun Trump berulang kali mendesak pemangkasan suku bunga.

    Dari kawasan Eropa, European Central Bank (ECB) memutuskan mempertahankan suku bunga acuannya di level 2 persen setelah sebelumnya memangkas delapan kali dalam setahun terakhir. Keputusan ini diambil di tengah kondisi inflasi yang telah kembali ke target dan ketidakpastian global yang tinggi, terutama akibat tensi dagang antara Uni Eropa dan AS.

    Pada perdagangan Kamis (24/7/2025), bursa saham Eropa ditutup mayoritas menguat, di antaranya Euro Stoxx 50 menguat 0,13 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,85 persen, indeks DAX Jerman naik 0,23 persen, serta indeks CAC Prancis turun 0,41 persen.

    Sementara itu, bursa saham AS di Wall Street juga ditutup variatif pada perdagangan Kamis (24/7/2025), di antaranya indeks S&P 500 naik tipis 0,07 persen ditutup di level 6.363,35, indeks Nasdaq menguat 0,18 persen ke 21.057,96. Sebaliknya, indeks Dow Jones Industrial Average turun 316,38 poin atau 0,70 persen berakhir di level 44.693,91.

    Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei melemah 257,18 poin atau 0,61 persen ke 41.578,50, indeks Shanghai melemah 9,10 poin atau 0,24 persen ke 3.597,76, indeks Hang Seng melemah 149,06 poin atau 0,57 persen ke 25.525,00, indeks Straits Times turun 17,60 poin atau 0,42 persen ke 4.255,00.

    Sumber : Antara

  • Transformasi produktivitas pacu peningkatan daya beli

    Transformasi produktivitas pacu peningkatan daya beli

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ekonom: Transformasi produktivitas pacu peningkatan daya beli
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 14:01 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai transformasi produktivitas dan ketenagakerjaan dapat memacu peningkatan daya beli masyarakat.

    “Pemerintah memang harus menambah (penciptaan) lapangan kerja dan meningkatkan income masyarakat yang sudah bekerja,” kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

    “Jadi yang sudah bekerja, sektor-sektor yang selama ini mempekerjakan tenaga kerja berarti harus didorong produksi dan produktivitasnya, daya saing, dan mendorong income mereka dengan berbagai kebijakan yang satu sama lain saling sinergis,” ujarnya menambahkan.

    Adapun hal ini mengacu pada adanya fenomena “rojali” (rombongan jarang beli) dan “rohana” (rombongan hanya nanya) yang ditujukan bagi pengunjung pusat perbelanjaan secara beramai-ramai, tapi tidak melakukan transaksi pembelian atau berbelanja.

    “Dari masyarakat ada keinginan konsumsi barang-barang yang dibutuhkan atau diinginkan, tapi dibatasi oleh budget dan daya beli yang terus turun,” kata Faisal.

    Oleh karena itu, ia menilai dengan kebijakan-kebijakan dan program-program strategis pemerintah dapat memberikan dampak langsung dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya konsumsi masyarakat.

    “Di antaranya, UMKM yang insentifnya diberikan secara lebih konkret kepada sektor-sektor yang menciptakan lapangan pekerjaan paling banyak. Lalu, menambah lapangan kerja yang ada dengan mendorong sektor-sektor kunci seperti industri manufaktur, pertanian, dan perkebunan,” ujar Faisal.

    “Selain itu, mendorong hilirisasi produk-produk turunan yang lebih kompleks dan punya nilai tambah lebih tinggi, serta juga memperkuat dari sisi hulu,” imbuhnya.

    Ia melanjutkan, intervensi negara juga bisa dilakukan melalui pemanfaatan belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengutamakan pengadaan barang/jasa dalam negeri.

    “Hal yang lain, ya tentu saja dengan memanfaatkan belanja pemerintah, APBN, untuk pengadaan barang dan jasanya diarahkan untuk membeli barang-barang domestik atau dalam negeri,” kata Faisal.

    “Walaupun mungkin tidak lebih murah dibandingkan dari impor, tapi kalau membeli barang-barang di produksi dalam negeri itu diharapkan mampu mendorong penciptaan lapangan pekerjaan nantinya,” tambah dia.

    Sumber : Antara

  • Garuda Indonesia siap promosikan produk wisata Jawa Tengah

    Garuda Indonesia siap promosikan produk wisata Jawa Tengah

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Garuda Indonesia siap promosikan produk wisata Jawa Tengah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 14:14 WIB

    Elshinta.com – Maskapai penerbangan Garuda Indonesia menyatakan kesiapan untuk mempromosikan produk wisata Jawa Tengah. Selain berdampak positif bagi Jawa Tengah yang dipimpin Gubernur Ahmad Luthfi, hal ini juga bakal berimbas positif untuk maskapai milik BUMN tersebut.

    General Manager Garuda Indonesia Semarang Stanislaus Radityo Adi Putranto mengatakan tak hanya objek wisata namun juga event pariwisata yang berpotensi mendatangkan banyak kunjungan juga bisa disupport.

    “Kami dukung pariwisata. Event prioritas (Jawa Tengah) bisa kami support. Kemarin Semarang Great Sale dilakukan melalui ucapan selamat datang di pesawat oleh pramugari,” kata Stanislaus Radityo saat bertemu Gubernur Ahmad Luthfi di ruang kerja, Kamis 24 Juli 2025.

    Di sisi lain banyak objek wisata maupun event wisata dan perekonomian yang dimiliki Jawa Tengah. Hal itu sesuai dengan pangsa pasar penumpang Garuda Indonesia dengan tujuan Kota Semarang. Menurutnya, keberadaan penerbangan Garuda Indonesia di sebuah bandara di daerah menjadi salah satu tolok ukur perekonomian.

    Lantaran rata-rata yang menggunakan pesawat berwarna putih biru tersebut investor. Apalagi, tingkat okupansi penumpang Garuda Indonesia di Bandara A Yani juga cukup tinggi.

    “Karena Kota Semarang ini punya Industri jadi beda dengan wilayah lain (di Jateng),” ucapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Jumat (25/7). 

    Gubernur Ahmad Luthfi mengapresiasi dukungan tersebut. Hal itu penting untuk meningkatkan potensi objek wisata dan event di Jawa Tengah. maka ia menginstruksikan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata untuk segera menindaklanjuti.

    Mulai dari promosi objek wisata maupun event sehingga bisa menghadirkan lebih banyak pengunjung. Hal itu bakal meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pemerintah ubah klasifikasi penjualan beras tak lagi berdasar kualitas

    Pemerintah ubah klasifikasi penjualan beras tak lagi berdasar kualitas

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pemerintah ubah klasifikasi penjualan beras tak lagi berdasar kualitas
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan pemerintah mengubah klasifikasi penjualan beras semula berdasarkan kualitas medium dan premium, menjadi beras biasa dan khusus yang berdasarkan jenis.

    Dalam rapat tindak lanjut arahan Presiden terkait manipulasi harga beras dan beras oplosan di Jakarta, Jumat, Zulhas menjelaskan beras khusus merupakan beras berdasarkan jenis yang diberikan izin oleh pemerintah, seperti beras japonica, beras basmati, dan beras ketan.

    ‎”Kalau sekarang kita medium-premium, berasnya itu-itu juga. Tapi, ada yang Rp12.500, ada yang Rp13.000, ada yang Rp18.000 karena di kantongnya bagus mengkilat tapi kualitasnya tidak sesuai, itu yang tidak boleh terjadi lagi,” kata Zulhas.

    ‎Menurut dia, untuk harga beras biasa akan diatur oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

    ‎”Tidak lagi medium dan premium,” ujarnya lagi.

    Disampaikannya keputusan ini diambil karena sebelumnya marak penjualan beras oplosan yang dijual dengan harga beras premium, namun beras yang ada dalam kemasan dicampur dengan kualitas medium.

    “Melihat pengalaman itu, maka beras nanti kita akan dibuat hanya satu jenis, beras saja. Beras ya beras,” katanya.

    ‎Ia menegaskan beras merupakan salah satu bahan pokok yang menjadi prioritas utama dalam program Presiden Prabowo dan menyangkut hidup orang banyak, sehingga tak boleh ada yang mengambil keuntungan untuk pribadi.

    Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan untuk beras biasa hanya akan ada satu harga eceran tertinggi (HET), tak lagi ada HET medium atau HET premium.

    ‎‎”Akan satu harga aja, maksudnya maksimum aja. Kalau kemarin kan ada HET medium, HET premium,” ujarnya.

    Ia menegaskan dari penyamaan klasifikasi ini, beras yang dijual di masyarakat harus berkualitas bagus.

    “Kualitasnya harus bagus. Nanti kan kalau brand, berarti orang akan preferensi brand berdasarkan pengalaman dia beli beras apa. Kalau yang sekarang itu beli premium, tapi isinya bukan premium,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • TNI-Bulog sinergi perkuat ketahanan pangan dan kendalikan harga

    TNI-Bulog sinergi perkuat ketahanan pangan dan kendalikan harga

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    TNI-Bulog sinergi perkuat ketahanan pangan dan kendalikan harga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri acara penyaluran bantuan pangan beras sekaligus peluncuran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelar terpusat di Lapangan Makodam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/7/2025).

    Program ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meringankan beban masyarakat. Selama periode Juni–Juli 2025, sebanyak 18.277.083 Penerima Bantuan Pemerintah (PBP) di 38 provinsi dan lebih dari 83.000 desa menerima bantuan pangan berupa beras. Distribusi bantuan dilakukan melalui jaringan Kanwil dan Kancab Perum Bulog di seluruh Indonesia, dengan pengamanan serta pendampingan dari satuan kewilayahan TNI AD (Satkowil).

    Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dalam arahannya menegaskan pentingnya peran Bulog sebagai institusi utama dalam pengelolaan pangan nasional. Ia menyoroti posisi strategis Bulog dalam memastikan ketersediaan dan distribusi beras di seluruh wilayah Indonesia. “Yang menjadi fokus kita sekarang adalah peranan Bulog, jadi peranan Bulog itu dia adalah pusat institusi pangan, khususnya beras,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Menhan menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Bulog dalam mendukung program strategis ketahanan pangan nasional. Ia menyampaikan bahwa Kementerian Pertahanan telah mendapat mandat dari Presiden untuk membangun 25.000 unit gudang sementara yang akan ditempatkan di seluruh Kodam. Dalam konteks ini, Menhan menekankan bahwa Bulog harus bersikap proaktif dan responsif.

    “TNI akan membantu, dan Kementerian Pertahanan sudah mendapat tugas dari Presiden untuk membuat 25.000 unit gudang sementara yang akan ditempatkan di Kodam-kodam, jadi peranan Bulog harus proaktif, harus mempunyai kemampuan untuk mendengar,” ujarnya.

    Menhan juga menyampaikan perlunya pembenahan kelembagaan Bulog agar semakin kuat dalam menjalankan peran vitalnya. “Jadi diperlukan suatu upaya yang keras bagi Bulog, perbaiki organisasi Bulog, leadership Bulog harus kuat,” tegasnya.

    Kegiatan pelepasan bantuan pangan dan peluncuran SPHP ini juga dilaksanakan secara serentak melalui sambungan daring yang diikuti jajaran Perum Bulog dan TNI AD dari 38 provinsi. Hal ini menjadi bukti nyata kuatnya sinergi antara pemerintah pusat, TNI, dan Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah tantangan global dan situasi ekonomi yang dinamis. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 

    Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Pangan pastikan tindak tegas pengusaha pengoplos beras 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 25 Juli 2025 – 15:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan pengusaha atau perusahaan yang mencampur/mengoplos beras dan menjualnya tidak sesuai mutu diberi tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku, mengingat sudah melakukan penipuan terhadap masyarakat.

    “Bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya. Maka harus dilakukan tindakan yang tegas,” kata Zulhas di Jakarta, Jumat.

    Disampaikannya, pihaknya sudah melakukan rapat dengan kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang meminta segera menyelesaikan penyimpangan dalam penjualan beras.

    “Sudah ada Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri, dan ada Satgas Pangan. Jadi ini kalau masih mau main-main, ya siap-siap saja,” katanya lagi

    Zulhas menyampaikan saat ini sudah ada 14 perusahaan yang diperiksa terkait kasus beras oplosan, serta mengingatkan pengusaha yang masih berniat melakukan hal serupa untuk menjual beras sesuai kualitas.

    Selain itu disampaikan Zulhas, pemerintah memutuskan untuk tidak menarik peredaran beras oplosan dari pasar.

    “Enggak ditarik (dari peredaran). Turunkan harga sesuai isinya. Jangan berbohong,” katanya lagi.

    Presiden Prabowo Subianto menyebut pengusaha yang mengoplos beras merupakan pengkhianat rakyat karena mereka telah menipu masyarakat dengan menjual beras label premium dengan beras biasa, dan diyakini aksi mereka itu merugikan negara hingga Rp100 triliun per tahunnya.

    Di hadapan para kepala daerah, kepala desa dan jajaran pejabat pemerintah pusat dan daerah, Presiden Prabowo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengusut tuntas dan menindak para pengoplos beras, yang disebut oleh Presiden, pengusaha yang serakah.

    “Ini saya sampaikan di acara yang penting ini, karena di sini banyak bupati, banyak gubernur yang hadir, ribuan kepala desa, saya anggap ini adalah pengkhianat kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin. Saya tidak terima! Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala perundang-undangan, dan peraturan yang berlaku,” kata Presiden Prabowo saat berbicara dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7).

    Sumber : Antara