Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Pertamina berkomitmen jaga kelancaran distribusi BBM di Jember

    Pertamina berkomitmen jaga kelancaran distribusi BBM di Jember

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pertamina berkomitmen jaga kelancaran distribusi BBM di Jember
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga kelancaran distribusi BBM di wilayah Jember, Jawa Timur, sebagai dampak penutupan jalan Jalur Gumitir sejak 24 Juli 2025.

    Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga Hari Purnomo dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan pihaknya masif melaksanakan koordinasi lintas pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga aparat penegak hukum setempat.

    Salah satu komitmen Pertamina tersebut adalah melakukan sidak bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di dua SPBU, yakni SPBU Kaliwates dan SPBU Mangli pada Kamis ini.

    Selain Hari Purnomo, turut hadir pada agenda sidak antara lain Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti.

    Menurut Khofifah, kelangkaan BBM di Jember beberapa hari terakhir merupakan dampak penutupan Jalur Gumitir.

    Selain itu, juga disebabkan kemacetan kendaraan di Ketapang, Banyuwangi, Jatim.

    “Jember ini disuplai dari Terminal Tanjung Wangi. Kemudian kita melihat ada antrean panjang di Ketapang, karena memang menurut BMKG gelombangnya sedang tinggi, sehingga Ketapang-Gilimanuk PP itu diminta untuk tidak diberlakukan pelayaran sampai hari Kamis ini. Mudah-mudahan nanti sore kita sudah mendapatkan lampu hijau dari BMKG karena betapa pun mengurai antrean panjang itu menjadi penting,” ujarnya.

    Di sisi lain, Khofifah melanjutkan ekosistem dari proses suplai dan distribusi terminal-terminal Pertamina sudah dilakukan sedemikian rupa.

    “Menurut saya, ini adalah bagian dari keseriusan Pertamina agar bisa mengatasi kelangkaan BBM di Jember akibat masalah-masalah tadi yang di Ketapang maupun yang lainnya. Saya akan terus memantau perkembangan distribusi BBM ke SPBU di Jember dan sekitarnya,” sebut Khofifah.

    Hari pun mengucapkan terima kasih atas dukungan Gubernur Jawa Timur.

    “Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan Ibu Gubernur dalam upaya kami menormalisasi suplai dan distribusi BBM di Jember dan sekitarnya. Kami sudah banyak melakukan penambahan mobil tangki termasuk juga perbantuan lintas region untuk bisa men-support suplai BBM. Sekali lagi terima kasih atas support dan bantuannya,” terangnya.

    Penutupan Jalur Gumitir diestimasi akan berlangsung selama dua bulan hingga 24 September 2025.

    Penutupan ini berdampak besar bagi banyak aspek, termasuk distribusi BBM Pertamina Patra Niaga yang secara normal dipasok dari Terminal BBM Banyuwangi.

    Segala mitigasi, alternatif dan skenario lapangan dilaksanakan sebagai komitmen kelancaran distribusi BBM bagi masyarakat terdampak.

    Pada kesempatan yang sama, Aji Anom menyampaikan rasa syukur atas kondisi Jember yang sudah mulai terurai.

    “Alhamdulillah, hari ini suplai sudah sangat baik, bisa dilihat dari kondisi SPBU-SPBU semua stok tersedia dan antrean juga minimal. Kemarin kita sudah suplai 1.400 kiloliter, sudah luar biasa banyak. Ini kami akan terus jaga, supaya kepercayaan publik bisa kembali dan semua tetap aman,” ujarnya.

    Selain sidak SPBU, Gubernur Jawa Timur beserta jajaran manajemen Pertamina Patra Niaga juga memberikan aksi dukungan kepada awak mobil tangki (AMT) dan ojol yang ada di Kabupaten Jember.

    Paket extra fooding diberikan sebagai bentuk motivasi kepada AMT dan ojol.

    Selain itu, beberapa hari terakhir, Pertamina Patra Niaga juga terjun ke SPBU-SPBU untuk memberikan minuman kepada masyarakat yang mengantre. 

    Sumber : Antara

  • Indonesia masih beruntung di tengah gejolak ekonomi global

    Indonesia masih beruntung di tengah gejolak ekonomi global

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Perbanas: Indonesia masih beruntung di tengah gejolak ekonomi global
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 21:56 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi mengatakan Indonesia dalam kondisi masih beruntung di tengah gejolak perekonomian global.

    “Perekonomian Indonesia masih relatif robust terhadap gejolak eksternal karena kita ini ya namanya Indonesia masih beruntung karena domestic demand kita kuat, penduduk kita banyak, penduduk muda kita juga banyak. Artinya, demand saja itu cukup mendukung terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Hery Gunardi dalam PERBANAS Review of Indonesia’s Mid-Year Economy (PRIME) 2025 di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan proyeksi World Bank (Bank Dunia), perekonomian global diperkirakan tertekan, baik di negara maju maupun berkembang.

    Pada bulan Juni 2025, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,75 persen menjadi 2,3 persen. Hal ini menegaskan pemulihan pasca pandemi COVID-19 masih rapuh dan dibayangi risiko eksternal.

    Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga turut dipangkas dari sekitar 5,1 persen menjadi 4,7 persen. Namun, jika dilihat lebih, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dikoreksi turun sebesar 0,3-0,4 percentage point. Estimasi ini berarti menunjukkan ekonomi nasional lebih resilien terhadap perubahan global dibandingkan negara-negara lain.

    “Kita juga melihat bahwa saat ini kita di Indonesia memasuki era pertumbuhan ekonomi dengan quarter satu kemarin sekitar 4,9 persen. Ini memperkuat sinyal bahwa pemulihan ekonomi berjalan secara moderat dan belum cukup kuat untuk kembali ke masa-masa pertumbuhan tinggi seperti tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Hery.

    Seiring pertumbuhan ekonomi dan konsumsi domestik melambat, laju penyaluran kredit industri perbankan nasional pun mengalami hal serupa, yakni sekitar 7,8 persen year on year (yoy) hingga akhir Juni 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 10,5 persen.

    Selain itu, Loan to Deposit Ratio (LDR) naik ke level 85 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) di angka 7 persen yoy, Loan at Risk (LaR) 9,73 persen, rasio non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,22 persen.

    Kinerja profitabilitas perbankan juga mulai menunjukkan sedikit pelemahan dengan Net Interest Margin (NIM) dan Return on Asset (ROA) masing-masing menurun jadi 4,57 persen dan 2,56 persen. Adapun Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) naik signifikan menjadi 86,1 persen.

    Berdasarkan berbagai data tersebut, terdapat enam tantangan utama dalam penyaluran kredit tahun 2025.

    Pertama ialah permintaan kredit melemah seiring perlambatan konsumsi dan ekspor yang membuat target penyaluran sulit tercapai. Bank-bank dinilai akan berebut segmen berisiko rendah.

    Kedua yaitu bank memperketat syarat agunan dan rasio leverage sejak kuartal II-2025 yang berdampak terhadap arus kas usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan sektor lainnya semakin menipis karena menghadapi akses pembiayaan lebih sempit.

    Selanjutnya adalah Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga ke 5,25 persen pada Juli 2025 seiring transmisi moneter melambat yang menyebabkan margin kredit tergerus karena suku bunga dana masih tinggi, sedangkan suku bunga kredit turun.

    Tantangan berikutnya yakni risiko NPL naik yang cenderung menaikkan cost of credit. Dampak bagi bank adalah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) lebih besar, sehingga menekan profitabilitas.

    Terakhir, adanya bank digital dan financial technology (fintech) yang menawarkan pinjaman cepat berbasis data alternatif membuat bank konvensional harus pasang credit-analytics berbasis big data untuk tetap kompetitif.

    “Jadi tahun 2025 ini, strategi dunia penyaluran credit tidak cukup hanya ekspansi, tapi juga selektif, adaptif, dan berbasis teknologi agar relevan dengan sustainability,” ucap dia.

    Sumber : Antara

  • Khofifah pantau SPBU di Jember pastikan pasokan-distribusi BBM normal

    Khofifah pantau SPBU di Jember pastikan pasokan-distribusi BBM normal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Khofifah pantau SPBU di Jember pastikan pasokan-distribusi BBM normal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memantau sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jember untuk memastikan pasokan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) normal setelah sempat mengalami kelangkaan akibat keterlambatan distribusi hingga menyebabkan antrean panjang.

    Khofifah didampingi Bupati Jember Muhammad Fawait dan Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti bersama jajaran meninjau SPBU di Jalan Gajahmada dan SPBU Mangli, Kabupaten Jember, Kamis.

    “Alhamdulillah seperti yang kami lihat saat ini bahwa kondisi di SPBU sudah tidak terlihat ada antrean. Kondisi itu tolong saling dijaga dan pertahankan untuk menjaga ketenangan masyarakat agar beraktivitas lebih maksimal dan produktif,” kata Khofifah di Jember.

    Menurut dia, terurainya antrean BBM di Jember beberapa hari terakhir bukan kerja satu pihak, melainkan kolaborasi berbagai pihak, salah satu yang utama adalah Pertamina, sehingga pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Pertamina yang mencari opsi suplai dari terminal lainnya seperti Surabaya, Malang, Yogyakarta dan Jawa Tengah.

    “Masing-masing terminal sudah memiliki kapasitas untuk memenuhi sesuai dengan sistem di Pertamina Patra Niaga. Ekosistem proses suplai dan distribusi terminal-terminal Pertamina menurut saya bagian dari keseriusan Pertamina mengatasi antrean BBM di Jember,” tuturnya.

    Ia memastikan bahwa per Rabu (30/7) ketersediaan BBM di Jember telah melebihi kapasitas yang dibutuhkan dari kebutuhan normal 900 kiloliter dan kini telah tersedia 1.300 kl.

    “Dengan begitu, diharapkan proses normalisasi dari seluruh pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat Jember bisa normal seperti semula,” katanya.

    Sementara Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Aji Anom Purwasakti mengatakan suplai BBM ke Jember sudah sangat baik, bahkan mencapai 1.400 kilo liter (kl) pada Rabu (30/7) dari suplai normalnya sekitar 900 KL per hari agar tidak ada lagi antrean warga di SPBU.

    “Alhamduliillah hari ini suplai BBM ke Jember sudah baik. Kami akan terus jaga itu untuk menjaga kepercayaan konsumen ke Pertamina,” katanya.

    Pantauan di sejumlah SPBU Jember terlihat sudah normal dan tidak ada lagi antrean panjang karena pasokan BBM ke Jember melimpah dan melebihi kebutuhan setiap harinya.

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah memberikan bantuan pengisian BBM gratis jenis Pertalite serta sembako kepada driver ojek online di kawasan SPBU Jalan Gajahmada Jember.

    Sumber : Antara

  • Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kemenhub siap kaji untuk reduksi tingginya biaya transportasi warga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 23:32 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap melakukan kajian untuk mereduksi tingginya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh masyarakat.

    “Kenapa? Ini yang kita kaji. Kalau saat ini masyarakat sampai naik kereta api (ongkos) keretanya murah Rp3.500 sampai Rp6,000, tapi first mile-nya, ojek onlinenya Rp25.000, parkirnya Rp10.000, ini yang akan kita pelajari,” ujar Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (Dirjen ITM) Kemenhub Risal Wasal di Jakarta, Kamis.

    Berdasarkan Survei Biaya Hidup Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018, biaya transportasi di sejumlah kota di Indonesia berkontribusi terhadap sekitar 12,46 persen dari total biaya hidup. Padahal porsi pengeluaran biaya transportasi idealnya tidak lebih dari 10 persen menurut World Bank.

    Menurut data BPS, biaya transportasi paling tinggi ada di Bekasi yang mencapai Rp1,9 juta/bulan, diikuti Depok sebesar Rp1,8 juta/bulan, lalu Surabaya Rp1,6 juta/bulan, dan Jakarta Rp1,59 juta/bulan serta Bogor sebesar Rp1,2 juta bulan.

    Lalu biaya transportasi di Batam sebesar Rp1,17 juta/bulan, kemudian Makassar sebesar Rp1,15 juta/bulan, Jayapura Rp1,12 juta/bulan, Balikpapan Rp981 ribu/bulan, Palembang Rp918 ribu/bulan, Bandung Rp868 ribu/bulan, Banjarmasin Rp852 ribu/bulan, Medan Rp780 ribu/bulan, dan Surakarta sebesar Rp712 ribu/bulan.

    “Kita akan pelajari bagaimana kita bisa mereduksi biaya perjalanan dari masyarakat baik itu saat bekerja, belanja, tamasya dan sebagainya,” kata Risal.

    Sebagai informasi, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan bahwa 70 persen anggarannya digunakan untuk subsidi transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, sisanya digunakan belanja pegawai, belanja modal, dan lain sebagainya.

    “Memang anggaran kami Rp7,2 triliun. Anggaran paling besar untuk subsidi,” kata Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syaripudin.

    Dengan adanya subsidi tersebut diharapkan pengguna transportasi publik terus meningkat agar subsidi yang telah dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dapat bermanfaat.

    “Untuk subsidi anggaran yaitu Rp5,16 triliun yang tersebar di Transjakarta, MRT, dan LRT,” ujarnya.

    Sementara sisa 30 persen lanjut dia digunakan belanja operasional 5 persen, belanja barang dan jasa 14 persen, dan belanja modal 9 persen.

    Sumber : Antara

  • Komitmen kuat Hino, solusi kendaraan operasional pemerintah

    Komitmen kuat Hino, solusi kendaraan operasional pemerintah

    Booth PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) di GIIAS 2025, ICE BSD, Tangerang, Kamis (31/7/2025). Foto: Rizky Rian Saputra

    Komitmen kuat Hino, solusi kendaraan operasional pemerintah
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 14:45 WIB

    Elshinta.com – PT Hino Motors Sales Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan kendaraan operasional yang andal bagi sektor pemerintahan. Hal ini disampaikan dalam sesi dialog interaktif bertajuk “Hino untuk Indonesia: Solusi Kendaraan Operasional Pemerintah” yang disiarkan oleh Radio Elshinta, Kamis (31/7/2025).

    Government Sales Area Manager PT Hino Motors Sales Indonesia, Candra Aam Aminudin, menyampaikan bahwa Hino siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik dari sektor swasta maupun pemerintahan.

    “Hino hadir dan siap untuk melayani kebutuhan masyarakat Indonesia baik swasta maupun pemerintahan. Hino adalah salah satu solusi kendaraan operasional Pemerintah untuk membangun Indonesia,” ujar Candra.

    Hino dikenal sebagai produsen kendaraan niaga dengan jajaran produk yang luas. Candra menjelaskan, saat ini Hino memiliki lebih dari 35 model bus dan truk yang terbagi dalam tiga kategori, yakni Hino300 series (kategori 2), Hino500 series (kategori 3), dan Hino700 series (kategori 5).

    “Semua model Hino paling banyak di kelasnya. Kabar baiknya bahwa di GIIAS 2025 ini kami meluncurkan truck type terbaru yaitu 136 MDLR untuk konsumen yang membutuhkan kapasitas dan volume lebih,” jelasnya.

    Keunggulan Hino tidak hanya pada ragam produknya, tetapi juga pada dukungannya terhadap kebijakan nasional. Hino menjadi salah satu produsen otomotif yang aktif meningkatkan kandungan lokal dalam setiap unit yang diproduksi.

    “Hino mendukung penuh program pemerintah untuk meningkatkan kandungan komponen dalam negeri pada setiap produknya sesuai dengan Perpres terbaru no 46 tahun 2025. Per bulan Juli ini Hino sudah memiliki 31 sertifikasi produk dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) yang cukup tinggi, dengan kandungan tertinggi ada di model 136HDL sebanyak 57%,” jelas Candra.

    Dalam hal kontribusi terhadap kebutuhan operasional lembaga dan dinas pemerintah, Hino telah menyediakan berbagai jenis kendaraan khusus. Mulai dari bus sekolah untuk Kementerian Perhubungan, armada transportasi dalam kota untuk TransJakarta, hingga dump truck sampah untuk Dinas Lingkungan Hidup dan truk tangki air untuk Dinas Pertamanan.

    “Dan masih banyak lagi dinas-dinas yang sudah bekerja sama dengan kami yang rata-rata merasa puas dengan pelayanan dan dukungan kami dalam penyediaan kendaraan yang berkualitas sesuai kebutuhan,” tutup Candra.

    Melalui keandalan produk dan komitmen terhadap kebijakan nasional, Hino terus menunjukkan perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun Indonesia yang lebih maju.

    Penulis: Rizky Rian Saputra/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pengawasan lemah, penyaluran LPG 3 kg subsidi diduga tak tepat sasaran

    Pengawasan lemah, penyaluran LPG 3 kg subsidi diduga tak tepat sasaran

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    Pengawasan lemah, penyaluran LPG 3 kg subsidi diduga tak tepat sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 14:46 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Perekonomian menggelar kegiatan Sosialisasi Tata Kelola dan Rapat Evaluasi Satuan Tugas Pengawasan LPG 3 Kg Bersubsidi di Hotel Swarna Dwipa, Palembang, pada Rabu (31/7). 

    Kegiatan yang dihadiri oleh para agen dari kabupate/kota dan pihak terkait ini bertujuan memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebijakan terbaru pemerintah pusat.

    Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel dan juga menjabat sebagai Dansatgas, Basaraudin, mengungkapkan serta menyoroti keprihatinannya terhadap praktik penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg yang terjadi di lapangan, sehingga penyaluran menjadi tidak tepat sasaran yang diharapkan.

    “Pemerintah pusat telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM, tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran. Tapi faktanya, LPG bersubsidi ini justru banyak digunakan oleh pelaku usaha non-rumah tangga, bahkan ditemukan di laundry atau warung-warung makanan seperti warung mie ayam, yang kalau dilihat dari omsetnya sudah tidak tepat gunakan Gas LPG 3 kg,” ujarnya.

    Basaraudin mengaku dirinya sendiri menyaksikan langsung pelanggaran tersebut. “Saya pernah mampir di tempat makan, pas ke toilet, tabung-tabung LPG bersubsidi berjejer di dapur. Saya tidak bisa langsung menegur, tapi ini harus jadi perhatian kita,” ujarnya.

    Ia menyoroti lemahnya pengawasan di tingkat distribusi dan pangkalan, atau ada semacan dugaan ada kenakalan di tingkat tersebut. “Orang bisa bolak-balik membeli LPG pakai KTP berbeda-beda, pakai orang suruhan, itu artinya satu rumah bisa dapat lebih dari jatahnya,” katanya.

    “Ini tidak sesuai dengan amanat kebijakan yang menekankan distribusi tepat sasaran.” tambahnya. 

    Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menilai perlunya wadah khusus sebagai ruang evaluasi dan koordinasi rutin antar Satgas di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dan kegiatan seperti ini akan dijadikan agenda rutin guna memperkuat sinergi dan mempercepat perbaikan sistem distribusi.

    Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumsel, Hengki, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah regulasi yang telah diterbitkan, antara lain:

    Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Sumsel Tahun Anggaran 2025, Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran APBD 2025, Keputusan Gubernur Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satgas Monitoring, Pengendalian, dan Pengawasan Pendistribusian BBM dan LPG di Provinsi Sumsel,

    Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 19 Tahun 2025 berdasarkan Standar Daerah Provinsi Sumsel, yang mewajibkan setiap kabupaten/kota segera membentuk Satgas pengawasan distribusi LPG 3 Kg bersubsidi di wilayah masing-masing.

    Kegiatan ini dirancang dengan tiga tujuan utama, yaitu: Mensosialisasikan kebijakan terbaru dan pedoman pengawasan distribusi LPG bersubsidi, Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan oleh Satgas kabupaten/kota, Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penegakan aturan distribusi LPG 3 Kg.

    “Kami berharap Satgas di setiap daerah segera terbentuk dan aktif bekerja. Kami juga akan mengawal kebijakan ini agar benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” pungkas Hengky seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Kamis (31/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menkop optimistis Kopdes/Kel MP di Pati dukung target swasembada pangan

    Menkop optimistis Kopdes/Kel MP di Pati dukung target swasembada pangan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Menkop optimistis Kopdes/Kel MP di Pati dukung target swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 14:59 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengapresiasi kinerja seluruh pihak khususnya pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pati karena secara sigap mampu mencatat sejarah dengan mendirikan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih di Pati sebanyak 406 unit koperasi. Terbentuknya Kopdes/ Kel Merah Putih di Pati dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama tersebut merupakan buah dari kerja keras dan sinergi yang erat dengan berbagai pihak. 

    Menkop Budi Arie meminta agar fase kedua setelah pembentukan resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli 2025 lalu dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan berbagai upaya percepatan agar operasionalisasi Kopdes/ Kel Merah Putih dapat lebih optimal. Di Kabupaten Pati, Menkop optimis akan berdiri koperasi-koperasi di sektor pertanian yang dapat mendukung pencapaian target swasembada pangan.

    “Pati adalah lumbung pangan nasional, rumah bagi petani dan nelayan kecil, penghasil padi,  garam, ikan air tawar, tembakau dan kelapa. Potensi ekonomi yang dimiliki Pati sangat luar biasa, namun potensi besar saja tidak cukup jika tidak dikelola bersama,” ujar Menkop Budi Arie dalam acara Eksistensi dan Pengembangan Koperasi di Kabupaten Pati, Kamis (31/7).

    Menkop juga menilai Pati sebagai salah satu kabupaten yang sigap dalam merespons instruksi pemerintah pusat dalam pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih. Saat ini seluruh Kopdes/ Kel Merah Putih di Pati yang berjumlah 406 unit tersebut telah memiliki Badan Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

    Selanjutnya, Menkop mendorong agar Kopdes/Kel Merah Putih yang telah terbentuk tersebut dapat segera beroperasi dengan terus melakukan pemantapan / peningkatan kapasitas SDM pengelolanya agar Kopdes/ Kel Merah Putih di Pati benar-benar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. 

    “Tercatat ada 406 Kopdes/Kel Merah Putih yang telah terbentuk. Ini capaian luar biasa dari Bupati beserta jajarannya. Sekarang tugas kita adalah menjadikan koperasi ini benar-benar hidup, beroperasi secara optimal, dan berkembang secara profesional,” katanya. 

    Dalam tahap dua pengembangan Kopdes, pemerintah akan fokus pada tata kelola kelembagaan dan usaha koperasi yang baik. Sehingga dibutuhkan SDM koperasi yang kompeten, baik pengurus, pengawas, maupun pengelolanya. Dinas pemerintah daerah dan gerakan koperasi diimbau untuk mendampingi Kopdes/Kel Merah Putih melalui pelatihan manajemen, digitalisasi pembukuan, hingga jejaring pemasaran.

    Sebagai langkah awal aktivasi usaha, Menkop mendorong agar Kopdes/Kel Merah Putih diberi peran dalam penyaluran barang-barang subsidi pemerintah seperti gas LPG 3 kg, pupuk, dan beras. Dalam upaya memperkuat implementasi di lapangan, Menkop menginstruksikan pengembangan model koperasi percontohan. 

    Menkop mengajak seluruh pihak untuk menjadikan koperasi sebagai gaya hidup baru karena diyakini koperasi bukan sekadar badan usaha, namun dapat menjadi lembaga sosial tempat belajar dan bertumbuh bersama. Terlebih Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) telah menetapkan program Kopdes/ Kel Merah Putih menjadi salah satu program strategis nasional yang digadang-gadang dapat menjadi program unggulan di era Presiden Prabowo Subianto.

    “Di 2026 Bappenas menetapkan sebagai program strategis nasional sehingga nanti semuanya akan terkopdes – kopdes. Sekarang adalah eranya rakyat untung duluan karena kopdes ini milik warga desa,” ucapnya. 

    Sementara itu Bupati Pati Sudewo menyampaikan komitmennya untuk tidak hanya menjadi Kopdes/ Kel Merah Putih di wilayahnya sebagai Kopdes yang tercepat dalam pembentukannya melainkan akan menjadi yang terbaik dalam pengembangannya dan operasionalisasinya.

    Bupati Sudewo mengatakan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan pengembangan Kopdes/Kel Merah Putih, pihaknya akan fokus untuk mengintegrasikan berbagai potensi yang ada di daerahnya. 

    “Ke depan, kami berharap agar asistensi dan perhatian pemerintah pusat dapat terus diberikan kepada wilayah kami agar proses pengembangan dan operasionalisasi Kopdes dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Indosat Ooredoo Hutchison pertahankan profitabilitas dan perkuat fondasi bisnis 

    Indosat Ooredoo Hutchison pertahankan profitabilitas dan perkuat fondasi bisnis 

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Indosat Ooredoo Hutchison pertahankan profitabilitas dan perkuat fondasi bisnis 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 15:45 WIB

    Elshinta.com – PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo Hutchison atau IOH; IDX: ISAT) hari ini mengumumkan kinerja keuangan untuk kuartal kedua tahun 2025. 

    Di tengah situasi pasar yang menantang, perusahaan berhasil mempertahankan kinerja secara tangguh seraya melanjutkan perluasan infrastruktur jaringan, mempercepat inovasi yang inklusif di seluruh Indonesia, dan melanjutkan perjalanan transformasi perusahaan menjadi AI-TechCo.

    “Pada kuartal kedua tahun 2025, Indosat mencatat pendapatan sebesar Rp13,5 triliun, turun tipis sebesar 0,3 persen dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan perilaku pelanggan di pasar serta dinamika industri yang terus berkembang,”Vikram Sinha, President Director and Chief Executive Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Kamis (31/7/2025).

    Meski demikian, Indosat tetap mempertahankan profitabilitas yang konsisten dengan mencatatkan Laba Periode yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk sebesar Rp1,024 triliun, sementara EBITDA tercatat  Rp6,4 triliun dengan margin EBITDA yang sehat sebesar 47,6 persen, didukung oleh pengelolaan biaya yang efisien dan disiplin operasional.

    Vikram Sinha mengatakan “Indosat terus menjaga komitmennya untuk menciptakan nilai jangka panjang dengan dukungan dan dedikasi yang konsisten dari seluruh pihak yang terlibat. “Kami melanjutkan komitmen untuk berfokus pada keberlanjutan profitabilitas, peningkatan efisiensi operasional, dan terus berada pada transformasi menuju AI TechCo. Namun yang terpenting, kami tetap fokus pada tujuan besar kami: memberdayakan Indonesia melalui teknologi yang inklusif,”ujarnya.

    Pertahankan Kinerja Sekaligus Mendorong Inovasi dan Memberdayakan Indonesia.

    Di tengah tantangan, Indosat mampu mengelola biaya secara disiplin dan efisien di seluruh lini operasional. Rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) tercatat di angka Rp38,9 ribu, mencerminkan nilai layanan yang semakin relevan bagi pelanggan. 

    “Jumlah pelanggan tercatat mencapai 95,4 juta, sejalan dengan tren konsolidasi SIM secara keseluruhan. Sementara itu, trafik data terus menunjukkan pertumbuhan positif, naik 10,3 persen dibandingkan kuartal sebelumnya, didorong oleh investasi berkelanjutan dalam pengembangan infrastruktur digital,” katanya lagi.

    Untuk memenuhi permintaan data yang terus berkembang, Indosat telah memperluas jaringan 4G dengan total lebih dari 203.000 BTS beroperasi, bertambah lebih dari 15.000 BTS selama paruh pertama tahun ini, mencerminkan momentum operasional yang solid sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap arah pertumbuhan digital Indonesia yang terus berkembang.

    Vikram Sinha menyebut, belanja modal (CAPEX) tercatat sebesar Rp7,5 triliun, dengan hampir sekitar 79 persen dialokasikan untuk mendukung inisiatif yang meningkatkan pengalaman pelanggan. Perusahaan tetap menjaga fleksibilitas keuangan untuk mendukung investasi jangka panjang, mengakhiri periode ini dengan rasio utang bersih terhadap EBITDA sebesar 0,49 kali, yang menunjukkan kestabilan finansial.

    Sebagai wujud komitmen terhadap inovasi yang inklusif, Indosat meresmikan AI Experience Center (AIEC) di Jayapura, Papua, membawa transformasi AI untuk masyarakat di wilayah yang kurang terlayani, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Langkah ini mencerminkan tujuan besar Indosat untuk memberdayakan Indonesia sekaligus memastikan teknologi dapat memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

    Ia juga menuturkan, Indosat juga mencatat tonggak strategis baru dengan menjadi mitra utama AI Center of Excellence, sebuah inisiatif nasional yang diprakarsai oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Komdigi). Berkolaborasi dengan perusahaan teknologi global seperti NVIDIA dan Cisco, Indosat berkomitmen untuk mengakselerasi pengembangan AI di Indonesia. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat ekosistem AI nasional, dengan fokus pada pengembangan talenta lokal, mendukung transformasi bisnis menuju perusahaan berbasis AI, serta mendorong inovasi. 

    “Perjalanan ini belum selesai. Kami optimis telah berada di jalur yang tepat dengan berfokus pada inovasi dan kolaborasi, serta komitmen untuk memberikan dampak yang nyata dan signifikan, tidak hanya bagi kemajuan bisnis, tetapi juga untuk masa depan Indonesia yang lebih baik,” tutup Vikram seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (31/7). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko

    CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    CELIOS dorong Danantara buat daftar hitam proyek berdasarkan risiko
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk membuat daftar hitam dan putih proyek yang akan digarap berdasarkan tingkat risiko.

    “Ayo bantu untuk mendorong Danantara punya blacklist (daftar hitam) dan whitelist (daftar putih) project,” ucap Bhima dalam acara bertajuk, “Mendanai Krisis Iklim: Bagaimana Perbankan di Indonesia Mendukung Pembiayaan Batu Bara” di Jakarta, Kamis.

    Bhima menjelaskan bahwa proyek-proyek yang nantinya masuk ke daftar putih sebaiknya merupakan proyek yang rendah karbon, termasuk proyek komponen dan instalasi energi terbarukan, transmisi, dan proyek yang bisa meningkatkan nilai tambah.

    Adapun sejumlah proyek yang ia nilai perlu menuai dukungan, yakni proyek industri tanaman chlor alkali (garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT; kemudian proyek industri nata de coco (kelapa) di kawasan industri Tenayan, Riau; industri oleoresin (pala) di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.

    Lebih lanjut, ia juga mendukung industri fillet ikan nila di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur; serta industri karagenan (rumput laut) di Kupang, NTT.

    Di sisi lain, tutur Bhima, proyek-proyek yang masuk ke daftar hitam adalah proyek atau sektor yang sebaiknya dihindari Danantara dan anak usahanya, sebab mengandung risiko tinggi, berupa stranded asset dan tidak mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon.

    “Misalnya dia bisa berdampak terhadap biaya kesehatan, itu juga harus dimasukkan ke dalam proyek yang sifatnya blacklist,” tutur Bhima.

    Terdapat tiga proyek yang menurut Bhima wajib dihindari, seperti proyek DME (Dimethyl Ether) dari batu bara yang ditargetkan akan berlokasi di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, dan Banyuasin.

    Selain itu, Bhima juga menilai proyek kilang minyak dan tangki penyimpanan minyak sebagai proyek yang wajib dihindari.

    “Sepertinya kita masih akan bergantung terus pada investasi di sektor fosil,” kata Bhima.

    Sumber : Antara

  • 88.384 kuota sertifikasi halal disiapkan

    88.384 kuota sertifikasi halal disiapkan

    Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

    BPJPH gandeng Pemprov Sumut: 88.384 kuota sertifikasi halal disiapkan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 31 Juli 2025 – 16:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Afriansyah Noor menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem halal yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal yang digelar di Medan bersama jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 33 Sekretaris Daerah pemerintah kabupaten/kota, Kamis (31/7).

    “Kami ingin membangun lebih dari sekadar sistem sertifikasi. Ini soal proteksi konsumen dan pemberdayaan pelaku usaha. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan beriringan, memfasilitasi, mendampingi, dan menguatkan UMK agar bisa naik kelas dan bersaing di pasar halal global,” tegas Afriansyah dalam sambutannya.

    Ia juga menekankan bahwa kehalalan bukan sekadar label, melainkan jaminan kepastian bagi konsumen. “BPJPH tidak melarang produk non-halal. Tapi semua produk, halal maupun non-halal, wajib diberi keterangan yang jujur dan transparan. Ini bentuk kehadiran negara dalam menjaga hak konsumen,” lanjutnya.

    Puncak forum ditandai dengan penandatanganan Pernyataan Komitmen Bersama antara BPJPH, Kanwil Kemenag Sumut, dan seluruh pemerintah daerah. Komitmen ini meliputi fasilitasi 88.384 sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di tahun 2025.

    Provinsi Sumatera Utara sendiri mengalokasikan kuota tertinggi, yakni 40.384 sertifikat, menegaskan peran strategisnya dalam mendorong gerakan sertifikasi halal secara massif dan terstruktur.

    Dari tingkat kabupaten/kota, Kota Medan menjadi penyumbang kuota terbanyak dengan 9.768 sertifikat, disusul Kabupaten Asahan (6.666), dan Kabupaten Deli Serdang (4.850). Ketiganya merupakan simpul pertumbuhan UMK di wilayah Sumut, sekaligus daerah yang paling aktif dalam menyerap skema fasilitasi halal.

    Daerah-daerah lain seperti Langkat (3.250), Labuhanbatu (2.532), Simalungun (1.282), Binjai (1.304), Padangsidimpuan (1.478), serta Padang Lawas Utara (1.028) juga mencatatkan target di atas seribu sertifikat, memperlihatkan semangat kolektif dalam membangun ekosistem halal lintas wilayah.

    Tak kalah penting, komitmen juga datang dari daerah dengan populasi UMK yang lebih kecil seperti Nias Barat (2), Nias Selatan (19), Toba (51), dan Samosir (71). Meski jumlahnya terbatas, keikutsertaan mereka menunjukkan bahwa semangat halal telah menembus hingga ke daerah perbatasan dan kepulauan.

    “Gerakan ini masif, tetapi tetap inklusif. Semua daerah ambil bagian. Ini bukan hanya target administratif, tapi bagian dari strategi besar menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia,” ungkap Afriansyah seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan.

    Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA, Mannawasalwa, ditegaskan bahwa pengembangan industri halal merupakan jalan transformasi ekonomi yang inklusif dan berorientasi keberlanjutan.

    “Sumut memiliki lebih dari 870.000 pelaku UMK, yang 99,6 persennya merupakan usaha mikro dan kecil. Mereka menyumbang 46,51% terhadap PDRB provinsi. Artinya, fasilitasi halal bukan hanya tentang regulasi, tapi tentang membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat basis UMK kita,” tegasnya.

    Kepala Kanwil Kemenag Sumut, Ahmad Qosbi, juga menambahkan bahwa satgas halal di provinsi siap menjadi penghubung antara pelaku usaha dan BPJPH. “Kami sediakan gedung, ruang konsultasi, pendampingan, bahkan pengawasan langsung. Ini kerja ibadah. Uang kami mungkin terbatas, tapi dedikasi kami tidak,” ujarnya.

    Qosbi mengatakan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara berperan penting dalam membangun ekosistem halal di Indonesia, terutama melalui Badan Penyelenggara Jaminan  Produk Halal (BPJPH). Dukungan Kementerian Agama mencakup fasilitasi, pendampingan,  sertifikasi halal, pengawasan, dan edukasi/sosialisasi masyarakat. 

    “Ekosistem halal yang kuat  akan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, konsumen, dan perekonomian nasional,” ungkapnya. 

    Kakanwil Kemenagsu menyampaikan, dalam menjalankan proses sertifikasi halal memiliki tantangan dalam membangun  ekosistem halal meliputi memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal,  meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memperkuat pengawasan. 

    “Kementerian Agama memiliki harapan besar bahwa dukungan dan fasilitasi yang diberikan akan dapat membangun ekosistem halal yang kuat dan berkelanjutan, sehingga  memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.

    Rangkaian kegiatan rakor ini juga diisi dengan business matching, pemaparan teknis jalur self declare dan reguler, serta diskusi dan konsultasi langsung antara pelaku usaha dan lembaga pendamping (LP3H dan LPH).

    Sumber : Radio Elshinta