Category: Elshinta.com Ekonomi

  • AS jadi penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar RI

    AS jadi penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar RI

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BPS: AS jadi penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 14:27 WIB

    Elshinta.com – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Amerika Serikat menjadi negara penyumbang surplus neraca perdagangan yang terbesar dengan nilai 9,92 miliar dolar AS pada periode Januari-Juni 2025.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, tiga komoditas unggulan nonmigas yang menyumbang surplus adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya 2,19 miliar dolar AS, pakaian dan aksesoris (rajutan) 1,28 miliar dolar AS, dan alas kaki 1,27 miliar dolar AS.

    “Tiga negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat sebesar 9,92 miliar dolar AS, kemudian India sebesar 6,64 miliar dolar AS, dan Filipina sebesar 4,36 miliar dolar AS,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

    Dari sisi ekspor, Amerika Serikat berada pada urutan kedua terbesar dengan nilai 14,79 miliar dolar AS pada periode Januari-Juni 2025.

    Tiga komoditas penopang adalah mesin dan perlengkapan elektrik sebesar 2,80 miliar dolar AS, alas kaki sebesar 1,29 miliar dolar AS, pakaian dan aksesoris (rajutan) 1,28 miliar dolar AS.

    “Ekspor nonmigas ke Amerika Serikat untuk Juni 2025 turun 2,05 persen dibandingkan Mei 2025, namun meningkat 33,49 persen dibandingkan Juni 2024,” katanya.

    Secara kumulatif Januari hingga Juni 2025, nilai ekspor meningkat 20,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

    Selain itu, Pudji juga menyebut 10 komoditas ekspor tersebar Indonesia ke Amerika Serikat untuk Januari-Juni 2025 adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS85), alas kaki (HS64), pakaian dan aksesoris (rajutan) (HS61), serta pakaian dan aksesoris bukan rajutan (HS62).

    Kemudian, lemak dan minyak hewani atau nabati (HS15), karet dan barang dari karet (HS40), perabot lampu dan alat penerangan (HS94), ikan krustasea dan molusca (HS03), mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS84), dan berbagai produk kimia (HS38).

    Terkait dengan dampak tarif resiprokal sebesar 10 persen dari Amerika Serikat selama masa negosiasi beberapa waktu lalu, dia mengatakan, perlu melakukan kajian lebih lanjut karena tidak semua komoditas ekspor dikenakan tarif tersebut.

    Sementara itu, total impor nonmigas dari Amerika pada periode Januari-Juli 2025 tercatat sebesar 4,87 miliar dolar AS.

    Tiga komoditas penyumbang impor terbesar adalah mesin dan peralatan mekanis (HS84) sebesar 0,95 miliar dolar AS, mesin dan perlengkapan elektrik (HS85) sebesar 0,62 miliar dolar AS, serta biji dan buah mengandung minyak (HS12) sebesar 0,51 miliar.

    Sumber : Antara

  • Pelaku pasar kripto menyambut positif PMK nomor 50 tahun 2025

    Pelaku pasar kripto menyambut positif PMK nomor 50 tahun 2025

    Chairman Indodax, platform jual-beli kripto Oscar Darmawan memberikan pemaparan di sebuah acara diskusi di Jakarta. (Antara/HO/Indodax)

    Pelaku pasar kripto menyambut positif PMK nomor 50 tahun 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 15:32 WIB

    Elshinta.com – Kalangan pelaku pasar aset kripto dalam negeri menyambut positif terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi aset kripto. Chairman Indodax Oscar Darmawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan hadirnya PMK 50 Tahun 2025 merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menata kerangka perpajakan aset digital secara lebih terstruktur dan terukur.

    “Kami mengapresiasi kejelasan dan kepastian hukum yang diberikan melalui PMK ini,” katanya.

    Peraturan yang berlaku mulai 1 Agustus 2025 tersebut menetapkan tarif PPh Final sebesar 0,21 persen dari nilai transaksi kripto terhadap mata uang rupiah. Di sisi lain, PPN ditetapkan sebesar nol persen, dengan catatan bahwa transaksi dilakukan melalui platform perdagangan yang telah ditunjuk sebagai pemungut pajak.

    Menurut dia, penetapan PPN nol persen adalah langkah besar yang menempatkan aset kripto sejajar dengan produk keuangan lainnya yang juga bebas PPN.

    “Ini merupakan langkah pengakuan penting terhadap industri kripto sebagai bagian dari ekosistem keuangan nasional,” ujar Oscar.

    Penetapan PPN nol persen, tambahnya, merupakan kemajuan besar dibanding ketentuan sebelumnya, sehingga dapat mengurangi kompleksitas pelaporan dan mendorong pengguna untuk memilih platform lokal yang telah patuh regulasi.

    “PPN nol persen adalah langkah maju yang strategis. Ini akan berdampak langsung pada efisiensi biaya transaksi dan memperkuat preferensi masyarakat terhadap platform yang legal,” katanya

    Ia menilai langkah strategis pemerintah tersebut akan memperkuat ekosistem perdagangan aset digital yang legal dan transparan sehingga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap industri kripto.

    Oscar mengatakan kebijakan itu dapat menjadi pendorong utama peningkatan partisipasi masyarakat dan investor terhadap pasar aset digital Indonesia, yang semakin berkembang dan kompetitif di kawasan regional.

    Dikatakannya, perpajakan yang terstruktur dan jelas seperti ini akan memberikan fondasi kuat bagi industri kripto untuk tumbuh lebih berkelanjutan.

    “Dengan regulasi yang jelas, kami yakin adopsi kripto akan semakin meluas secara legal dan aman. Ini adalah bentuk nyata kerja sama antara regulator dan industri dalam membangun masa depan ekonomi digital Indonesia,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Pencairan Bantuan Subsidi Upah diperpanjang hingga 6 Agustus 2025

    Pencairan Bantuan Subsidi Upah diperpanjang hingga 6 Agustus 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pencairan Bantuan Subsidi Upah diperpanjang hingga 6 Agustus 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 15:49 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah memperpanjang masa pencairan Bantuan Subsidi Upah periode Juni dan Juli 2025 untuk memberikan kesempatan kepada pekerja yang belum mencairkan dana tersebut lewat PT Pos Indonesia.

    Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan perpanjangan masa pencairan bantuan tersebut dilakukan sampai 6 Agustus 2025.

    “Kami tadi pagi sudah rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan, Dirut Pos Indonesia dan BPJS Ketenagakerjaan. Kami sepakat beri perpanjangan lima hari ke depan untuk Pos Indonesia melakukan upaya terbaik menyalurkan Bantuan Subsidi Upah,” ujarnya saat ditemui usai penyaluran Bantuan Subsidi Upah di Kantor Pos Mataram Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

    Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan penyaluran bantuan subsidi upah melalui rekening bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sudah rampung.

    Meski ada beberapa penerima manfaat yang gagal menerima lewat transfer bank, pemerintah lantas mengalihkan penyaluran bantuan melalui Kantor Pos Indonesia.

    Pemerintah memfokuskan penyaluran dana Bantuan Subsidi Upah untuk pekerja berpenghasilan rendah ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) supaya realisasi program itu bisa 100 persen.

    Indah menuturkan kantor pos harus jemput bola mendatangi langsung masyarakat penerima manfaat, seperti titik awal nelayan melaut atau lokasi-lokasi perkebunan.

    “Semua upaya dilakukan dengan menjemput bola. Dirut Pos sudah komit untuk lebih mengupayakan itu dan sumber daya manusia (karyawan) lebih dioptimalkan,” ucapnya.

    Bantuan subsidi upah merupakan program pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau buruh untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang kini melanda, seperti inflasi maupun perlambatan ekonomi.

    Program bantuan itu diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. Adapun uang tunai yang dibayarkan sekaligus dengan total dana bantuan sebesar Rp600 ribu.

    Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,72 triliun terhadap bantuan subsidi upah pada Juni dan Juli 2025 yang diberikan kepada 565 ribu guru honorer dan 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

    Pelaksana tugas Direktur Utama Pos Indonesia, Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman mengungkapkan penyaluran bantuan subsidi upah melalui kantor pos hanya tersisa 8 persen dan ditargetkan rampung dalam kurun waktu lima hari ke depan.

    “Kami berharap hari ini mendekati 94 persen. Jadi, dalam waktu kurang dari lima hari sudah bisa selesai 100 persen,” paparnya.

    Lebih lanjut Endy menyampaikan selama lima hari ke depan kantor pos buka sampai malam, termasuk saat akhir pekan juga tetap buka untuk mengakomodir pekerja yang belum sempat mencairkan bantuan subsidi upah di kantor pos.

    “Kami mengupayakan kantor pos buka dari pagi sampai malam termasuk weekend juga buka. Menteri Ketenagakerjaan berharap buka sampai jam 10 malam,” pungkasnya.

    Sumber : Antara

  • Cegah kecurangan, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel perketat distribusi LPG 3 kg

    Cegah kecurangan, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel perketat distribusi LPG 3 kg

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    Cegah kecurangan, Pertamina Patra Niaga Sumbagsel perketat distribusi LPG 3 kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Menyikapi imbauan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran LPG subsidi 3 kilogram (Kg), Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) menegaskan komitmennya dalam memastikan distribusi LPG subsidi tepat sasaran.

    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menyampaikan bahwa Pertamina telah melakukan berbagai upaya pengawasan, baik secara internal maupun melalui kerja sama lintas sektor.

    “Pengawasan dilakukan tidak hanya kepada lembaga penyalur resmi, tetapi juga melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya,” ujar Rusminto dalam keterangan resminya, jum’at (01/08).

    Sebagai bentuk pengawasan di lapangan, Pertamina secara rutin menggelar inspeksi mendadak (sidak), baik secara mandiri maupun bersama pemerintah daerah dan kepolisian. 
    Beberapa lokasi yang telah disidak antara lain:

    -Pangkalan Nano Suratno di Kecamatan Sukarami, Kota Palembang (22 April 2025)

    -Pangkalan Beny di Kota Palembang (19 Mei 2025)

    -Agen LPG 3 Kg PT Cahya Megah Penyimbang di Kota Prabumulih (25 Juli 2025).

    Sidak ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian takaran isi tabung serta kepatuhan terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

    Kedepan, Pertamina berharap kegiatan sidak dapat diperluas tidak hanya ke lembaga penyalur, tetapi juga kepada konsumen yang tidak berhak menerima LPG subsidi, seperti pengusaha laundry, rumah makan, restoran, hotel, dan usaha komersial lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Migas No. B-2461/MG.05/DJM/2022.

    Selain pengawasan, Pertamina juga telah mengembangkan sistem pencatatan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk memastikan hanya masyarakat yang berhak yang menerima LPG subsidi.

    Pertamina mengimbau masyarakat untuk membeli LPG 3 Kg di pangkalan resmi yang tersebar di setiap desa atau kelurahan. Informasi lokasi pangkalan resmi dapat diakses melalui laman ptm.id/infolpg3kg.

    Rusminto juga mengajak masyarakat untuk menggunakan LPG secara bijak dan sesuai peruntukannya. “Subsidi LPG 3 Kg ditujukan bagi masyarakat miskin. Bagi yang tidak berhak, silakan menggunakan LPG nonsubsidi seperti produk BrightGas,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Jumat (01/08). 

    Pertamina terus melakukan edukasi publik melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial @pertaminasumbagsel. 

    Masyarakat juga diimbau melaporkan setiap pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam distribusi LPG subsidi kepada pihak berwenang, termasuk melalui Pertamina Call Center 135.

    Sebelumnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel dan juga menjabat sebagai Kasatgas, Basaraudin, mengungkapkan serta menyoroti keprihatinannya terhadap praktik penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg yang terjadi di lapangan, sehingga penyaluran menjadi tidak tepat sasaran yang diharapkan.

    “Pemerintah pusat telah menerbitkan Keputusan Menteri ESDM, tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran. Tapi faktanya, LPG bersubsidi ini justru banyak digunakan oleh pelaku usaha non-rumah tangga, bahkan ditemukan di laundry atau warung-warung makanan, kalau dilihat dari omsetnya sudah tidak tepat gunakan Gas LPG 3 kg,” ujarnya.

    Menurut Basarudin, lemahnya pengawasan di tingkat distribusi dan pangkalan, atau ada semacan dugaan kenakalan di tingkat tersebut membuat penyaluran diduga tak tepat sasaran.

    “Orang bisa bolak-balik membeli LPG pakai KTP berbeda-beda, atau pakai orang suruhan, itu artinya satu rumah atau tempat usaha rumahan bisa dapat lebih dari jatahnya,” katanya. “Ini tidak sesuai dengan amanat kebijakan yang menekankan distribusi tepat sasaran.” tegasnya. 

    Oleh karenanya perlu ada pengawasan yang ketat agar amanat bisa dilaksanakan dengan baik, masyarakat yang berhak bisa mendapatkan haknya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menko Airlangga ungkap faktor krusial tarif Trump turun: Konsistensi dan telepon Prabowo

    Menko Airlangga ungkap faktor krusial tarif Trump turun: Konsistensi dan telepon Prabowo

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menko Airlangga ungkap faktor krusial tarif Trump turun: Konsistensi dan telepon Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 16:36 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia berhasil menurunkan tarif bea masuk Amerika Serikat (AS) dari 32% menjadi 19% melalui pendekatan negosiasi intensif dan strategis tingkat tinggi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, keputusan penurunan tarif ini tidak lepas dari konsistensi Indonesia dalam memenuhi seluruh syarat yang diminta pemerintah AS dan percakapan Presiden RI Prabowo Subianto via telepon dengan Presiden AS Donald Trump.

    “Indonesia dianggap paling comply. Kita bersurat sebelum tenggat 9 April, menerima tim dari White House, dan melakukan walkthrough atas semua dokumen secara menyeluruh,” ujar Airlangga dalam wawancara eksklusif bersama Uni Lubis di program Real Talk with Uni Lubis yang tayang di YouTube IDN Times, dikutip Jumat (1/8).

    Menko Airlangga menjelaskan bahwa proses negosiasi dilakukan secara bertahap dan berlapis, mulai dari surat resmi, tanggapan tertulis, hingga pertemuan langsung dengan pejabat tinggi di Washington DC. Indonesia memberikan dua kali penawaran resmi, dan tetap melanjutkan diplomasi meskipun sempat menerima surat lanjutan yang menyebutkan tarif tetap 32%.

    “Saya tegaskan kepada mereka, waktu itu saya juga berada di Washington. Bagi mereka, surat itu adalah extension. Jadi masih ada waktu sampai 1 Agustus untuk review dokumen dan melaporkannya ke Presiden Trump,” ujarnya.

    Dalam prosesnya, pemerintah Indonesia aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak di AS, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), Sekretaris Perdagangan Gina Raimondo, hingga melalui video conference dengan tim lintas lembaga.

    “Dengan Indonesia, mereka anggap semua isu selesai. Tidak ada pertanyaan lagi dari pihak mereka,” tambah Airlangga.

    Keputusan akhir ditentukan dalam komunikasi tingkat kepala negara. “Kuncinya ada di pembicaraan telepon Presiden Prabowo dan Presiden Trump di Minsk, Belarus. Dan akhirnya disepakati tarifnya 19%,” jelasnya.

    Sumber : Lansir

  • Sri Mulyani dan Bahlil sepakat tukar data migas dan tambang Jumat, 01 Agustus 2025 – 16:40 WIB

    Sri Mulyani dan Bahlil sepakat tukar data migas dan tambang
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 16:40 WIB

  • Rupiah melemah seiring potensi The Fed tahan suku bunga makin kuat

    Rupiah melemah seiring potensi The Fed tahan suku bunga makin kuat

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Rupiah melemah seiring potensi The Fed tahan suku bunga makin kuat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Taufan Dimas Hareva mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi potensi Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga pada Federal Open Market Committee (FOMC) mendatang semakin menguat.

    “Sentimen negatif ini didorong oleh rilis data ekonomi Amerika Serikat yang kembali solid, terutama data inflasi PCE (Personal Consumption Expenditures) dan ketenagakerjaan,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

    Mengutip Xinhua, kenaikan inflasi AS disebabkan pertimbangan The Fed apakah akan mempertahankan atau menurunkan suku bunga pada akhir tahun ini. Data tersebut muncul sehari usai The Fed mengumumkan untuk tetap mempertahankan suku bunga.

    Secara tahunan, PCE naik menjadi 2,6 persen, lebih tinggi dari perkiraan. Adapun PCE Inti, naik 0,3 persen secara bulanan dan 2,8 persen yoy dari ekspektasi 2,7 persen.

    Selain itu, investor global disebut tengah menantikan rilis data Non-Farm Payrolls (NFP) malam ini yang bisa menjadi penentu arah kebijakan moneter AS ke depan.

    Ketidakpastian arah suku bunga ini dinilai mendorong pelaku pasar masuk ke aset-aset berbasis dolar AS, sehingga meningkatkan permintaan terhadap dolar AS.

    “Penguatan dolar AS secara global menjadi faktor utama tekanan terhadap rupiah dalam jangka pendek,” ungkap Taufan.

    Dengan demikian, lanjutnya, pergerakan kurs rupiah ke depan akan sangat dipengaruhi oleh arah data tenaga kerja AS malam ini serta sikap investor terhadap kebijakan The Fed dalam menghadapi inflasi yang belum mereda.

    The Fed mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 4,25-4,5 persen pada bulan ini meskipun ada tekanan dari Gedung Putih untuk melonggarkan kebijakan moneter.

    Sebagaimana diungkapkan Xinhua, keputusan ini mencerminkan pendekatan “wait and see” The Fed dalam memantau dampak besar tarif AS terhadap inflasi.

    Hasil FOMC mengemukakan bahwa tingkat pengangguran AS tetap rendah, kondisi pasar tenaga kerja tetap solid, dan inflasi cukup tinggi.

    Meskipun ada indikasi bahwa ekonomi AS sedang booming, inflasi tetap berada di atas target jangka panjang The Fed sebesar 2 persen.

    Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Jumat di Jakarta melemah sebesar 57 poin atau 0,35 persen menjadi Rp16.513 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.456 per dolar AS.

    Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga melemah ke level Rp16.494 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.459 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Wapres Gibran minta dana BSU dipakai untuk kegiatan produktif

    Wapres Gibran minta dana BSU dipakai untuk kegiatan produktif

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Wapres Gibran minta dana BSU dipakai untuk kegiatan produktif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 17:01 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta masyarakat penerima manfaat Bantuan Subsidi Upah atau BSU agar memakai dana itu untuk kegiatan-kegiatan produktif yang bisa dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.

    “Saat ini tahun ajaran baru (dana BSU) untuk beli buku, untuk beli tas, untuk kegiatan-kegiatan yang produktif,” ucapnya saat meninjau penyaluran BSU di Kantor Pos Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

    Gibran mengimbau penerima manfaat agar tidak memakai dana BSU untuk judi online atau judi daring, sebab rekening penerima bantuan bisa dilacak oleh pemerintah.

    Dia juga mengimbau para bapak saat menerima bantuan untuk tidak langsung ke warung membeli rokok. Bantuan uang tunai tersebut lebih baik dipakai untuk membeli sembako keluarga.

    “Semoga bantuannya bermanfaat dan sekali lagi mohon dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif,” pungkas Gibran.

    BSU merupakan program pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau buruh untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang kini melanda, seperti inflasi maupun perlambatan ekonomi.

    Program bantuan itu diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp300 ribu per bulan selama dua bulan. Adapun uang tunai yang dibayarkan sekaligus dengan total dana bantuan sebesar Rp600 ribu.

    Pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp10,72 triliun untuk BSU pada Juni dan Juli 2025 yang diberikan kepada 565 ribu guru honorer dan 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

    Penerima manfaat bernama Yayuk Sumarni yang bekerja sebagai sales di PT Terus Jaya Abadi mengaku sudah menerima bantuan tunai dari program itu melalui kantor pos dan diambil pada 28 Juli 2025.

    Dia mengatakan uang bantuan yang baru dicairkan tersebut sudah dipakai separuh dan berharap semoga pemerintah dapat kembali menggelontorkan bantuan serupa untuk pekerja upah rendah.

    Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan BSU hanya disalurkan sebanyak satu kali untuk dua bulan dengan total bantuan sebesar Rp600 ribu tanpa potongan.

    Pemerintah memperpanjang masa pencairan sampai 6 Agustus 2025 untuk memberikan kesempatan kepada pekerja terutama di daerah terpencil 3T yang belum mencairkan dana tersebut lewat kantor pos.

    Di Nusa Tenggara Barat, angka penyaluran BSU telah mencapai 92,10 persen atau setara Rp26,97 miliar dari total dana sebanyak Rp29,23 miliar. Jumlah pekerja yang telah menerima bantuan sebanyak 44.966 orang dari total keseluruhan pekerja penerima mencapai 48.822 orang. 

    Sumber : Antara

  • Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan raih rapor hijau

    Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan raih rapor hijau

    Sumber foto: Syahri Ruslan/elshinta.com.

    Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan raih rapor hijau
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 17:16 WIB

    Elshinta.com – Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan kembali mencatatkan capaian membanggakan dengan meraih rapor hijau dalam evaluasi kinerja operasional Semester I tahun 2025. Penilaian ini merupakan hasil sinergi kuat antara Pelindo dan pemangku kepentingan pelabuhan, termasuk Kantor KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin dan KSOP Kelas III Satui, yang secara bersama melakukan evaluasi kinerja operasional pelabuhan. Jumat 01/08/2025

    Rangkaian evaluasi dilakukan melalui forum koordinasi yang berlangsung di Surabaya, yang melibatkan para pemangku kebijakan, operator pelabuhan, dan penyedia jasa pelayaran. Evaluasi ini mencakup indikator utama kinerja pelabuhan seperti produktivitas bongkar muat, waiting time, approach time dan indikator kinerja lainnya.

    Capaian kinerja bongkar muat Semester I 2025 pada komoditas curah kering menunjukkan tren positif. Pelabuhan Satui mencatat peningkatan produktivitas secara year-on-year (YoY) dari 245,12 Ton/Jam pada tahun 2024 menjadi 413,43 Ton/Jam. Sementara itu, Pelabuhan Kotabaru juga mencatatkan kenaikan produktivitas menjadi 270 Ton/Jam dibandingkan 268 Ton/Jam di periode yang sama tahun sebelumnya.

    Tak hanya dari sisi layanan barang, kinerja pelayanan kapal juga mendapatkan catatan baik. Di Pelabuhan Kotabaru, rata-rata Waiting Time tercatat 10 menit pada Semester I 2025, sementara di Pelabuhan Mekarputih sebesar 11 menit. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan kapal telah jauh melampaui standar Ditjen Perhubungan Laut (DJPL), yang menetapkan batas maksimal Waiting Time sebesar 1 jam.

    Capaian rapor hijau yang diraih Pelindo Sub Regional Kalimantan menjadi indikator bahwa kinerja operasional terus mengalami perbaikan yang signifikan. Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi yang intens antara Pelindo dan KSOP dalam membangun ekosistem pelabuhan yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

    “Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak atas koordinasi yang terjalin baik. Rapor hijau ini menjadi bukti komitmen Pelindo dalam menjaga performa operasional pelabuhan sekaligus patuh terhadap regulasi yang ditetapkan,” ujar Sugiono, Sub Regional Head Kalimantan, dalam sambutannya.

    Sementara itu, Kepala KSOP Kelas II Kotabaru-Batulicin, Anggiat Douglas Silitonga, menyampaikan bahwa capaian ini adalah hasil dari komunikasi yang terbuka dan integrasi kerja lapangan yang solid. “Kami terus mendorong operator pelabuhan, dalam hal ini Pelindo, untuk menjaga kualitas layanan agar tetap sesuai standar pelayanan publik dan keselamatan pelayaran,” tegasnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh Kepala KSOP Kelas III Satui, Capt. Oka Harry Putranto, yang menilai bahwa perbaikan operasional yang dilakukan oleh Pelindo telah memberikan dampak positif bagi kelancaran arus logistik. “Kami sangat mengapresiasi komitmen Pelindo dalam menjaga kecepatan layanan kapal dan barang, khususnya di wilayah kerja Pelabuhan Satui,” ungkapnya.

    Sugiono juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus melanjutkan agenda transformasi layanan pelabuhan dengan mengedepankan prinsip continuous improvement. “Fokus kami tidak hanya pada produktivitas, tetapi juga pada kualitas pelayanan, keselamatan kerja, dan keberlanjutan lingkungan operasional,” ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Syahri Ruslan, Jumat (1/8). 

    Pelindo Regional 3 Sub Regional Kalimantan meyakini bahwa kekompakan, sinergi dengan regulator, serta kepemimpinan yang adaptif akan menjadi kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian rapor hijau di masa mendatang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • IHSG Jumat dibuka menguat 66,39 poin

    IHSG Jumat dibuka menguat 66,39 poin

    Ilustrasi – Pengunjung mengambil gambar layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (26/6/2025). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa./aa.

    IHSG Jumat dibuka menguat 66,39 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 01 Agustus 2025 – 09:51 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Jumat pagi dibuka menguat 66,39 poin atau 0,89 persen ke posisi 7.550,73.

    Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 9,25 poin atau 1,17 persen ke posisi 799,72.

    Sumber : Antara