Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Harga pangan Selasa pagi, bawang merah naik menjadi Rp30.940 per kg

    Harga pangan Selasa pagi, bawang merah naik menjadi Rp30.940 per kg

    Arsip foto – Bawang merah dijual pedagang di Pasar Minggu, Jakarta, Rabu (21/8/2024). ANTARA/Harianto.

    Harga pangan Selasa pagi, bawang merah naik menjadi Rp30.940 per kg
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 12:07 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat, harga sejumlah komoditas pangan secara umum fluktuatif pada Selasa pagi, diantaranya bawang merah naik menjadi Rp30.940 per kilogram (kg). Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 09.00 WIB, untuk harga beras premium di tingkat pedagang eceran, naik 0,52 persen atau Rp80 menjadi Rp15.540 per kg.

    Sedangkan harga beras medium stabil di harga Rp13.530 per kg; lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun 0,16 persen atau Rp20 menjadi Rp12.550 per kg. Sedangkan komoditas bawang merah naik di angka 1,61 persen atau Rp490 menjadi Rp30.940 per kg; lalu bawang putih bonggol juga naik 0,88 persen atau Rp350 menjadi Rp40.350 per kg.

    Berikutnya, harga komoditas cabai merah keriting turun 2,17 persen atau Rp650 menjadi Rp29.360 per kg; begitu juga cabai rawit merah turun 2,01 persen atau Rp850 menjadi Rp41.510 per kg. Begitu pula, harga daging sapi murni turun 0,19 persen atau Rp260 menjadi Rp134.400 per kg; lalu daging ayam ras juga turun 0,55 persen atau Rp200 menjadi Rp36.350 per kg; sedangkan telur ayam ras naik 1,72 persen atau Rp490 menjadi Rp29.050 per kg.

    Berikutnya, harga kedelai biji kering (impor) terpantau turun 1,03 persen atau Rp110 menjadi Rp10.560 per kg; begitu pun gula konsumsi naik 0,39 persen atau Rp70 menjadi Rp18.020 per kg. Kemudian, minyak goreng kemasan sederhana naik 0,82 persen atau Rp150 menjadi Rp18.350 per kg; lalu minyak goreng curah juga turun 0,72 persen atau Rp120 menjadi Rp16.480 per kg.

    Berikutnya harga tepung terigu curah turun 1,78 persen atau Rp180 menjadi Rp9.960 per kg; tepung terigu non curah juga turun 0,99 persen atau Rp130 menjadi Rp12.980 per kg. Kemudian, harga jagung di tingkat peternak naik 3,85 persen atau Rp230 menjadi Rp6.200 per kg; sedangkan harga garam halus beryodium turun 0,78 persen atau Rp90 menjadi Rp11.460 per kg.

    Berikutnya, harga ikan kembung terpantau naik 3,69 persen atau Rp1.380 menjadi Rp38.790 per kg; lalu ikan tongkol juga naik 1,59 persen atau Rp500 menjadi Rp31.850 per kg; sedangkan ikan bandeng turun 1,14 persen atau Rp380 menjadi Rp32.850 per kg.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah diminta libatkan pemangku kepentingan dalam rumuskan regulasi

    Pemerintah diminta libatkan pemangku kepentingan dalam rumuskan regulasi

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pemerintah diminta libatkan pemangku kepentingan dalam rumuskan regulasi
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 14:57 WIB

    Elshinta.com – Menyambut masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, harapan baru banyak dinantikan di masa kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden ke-8 ini. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) Sudarto, yang berharap untuk pemerintahan baru bisa lebih memperhatikan masyarakat pertembakauan dan mulai melibatkan seluruh pihak terkait ketika melakukan merumuskan suatu kebijakan.

    “Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi” ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (29/10).

    Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) yang dirumuskan secara tiba-tiba. Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, Kementerian Kesehatan justru menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak terdampak, termasuk buruh yang bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

    RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau. Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat. 

    Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

    “Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu” ujarnya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin. 

    Proses pembentukan regulasi yang selama ini terjadi menurutnya belum banyak melibatkan pemangku kepentingan terkait. Tanpa adanya keterlibatan tersebut, regulasi yang dihasilkan pun berpotensi membawa dampak yang tidak diinginkan bagi mereka yang tidak dilibatkan, serta tidak memenuhi unsur keadilan.

    Seperti diketahui, Presiden terpilih periode 2025–2029 Prabowo Subianto telah resmi dilantik pada Minggu (20/10) lalu. Memulai masa kepemimpinannya, 58 menteri baru turut diangkat untuk menjalankan pemerintahan. Meski begitu, beberapa posisi menteri diisi oleh nama yang sama, termasuk Menteri Kesehatan yang tetap berada di bawah komando Budi Gunadi Sadikin. 

    Saat pertama kali memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (23/10) lalu, Prabowo mengatakan bahwa perlindungan terhadap masyarakat menjadi hal yang paling utama, sehingga seluruh menteri dan lembaga negara lainnya juga harus mampu mewujudkan hal ini.

    “Kita harus memberi contoh, fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Ini saya minta menteri-menteri sekarang mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu, untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita,” ujar Prabowo.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ini kata Profesor St.Petersburg tentang peluang Indonesia gabung BRICS

    Ini kata Profesor St.Petersburg tentang peluang Indonesia gabung BRICS

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ini kata Profesor St.Petersburg tentang peluang Indonesia gabung BRICS
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 15:11 WIB

    Elshinta.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi mendaftarkan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab (UEA). Pendaftaran itu dilakukan melalui penyampaian surat ketertarikan atau expression of interest oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus di Kazan, Rusia 24 Oktober lalu.

    Selain mendaftar BRICS, RI diketahui kini menjadi mitra resmi blok tersebut. Tak hanya RI, ada 12 negara lain di antaranya Malaysia, Thailand, dan Vietnam serta Aljazair, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Nigeria, Turki, Uganda, dan Uzbekistan.

    Langkah Indonesia yang menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam KTT BRICS di Kazan, dianggap sebagai simbol dari kepercayaan bahwa BRICS bisa jadi alternatif terhadap sistem Barat, termasuk hegemoni dolar. “Saya kira dengan mengirimkan menteri luar negeri baru ke Kazan, Presiden Prabowo telah menunjukkan kepada beberapa pemimpin terkemuka BRICS, terutama Putin dan Xi, bahwa mereka ‘percaya’ terhadap BRICS untuk menyeimbangkan perekonomian dunia karena BRICS memberikan alternatif bagi perekonomian dunia. Sistem keuangan yang didominasi Barat.”, kata Guru Besar Hubungan Internasional Universitas St.Petersburg, Connie Rahakundini Bakrie. 

    Menurutnya, BRICS dapat memberikan kemandirian yang jauh lebih besar dari dolar AS , karena organisasi tersebut “menyatukan perekonomian, sumber daya, dan populasi yang besar dan beragam, yang tidak diragukan lagi menawarkan penyeimbang baru dalam perdagangan, keuangan, mata uang, dan kebijakan ekonomi global,” katanya lagi. 

    Profesor  asal Indonesia yang kini dipercaya mengajar di Universitas tertua di Rusia itu menambahkan bahwa dia bertanya-tanya apakah Presiden Indonesia akan berupaya menjadikan BRICS sebagai aliansi keamanan baru jika Indonesia bergabung segera setelah pertemuan Kazan. 

    “Menurut saya, BRICS jika menjadi aliansi keamanan berpotensi mengimbangi aliansi Barat seperti NATO dengan memberikan pengaruh lebih besar kepada Indonesia dalam masalah keamanan regional dan mengurangi terlalu banyak kekuatan militer Barat di kawasan Asia Tenggara,” jelasnya.

    Pada KTT BRICS ke-16, Indonesia diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Negara-negara Asia Tenggara lainnya yang diakui sebagai negara mitra adalah Malaysia , Thailand dan Vietnam.

    Di Jakarta, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergey Tolchenov menjelaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS dipandang sebagai langkah signifikan menuju kemandirian global dan kebijakan luar negeri yang aktif. Ini bertujuan untuk menghindari dominasi Barat

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kunjungi Sritex, Wamenaker: bentuk kehadiran pemerintah

    Kunjungi Sritex, Wamenaker: bentuk kehadiran pemerintah

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan berkunjung ke Sritex , Senin (28/10/2024), sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh PN Semarang, pekan lalu. Foto: (Yoma Times Suryadi/Sandy Arizona/I Gusti Agung Ayu N)

    Kunjungi Sritex, Wamenaker: bentuk kehadiran pemerintah
    Dalam Negeri   
    Nandang Karyadi   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 15:13 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan bergerak cepat dengan mengunjungi lokasi pabrik perusahaan tekstil raksasa Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). 

    Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan kunjungannya ke Sritex sebagai bentuk kehadiran pemerintah atau negara menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang, beberapa waktu lalu.

    “Yang jelas pemerintah, negara hadir di tengah buruh atau pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex-red).  Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan, ” kata Noel sapaan akrab Immanuel Ebenezer Gerungan.

    Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. “Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini, ” katanya.

    Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

    “Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, ” ujarnya.

    Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Wamenaker Noel yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja. “Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex, ” katanya.

    Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

    “Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan, ” katanya.

    Akhir pertemuan, yel-yel buruh “Hidup Presiden Prabowo. Terima Kasih Pak Prabowo,”  menggema di dalam pabrik  PT. Sritex. (Hub/Ter)

     

     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gerakan wakaf uang KUA, dongkrak masyarakat menunaikan wakaf uang 

    Gerakan wakaf uang KUA, dongkrak masyarakat menunaikan wakaf uang 

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Gerakan wakaf uang KUA, dongkrak masyarakat menunaikan wakaf uang 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 16:45 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Agama Kabupaten Majalengka Jawa Barat, telah memiliki inovasi berupa program gerakan wakaf uang KUA (Kantor Urusan Agama) bernama Gerakan Ekosistem Masyarakat Wakaf Uang KUA.

    Gerakan wakaf yang diinisiasi oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Majalengka Dr. Agus Sutisna merupakan gagasan proyek perubahan dari Diklat PKN II angkatan 27 yang digelar Dirjen Binmas Islam belum lama ini.

    Menurutnya gerakan wakaf uang, telah sesuai dengan Undang-undang nomor 41 tahun 2004, yang menyebutkan bahwa wakaf terdiri dari beberapa macam yaitu wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak termasuk di dalamnya wakaf uang 

    Dalam aplikasinya, Agus Sutisna membatasi lingkup gerakan wakaf, sementara khusus hanya untuk di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Jawa Barat.

    “Untuk itu saya punya gagasan atau novelty terkait bagaimana mendongkrak masyarakat untuk menunaikan wakaf uang. Nah dalam hal ini biar tidak terlalu luas saya membatasi diri yang diarahkan oleh mentor yaitu wakaf uang ekosistem KUA,” tutur Agus Sutisna, Senin (29/10).

    “Nah kami, saya sendiri lebih konsentrasi ke ekosistem KUA, di ekosistem KUA tersebut ada yang disebut Penghulu, Penyuluh, Pelaksana, Catin, Ormas Islam, dan itu didorong oleh saya sendiri untuk menunaikan wakaf uang tersebut,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Selasa (29/10). 

    Masih dijelaskan Agus, program Gerakan ekosistem  masyarakat wakaf uang KUA telah bekerja sama dengan pengelola wakaf uang yaitu BSI maslahah, BSI masalah nanti akan menggulirkan uang tersebut kemudian jika sudah berkembang, hasil usahanya akan dikembalikan kepada pengambil manfaat dari wakaf (Maukuf Alih)

    “Kedepannya nanti kami akan bekerja sama dengan pengelola wakaf uang dalam hal ini yang sudah terindentifikasi adalah BSI maslahah, BSI maslahah nanti akan menggulirkan uang tersebut, nanti saatnya uang tersebut sudah besar kita ambil hasil usahanya dan kita kembalikan ke maukuf alih (pengambil manfaat dari wakaf tersebut),” jelas dia. 

    Agus juga menjelaskan tidak ada besaran uang wakaf yang ditentukan, kalau aturan hukum Islam tidak ada, kalau BSI maslahah ada aturan main paling sedikit Rp1 juta untuk mendapatkan sertifikasi. Tapi kalau misalnya Rp10 ribu, Rp20 ribu, kata Agus untuk mendapatkan sertifikasi wakaf kalau sudah terkumpul Rp1 juta. 

    Agus juga menyebut, program gerakan ekosistem  masyarakat wakaf uang KUA, sudah berjalan sejak satu bulan lalu dengan diawali edukasi kepada ekosistem KUA, sehingga setelah ada yang faham kemudian mereka mewakafkan sebagian rezeki yang mereka dapatkan.

    Sedangkan edukasi yang sudah dilakukan, jelas Agus  baru di internal Majalengka, yaitu edukasi tatap muka dan nanti akan dikembangkan dengan zoom tingkat provinsi Jawa Barat. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kabupaten Majalengka bakal miliki Mal Pelayanan Publik 

    Kabupaten Majalengka bakal miliki Mal Pelayanan Publik 

    Sumber foto: Enok Carsinah/elshinta.com.

    Kabupaten Majalengka bakal miliki Mal Pelayanan Publik 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 16:59 WIB

    Elshinta.com – Sebagai wujud pelayanan terhadap Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Majalengka bakal memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). 

    Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Permenpan RB Nomor 92 Tahun 2021, tentang Petunjuk tekins penyelenggaran Mal Pelayanan Publik.

    Mal Pelayanan Publik (MPP) ini berada di pusat Kota Majalengka merupakan bangunan bekas kantor Kejaksaan Negeri. MPP ini menyatu dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP).

    Menurut Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, melalui MPP berbagai jenis pelayanan tergabung dalam satu tempat, penyederhanaan regulasi dan prosedur serta integrasi, memudahkan akses masyarakat dalam mendapat berbagai jenis pelayanan.

    “Nantinya di dalam Mal Pelayanan Publik ini ada 14 gerai yang akan beroperasi sebagai pusat pelayanan terpadu yang terintegrasi, diantaranya pelayanan perijinan, kependudukan, perpajakan termasuk ijin ekspor dan rencana akan di launching pada 18 Nopember 2024,” kata Dedi, Senin (28/10)

    Dedi berharap dengan adanya MPP dapat memudahkan masyarakat serta meningkatkan daya saing global, yang dapat menarik investor serta pelaku usaha.

    Mal Pelayanan Publik Majalengka nantinya langsung  MPP digitalisasi. Selain itu MPP ini ditunjang dengan fasilitas gerai ATM, ruang laktasi, ruang anak dan fasilitas untuk difabel.

    “Dengan hadirnya MPP ini dapat memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan,” ujar Pj Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Enok Carsinah, Selasa (29/10).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Wamenaker datangi PT Sritex pantau langsung kondisi pekerja

    Wamenaker datangi PT Sritex pantau langsung kondisi pekerja

    Sumber foto: Deni Suryanti/elshinta.com.

    Usai perusahaan dinyatakan pailit

    Wamenaker datangi PT Sritex pantau langsung kondisi pekerja
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 17:16 WIB

    Elshinta.com – Wakil Menteri (Wamen) Tenaga Kerja Kabinet Merah Putih, Immanuel Ebenezer Gerungan mendatangi pabrik garmen PT Sri Rejeki Isman Tbk (PT Sritex) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024).

    Wamen menjadi utusan Presiden Prabowo Subiyanto untuk penanganan tenaga kerja, paska keputusan pailit Pengadilan Niaga Semarang terhadap pabrik garmen spesialis seragam militer terbesar di Asia Tenggara tersebut.  

    Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, kedatangannya ke PT Sritex untuk memastikan kondisi tenaga kerja sejalan dengan putusan pailit perusahaan. Mengingat, ribuan tenaga kerja masih menggantungkan mata pencaharian dari PT Sritex.

    “Kabar soal PT Sritex pailit jelas membuat pemerintah khawatir, Presiden langsung panggil empat menteri untuk koordinasi situasi tersebut,” kata wamen yang akrab dipanggil Noel ini.

    Dalam pengawasan langsung ke Sritex hari ini, pemerintah mendapatkan jaminan bahwa tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada buruh dari pihak perusahaan. Perusahaan tetap mempertahankan pekerja dan mesin berproduksi normal.

    Noel menegaskan bahwa pemerintah hadir untuk buruh dan perusahaan. Memberikan pendampingan pada perusahaan agar melalui permasalahan perdata yang tengah dihadapi saat ini. Terpenting, buruh dan usaha dilindungi untuk keberlangsungan ekonomi masyarakat.

    Pihaknya telah melihat langsung kondisi pabrik dan pekerja yang dinilai tetap kondusif menghadapi kabar pailit. “Kami lega karena perusahaan anggap tabu PHK karyawan. Tidak ada perlu diselamatkan karena memang tidak terjadi apa-apa,” tegasnya.

    Sementara, Prsiden Direktur PT Sritex Iwan Kurniawan Lukminto menyatakan, tidak berencana dan tidak akan ada PHK untuk pekerjanya. Khususnya pada empat perusahaan yang dinyatakan pailit. Sebab, pekerja Sritex rata-rata adalah karyawan lama atau bahkan ada yang meneruskan pekerjaan orang tuanya. Ikatan kekeluargaan tersebut yang dipertahankan perusahaan.

    Dan Saat ini pihak perusahaan tengah mengupayakan banding atas putusan pailit Pengadilan Niaga Semarang dengan melayangkan kasasi pada Mahkamah Agung.

    “PT Sritex sudah menjadi rumah bagi keluarga besar menejemen maupun tenaga kerja,” ungkap dia seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Deni Suryanti, Selasa (29/10). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • BAZNAS ungkap kiat sukses pengumpulan zakat dan infak perusahaan

    BAZNAS ungkap kiat sukses pengumpulan zakat dan infak perusahaan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    BAZNAS ungkap kiat sukses pengumpulan zakat dan infak perusahaan
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI mengungkapkan kiat-kiat sukses dalam pengumpulan zakat dan infak perusahaan.

    Hal tersebut mengemuka pada Pengajian BAZNAS Selasa Pagi yang diselenggarakan Pusdiklat BAZNAS RI dengan Tema “Sukses Pengumpulan Zakat Infak Perusahaan (Fundraising CSR)” disiarkan melalui BAZNAS TV, Selasa (29/10).

    Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional Prof. Ir. H. M. Nadratuzzaman Hosen M.S., M.Ec., menjelaskan zakat perusahaan merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas hasil usaha yang telah memenuhi ketentuan zakat yakni telah mencapai nisab (batas minimal zakat) sebesar 85 gram emas dan telah mencapai haul (satu tahun). 

    Zakat perusahaan ini, kata Prof. Nadra dapat membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, yakni membantu mengurangi kemiskinan serta memberikan masa depan yang lebih berkah bagi perusahaan dan seluruh karyawan yang bekerja di dalamnya.

    “Sehingga dibutuhkan strategi pengumpulan yang baik agar zakat perusahaan dapat dikelola dengan maksimal,” kata Prof Nadra.

    Sementara itu, Deputi BAZNAS RI Bidang Pengumpulan Arifin Purwakananta menyampaikan beberapa tips dalam menggalang zakat perusahaan.

    “Pertama, sosialisasi dan edukasi zakat perusahaan. Banyak perusahaan yang harus diingatkan, maka jangan sampai BAZNAS tidak mengajak mereka tentang kewajiban berzakat. Beri penjelasan bahwa bisa berzakat perusahaan melalui BAZNAS,” kata Arifin.

    Kedua, lanjut Arifin, pendekatan personal dan layanan program yang sesuai misi perusahaan. “Kita harus bertemu dengan pengambil keputusan di perusahaan dengan memberikan informasi dan menawarkan ajakan berzakat,” ujarnya.

    “Ketiga, pemberian label taat zakat dan insentif pengurang obyek pajak. Ini perlu dilakukan agar mereka mendapat reward dan insentif bahwa mereka telah melaksanakan zakat perusahaan,” imbuhnya.

    Arifin menambahkan, kiat keempat, laporan transparan dan akuntabilitas. “Jangan sampai tidak ada laporan. Ini menjadi reputasi BAZNAS untuk bisa membangun kepercayaan kepada perusahaan.” 

    “Kelima, penghargaan untuk perusahaan yang berzakat. Bisa dengan memberikan reward maupun sertifikat yang secara konsisten menunaikan zakat,” jelasnya.

    Adapun poin keenam, integrasi dengan program CSR perusahaan. “BAZNAS bisa bekerja sama dengan perusahaan untuk menyelaraskan zakat dengan program CSR perusahaan,” pungkasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Prabowo minta tak ada PHK karyawan dan Sritex tetap beroperasi

    Prabowo minta tak ada PHK karyawan dan Sritex tetap beroperasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Prabowo minta tak ada PHK karyawan dan Sritex tetap beroperasi
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 19:23 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto meminta jajaran kementeriannya untuk berupaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan Sritex, dan agar perusahaan tekstil ini tetap beroperasi.

    Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, usai Presiden Prabowo mengadakan rapat terbatas bersama para menteri, antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk membahas salah satunya tentang kasus Sritex yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

    “Pemerintah memang sangat ‘concern’ bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Itu yang poin nomor satu. Jadi kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa,” kata Yassierli saat memberikan keterangan pers, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

    Presiden Prabowo, kata Menaker, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi terhadap karyawan Sritex.

    Pemerintah meyakini bahwa PHK tidak akan terjadi, karena opsi untuk mengajukan kasasi terhadap putusan PN Niaga Semarang akan ditempuh.

    “Ini kan belum (pailit) ya, artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya,” kata Menaker.

    Menaker mencatat bahwa sejauh ini tidak ada laporan terjadi PHK terhadap karyawan Sritex. Ia mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan monitoring, terutama di daerah Jawa Tengah.

    Yassierli merinci sebanyak 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen Sritex agar hak-hak para pegawai tetap terpenuhi.

    Oleh karena itu, pemerintah juga meminta kepada karyawan Sritex untuk tetap tenang, karena sejumlah strategi penyelamatan perusahaan telah disiapkan, termasuk langkah hukum dan aksi korporasi.

    “Saya concern pada hak-hak pekerja, bekerja tenang bahagia dan semua hak mereka terpenuhi jadi tidak boleh sampai isu ini mengganggu mereka bekerja,” kata Menaker.

    Sumber : Antara

  • Peran Hari Keuangan Nasional dalam ekonomi Indonesia

    Peran Hari Keuangan Nasional dalam ekonomi Indonesia

    Kantor Kementerian Keuangan. kemenkeu.go.id/)

    30 Oktober 1946: Peran Hari Keuangan Nasional dalam ekonomi Indonesia
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Rabu, 30 Oktober 2024 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Hari Keuangan Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 30 Oktober. Hari ini ditetapkan sebagai momen penting dalam memperingati berdirinya Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 1946, yang juga menjadi titik tolak dalam pembangunan ekonomi Indonesia setelah merdeka. Peringatan Hari Keuangan Nasional bertujuan untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa mengenai peran vital sektor keuangan dalam mendukung pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat.

    Pascakemerdekaan Indonesia, negara menghadapi berbagai tantangan besar dalam membangun sistem keuangan yang kuat dan stabil. Kementerian Keuangan didirikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara, termasuk pengumpulan dan pengalokasian dana publik, pengendalian inflasi, serta pengawasan terhadap sistem perbankan dan pasar modal. Oleh karena itu, Hari Keuangan Nasional ditetapkan untuk mengapresiasi peran Kementerian Keuangan dan semua pihak yang terlibat dalam sektor ini dalam mengelola anggaran dan mendukung keberlangsungan pembangunan negara.

    Hari Keuangan Nasional memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

    Menghargai Peran Keuangan dalam Pembangunan Negara: Sektor keuangan adalah tulang punggung dalam mendukung kebijakan ekonomi negara. Pengelolaan keuangan yang bijaksana berdampak pada pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta penurunan kemiskinan.

    Meningkatkan Literasi Keuangan: Peringatan ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan. Pengetahuan yang baik tentang keuangan pribadi dan pengelolaan anggaran diharapkan dapat mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat.

    Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Kementerian Keuangan memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Publikasi mengenai APBN, misalnya, menjadi salah satu bentuk keterbukaan kepada masyarakat.

    Menghadapi Tantangan Ekonomi Global: Indonesia dihadapkan pada tantangan global yang membutuhkan kekuatan finansial yang stabil. Hari Keuangan Nasional juga menjadi waktu untuk refleksi dan strategi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, seperti perubahan harga komoditas, fluktuasi nilai tukar, dan dampak perubahan iklim terhadap ekonomi.

    Biasanya, dalam memperingati Hari Keuangan Nasional, Kementerian Keuangan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti seminar, diskusi, dan workshop yang melibatkan pakar ekonomi, praktisi keuangan, dan akademisi. Selain itu, ada kegiatan sosial untuk memperkenalkan program-program pemerintah dalam bidang keuangan kepada masyarakat luas. Kementerian juga memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan memberikan kontribusi besar dalam pengelolaan keuangan negara.

    Dalam memperingati Hari Keuangan Nasional, diharapkan sistem keuangan Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan kebijakan yang tepat dan pengelolaan keuangan yang transparan, sektor keuangan Indonesia diharapkan dapat lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sumber : Sumber Lain