Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Pertamina inspeksi SPBU pastikan kelancaran BBM di Pilkada 2024

    Pertamina inspeksi SPBU pastikan kelancaran BBM di Pilkada 2024

    Sumber foto: Aman Hasibuan/elshinta.com.

    Pertamina inspeksi SPBU pastikan kelancaran BBM di Pilkada 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 November 2024 – 21:35 WIB

    Elshinta.com – PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku terus memastikan produk yang dijual di SPBU terjamin kualitasnya. Sebagai salah satu upaya dalam memastikan kelancaran menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 dan Satgas Nataru. 

    Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Edi mangun menjelaskan, inspeksi dilakukan untuk memastikan kualitas dan kuantitas BBM di SPBU, Pertamina meningkatkan intensitas pengecekan SPBU di lapangan, dengan melaksanakan Quality and Quantity (QQ) Control melalui uji tera dan pengecekan sarana dan fasilitas dispenser SPBU.

    “Selain untuk memastikan pelayanan prima yang diberikan SPBU, Pertamina juga terus berkomitmen untuk melindungi konsumen agar mendapatkan BBM dengan takaran akurat dan kualitas terbaik melalui pengecekan fisik, dispenser dan uji tera,” kata Edi, Kamis (21/11).

    Lebih lanjut Edi menegaskan, bahwa pengecekan sarana fasilitas SPBU dan penambahan pasokan BBM tersebut diharapkan secara maksimal dapat beriringan dengan pengawasan di lapangan. Sehingga pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, serta aparat agar penggunaan BBM terutama BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran. 

    “Selain menggandeng Pemprov, Pemda, dan aparat untuk melakukan pengawasan, kami juga turut mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan BBM tepat sasaran. Jika masyarakat menemukan adanya penyalahgunaan dalam distribusi BBM terutama BBM subsidi, agar dapat dilaporkan ke pihak berwenang,” imbuh Edi seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Aman Hasibuan, Kamis (21/11). 

    Seperti diketahui, sesuai dengan SK Kepala BPH Migas No. 04/PJBT Tahun 2020 mengenai pengendalian penyaluran Jenis BBM Tertentu telah diatur untuk kendaraan pribadi roda empat maksimal 60 liter per hari, angkutan umum orang / barang roda empat maksimal 80 liter per hari dan angkutan umum orang / barang roda enam maksimal 200 liter per hari.

    Edi mengimbau kepada masyarakat agar dapat menggunakan BBM sesuai peruntukkannya, dan bijak memilih BBM sesuai spesifikasi mesin kendaraan.

    “Kami apresiasi masyarakat yang sudah paham tentang pemilihan BBM sesuai spesifikasi kendaraannya, dan yang dapat menggunakan BBM sesuai kebutuhan, tidak melakukan kecurangan, dan kami berpesan kepada operator dan beberapa pemilik SPBU yang merupakan garda terdepan dalam memasarkan produk Pertamina semoga dapat amanah dalam melaksanakan pekerjaannya. Upaya ini akan membantu meningkatkan rasa percaya masyarakat pada SPBU-SPBU Pertamina,” tutup Edi.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Organisasi berkelanjutan menjadi fokus penilaian

    Organisasi berkelanjutan menjadi fokus penilaian

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Irza Farel

    69 Organisasi raih SNI Award 2024: Organisasi berkelanjutan menjadi fokus penilaian
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 21 November 2024 – 23:01 WIB

    Elshinta.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini tetap stabil pada angka 5,1%, di tengah kondisi global yang bergejolak, termasuk ketidakpastian geopolitik, fluktuasi harga komoditas dan tekanan ekonomi global dengan inflasi juga berhasil dijaga pada kisaran 1,84%. 

    Sektor industri, yang merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, berperan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ini dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang tetap konsisten, menyumbang 17,18 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), naik dari 16,70 persen di triwulan sebelumnya. Badan Pusat Statistik menyebutkan nilai ekspor Indonesia pada periode Oktober 2024 mencapai 24,41 miliar dolar AS atau naik sebesar 10,69 persen dibandingkan bulan sebelumnya. 

    Dalam upaya memperkuat kontribusi tersebut, penerapan SNI diharapkan akan mampu memperkuat daya saing pelaku usaha dan industri nasional dengan menerapkan best practices untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan sehingga dapat membuka pasar baru, serta adanya peluang untuk mengadopsi teknologi baru guna meningkatkan volume produksi.

    “Penerapan SNI tidak hanya membantu pelaku usaha meningkatkan efisiensi dan kualitas produk, tetapi juga memperkuat posisi mereka di pasar internasional. Ini menjadi bagian dari dukungan kami untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden,” ujar Kepala Badan Standardisasi Nasional (SNI), Kukuh S. Achmad pada Malam Penganugerahan SNI Award 2024 di Jakarta, Kamis (21/11/2024), seperti yang dilaporkan Kontributor Elshinta Irza Farel.

    Kukuh menyampaikan, sebagai The National Quality Award of Indonesia, SNI Award merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas konsistensi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh pelaku usaha dan organisasi, yang mampu mencapai kinerja unggul dan berkelanjutan. Penyelenggaraan SNI Award tahun ini telah memasuki tahun ke 19 dimana SNI Award yang pertama dilaksanakan pada tahun 2005.

    Tahun ini, penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Menteri Perindustrian RI, Faisol Riza, yang turut mengapresiasi upaya BSN dalam mendukung revitalisasi industri dan pengembangan sektor prioritas.

    “SNI memainkan peran strategis dalam mendongkrak kinerja industri nasional. SNI mendukung revitalisasi industri padat karya, pengembangan industri hijau, dan sektor-sektor strategis seperti agro, logam, mesin, transportasi, elektronika, serta industri kecil dan menengah (IKM). Para penerima penghargaan ini diharapkan dapat menjadi role model untuk mendorong penerapan SNI secara lebih luas,” ungkap Wakil Menteri Faisol Riza.

    Sebanyak 251 organisasi dari berbagai sektor berpartisipasi dalam SNI Award 2024. Dari jumlah tersebut, 69 organisasi dinyatakan layak menerima penghargaan setelah melalui proses penilaian yang ketat. Ketua Dewan Juri SNI Award 2024, Hariyadi B. Sukamdani, menjelaskan bahwa penilaian menitikberatkan pada kontribusi organisasi dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian serta aspek keberlanjutan (sustainability), digitalisasi, ekonomi sirkular, juga tata kelola ESG (Environmental, Social, and Governance).

    “Hasil penilaian ini menunjukkan tingkat kematangan organisasi dalam mengelola perubahan melalui pendekatan ADLI (Approach, Deployment, Learning, and Integration). Proses penilaian kami mulai dari verifikasi persyaratan, desk evaluation, site evaluation, hingga audisi CEO,” ungkap Hariyadi. Tim Dewan Juri terdiri dari 16 pakar dari berbagai latar belakang, termasuk instansi pemerintah, asosiasi industri, media, masyarakat, dan lembaga penilaian kesesuaian.

    Selain sebagai bentuk apresiasi, penyelenggaraan SNI Award diharapkan dapat meningkatkan penerapan SNI oleh organisasi secara lebih luas, meningkatkan keberterimaan SNI dalam penilaian kinerja organisasi, membangun role model organisasi penerap SNI yang berkinerja unggul dan berkelanjutan, serta semakin mendorong kesadaran kepada konsumen untuk memilih produk-produk yang ber-SNI.

    12 kategori SNI Award adalah :

    Kategori Organisasi Skala Besar yang terdiri dari :
    1.Produk Sektor Kimia, Farmasi, Kesehatan, Tekstil, Energi dan Sumber Daya Mineral, 
    2. Produk Sektor Logam, Mesin, Transportasi dan Elektronika, 
    3. Produk Sektor Agro, 
    4. Jasa Pariwisata, Keuangan, Logistik dan  lainnya; kemudian 

    Kategori Organisasi Skala Menengah yang terdiri dari: 
    5. Produk Sektor Kimia, Farmasi, Kesehatan, Tekstil, Energi dan Sumber Daya Mineral, 
    6. Produk Sektor Logam, Mesin, Transportasi dan Elektronika, 
    7. Produk Sektor Agro, 
    8. Jasa Pariwisata, Keuangan, Logistik dan lainnya. 

    Kategori Organisasi Kecil yaitu,
    9. Barang, 
    10. Jasa Pariwisata, Keuangan, Logistik, dan lainnya. 

    Kategori Organisasi Pendidikan, yang mencakup : 
    11. Pendidikan Tinggi, 
    12. Pendidikan Dasar dan Menengah

    Jakarta, 21 November 2024

    Kontak Narahubung:
    Analis Standardisasi Ahli Madya BSN
    Tintin Prihatiningrum
    Email: tintin@bsn.go.id 

    Pranata Humas Ahli Muda
    Arif Widyantoro
    Email: arif.widyantoro@bsn.go.id

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jokowi sebut pemimpin Solo perlu cepat selesaikan infrastruktur 

    Jokowi sebut pemimpin Solo perlu cepat selesaikan infrastruktur 

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jokowi sebut pemimpin Solo perlu cepat selesaikan infrastruktur 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 22 November 2024 – 00:12 WIB

    Elshinta.com – Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemimpin Solo ke depan perlu gerak cepat menyelesaikan infrastruktur yang hingga saat ini masih dalam tahap pengerjaan.

    “Ini tadi saya melihat Palang Joglo, saya hanya ingin melihat saja agar pemimpin Solo yang akan datang tahu bahwa kita memiliki proyek besar yang harus segara selesai,” katanya di sela melihat proyek lintas bawah Simpang Joglo Solo, Jawa Tengah, Kamis.

    Ia mengatakan masyarakat sudah lama menunggu proyek Simpang Joglo selesai dikerjakan. “Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ini ada proyek besar di sini,” ucapnya.

    Menurut dia, yang namanya pembangunan proyek harus ada keberlanjutan nya.

    “Jangan sampai ganti pimpinan, kemudian pembangunan setop, proyek setop, program setop, harus secepatnya dilanjutkan dan diselesaikan,” ujarnya.

    Menurutnya dia, hal itu akan lebih mudah dilakukan ketika pemerintah daerah memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah pusat. “Biar berkelanjutan,” katanya.

    Sementara itu, pada kesempatan tersebut Jokowi terlihat didampingi oleh calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Respati Ardi-Astrid Widayani.

    Terkait dengan penilaiannya terhadap pasangan tersebut, Jokowi menganggap keduanya memiliki kemampuan untuk melanjutkan yang sudah ada.

    “Saya memberikan dukungan itu karena saya mempunyai keyakinan bahwa beliau-beliau ini mampu, capable,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Prudential Indonesia berdayakan perempuan cerdas kelola keuangan

    Prudential Indonesia berdayakan perempuan cerdas kelola keuangan

    Para narasumber memberikan pemaparan terkait literasi keuangan bagi wanita dalam kegiatan \”Financial Literacy for Women\” yang digelar Prudential Indonesia di Jakarta, Rabu (21/11/2024) ANTARA/HO-Prudential Indonesia

    Prudential Indonesia berdayakan perempuan cerdas kelola keuangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 13:51 WIB

    Elshinta.com – PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) berkolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melakukan pemberdayaan perempuan untuk lebih cerdas mengelola keuangan.

    Chief Customer & Marketing Officer, Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen mengatakan, perempuan Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk mendorong perekonomian keluarga dan negara.

    “Perempuan Indonesia yang melek finansial, termasuk asuransi, serta cerdas merencanakan keuangan individu dan keluarganya, akan lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan dan risiko kehidupan,” ujar dia melalui keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Upaya pemberdayaan perempuan tersebut, lanjutnya, dilakukan melalui program “Financial Literacy for Women” yang telah berlangsung di beberapa kota besar di Indonesia sejak Agustus 2024 antara lain Kendal, Pekalongan, Bogor, Tangerang, Purwakarta, Batam, dan Jakarta, program Financial Literacy for Women telah menjangkau lebih dari 6.000 peserta.

    Yang terakhir kegiatan “Financial Literacy for Women” digelar di Jakarta, pada 21 November dengan tajuk “Pintar Kelola Keuangan, Masa Tua Aman” yang berhasil menjangkau lebih dari 1.000 peserta.

    Menurut Karin, sejak diluncurkan pada 2009, program ini telah menjangkau lebih dari 65 ribu peserta perempuan dan lebih dari 20 juta awareness di media sosial.

    Melalui kegiatan tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat mendorong literasi keuangan dan asuransi bagi perempuan Indonesia, sehingga perempuan dapat semakin mandiri secara ekonomi, merencanakan masa depan dengan lebih baik, dan memperkuat ketahanan keuangan keluarga dalam jangka panjang.

    Selain untuk mendorong perempuan agar lebih cerdas dan mandiri secara ekonomi, kegiatan edukasi finansial juga bertujuan untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan. Data menunjukkan, perempuan Indonesia saat ini memiliki pemahaman keuangan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

    Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 OJK, Indeks Literasi Keuangan perempuan Indonesia mencapai 66,75 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 64,14 persen. Sementara itu, Indeks Inklusi Keuangan perempuan Indonesia mencapai 76,08 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 73,97 persen.

    Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan, OJK Cecep Setiawan,mengatakan, perempuan yang cerdas dalam mengelola keuangan sejak dini akan menjadi duta-duta literasi keuangan di masyarakat, yang dapat dimulai dari mengedukasi anggota keluarganya agar cerdas mengelola keuangan.

    “Selain itu, meskipun Indeks Literasi Keuangan telah menunjukkan peningkatan, pemahaman tentang produk keuangan seperti asuransi masih perlu diperkuat,” katanya.

    Certified Financial Planner MES Rista Zwestika, menambahkan pendidikan literasi keuangan adalah langkah pertama menuju kemandirian finansial, terutama bagi perempuan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keuangan, setiap perempuan dapat merencanakan masa depan dan mewujudkan keamanan finansial, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.

    Literasi keuangan memberikan mereka kendali atas keputusan finansial yang lebih bijak, dan ini adalah salah satu kunci untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang.

    Sumber : Antara

  • Industri minta pemerintah tegas berantas peredaran rokok ilegal

    Industri minta pemerintah tegas berantas peredaran rokok ilegal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Industri minta pemerintah tegas berantas peredaran rokok ilegal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 21 November 2024 – 14:47 WIB

    Elshinta.com – Peredaran rokok ilegal di Indonesia semakin merajalela. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indodata, peredaran rokok ilegal kini mencapai 46,95 persen, mengalami lonjakan signifikan dari 28,12 persen pada 2021 dan 30,96 persen pada 2022.

    Direktur Eksekutif Indodata, Danis T.S Wahidin, mengungkapkan bahwa faktor persepsi produk, harga, dan aksesibilitas menjadi alasan utama tingginya konsumsi rokok ilegal.

    “Perkembangan perokok ilegal tahun ini mencapai 46,95 persen. Kenaikan ini sangat mengkhawatirkan dan berdampak besar pada berbagai aspek, termasuk industri dan ekonomi nasional,” ujar Danis dalam pernyataan resminya yang diterima Reporter Elshinta, Supriyarto Rudatin, Kamis (21/11).

    Industri Merugi, 6 Juta Pekerja Terancam

    Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (GAPRINDO), Benny Wachjudi, mengungkapkan bahwa maraknya peredaran rokok ilegal telah menimbulkan kerugian besar bagi industri hasil tembakau (IHT). Industri ini, yang menopang mata pencaharian sekitar enam juta pekerja, terancam dengan adanya penurunan produksi akibat penjualan rokok legal yang terus menurun.

    “Maraknya rokok ilegal ini merugikan semua pihak. Penurunan penjualan memengaruhi produksi, yang akhirnya berdampak pada nasib pekerja dan petani. Produksi, peredaran, dan penjualan rokok ilegal harus dianggap sebagai extraordinary crime yang membutuhkan penanganan serius dan terkoordinasi,” katanya.

    Benny menyoroti bahwa meskipun pemerintah telah melakukan upaya penindakan, langkah tersebut dinilai belum optimal. “Sepanjang pengetahuan saya, belum ada pelaku utama yang ditangkap. Penindakan yang tegas diperlukan untuk melindungi industri dan masyarakat dari dampak buruk rokok ilegal,”ucapnya.

    Regulasi Dinilai Memberatkan Industri

    Selain masalah rokok ilegal, Benny juga mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan industri. Ia mencontohkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP Kesehatan), yang melarang penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Menurut Benny, aturan tersebut disusun tanpa melibatkan pihak yang terdampak.

    “Regulasi seperti PP Kesehatan dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau) akan semakin mempersulit industri. Penyeragaman kemasan, misalnya, justru berpotensi membuat rokok ilegal lebih sulit dibedakan dari produk legal,” ungkapnya.

    Benny juga menyoroti dampak kenaikan tarif cukai yang terlalu tinggi, yang menurutnya mendorong konsumen beralih ke rokok ilegal. “Kombinasi dari kebijakan seperti kenaikan tarif cukai yang berlebihan, penyeragaman kemasan, dan pembatasan ketat pada penjualan serta iklan rokok hanya akan menguntungkan rokok ilegal,” jelasnya.

    Permintaan Solusi Nyata dari Pemerintah

    Benny meminta pemerintah segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi persoalan rokok ilegal. Ia menekankan perlunya upaya pemberantasan yang lebih terkoordinasi dan melibatkan seluruh pihak terkait, termasuk pelaku industri.

    “Pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan yang ada agar tidak malah memperburuk situasi. Solusi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan industri tembakau tetap terlindungi,” tutup Benny.

    Sumber : Radio Elshinta

  • UMKM mendunia, pertumbuhan ekonomi perkasa

    UMKM mendunia, pertumbuhan ekonomi perkasa

    Perajin membuat shuttlecock untuk memenuhi permintaan di sentra industri shuttlecock di Makam Bergolo, Serengan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (9/11/2024). Guna memenuhi percepatan target pertumbuhan ekonomi Pemerintah Indonesia sebesar delapan persen pada 2029, Kemendag menargetkan ekspor nasional dapat tumbuh 7,1 persen pada 2025 hingga 9,6 persen pada 2029. ANTARAFOTO/Maulana Surya/YU (ANTARA FOTO/Maulana Surya)

    UMKM mendunia, pertumbuhan ekonomi perkasa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 15:57 WIB

    Elshinta.com – Berawal dari semangat berwirausaha, membuat produk rumahan ala kadarnya, hingga akhirnya meraup omzet jutaan rupiah. Itulah ikhtiar yang jalani oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kini, sudah saatnya para pengusaha lokal ini mendapat tempat di pasar global.

    Upaya mendorong UMKM melakukan ekspor sebenarnya sudah dilakukan sejak lama, baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Berbagai pendampingan, pelatihan hingga bantuan terhadap akses finansial juga telah dihadirkan guna membantu para pengusaha “kecil” ini naik kelas.

    Mendorong peningkatan UMKM bisa ekspor menjadi isu yang sedangkan digencarkan oleh pemerintah. Betapa tidak, sektor ini telah menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi lantaran menyumbang lebih dari 60,5 persen produk domestik bruto (PDB) nasional, serta memiliki potensi yang besar untuk menembus pasar internasional.

    Namun, kontribusi ekspor UMKM periode Januari-Agustus 2024, berdasarkan instrumen Surat Keterangan Asal (SKA), baru mencapai 6,8 persen dengan nilai 11,6 miliar dolar AS (sekitar Rp184,8 triliun). Angka ini terbilang kecil, sehingga banyak sekali pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk membuat UMKM siap dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas lagi.

    Jadi isu prioritas

    Pemerintah memandang pengembangan ekosistem UMKM ekspor menjadi hal yang sangat penting. Tak heran, bahwa isu ini menjadi topik utama dalam berbagai diskusi. Bahkan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) memasukkannya ke dalam program prioritas yang harus dikejar.

    Tiga program prioritas Kemendag di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, adalah pertama, pengamanan pasar dalam negeri sehingga produk lokal dapat berdaya saing menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kedua, perluasan pasar ekspor dengan meningkatkan pangsa pasar produk ekspor di kancah global, dan ketiga, peningkatan UMKM “Berani Inovasi, Siap Adaptasi (BISA) Ekspor untuk mendorong kontribusi ekspor UMKM terhadap kinerja perdagangan luar negeri Indonesia.

    Isu seputar UMKM go international sudah mulai sering digaungkan. Bahkan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso juga menyerukan masalah ini dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Hubungan Perdagangan Singapura Grace Fu.

    Tak hanya itu, Indonesia juga menyampaikan soal pentingnya pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dari negara-negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan global, pada pertemuan Menteri Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC Ministerial Meeting/AMM) ke-35 di Lima, Peru, Kamis (14/11).

    Bukan hanya Indonesia yang peduli dengan pengembangan produk dalam negeri, memberikan peran dan porsi bagi UMKM maupun kelas kecil dan menengah (UKM) atau small medium enterprise (SME), masih menjadi isu penting di negara-negara maju seperti Korea Selatan.

    Oleh karena itu, poin penguatan UKM, juga masuk dalam kesepakatan-kesepakatan perjanjian dagang dan kerja sama ekonomi tingkat internasional.

    “Kesepakatan-kesepakatan kerja sama ekonomi tingkat internasional itu sudah banyak yang masuk ke isu-isu seperti SME atau UMKM. Kebanyakan di negara-negara lain, masih mengutamakan perkembangan SME-nya,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.

    Strategi pendorong

    Masih rendahnya sumbangan UMKM terhadap ekspor nasional tidak terlepas dari masalah rendahnya produktivitas dan daya saing, ketidaklengkapan administrasi dan legalitas usaha serta perencanaan finansial. Pelaku UMKM ini, tentunya tidak bisa berdikari tanpa ada bantuan, pendampingan dan pelatihan dari pemerintah maupun non-pemerintah.

    Mereka juga tidak serta-merta langsung bisa mengenalkan produk kepada calon pembeli di pasar global. Maka, pemerintah juga harus melakukan berbagai langkah untuk mendorong naiknya kontribusi ekspor dari sektor tersebut. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan ekosistem UKM ekspornya sendiri. Jika ekosistemnya tidak ada atau tidak berjalan, bagaimana mungkin calon-calon eksportir ini mampu menjual produknya keluar negeri.

    Ekosistem tersebut meliputi banyak hal mulai dari permodalan, akses pasar ke luar negeri, pembina untuk pengembangan produk, hingga agregator yang akan membawa dan mempromosikan produk UKM. Selain itu, perlu juga adanya pembentukan dua pusat ekspor baru di luar Pulau Jawa. Saat ini pusat ekspor hanya berada di Surabaya dan Makassar. Penambahan pusat ekspor, diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekspor UKM.

    “Pusat ekspor juga akan sangat berperan penting bagi para pelaku ekspor agar dapat menemukan pasar yang lebih luas,” ucap Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Kemendag sendiri memiliki target mampu mencetak 100 UKM ekspor melalui hasil program UKM Bisa Ekspor yang sedang dijalankan. Selain itu, Kemendag juga menargetkan tercapainya 600 UKM yang mendapatkan pelatihan ekspor sepanjang periode 21 Oktober-31 Desember 2024.

    Jika ekosistem sudah terbentuk dan pusat ekspor telah ditambah, maka strategi selanjutnya adalah mengoptimalkan peran perwakilan perdagangan dalam promosi ekspor UKM dengan target transaksi mencapai 55 juta dolar AS (sekitar Rp876,3 miliar). Langkah lainnya berupa menyusun kalender kegiatan ekspor yang berisi jadwal-jadwal promosi maupun penjajakan kesepakatan dagang (business matching).

    Upaya-upaya promosi di luar negeri bisa dimaksimalkan dengan melibatkan perwakilan perdagangan di luar negeri. Namun, produk-produk yang dipamerkan harus lolos kurasi sehingga produk Indonesia memiliki standar yang konsisten. Membuat forum dialog antara pelaku usaha dan pihak-pihak yang terlibat untuk peningkatan ekspor, juga perlu untuk dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar tercipta jembatan yang efektif antara UMKM Indonesia dan pasar global.

    Kolaborasi adalah kunci

    UMKM/UKM tidak bisa berjalan sendirian, target pemerintah untuk meningkatkan ekspor juga tidak akan berwujud tanpa ada pelakunya. Keduanya pun tak bisa memperluas pasar bila tidak ada bantuan dari pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Kolaborasi dan sinergi sudah menjadi barang wajib yang tidak bisa ditolak lagi. Di sini, UMKM sebagai pelaku usaha, membutuhkan fasilitas dan pembinaan, baik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga maupun swasta.

    Diperlukan juga adanya agregator sebagai pembina ekspor. Kehadiran agregator ini bertugas untuk menjadi jembatan bagi UMKM yang ingin memperluas pasarnya keluar negeri. Selain itu, Indonesia memiliki perwakilan perdagangan di luar negeri dan para diaspora. Keduanya dapat berperan untuk mempertemukan UMKM dengan pembeli internasional.

    Terkait dengan agregator, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pernah menyebut telah menjalin hubungan atau kerja sama dengan beberapa mitra di luar negeri, seperti dengan Korea, Rusia, Dubai dan China untuk memasarkan produk-produk UMKM dalam negeri.

    Dengan kolaborasi yang saling menguntungkan dan terciptanya ekosistem, diharapkan peningkatan UMKM bisa ekspor, mampu tercapai. Kontribusi perdagangan luar negeri dari sektor tersebut semakin besar. Pasar ekspor Indonesia juga semakin luas dengan beragam produk yang ditawarkan.
     
    Niscaya, dengan diberikan tempat di pasar global, UMKM dapat turut mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

    Sumber : Antara

  • KAI Daop 6 ingatkan penumpang bijak membeli tiket PSO

    KAI Daop 6 ingatkan penumpang bijak membeli tiket PSO

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    KAI Daop 6 ingatkan penumpang bijak membeli tiket PSO
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 21:34 WIB

    Elshinta.com – Kehadiran kereta api subsidi atau Public Service Obligation (PSO) bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bermobilitas, khususnya masyarakat dengan budget terjangkau yang menggantungkan mobilitasnya pada KA-KA bersubsidi. Namun disayangkan masih maraknya praktik yang menyalahgunakan subsidi KA PSO dan melenceng dari kebijakan, sehingga menyebabkan para penumpang lainnya merasa dirugikan.

    KAI Daop 6 Yogyakarta mengingatkan ketentuan pelanggan yang hanya diperbolehkan membeli 1 tiket kereta api subsidi atau Public Service Obligation (PSO) per identitas dalam satu perjalanan.

    Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengatakan bahwa aturan pembelian tiket PSO ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 tahun 2019.

    “Apabila pelanggan mencoba membeli tiket lebih dari satu untuk perjalanan yang sama dengan identitas yang sama maka sistem aplikasi Access by KAI akan secara langsung menolak pembelian tiket tersebut,” ujar  Krisbiyantoro.

    Ia melanjutkan, artinya pelanggan hanya dapat membeli 1 tempat dengan 1 identitas penumpang dalam setiap rute. Penerapan kebijakan ini penting untuk dilakukan meskipun KA PSO tidak spesifik diperuntukkan bagi kalangan ekonomi tertentu.

    “Pembatasan pembelian tiket KA PSO ini untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau,” terang Krisbiyantoro, Manager Humas Daop 6 Yogyakarta seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Rabu (20/11). 

    Adapun daftar KA PSO jarak menengah dan jarak jauh yang melewati wilayah Daop 6 Yogyakarta di antaranya:
    1. KA Kahuripan (Blitar – Kiaracondong PP)
    2. KA Sri Tanjung (Lempuyangan – Ketapang PP)
    3. KA Bengawan (Purwosari – Pasar Senen PP)
    4. KA Prambanan Ekspres (Yogyakarta – Kutoarjo PP)

    Daop 6 mengimbau para penumpang dapat bijak dalam membeli tiket KA bersubsidi (PSO). Penumpang diharapkan tidak melakukan kecurangan dengan menggunakan identitas orang lain yang tidak ikut naik kereta saat hari H keberangkatan. 

    “Kereta PSO hadir untuk memudahkan masyarakat dalam bermobilitas, khususnya masyarakat dengan budget terjangkau yang menggantungkan mobilitasnya pada KA-KA bersubsidi ini. Calon penumpang tidak diperkenankan untuk membeli 2 kursi atau lebih, apalagi menggunakan nama dan identitas orang lain yang tidak naik kereta api saat hari H keberangkatan” tegas Krisbiyantoro.

    Krisbiyantoro mengatakan bahwa petugas boarding akan mencocokkan jumlah penumpang yang berangkat sesuai tiket fisik/ di aplikasi. Misalnya, dalam satu kode booking jumlah penumpang 2 orang, dan saat itu yang berangkat hanya satu orang, maka tiket yang akan diboarding juga hanya satu orang tersebut.

    KAI sendiri menawarkan banyak pilihan kereta api dengan berbagai jenis kelas layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, baik dari sisi kenyamanan maupun budget pelanggan. Dengan berperilaku bijak memanfaatkan KA PSO, artinya masyarakat turut mendukung pemerintah dan KAI dalam peningkatan pelayanan dan kemudahan akses perjalanan menggunakan kereta api kepada para penumpang. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Jadi Ketum, Said Saleh Alwaini dinilai mampu pimpin Apjati

    Jadi Ketum, Said Saleh Alwaini dinilai mampu pimpin Apjati

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Jadi Ketum, Said Saleh Alwaini dinilai mampu pimpin Apjati
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 22:04 WIB

    Elshinta.com – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) gelar acara Munas tanggal 18 – 19 November 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

    Sebanyak 123 pimpinan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selaku peserta Munas Apjati 2024 secara aklamasi memilih Said Saleh Alwaini menjadi Ketua Umum Apjati periode 2024 – 2029.

    Ketua Panitia Munas Apjati, Anggi Muhammad Nur meyakini, Ketua Umum terpilih, Said Saleh Alwaini mampu melanjutkan dan mempertahankan prestasi yang dicapai Ketum Apjati periode 2020 – 2024, Ayub Basalamah serta menjalankan program yang telah dicanangkan pengurus sebelumnya.

    “Ketua Umum terpilih, Said Saleh Alwaini pasti bisa mempertahankan prestasi dan melanjutkan program yang sudah ada sebelumnya dan mampu membuat terobosan-terobosan yang lebih baik lagi,” ucapnya.

    Karena, sambung Anggi, Said Saleh Alwaini telah berkecimpung dalam dunia penempatan sudah cukup lama bahkan beliau sebagai Direktur Utama PT Binawan Inti Utama.

    Mengingat pekerja migran Indonesia merupakan penyumbang devisa terbesar kedua setelah migas, Ketua Divisi Arab Saudi periode 2020 – 2024 ini berharap, Apjati dibawah komando Ketum Said Saleh Alwaini dapat bersinergi lebih baik lagi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) dan stake holder terkait sehingga berdampak positif bagi pekerja migran Indonesia dan negara penempatan. 

    “Saya berharap Ketum Said Saleh Alwainia bisa lebih baik lagi bersinergi dangan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sehingga dapat membuka peluang penempatan diberbagai negara penempatan seperti di Eropa, Jepang, Korea, New Zealand dan negara lainnya, dan juga meningkatkan perlindungan kepada PMI,” harapnya.

    “Oleh karena itu, Munas Apjati 2024 dengan tema Memperluas Peluang Kerja Global Menuju Indonesia EMAS dapat terwujud,” demikian Ketua Panitia Munas 2024 Anggi Muhammad Nur.

    Diberitakan sebelumnya Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding dalam sambutannya melalui video yang ditayangkan dalam Munas Apjati mendorong upaya konsolidasi dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) guna memperkuat upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

    Menteri Karding juga menyampaikan dua pesannya untuk APJATI.

    Pertama, APJATI perlu memperkuat kepengurusan di perusahaan-perusahaan yang menjadi anggotanya sehingga mereka memiliki kompetensi yang baik dan kompatibel.

    Kedua, APJATI perlu memperkuat akuntabilitas perusahaan-perusahaan anggota sehingga mereka bisa melindungi PMI, katanya seraya menggarisbawahi pentingnya kerja sama pemerintah, perusahaan, dan sektor lain itu terus dikembangkan agar pelayanan, pelindungan, dan kompetensi PMI semakin baik ke depan.

    Menteri Karding juga kembali menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya bahwa peningkatan dari BP2MI menjadi kementerian merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk fokus memberikan perlindungan dan pelayanan yang baik bagi para PMI.

    Untuk itu, melalui kerja sama yang lebih erat dengan APJATI, Menteri Karding berharap upaya perlindungan bagi PMI itu dapat lebih terkoordinasi sehingga permasalahan yang sering dialami para PMI bisa lebih cepat diatasi.

    “Semoga dengan ini, masalah-masalah pekerjaan migran Indonesia yang selama ini terus terjadi mudah-mudahan semakin hari semakin dapat teratasi,” tutupnya dalam video yang ditayangkan dalam acara Munas Apjati 2024.

    Seperti diketahui, acara Munas Apjati 2024 dihadiri Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Christina Aryani, Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Kemudian Anggota Komisi IX DPR RI, Dirjen Binapenta, Dubes UEA, Dubes Arab Saudi dan Dubes RI di Malaysia melalui video conference.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Perhumas dorong komunikasi jadi sarana mesin perubahan positif 

    Perhumas dorong komunikasi jadi sarana mesin perubahan positif 

    Sumber foto: Eko Sulestyono/elshinta.com.

    Perhumas dorong komunikasi jadi sarana mesin perubahan positif 
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 20 November 2024 – 22:23 WIB

    Elshinta.com – Perhimpunan Hubungan Masyarakat (Perhumas) Indonesia berkomitmen menjadikan komunikasi sebagai mesin perubahan yang positif dan bermakna serta menjangkau setiap sudut masyarakat. Ketua Umum Perhumas Indonesia Boy Kelana mengatakan, saat ini hubungan masyarakat telah berkembang lebih dari sekadar komunikasi strategis.

    “Sebagai anggota dari asosiasi PR global, Perhumas berkomitmen untuk mendukung misi penting ini. Kami memiliki visi yang sama, bahwa PR dan para pemimpin dunia, sebagai kekuatan sebagai kekuatan yang tidak hanya memberikan pengaruh, namun juga pengaruh yang etis dan terarah yang memprioritaskan kebaikan bersama,” kata Boy Kelana dalam keterangannya, Rabu (20/11).

    Karena itu kami mendorong pemimpin dunia untuk menjadikan komunikasi sebagai mesin perubahan yang positif,” tegasnya saat memberikan kata sambutan di hari kedua World Public Relations Forum (WPRF) 2024, di Nusa Dua, Kabupaten Bafung, Bali.

    World Public Relations Forum (WPRF) 2024 yang diselenggarakan oleh Global Alliance bersama Perhumas Indonesia dan Katadata Indonesia tahun ini dihadiri oleh 1.400 peserta dari dalam dan luar negeri. Total ada 22 negara yang mengirimkan perwakilannya ke WPRF 2024.

    Boy menambahkan, seluruh anggota Perhumas Indonesia memiliki kesempatan untuk membentuk narasi yang membangun kepercayaan, menginspirasi harapan, dan menyatukan orang-orang menuju solusi yang berkelanjutan.

    “World Public Relations Forum (WPRF) juga akan mengeksplorasi kontribusi Indonesia terhadap ekosistem PR yang berkelanjutan dan tangguh. Kami percaya bahwa keberlanjutan sangat penting bagi masa depan pendekatan lapangan kami yang tidak hanya menghormati lingkungan, tetapi juga ekosistem sosial yang menopang kepercayaan dan pemahaman publik,” tegasnya. 

    Menurut Boy, praktisi humas dan juga komunikasi harus bisa menginspirasi dunia yang semakin kompleks dan kaya akan informasi dengan menjaga kepercayaan.  Kata dia, kepercayaan tentu saja didasarkan pada satu prinsip utama yaitu komunikasi yang bertanggung jawab.

    “Komunikasi yang bertanggung jawab berarti kita harus mampu mengelola informasi dengan bijak, menghindari penyebaran berita palsu, dan memastikan bahwa kita berkontribusi dalam diskusi yang konstruktif, mempromosikan inklusi dan keragaman,” tambahnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Eko Sulestyono, Rabu (20/11). 

    Sementara itu, Presiden Global Alliance Justin Green dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, lanskap komunikasi saat ini sudah berubah dengan hadirnya kecerdasan buatan. Namun, kata Justin, kecerdasan buatan tidak akan bisa menggantikan pekerjaan manusia.

    “AI tidak akan mengambil pekerjaan. Orang yang tidak tahu cara menggunakan AI akan kehilangan pekerjaan. AI tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya membeli rumah,” terangnya. 

    “Memiliki keluarga yang tumbuh besar di rumah itu, dan kemudian kehilangan rumah itu karena bencana alam. Masa depan kecerdasan buatan adalah kecerdasan emosional,” tambahnya. 

    Kata Justin, Globl Alliance dan seluruh anggotanya terikat oleh kode etik global dan prinsip-prinsip penggunaan AI yang etis dan bertanggung jawab, yang akan membawa profesi humas ke masa depan.

    “Jadi pesan utama saya kepada Anda semua hari ini, mohon, mohon bergabunglah dengan saya dan rekan-rekan Anda dari seluruh dunia untuk memperjuangkan fakta daripada fiksi,” lanjutnya. 

    “Singkatnya, melangkahlah dan pimpinlah. Jadilah sumber informasi yang terpercaya. Kata-kata Anda memiliki kekuatan untuk membuat sejarah. Namun hari ini, Anda tidak berbicara dengan kata-kata. Anda berbicara dengan tindakan Anda,” sambungnya.

    Justin menambahkan, Global Alliance dan anggotanya di seluruh dunia adala salah satu pemberi pengaruh terbesar di dunia. Menurut dia, Global Alliance aalah suara dari mereka yang tidak bersuara.

    “Kami adalah hati nurani dari lingkungan industri besar. Kita adalah penjaga perubahan iklim. Kami adalah polisi yang menindak pelanggaran,” lanjutnya. 

    “Namun, yang paling penting, kita bersama-sama memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi semua. Sekarang, kita bertemu minggu ini pada saat yang sangat penting. Tidak hanya untuk profesi kita, tetapi juga untuk dunia,” pungkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Syariah bukan hanya fenomena agama, tapi juga ekonomi

    Syariah bukan hanya fenomena agama, tapi juga ekonomi

    Menteri Agama Nasaruddin Umar saat membuka penyelenggaraan Sharia International Forum (SHARIF) 2024 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara. (ANTARA/HO-Kemenag)

    Menag: Syariah bukan hanya fenomena agama, tapi juga ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 21 November 2024 – 10:41 WIB

    Elshinta.com – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar memandang konsep syariah bukan hanya sebatas fenomena agama semata, tapi tampil menjadi fenomena ekonomi seperti munculnya halal food maupun gaya hidup halal di berbagai belahan dunia.

    “Ini satu pertanda bahwa syariah bukan lagi tampil sebagai fenomena agama, tetapi tampil sebagai fenomena ekonomi juga,” ujar Menag Nasaruddin Umar dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Pernyataan Menag tersebut disampaikan dalam Sharia International Forum (SHARIF) 2024 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu hingga Kamis (20-21/11). Menag mengutip pernyataan Paus Benediktus yang menyebutkan bahwa satu-satunya cara yang bisa digunakan untuk menyelamatkan perekonomian dunia sekarang ini harus mengadopsi konsep ekonomi syariah.

    Hal ini bagi Menag menjadi salah satu alasan ekonomi syariah diyakini dapat memberikan solusi atas krisis yang dialami dunia, karena implementasi konsep di dalamnya yang adil. Menag juga mendorong perlu adanya literatur baru dalam syariat Islam agar tetap relevan untuk diartikulasikan dalam perkembangan ekonomi modern saat ini.

    “Mari kita membuat fikih muamalah yang kontemporer, yang bisa kompatibel dengan perkembangan zaman kita,” kata dia.

    Menurut Menag, saat ini ada sebuah otoritas yang turut mengintervensi apa yang dimaksud dengan kebenaran. Oleh karena itu, Menag mengungkapkan perlu adanya otoritas penguatan ilmu syariah yang akomodatif terhadap perkembangan zaman. Dengan digelarnya SHARIF 2024, Menag berharap forum akademis berskala internasional ini sebagai upaya pengartikulasian konsep syariah yang kompatibel dengan pasar saat ini, bukan berarti syariah yang mengalah dengan pasar.

    Forum ini juga akan menjadi agenda tahunan yang dalam penyelenggaraan perdananya diikuti oleh para sarjana, lembaga fatwa, dan delegasi dari 14 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Persatuan Emirat Arab (PEA), Mesir, Yordania, Palestina, Qatar, Maroko, Arab Saudi, Tunisia, Turki, dan Australia.

    Menag juga menekankan agar konferensi ini dapat sesegera mungkin mendorong terciptanya konsep ekonomi syariah dan muamalah yang menjawab masalah-masalah kontemporer.

    “Semoga forum ini dapat menjadi peluang untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara sahabat guna mewujudkan inovasi global demi kemajuan bersama,” kata dia.

    Dengan mengusung tema Sharia Services by Government Toward Mashlaha Ammah (Pelayanan Syariah oleh Pemerintah Terhadap Kemaslahatan Bersama), forum yang diselenggarakan perdana ini berupaya untuk menekankan pentingnya keterlibatan negara dalam penyediaan layanan keagamaan Islam.

    Pelayanan dalam hal ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan umat Islam, tetapi juga untuk mempromosikan kehidupan warga negara dunia yang harmonis.

    Forum ini menjadi ajang bagi para peserta yang mewakili negaranya untuk bertukar pikiran, berkontribusi dan mengevaluasi praktik yang terjadi saat ini dalam hal yang berkaitan dengan tema-tema syariah yang berdampak dalam kehidupan umat Islam dan warga negara lainnya di dunia.

    Sumber : Antara