Tiket KA Nataru 2024/2025 wilayah Sumut terjual 10 ribu tiket
Kamis, 05 Desember 2024 – 20:56 WIB
Category: Elshinta.com Ekonomi
-
Tiket KA Nataru 2024/2025 wilayah Sumut terjual 10 ribu tiket Kamis, 05 Desember 2024 – 20:56 WIB
-

Menteri Rosan ungkap investasi Apple berupa produksi komponen HP
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
Menteri Rosan ungkap investasi Apple berupa produksi komponen HP
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 05 Desember 2024 – 22:23 WIBElshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan investasi Apple di Indonesia akan berupa produksi komponen untuk handphone (HP).
Ia menjelaskan komunikasi masih terus terjalin untuk memastikan komitmen investasi tersebut dipenuhi dan memberikan kesepakatan yang diinginkan oleh Pemerintah Indonesia.
“Progresnya sangat baik, kita masih fine tuning dan harapannya nanti malam, karena kalau malam di kita kan di sananya siang, kita akan berbicara lagi. Dan mereka juga sudah menyampaikan juga investasinya di dalam komponen apa saja,” kata Rosan di kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Menteri Investasi itu mengatakan targetnya dalam waktu satu pekan, kesepakatan terkait investasi Apple di Indonesia bisa dicapai.
Ia masih belum mengungkapkan detail komponen apa saja yang bakal diproduksi di Indonesia lewat pembangunan pabrik, namun yang jelas komponen yang akan diproduksi mereka nantinya adalah komponen bagian dalam dan luar ponsel.
“Harapannya seperti saya sampaikan dalam waktu seminggu ke depan ini sudah kita mendapatkan komitmen tertulis dari mereka,” kata Rosan.
Sebelumnya, diwartakan bahwa Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menginginkan agar investasi Apple sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dapat melalui skema investasi fasilitas produksi atau membangun pabrik di Indonesia.
“Terkait iPhone, insya Allah mereka akan mengambil skema pertama, yaitu investasi fasilitas produksi,” katanya dalam Industrial Fest 2024, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (4/12).
Agus mengaku dirinya sudah berkomunikasi secara intensif dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani mengenai skema yang paling baik untuk merealisasikan investasi Apple.
Meski demikian, ia menuturkan kepastian mengenai skema, teknik, dan kawasan industri yang akan diarahkan mengenai investasi Apple sebesar 1 miliar dolar AS masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut.
Sumber : Antara
-
KKP selamatkan kerugian negara Rp3,5 triliun dari `ilegal fishing` Kamis, 05 Desember 2024 – 22:56 WIB
KKP selamatkan kerugian negara Rp3,5 triliun dari `ilegal fishing`
Kamis, 05 Desember 2024 – 22:56 WIB -

DEN sepakati PPN 12 persen untuk imbangi penerimaan negara-daya beli
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
DEN sepakati PPN 12 persen untuk imbangi penerimaan negara-daya beli
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 05 Desember 2024 – 23:24 WIBElshinta.com – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyepakati pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 2025 bertujuan mengimbangi penerimaan negara, menjaga daya beli dan kondisi dunia usaha.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah membahas secara rinci dan telah disepakati juga oleh DEN bersama para menteri, terkait pengenaan PPN 12 persen itu.
“Pak (Presiden) sudah sangat detail mengenai itu. Saya kira kami dengan Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan juga sudah sepakat mengenai itu,” kata Luhut saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12).
Usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, DEN menyatakan pihaknya juga sepakat pengenaan PPN sebesar 12 persen itu sebagai upaya pemerintah dalam mencari perimbangan antara penerimaan negara, menjaga daya beli masyarakat, hingga keadaan dunia usaha.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyatakan bahwa opsi pengenaan PPN itu juga tidak diberlakukan untuk seluruh barang atau komoditas, misalnya saja dikenakan untuk barang mewah.
“Kita sih setuju dengan mencari keseimbangan yang tepat ya. Antara mengenakan mungkin PPN itu dikenakan untuk barang mewah misalnya ya,” kata Mari Elka.
Keputusan soal pengenaan PPN sebesar 12 persen ini akan diumumkan oleh pemerintah melalui Menko bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengumumkan hasil pertemuan DPR RI khususnya Komisi XI dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai penerapan PPN 12 persen di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis.
Pertemuan itu menghasilkan keputusan bahwa PPN 12 persen akan diterapkan secara selektif dan menyasar pembeli barang-barang mewah.
Sementara untuk kebutuhan pokok dan pelayanan publik seperti jasa kesehatan, jasa perbankan dan jasa pendidikan dipastikan tidak diberikan pajak 12 persen dan dikenakan pajak yang saat ini sudah berjalan yaitu 11 persen.
Sumber : Antara
-

70 persen korban TPPO merupakan pekerja migran nonprosedural
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
KP2MI: 70 persen korban TPPO merupakan pekerja migran nonprosedural
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 05 Desember 2024 – 23:33 WIBElshinta.com – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa 70 persen korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan pekerja migran yang bekerja ke luar negeri melalui jalur nonprosedural.
“Salah satu faktor krusial dari tingginya jumlah korban TPPO adalah keberangkatan pekerja migran secara nonprosedural. Hal ini membuka peluang besar bagi para pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi mereka,” kata Menteri Karding dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan di Komnas HAM, di Jakarta, Kamis (5/12).
Dalam diskusi bertajuk “Mendorong Penyusunan Road Map Pencegahan dan Penanganan TPPO Berbasis HAM” tersebut, Menteri Karding mengatakan bahwa mayoritas korban TPPO merupakan perempuan dan tenaga kerja dengan keterampilan (skill) rendah.
Kelompok tersebut, kata dia, rentan terhadap eksploitasi, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi.
Menteri Karding juga menyoroti pemberangkatan nonprosedural sebagai penyebab utama meningkatnya kasus TPPO. Oleh karena itu, dia mendorong penguatan sistem pelindungan bagi pekerja migran melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang prosedur keberangkatan yang aman.
Penguatan juga dapat dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman pekerja migran secara ilegal.
Dalam memberikan pandangan dan usulan untuk mengatasi TPPO terhadap PMI, Karding berencana memperkuat regulasi pemberangkatan dengan menggunakan sistem sertifikasi.
“Skill itu paling utama, terutama skill berbahasa. Kemampuan ini menjadi bekal penting agar pekerja migran tidak hanya mampu beradaptasi di negara tujuan, tetapi juga lebih percaya diri dalam menghadapi situasi sulit dan menghindari eksploitasi,” kata dia.
Selain itu, Menteri Karding juga menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan pelindungan bagi pekerja migran melalui kerja sama yang lebih erat dengan aparat desa di seluruh daerah.
“Kami akan memperkuat relasi dengan pejabat desa karena mereka adalah garda terdepan dalam mengawasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keberangkatan pekerja migran yang aman dan prosedural,” kata dia lebih lanjut.
Sementara itu, dalam upayanya mencegah TPPO, Menteri Karding juga menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan siber.
“Untuk mengatasi TPPO, pemerintah harus memperkuat sistem siber karena modus operandi para pelaku kejahatan TPPO saat ini banyak menggunakan media sosial untuk merekrut korbannya,” demikian kata Karding.
Sumber : Antara
-

Nofel Saleh Hillaby dilantik, Pepermindo: Sistem penempatan lebih profesional
Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.
Nofel Saleh Hillaby dilantik, Pepermindo: Sistem penempatan lebih profesional
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 05 Desember 2024 – 18:21 WIBElshinta.com – Perkumpulan Pengusaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pepermindo) menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pelantikan Nofel Saleh Hillaby sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Penempatan, Pelatihan/Vokasi, Perlindungan dan Pasca Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.
Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pepermindo) Herry Darman berpendapat, pelantikan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, serta meningkatkan kualitas dan keterampilan mereka melalui program pelatihan yang lebih terarah dan relevan.
“Kami meyakini bahwa dengan pengalaman dan komitmen Bapak dalam dunia vokasi, pelatihan, dan perlindungan tenaga kerja, Indonesia akan mampu menghadirkan sistem penempatan yang lebih profesional, aman, dan terstruktur dengan baik,” tambah Herry Darman di Jakarta, Kamis (5/12).
Sebagai asosiasi yang bergerak di bidang penempatan, pelatihan, serta perlindungan tenaga kerja migran, sambung Herry, pihaknya sangat mendukung visi Nofel dalam menciptakan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memajukan kesejahteraan para pekerja migran.
“Kami percaya bahwa kepemimpinan Nofel akan menjadi pendorong bagi terciptanya kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak pada tenaga kerja Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi elshinta.com, Kamis (5/12).
Selanjutnya, Pepermindo berharap kepemimpinan Nofel Saleh Hillaby dapat mewujudkan beberapa hal seperti:
1.Peningkatan Kualitas Pelatihan dan Vokasi: Agar para pekerja migran memiliki keterampilan yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan global.
2.Perlindungan yang Lebih Optimal: Terutama dalam hal hak-hak pekerja, keselamatan kerja, serta dukungan hukum selama masa penempatan dan setelah kembali ke tanah air.
3.Peningkatan Koordinasi Antar Instansi: Memastikan bahwa program-program yang ada saling terintegrasi, serta memberikan solusi nyata bagi permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran.
4.Peningkatan Sistem Pasca Penempatan: Memberikan kesempatan bagi para pekerja migran untuk mengembangkan keterampilan yang diperoleh selama bekerja di luar negeri, serta memfasilitasi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.
“Dengan segala dukungan dan kerja sama yang ada, kami yakin bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, sektor penempatan dan perlindungan tenaga kerja migran Indonesia akan semakin berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak,” kata Herry.
“Sekali lagi, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Nofel Saleh Hillaby atas pelantikan ini. Kami siap bekerja sama dan memberikan dukungan penuh dalam upaya mewujudkan visi Bapak untuk tenaga kerja Indonesia yang lebih baik dan lebih terlindungi,” tutup Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Pepermindo) Herry Darman
Sumber : Elshinta.Com
-

DPR temui Presiden sebut PPN 12 persen diterapkan selektif di 2025
Sumber foto: Antara/elshinta.com.
DPR temui Presiden sebut PPN 12 persen diterapkan selektif di 2025
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Kamis, 05 Desember 2024 – 18:43 WIBElshinta.com – Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk membahas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen untuk 2025 yang diputuskan diterapkan secara selektif.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan PPN 12 persen di 2025 secara selektif yang dimaksud ialah PPN hanya diterapkan untuk komoditas baik yang berasal dari dalam negeri maupun komoditas impor yang terkategori barang mewah.
“Untuk PPN 12 persen akan dikenakan hanya pada barang-barang mewah, jadi (penerapannya) secara selektif,” kata Sufmi Dasco memberikan pernyataan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.
Pertemuan secara khusus dilakukan bersama Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan itu menghasilkan keputusan bahwa penerapan PPN 12 persen akan berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni 1 Januari 2025.
Sufmi Dasco menjelaskan barang-barang mewah yang dimaksud merupakan komoditas seperti apartemen mewah, rumah mewah, hingga mobil mewah.
Dalam momen pemberian pernyataan pers itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun memastikan bahwa mekanisme penerapan PPN 12 persen itu tidak akan menyasar komoditas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.
“Pemerintah hanya memberikan beban ke konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku,” kata Misbakhun.
Selain kebutuhan pokok, Misbakhun menyebutkan bahwa layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan pemerintah bagi masyarakat juga tidak akan dikenakan tarif PPN 12 persen pada tahun depan.
Masyarakat tetap mengikuti ketentuan pembayaran PPN 11 persen yang saat ini berlaku sejak 1 April 2022.
Ketua Komisi XI DPR RI itu meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap penerapan PPN 12 persen akan berdampak pada kebutuhan sehari-hari, karena hanya golongan masyarakat pembeli barang mewah yang dikenakan pajak tersebut.
“Masyarakat tidak perlu khawatir karena ruang lingkup mengenai kebutuhan barang pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, kemudian jasa perbankan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pelayanan umum dan jasa pemerintahan tidak dikenakan PPN. Itu yang bisa kami sampaikan dengan Bapak Presiden,” tutup Misbakhun.
Sumber : Antara


