Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Panglima TNI ikuti rapat virtual bahas pengendalian inflasi bersama Presiden RI

    Panglima TNI ikuti rapat virtual bahas pengendalian inflasi bersama Presiden RI

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Panglima TNI ikuti rapat virtual bahas pengendalian inflasi bersama Presiden RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 19:08 WIB

    Elshinta.com – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 secara virtual, yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, bertempat di Wisma A. Yani, Jakarta Pusat, Senin (9/12).

    Rapat tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, dengan fokus utama pada pengendalian inflasi di daerah. Langkah ini dianggap krusial karena inflasi yang terkendali di tingkat daerah dapat memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi secara nasional.

    Selain itu, rapat juga membahas penetapan kebijakan upah minimum yang akan diterapkan pada tahun 2025. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara peningkatan daya beli masyarakat dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, serta memberikan perlindungan kepada pekerja di tengah tantangan ekonomi global yang terus berubah.

    Hadir secara virtual, sejumlah pejabat penting antara lain Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Ketenagakerjaan RI, Menteri Pertanian RI, Menteri Perdagangan RI, Kepala Staf Kepresidenan, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik, Kabareskrim Polri, Jamdatun, serta para Gubernur dan unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Tampak hadir juga mendampingi Panglima TNI pada rapat virtual tersebut diantaranya Koorsahli Panglima TNI, Asintel Panglima TNI, Aslog Panglima TNI dan Aster Panglima TNI, serta para Pejabat TNI lainnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Meramalkan resesi ekonomi dengan sebuah lipstik

    Meramalkan resesi ekonomi dengan sebuah lipstik

    Seiring dengan perkembangan zaman, tren lipstik yang ditawarkan semakin beragam mulai dari ragam jenis seperti Matte dan Glossy, komponen yang dimiliki produk agar lebih tahan atau tidak berpindah saat sedang makan dan minum, hingga variasi pilihan warna. (Foto: Antaranews.com)

    Meramalkan resesi ekonomi dengan sebuah lipstik
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 09 Desember 2024 – 06:55 WIB

    Elshinta.com – Bisakah sebuah lipstik yang dibeli seseorang memprediksikan terjadinya resesi ekonomi? Jawabannya ada dalam teori “Indeks Lipstik” yang diperkenalkan oleh Leonard Lauder, Dewan Komisaris Estée Lauder, pada tahun 2001.

    Lauder mengamati bahwa selama periode resesi, penjualan lipstik cenderung meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsumen, terutama perempuan, beralih ke pembelian barang mewah kecil seperti lipstik sebagai bentuk pelarian atau “affordable luxury” ketika pembelian barang mewah yang lebih mahal tidak terjangkau.

    Konsep ini didukung oleh data historis. Misalnya, setelah serangan 11 September 2001, penjualan lipstik meningkat signifikan, yang kemudian diikuti oleh resesi ekonomi. Demikian pula, selama krisis keuangan 2008, meskipun banyak sektor mengalami penurunan, penjualan kosmetik tetap stabil atau bahkan meningkat.

    Jika pola ini direlevansikan dengan kondisi di Indonesia, situasi yang menarik mulai terbentuk. Lipstik ibarat menjadi semacam pelipur lara ketika keadaan mendepresikan kehidupan. Selama pandemi COVID-19 di Indonesia misalnya, ketika ekonomi melambat, kategori produk seperti kosmetik, perawatan kulit, makanan ringan premium, dan minuman kemasan premium justru mengalami lonjakan penjualan.

    Maka selain lipstik indeks ketika itu muncul pula istilah indeks maskara karena penjualan produk kosmetik lain seperti riasan mata meningkat. Sebagai contoh, PT Mustika Ratu Tbk (MRAT) mencatatkan peningkatan penjualan bersih sebesar 30 persen pada kuartal pertama 2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Hal ini terjadi meskipun masyarakat menghadapi penurunan pendapatan, karena mereka mencari kepuasan kecil di tengah krisis. Fenomena lipstick effect ini menjadi semakin relevan di Indonesia yang juga sedang menghadapi tantangan ekonomi global, seperti ketidakpastian geopolitik, tekanan inflasi bahkan sempat beberapa kali deflasi yang menurunkan daya beli, dan dampak perubahan iklim pada sektor pangan.

    Meskipun tingkat daya beli masyarakat secara keseluruhan mungkin tertekan, pengeluaran pada kategori produk tertentu tetap menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Lipstick effect menjadi indikator bahwa meskipun masyarakat memangkas pengeluaran besar seperti kendaraan atau elektronik mahal, mereka tetap mencari cara untuk memanjakan diri melalui konsumsi kecil yang memberikan nilai emosional.

    Fenomena ini juga dapat dijelaskan oleh demografi Indonesia. Dengan lebih dari 50 persen populasi berusia di bawah 30 tahun, generasi muda menjadi motor utama konsumsi domestik.

    Mereka cenderung mengutamakan pengalaman dan kenyamanan dalam pengeluaran mereka. Pembelian kopi spesial seharga Rp50.000 atau sheet mask impor adalah contoh nyata bagaimana generasi muda Indonesia memprioritaskan barang kecil yang “memanjakan” dibandingkan investasi besar.

    Ini sebenarnya menciptakan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta merek besar untuk mengembangkan produk yang berfokus pada konsumen muda dengan daya beli terbatas tetapi memiliki kebutuhan emosional tinggi.

    Menjangkau kemewahan

    Lipstick effect adalah fenomena yang mencerminkan hubungan unik antara psikologi manusia dan dinamika ekonomi. Konsumen memiliki kecenderungan untuk tetap menjangkau kemewahan kecil dengan membeli barang-barang sederhana namun bermakna seperti lipstik, makanan premium, atau aksesori, sebagai bentuk pelipur lara selama masa krisis.

    Fenomena ini bukan hanya soal konsumsi, tetapi juga cerminan kompleks dari daya tahan emosional, kebutuhan psikologis, dan karakter kultural masyarakat. Dalam konteks Indonesia, lipstick effect tidak hanya hadir sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai wacana sosial yang menggambarkan bagaimana masyarakat menavigasi ketidakpastian dengan cara-cara yang sering kali bersifat simbolis.

    Di negara dengan keragaman budaya yang mendalam, pembelian barang-barang kecil ini menunjukkan lebih dari sekadar perilaku konsumsi. Ini adalah ekspresi keberanian, daya tahan, dan cara menjaga keseimbangan emosional di tengah guncangan. Fenomena ini menyiratkan bahwa ekonomi tidak selalu digerakkan oleh rasionalitas absolut, melainkan oleh kebutuhan manusiawi yang bersifat emosional dan spiritual.

    Saat tekanan ekonomi meningkat, konsumen mengalihkan pengeluaran dari barang-barang mewah besar ke barang-barang kecil yang tetap memberikan rasa kepuasan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi tidak hanya soal kebutuhan material, tetapi juga alat untuk mempertahankan harga diri dan memberikan makna pada kehidupan sehari-hari.

    Secara ekonomi, lipstick effect memberikan dampak langsung pada sektor-sektor tertentu, khususnya industri kosmetik, makanan premium, dan barang gaya hidup. Kementerian Perindustrian mencatat industri kosmetik mengalami pertumbuhan sebesar 2,10 persen di tengah wabah pandemi COVID-19. Industri kosmetik juga mampu memberikan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 1,78 persen pada kuartal II 2022.

    Data ini menunjukkan bahwa sektor ini tetap tumbuh bahkan di tengah tekanan dan memberikan kontribusi penting pada PDB. Dalam perspektif ini, lipstick effect dapat dilihat sebagai salah satu mekanisme yang menjaga stabilitas ekonomi mikro di tengah ketidakpastian makro.

    Namun, fenomena ini juga mengungkapkan ketimpangan struktural yang mendalam. Pilihan untuk mengonsumsi barang kecil dan terjangkau sering kali menjadi satu-satunya opsi bagi kelas menengah dan bawah, sementara kelompok atas tetap mampu menikmati kemewahan besar.

    Dari sudut pandang kultural, lipstick effect memperlihatkan dinamika yang menarik dalam masyarakat Indonesia. Budaya lokal memiliki kecenderungan untuk merayakan kehidupan bahkan di tengah kesulitan, dan hal ini tercermin dalam fenomena ini. Pembelian barang-barang kecil ini tidak hanya soal memanjakan diri, tetapi juga simbol solidaritas sosial.

    Misalnya, membeli produk lokal dari UMKM menjadi cara untuk mendukung komunitas di masa sulit, sekaligus menjaga hubungan emosional dengan budaya asli. Dari perspektif sosiologis, lipstick effect menunjukkan pentingnya peran simbolik dalam konsumsi. Di Indonesia, barang kecil seperti kosmetik lokal atau makanan khas daerah seringkali membawa narasi kultural yang mendalam.

    Konsumsi barang-barang ini menjadi cara untuk terhubung dengan identitas kolektif dan menciptakan rasa memiliki di tengah fragmentasi sosial yang disebabkan oleh krisis ekonomi. Fenomena ini juga menandakan resistensi masyarakat terhadap tekanan globalisasi, di mana produk lokal mendapatkan tempat khusus sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi merek internasional.

    Namun, di balik keindahan simbolisme ini, ada tantangan besar yang perlu dijawab. Lipstick effect sering kali bersifat sementara, memberikan pelipur lara tanpa solusi jangka panjang untuk persoalan struktural ekonomi. Ketergantungan pada konsumsi barang-barang kecil ini dapat menciptakan ilusi stabilitas, sementara akar masalah seperti ketimpangan pendapatan, pengangguran, dan lemahnya daya beli tetap tidak terselesaikan.

    Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan strategis yang mengintegrasikan perspektif ekonomi, sosial, dan kultural. Salah satu wacana baru yang relevan adalah pengembangan ekonomi simbolik yang berkelanjutan.

    Dalam konsep ini, produk-produk kecil yang mendukung lipstick effect tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan emosional, tetapi juga membawa dampak sosial dan lingkungan yang positif. Misalnya, industri kosmetik lokal dapat mengadopsi pendekatan berbasis keberlanjutan dengan menggunakan bahan alami dan kemasan ramah lingkungan.

    Selain itu, makanan premium dapat dikembangkan sebagai bagian dari ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, menciptakan lapangan kerja sekaligus melestarikan budaya. Rekomendasi lain adalah penguatan ekosistem UMKM melalui teknologi dan akses pasar. Digitalisasi UMKM tidak hanya membuka peluang untuk menjangkau konsumen lebih luas, tetapi juga menciptakan keterhubungan yang lebih erat antara produsen dan konsumen.

    Dalam konteks lipstick effect, ini berarti menciptakan rantai nilai yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Dalam skala nasional, kebijakan ekonomi yang mendukung lipstick effect perlu dirancang dengan memperhatikan aspek keadilan dan inklusivitas.

    Subsidi atau insentif pajak untuk sektor industri kreatif, kosmetik, dan makanan lokal dapat menjadi langkah awal. Namun, yang lebih penting adalah menciptakan narasi nasional yang mengaitkan konsumsi kecil ini dengan kontribusi besar pada pembangunan bangsa.

    Dalam hal ini, media massa dan kampanye publik dapat memainkan peran penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab dan berdampak positif. Lipstick effect juga membuka peluang untuk merenungkan hubungan antara ekonomi dan budaya.

    Fenomena ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya hidup dari materi, tetapi juga dari simbol, makna, dan cinta. Dalam konteks Indonesia, cinta pada diri sendiri, keluarga, dan bangsa menjadi kekuatan yang mendorong masyarakat untuk terus bertahan. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada angka-angka, tetapi juga pada bagaimana menciptakan ruang bagi manusia untuk merasa terhubung, dihargai, dan dihormati.

    Fenomena ini juga mengajarkan bahwa ekonomi, pada akhirnya, adalah soal manusia. Ia tidak hanya bergerak melalui mekanisme pasar, tetapi juga melalui emosi, hubungan, dan harapan. Dalam setiap lapisan lipstik, dalam setiap tegukan kopi premium, ada cerita tentang perjuangan, keberanian, dan cinta.

    Lipstick effect pada akhirnya bisa menjadi pengingat bahwa di tengah semua ketidakpastian, manusia tetap mencari cara untuk merayakan kehidupan.

    Sumber : Antara

  • Menkeu minta serapan tenaga kerja RI ditingkatkan di IsDB

    Menkeu minta serapan tenaga kerja RI ditingkatkan di IsDB

    Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA/Bayu Saputra

    Menkeu minta serapan tenaga kerja RI ditingkatkan di IsDB
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 09 Desember 2024 – 07:57 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Islamic Development Bank (IsDB) meningkatkan serapan tenaga kerja Indonesia di manajemen organisasi internasional tersebut saat menemui Presiden IsDB Muhammad Sulaiman Al Jasser.

    “Saya juga mendorong agar diversifikasi staf dan manajemen IsDB, terutama dari Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ketiga di IsDB, agar perlu terus ditingkatkan,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram @smindrawati sebagaimana dikutip di Jakarta, Senin.

    Menurut Menkeu, situasi ini menjadi tantangan bagi profesional asal Indonesia agar bisa aktif dan maju berkarier di lembaga internasional. Dengan begitu, Indonesia bisa terus aktif dalam kiprah dan kancah proses pembangunan di seluruh pelosok dunia. Dalam pertemuan itu, Menkeu bersama Presiden IsDB juga membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB serta arah dan kerangka strategis operasi IsDB dalam 10 tahun ke depan.

    Menkeu menyebut Presiden Al Jasser mengharapkan kehadirannya dalam pertemuan di Madinah awal 2025 untuk membahas kerangka strategis IsDB ke depan. Al Jasser menjelaskan reformasi dalam operasi, bisnis model, serta instrumen dan pricing keuangan IsDB dalam pertemuan itu.

    “Ini penting agar anggota IsDB terutama mereka yang masih dalam status low income dan tantangan pembangunan sangat besar serta keuangan negara sangat terbatas,” tuturnya.

    Dalam kunjungan kerjanya di Riyadh, Arab Saudi, Sri Mulyani juga menghadiri Konferensi International: Zakat, Tax and Customs Conference sebagai panelis.

    Dia menjadi pembicara dalam kegiatan Ministerial Session: Ensuring Prosperity through Creating Sustainable Economic Revenues bersama Menkeu Saudi Arabia Mohammed Al-Jadaan, Menkeu Bahrain Shaikh Salman bin Khalifa Al Khalifa, dan Minister State Minister of Finance India Shri Pankaj Chaudhary.

    Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menjelaskan pengalaman Indonesia dalam memulihkan ekonomi usai COVID-19, tantangan kebijakan fiskal, reformasi perpajakan, dan tata kelola keuangan global yang sangat dinamis dan menantang namun penting bagi semua negara.

    “Kita dapat belajar banyak tentang ekonomi dan kebijakan fiskal, diversifikasi ekonomi, dan transformasi ekonomi dari negara-negara lain, termasuk Arab Saudi dan Negara Teluk lainnya,” ujar Menkeu.

    Sumber : Antara

  • Rupiah Senin turun 10 poin menjadi Rp15.855 per dolar AS

    Rupiah Senin turun 10 poin menjadi Rp15.855 per dolar AS

    Petugas menghitung mata uang rupiah di Ayu Masagung Money Changer, Jakarta, Senin (26/8/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

    Rupiah Senin turun 10 poin menjadi Rp15.855 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 09 Desember 2024 – 10:05 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi turun 10 poin atau 0,06 persen menjadi Rp15.855 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.845 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • IHSG Senin dibuka menguat 15,12 poin

    IHSG Senin dibuka menguat 15,12 poin

    Pekerja melihat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta, Jumat (15/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.

    IHSG Senin dibuka menguat 15,12 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 09 Desember 2024 – 10:21 WIB

    Elshinta.com –  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin pagi dibuka menguat 15,12 poin atau 0,20 persen ke posisi 7.397,90. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,71 poin atau 0,20 persen ke posisi 877,55.

    Sumber : Antara

  • PPN 12 persen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

    PPN 12 persen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

    Ketua Komisi XI Misbakhun memberikan pernyataan pers usai pertemuan DPR RI dan Presiden RI membahas penerapan PPN 12 persen di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Livia Kristianti

    Banggar DPR: PPN 12 persen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 21:59 WIB

    Elshinta.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan, kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

    Dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, Said menjelaskan, negara membutuhkan penerimaan yang lebih tinggi untuk mendanai berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.

    Untuk itu, Pemerintah dan DPR menyepakati kenaikan PPN menjadi 12 persen yang akan diimplementasikan pada 2025 melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada 2021.

    “Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Said.

    Meskipun ada penyesuaian tarif PPN, negara tetap memastikan bahwa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tetap bebas dari PPN, di antaranya beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium; daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus; telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas; susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan atau dikemas atau tidak dikemas; dan sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.

    “Selain barang-barang tersebut, semuanya dikenakan PPN menjadi 12 persen, termasuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), seperti kendaraan, rumah, dan barang konsumsi kelas atas,” kata Said.

    Hal itu bertujuan agar masyarakat dalam kelompok ekonomi lebih tinggi bisa berkontribusi lebih banyak terhadap penerimaan negara, yang nantinya akan digunakan untuk berbagai program sosial guna meningkatkan kualitas hidup dan memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi.

    Namun, Said mengamini kontribusi PPnBM terhadap penerimaan negara tidak terlalu signifikan, dengan rata-rata sebesar 1,3 persen sepanjang 2013-2022. Artinya, bila PPN 12 persen hanya diterapkan pada barang mewah yang termasuk objek PPnBM, kemungkinan kurang mampu mendongkrak target penerimaan pajak 2025.

    Sementara kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap daya beli masyarakat.

    Maka dari itu, Banggar DPR meminta Pemerintah untuk menjalankan kebijakan mitigasi secara komprehensif.

    Ketua Banggar merekomendasikan delapan kebijakan yang dapat dipertimbangkan Pemerintah.

    Pertama, menambah anggaran perlindungan sosial sambil menambah jumlah penerima dan memastikan penyalurannya tepat sasaran.

    Kedua, subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG untuk rumah tangga miskin harus dipertahankan, termasuk kepada kelompok pengemudi ojek online (ojol).

    Ketiga, memperluas subsidi transportasi kepada moda yang digunakan masyarakat sehari-hari.

    Keempat, subsidi perumahan perlu dipastikan dimanfaatkan oleh kelompok menengah bawah.

    Kelima, mempertebal bantuan dan beasiswa pada perguruan tinggi.

    Keenam, melakukan operasi pasar rutin setidaknya dua bulan sekali untuk memastikan inflasi terkendali.

    Ketujuh, menaikkan porsi belanja pemerintah untuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Terakhir, memberikan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat terdampak agar mereka bisa masuk ke sektor yang berdaya saing. Bahkan, lanjut Said, Pemerintah juga bisa menyinkronkan kebijakan ini dengan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

    Sumber : Antara

  • Denny JA hibahkan dana abadi kepada penulis sebagai penghargaan tahunan

    Denny JA hibahkan dana abadi kepada penulis sebagai penghargaan tahunan

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Rizky Rian Saputra

    Denny JA hibahkan dana abadi kepada penulis sebagai penghargaan tahunan
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 18:06 WIB

    Elshinta.com – Denny JA Foundation memberikan hibah dana abadi sebagai penghargaan tahunan untuk penulis mulai tahun 2024 yang akan berlangsung hingga 50 tahun kemudian.

     

    Denny menyebut penyaluran hibah dana abadi itu, dirinya meyakini kata-kata yang dirangkai penulis besar dapat mengubah nasib individu dan bangsa.

     

    “Kata-kata adalah benih yang ditanam di ladang keabadian. Ia bertumbuh melintasi musim, menjangkau langit, dan mengakar dalam jiwa manusia.” kata Denny dalam rilis resmi kepada Info Indonesia Minggu, 8 Desember 2024, seperti yang dilaporkan Reporter Elshinta Rizky Rian Saputra.

     

    Bahkan pada tahun 2024, Denny JA telah menghidupkan filosofi ini melalui dana abadi yang ia hibahkan untuk penghargaan tahunan penulis. Termasuk langkah yang tidak hanya memuliakan kata-kata, tetapi juga para penjaga dan perawatnya.

     

    “Kutipan ini bukan hanya kiasan, tetapi kebenaran yang hidup. Kata-kata tidak pernah benar-benar hilang; ia membekas dalam ingatan, membentuk peradaban, dan membangun jembatan lintas generasi,” sebut Denny JA.

     

    Sebagai informasi, Denny JA membagi penghargaan ini ke dalam empat kategori yang merepresentasikan perjalanan dan kontribusi para penulis.

     

    Pertama, Lifetime Achievement Award, adalah penghargaan tertinggi untuk penulis yang telah mengabdikan lebih dari 40 tahun hidupnya untuk menghasilkan karya-karya unggul. Mereka tidak hanya menulis, tetapi membentuk tradisi literasi yang menjadi pijakan generasi selanjutnya.

     

    Kedua, Dermakata Award, Kategori Fiksi, ditujukan kepada penulis daerah yang terus produktif menerbitkan buku dalam tiga tahun terakhir. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang berhasil menciptakan karya sastra berkualitas yang berdampak langsung pada komunitasnya.

     

    Ketiga, Dermakata Award, Kategori Non-Fiksi, menghormati penulis daerah yang berbasis pada penelitian dan dokumentasi. Buku-buku mereka bukan hanya sekadar catatan, tetapi peta pengetahuan yang mengungkap wajah-wajah lokal yang sering kali terlupakan.

     

    Keempat, Puisi Esai Award, adalah bentuk apresiasi khusus untuk penulis yang mengembangkan genre puisi esai. Genre ini adalah perpaduan antara fakta dan fiksi, yang mengangkat isu sosial dalam bentuk puisi dengan narasi yang menggugah.

     

    Masing-masing kategori diberikan melalui seleksi berjenjang yang dipimpin oleh tim juri ahli. Penghargaan ini disertai dana sebanyak 50 juta rupiah untuk Lifetime Achievement Award dan masing-masing 35 juta rupiah untuk tiga kategori lainnya.

     

    Dengan begitu, penghargaan untuk penulis ini bukan sekadar hanya bentuk apresiasi, tetapi sebuah pesan. Karena menurutnya, menulis merupakan pekerjaan sunyi yang potensial mencerahkan lingkungan. Sehingga penghargaan ini menjadi salah satu pupuk untuk ikut menumbuhkan tradisi menulis.

    Sumber : Radio Elshinta

  • PPN 12%, Praktisi : Pembebanan pajak harus berkeadilan

    PPN 12%, Praktisi : Pembebanan pajak harus berkeadilan

    Praktisi ekonomi, Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia (ARDIN) John Palinggi (Foto Istimewa)

    PPN 12%, Praktisi : Pembebanan pajak harus berkeadilan
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 18:31 WIB

    Elshinta.com – Praktisi ekonomi John Palinggi menilai kenaikan PPN menjadi 12% yang rencananya akan diterapkan pada produk mewah mulai 1 Januari 2025 sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara, tidak akan memberatkan masyarakat. Namun John meminta kenaikan tersebut diiringi dengan transparansi dari pemerintah dan berkeadilan. 

    “Kalo ini dilaksanakan (PPN 12%) mungkin akan sedikit tergerus beberapa orang konsumsinya. Tetapi kenaikan ini memiliki asas berkeadilan. Bagi yang mengaku kaya, berapa kontribusi dia, itu yang dibicarakan, bukan kehebohan sekarang ini,” kata John Palinggi kepada Radio Elshinta, Minggu (8/12/2024). 
     
    Dikatakan John, upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari sumber pajak, harus diiringi dengan pembebanan pajak secara adil, dengan mengenakan pajak yang tinggi bagi pelaku usaha yang mengelola sektor-sektor tertentu, diantaranya tambang atau sumber daya alam. 

    “Jangan lagi terjadi orang-orang yang mencuri dari pajak. Teliti semua mereka yang telah mengambil sumber daya alam yang wajar dan berkeadilan, berapa untuk negara, dan keuntungan bagi mereka.” 

    “Pembebanan pajak yang berkeadilan, orang dapat rejeki besar, tentu bayar pajak besar dong! Jadi pembenahan internal kantor pajak dan kementerian keuangan penting sekali, sehingga tidak terjadi kebocoran,” papar John yang juga Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Dan Distributor Indonesia (ARDIN).    

    Selain memperkuat sektor perpajakan, pemerintah juga diminta untuk menutup dan mencegah kebocoran keuangan negara akibat praktik korupsi, sebagaimana yang sudah menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto. John juga mendorong pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU Perampasan aset, untuk memberikan efek jera bagi koruptor. 

    “Tidak mungkin korupsi dapat diseleseikan, tanpa perubahan legislasi, perubahan UU-nya, dirubah supaya lebih keras. Semua orang membayar pajak kok, tapi kalo dikorupsi, itu mengeliminir.” 

    “Perlu dukungan juga dari warga negara untuk melaporkan. Minimum 10-20 tahun, denda disita semuanya, ini tertunda terus UU-nya. Harus diberantas dilawan, karena inilah sumber yang mengakibatkan rakyat sengsara dan tidak bisa sejahtera,” papar John 

    Terbaru, Pemerintah akan menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025. Kenaikan PPN tersebut hanya berlaku untuk barang-barang mewah, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    “Mobil mewah, apartemen mewah, rumah mewah, yang semuanya serba mewah,” ungkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

    Penulis : Anton Rheandra

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pupuk Kaltim kembangkan inovasi untuk terapkan transformasi hijau

    Pupuk Kaltim kembangkan inovasi untuk terapkan transformasi hijau

    Dokumentasi – Kegiatan industri di lingkungan PT Pupuk Kaltim. ANTARA/HO-PT Pupuk Kaltim

    Pupuk Kaltim kembangkan inovasi untuk terapkan transformasi hijau
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 09:23 WIB

    Elshinta.com – BUMN PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) menyatakan terus mengembangkan inovasi, termasuk dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) untuk menerapkan transformasi hijau dan industri berkelanjutan.

    Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan berbagai inovasi dalam pengembangan kompetensi itu, antara lain, inovasi untuk penerapan dekarbonisasi, revamping ammonia, dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola, sosial dan lingkungan (environment, social, and governance/ESG) sehingga dapat memastikan keberlanjutan bisnis yang selaras dengan kebutuhan lingkungan.

    “Melalui pengembangan kompetensi dan inovasi berkelanjutan, Pupuk Kaltim menegaskan peran strategisnya tidak hanya sebagai produsen pupuk, tetapi juga sebagai pelopor transformasi hijau di industri pupuk dan petrokimia. Langkah ini menunjukkan komitmen kami terhadap keberlanjutan lingkungan dan dampak positif bagi masyarakat,” kata Soesilo.

    Memperingati hari ulang tahun ke-47, kata Soesilo, ujar dia, Pupuk Kaltim juga berkomitmen terhadap pemberdayaan SDM dan inovasi berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan sesuai target nasional. Pemberdayaan SDM itu berfokus pada pengembangan kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kolaboratif.

    “Tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga pada pengembangan SDM sebagai salah satu pilar utama keberlanjutan perusahaan. Dengan langkah strategis yang diterapkan, kami berupaya menciptakan individu-individu yang mampu menghadapi tantangan masa depan sekaligus mendukung pertumbuhan perusahaan dan pembangunan bangsa secara berkelanjutan,” ujar dia.

    Sepanjang 2024, anggota dari PT Pupuk Indonesia (Persero) ini telah mencatat berbagai pencapaian penting, termasuk peresmian pabrik amonium nitrat pertama di Indonesia pada Februari, dan revitalisasi beberapa pabrik. Langkah-langkah itu, kata dia, berhasil meningkatkan efisiensi dan kapasitas produksi secara signifikan, sekaligus mendorong keberlanjutan operasional dan memperkuat posisi perusahaan di industri.

    Untuk memastikan keberhasilan jangka panjang, Pupuk Kaltim telah mengimplementasikan sejumlah langkah strategis, termasuk perencanaan suksesi posisi perusahaan dan penyesuaian struktur organisasi, identifikasi talenta terbaik melalui program talent acquisition, serta pelatihan dan pengukuran kinerja.

    “Seiring dengan tujuan utama kami dalam mendukung ketahanan pangan nasional, Pupuk Kaltim terus berupaya memperkuat kompetensi SDM melalui program-program strategis yang mendukung pertumbuhan individu dan organisasi,” kata dia.

    Inisiatif pelatihan yang dijalankan telah berhasil memperkuat kompetensi karyawan di berbagai bidang. Salah satu program unggulan Pupuk Kaltim adalah Operator Development Program (ODP), yang dirancang untuk meningkatkan daya saing perusahaan melalui pengembangan kemampuan teknis dan profesional operator.

    Soesilo mengklaim perjalanan Pupuk Kaltim dalam mengembangkan sumber daya perusahaannya dan inovasi berkelanjutan mendapatkan apresiasi baik di tingkat nasional dan internasional. Berbagai penghargaan telah diraih, termasuk Penghargaan Perusahaan Terbaik dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Paritrana Awards dari BPJS Ketenagakerjaan, dan Rintisan Teknologi Awards dari Kementerian Perindustrian.

    “Sebagai pelopor transformasi hijau dalam industri pupuk dan petrokimia, kami menegaskan pentingnya inovasi berkelanjutan. Kami mengajak seluruh karyawan untuk terus mengasah keterampilan, menjawab tantangan masa depan, dan mendukung inisiatif keberlanjutan yang akan menciptakan dampak positif bagi generasi mendatang dan lingkungan global,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Kewirausahaan jadi indikator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

    Kewirausahaan jadi indikator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

    Menteri Perdagangan Budi Santoso saat menghadiri Wisuda ke-51 Program Pascasarjana, Sarjana, dan Diploma Universitas Sahid di Jakarta, Sabtu (7/12/2024). ANTARA/HO-Kemendag

    Mendag: Kewirausahaan jadi indikator pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 08 Desember 2024 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyebut bahwa rasio kewirausahaan merupakan indikator penting dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

    Menurutnya, pertumbuhan ekonomi sebuah negara bukan hanya dinilai dari naiknya pendapatan per kapita, tetapi juga dari geliat kewirausahaan yang kian kuat dan meluas, karena dari sana dapat diserap banyak tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan dapat dihadirkan.

    “Sudah bukan waktunya menjadi lulusan yang hanya fokus mencari kerja, tapi seharusnya dapat pula menangkap peluang untuk berwirausaha,” ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju tidak dapat dipisahkan dari berbagai upaya untuk mengembangkan kewirausahaan, sebab negara maju harus memiliki rasio kewirausahaan setidaknya 10 persen. Adanya bonus demografi, lanjut Budi, merupakan potensi besar bagi Indonesia yang akan didukung dengan dengan infrastruktur, sarana prasarana, dan kebijakan yang sesuai dengan arah pembangunan.

    Budi juga mengatakan instrumen pendidikan memiliki peran yang penting untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. Diyakininya, pendidikan merupakan bidang yang strategis untuk meningkatkan daya saing baik berupa keterampilan maupun pengetahuan. Perguruan tinggi memiliki inkubasi bisnis untuk menyiapkan wirausaha untuk bisa ekspor.

    Ia juga menyebut Kementerian Perdagangan memiliki tiga program prioritas yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor. Kementerian Perdagangan siap dan terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk merealisasikan secara optimal tiga program utama tersebut.

    Sumber : Antara