Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Mensos sebut data tunggal sosial ekonomi jadikan program pemerintah lebih tepat sasaran

    Mensos sebut data tunggal sosial ekonomi jadikan program pemerintah lebih tepat sasaran

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Hutomo Budi

    Mensos sebut data tunggal sosial ekonomi jadikan program pemerintah lebih tepat sasaran
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 13:49 WIB

    Elshinta.com – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menggelar rapat terkait Data Tunggal Sosial Ekonomi di kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa (24/12/2024).

     

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa data tunggal sosial ekonomi yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki standar ukur yang lebih jelas dari data-data yang ada sebelumnya. Gus Ipul berharap nantinya program pemerintah akan lebih tepat sasaran.

     

    “Kami bersyukur dan bergembira seluruh proses yang dilakukan BPS berjalan lancar,” Ujar Mensos

     

    Gus Ipul menerangkan bahwa data tunggal itu nantinya akan bersifat dinamis karena akan ada penduduk yang wafat, pindah tempat, dan lainnya. 

     

    “Tapi standar untuk mengukur itu sudah lebih jelas. Lebih-lebih ini sama, kalau dulu kan kadang ukurannya beda-beda,” terangnya

     

    Dalam kesempatan itu Mensos juga memastikan Kemensos bersama BPS sudah berdiskusi untuk mengantisipasi dinamika data tunggal tersebut.

     

    “Harapannya nanti kalau sudah selesai, benar-benar menjadi data tunggal sosial ekonomi yang ini tentu sesuai dengan harapan Presiden,” kata Mensos

     

    Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sampai saat ini pihaknya rutin berkoordinasi dengan kementerian terkait integrasi data tunggal. 

     

    Adapun targetnya, BPS dapat menghasilkan data tunggal sosial ekonomi pada tahun 2025 seperti harapan dari Presiden Prabowo Subianto.

     

    “Nantinya data tunggal ini yang menjadi basis data pada saat melakukan kebijakan-kebijakan berikutnya,” Ujarnya. 

     

    Lebih lanjut kata Amalia, apabila data tunggal selesai diintegrasikan, maka tentunya tidak ada lagi perbedaan data yang digunakan untuk program sosial maupun program lainnya. 

     

    Amalia mengatakan nantinya data tunggal itu akan diserahkan ke Kepala Bappenas, Menteri Sosial, dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat. 

     

    “Data tunggal itu adalah proses integrasi semua data, sehingga nanti di dalam data tunggal itu jumlah orang yang tercatat dalam data tunggal tersebut kira-kira akan sama dengan jumlah populasi Indonesia,” Ucap Amalia. 

     

    Sementara itu, empat tahapan dalam memproses data tunggal itu terdiri dari penunggalan individu, penunggalan keluarga, dan cek ulang dengan data lain seperti data dari PLN sampai BPJS Kesehatan. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Harga daging sapi Rp128.730 per kg, telur ayam Rp32.110 per kg

    Harga daging sapi Rp128.730 per kg, telur ayam Rp32.110 per kg

    Ilustrasi – Pedagang daging sapi melayani pembeli di kios daging Pasar Modern BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Banten. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

    Harga daging sapi Rp128.730 per kg, telur ayam Rp32.110 per kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 10:19 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Selasa mencatat, harga daging sapi murni turun menjadi Rp128.730 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras naik menjadi Rp32.110 per kg.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 07.20 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, untuk beras premium naik 0,71 persen atau Rp110 menjadi Rp15.520 per kg.

    Sedangkan beras medium turun 0,15 persen atau Rp20 menjadi Rp13.470 per kg; lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik 1,28 persen atau Rp160 menjadi Rp12.650 per kg.

    Selanjutnya Komoditas bawang merah terpantau turun 1,60 persen atau Rp650 menjadi Rp39.990 per kg; sedangkan bawang putih bonggol naik 1,95 persen atau Rp830 menjadi Rp43.340 per kg.

    Sementara itu, harga komoditas cabai merah keriting naik 1,70 persen atau Rp690 menjadi Rp41.350 per kg; sedangkan cabai rawit merah turun 4,83 persen atau Rp2.430 menjadi Rp47.920 per kg.

    Harga daging sapi murni juga naik 0,87 persen atau Rp6.590 menjadi Rp128.730 per kg; sedangkan daging ayam ras naik 9,50 persen atau Rp3.540 menjadi Rp40.800 per kg; lalu telur ayam ras juga naik 4,63 persen atau Rp1.420 menjadi Rp32.110 per kg.

    Kedelai biji kering (impor) terpantau naik 5,11 atau Rp530 menjadi Rp10.910 per kg; begitu pun gula konsumsi naik 1,39 persen atau Rp250 menjadi Rp18.250 per kg.

    Selanjutnya minyak goreng kemasan sederhana naik 3,09 persen atau Rp580 menjadi Rp19.350 per kg; sedangkan minyak goreng curah turun 6,62 persen atau Rp1.160 menjadi Rp16.350 per kg.

    Komoditas tepung terigu curah naik 2,88 persen atau Rp290 menjadi Rp10.370 per kg; begitu pula terigu non curah juga naik 2,37 persen atau Rp310 menjadi Rp13.390 per kg.

    Kemudian harga jagung di tingkat peternak naik hingga 15,04 persen atau Rp910 menjadi Rp6.960 per kg; harga garam halus beryodium juga naik 6,50 persen atau Rp750 menjadi Rp12.290 per kg.

    Selanjutnya, untuk harga ikan kembung terpantau turun 15,80 persen atau Rp6.090 menjadi Rp32.450 per kg; ikan tongkol juga turun 6,33 persen atau Rp2.050 menjadi Rp30.310 per kg; begitu pun ikan bandeng turun 2,68 persen atau Rp910 menjadi Rp33.000 per kg.

    Sumber : Antara

  • Kenaikan PPN diiringi insentif untuk jaga daya beli

    Kenaikan PPN diiringi insentif untuk jaga daya beli

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Mayarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Dwi Astuti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (23/12/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)

    Anggota DPR: Kenaikan PPN diiringi insentif untuk jaga daya beli
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 10:33 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk barang mewah, diiringi dengan peningkatan program-program pro rakyat dan insentif, sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan perekonomian.

    Herman dalam pernyataan di Jakarta, Selasa mengatakan dirinya sepakat dengan kebijakan kenaikan PPN dibatasi utamanya untuk barang mewah yang merupakan konsumsi masyarakat kalangan atas, serta dalam waktu bersamaan pemerintah menyiapkan berbagai insentif untuk kalangan masyarakat lainnya.

    “Pada saat yang sama pemerintah juga menetapkan kebijakan afirmatif pajak nol persen untuk sembako dan sejenisnya yang menjadi konsumsi kalangan masyarakat lainnya,” kata dia.

    Menurutnya, terkait dengan kekhawatiran berbagai kalangan terhadap dampak yang ditimbulkan dari kenaikan barang dan jasa lainnya setelah PPN 12 persen diterapkan, dirinya percaya pemerintah sudah mempertimbangkan dan mempersiapkan mitigasi.

    Ia mengatakan dengan berbagai insentif yang akan diluncurkan, kebijakan kenaikan PPN ini bukan saja bisa diminimalkan dampak jangka pendek yang ditimbulkan, tetapi bisa memberi peningkatan terhadap kemampuan fiskal pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan nasional yang akan membawa kemajuan ekonomi bagi rakyat dan negara.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan kenaikan PPN sebesar 1 persen yang akan berlaku pada 1 Januari 2025 tersebut merupakan produk pemerintahan dan DPR sebelumnya yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

    Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Prabowo saat ini memiliki kewajiban untuk menjalankannya.

    “Saya yakin pemerintahan Pak Prabowo tidak mudah mengambil keputusan terkait dengan amanah UU untuk menaikkan pajak ini, sehingga harus dicarikan kebijakan yang tepat dalam implementasinya,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Selasa pagi menguat jadi Rp16.180 per dolar AS

    Rupiah pada Selasa pagi menguat jadi Rp16.180 per dolar AS

    Petugas menghitung uang pecahan rupiah di Bank Mandiri, Jakarta, Jumat (11/10/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Rupiah pada Selasa pagi menguat jadi Rp16.180 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 11:28 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Selasa pagi menguat 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.180 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.197 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • IHSG Selasa dibuka menguat 2,23 poin

    IHSG Selasa dibuka menguat 2,23 poin

    Pekerja melihat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta, Jumat (15/11/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    IHSG Selasa dibuka menguat 2,23 poin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 11:32 WIB

    Elshinta.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa pagi dibuka menguat 2,23 poin atau 0,03 persen ke posisi 7.098,67. 

    Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 2,12 poin atau 0,25 persen ke posisi 833,63.

    Sumber : Antara

  • Masa depan manufaktur Indonesia di era tren `Reshoring` global

    Masa depan manufaktur Indonesia di era tren `Reshoring` global

    Pengunjung melihat produk sepatu lokal yang ditampilkan dalam Incubator Development And Entrepreneurship Advancement Expo (IDEA Expo) 2024 di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Jumat (20/12/2024). Kemenperin menggelar IDEA Expo 2024 bertujuan untuk membangun ekosistem bisnis yang kuat dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kapasitas wirausaha industri. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/Spt.

    Masa depan manufaktur Indonesia di era tren `Reshoring` global
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 12:35 WIB

    Elshinta.com – Manufaktur global telah mengalami transformasi besar dalam beberapa dekade terakhir. Pergeseran dari dominasi offshoring menuju era reshoring dan proteksionisme mencerminkan realitas ekonomi yang berkembang dan interaksi kompleks antara kemajuan teknologi serta tekanan sosial-politik.

    Bagi Indonesia, dinamika ini membawa peluang dan tantangan signifikan terhadap pasar tenaga kerja, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tren ini, Indonesia harus bersiap untuk mengoptimalkan keunggulannya sembari menghadapi tantangan baru.

    Sebelum Resesi Global 2008, offshoring –pemindahan operasi bisnis ke negara lain– menjadi strategi utama bagi perusahaan global untuk menekan biaya produksi. Banyak perusahaan memindahkan produksi ke negara-negara berkembang, seperti China, Vietnam, dan Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia menjadi salah satu tujuan offshoring penting di kawasan ASEAN, terutama di sektor tekstil, elektronik, dan alas kaki.

    Pada era 2000-an, sektor manufaktur Indonesia tumbuh pesat dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 26 persen pada 2001 sebelum menurun ke 19 persen pada 2022 seiring perubahan struktur ekonomi.

    Strategi offshoring menciptakan jutaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekspor, dan mempercepat urbanisasi. Sebagai contoh, ekspor tekstil dan produk tekstil Indonesia meningkat dari USD7.8 miliar pada 2005 menjadi USD13.8 miliar pada 2010, menunjukkan peran penting negara ini sebagai salah satu eksportir terbesar di dunia.

    Namun, seiring berjalannya waktu, biaya tenaga kerja di negara-negara manufaktur utama, termasuk Indonesia, mulai meningkat. Antara 2015 hingga 2020, biaya tenaga kerja di sektor manufaktur Indonesia tumbuh rata-rata 6 persen per tahun, membuat persaingan menjadi lebih ketat dengan negara-negara seperti Bangladesh dan Vietnam.

    Peralihan ke reshoring

    Negara-negara maju mulai menghadapi tantangan berupa hilangnya pekerjaan domestik dan meningkatnya ketimpangan pendapatan akibat offshoring. Tren ini mendorong kembalinya manufaktur ke negara asal atau reshoring, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

    Reshoring dipicu oleh beberapa faktor utama diantaranya, pertama, kemajuan teknologi. Adopsi robotika dan otomatisasi semakin meningkat, mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja murah. Menurut laporan International Federation of Robotics (IFR), penggunaan robot di sektor manufaktur global tumbuh rata-rata 10% per tahun sejak 2017.

    Amerika Serikat mencatat adopsi robot industri hingga 40.00unit pada 2022, sementara Indonesia hanya mengadopsi sekitar 1.200 unit, menunjukkan kesenjangan signifikan dalam kesiapan teknologi.

    Kedua, kerentanan rantai pasok. Pandemi COVID-19 menyoroti ketergantungan berlebihan pada rantai pasok global. Impor AS dari China menurun sebesar 20 persen pada 2020, sementara Vietnam dan Meksiko berhasil meningkatkan pangsa pasar masing-masing sebesar 12 persen dan 9 persen.

    Indonesia sendiri menghadapi gangguan serupa, terutama dalam ekspor produk elektronik, yang turun hingga 15 persen pada 2020, meskipun pulih perlahan pada 2021 dan 2022.

    Ketiga, sentimen proteksionisme. Pemerintahan Donald Trump memperkenalkan kebijakan tarif yang agresif, termasuk tarif 25 persen pada barang-barang impor dari China. Kebijakan ini memicu efek domino yang berdampak pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang harus menyesuaikan strategi ekspornya untuk menghindari pengenaan tarif tambahan.

    Keempat, restrukturisasi perdagangan global. Restrukturisasi perdagangan terlihat jelas di pasar Amerika Serikat dan Uni Eropa. Data menunjukkan bahwa antara 2017 hingga 2023, impor AS dari China menurun sebesar 15 persen, sementara negara-negara seperti Vietnam, Meksiko, dan Bangladesh mencatat pertumbuhan masing-masing sebesar 12 persen, 9 persen, dan 10 persen.

    Di Uni Eropa, perubahan lebih dipengaruhi oleh faktor geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina, yang menyebabkan penurunan impor dari Rusia hingga 30 persen. Sebagai gantinya, Eropa meningkatkan perdagangan dengan negara-negara seperti India (pertumbuhan impor 8 persen) dan Brasil (7 persen).

    Berdasarkan estimasi model gravitasi, kenaikan tarif sebesar 1 persen dapat mengurangi total perdagangan sebesar 7.25 persen untuk AS dan 4.67 persen untuk Uni Eropa. Dampak ini menunjukkan sensitivitas aliran perdagangan global terhadap perubahan kebijakan proteksionisme.

    Antara Peluang dan Tantangan

    Restrukturisasi perdagangan ini menciptakan peluang bagi beberapa negara dan tantangan bagi yang lain. Dalam konteks ini, Indonesia perlu memanfaatkan tiga faktor utama yang dapat menentukan keberhasilannya dalam menarik investasi.

    Pertama, produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara pesaing. Nilai tambah manufaktur per pekerja di Indonesia hanya mencapai USD5.000 pada 2023, jauh di bawah Vietnam (USD8.000) dan Thailand (USD12.000). Peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing.

    Kedua, kemampuan logistik. Berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2023, Indonesia berada di peringkat ke-46 dunia, tertinggal dari Malaysia (25) dan Singapura (3). Peningkatan infrastruktur pelabuhan dan transportasi diperlukan untuk mengurangi biaya logistik yang saat ini mencapai 24 persen dari PDB, jauh di atas rata-rata global sebesar 8–10 persen.

    Ketiga, kesiapan teknologi. Investasi dalam penelitian dan pengembangan (R&D) di Indonesia hanya 0.3 persen dari PDB, jauh tertinggal dari Korea Selatan (4.5 persen) dan Singapura (2.2 persen). Tanpa adopsi teknologi canggih, Indonesia sulit bersaing dalam era otomatisasi dan manufaktur digital.

    Restrukturisasi perdagangan global, terutama reshoring berbasis teknologi, memiliki dampak yang beragam terhadap kesejahteraan masyarakat. Diantaranya adanya disparitas pendapatan.

    Otomatisasi telah menggantikan permintaan ekspor untuk produk-produk padat karya. Di Indonesia, subsektor tekstil dan alas kaki menghadapi penurunan ekspor sebesar 8 persen pada 2023, berdampak pada pekerja berpendidikan rendah yang mengalami penurunan upah hingga 5 persen.

    Dampak lain adalah penurunan kesejahteraan konsumen. Proteksionisme meningkatkan harga barang impor. Sebagai contoh, harga produk elektronik impor meningkat rata-rata 8 persen setelah diberlakukannya tarif impor di beberapa negara. Dampaknya, daya beli masyarakat menurun, terutama pada kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

    Kemudian, peluang diversifikasi. Negara-negara seperti India dan Brasil yang mencatat peningkatan impor dari Uni Eropa menjadi pasar potensial bagi produk Indonesia. Pada 2023, ekspor produk makanan olahan Indonesia ke India meningkat 6 persen, menunjukkan peluang diversifikasi yang dapat dioptimalkan.

    Rekomendasi kebijakan

    Untuk menghadapi dinamika global ini, Indonesia perlu mengimplementasikan strategi berikut.

    Pertama, diversifikasi ekspor. Indonesia harus berfokus pada produk bernilai tambah tinggi, seperti elektronik, otomotif, dan produk berbasis teknologi. Pemerintah juga perlu menjajaki pasar nontradisional seperti Afrika dan Timur Tengah.

    Kedua, peningkatan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur logistik, seperti pelabuhan dan jaringan transportasi, harus diprioritaskan. Target pemerintah untuk meningkatkan peringkat LPI ke 30 besar pada 2030 dapat membantu menarik investasi.

    Ketiga, investasi dalam SDM dan teknologi. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran R&D menjadi 1 persen dari PDB pada 2030 dan memperluas program pelatihan tenaga kerja berbasis teknologi untuk menghadapi era otomatis.

    Transformasi global dalam manufaktur membawa tantangan besar bagi Indonesia, termasuk penurunan daya saing pada sektor tradisional. Namun, dengan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan peluang diversifikasi, memperkuat daya saing logistik, dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

    Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dampak jangka panjang restrukturisasi ini terhadap ekonomi domestik. Dengan strategi yang adaptif, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam lanskap manufaktur global yang terus berubah.

    Sumber : Antara

  • Modernisasi Reit diyakini perlu dilakukan untuk tarik investor real estate ke Indonesia

    Modernisasi Reit diyakini perlu dilakukan untuk tarik investor real estate ke Indonesia

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Modernisasi Reit diyakini perlu dilakukan untuk tarik investor real estate ke Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 14:37 WIB

    Elshinta.com – Pasar industri real estate di Indonesia dinilai masih belum matang, sehingga banyak investor enggan untuk berinvestasi meskipun mereka menyadari potensi besar yang dimiliki negara ini. Salah satu penyebab utamanya adalah metode investasi real estate di Indonesia yang masih dilakukan secara konvensional, dengan minimnya instrumen finansial yang memungkinkan investor untuk keluar dan merealisasikan keuntungan mereka pada waktu yang tepat-strategi yang dikenal sebagai Exit Strategy. Pandangan ini disampaikan oleh Abdullah Syarifuddin, peneliti real estate dari Cornell University. 

    “Sebagai ilustrasi, bayangkan jika Anda adalah seorang pebisnis dari luar negeri yang menerima undangan untuk berinvestasi di Indonesia. Saat membaca undangan tersebut, Anda merasa antusias karena melihat bahwa pemerintah Indonesia menawarkan berbagai insentif menarik, seperti kemudahan dalam proses perizinan dan keringanan pajak,” kata Abdullah, kepada wartawan, Senin (23/12).

    Lebih lanjut, Abdullah meyakini bahwa jenis investasi yang diharapkan adalah investasi asing langsung (Foreign Direct Investment atau FDI). Dengan demikian, diharapkan pebisnis asing tersebut akan berinvestasi langsung dengan membangun pabrik di Indonesia dan menjalankan kegiatan operasionalnya di dalam negeri. Namun, karena kurangnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku di Indonesia serta adanya kekhawatiran terhadap risiko finansial, pembangunan pabrik secara langsung dipandang dapat mengganggu arus kas perusahaan Anda.

    “Namun demikian, dengan melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia, pebisnis tersebut tetap dapat melanjutkan operasionalnya dengan memilih alternatif untuk menyewa pabrik tersebut secara progresif dalam jangka waktu tertentu, misalnya 25 tahun. Akan tetapi, karena industri real estate di Indonesia masih dikelola secara konvensional, pengembang yang ingin membangun pabrik tersebut harus mengandalkan pembiayaan dari pinjaman bank serta ekuitas mereka sendiri. Hal ini menjadi tantangan karena, seperti yang kita ketahui, sumber ekuitas pengembang sering kali terbatas,” tambahnya.

    “Di sinilah peran Real Estate Investment Trust (REIT) yang modern dan dapat diterapkan menjadi solusi yang relevan. Skema REIT memungkinkan penggalangan dana dari publik untuk membiayai pembangunan pabrik tersebut. Di Amerika Serikat sendiri, REIT adalah sebuah perusahaan yang fokus pada kepemilikan dan pengoperasian aset-aset real estate yang produktif. Keunikan dari REIT adalah kewajiban mereka untuk mendistribusikan minimal 90% pendapatan kena pajak kepada investor dalam bentuk dividen. Selain itu, REIT juga mendapatkan perlakuan khusus dalam pengenaan pajak penghasilan badan, berkat karakteristik unik dari model bisnisnya,” ungkap Abdullah.

    Skema ini secara tidak langsung menghubungkan aset produktif dengan pasar modal. Dengan memiliki 1% saham dalam REIT, seorang investor berarti memiliki 1% kepemilikan atas seluruh aset yang dimiliki oleh REIT tersebut. Dalam model bisnis ini, pengenaan pajak penghasilan dilakukan pertamakali di level investor, bukan pada level REIT sebagai entitas, sehingga menciptakan efisiensi pajak dan meningkatkan daya tarik investasi.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Legistaror dorong Presiden titahkan Kejagung dan BPK sita uang judol Rp187,2 triliun

    Legistaror dorong Presiden titahkan Kejagung dan BPK sita uang judol Rp187,2 triliun

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Legistaror dorong Presiden titahkan Kejagung dan BPK sita uang judol Rp187,2 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 14:48 WIB

    Elshinta.com – Komisi hukum dari Fraksi PKS DPR mendukung usulan penyitaan uang judi online (judol) senilai Rp187,2 triliun yang diduga dinikmati perbankan, e-wallet dan operator seluler untuk dikembalikan ke negara. 

    Fraksi PKS pun mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bertindak cepat dan tegas terkait aliran dana judol di lembaga keuangan tersebut.

    Anggota Komisi III DPR bidang hukum, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi menilai, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) harus menjadi pelajaran penting agar penanganan aliran dana judol di lembaga keuangan tersebut dapat dilakukan lebih akuntabel.
     
    Sekjen PKS ini juga mendorong Presiden Prabowo memerintahkan Kejagung dan BPK menyita duit judol yang dinikmati perbankan, e-wallet serta operator seluler. 

    “Penyitaan duit judol di perbankan, e-wallet dan operator seluler oleh Kejagung bekerja sama dengan BPK di luar pengadilan adalah solusi yang cepat dan tepat,” ungkapnya di Jakarta, Selasa (24/12). 

    Politisi PKS ini mengatakan, penyitaan uang judol bakal memberikan efek jera kepada lembaga penyelenggara sistem pembayaran baik perbankan, e-wallet dan operator seluler yang terkoneksi dengan merchant judol.
     
    Pelakunya, katanya, terancam pidana penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar berdasarkan UU ITE Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (2).  Selain itu, Pasal 303 KUHP juga mengatur hukuman hingga 10 tahun penjara atau denda Rp25 juta bagi pelaku perjudian. 

    Dijelaskan, bank, e-wallet dan operator seluler dapat kehilangan dana hasil judol yang dianggap sebagai hak pemerintah dan pendapatan dari aktivitas ilegal ini akan disita. Reputasi dan operasional perusahaan bakal terancam. 

    “Jadi judol  merupakan wabah yang sangat serius yang telah menyebabkan risiko sistemik di sistem pembayaran kita. Di sisi lain, ada yang menikmati dari tiap rupiah transaksi judol. Yakni perbankan, e-wallet, operator seluler dan lembaga non bank lainnya,” katanya
     
    Sementara, Presiden Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri menyayangkan melempemnya pengawasan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  Akibatnya, judol dimanfaatkan perbankan dan lembaga keuangan non-bank mengeruk cuan. Padahal, praktik judol dilarang negara. 
     
    Meluasnya sistem pembayaran judol lewat bank, e-wallet dan operator seluler, bukti lemahnya pengawasan perbankan melalui OJK dan pengawasan sistem pembayaran oleh BI.
     
    Mudahnya koneksi pembayaran melalui Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), kata Deni, API (Application Programming Interface) dari perbankan, e-wallet ke PJP (penyedia system pembayaran), berdampak kepada melemahnya E-KYC (Elecronic Know Your Costumer) dan E-KYB (Electronic Know Your Business). 

    Dalam hal ini, perbankan dan e-wallet pura-pura tidak tahu adanya koneksi dalam sistem pembayaran merchant judol. 
     
    Di mana, PJP yang mendapat izin operasi dari BI (Bank Indonesia) sesuai dengan PBI No.22/23/PBI/2020 dan juga PJP yang mendapat izin PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) lewat PP No 71/2019 dari Menkodigi akhirnya berevolusi menjadi media transaksi pembayaran dan merchant judol. 

    “Inilah yang menyebabkan maraknya judol semakin berkembang pesat,” paparnya.
     
    Dia bilang, baik perbankan, e-wallet maupun operator seluler adalah media yang digunakan untuk melakukan pembayaran judol secara digital. 

    Ketiga lembaga itu meraup keuntungan atau cuan berupa Fee based income (pendapatan) yang cukup jumbo. 
     
    Berdasarkan catatan CBC, sejak 2017 hingga 2024, terjadi transaksi judol lewat perbankan, e-wallet dan operator seluler sebesar Rp1.416 triliun. 

    Kemudian sistem pembayaran yang membantu judol , di mana, perbankan mendapat Rp3.000 per transaksi, e-wallet Rp1.500 per transaksi dan operator seluler di kisaran Rp2.500-Rp5.000 per top up. 

    Sehingga, pendapatan perbankan, e-wallet dan operator seluler dari praktik judol  selama 8 tahun (2017-2024) sebesar fee based income perbankan Rp70,5 triliun, e-wallet Rp11,5 triliun, operator seluler Rp4,2 triliun. Sedangkan nilai transaksi yang diblokir PPATK sebesar Rp101 triliun. 
     
    “Jumlah pendapatan bank, e-wallet dan operator seluler dari judol dalam 8 tahun, sebesar Rp86,2 triliun dan yang diblokir Rp101 triliun dapat diambil oleh BPK bekerja sama dengan Kejagung dengan cara dicicil selama setahun,” ungkapnya. 

    Jika besarnya pengembalian tidak sesuai dengan angka sebenarnya, kata dia, BPK dapat melakukan investigasi audit, IT audit, di mana biaya audit ditanggung lembaga yang bersangkutan.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Pertamina tak hanya mampu wujudkan swasembada energi  

    Pertamina tak hanya mampu wujudkan swasembada energi  

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pengamat: Pertamina tak hanya mampu wujudkan swasembada energi  
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Pengamat ekonomi bisnis Acuviarta Kartabi menilai, memasuki usia ke-67 Pertamina sudah memiliki landasan yang kokoh dan berkinerja baik. Untuk itu dia optimistis, BUMN energi tersebut tidak hanya mampu mewujudkan swasembada energi, namun juga memberi kontribusi yang semakin besar terhadap perekonomian nasional. Termasuk dukungan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 8%, sesuai target Presiden Prabowo Subianto. 

    ”Dari laporan keuangan, kinerja perusahaan selalu meningkat cukup signifikan. Untuk itu, saya optimis dan berharap Pertamina sanggup mewujudkan swasembada energi. Karena itu, Pertamina juga harus terus meningkatkan kinerja, mulai dari hulu migas sampai hilir, distribusi,” kata Acuviarta kepada media, Selasa (24/12). 

    Tetapi memang inilah tantangannya. Untuk itu Acuviarta juga berharap, pada usia ke-67, Pertamina terus meningkatkan peran dalam transisi energi, seperti pengembangan biofuel. ”Karena semakin terbatasnya energi fosil, Pertamina harus terus melakukan inovasi di bidang energi, termasuk EBTK seperti biofuel. Selain mendukung pencapaian target Net Zero Emission, juga dalam rangka pembangunan berkelanjutan dan energi hijau,” urainya.

    Pertamina, lanjut Acuciarta, juga haru semakin memperkuat sisi distribusi dan efisiensi dalam proses pengadaan migas. ”Karena value-nya ada di situ,” kata dia.

    Terkait ekspansi ke luar negeri, Acuviarta menyebut sebagai upaya bisnis yang positif. Acuviarta sependapat, upaya tersebut dapat menopang terwujudnya swasembada energi. ”Kalau melihat rencana bisnis perusahaan Pertamina, kan akan ada rencana pengelolaan lapangan migas di luar negeri. Itu perlu dilakukan untuk mendukung produk domestik, dalam rangka Pertamina go global dan dalam mewujudkan swasembada energi,” jelasnya. 

    Karena itulah Acuviarta juga yakin, Pertamina tidak hanya mampu mewujudkan kemandirian energi. Selain itu, Pertamina juga disebut bisa meningkatkan kontribusi perekonomian nasional. 

    ”Saya berkeyakinan kontribusinya akan lebih meningkat karena pondasi seperti restrukturisasi bisnis sudah dilakukan. Termasuk untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8% seperti diharapkan Pak Prabowo, karena salah satunya adalah dari sektor energi. Energi ini juga tidak berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan transportasi, industri dan sebagainya. Jadi memang punya dampak multidimensi,” pungkas Acuviarta. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Bentuk Satgas Nataru, upaya Pertamina beri layanan terbaik

    Bentuk Satgas Nataru, upaya Pertamina beri layanan terbaik

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Bentuk Satgas Nataru, upaya Pertamina beri layanan terbaik
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Desember 2024 – 15:44 WIB

    Elshinta.com – Analis kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengapresiasi kesiapan PT Pertamina (Persero) dalam menghadapi libur Natal 2dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Termasuk di antaranya, melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang mulai beroperasi Senin, 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.
     
    ”Layak diapresiasi. Saya menilai sebagai upaya Pertamina untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru. Melalui Satgas Nataru, Pertamina memastikan bahwa distribusi energi, termasuk BBM dan LPG aman, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik,” kata Trubus kepada media, Selasa (24/12). 

    Trubus sependapat bahwa melalui Satgas Nataru, Pertamina memang berupaya menjaga ketahanan energi nasional. Antara lain melalui peningkatan layanan di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Sedangkan fasilitas yang disiapkan meliputi SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, Agen Mitan Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki stand by, dan Serambi MyPertamina. 
     
    Dalam konteks kebijakan publik, jelas Trubus, upaya Pertamina jelas akan memudahkan dan menjamin ketersediaan energi bagi masyarakat saat Nataru, yang diperkirakan mengalami peningkatan pesat.
     
    ”Pada momen tersebut, masyarakat akan memanfaatkan untuk bepergian dari satu kota ke kota lainnya, dan juga ke destinasi-destinasi wisata. Kegiatan ini tentunya membutuhkan ketersediaan BBM di sejumlah titik, termasuk di wilayah pedalaman. Makanya, apa yang dilakukan Pertamina bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang berpergian,” ujar Trubus. 

    Trubus juga mencontohkan upaya Pertamina melalui optimalisasi pemanfaatan digitalisasi supply chain melalui command center bernama Pertamina Digital Hub. Melalui sistem ini, Pertamina dapat memantau penyaluran BBM dan LPG seluruh Pertamina Group yang terintegrasi.
      
    ”Dengan sistem tersebut, saya harap Pertamina bisa memastikan penyaluran energi dengan tepat di seluruh wilayah Indonesia. Terpenting, yang juga harus menjadi perhatian adalah pengawasan dalam menjaga kuantitas dan meningkatkan kualitas,” pungkas Trubus. 

    Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) memang Terkait hal itu pula, Pertamina memang membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang beroperasi 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025. BUMN energi tersebut, juga memastikan kebutuhan ketersediaan energi nasional menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), dalam kondisi aman. 
     
    “Pertamina telah melakukan antisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhan energi, termasuk peningkatan cadangan stok BBM, LPG dan Avtur dijaga di level aman, seluruh infrastruktur disiagakan,” jelas Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri ketika itu.

    Sumber : Elshinta.Com