Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Apple umumkan realisasi investasi di RI pekan depan

    Apple umumkan realisasi investasi di RI pekan depan

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/1/2025). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

    Menteri Rosan: Apple umumkan realisasi investasi di RI pekan depan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 21:27 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan perusahaan teknologi kenamaan asal Amerika Serikat (AS), Apple, akan mengumumkan realisasi investasinya di Indonesia pada pekan depan.

    “Nanti, saya bikin pengumuman tunggu orangnya datang. Diharapkan tanggal 7 (Januari) datang. Saya bersama dari Apple akan menyampaikan investasi tersebut. Tanggal 7 (Januari) saya bikin,” kata Rosan saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (2/1).

    Rosan yang baru saja menghadiri rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, mengatakan pihak Apple kembali datang ke Indonesia dan pengumuman realisasi investasi tersebut direncanakan pada Selasa (7/1/2025) mendatang.

    Rosan menjelaskan bahwa pihak Apple sudah mengirimkan surat secara tidak resmi, baik ke dirinya maupun ke Kementerian Perindustrian.

    Pada Selasa itu, Apple juga akan bertemu dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

    “Dia sudah berikan surat tidak resmi ke kami, kemudian ke Kemenperin untuk yang intinya ya hal yang terkait perindustrian. (Soal) investasi ini juga berjalan dengan kami. Saya bilang ke mereka ini, dua hal berjalan beriringan saja. Alhamdulillah, tanggal 7 (Januari) dia akan datang dan ketemu Menperin,” kata Rosan.

    Saat ditanya lebih lanjut soal rincian nilai investasi yang akan direalisasikan Apple, Rosan enggan menjawab, begitu juga soal pabrik yang akan dibangun di Indonesia.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Rosan mengungkapkan investasi Apple di Indonesia akan berupa produksi komponen untuk handphone (HP).

    Adapun perusahaan Apple disebut akan berinvestasi di Indonesia sebesar 1 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp16 triliun.

    Investasi itu pun menandai ponsel keluaran terbaru Apple yakni iPhone 16 bakal beredar di pasar Indonesia.

    Sumber : Antara

  • DJP jelaskan soal penggunaan DPP nilai lain dalam tarif PPN

    DJP jelaskan soal penggunaan DPP nilai lain dalam tarif PPN

    Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo saat konferensi pers APBN KiTa edisi Desember 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024) (ANTARA/Bayu Saputra)

    DJP jelaskan soal penggunaan DPP nilai lain dalam tarif PPN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 23:58 WIB

    Elshinta.com – Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain digunakan dalam perhitungan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar tetap bisa menjalankan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

    Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (2/1), Suryo menjelaskan UU HPP menetapkan tarif PPN sebesar 12 persen diterapkan paling lambat 1 Januari 2025.

    Namun, demi keberpihakan pada rakyat, Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif sebesar 11 persen terhadap barang dan jasa di luar kategori barang mewah.

    “Apa yang ada di UU tetap, tidak berubah. Sekarang, bagaimana kami mencoba mengimplementasikan kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto (PPN tetap 11 persen)? Kami menggunakan infrastruktur lain, yaitu penggunaan DPP nilai lain,” ujar Suryo.

    Menurut Suryo, DPP nilai lain dipilih oleh Pemerintah lantaran skema itu tertuang dalam Pasal 8A UU PPN.

    Dengan menggunakan DPP nilai lain, dalam konteks ini sebesar 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian, maka tarif efektif PPN 11 persen bisa diterapkan tanpa perlu merevisi UU.

    Hal itu sekaligus menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR tidak memiliki rencana untuk mengubah UU maupun menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait tarif PPN.

    “Jadi, di satu sisi, kita jalankan UU. Di sisi lain, kita tetap menjaga untuk tidak menaikkan pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat,” kata Suryo.

    Kementerian Keuangan merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur tentang tarif PPN hanya dikenakan terhadap barang mewah.

    Pasal 2 Ayat 2 dan 3 beleid itu menetapkan tarif PPN 12 persen dikenakan terhadap barang yang tergolong mewah, berupa kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).

    Sementara untuk barang dan jasa di luar kelompok tersebut, PPN yang dikenakan adalah tarif efektif 11 persen, yang diperoleh melalui mekanisme DPP nilai lain.

    Nilai lain yang dimaksud yaitu 11/12 dari nilai impor, harga jual, atau penggantian. Nilai lain kemudian dikalikan dengan tarif PPN 12 persen.

    PMK 131/2024 diteken oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 31 Desember 2024 dan mulai berlaku per 1 Januari 2025.

    Sumber : Antara

  • Pj Gubernur Papua minta OPD terus fokus kembangkan sektor ekonomi baru

    Pj Gubernur Papua minta OPD terus fokus kembangkan sektor ekonomi baru

    Salah satu pantai yang dapat menjadi potensi sektor pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua (ANTARA/Qadri Pratiwi)

    Pj Gubernur Papua minta OPD terus fokus kembangkan sektor ekonomi baru
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 07:19 WIB

    Elshinta.com – Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong meminta organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala daerah setempat agar terus fokus mengembangkan sektor pertumbuhan ekonomi baru hal ini dilakukan guna menurunkan kemiskinan dan menyerap banyak tenaga kerja.

    “Hal ini juga berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disahkan sehingga sektor ekonomi perlu didorong,” katanya di Jayapura, Kamis, (2/1).

    Menurut Ramses, sektor ekonomi yang didorong di antaranya perikanan, pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif oleh sebab itu guna mewujudkan hal itu dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi selain dari pemerintah namun juga Forkompimda dan masyarakat tentunya.

    “Peran serta masyarakat itu sangat vital dan pemerintah tidak bisa jalan sendiri begitu juga sebaliknya untuk itu perlu ada kolaborasi bersama dalam mencapai tujuan tersebut di mana dengan mendorong optimisme menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” ujarnya.

    Dia menjelaskan seperti sektor perikanan di mana terdapat beberapa kabupaten yang potensi penghasil ekonomi biru yakni Biak, Waropen, Supiori, Kepulauan Yapen, kota Jayapura, dan Sarmi oleh sebab itu pihaknya meminta agar potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan.

    “Mulai dari sarana dan prasarananya semua harus disiapkan seperti cold storage, lalu pengemasan, itu yang harus menjadi perhatian semua OPD, kepala daerah serta masyarakat itu sendiri,” ujarnya.

    Dia menambahkan pihaknya yakin dengan kerja sama dan kolaborasi maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua akan meningkat dan angka pengangguran ikut menurun, sehingga menciptakan kesejahteraan bagi keluarga.

    “Meski 2025 masih ada tantangan namun dengan optimisme maka saya yakin kita bisa mewujudkan sumber ekonomi baru apalagi seperti diketahui pasca DOB pendapatan mengalami penurunan,” ujarnya lagi.

    Sumber : Antara

  • Harga emas Antam naik jadi Rp1,524 juta per gram

    Harga emas Antam naik jadi Rp1,524 juta per gram

    Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (Antam) di Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU

    Harga emas Antam naik jadi Rp1,524 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia Kamis naik Rp9.000 per gram, dari Rp1.515.000 per gram menjadi Rp1.524.000 per gram. Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.374.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp812.000.
    – Harga emas 1 gram: Rp1.524.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp2.988.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp4.457.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp7.395.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp14.735.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp36.712.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp73.345.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp146.612.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp366.265.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp732.320.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.464.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Harga pangan 2 Januari, telur ayam Rp30.810/kg cabai rawit Rp61.180/kg

    Harga pangan 2 Januari, telur ayam Rp30.810/kg cabai rawit Rp61.180/kg

    Arsip foto – Cabai rawit merah dan cabai merah keriting yang dijual pedagang di Pasar Minggu, Jakarta. ANTARA/Harianto.

    Harga pangan 2 Januari, telur ayam Rp30.810/kg cabai rawit Rp61.180/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan pada 2 Januari 2025, telur ayam ras menjadi Rp30.810 per kilogram (kg) dan cabai rawit merah naik menjadi Rp61.180 per kg. Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 09.00 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, untuk beras premium turun 1,74 persen atau Rp270 menjadi Rp15.230 per kg.

    Begitu pun beras medium turun 0,89 persen atau Rp120 menjadi Rp13.360 per kg; lalu beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog juga turun 0,40 persen atau Rp50 menjadi Rp12.410 per kg. Selanjutnya komoditas bawang merah terpantau turun 5,19 persen atau Rp2.150 menjadi Rp39.310 per kg; begitu pun bawang putih bonggol turun 4,01 persen atau Rp1.740 menjadi Rp41.680 per kg.

    Kemudian, harga komoditas cabai merah keriting turun 0,45 persen atau Rp220 menjadi Rp49.190 per kg; sedangkan cabai rawit merah naik 1,32 persen atau Rp800 menjadi Rp61.180 per kg. Selanjutnya harga daging sapi murni turun 0,64 persen atau Rp860 menjadi Rp134.140 per kg; lalu daging ayam ras turun 1,27 persen atau Rp490 menjadi Rp38.090 per kg; lalu telur ayam ras juga turun 1,79 persen atau Rp560 menjadi Rp30.810 per kg.

    Komoditas kedelai biji kering (impor) terpantau turun 4,52 persen atau Rp490 menjadi Rp10.340 per kg; lalu gula konsumsi juga turun 1,38 persen atau Rp250 menjadi Rp17.930 per kg. Minyak goreng kemasan sederhana turun 1,83 persen atau Rp350 menjadi Rp18.820 per kg; lalu minyak goreng curah jug turun 2,09 persen atau Rp370 menjadi Rp17.330 per kg.

    Kemudian komoditas tepung terigu curah juga turun 6,47 persen atau Rp670 menjadi Rp9.680 per kg; begitu pula terigu non curah juga turun 3,59 persen atau Rp470 menjadi Rp12.620 per kg. Harga jagung di tingkat peternak turun 5,21 persen atau Rp330 menjadi Rp6.010 per kg; lalu harga garam halus beryodium juga turun 1,04 persen atau Rp120 menjadi Rp11.430 per kg.

    Sementara itu, untuk harga ikan kembung terpantau naik 6,68 persen atau Rp2.470 menjadi Rp39.460 per kg; lalu ikan tongkol juga naik 2,01 persen atau Rp650 menjadi Rp33.020 per kg; sedangkan ikan bandeng turun 7,44 persen atau Rp2.600 menjadi Rp32.350 per kg.

     

    Sumber : Antara

  • APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman

    APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) bersama Mensesneg Prasetyo Hadi (kanan) menyimak penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dalam rapat Agenda Tutup Kas APBN 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

    Menkeu: APBN 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 ditutup dengan relatif sehat dan aman sehingga menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025. Mewakili Presiden RI Prabowo Subianto, ia mengatakan bahwa dirinya diminta untuk menyampaikan kabar baik tersebut dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025.

    “APBN, Alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester pertama di DPR dan di Kabinet,” kata Sri Mulyani di Gedung BEI Jakarta, Kamis.

    Bendahara Negara itu menyampaikan bahwa penerimaan negara sempat mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa pada semester I 2024. Namun pada semester II 2024, kondisi tersebut sudah mulai pulih. Pada akhir tahun 2024, imbuh Sri Mulyani, penerimaan negara tercatat masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Meski pertumbuhannya tidak tinggi, tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah.

    “Tumbuh dari tahun lalu. Meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi,” ujar dia.

    Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar antara lain belanja untuk pemilu, pilkada, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga tambahan bantuan-bantuan sosial dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk dan pompa air.

    “Sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, belanja tumbuh tinggi. Di kementerian/lembaga bahkan tumbuhnya double digit. Dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6 persen,” ujar Sri Mulyani.

    Ia enggan merinci lebih lanjut capaian-capaian lainnya. Namun rincian lebih lanjut, kata dia, akan dijelaskan lebih lanjut dalam konferensi pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diadakan Kamis siang.

    “Namun saya sampaikan, defisit APBN 2024 mendekati Undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani.

    Sebelumnya, pada Selasa (31/12), Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pelaksanaan dan realisasi APBN Tahun 2024 berjalan baik karena dikelola dengan bijak dan penuh hati-hati di tengah tantangan global yang penuh ketidakpastian dan penuh tekanan terhadap perekonomian dunia.

    “Ternyata kita masih bisa mengelola keuangan negara dengan prudent, bijak, hati-hati dan kita masih mampu untuk mengendalikan defisit kita dalam koridor yang masih cukup hati-hati dan cukup mampu kita kelola,” kata Presiden Prabowo Subianto usai mengikuti rapat Tutup Kas APBN Tahun 2024 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12).

    Presiden menjelaskan bahwa pengelolaan kas dari APBN Tahun 2024 resmi ditutup mulai Rabu, 1 Januari 2025 pukul 00.00 WIB. Dalam rapat tersebut, Presiden pun menerima laporan terkait penerimaan negara dari perpajakan, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

    Kepala Negara menyimpulkan bahwa di tengah tekanan terhadap perekonomian dunia yang mempengaruhi harga-harga komoditas, termasuk pada minyak dan gas bumi, keuangan negara masih dikelola secara bijak.

    Sumber : Antara

  • PPN barang mewah dan enigma keadilan ekonomi

    PPN barang mewah dan enigma keadilan ekonomi

    Presiden Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) usai menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

    PPN barang mewah dan enigma keadilan ekonomi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 13:46 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto menggunakan analogi jet pribadi untuk menggambarkan barang mewah. Ia juga menyebut kapal pesiar, yacht, motor yacht, dan rumah yang sangat mewah dalam daftar berikutnya.

    Alih-alih menyebutkan benda-benda yang selama ini menyangkut hajat hidup orang banyak atau barang/jasa yang banyak dikonsumsi kaum menengah, Presiden memberikan contoh yang sangat kontras.

    Pernyataan yang disampaikan di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024, itu memberikan kesan bahwa ia ingin menghentikan polemik kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sempat memanas dan mewarnai halaman media, juga lini masa dalam beberapa waktu terakhir.

    Ia menegaskan tentang kenaikan tarif 1 persen PPN darı 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah.

    Selain barang tersebut, besaran tarif PPN untuk barang dan jasa lainnya masih sesuai dengan tarif yang berlaku sejak tahun 2022, yaitu sebesar 11 persen.

    Diskursus mengenai kenaikan PPN memang tidak bisa dilepaskan dari dampaknya yang amat luas. Sebagai kebijakan fiskal, koreksi atas PPN, sekecil apapun, akan mengubah kesetimbangan, mencakup sisi daya beli masyarakat, potensi inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

    Oleh karena itu, Presiden berkeras bahwa seluruh kebijakannya, termasuk dalam perpajakan, harus dirancang untuk mengutamakan kepentingan rakyat dan menciptakan pemerataan ekonomi secara menyeluruh.

    Komitmennya patut dikawal untuk memberikan paket stimulus yang diperuntukkan bagi masyarakat atas kebijakan baru tersebut.

    Diskursus baru

    Kenaikan PPN, meskipun terbatas pada barang mewah memang tetap membawa diskursus baru dalam kebijakan fiskal Indonesia.

    Langkah ini menunjukkan arah kebijakan selektif yang dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat umum, sekaligus memperkuat penerimaan negara dari segmen yang relatif lebih mampu secara ekonomi.

    Pendekatan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan keseimbangan antara keadilan sosial dan kebutuhan fiskal.

    Barang mewah, secara definisi, merupakan barang yang konsumsinya lebih elastis terhadap pendapatan. Konsumsi barang ini sering kali tidak bersifat esensial, melainkan sekadar menunjukkan status sosial atau gaya hidup.

    Upi Sopiah Ahmad dari Fakultas Ekonomi Syariah, IAIN Takengon, Aceh, Indonesia, dalam Journal of Islamic Economics and Finance Vol 1 2024 menganalisis kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di negara berkembang.

    Ia menemukan bahwa kebijakan pajak yang dirancang secara baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pendapatan negara yang kemudian dapat digunakan untuk investasi infrastruktur dan pelayanan publik.

    Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan pajak yang tidak efektif atau tidak adil dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

    Pajak yang terlalu tinggi atau sistem perpajakan yang kompleks dan korupsi pajak dapat mengurangi insentif bagi investasi dan usaha, serta mengakibatkan ketimpangan pendapatan.

    Studi ini menyimpulkan bahwa untuk memaksimalkan dampak positif kebijakan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, negara berkembang perlu menerapkan sistem perpajakan yang sederhana, transparan, dan adil.

    Selain itu, penguatan administrasi pajak dan peningkatan kepatuhan pajak juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa pendapatan pajak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk pembangunan ekonomi.

    Studi lain dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2010) tentang Analisis Dampak Kebijakan PPnBM terhadap Perekonomian menekankan perlunya pertimbangan dampak ekonomi yang lebih luas, sebelum menetapkan tarif pajak agar tidak menimbulkan efek negatif terhadap perekonomian nasional.

    Keadilan ekonomi

    Dalam konteks Indonesia, wacana kenaikan PPN barang mewah dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan basis pajak, tanpa membebani mayoritas masyarakat.

    Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi barang mewah di Indonesia didominasi oleh kelompok masyarakat menengah atas.

    Pada kuartal III-2022, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,39 persen secara year on year (yoy) ditopang oleh konsumsi masyarakat kelas menengah atas, khususnya untuk belanja barang tersier atau barang mewah.

    Maka kemudian, kebijakan pajak ini juga diharapkan dapat memberikan insentif bagi pelaku ekonomi untuk lebih berorientasi pada efisiensi dan keberlanjutan, khususnya di sektor properti dan otomotif.

    Hal ini bisa diamati di sektor otomotif, misalnya, di mana produsen mobil mewah mengembangkan varian baru dengan harga lebih terjangkau untuk memperluas pangsa pasar.

    Namun, langkah ini tidak lepas dari tantangan. Efektivitasnya akan sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan yang ketat untuk mencegah praktik penghindaran pajak.

    Pemerintah, misalnya, perlu memanfaatkan teknologi big data untuk memantau transaksi dan memastikan kepatuhan.

    Selain itu, komunikasi publik yang baik diperlukan untuk menghindari timbulnya persepsi negatif, terutama dari kalangan kelas atas yang merasa kebijakan ini sebagai bentuk diskriminasi.

    Kebijakan ini juga menawarkan kesempatan untuk mempromosikan wacana baru tentang redistribusi kekayaan.

    Penerimaan tambahan dari PPN barang mewah dapat diarahkan untuk mendanai program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur perdesaan.

    Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya sekadar instrumen fiskal, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif.

    Pada akhirnya, kenaikan PPN barang mewah adalah cerminan kebijakan fiskal progresif yang berorientasi pada keberlanjutan.

    Dengan pelaksanaan yang tepat, langkah ini dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan ekonomi yang lebih adil dan seimbang.

    Kebijakan ini bukan hanya sebagai penghasil pendapatan negara, tetapi juga sebagai katalis perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya.

    Maka, enigma atau sesuatu yang sulit dimengerti tentang keadilan ekonomi itu pun dapat terpecahkan.

    Sumber : Antara

  • Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024

    Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025, Jakarta, Kamis (2/1/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Menkeu akui tantangan berat ekonomi terjadi di semester I 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 14:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tantangan terberat dalam dinamika perekonomian terutama terjadi pada semester I 2024, yang salah satunya dirasakan pemerintah melalui cerminan penerimaan negara yang terkontraksi pada periode tersebut.

    “Kita merasakan semester I (2024) adalah tekanan yang begitu berat. Bagi kami di Kementerian Keuangan, penerimaan pajak SPT yang disampaikan masyarakat bulan Maret untuk orang pribadi dan bulan April untuk perusahaan sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam,” kata Sri Mulyani dalam acara Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1).

    Saat kilas balik kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024, ia menyampaikan bahwa penerimaan negara pada semester I 2024 mengalami kontraksi yang cukup dalam.

    Sebagai informasi, sebagaimana yang telah dilaporkan Sri Mulyani pada tahun lalu, pendapatan negara pada semester I 2024 tercatat sebesar Rp1.320, 7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy).

    Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun. Capaian ini turun sebesar 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Berbeda dengan kinerja pendapatan negara yang melandai, belanja negara tercatat meningkat 11,3 persen yoy mencapai Rp1.398 triliun. Adapun defisit APBN semester I 2024 tercatat sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap PDB.

    Sri Mulyani juga mengingatkan adanya ketidakpastian politik sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemilu sehingga berpengaruh pada pasar. Pada tahun ini, sebut dia, sekitar 70 negara juga menyelenggarakan pemilu. Adapun Indonesia telah berhasil melewati ketidakpastian politik tersebut.

    Ia juga mengingatkan adanya faktor perubahan iklim terkait dengan El Nino yang sebelumnya diprediksi akan terjadi dalam waktu yang sangat panjang sejak 2023. Atas kondisi tersebut, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk membantu masyarakat, terutama para petani yang menghadapi musim kering yang panjang.

    “Bantuan pangan diberikan sebagai tambahan dari bantuan sosial yang sudah ada di dalam APBN. Bantuan anggaran untuk pembelian pompa air bagi Kementerian Pertanian untuk bisa mengairi sawah-sawah yang mengering. Bantuan untuk subsidi pupuk yang dinaikkan sehingga memberikan jaminan petani bisa bertanam dengan pupuk yang ada dan affordable,” kata Sri Mulyani.

    Sementara itu, imbuh Bendahara Negara, tantangan yang berat juga dihadapi sektor keuangan, pasar surat berharga, dan dinamika nilai tukar rupiah.

    “Saya, Pak Gubernur BI, terutama harus berjibaku dengan pressure yang terus-menerus hingga semester I. Tak heran Pak Mahendra (Ketua DK OJK) menyampaikan di semester I, indeks harga saham mencapai terendah dalam tahun ini,” kata dia.

    Sri Mulyani melanjutkan, kondisi perekonomian mulai membaik pada Agustus 2024. Namun, ketidakpastian kembali terjadi terutama didorong oleh geopolitik global seperti yang terjadi di Timur Tengah serta hasil pemilu Amerika Serikat yang diikuti dengan proyeksi ekonomi negara tersebut.

    Ia juga mengingatkan, sekitar dua pekan lalu terjadi “drama” mengenai kemungkinan AS yang bisa mengalami default karena tidak ada kesepakatan mengenai APBN-nya. Permasalahan mengenai APBN juga terjadi di beberapa negara. Oleh sebab itu, ujar Sri Mulyani, Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (31/12) ingin memastikan pengelolaan APBN 2024.

    “Beliau untuk pertama kali seorang Presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara

  • Dinas TPH sebut Sulteng surplus cabai rawit 9.364 ton tahun 2024

    Dinas TPH sebut Sulteng surplus cabai rawit 9.364 ton tahun 2024

    Petani memanen tanaman cabai rawit di Desa Porame, Sigi, Sulawesi Tengah, Selasa (4/7/2023). (ANTARA/Basri Marzuki)

    Dinas TPH sebut Sulteng surplus cabai rawit 9.364 ton tahun 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 14:16 WIB

    Elshinta.com – Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sulawesi Tengah menyebutkan daerah itu mengalami surplus komoditas cabai rawit sebanyak 9.364 ton pada tahun 2024 dari jumlah produksi sebanyak 16.201 ton.

    “Kami mengapresiasi kinerja petani dalam menjaga stabilitas produksi bahan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat,” kata Kepala Dinas TPH Sulteng Nelson Metubun di Palu, Kamis (2/1).

    Ia mengemukakan dari jumlah produksi 16.201 ton, rata-rata kebutuhan masyarakat terhadap komoditas cabai rawit kurang lebih 6.837 ton.

    Dibandingkan dengan produksi cabai rawit 2023 sebanyak 20.450 ton, produksi 2024 justru mengalami penurunan cukup signifikan, kondisi itu dipicu faktor cuaca.

    “Rata-rata konsumsi cabai rawit di Sulteng 2,19 kilogram per kapita dengan jumlah penduduk sekitar 3,1 juta jiwa lebih,” ujarnya.

    Ia mengatakan komoditas cabai merupakan salah satu penyumbang inflasi daerah dari sektor pertanian, karena minat masyarakat Sulteng terhadap cabai cukup tinggi.

    Sehingga pemda menyerukan masyarakat manfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai lewat gerakan tanam dan panen cepat cabai, sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi.

    “Jumlah produksi tersebut masih berpotensi meningkat, karena masih ada petani belum melakukan panen,” ucap Nelson.

    Selain itu, komoditas cabai besar juga mengalami kelebihan produksi atau surplus sebanyak 6.940 ton dari jumlah produksi 9.165 ton, jumlah tersebut meningkat dibandingkan surplus 2023 hanya sekitar 6.500 ton dari jumlah produksi 8.712 ton.

    “Kami berharap pada tahun 2025 petani lebih meningkatkan produksi pertanian, hal itu tidak hanya menguntungkan daerah tetapi juga meningkatkan ekonomi petani,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • Menkeu sampaikan pesan Presiden untuk jaga stabilitas ekonomi bersama

    Menkeu sampaikan pesan Presiden untuk jaga stabilitas ekonomi bersama

    Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menghadiri Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1/2025). ANTARA/Rizka Khaerunnisa

    Menkeu sampaikan pesan Presiden untuk jaga stabilitas ekonomi bersama
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 02 Januari 2025 – 15:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar seluruh pemangku kepentingan saling bekerja sama untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

    “Presiden menyampaikan agar kita semuanya memasuki tahun baru dengan membangkitkan rasa optimisme di dalam menjaga seluruh perekonomian Indonesia agar kita mampu terus semakin tangguh, semakin resilient, dan tentu makin menyejahterakan masyarakat secara adil di tengah perekonomian global yang sangat-sangat dinamis dan tidak predictable,” kata Sri Mulyani yang hadir mewakili Presiden dalam Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2025 di Jakarta, Kamis (2/1).

    Sebagaimana yang sering disampaikan Presiden dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dengan potensi alam dan posisi geostrategis yang luar biasa.

    Dengan kekayaan negara dan amanat para pendiri bangsa untuk terus mengelola perekonomian Indonesia dengan asas kekeluargaan, imbuh dia, hal itu berarti bahwa pemangku kepentingan harus terus peka terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    “Mengelola berdasarkan asas kekeluargaan adalah memanfaatkan seluruh kekayaan negara agar bisa dinikmati dan menciptakan kemakmuran di Indonesia,” ujar dia.

    Sri Mulyani menyampaikan, hal ini juga artinya seluruh pemangku kepentingan harus bekerja keras menyelesaikan pekerjaan rumah untuk ikut menyumbang dalam memperbaiki, memperkuat, dan mendorong kemajuan nasional.

    Meneruskan pesan Presiden, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Presiden berharap sektor jasa keuangan selalu sejalan atau memiliki “gelombang” yang sama dengan pemerintah sehingga bisa sama-sama menguatkan perekonomian dan menyejahterakan rakyat.

    Pada kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga mengingatkan bahwa tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah bagi perekonomian. Tantangan terberat terutama terjadi selama semester I 2024 yang tidak hanya dirasakan pemerintah melalui penerimaan negara yang terkontraksi, tetapi juga dirasakan sektor jasa keuangan.

    “Baru pada bulan Agustus kita sedikit melihat ada the light at the end of the tunnel a little bit, just a sliver of light. Dan memang mulai terjadi beberapa perbaikan,” ujar dia.

    Ia juga menyampaikan kinerja positif APBN 2024 yang ditutup dengan sehat dan aman sehingga dapat menjadi bekal yang kuat untuk memasuki tahun yang baru.

    Pada akhir tahun 2024, catat Sri Mulyani, penerimaan negara masih tumbuh dibandingkan tahun lalu. Sementara itu, belanja negara pada 2024 melalui APBN juga cukup besar.

    “Defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7 persen, jauh lebih kecil. Artinya, APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman. Dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025,” kata Sri Mulyani.

    Sumber : Antara