Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Harga emas Antam turun tipis jadi Rp1,539 juta per gram

    Harga emas Antam turun tipis jadi Rp1,539 juta per gram

    Arsip foto – Pekerja menunjukkan emas yang dijual di Butik Emas Logam Mulia PT. Aneka Tambang (ANTAM), Jakarta, Jumat (25/10/2024). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

    Harga emas Antam turun tipis jadi Rp1,539 juta per gram
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 12:12 WIB

    Elshinta.com – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu, turun tipis sebesar Rp4.000 per gram, dari Rp1.543.000 per gram menjadi Rp1.539.000 per gram.

    Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun menjadi Rp1.388.000 per gram.

    Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

    Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

    PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

    Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

    – Harga emas 0,5 gram: Rp819.500.
    – Harga emas 1 gram: Rp1.539.000.
    – Harga emas 2 gram: Rp3.018.000.
    – Harga emas 3 gram: Rp4.502.000.
    – Harga emas 5 gram: Rp7.470.000.
    – Harga emas 10 gram: Rp14.885.000.
    – Harga emas 25 gram: Rp37.087.000.
    – Harga emas 50 gram: Rp74.095.000.
    – Harga emas 100 gram: Rp148.112.000.
    – Harga emas 250 gram: Rp370.015.000.
    – Harga emas 500 gram: Rp739.820.000.
    – Harga emas 1.000 gram: Rp1.479.600.000.

    Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

    Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

    Sumber : Antara

  • Harga cabai rawit Rp64.940/kg dan bawang putih Rp42.600/kg

    Harga cabai rawit Rp64.940/kg dan bawang putih Rp42.600/kg

    Ilustrasi: Seorang pedagang cabai rawit melayani pembeli di pasar Dungingi, Kota Gorontalo, Gorontalo. ANTARA/Adiwinata Solihin

    Harga cabai rawit Rp64.940/kg dan bawang putih Rp42.600/kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 12:27 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan secara umum fluktuatif, cabai rawit merah naik menjadi Rp64.940 per kilogram (kg), sedangkan bawang putih bonggol turun menjadi Rp42.600 per kg, per 4 Januari 2025.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium turun 0,58 persen atau Rp90 menjadi Rp15.300 per kg.

    Lalu beras medium juga turun 0,52 persen atau Rp70 menjadi Rp13.410 per kg; begitu pun beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog turun 0,24 persen atau Rp30 menjadi Rp12.470 per kg.

    Selanjutnya komoditas bawang merah terpantau turun 1,36 persen atau Rp560 menjadi Rp40.620 per kg; begitu pun bawang putih bonggol turun 0,37 persen atau Rp560 menjadi Rp40.620 per kg.

    Sementara itu, harga komoditas cabai merah keriting naik 0,45 persen atau Rp230 menjadi Rp51.270 per kg; lalu cabai rawit merah juga naik 1,12 persen atau Rp720 menjadi Rp64.940 per kg.

    Selanjutnya harga daging sapi murni turun 0,53 persen atau Rp720 menjadi Rp134.320 per kg; sedangkan daging ayam ras naik 0,32 persen atau Rp120 menjadi Rp37.830 per kg; begitu pun telur ayam ras naik 0,20 persen atau Rp60 menjadi Rp30.780 per kg.

    Komoditas kedelai biji kering (impor) terpantau turun 0,10 persen atau Rp10 menjadi Rp10.390 per kg; lalu gula konsumsi turun 0,06 persen atau Rp10 menjadi Rp17.980 per kg.

    Selanjutnya minyak goreng kemasan sederhana naik 0,21 persen atau Rp40 menjadi Rp19.160 per kg; sedangkan minyak goreng curah turun 2,05 persen atau Rp360 menjadi Rp17.240 per kg.

    Kemudian komoditas tepung terigu curah juga turun 2,01 persen atau Rp200 menjadi Rp9.750 per kg; begitu pula terigu non curah juga turun 1,78 persen atau Rp230 menjadi Rp12.700 per kg.

    Selanjutnya, harga jagung di tingkat peternak naik 1,63 persen atau Rp100 menjadi Rp6.240 per kg; lalu harga garam halus beryodium juga naik 0,52 persen atau Rp60 menjadi Rp11.550 per kg.

    Sementara itu, untuk harga ikan kembung terpantau naik 1,73 persen atau Rp660 menjadi Rp38.810 per kg; lalu ikan tongkol juga naik 1,63 persen atau Rp520 menjadi Rp33.330 per kg; sedangkan ikan bandeng turun 2,43 persen atau Rp820 menjadi Rp32.900 per kg.

    Sumber : Antara

  • OJK setujui Pegadaian lakukan kegiatan usaha bulion

    OJK setujui Pegadaian lakukan kegiatan usaha bulion

    Arsip Foto – Pramuniaga merapikan emas batangan di Galeri 24 PT Pegadaian Padang, Sumatera Barat, Selasa (29/8/2024). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/Spt

    OJK setujui Pegadaian lakukan kegiatan usaha bulion
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 15:16 WIB

    Elshinta.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat bernomor S-325/PL.02/2024 menyetujui Pegadaian untuk melaksanakan kegiatan usaha bulion yang meliputi deposito emas, pinjaman modal kerja emas, jasa titipan emas korporasi maupun perdagangan emas.

    Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan menyatakan di Jakarta, Sabtu, bahwa sudah dua tahun pihaknya berupaya untuk mendapatkan izin usaha bulion, dan kini Pegadaian menjadi perseroan pertama yang berhasil mendapatkan izin usaha tersebut di Indonesia.

    Ia mengatakan bahwa selama ini komoditas emas memang menjadi inti bisnis perseroan melalui usaha gadai.

    “Sudah 123 tahun Pegadaian hadir di tengah masyarakat, dengan berbagai improvement dan penyediaan berbagai produk gadai maupun nongadai. Gadai sebagai core bisnis, 90 persen masih didominasi oleh gadai emas,” ujarnya pula.

    Damar menuturkan bahwa hingga November 2024, omzet dari transaksi gadai emas mencapai Rp230 triliun dengan barang jaminan emas mencapai 92 ton dan saldo tabungan emas mencapai 10,3 ton.

    “Hal ini tentunya juga didukung oleh anak usaha kami, Galeri 24. Insya Allah kami optimis untuk menjalankan kegiatan usaha bulion,” katanya pula.

    Upaya yang dilakukan Pegadaian sejalan dengan harapan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait pembentukan ekosistem bank emas atau bullion bank sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat mengenai investasi emas.

    Hal tersebut mengingat emas merupakan komoditas yang harganya relatif stabil bahkan meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dunia sekalipun.

    Selain itu, ia juga berharap keberadaan usaha bulion di Indonesia akan mengoptimalkan hilirisasi emas sebagai komoditas tambang.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki cadangan emas yang besar, tapi selama ini stok emas tersebut hanya dicatat sebagai tonase tanpa dimasukkan ke dalam neraca keuangan bank.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa hilirisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dapat menghasilkan hingga 60 ton emas per tahun.

    Sumber : Antara

  • Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi

    Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat meninjau harga komoditas pangan di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Jumat (4/1/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Mendagri: Daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 20:46 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga meski terjadi kenaikan inflasi.

    Hal ini disampaikan Mendagri saat meninjau langsung harga komoditas pangan di Pasar Induk Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Jumat.

    “Faktanya terjadi inflasi, kenaikan, meskipun tidak terlalu tinggi. Artinya, menurut saya, daya beli masyarakat masih cukup terjangkau,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/1).

    Dia menjelaskan inflasi inti saat ini memang menunjukkan peningkatan, meski masih dalam batas yang terkendali. Menurutnya, indikator ini mencerminkan daya beli masyarakat untuk kebutuhan non-pokok masih dapat dipertahankan.

    “Nah kalau ingin melihat daya beli, kalau menurut saya, kita harus melihat inflasi core, inflasi inti, di luar makanan (dan) minuman,” tambahnya.

    Dalam kunjungannya, dirinya juga berdialog langsung dengan para pedagang untuk mendapatkan gambaran kondisi harga dan pasokan komoditas seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan minyak goreng.

    Ia pun membandingkan data yang dipaparkan Penjabat (Pj.) Wali Kota Tangerang dengan kondisi di lapangan.

    “Saya ingin mengecek apa yang disampaikan Pak Wali Kota tadi dalam paparan, di lapangan seperti apa, di pasar ini. Tadi saya ngecek di cabai rawit, justru mengalami penurunan harga,” jelas Tito.

    Selain itu, Tito menyoroti bahwa kenaikan harga selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) adalah pola musiman yang wajar, serupa dengan saat Lebaran.

    “Karena demand naik ya. Nah, tapi Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa kenaikan harga barang jasa meskipun ada naik, tapi relatif stabil,” ujarnya.

    Melalui peninjauan ini, dia berharap pemerintah daerah dapat terus memantau kondisi pasar, menjaga stabilitas harga, serta memastikan pasokan komoditas tetap tersedia guna mendukung daya beli masyarakat di tengah berbagai dinamika ekonomi.

    Sumber : Antara

  • Jenis-jenis kendaraan yang terkena PPN 12 persen

    Jenis-jenis kendaraan yang terkena PPN 12 persen

    Konvoi kendaraan mewah (ANTARA/Polda Metro Jaya)

    Jenis-jenis kendaraan yang terkena PPN 12 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 20:59 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto pada awal tahun ini secara resmi telah mengesahkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen untuk barang-barang dan juga jasa yang masuk dalam kategori mewah.

    Kenaikan PPN 12 persen ini juga berdampak pada kendaraan-kendaraan yang dijual di pasar otomotif Indonesia. Meski begitu, terdapat beberapa spesifikasi khusus yang terdampak kenaikan PPN 12 persen tersebut.

    Hal tersebut sudah termaktub di dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

    Dalam Permen tersebut jika melihat pasal 2 ayat 1, terdapat beberapa spesifikasi yang mendetail untuk kendaraan-kendaraan yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor angkutan orang untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 3.000 (tiga ribu) cc, yang dikenai PPnBM dengan tarif yang berbeda-beda.

    Tarif tersebut tersedia mulai dari 15 persen, 20 persen, 25 persen, hingga 40 persen. Hal tersebut tergantung jenis dan juga spesifikasinya.

    Sementara pada ayat 2 juga dijelaskan dengan adanya tarif yang berbeda-beda, seperti 40 persen, 50 persen, 60 persen dan juga 70 persen. Hal ini juga sesuai dengan jenis dan spesifikasinya mulai dari 3.000 cc sampai dengan 4.000 cc.

    Tidak hanya roda empat, kendaraan berjenis motor juga dikenakan tarif pajak yang berbeda-beda sesuai dengan yang termaktub di pasal 22 dan juga 23.

    Pasal 22 berbunyi, kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) cc sampai dengan 500 (lima ratus) cc; atau kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis, yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 60 persen.

    Selanjutnya, pada pasal 23 juga dijelaskan kendaraan-kendaraan yang terkena pajak seperti kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 (empat ribu) cc; kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan kapasitas isi silinder lebih dari 500 (lima ratus) cc; atau trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah, yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 95 persen.

    “Hari ini pemerintah memutuskan kenaikan tarif PPN 11 persen jadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah. Saya ulangi supaya jelas, kenaikan PPN dari 11 persen jadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah,” kata Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (31/12).

    “Contoh, pesawat jet pribadi. Itu tergolong barang mewah yang dimanfaatkan atau digunakan masyarakat papan atas. Kapal pesiar, yacht, motor yacht, rumah yang sangat mewah. Artinya, untuk barang jasa selain tergolong barang mewah tidak ada kenaikan PPN. Tetap sebesar berlaku sekarang, yang sejak 2022,” kata Prabowo. 

    Sumber : Antara

  • Menperin sebut opsen pajak kendaraan beratkan industri otomotif

    Menperin sebut opsen pajak kendaraan beratkan industri otomotif

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ditemui di Jakarta, Jumat (3/1/2025). ANTARA/Muzdaffar Fauzan

    Menperin sebut opsen pajak kendaraan beratkan industri otomotif
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 21:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu (opsen) yang ditetapkan pemerintah daerah (pemda) untuk kendaraan bermotor, memberatkan industri otomotif nasional.

    “Yang paling sulit untuk pabrikan mobil dan untuk konsumen adalah pajak yang diatur oleh Pemda, namanya opsen. Itu yang membuat sektor otomotif akan berat,” kata Menperin Agus ditemui di Jakarta, Jumat (3/1).

    Dikatakan Agus, penerapan opsen pajak kendaraan bermotor, cepat atau lambat nantinya bakal merugikan ekonomi daerah masing-masing, sehingga pemimpin daerah akan mencari cara untuk meningkatkan pendapatan daerah, seperti menerapkan relaksasi pajak.

    “Saya kira nggak akan terlalu lama pemda-pemda nanti merasakan kebijakan opsen itu, justru akan merugikan ekonomi daerah sendiri. Tidak akan terlalu lama. Itu saya melihatnya pemda-pemda itu akan melakukan atau akan mencari atau akan menerbitkan regulasi, misalnya untuk relaksasi,” katanya.

    Lebih lanjut, menurut Menperin, pungutan tersebut nantinya turut membuat masyarakat enggan membeli mobil baru, yang pada akhirnya pemerintah daerah tidak mendapatkan pemasukan.

    “Karena orang-orang lokalnya nggak akan bisa beli mobil. At the end of the day nggak jadi masuk ke mereka. mereka nggak akan dapat income. Jadi ini kita mau memakai pendekatan yang segera. artinya regulasinya diubah atau di ujungnya pasti pemda akan mengevaluasi,” ujarnya.

    Pemerintah secara resmi mulai menerapkan opsen pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat pada Januari 2025. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

    Opsen merupakan pungutan tambahan pajak yang dikenakan berdasarkan persentase tertentu. Terdapat tiga jenis pajak daerah yang dikenai opsen, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

    Setiap jenis opsen memiliki peraturan yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing daerah.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah hapus tagihan utang Rp2,5 triliun bagi 67.000 nasabah UMKM

    Pemerintah hapus tagihan utang Rp2,5 triliun bagi 67.000 nasabah UMKM

    Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat menyampaikan keterangan seputar kebijakan pemerintah menghapus tagihan utang bagi 67 ribu nasabah UMKM di seluruh Indonesia, usai menghadiri rapat terbatas, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/12/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Pemerintah hapus tagihan utang Rp2,5 triliun bagi 67.000 nasabah UMKM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 22:51 WIB

    Elshinta.com – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan bahwa pemerintah menghapus tagihan utang bagi 67 ribu nasabah UMKM di seluruh Indonesia dengan nilai total sekitar Rp2,5 triliun.

    Maman yang dijumpai usai menghadiri rapat terbatas Kabinet Merah Putih, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1), menyebut kebijakan ini sebagai langkah awal dari target pemerintah yang ingin menghapus seluruh piutang 1 juta UMKM senilai lebih dari Rp14 triliun.

    “Yang sudah dihapus buku ada 1 jutaan pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk masuk ke hapus tagih sampai hari ini potensinya kita bisa 67 ribuan,” katanya pula.

    Hapus buku adalah tindakan administratif yang dilakukan untuk menghapus kredit macet dari neraca, tanpa menghapus hak tagih dari debitur. Sementara hapus tagih adalah tindakan bank untuk menghapus kewajiban debitur atas kredit yang tidak dapat diselesaikan dengan menghilangkan hak tagih.

    “Artinya, nasabah yang sudah hapus buku bisa diputihkan, sehingga mereka bisa kembali mendapatkan fasilitas pembiayaan,” ujarnya.

    Ia mengatakan program hapus tagih ini sudah mendapat dukungan dari Kementerian BUMN dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

    Menurut Maman, penghapusan piutang tidak akan merugikan pihak bank, karena daftar tersebut sudah masuk kategori hapus buku.

    Pemerintah menargetkan proses hapus tagih selesai pada pekan depan. Peluncuran program ini dijadwalkan pada pekan kedua Januari, dengan rencana Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri acara penyerahan penghapusan utang kepada 3 ribu nasabah UMKM.

    Selain itu, Maman menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui berbagai skema, termasuk koperasi simpan pinjam.

    “Semangat pemerintah adalah membuka akses modal seluas-luasnya bagi pengusaha kecil agar mereka dapat terus berkembang,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM.

    Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lain-lain.

    Sumber : Antara

  • Modal asing masuk bersih Rp1,08 triliun pekan ini

    Modal asing masuk bersih Rp1,08 triliun pekan ini

    Pekerja membawa uang rupiah di cash center Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (27/9). Menurut data Bank Indonesia, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2016 tercatat sebesar 113,5 miliar dolar AS di atas standar kecukupan internasional karena perkembangan neraca perdagangan Indonesia yang tercatat surplus pada Agustus 2016 serta tingginya aliran modal asing yang masuk. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/ama.

    BI: Modal asing masuk bersih Rp1,08 triliun pekan ini
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 03 Januari 2025 – 23:45 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk bersih ke pasar keuangan domestik sebesar Rp1,08 triliun selama pekan ini yaitu periode 30 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025.

    Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Jumat (3/1), merinci bahwa nilai tersebut berasal dari modal asing masuk bersih di pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara (SBN) masing-masing sebesar Rp0,32 triliun dan Rp1,94 triliun.

    Namun, terdapat modal asing keluar bersih di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp1,17 triliun, sehingga menjadikan modal asing masuk bersih hanya sebesar Rp1,08 triliun.

    Secara keseluruhan, sejak awal 2024 hingga 31 Desember 2024, tercatat modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp15,74 triliun, di pasar SBN Rp34,59 triliun, serta di SRBI Rp161,99 triliun.

    Selama tahun 2025, sejak awal 1 Januari hingga 2 Januari 2025, modal asing masuk bersih di pasar saham tercatat sebesar Rp0,56 triliun. Namun, terdapat modal asing keluar bersih di pasar SBN dan SRBI masing-masing sebesar Rp0,20 triliun dan Rp0,28 triliun.

    Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat naik dari 75,51 basis poin (bps) per 27 Desember 2024 menjadi 78,00 bps per 2 Januari 2025.

    Nilai tukar rupiah dibuka melemah di level Rp16.200 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (3/2), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (2/1) di level Rp16.190 per dolar AS.

    Sementara indeks dolar AS (DXY) tercatat menguat ke level 109,39 pada akhir perdagangan Kamis (2/1). DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

    Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun turun ke level 6,95 persen pada Jumat (3/1) pagi, dari sebelumnya 6,97 persen pada akhir perdagangan Kamis (2/1).

    Di sisi lain, imbal hasil surat utang AS atau US Treasury Note tenor 10 tahun mengalami penurunan ke level 4,559 persen pada akhir perdagangan Kamis (2/1).

    BI pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Presiden dan Wapres menaruh perhatian besar pada koperasi

    Presiden dan Wapres menaruh perhatian besar pada koperasi

    Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi dalam acara pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Koperasi, di Jakarta, Jumat (3/1/2025). ANTARA/Aji Cakti

    Menkop: Presiden dan Wapres menaruh perhatian besar pada koperasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 00:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI menaruh perhatian besar terhadap peran koperasi.

    “Presiden dan Wakil Presiden menaruh perhatian besar terhadap peran koperasi dalam pembangunan selama lima tahun ke depan,” ujar Budi Arie Setiadi dalam acara pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Koperasi, di Jakarta, Jumat (3/1).

    Presiden dan Wapres RI memberikan ruang yang luas bagi koperasi untuk berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat.

    Menkop Budi Arie Setiadi melantik para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Koperasi.

    Adapun Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang dilantik yakni Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Henra Saragih, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Panel Barus, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Destry Anna Sari, dan Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Koko Haryono.

    Menkop menyampaikan bahwa pelantikan di awal tahun ini membawa semangat baru bagi Kementerian Koperasi, dan sejalan dengan spirit periode Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang baru saja berjalan.

    Dengan jumlah staf Kementerian Koperasi yang relatif sedikit, para pejabat pimpinan tinggi perlu mengembangkan team work yang solid dan efektif. Selain itu, anggaran kementerian yang relatif terbatas harus digunakan secara efektif agar output dan outcome lebih tepat sasaran.

    “Kementerian Koperasi harus bisa adaptif dan dinamis untuk menjawab kebutuhan koperasi modern. Maka dari itu saya minta kepada Bapak dan Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi agar mengkapitalisasi sumber daya manusia yang ada, serta lakukan koordinasi internal dan eksternal dengan pemangku kepentingan lain,” kata Budi Arie Setiadi.

    Menkop juga menyampaikan sejumlah instruksi kepada para pejabat yang baru dilantik, yakni memastikan kinerja pelaksanaan agenda Kementerian Koperasi dilakukan secara tercatat, terukur, dan berdampak positif secara signifikan bagi masyarakat.

    Kemudian menerapkan prinsip akuntabilitas setiap kegiatan Kementerian Koperasi. Lalu, menghindari ego sektoral baik di internal kementerian maupun dengan pemangku kepentingan lain.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah siapkan pendanaan Rp20 triliun untuk UMKM-pekerja migran

    Pemerintah siapkan pendanaan Rp20 triliun untuk UMKM-pekerja migran

    Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2025). ANTARA/Andi Firdaus

    Pemerintah siapkan pendanaan Rp20 triliun untuk UMKM-pekerja migran
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa Pemerintah menyiapkan pendanaan simpan pinjam dengan total Rp20 triliun untuk pelaku UMKM, ekonomi kreatif, hingga pekerja migran.

    Usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Menko Muhaimin menjelaskan bahwa pendanaan ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas permodalan dan memberi kemudahan finansial kepada pelaku UMKM, koperasi, pelaku ekonomi kreatif, dan pekerja migran.

    “Semacam simpan pinjam atau kredit murah yang diberikan oleh Negara atau Pemerintah. Dana pinjaman bergulir di Kementerian Koperasi akan ditambah jumlahnya,” kata Menko Muhaimin saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1).

    Muhaimin menjelaskan bahwa pendanaan ini menambah jenis permodalan yang sudah ada dari pemerintah seperti pinjaman KUR dan salah satu BUMN, yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

    Pemerintah juga akan membuat program pinjaman khusus untuk pekerja migran Indonesia, terutama bagi mereka yang membutuhkan modal untuk pelatihan, tiket keberangkatan pesawat, hingga urusan administrasi.

    “Pekerja migran Indonesia yang mau ke luar negeri membutuhkan uang untuk pelatihan, cost structure, tiket keberangkatan, pelatihan, dan dokumen. Itu kita berikan pinjaman dengan bunga yang sangat rendah,” kata Muhaimin.

    Program pendanaan simpan pinjam dengan bunga yang rendah ini, kata dia, akan ditindaklanjuti bersama Kementerian Keuangan.

    Adapun skema pendanaan ini, lanjut dia, akan menduplikasi dari sistem yang telah sukses dijalankan oleh PNM melalui PNM Mekaar, yakni permodalan untuk perempuan prasejahtera maupun UMKM.

    Sumber : Antara