Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Harga cabai rawit merah turun Rp30.170 jadi Rp38.380/kg pada Senin

    Harga cabai rawit merah turun Rp30.170 jadi Rp38.380/kg pada Senin

    Ilustrasi – Pedagang memilah cabai rawit yang dijual di Pasar Senen, Jakarta, Selasa (21/5/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Harga cabai rawit merah turun Rp30.170 jadi Rp38.380/kg pada Senin
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 06 Januari 2025 – 08:10 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Senin mencatat, harga pangan secara umum mayoritas turun, bahkan cabai rawit merah turun drastis Rp30.170 menjadi Rp38.380 per kilogram, dari hari sebelumnya tercatat Rp64.490 per kg.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas yang dilansir pukul 06.50 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium turun 11,93 persen atau Rp1.840 menjadi Rp13.580 per kg.

    Lalu beras medium juga turun 9,99 persen atau Rp1.350 menjadi Rp12.170 per kg; sedangkan beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog stabil di harga Rp12.500 per kg.

    Meski begitu komoditas bawang merah terpantau naik 5,65 persen atau Rp2.340 menjadi Rp43.730 per kg; begitu pun bawang putih bonggol naik 0,70 persen atau Rp300 menjadi Rp42.990 per kg.

    Sementara itu, harga komoditas cabai merah keriting turun hingga 40,25 persen atau Rp20.970 menjadi Rp31.130 per kg; lalu cabai rawit merah juga turun di level 44,01 persen atau Rp30.170 menjadi Rp38.380 per kg.

    Selanjutnya harga daging sapi murni turun 9,96 persen atau Rp13.440 menjadi Rp121.560 per kg; lalu daging ayam ras juga turun 3,86 persen atau Rp1.460 menjadi Rp36.320 per kg; begitu pun telur ayam ras juga turun 10,51 persen atau Rp3.230 menjadi Rp27.500 per kg.

    Komoditas kedelai biji kering (impor) juga terpantau turun 4,24 persen atau Rp440 menjadi Rp9.940 per kg; lalu gula konsumsi juga turun 1,73 persen atau Rp310 menjadi Rp17.650 per kg.

    Selanjutnya minyak goreng kemasan sederhana turun 1,52 persen atau Rp390 menjadi Rp18.820 per kg; begitu pun minyak goreng curah turun 11,20 persen atau Rp1.980 menjadi Rp15.700 per kg.

    Kemudian komoditas tepung terigu curah juga turun 6,38 persen atau Rp630 menjadi Rp9.240 per kg; begitu pula terigu non curah juga turun 4,27 persen atau Rp550 menjadi Rp12.320 per kg.

    Sementara itu, harga jagung di tingkat peternak naik hingga 22,20 persen atau Rp1.350 menjadi Rp7.430 per kg; sedangkan harga garam halus beryodium turun 0,26 persen atau Rp30 menjadi Rp11.530 per kg.

    Kemudian, untuk harga ikan kembung terpantau turun 1,40 persen atau Rp530 menjadi Rp37.400 per kg; lalu ikan tongkol juga turun 4,96 persen atau Rp1.580 menjadi Rp30.280 per kg; sedangkan ikan bandeng naik 6,19 persen atau Rp2.070 menjadi Rp35.500 per kg.

    Sumber : Antara

  • Rupiah pada Senin pagi menguat jadi Rp16.185 per dolar AS

    Rupiah pada Senin pagi menguat jadi Rp16.185 per dolar AS

    Petugas menunjukkan uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Jumat (2/1/2025). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Jumat ditutup menguat 1 poin atau 0,01 persen menjadi Rp16.197 per dolar AS didorong oleh intervensi Bank Indonesia (BI) di pasar valuta asing (valas). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Rupiah pada Senin pagi menguat jadi Rp16.185 per dolar AS
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 06 Januari 2025 – 10:30 WIB

    Elshinta.com – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi, menguat 12 poin atau 0,07 persen menjadi Rp16.185 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.197 per dolar AS.

    Sumber : Antara

  • Harga pangan Minggu, bawang putih Rp42.450/kg-cabai rawit Rp64.490 /kg

    Harga pangan Minggu, bawang putih Rp42.450/kg-cabai rawit Rp64.490 /kg

    Seorang pedang bawang mengatur dagangannya di Pasar Karang Anyar, Jakarta, Minggu (5/1/2025). ANTARA/Harianto

    Harga pangan Minggu, bawang putih Rp42.450/kg-cabai rawit Rp64.490 /kg
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 11:13 WIB

    Elshinta.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan secara umum turun, bawang putih menjadi Rp42.450 per kilogram (kg), sedangkan cabai rawit merah Rp64.490 per kg, per Minggu, 5 Januari 2025.

    Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas dilansir pukul 09.30 WIB, secara umum harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium turun 1,30 persen atau Rp200 menjadi Rp15.210 per kg.

    Lalu beras medium juga turun 1,48 persen atau Rp200 menjadi Rp13.320 per kg; begitu pun beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog turun 0,88 persen atau Rp110 menjadi Rp12.410 per kg.

    Selanjutnya, komoditas bawang merah terpantau turun 1,86 persen atau Rp770 menjadi Rp40.580 per kg; begitu pun bawang putih bonggol turun 1,26 persen atau Rp540 menjadi Rp42.450 per kg.

    Sementara itu, harga komoditas cabai merah keriting turun 4,32 persen atau Rp2.220 menjadi Rp49.160 per kg; lalu cabai rawit merah juga turun 2,44 persen atau Rp1.610 menjadi Rp64.490 per kg.

    Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 2,05 persen atau Rp2.770 menjadi Rp132.110 per kg; lalu daging ayam ras juga turun 0,66 persen atau Rp250 menjadi Rp37.410 per kg; begitu pun telur ayam ras turun 2,49 persen atau Rp770 menjadi Rp30.130 per kg.

    Sementara itu, komoditas kedelai biji kering (impor) terpantau naik 0,19 persen atau Rp20 menjadi Rp10.440 per kg; sedangkan gula konsumsi turun 0,22 persen atau Rp40 menjadi Rp17.960 per kg.

    Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana turun 0,68 persen atau Rp130 menjadi Rp18.980 per kg; begitu pun minyak goreng curah turun 0,91 persen atau Rp160 menjadi Rp17.350 per kg.

    Kemudian, komoditas tepung terigu curah juga turun 3,21 persen atau Rp320 menjadi Rp9.650 per kg; begitu pula terigu non curah juga turun 3,41 persen atau Rp440 menjadi Rp12.480 per kg.

    Selanjutnya, harga jagung di tingkat peternak turun 1,29 persen atau Rp80 menjadi Rp6.130 per kg; lalu harga garam halus beryodium juga turun 1,04 persen atau Rp120 menjadi Rp11.400 per kg.

    Kemudian, untuk harga ikan kembung terpantau turun 0,92 persen atau Rp350 menjadi Rp37.560 per kg; lalu ikan tongkol juga turun 2,87 persen atau Rp920 menjadi Rp31.130 per kg; begitu pun ikan bandeng turun 3,32 persen atau Rp1.110 menjadi Rp32.360 per kg.

    Sumber : Antara

  • Optimisme menatap ekonomi Indonesia 2025

    Optimisme menatap ekonomi Indonesia 2025

    Calon penumpang pesawat menyaksikan pameran Injourney UMKM Expo di selasar Bandara Internasional Minangkabau (BIM) di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (1/1/2025). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/YU

    Optimisme menatap ekonomi Indonesia 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 11:57 WIB

    Elshinta.com – Menyambut fajar baru 2025, masyarakat tidak bisa abai terhadap sejumlah tantangan ekonomi yang tengah dihadapi bangsa.

    Berbagai tantangan itu memang sempat memunculkan kekhawatiran, terutama terkait isu kenaikan pajak serta stagnasi pendapatan. Sekalipun demikian, publik tetap optimistis akan adanya perbaikan ekonomi pada tahun 2025.

    Kabar baik tiba-tiba muncul, ketika pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum, pada tahun 2025 dari 11 persen ke 12 persen.

    Pembatalan kenaikan PPN diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo saat menjelang peralihan tahun beberapa hari lalu.

    Pembatalan kenaikan PPN tersebut, memperlihatkan sensitivitas Presiden Prabowo terhadap kondisi perekonomian nasional, di tengah pemulihan daya beli masyarakat, serta berbagai tantangan yang dihadapi dunia usaha.

    Dengan mempertahankan PPN 11 persen untuk mayoritas barang dan jasa, konsumsi masyarakat diharapkan tetap terjaga serta tidak mengalami tekanan lebih lanjut.

    Meski tantangan ekonomi global masih membayangi, semangat kebangkitan dan daya juang bangsa Indonesia bakal tetap berkobar.

    Selaras dengan pidato Tahun Baru-nya, Presiden Prabowo Subianto berkeyakinan akan kemampuan Indonesia untuk melewati berbagai hambatan dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

    Penguatan UMKM

    Dalam konteks ekonomi mikro, saat muncul kecenderungan kenaikan harga, umumnya akan diikuti penurunan konsumsi.

    Daya beli masyarakat Indonesia yang sebagian besar berada pada level menengah ke bawah, membuat mereka lebih sensitif terhadap perubahan harga.

    Itu sebabnya Presiden Prabowo menegaskan, untuk barang dan jasa yang selama ini menjadi kebutuhan pokok masyarakat, serta mendapat fasilitas pembebasan pajak (tarif PPN nol persen), masih akan tetap berlaku.

    Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen pemerintah untuk meringankan beban ekonomi rakyat, dengan cara memberikan paket stimulus, total senilai Rp38,6 triliun.

    Paket itu dalam implementasinya berupa bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan sebanyak 10 kilogram per bulan, diskon 50 persen untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2.200 volt ampere (VA), hingga pembiayaan industri padat karya.

    Kemudian bebas PPh (Pajak Penghasilan) bagi UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) beromzet kurang dari Rp500 juta per tahun.

    Sektor UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia, insentif PPh tersebut akan sangat terasa dampaknya. UMKM menyumbang 61 persen produk domestik bruto (PDB), dan memperkerjakan lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.

    Itu sebabnya penurunan konsumsi domestik, berisiko mengurangi omzet UMKM, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.

    Sudah selayaknya pemerintah memberikan insentif pajak bagi UMKM, pembebasan pajak untuk bahan tertentu yang digunakan sektor UMKM, dapat menjadi solusi untuk menekan biaya produksi.

    Selain insentif bagi UMKM, perlu juga adanya subsidi langsung untuk barang dan jasa esensial bagi masyarakat luas, seperti transportasi publik, bahan bakar, dan energi rumah tangga, untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Secara bersamaan diterapkan kebijakan harga yang terjangkau untuk kebutuhan pokok, dibarengi dengan pengawasan rantai distribusi serta memberikan insentif kepada produsen untuk menjaga stabilitas harga di tengah kenaikan tarif pajak.

    Masyarakat juga layak optimistis atas prospek ekonomi tahun ini, dengan tren positif kolaborasi UMKM dan jenama lokal.

    Untuk industri FMCG (fast moving consumer goods), produsen domestik telah mengalami perkembangan pesat.

    Perusahaan seperti Mayora, data terakhir sudah hampir melampaui Unilever Indonesia dari sisi penjualan, dengan 40 persen produknya untuk memenuhi pasar ekspor.

    Jenama lain, seperti produk perawatan wajah Wardah, sudah mampu berkembang pesat, dan telah menjadi trendsetter untuk konsumen Muslim.

    Perkembangan yang sama juga terjadi di industri elektronik peralatan rumah tangga. Perusahaan seperti Polytron telah menjadi raja di rumah sendiri untuk produk audio, mengalahkan produsen yang sama dari luar negeri.

    Polytron bahkan mampu berekspansi ke industri sepeda motor listrik, dan dewasa ini telah menguasai pangsa pasar terbesar di negeri ini.

    Bahkan dalam industri kertas dan bubur kertas (pulp and paper), Indonesia menjadi raja di dunia, dengan pangsa ekspor terbesar adalah China.

    Menjaga optimisme

    Salah satu faktor pendukung optimisme itu adalah stabilitas politik. Publik percaya situasi politik tahun ini akan lebih stabil, mengingat Indonesia baru saja menuntaskan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024, yang menguras energi seluruh komponen masyarakat. Tingginya optimisme publik menjadi modal penting bagi pemerintah.

    Seusai pesta demokrasi tahun lalu, terdapat nilai positif yang dapat dibanggakan. Di tengah persaingan dan ketegangan politik, Pilpres 2024 berlangsung aman.

    Tidak terlihat blok-blok masyarakat berbasis ikatan primordial. Sebuah prestasi besar, ketika bangsa ini mampu melampaui tahun politik 2024 dengan damai.

    Selaras dengan penggalan pidato Tahun Baru dari Presiden Prabowo, tahun 2024 mengajarkan masyarakat tentang banyak hal, khususnya tentang pentingnya adaptasi dan inovasi menghadapi situasi ketidakpastian.

    “Namun, saya percaya dengan kerja keras, kolaborasi serta semangat gotong royong, kita mampu membangun Indonesia lebih maju dan sejahtera pada 2025 dan seterusnya,” tutur Presiden Prabowo.

    Sikap optimisme itu bakal menjadi pendorong dalam menghadapi tantangan yang ada.

    Dalam hal itu, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,2 persen per tahun berjalan pada 2025. Ini perlu didukung beberapa sektor unggulan seperti pariwisata, digital ekonomi, dan industri manufaktur.

    Berbagai program strategis pun disiapkan untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

    Pembangunan infrastruktur fisik, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, tidak hanya bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga mendukung distribusi logistik dan efisiensi ekonomi.

    Infrastruktur merupakan public good yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan menarik investasi.

    Pada konteks Indonesia sekarang, langkah ini relevan untuk menghadapi tantangan geografis yang luas dan beragam, di mana konektivitas menjadi kunci integrasi pasar domestik.

    Digitalisasi sektor ekonomi sebagai inisiatif yang signifikan. Pada teori ekonomi modern, digitalisasi dapat mengurangi biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan mendorong inovasi.

    Pemerintah, melalui agenda transformasi digital, berikhtiar mempercepat adopsi teknologi di sektor industri, UMKM, dan layanan publik.

    Digitalisasi tidak hanya memberikan efisiensi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, seperti ekonomi berbasis platform dan fintech, yang telah tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir.

    Selanjutnya transisi menuju energi terbarukan sebagai langkah penting untuk keberlanjutan ekonomi.

    Mengadopsi teori green economy, langkah ini bertujuan menciptakan pertumbuhan yang berorientasi pada pengurangan emisi karbon dan pemanfaatan sumber daya secara efisien.

    Fenomena perubahan iklim dan komitmen global terhadap dekarbonisasi membuat Indonesia tidak hanya melihat transisi energi sebagai kewajiban lingkungan, tetapi juga peluang untuk menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa.

    Dengan mendorong percepatan transisi energi, pemerintah dapat menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) dengan energi bersih, yang berbasis sinar matahari (PLTS) dan air (PLTA).

    Bonus demografi juga menjadi faktor optimisme yang penting dalam ekonomi nasional. Menurut teori transisi demografi, ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) tinggi, maka ada potensi besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

    Namun, untuk memanfaatkan peluang tersebut, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan menjadi krusial.

    Pendidikan berkualitas dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja, sementara sistem kesehatan yang baik memastikan produktivitas tetap tinggi, menjelang Indonesia Emas 2045.

    Sumber : Antara

  • Pemkab Jayapura dorong peningkatan jumlah UMKM orang asli Papua

    Pemkab Jayapura dorong peningkatan jumlah UMKM orang asli Papua

    Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Hariyanto ketika diwawancarai sejumlah wartawan di Sentani. (ANTARA/Yudhi Efendi)

    Pemkab Jayapura dorong peningkatan jumlah UMKM orang asli Papua
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 15:05 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua, mendorong peningkatan jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) orang asli Papua (OAP) di daerah itu.

    Jumlah pelaku UMKM yang terdata hingga Desember 2024 kurang lebih sebanyak 5.800 orang.

    Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jayapura Hariyanto di Sentani, Minggu, mengatakan pelaku UMKM di daerah perbandingannya 60:40.

    “Pelaku UMKM di Kabupaten Jayapura khususnya daerah perkotaan seperti Sentani, Sentani Timur dan Waibu masih didominasi oleh masyarakat non-OAP,” katanya.

    Menurut Hariyanto, hal ini menjadi catatan pihaknya untuk terus mendorong sektor UMKM kepada OAP.

    “Pelatihan dan modal usaha tetap diberikan pada tahun ini seperti yang sudah dilakukan tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

    Dia menjelaskan strategi yang dilakukan 2025, memberikan bantuan modal kepada pelaku UMKM yang berjalan normal dan menjadi binaan.

    “Kami akan fokus kepada pelaku UMKM OAP yang usahanya berjalan normal, sedangkan yang tidak berjalan baik tidak mendapat dukungan supaya menjadi evaluasi bagi mereka,” katanya.

    Dia menambahkan pelatihan peningkatan kewirausahaan tetap diberikan yang difokuskan pada bidang manajemen.

    “Kami memperkuat kapasitas manajemen dari setiap pelaku UMKM dari 19 distrik di Kabupaten Jayapura, supaya usaha yang mereka geluti dapat terus berkembang dan meningkat,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Pelaku industri aset kripto berharap tak dikenai PPN

    Pelaku industri aset kripto berharap tak dikenai PPN

    CEO Indodax Oscar Darmawan. ANTARA/HO-Indodax

    Pelaku industri aset kripto berharap tak dikenai PPN
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 06:15 WIB

    Elshinta.com – Pelaku industri aset kripto di tanah air berharap tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) guna mempercepat adopsi aset kripto sebagai instrumen keuangan yang inklusif dan inovatif di Indonesia.

    CEO Indodax Oscar Darmawan menyatakan sifat kripto serupa dengan transaksi keuangan sehingga kripto dapat dikecualikan dari PPN, sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara lain.

    “Dengan dihapusnya PPN, justru berpotensi meningkatkan pendapatan negara dari pajak penghasilan (PPh) final atas transaksi kripto,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Hal itu, tambahnya, karena volume trading kripto dapat tumbuh lebih besar dibandingkan dengan kondisi saat ini, seiring berkurangnya beban biaya bagi para pelaku pasar.

    “Kami percaya bahwa regulasi yang seimbang akan menciptakan ekosistem yang lebih kondusif. Di banyak negara, aset kripto tidak dikenakan PPN karena dianggap sebagai bagian dari transaksi keuangan,” katanya.

    Oscar mengharapkan Indonesia juga dapat mempertimbangkan kebijakan serupa untuk mendukung pertumbuhan industri aset kripto di tanah air.

    Meskipun demikian, lanjutnya, saat ini pihaknya tetap patuh terhadap regulasi perpajakan terbaru dengan melakukan penyesuaian tarif PPN yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

    Penyesuaian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131 Tahun 2024 dan PMK No. 81 Tahun 2024, yang mengatur tarif PPN untuk transaksi aset kripto dan barang tertentu lainnya.

    Kini, menurut dia, tarif PPN untuk transaksi pembelian aset kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang ditetapkan sebesar 0,12 persen dari nilai transaksi. Sementara itu, transaksi lainnya, seperti biaya deposit, biaya penarikan rupiah, dan biaya trading, dikenakan tarif PPN efektif sebesar 11 persen, sesuai dengan PMK No. 131 Tahun 2024 Pasal 3.

    Oscar menjelaskan PPN dikenakan atas biaya transaksi tersebut, bukan atas jumlah uang yang didepositkan atau ditarik. Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan perlakuan pajak khusus terhadap aset kripto, mengingat sifatnya yang unik dan berbeda dengan barang atau jasa konvensional.

    “Sebagai pelaku industri, kami memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan yang berlaku dengan berkonsultasi secara intensif bersama otoritas terkait, termasuk Kantor Pajak,” katanya.

    Penyesuaian tarif PPN tambahnya, adalah langkah penting dalam mendukung transparansi perpajakan di Indonesia sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan transaksi bagi pengguna platform Indodax.

    Pada kesempatan itu dia menegaskan para member tidak perlu khawatir, karena semua biaya di Indodax sudah termasuk komponen pajak, biaya CFX, dan sebagainya.

    “Dengan demikian, semua biaya sudah otomatis dibayarkan, sehingga penggunaan platform Indodax menjadi lebih simpel dan mudah bagi para member,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Pemkab Bekasi cetak skor 4,08 evaluasi SPBE 2024

    Pemkab Bekasi cetak skor 4,08 evaluasi SPBE 2024

    Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi merespon positif pencapaian evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di ruang pusat komando Diskominfosantik setempat, Sabtu. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

    Pemkab Bekasi cetak skor 4,08 evaluasi SPBE 2024
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 05 Januari 2025 – 08:23 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menerima prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan sukses mencetak skor tinggi mencapai 4,08 dalam penilaian evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024.

    “Prestasi ini ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai pengakuan atas komitmen dan konsistensi kita dalam mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan,” kata Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi di Cikarang, Sabtu.

    Ia menilai skor 4,08 ini menunjukkan peningkatan berkelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya serta tidak hanya mencerminkan peningkatan layanan berbasis elektronik dan digitalisasi di berbagai bidang melainkan juga efisiensi, transparansi hingga akuntabilitas layanan publik yang lebih baik.

    “Melalui keputusan dari KemenPAN-RB tentang hasil evaluasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah se-Indonesia tahun 2024, Kabupaten Bekasi kini memiliki predikat ‘Sangat Baik’ dengan skor 4,08,” katanya.

    Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam kurun waktu empat tahun terakhir berhasil menggenjot skor SPBE yang hanya 1,6 pada tahun 2021, menjadi 1,71 di tahun 2022 dan naik signifikan pada tahun 2023 menjadi 3,28.

    Dirinya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan khususnya Dinas Kominfosantik yang telah berkontribusi mendorong terselenggara layanan berbasis elektronik serta digitalisasi tata kelola pemerintahan dan juga masyarakat secara umum yang turut berkontribusi dalam pencapaian ini.

    “Hasil ini adalah bukti nyata sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta responsif terhadap kebutuhan zaman,” ucapnya.

    Kepala Dinas Kominfosantik Kabupaten Bekasi Yan Yan Akhmad Kurnia mengatakan SPBE merupakan kerangka kerja untuk menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan.

    “Tujuan utama SPBE meningkatkan efisiensi, meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta mendorong inovasi,” katanya.

    Yan Yan menyampaikan bahwa evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh meliputi aspek tata kelola, layanan serta dampak terhadap masyarakat. Skor 4,08 merupakan tingkatan sangat baik dan mendekati istimewa yang menjadi puncak predikat penilaian.

    “Kami berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus berinovasi,” katanya.

    Prestasi ini juga menandai bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadi daerah adaptif terhadap tantangan era digital serta berkomitmen menjaga keberlanjutan transformasi digital agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

    Sumber : Antara

  • Kementan pastikan Himbara sediakan Rp300 triliun KUR untuk pertanian

    Kementan pastikan Himbara sediakan Rp300 triliun KUR untuk pertanian

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. ANTARA/HO-Humas Kementan

    Kementan pastikan Himbara sediakan Rp300 triliun KUR untuk pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 07:44 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan seluruh perbankan yang masuk dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) telah penyediaan anggaran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa anggaran KUR sebesar itu nantinya akan digunakan sebagai akses perkreditan petani dan pengusaha yang mencakup pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan juga Rice Milling Unit (RMU) atau mesin penggiling gabah.

    “Jumlahnya Rp300 triliun KUR secara nasional, dan 3 persen di antaranya untuk alsintan, termasuk di dalamnya ada juga RMU. Kalau untuk petani, sebesar Rp100 juta tanpa agunan,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/1).

    Mentan mengaku telah melakukan rapat bersama Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras serta Himpunan Bank Negara (Himbara) guna membahas mengenai hal tersebut.

    Amran menuturkan bahwa kemudahan dan berbagai upaya sepenuhnya untuk meningkatkan produksi nasional serta mempercepat target swasembada agar bisa terwujud secara singkat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Sudah lakukan persiapkan agar swasemabda secepat cepatnya. Bulog juga siap melakukan penyerapan. Diperkirakan panen pada bulan Januari, Februari, dan Maret mendatang kenaikannya akan cukup besar,” katanya.

    Mentan juga meminta agar Perpadi segera melakukan penyerapan KUR serta penyerapan hasil panen raya para petani di seluruh daerah. Apalagi, panen raya tahun ini sesuai dengan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam posisi yang sangat besar.

    Ia juga berharap Perpadi seluruh Indonesia membantu penyerapan sebab pada bulan Februari dan Mei akan memasuki masa panen padi.

    “Sekali lagi kami mendorong perbankan untuk membuka akses kredit usaha alsintan. Jadi, inilah bentuk perhatian pemerintah terhadap para petani, semua atas kebaikan Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” katanya.

    Pengusaha penggilingan padi yang tergabung dalam Perpadi menyambut baik solusi cepat yang diberikan Mentan dalam mempermudah akses pembiayaan KUR bagi pengusaha untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi sekaligus mempercepat swasembada.

    “Saya sangat senang Pak Menteri bukan orang yang suka basa-basi, Pak Menteri orangnya tegas dan mau mengerti apa yang menjadi harapan kami di Perpadi, yaitu dengan membuka akses perluasan KUR dalam membantu petani meningkatkan produksi,” kata Nurkat Hadi Kusumo, anggota Perpadi Jawa Barat.

    Ketua DPD Perpadi Provinsi Aceh Darmawan berharap semua solusi dari Mentan Amran akan membawa dampak besar pada perkembangan sektor pertanian di Indonesia, di antaranya adalah kembali semangat pertanaman petani Aceh dalam mendukung peningkatan produksi nasional.

    “Saya rasa solusi yang ditawarkan ini jika terealisasi dengan baik, penggilingan padi di Aceh bisa bergairah, pertanian di Aceh semakin bergairah. Jadi, dengan solusi hari ini kami dapat memperoleh optimisme dalam menyediakan gabah petani untuk swasembada,” kata Darmawan.

    Sumber : Antara

  • Mandatori biodiesel B40 hemat devisa Rp147,5 triliun

    Mandatori biodiesel B40 hemat devisa Rp147,5 triliun

    Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) Eniya Listiani Dewi menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Jumat (3/1/2025). ANTARA/Harianto

    Kemen ESDM: Mandatori biodiesel B40 hemat devisa Rp147,5 triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 08:58 WIB

    Elshinta.com – Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) Eniya Listiani Dewi menyatakan bahwa mandatori penggunaan bahan bakar campuran biodiesel 40 persen (B40) menghemat biaya impor Rp147,5 triliun.

    Eniya di Jakarta, Jumat mengatakan bahwa program mandatori bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit dapat mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), sehingga menghemat devisa.

    “Penghematan devisa untuk mandatori penggunaan B40 sebesar Rp147,5 triliun,” kata Eniya.

    Sementara itu, lanjut Eniya, untuk penerapan B35, Indonesia dapat menghemat devisa hingga Rp122,98 triliun. Dengan demikian terjadi penghematan devisa sekitar Rp25 triliun dengan tidak mengimpor BBM jenis minyak solar.

    Eniya menuturkan bahwa selain memberikan manfaat secara ekonomi, program mandatori biodiesel B40 telah memberikan manfaat signifikan di berbagai aspek sosial, lingkungan termasuk peningkatan nilai tambah crude palm oil (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp20,9 triliun.

    “Selain itu penyerapan tenaga kerja lebih dari 14 ribu orang (off-farm) dan 1,95 juta orang (on-farm), serta pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 41,46 juta ton CO2e per tahun,” jelasnya.

    Pada tahun 2025, pemerintah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel dengan rincian, 7,55 juta kl diperuntukkan bagi public service obligation (PSO). Sementara 8,07 juta kl dialokasikan untuk non-PSO.

    Implementasi program mandatori B40 ini tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Sebesar 40 Persen.

    Penyaluran biodiesel ini akan didukung oleh 24 Badan Usaha (BU) BBN yang menyalurkan biodiesel, 2 BU BBM yang mendistribusikan B40 untuk PSO dan non-PSO, serta 26 BU BBM yang khusus menyalurkan B40 untuk non-PSO.

    Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menetapkan mandatori penggunaan bahan bakar campuran biodiesel 40 persen (B40) resmi berlaku sejak 1 Januari 2025.

    Bahlil dalam jumpa pers, di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa pada hari ini Kementerian ESDM telah melakukan rapat internal membahas secara detail terkait dengan urusan biodiesel B40.

    “Kita sudah memutuskan dari Kementerian ESDM tentang peningkatan dari B35 ke B40. Dan hari ini kita umumkan bahwa berlaku per 1 Januari 2025,” kata Bahlil.

    Langkah ini, menurut Bahlil, sejalan dengan agenda Astacita Presiden RI Prabowo Subianto terkait ketahanan dan swasembada energi, serta target pemerintah mencapai net zero emission di tahun 2060. Pemerintah bahkan menyiapkan rencana peningkatan lebih lanjut ke B50 pada 2026.

    “Kalau ini berjalan baik, atas arahan Presiden Prabowo, kita akan mendorong implementasi B50 pada 2026 dan kalau ini kita lakukan, maka impor kita terhadap solar, Insya Allah dipastikan sudah tidak ada lagi di tahun 2026,” kata Bahlil.

    “Jadi program (mandatori biodiesel) ini bagian daripada perintah Presiden tentang ketahanan energi dan mengurangi impor,” tambah Bahlil.

    Sumber : Antara

  • Investor dan Pengelola JCC tunduk pada perjanjian kerjasama

    Investor dan Pengelola JCC tunduk pada perjanjian kerjasama

    JCC mengaku kaget atas langkah PPKGBK menutup akses ke JCC.. Foto: Istimewa

    Investor dan Pengelola JCC tunduk pada perjanjian kerjasama
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Sabtu, 04 Januari 2025 – 11:25 WIB

    Elshinta.com – PT Graha Sidang Pratama (GSP), investor dan pengelola Jakarta Convention Center (JCC) menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang teguh pada Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT) yang ditandatangani tahun 1991. Salam perjanjian tersebut, perusahaan memiliki pilihan pertama memperpanjang kontrak setelah perjanjian kerjasama berakhir pada 21 Oktober 2024.

    Pada saat PT GSP (dulu PT Indobuildco) menandatangani kesepakatan dengan PPKGBK (dulu Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan/BPGS), terdapat sejumlah klausul yang mengikat kedua pihak, dalam keterangan tertulis yang diterima Elshinta, Sabtu (4/1/2025).

    Pasal 8.1 Perjanjian menyebut PT GSP harus menyerahkan Gedung JCC setelah berakhirnya perjanjian pada 21 Oktober 2024. Namun pada pasal 8.2 menyebutkan PT GSP memiliki pilihan pertama untuk memperpanjang Perjanjian dengan PPKGBK berdasarkan persyaratan yang akan ditentukan kemudian.

    “Kami telah menguji adanya pengingkaran perjanjian tahun 1991 yang dilakukan oleh PPKGBK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas pengingkaran klausul perjanjian pasal 8 ayat 2 itu. Sebagai investor dan pengelola JCC tentu kami punya hak untuk menagih janji pemerintah atas kesepakatan yang ditandatangani kedua pihak di tahun 1991 lalu,” tegas Amir Syamsudin, kuasa hukum PT GSP di Jakarta.

    Menurut Amir, langkah PPKGBK menutup JCC dengan dasar perjanjian pasal 8.1 jelas menunjukkan adanya pengingkaran hukum. Karena fakta hukumnya terdapat klausul lain yang menjadikan PT GSP memiliki hak untuk memperpanjang pengelolaannya di JCC.

    “Ketidakpatuhan terhadap perjanjian ini jelas menjadi ancaman terhadap investor dan pelaku usaha. Jangan sampai kepentingan sepihak dan jangka pendek menghancurkan ekonomi Indonesia,” katanya.

    Amir menegaskan, PT GSP tidak sedang melawan negara. Perusahaan justru patuh terhadap setiap kewajiban kepada negara dan tidak pernah wanprestasi. “Kami hanya ingin klausul perjanjian  dipatuhi para pihak. Bukan dengan tindakan sewenang-wenang yang justru merugikan negara karena bisnis MICE bisa hancur akibat ulah PPKGBK,” tandasnya.

    “PT GSP sesuai dengan perjanjian tahun 1991, telah menawarkan perpanjangan kontrak dengan kontribusi ke negara yang menurut kami sangat baik,” tambahnya.

    Namun proposal itu justru ditolak dan sekarang JCC diambil alih dengan mengabaikan hak-hak investor yang nyata dilindungi oleh perjanjian.

    Sementara itu, Edwin Sulaeman, General Manager JCC mengaku kaget atas langkah PPKGBK menutup akses ke JCC. Sebagai pengelola, lanjut Edwin, pihak JCC berharap kegiatan yang sudah berkontrak dapat berjalan.

    Karena tindakan yang dilakukan PPKGBK menutup akses ke JCC telah menimbulkan kepanikan dari para mitra bisnis dan klien yang sudah menetapkan jadwal kegiatannya di JCC pada tahun ini.

    “Kami menghormati proses hukum yang berjalan dan kepada mitra bisnis JCC kita akan tetap menjalankan kegiatan sesuai kontrak yang telah disepakati,” ujar Edwin.

    Edwin juga mengingatkan bahwa tindakan-tindakan yang tidak sesuai koridor hukum hanya akan menghancurkan JCC dan industri MICE Indonesia yang dibangun dengan susah payah selama puluhan tahun.

    Ia juga menegaskan bahwa JCC akan selalu mendukung upaya pemerintah dalam memajukan industri MICE nasional agar berkontribusi semakin besar terhadap ekonomi.

    “Banyak pelaku usaha yang bergantung pada berbagai event di JCC selama puluhan tahun ini. Jangan sampai ekosistem yang sudah jelas kontribusinya ini rusak karena kepentingan sepihak dan jangka pendek. Sangat disayangkan jika itu yang terjadi,” tutup Edwin.

     

    Penulis: DS Krisanti/Ter

    Sumber : Radio Elshinta