Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Saham perbankan lesu seiring asing antisipasi kebijakan Trump

    Saham perbankan lesu seiring asing antisipasi kebijakan Trump

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Saham perbankan lesu seiring asing antisipasi kebijakan Trump
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 18:11 WIB

    Elshinta.com – Analis saham sekaligus Founder Stocknow.id Hendra Wardana menyampaikan bahwa pelemahan saham-saham perbankan di pasar saham Indonesia seiring dengan investor asing yang melakukan aksi jual bersih (foreign net sell), sebagai upaya mengantisipasi kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.

    Ia menyebut, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar saham Indonesia, membuat investor asing lebih selektif dalam memilih saham terutama pada sektor yang rentan terhadap fluktuasi nilai tukar.

    “Faktor-faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Donald Trump, yang memperkuat dolar AS, turut mempengaruhi aksi jual beli asing,” ujar Hendra saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Rabu.

    Selain itu, Hendra menjelaskan, pengetatan likuiditas pada sektor perbankan, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) mendekati 95 persen pada beberapa bank besar, meningkatkan kekhawatiran terhadap likuiditas dan biaya dana.

    “Yang pada akhirnya mempengaruhi margin bunga bersih (NIM) dan profitabilitas bank,” ujar Hendra.

    Secara spesifik, Ia menjelaskan untuk PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang fokus pada pembiayaan segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sangat terpengaruh oleh kenaikan kredit macet pada segmen ini.

    “Investor asing melihat risiko yang meningkat dari kredit bermasalah tersebut, sehingga mereka lebih memilih untuk menjual saham BBRI dalam jumlah besar, yang kemudian menekan harga saham dan mencerminkan sentimen negatif terhadap prospek keuangan bank ini,” ujar Hendra.

    Untuk PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Ia menjelaskan menjadi target aksi jual investor asing akibat perlambatan laju pertumbuhan kredit dan peningkatan biaya pencadangan untuk kredit bermasalah.

    “Kekhawatiran terhadap pertumbuhan laba yang lebih lambat dan potensi risiko yang masih membayangi sektor kredit menjadi alasan utama di balik aksi jual ini, yang pada akhirnya memberikan tekanan tambahan pada kinerja saham BBNI,” ujar Hendra.

    Sementara itu, untuk PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Ia menyebut adanya kepercayaan investor asing terhadap kinerja dan prospek kedua bank tersebut.

    Dengan eksposur yang lebih rendah terhadap segmen kredit yang berisiko tinggi seperti UMKM, Ia menyebut BMRI mampu menarik minat investor asing yang mencari stabilitas di tengah tantangan ekonomi global.

    Terkait BBCA, Ia menyebut stabilitas dan manajemen risiko yang baik dari BBCA membuat saham bank tersebut menjadi pilihan utama bagi investor asing,

    “Bahkan di tengah ketidakpastian ekonomi, kepercayaan mereka terhadap kemampuan BBCA untuk tetap tumbuh dan mempertahankan profitabilitasnya menjadi alasan di balik pembelian bersih yang signifikan ini,” ujar Hendra.

    Dalam kesempatan ini, Hendra berharap ke depan program-program baru dari pemerintah, seperti peningkatan daya beli masyarakat, insentif perpajakan, dan pembatalan kenaikan PPN 12 persen dapat memperbaiki kinerja perbankan di Tanah Air.

    Lanjutnya, prediksi pertumbuhan kredit pada tahun 2025 di level 9-10 persen juga bisa menjadi katalis positif, terutama apabila likuiditas dapat dikelola dengan lebih baik.

    “Hal ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa bank besar mengalami aksi jual bersih oleh asing, potensi pemulihan tetap ada, tergantung pada bagaimana kebijakan dan strategi diimplementasikan untuk menghadapi tantangan yang ada,” ujar Hendra.

    Sumber : Antara

  • BPS sebut 52,45 persen penduduk miskin terkonsentrasi di Pulau Jawa

    BPS sebut 52,45 persen penduduk miskin terkonsentrasi di Pulau Jawa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BPS sebut 52,45 persen penduduk miskin terkonsentrasi di Pulau Jawa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 18:47 WIB

    Elshinta.com – Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa 52,45 persen dari total jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 24,06 juta orang tinggal di Pulau Jawa.

    “Jumlah penduduk miskin juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, yaitu sebanyak 12,62 juta orang, atau sekitar 52,45 persen dari total penduduk miskin di Indonesia berlokasi di Pulau Jawa,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu.

    Ia menyatakan bahwa fenomena tersebut terjadi bukan karena Pulau Jawa merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi, melainkan karena Pulau Jawa merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak.

    “Secara jumlah, penduduk miskin pastinya akan berlokasi di daerah yang jumlah penduduknya besar. Sekitar 55,84 persen dari total penduduk Indonesia itu berlokasi di Pulau Jawa, maka ini tentunya normal bahwa jumlah penduduk miskin paling banyak ada di Pulau Jawa,” katanya.

    Berdasarkan tingkat kemiskinan, Amalia menuturkan bahwa Pulau Jawa justru memiliki angka kemiskinan yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain.

    Ia menyatakan bahwa persentase atau tingkat kemiskinan di Pulau Jawa bahkan hanya 8,05 persen, atau lebih rendah daripada rata-rata nasional yang mencapai 8,57 persen.

    “Jadi, mohon dibedakan antara jumlah dengan persentase. Karena persentasenya kecil, 8,05 persen, artinya hanya ada 8 penduduk miskin di Pulau Jawa dari setiap 100 penduduk.,” katanya.

    Amalia juga mengatakan bahwa persentase penduduk miskin di Pulau Jawa mengalami penurunan pada September 2024 dibandingkan Maret 2024, yakni menjadi 8,05 persen dari sebelumnya 8,48 persen.

    “Dan karena jumlah penduduk Pulau Jawa juga besar, maka penurunan dari 8,48 persen menjadi 8,05 persen, atau turun sebesar 0,43 persen basis poin, ini juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan pada tingkat nasional,” tuturnya.

    Sementara wilayah dengan konsentrasi penduduk miskin tertinggi kedua adalah Pulau Sumatera dengan jumlah 5,25 juta orang atau 21,82 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.

    Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta orang, atau turun sebanyak 1,16 juta orang dibandingkan dengan Maret 2024.

    Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2024 mengalami penurunan sebesar 0,46 basis poin dibandingkan dengan Maret 2024, yakni menjadi 8,57 persen dari sebelumnya 9,03 persen.

    Dengan begitu, tingkat kemiskinan pada September 2024 merupakan yang terendah sepanjang sejarah sensus BPS. Pencapaian tersebut adalah pertama kalinya tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat menyentuh angka 8 persen, yang mana sebelumnya selalu di atas 9 persen.

    Sumber : Antara

  • Pabrik Apple mulai dibangun, bakal pasok 65 persen kebutuhan AirTag

    Pabrik Apple mulai dibangun, bakal pasok 65 persen kebutuhan AirTag

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Pabrik Apple mulai dibangun, bakal pasok 65 persen kebutuhan AirTag
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 18:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyatakan pabrik vendor Apple sudah mulai dibangun di Indonesia, di mana vendor itu akan menyuplai 65 persen kebutuhan AirTag di seluruh dunia.

    “Ini adalah tahap awal, dan nanti dari salah satu vendor yang dibangun di Indonesia ini akan menyuplai 65 persen dari kebutuhan AirTag Apple di seluruh dunia,” kata Rosan dalam kegiatan ‘Semangat Awal Tahun 2025’ di Jakarta, Rabu.

    Menurutnya, investasi itu bernilai 1 miliar dolar AS atau setara dengan Rp16 triliun, dengan potensi penciptaan lapangan kerja hingga 2.000 orang. Investasi itu akan terus didorong hingga bisa mencapai 10 miliar dolar AS.

    Adapun pabrik vendor itu ditargetkan rampung pada awal 2026.

    “Jadi, ini berjalan baik. Kita masih negosiasi, masih reasoning juga. Menurut saya, kalau orang berinvestasi, itu kan komitmen jangka panjang dan kita tidak suka surprise. Semuanya ingin terukur, terstruktur, serta penuh kepastian. Itu yang kita berikan ke mereka,” jelas dia.

    Meski pabrik vendor AirTag telah dibangun di Indonesia, tepatnya di Batam, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan produk terbaru Apple yaitu iPhone 16 belum bisa masuk ke pasar domestik.

    Menperin mengatakan hal tersebut karena investasi yang digelontorkan Apple tidak berkaitan langsung dengan proses pembuatan handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) dalam ketentuan untuk mendapatkan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai TKDN.

    Ia mengatakan dalam negosiasi yang dilakukan antara tim teknis Kemenperin dengan Apple yang digelar di Jakarta pada 7 Agustus, pihak Apple sudah menyampaikan proposal pemenuhan sertifikasi TKDN melalui skema ketiga yakni inovasi, namun angka yang ditawarkan oleh perusahaan raksasa tersebut belum sesuai dengan empat prinsip berkeadilan yang ditetapkan.

    Adapun empat prinsip tersebut antara lain yakni perbandingan investasi Apple di negara lain, investasi produsen handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) selain Apple di Indonesia, nilai tambah dan pendapatan bagi Indonesia, serta penyerapan tenaga kerja dalam ekosistem.

    “Kami menyampaikan kepada mereka bahwa nilai yang diusulkan atau yang di-propose oleh Apple dalam mengikuti skema ketiga ini itu juga masih di bawah apa yang menjadi perhitungan teknokratis,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • Realisasi PAD Sleman meningkat 3,17 persen

    Realisasi PAD Sleman meningkat 3,17 persen

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Realisasi PAD Sleman meningkat 3,17 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 19:08 WIB

    Elshinta.com – Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 sebesar Rp1,184 triliun. Angka ini meningkat 3,17 persen dibanding tahun sebelumnya.

    Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Tina Hastani mengatakan tren PAD Kabupaten Sleman cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 lalu, tercatat PAD Kabupaten Sleman sebesar Rp792,23 miliar. Kemudian pada tahun 2021 naik menjadi Rp841,51 miliar.

    Memasuki tahun 2022, PAD Kabupaten Sleman tembus di angka Rp1,05 triliun. Selanjutnya pada tahun 2023, total PAD Kabupaten Sleman mencapai Rp1,14 triliun. Angka tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2024 ini menjadi Rp1,18 triliun.

    Adapun realisasi capaian PAD di tahun 2024 ini setara dengan 98,71% dari target Rp1,199 triliun. 

    Tina menjelaskan ada beberapa jenis pendapatan yang membentuk PAD tersebut, yaitu pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

    “Perolehan PAD itu asalnya dari beberapa sumber, di antaranya pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan, dan lain-lain PAD yang sah,” ujar Tina. 

    Pada jenis pendapatan pajak daerah, BKAD Sleman mencatat realisasinya mencapai Rp851,532 miliar. Nilai itu setara dengan 97,99% dari target Rp869,022 miliar. 

    Adapun rincian realisasi penerimaan pajak daerah sebagai berikut:
    a.    PBJT Jasa Perhotelan Rp167,045 miliar 
    b.    PBJT Makanan dan / Minuman Rp183,610 miliar 
    c.    PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan Rp21,702 miliar 
    d.    PBJT Tenaga Listrik Rp145,260 miliar 
    e.    PBJT Jasa Parkir Rp3,703 miliar 
    f.    Pajak Reklame Rp12,950 miliar 
    g.    Pajak Air Tanah Rp9,185 miliar 
    h.    Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp1,677 miliar 
    i.    Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBBP2) Rp83,673 miliar
    j.    Pajak Bea Perhotelan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp222,722 miliar

    Dari 10 jenis pajak tersebut, diketahui BPHTB menjadi kontributor terbesar PAD Sleman, disusul PBJT Makan dan/Minum pada posisi kedua, dan PBJT Jasa Perhotelan di posisi ketiga. 

    Selanjutnya, realisasi penerimaan retribusi daerah sebesar Rp252,353 miliar, atau setara dengan 107,96% dari target Rp233,738 miliar. Sementara, realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp43,658 miliar dari target Rp42,893 miliar. 

    Terakhir, realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah mencapai Rp36,666 miliar dari target Rp53,981 miliar. Tina menyebut, penerimaan ini bersumber dari 10 jenis pajak di antaranya bunga deposito, Dinas Kesehatan, penguatan modal, jasa giro, pendapatan denda pajak daerah, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Lingkungan Hidup, dan pendapatan lain-lain PAD yang sah.

    “Paling banyak itu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadi, realisasinya sebesar Rp12,614 miliar. Kemudian disusul bunga deposito dan pendapatan lain-lain PAD yang sah,” pungkasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Rabu (15/1).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Menko Pangan tekankan harga gabah dan revitalisasi pabrik dalam Munas Perpadi

    Menko Pangan tekankan harga gabah dan revitalisasi pabrik dalam Munas Perpadi

    Sumber foto: Agung Santoso/elshinta.com.

    Menko Pangan tekankan harga gabah dan revitalisasi pabrik dalam Munas Perpadi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 19:24 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan langkah pemerintah dalam mendukung petani dan pengusaha penggilingan padi melalui kebijakan harga gabah yang stabil dan program revitalisasi pabrik. Hal ini disampaikan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Perpadi 2025 di Diamond Convention Center, Solo, Rabu (15/1).

    Menurut Zulkifli Hasan, pemerintah telah menetapkan harga gabah dari petani sebesar Rp 6.500 per kilogram, meningkat dari sebelumnya Rp 6.000. Selain itu, harga jagung juga dinaikkan menjadi Rp 5.500 per kilogram. “Ini arahan langsung dari Presiden Prabowo, untuk memastikan petani mendapatkan harga yang layak,” ujar Zulkifli.

    Ia juga menyampaikan bahwa Bulog telah menandatangani nota kesepahaman dengan Perpadi untuk membeli gabah dari petani dengan harga tersebut dan mengolahnya menjadi beras dengan harga pembelian Rp 12.000 per kilogram sesuai kriteria kekeringan.

    Zulkifli menyoroti kesenjangan antara pabrik besar dan kecil dalam hal efisiensi dan akses permodalan. “Pabrik kecil sering kalah bersaing dengan pabrik besar karena efisien mesin. Mereka ingin melakukan revitalisasi, bukan meminta, tetapi meminjam dengan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, sering kali aksesnya sulit,” katanya.

    Ia berkomitmen membantu pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit dengan mengawal prosesnya hingga tuntas. “Kalau pabrik besar bisa mendapat puluhan triliun, tidak adil jika pabrik kecil kesulitan mendapatkan kredit. Kita akan kawal sampai mereka dapat,” tegasnya.

    Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso, menyatakan kesiapan organisasinya untuk mendukung kebijakan pemerintah menuju swasembada pangan. Namun, ia menekankan pentingnya kebijakan yang holistik, mencakup hulu ke hilir.

    “Kita bicara swasembada pangan bukan hanya di tingkat petani, tetapi juga pabrik dan pasar. Ketiganya harus berkesinambungan,” ujar Sutarto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Agung Santoso.

    Ia juga berharap kredit untuk revitalisasi alat-alat pertanian dapat diperluas dengan bunga yang lebih terjangkau. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Tahun 2024, penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara tertinggi di Indonesia

    Tahun 2024, penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara tertinggi di Indonesia

    Foto Istimewa

    Tahun 2024, penurunan angka kemiskinan di Sumatera Utara tertinggi di Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 21:58 WIB

    Elshinta.com – Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengalami penurunan sebesar 0,80 poin dari 7,99% pada Maret 2024 menjadi 7,19% pada September 2024, angka penurunan tersebut merupakan yang tertinggi di Indonesia selama tahun 2024. Angka kemiskinan tersebut setara dengan 1,11 juta jiwa pada September 2024 atau berkurang sekitar 117,1 ribu jiwa dalam enam bulan terakhir. 

    Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni menanggapi bahwa keberhasilan tersebut merupakan kerja sama seluruh perangkat yang ada di Sumut, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, pemerintah kota/kabupaten, Forkopimda, instansi vertikal, swasta dan seluruh elemen masyarakat. 

    “Kita berhasil dan kita bisa mencapai capaian yang sangat baik karena kekompakan kita, kerja keras kita dan keberhasilan kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan serentak yang sudah dicanangkan,” kata Fatoni saat menghadiri Pers Rilis Berita Resmi Statistik Januari Tahun 2025 di Kantor BPS Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (15/1/2025).

    Fatoni mengatakan gerakan serentak merupakan gerakan bersama yang mengajak seluruh elemen dan komponen untuk bersama-sama menangani dan juga ikut melaksankan pembangunan di Sumut. Seperti diketahui bahwa sejumlah gerakan telah dilaksanakan di Sumut, seperti gerakan penanganan kemiskinan ekstrem serentak, gerakan penanganan inflasi serentak, gerakan pasar murah serentak, gerakan pangan murah serentak, gerakan pembangunan sanitasi serentak, dan lainnya.

    “Kita juga bersyukur pelaksanaan PON di Sumut berdampak positif dan memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Sumut. PON membawa pertumbuhan ekonomi Sumut tumbuh cukup baik, inflasi terkendali di bawah rata-rata nasional,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut Asim Saputra mengatakan pengendalian inflasi selama 2024 mencapai titik keberhasilan yang sangat besar, dimana inflasi pada September 2024 relatif terkendali hanya 1,4% (yoy). Inflasi, katanya, menjadi salah satu tolak ukur bagaimana menanggulangi tingkat kemiskinan. Bahkan, angka penurunan kemiskinan tersebut relatif merata, baik di pedesaan maupun perkotaan.

    Pada triiwulan III tahun 2024, BPS Sumut mencatat pertumbuhan ekonomi Sumut mencapai titik cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi di periode tersebut merupakan pertumbuhan tertinggi di Pulau Sumatera. Begitu pula dengan perkembangan pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Sumut yang cukup baik. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi di Sumut tercatat tumbuh di atas nasional 5,47%. 

    “Ini menunjukkan bahwa kita bisa mematahkan pandangan ada penurunan daya beli khususnya di Sumut, kita mampu mendongkrak daya beli dengan pertumbuhan tersebut. Kalau kita cermati beberapa provinsi di Indonesia, penurunan jumlah penduduk miskin Sumut terbesar ketiga setelah Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumut berada di urutan ketiga dalam hal menurunkan angka kemiskinan September 2024,” jelasnya. 

    Dia menyebutkan terdapat sejumlah komoditas yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan di Sumut pada September 2024. Untuk daerah perkotaan, komoditas yang memberi pengaruh besar terhadap garis kemiskinan yakni beras, rokok kretek filter, dan ikan tongkol. Sementara di desa dipengaruhi oleh beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. 

    Turut hadir pada acara tersebut Pimpinan Kantor Bank Indoensia Wilayah Sumut, Bulog Sumut, BKKBN, instansi vertikal, pimpinan OPD Sumut, media, dan lainnya.(LT)

    Sumber : Sumber Lain

  • Indonesia siap hadapi dampak perang dagang AS-China

    Indonesia siap hadapi dampak perang dagang AS-China

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendag: Indonesia siap hadapi dampak perang dagang AS-China
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 22:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyatakan, Indonesia siap menghadapi dampak dari potensi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan China.

    “Itu kan udah isu dari dulu, kita siap saja ya,” kata Budi di Jakarta, Rabu.

    Potensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China diprediksi akan muncul setelah Donald Trump resmi menjadi presiden. Trump diketahui mengusulkan kebijakan tarif 100 persen untuk negara anggota BRICS dan kenaikan tarif sebesar 60 persen pada produk China, yang berpotensi meningkatkan ketegangan geopolitik dan disrupsi rantai pasok global.

    Budi menyampaikan, salah satu kunci mempertahankan perekonomian di tengah ketegangan tersebut adalah dengan meningkatkan daya saing.

    Menurut dia, daya saing yang kuat akan membuat Indonesia dilirik oleh negara-negara lain karena unggul untuk perdagangan barang dan jasa.

    “Dulu juga hampir sama (kepemimpinan Trump), jadi kita harus siap. Yang penting itu kita punya daya saing, jadi kalau misalnya kita punya daya saing, terus kita bersaing dengan negara lain, daya saing kita bagus, yang penting itu nggak akan kalah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Budi menyampaikan, pemerintah akan mencoba pendekatan baru untuk menjalin kerja sama ekonomi bilateral dengan AS.

    “Nanti kita coba lakukan pendekatan lagi, jadi seperti apa formulasi hubungan yang bagus sehingga kita bisa menembus pasar,” kata Budi.

    SSebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia bakal berupaya mengajukan penurunan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui kerja sama bilateral antarkedua negara.

    Upaya ini dilakukan sebagai langkah mitigasi terhadap kebijakan tarif impor di masa pemerintahan Donald Trump mendatang.

    “Kita sedang meminta supaya akan ada kerja sama ekonomi secara bilateral, supaya tarifnya kita turunkan,” kata Airlangga usai acara IBC Business Competitiveness Outlook 2025 di Jakarta, Senin (13/1).

    Airlangga mengatakan, kerja sama perdagangan Indonesia-AS dapat ditempuh melalui beragam mekanisme, salah satunya lewat perjanjian perdagangan bebas (free trade aggrement/FTA).

    Trump akan dilantik sebagai Presiden AS ke-47 pada 20 Januari 2025. Merespons hal ini, Airlangga menjelaskan bahwa sebenarnya selama ini AS sudah mengenakan tarif bagi produk-produk impor asal Indonesia seperti apparel maupun komoditas.

    Sumber : Antara

  • Kadin gelar munas besok, Anindya bakal dikukuhkan sebagai Ketum

    Kadin gelar munas besok, Anindya bakal dikukuhkan sebagai Ketum

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Kadin gelar munas besok, Anindya bakal dikukuhkan sebagai Ketum
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 15 Januari 2025 – 23:56 WIB

    Elshinta.com – Anindya Novyan Bakrie akan dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia masa bakti 2024-2029 pada acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, yang akan diselenggarakan di Hotel The Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1).

    Undangan resmi Munas Konsolidasi yang ditandatangani Ketua Dewan Kehormatan Kadin Indonesia Rosan P Roeslani telah dikirim kepada 35 Ketua Umum Kadin Provinsi se-Indonesia.

    “Rencananya, acara akan dimulai pukul 13.00 WIB,” kata Rosan dalam keterangan tertulis Kadin Indonesia diterima di Jakarta, Rabu.

    Rosan menerangkan, acara dengan agenda tunggal ini akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.

    “M Arsjad Rasjid dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia periode 2024-2029,” katanya lagi.

    Sebelumnya, Anindya terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada 14 September 2024, di Jakarta. Saat itu, Anin, sapaan Anindya, secara aklamasi terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia.

    Sejak terpilihnya Anin menjadi Ketua Umum, Kadin Indonesia aktif sebagai mitra pemerintah. Kegiatan-kegiatan Kadin Indonesia yang digelar cukup intensif dengan agenda utama merespons kebijakan pemerintah, memberikan masukan kepada pemerintah, dan bekerja sama merealisasikan program-program pemerintah.

    Sesuai tema acara “Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia”, pertemuan pada 16 Januari 2025, merupakan ajang konsolidasi agar Kadin Indonesia lebih kohesif dan efektif sebagai mitra pemerintah.

    Dalam pernyataan sebelumnya pada akhir September 2024, Anin menyampaikan bahwa dirinya ingin merangkul seluruh anggota Kadin Indonesia agar selalu kompak, solid, dan adem.

    Sumber : Antara

  • Surplus neraca perdagangan di 2024 dukung ketahanan eksternal

    Surplus neraca perdagangan di 2024 dukung ketahanan eksternal

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    BI: Surplus neraca perdagangan di 2024 dukung ketahanan eksternal
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 00:03 WIB

    Elshinta.com – Bank Indonesia (BI) memandang bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia pada 2024 positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

    Hal itu disampaikan BI untuk merespons rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diumumkan pada Rabu.

    “Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas lain guna meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, di Jakarta, Rabu.

    Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2024 tercatat surplus 31,04 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Sebelumnya pada 2023, neraca perdagangan Indonesia juga surplus sebesar 36,89 miliar dolar AS.

    Adapun pada Desember 2024, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 2,24 miliar dolar AS. Capaian ini melanjutkan capaian surplus pada November 2024 sebesar 4,37 miliar dolar AS.

    Surplus neraca perdagangan yang berlanjut terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang tetap baik.

    Neraca perdagangan nonmigas Desember 2024 mencatat surplus sebesar 4,0 miliar dolar AS. Hal ini juga seiring dengan tetap kuatnya ekspor nonmigas sebesar 21,92 miliar dolar AS.

    Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut didukung oleh ekspor komoditas berbasis sumber daya alam seperti logam mulia dan perhiasan/permata serta bahan bakar mineral, maupun ekspor produk manufaktur seperti berbagai produk kimia serta kendaraan dan bagiannya.

    Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia.

    Adapun defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat menjadi sebesar 1,76 miliar dolar AS pada Desember 2024, sejalan dengan peningkatan impor migas yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan ekspor migas.

    Sumber : Antara

  • APPBI syukuri PPN tak jadi naik di tengah low season panjang 2025

    APPBI syukuri PPN tak jadi naik di tengah low season panjang 2025

    Ketua Umum APPBI Alphonzus Wijaja jelaskan dampak jika ada PPN 12 persen saat periode penurunan permintaan barang di Badung, Bali, Rabu (15/1/2025) (ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari)

    APPBI syukuri PPN tak jadi naik di tengah low season panjang 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 16 Januari 2025 – 06:45 WIB

    Elshinta.com – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) di hadapan Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan syukur karena penerapan PPN 12 persen ditunda.

    Ketua Umum APPBI Alphonzus Wijaja di Kabupaten Badung, Bali, Rabu, mengatakan rasa syukur ini karena tahun 2025 akan terjadi periode penurunan permintaan barang atau low season yang panjang beda dari sebelum-sebelumnya.

    “Beruntung bersyukur low season tahun ini hanya panjang tidak dalam karena pemerintah menunda kenaikan tarif PPN, kami sudah khawatir kalau diberlakukan nanti low season-nya bisa panjang dan dalam,” kata dia.

    APPBI melihat terdapat pola belanja masyarakat Indonesia yang cenderung menurun setelah hari besar, dimana umumnya terjadi setelah Idul Fitri.

    Setelah permintaan barang menurun asosiasi pengusaha mal itu melihat mulai ada kenaikan lagi menjelang libur sekolah, Natal, dan tahun baru.

    Pada tahun lalu, Alphonzus mencatat terjadi penurunan transaksi yang dalam saat periode usai Lebaran Idul Fitri ke Natal dan tahun baru akibat daya beli masyarakat yang rendah.

    Tahun ini, momentum Idul Fitri datang lebih awal yang diperkirakan pada akhir Maret, sehingga untuk menuju Natal dan tahun baru terjadi akan periode penurunan permintaan yang panjang.

    “Tahun 2025 ini low season-nya panjang karena Ramadan dan Idul Fitri-nya datang lebih awal, inilah yang kita harus antisipasi, kalau panjang dan dalam berat buat para pelaku usaha khususnya di industri retail,” ujarnya.

    Jika Bali yang dijadikan contoh maka menurut Alphonzus dampak dari PPN 12 persen di periode penurunan permintaan barang yang panjang ini tidak terlalu berpengaruh, sebab ada pariwisata yang mendongkrak daya beli, sementara bagi daerah lain akan berat.

    “Apresiasi Bu Wamendag, pemerintah telah mendengarkan masukan dan aspirasi pelaku usaha perihal penundaan kenaikan tarif PPN 12 persen itu, sangat kami apresiasi sekali karena kami khawatir,” kata dia.

    Dengan tidak adanya kenaikan PPN 12 persen maka saat ini APPBI hanya perlu memikirkan strategi menekan dampak dari periode penurunan permintaan yang panjang.

    Hingga saat ini yang mereka susun di mal-mal seluruh Indonesia adalah kegiatan-kegiatan menarik yang bisa menggaet pelanggan seperti melalui program Belanja di Indonesia Aja (Bina).

    Wamendag Dyah Roro Esti Widya Putri mengapresiasi langkah cepat pelaku usaha dalam memperpendek periode penurunan permintaan dengan menyelipkan kegiatan yang memantik semangat berbelanja.

    Kegiatan pesta belanja Bina sendiri dilakukan kementeriannya bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan nilai transaksi yang berhasil dikumpulkan terakhir Rp25,4 triliun.

    “Harapannya tiap tahun kita adakan kegiatan seperti ini (pesta belanja), kalau kemarin ditujukan untuk Nataru kita harus ingat setelah harus besar harus mengisi kekosongan, takutnya masyarakat merasa enggan berbelanja,“ ujar Dyah Roro.

    Sumber : Antara