Xcloud.id

Category: Elshinta.com Ekonomi

  • Pemprov DKI siap jalankan Inpres soal penghematan anggaran daerah

    Pemprov DKI siap jalankan Inpres soal penghematan anggaran daerah

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat menyampaikan sambutan di Balai Agung, Balai Kota Jakarta. ANTARA/HO-Pemprov DKI Jakarta.

    Pemprov DKI siap jalankan Inpres soal penghematan anggaran daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 27 Januari 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi menjelaskan, turunan inpres tersebut telah disiapkan dan saat ini tengah dirancang dalam bentuk draf instruksi gubernur (ingub).

    “Kami selaku pemerintah daerah yang merupakan bagian dari pemerintah nasional, pastinya mendukung Inpres tersebut,” ujar Teguh di Jakarta, Senin.

    Inpres itu juga akan ditindaklanjuti dengan aturan turunan berupa ingub dan saat ini sudah dalam bentuk draf. “Insya Allah, semuanya akan selesai sesuai jadwal dan segera bisa diimplementasikan,” katanya. Jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mencermati anggaran yang berpotensi untuk dihemat. Komunikasi intensif dengan tim transisi gubernur dan wakil gubernur terpilih juga terus dilakukan.

    Yang terpenting, kata Teguh, adalah mendukung program-program prioritas dari gubernur dan wakil gubernur terpilih yang segera dilantik dan mendukung program-program nasional lainnya.

    “Karena saat ini sedang menghitung hari menuju pelantikan,” kata Teguh.

    Terkait penerbitan ingub, Teguh menerangkan bahwa kepastian jumlah anggaran yang akan dihemat sedang disiapkan dan akan dioptimalkan dengan sebaik mungkin.

    “Ingub ini lebih kepada pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP). Jadi, belum sampai pada tahap penghitungan anggaran secara detail,” katanya.

     

    Ingub hanya merupakan prosedur awal. “Kalau proses ini bisa saya selesaikan, saya pikir itu akan sangat membantu,” ujar Teguh. Teguh menegaskan, pemetaan untuk menentukan anggaran mana saja yang akan dihemat dilakukan dengan proses pengecekan secara menyeluruh, baik dari sisi alokasi maupun sumber anggaran. Alokasi anggaran yang akan dihemat ini masih dipetakan.

    “Apakah itu dari perjalanan dinas (perdin) atau mungkin dari rapat-rapat tertentu dan sebagainya masih dicermati agar selaras dengan arahan pemerintah pusat dan apa yang nanti tertuang di ingub,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara

    Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan saat konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta, Senin (6/1/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz

    Meredam guncangan ekonomi dengan alokasi efektif belanja negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 14:23 WIB

    Elshinta.com – Belanja negara memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Di Indonesia, peran belanja negara semakin penting dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang tidak menentu. Belanja negara berfungsi sebagai shock absorber (penyerap guncangan ekonomi) yang dapat meredam dampak dari krisis ekonomi, serta sebagai agent of development (agen pembangunan) yang mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.

    Dalam konteks Indonesia, dengan dinamika ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, krisis global, dan tantangan sosial lainnya, belanja negara menjadi instrumen yang sangat vital untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Sebagai shock absorber, belanja negara berfungsi untuk menanggulangi dampak dari guncangan ekonomi, baik yang disebabkan oleh faktor internal (seperti krisis moneter atau bencana alam) maupun eksternal (seperti resesi global atau fluktuasi harga komoditas). Dalam situasi krisis, belanja negara dapat berperan untuk meredam dampak negatif yang timbul, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi sektor-sektor yang rentan, seperti masyarakat miskin dan sektor riil.

    Peran saat krisis ekonomi

    Indonesia, seperti banyak negara berkembang lainnya, seringkali terpapar guncangan ekonomi global. Misalnya, pada krisis ekonomi global 2008 dan dampak pandemi COVID-19 pada 2020. Pada kedua peristiwa ini, pemerintah Indonesia mengandalkan belanja negara sebagai instrumen untuk meredam dampak ekonomi yang besar.

    Saat krisis keuangan global pada 2008, Indonesia mengalami penurunan permintaan ekspor, pengurangan investasi asing, serta tekanan terhadap sektor perbankan. Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah meningkatkan belanja negara melalui program stimulus fiskal, seperti belanja infrastruktur dan peningkatan belanja sosial.

    Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp73,3 triliun untuk program stimulus, yang mencakup sektor konstruksi dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin.

    Pandemi global yang dimulai pada 2020 juga memberikan dampak besar pada ekonomi Indonesia. Pemerintah meningkatkan alokasi belanja negara untuk mengatasi krisis kesehatan dan sosial-ekonomi. Anggaran untuk sektor kesehatan dan perlindungan sosial meningkat tajam.

    Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 695,2 triliun untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Ini termasuk bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak, serta insentif untuk sektor usaha.

    Sebagai shock absorber, belanja negara memiliki beberapa dampak positif, antara lain mampu menjaga permintaan domestik, menstabilkan pasar tenaga kerja, serta mengurangi ketidakpastian ekonomi. Selama krisis, belanja negara dapat menjaga permintaan domestik yang turun akibat pengurangan konsumsi oleh sektor swasta dan masyarakat. Misalnya, belanja sosial dan transfer ke daerah dapat memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.

    Program-program perlindungan sosial yang dibiayai oleh belanja negara, seperti bantuan sosial atau program padat karya, dapat mencegah lonjakan pengangguran dan menjaga stabilitas sosial. Peningkatan belanja pemerintah pada sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan juga dapat meredam ketidakpastian ekonomi dan menjaga pertumbuhan jangka panjang.

    Agen pembangunan

    Sebagai agen pembangunan, belanja negara digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Belanja negara dalam bentuk investasi pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan riset akan memperkuat fondasi ekonomi negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan daya saing dan produktivitas jangka panjang.

    Belanja negara yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi Indonesia. Infrastruktur yang baik tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

    Dalam beberapa tahun terakhir, belanja negara untuk infrastruktur telah meningkat signifikan.

    Pada tahun 2021 silam, pemerintah Indonesia mengalokasikan Rp414,9 triliun untuk belanja infrastruktur, dengan fokus pada pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan energi terbarukan. Infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik yang tinggi, meningkatkan konektivitas antar daerah, serta mempercepat distribusi barang dan jasa.

    Pemerintah juga mengalokasikan belanja negara untuk pendidikan dan kesehatan guna memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Investasi pada pendidikan bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, sementara belanja pada sektor kesehatan akan meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi beban ekonomi akibat masalah kesehatan.

    Pada tahun 2020, anggaran pendidikan Indonesia mencapai Rp542,9 triliun, yang setara dengan sekitar 20 persen dari total APBN. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan untuk mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang. Sementara itu, anggaran kesehatan pada tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp254,4 triliun untuk meningkatkan akses layanan kesehatan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

    Pemberdayaan ekonomi daerah

    Belanja negara juga digunakan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui alokasi dana transfer ke daerah dan desa.

    Melalui dana desa, misalnya, pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pengembangan kapasitas masyarakat desa. Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan Rp72 triliun untuk dana desa, yang langsung disalurkan ke lebih dari 70.000 desa di seluruh Indonesia.

    Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa belanja negara memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan Indonesia. Misalnya, pada 2020, meskipun perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% akibat pandemi COVID-19, belanja negara yang meningkat, terutama di sektor kesehatan dan sosial, berhasil meredam dampak negatif tersebut dan memitigasi penurunan lebih dalam.

    Hasil riset dari Bank Dunia juga menunjukkan bahwa investasi pemerintah dalam infrastruktur memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

    Menurut Bank Dunia, setiap investasi 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen per tahun. Ini menunjukkan bahwa belanja negara dalam infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam hal penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

    Ekonom senior Dr. Faisal Basri berpendapat bahwa belanja negara yang tepat sasaran dapat menjadi katalisator penting dalam mendorong pemulihan ekonomi dan pembangunan yang inklusif. Pemerintah harus memperbesar alokasi belanja untuk sektor-sektor yang dapat langsung mengurangi ketimpangan dan menciptakan lapangan kerja, seperti infrastruktur dan pendidikan.

    Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Indonesia, menyatakan bahwa belanja negara dalam bentuk anggaran pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur adalah strategi yang diperlukan untuk mengurangi dampak krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi.

    Dalam berbagai kesempatan, Sri Mulyani menekankan pentingnya fokus pada pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas SDM agar Indonesia dapat bersaing di tingkat global. Memahami peran tersebut, penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki efektivitas alokasi belanja negara dan memastikan bahwa belanja tersebut mencapai sasaran yang tepat, terutama dalam mendukung sektor-sektor yang rentan dan memerlukan stimulus.

    Dengan demikian, belanja negara bukan hanya menjadi alat untuk menanggulangi krisis, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

    Sumber : Antara

  • Indodax sebut sumbang pajak dari transaksi aset kripto Rp490,06 miliar

    Indodax sebut sumbang pajak dari transaksi aset kripto Rp490,06 miliar

    CEO Indodax Oscar Darmawan. ANTARA/HO-Indodax

    Indodax sebut sumbang pajak dari transaksi aset kripto Rp490,06 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 15:25 WIB

    Elshinta.com – Indodax, perusahaan pertukaran aset kripto nasional, menyatakan selama tiga tahun terakhir berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara sebesar Rp490,06 miliar.

    CEO Indodax Oscar Darwaman menyebutkan pemerintah Indonesia mencatat penerimaan pajak dari transaksi aset kripto selama 2022-2024 sebesar Rp1,09 triliun yang terdiri dari Rp246,45 miliar pada 2022, kemudian Rp220,83 miliar (2023), dan Rp620,4 miliar selama 2024.

    “Dari total penerimaan pajak tersebut, Indodax sebagai salah satu platform perdagangan kripto terbesar di Indonesia telah mencatatkan kontribusi sekitar Rp490,06 miliar,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Dari total penerimaan pajak kripto nasional, lanjutnya, pihaknya berkontribusi senilai 44,96 persen dari total pajak kripto yang disetorkan ke negara.

    Menurut Oscar, pertumbuhan penerimaan pajak ini didorong oleh lonjakan transaksi aset kripto yang mencapai Rp556,53 triliun sepanjang Januari hingga November 2024, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, transaksi kripto mencatatkan peningkatan sebesar 352,89 persen.

    Progres pertumbuhan aset kripto, lanjutnya, juga dialami Indodax, pada November 2024, volume transaksi tercatat sebesar Rp21,28 triliun. Peningkatan ini berlanjut pada Desember 2024, dengan volume transaksi yang naik menjadi Rp23,76 triliun.

    “Peningkatan volume transaksi ini menegaskan betapa pesatnya pertumbuhan sektor aset kripto di Indonesia,” katanya.

    Namun, Oscar juga menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih mendukung untuk mendorong pertumbuhan lebih lanjut seperti tidak dikenakannya PPN terhadap transaksi aset kripto.

    “Jika kripto tidak dikenakan PPN, kami yakin transaksi di Indonesia akan jauh lebih besar,” sebutnya.

    Hal ini akan membuat pendapatan negara dari pajak kripto dapat meningkat dua hingga tiga kali lipat dari sekarang. Secara alami, tanpa PPN, masyarakat Indonesia akan lebih leluasa bertransaksi, sehingga volume perdagangan kripto akan melonjak signifikan. Oscar menambahkan bahwa sifat kripto mirip dengan instrumen keuangan pada umumnya yang diawasi oleh OJK yang mana produk keuangan biasanya bebas PPN

    “Kami berharap kripto juga mendapatkan perlakuan serupa. Ini akan mendukung pertumbuhan industri dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar,” katanya.

    Sumber : Antara

  • 39,6 ton biji kopi robusta diekspor ke Mesir

    39,6 ton biji kopi robusta diekspor ke Mesir

    Atase Perdagangan (Atdag) Kairo M Syahran Bhakti menyaksikan realisasi ekspor biji kopi robusta Indonesia di gudang perusahaan ekspor-impor makanan Fayoumi Fashn, Beni Suef, Mesir, Kamis (23/1/2025. ANTARA/HO-Kemendag

    Atase Kairo: 39,6 ton biji kopi robusta diekspor ke Mesir
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 07:03 WIB

    Elshinta.com – Atase Perdagangan (Atdag) Kairo, Mesir, M Syahran Bhakti menyaksikan realisasi ekspor biji kopi robusta Indonesia, yang merupakan hasil penandatanganan nota kesepahaman pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) ke-39 tahun 2024. Sebanyak 39,6 ton biji kopi robusta Indonesia dengan mutu (grade) 3 EK spesifikasi ELB 4000BC dari PT AsalJaya Malang, Jawa Timur, masuk ke gudang perusahaan ekspor-impor makanan Fayoumi di Fashn, Beni Suef, Mesir.

    “Kami menyaksikan realisasi ekspor 39,6 ton biji kopi robusta Indonesia ke Mesir yang merupakan hasil MoU di ajang TEI 2024. Hal ini menjadi bukti konkret TEI 2024 membuka peluang pasar yang lebih besar bagi produk unggulan Indonesia,” ujar Syahran dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Syahran menambahkan berbagai kesepakatan dagang yang tercapai pada TEI 2024 telah membuahkan hasil. Selain biji kopi robusta, produk lain yang mencatatkan transaksi ekspor dengan buyer Mesir dalam agenda TEI ke-39 adalah minyak sawit, rempah-rempah, kertas, serta makanan dan minuman (mamin).

    Lebih lanjut, Syahran menjelaskan pangsa pasar kopi Indonesia di Mesir menempati posisi teratas, yaitu sebesar 41,45 persen. Capaian tersebut mengungguli Vietnam, Brasil, India, dan Italia yang juga merupakan produsen kopi bagi Mesir.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Mobilisasi Publik (Central Agency for Public Mobilization and Statistics/CAPMAS) Mesir, total nilai ekspor kopi Indonesia ke Mesir pada Januari–Oktober 2024 lalu mencapai 100 juta dolar AS atau setara Rp1,61 triliun. Angka tersebut tumbuh sebesar 19,95 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

    Dalam kesempatan terpisah, Duta Besar Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf menekankan pentingnya menjaga kualitas produk dan ketepatan pengiriman untuk mempertahankan kepercayaan dengan mitra dagang Mesir. Menurut Dubes Lutfi, kebutuhan kopi di Mesir terus meningkat setiap tahunnya, khususnya biji kopi robusta. Hal ini menjadikan Mesir pasar yang sangat potensial bagi pelaku ekspor kopi Indonesia.

    “Mesir dengan populasi 110 juta jiwa merupakan pasar unggulan untuk kopi Indonesia. Oleh karena itu, kepercayaan buyer harus dijaga dengan memberikan produk berkualitas sesuai spesifikasi yang diminta dan pengiriman yang tepat waktu sesuai jadwal yang disepakati,” kata Dubes Lutfi.

    Sumber : Antara

  • Pemkab Gorontalo Utara tindaklanjut putusan pengelolaan Pulau Saronde

    Pemkab Gorontalo Utara tindaklanjut putusan pengelolaan Pulau Saronde

    Kerjasama pengelolaan objek wisata Pulau Saronde di Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo. (ANTARA/Susanti Sako)

    Pemkab Gorontalo Utara tindaklanjut putusan pengelolaan Pulau Saronde
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 08:21 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo telah menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pengelolaan Pulau Saronde, dengan menggelar pertemuan bersama pihak investor Gorontalo Alam Bahari (GAB).

    “Kami sudah menggelar silaturahim dengan pihak GAB berlangsung di ruang kerja bupati,” kata Sekretaris Daerah Suleman Lakoro melalui Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Gorontalo Utara Robin Daud di Gorontalo, Sabtu.

    Ia mengatakan pertemuan dilakukan atas permintaan pihak GAB.

    “Pertemuan, turut menyentil terkait langkah selanjutnya pasca putusan kasasi,” kata Robin mengutip penyampaian Sekda.

    Prinsipnya, pemerintah daerah tunduk pada seluruh putusan MA, namun hingga saat ini belum menerima fisik salinan putusan tersebut. Oleh karena itu, melalui Bagian Hukum pemerintah daerah masih akan mengkaji putusan tersebut, termasuk berencana memanfaatkan ruang Peninjauan Kembali (PK).

    Robin mengatakan selaku kepala dinas,  pihaknya tidak akan masuk pada persoalan hukum yang telah terjadi. Namun pihaknya sempat menawarkan kepada pihak GAB selaku investor, untuk membuka peluang kerjasama pengelolaan di bidang pariwisata yang lebih baik lagi.

    “Kita buka kembali lembaran baru yang lebih baik lagi, mengingat daerah ini masih memiliki banyak potensi pariwisata yang layak dikelola baik pulau, pantai maupun wilayah darat,” katanya.

    Menurutnya, pemerintah daerah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada PT GAB untuk kembali berinvestasi. Terkait putusan kasasi soal ganti rugi sebesar Rp2,8 miliar, pemerintah daerah segera melakukan kajian secara detail.

    “Pemerintah daerah tunduk pada putusan tersebut, namun terkait ganti rugi masih akan dikonsultasikan ke kementerian terkait, termasuk dengan DPRD sebab menyangkut sumber pembiayaan dan regulasi terkait proses ganti rugi,” katanya.

    Sumber pembiayaan perlu dibahas dengan DPRD mengingat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran terkait ganti rugi tersebut. Direktur PT GAB selaku investor pemegang mandat dalam kerjasama pengelolaan Pulau Saronde Mia Amalia mengatakan, sangat mengapresiasi sikap pemerintah daerah yang terbuka menyambut baik pertemuan silaturahim yang diinisiasi pihaknya.

    “Kami datang untuk silaturahim, menjalin komunikasi terbuka, serta menyampaikan putusan kasasi tersebut,” katanya.

    Pemerintah daerah perlu mengetahui terkait putusan kasasi yang memenangkan PT GAB sebagai pengelola dengan masa kerjasama selama 30 tahun sejak tahun 2013, serta terkait proses ganti rugi oleh pemerintah daerah, termasuk menyampaikan langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihaknya selaku pengelola Pulau Saronde.

    “Kami berharap pasca putusan kasasi ini, kita semua bisa memulai lembaran baru terhadap niat dan tujuan baik bersama dalam kerjasama yang telah terjalin.

    Sumber : Antara

  • Membangun optimisme keberlimpahan produksi beras nasional

    Membangun optimisme keberlimpahan produksi beras nasional

    Petani mengangkat hasil panennya di Desa Meunasah Mon Cut, Aceh Besar, Aceh, Kamis (23/1/2025). ANTARA FOTO/Ampelsa/YU

    Membangun optimisme keberlimpahan produksi beras nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 08:53 WIB

    Elshinta.com – Produksi beras nasional sepanjang 2024 tercatat mengalami sedikit penurunan, yakni sebesar 2,24 persen atau sekitar 700 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya. Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan data ini di tengah kebijakan pemerintah yang berencana menghentikan impor beras mulai 2025.

    Selama periode Januari–Desember 2024, total produksi beras nasional diperkirakan mencapai 30,41 juta ton, lebih rendah dibandingkan produksi 2023 yang sebesar 31,10 juta ton. Meski begitu, proyeksi awal 2025 memberikan optimisme. BPS memperkirakan produksi beras pada Januari dan Februari 2025 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Pada Januari 2024, produksi beras nasional hanya 0,87 juta ton. Namun, pada Januari 2025, produksi diperkirakan mencapai 1,20 juta ton. Sementara itu, produksi Februari 2024 yang hanya mencapai 1,39 juta ton, diproyeksikan melonjak menjadi 2,08 juta ton pada Februari 2025.

    Dengan demikian, total produksi beras selama dua bulan pertama tahun ini diperkirakan mencapai 3,28 juta ton, atau meningkat sekitar 1,02 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meskipun tren awal tahun menunjukkan peningkatan produksi, perhatian tetap diperlukan untuk bulan-bulan berikutnya. Tantangan utama yang dihadapi petani adalah kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi.

    Jika panen raya bertepatan dengan musim hujan pada Maret hingga Mei 2025, upaya mitigasi perlu segera disiapkan agar hasil panen tidak terganggu.

    Salah satu solusi yang perlu diperhatikan di antaranya penyediaan alat pengering gabah. Dalam beberapa tahun terakhir, petani kerap menghadapi kesulitan mengeringkan gabah saat musim hujan. Jika kadar air gabah terlalu tinggi, harga jualnya bisa turun drastis. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung ketersediaan alat pengering gabah perlu mendapat perhatian serius, sebagaimana pemerintah selama ini gencar menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian seperti traktor.

    Keberhasilan sektor perberasan nasional bukan hanya bergantung pada peningkatan produksi di tingkat hulu, tetapi juga pada efisiensi pascapanen dan kestabilan harga di tingkat petani. Penguatan sinergi antara produksi, pengelolaan hasil panen, dan distribusi menjadi faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.

    Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh rantai produksi, dari hulu hingga hilir, mendapat perhatian yang sama. Selain kesiapan pascapanen, langkah lain yang juga perlu diperhatikan adalah pengelolaan cadangan beras nasional. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada seberapa banyak produksi dihasilkan, tetapi juga bagaimana stok pangan dikelola agar stabil sepanjang tahun.

    Dengan adanya sistem cadangan yang kuat, gejolak harga akibat faktor cuaca maupun kondisi pasar global dapat diminimalkan.

    Impor beras

    Kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor beras mulai tahun ini tentu menjadi keputusan yang harus dikawal dengan baik. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dengan potensi produksi yang meningkat di awal tahun, optimisme tetap perlu dibangun, namun tetap disertai dengan langkah-langkah mitigasi yang konkret.

    Dinamika perubahan iklim yang semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir mengharuskan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengantisipasi potensi gangguan terhadap produksi beras. Anomali cuaca seperti El Niño dan La Niña bukan lagi hal baru bagi sektor pertanian Indonesia. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi prediksi cuaca dan penguatan infrastruktur irigasi menjadi bagian penting dalam strategi ketahanan pangan jangka panjang.

    Salah satu pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya adalah perlunya keseimbangan antara produksi dan cadangan beras nasional. Keputusan impor beras pada 2024 sebesar 4 juta ton menunjukkan bahwa ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi, langkah darurat seperti impor menjadi pilihan yang tak terhindarkan.

    Namun, dalam kondisi ideal, ketahanan pangan harus dicapai melalui peningkatan produksi dan efisiensi pengelolaan cadangan beras domestik. Kebijakan penghentian impor beras 2025 menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin memperkuat sektor pertaniannya.

    Jika kebijakan ini berhasil, bukan hanya ketahanan pangan yang terjaga, tetapi kesejahteraan petani juga akan meningkat karena harga gabah yang lebih stabil dan menguntungkan. Pemerintah perlu terus memastikan bahwa petani mendapatkan dukungan yang memadai, baik dari segi teknologi, infrastruktur, maupun akses pasar.

    Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pertanian telah menunjukkan ketahanan yang cukup baik meskipun menghadapi berbagai tantangan. Petani semakin terbiasa menghadapi ketidakpastian cuaca dan telah mulai menerapkan berbagai inovasi teknologi dalam budidaya padi.

    Namun, untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik, dukungan kebijakan yang berpihak kepada petani tetap menjadi faktor yang sangat menentukan. Selain dukungan terhadap produksi, pemerintah juga perlu memperkuat akses pasar bagi petani. Salah satu masalah yang sering muncul adalah harga gabah yang fluktuatif, terutama saat panen raya.

    Jika harga terlalu rendah, petani bisa mengalami kerugian dan kehilangan insentif untuk terus menanam padi. Oleh karena itu, kebijakan stabilisasi harga, baik melalui Bulog maupun mekanisme pasar lainnya, perlu terus diperkuat. Optimisme untuk mencapai swasembada pangan harus dibarengi dengan kesiapan menghadapi berbagai skenario.

    Pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam menjaga stabilitas produksi dan distribusi beras. Dengan langkah-langkah yang tepat, harapan agar produksi beras tahun ini melimpah bukan hanya menjadi target, tetapi bisa benar-benar terwujud.

    Langkah konkret yang bisa segera diambil mencakup peningkatan akses petani terhadap teknologi pertanian modern, penguatan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan gudang penyimpanan, serta peningkatan akses pembiayaan bagi petani kecil. Dengan dukungan yang tepat, produksi beras nasional tidak hanya akan meningkat, tetapi juga menjadi lebih tahan terhadap tantangan cuaca dan dinamika pasar global.

    Dengan segala tantangan yang ada, semangat untuk mencapai swasembada pangan harus tetap dijaga. Jika semua pihak bekerja sama dan menjalankan perannya dengan baik, ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat. Kebijakan penghentian impor beras harus diiringi dengan langkah-langkah konkret yang memastikan produksi nasional benar-benar mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri.

    Jika hal ini bisa dicapai, Indonesia tidak hanya akan lebih mandiri dalam hal pangan, tetapi juga bisa menjadi salah satu negara yang memiliki sistem ketahanan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

    Sumber : Antara

  • Cuaca jadi salah satu penyebab naiknya harga cabai di Kota Serang

    Cuaca jadi salah satu penyebab naiknya harga cabai di Kota Serang

    Penjual sembako di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten, Sabtu, (25/1/2025). (ANTARA/Desi Purnama Sari)

    Cuaca jadi salah satu penyebab naiknya harga cabai di Kota Serang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Minggu, 26 Januari 2025 – 09:07 WIB

    Elshinta.com – Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Serang, Banten, mengungkap penyebab harga cabai rawit terus mengalami kenaikan hingga menyentuh Rp120 ribu per kilogram.  Kepala Diskopukmperindag Kota Serang, Wahyu Nurjamil, di Serang, Sabtu, mengatakan naiknya harga cabai disebabkan karena faktor cuaca. Hal itu mengakibatkan produksi cabai di petani menurun dan harga mengalami kenaikan. 

    “Karena memang cuaca. Jadi, ada yang harusnya panen cabai, ternyata itu tidak panen. Makanya distribusinya untuk cabai memang sekarang ini agak berkurang,” ujarnya. 

    Ia mengatakan kenaikan harga cabai rawit merah hampir terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Dan dari hasil pemantauan di lapangan, dia menuturkan untuk cabai rawit merah di Pasar Induk Rau Kota Serang masih tinggi kisaran Rp100 ribu sampai Rp120 ribu per kilogram. 

    “Pada rapat inflasi minggu yang lalu, bahwa ini juga terjadi di berbagai daerah. Jadi bukan hanya di Kota Serang aja,” ujarnya. 

    Wahyu mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dalam rangka untuk menstabilkan harga cabai rawit merah. 

    “Bapanas juga menyampaikan ke kami bahwa, kalau memang dimungkinkan nanti oleh Bapanas itu akan ada intervensi dari Bapanas,” ujarnya. 

    Selain itu, pihaknya mengaku Diskopukmperindag akan terus melakukan pemantauan harga khususnya cabai di sejumlah pasar, agar tidak terus mengalami kenaikan. 

    “Kami juga melakukan monitoring bahan pokok ke Pasar Induk Rau Kota Serang, untuk mengetahui harga-harga bahan pokok. Biasanya tiap harinya ada laporan ke kami,” ujarnya. 

    Sumber : Antara

  • Asosiasi Antariksa Indonesia perkuat industri antariksa berkelanjutan

    Asosiasi Antariksa Indonesia perkuat industri antariksa berkelanjutan

    Dewan Pengurus Asosiasi Antariksa Indonesia Ketua Umum Adi Rahman Adiwoso (kedua kiri), Sekjen Aryo PS Djojohadikusumo (tengah) berfoto bersama Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI) Marsekal Pertama TNI Dr. Penny Radjendra (kanan) serta Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dr. Robertus Heru Triharjanto, B. Eng., M.Sc. (kedua kanan) usai pendirian Asosiasi Antariksa Indonesia di Jakarta, Selasa (21/1/2025). ANTARA/HO-Asosiasi Antariksa Indonesia

    Asosiasi Antariksa Indonesia perkuat industri antariksa berkelanjutan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 25 Januari 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Asosiasi Antariksa Indonesia menyatakan siap untuk memperkuat posisi dan peran strategis Indonesia di industri antariksa internasional.

    Ketua Asosiasi Antariksa Indonesia Adi Rahman Adiwoso mengatakan, dengan pesatnya perkembangan inovasi teknologi, Indonesia harus memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kapabilitas serta kapasitas teknologi antariksa agar dapat bersaing di industri antariksa global.

    “Dengan begitu, Indonesia bisa melangkah lebih maju meninggalkan posisi yang dulunya hanya sebagai pengguna ruang angkasa (space), kini mempunyai kemampuan untuk memproduksi hingga meluncurkan teknologi-teknologi antariksa,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Oleh karena itu, lanjutnya Asosiasi Antariksa Indonesia dibentuk untuk menjadi landasan kuat dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, sektor swasta, pertahanan, serta institusi penelitian, sehingga Indonesia mempunyai kemampuan untuk mengakses antariksa secara mandiri.

    Dikatakannya Asosiasi Antariksa Indonesia resmi didirikan 21 Januari 2025, di Jakarta dengan pendiri dan Dewan Pengurus Asosiasi Antariksa Indonesia terdiri dari praktisi di industri satelit nasional, Adi Rahman Adiwoso dan pengusaha muda nasional, Aryo PS Djojohadikusumo serta David Fernando Audy.

    Pendirian asosiasi disaksikan Ketua National Air and Space Power Center of Indonesia (NASPCI), Marsekal Pertama TNI Dr. Penny Radjendra, serta Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Robertus Heru Triharjanto, B. Eng., M.Sc.

    Menurut Adi Rahman, pendirian Asosiasi Antariksa Indonesia dilandasi visi besar untuk mendukung kemajuan industri antariksa nasional sehingga Indonesia menjadi salah satu pemain utama di dunia internasional.

    “Asosiasi Antariksa Indonesia berkomitmen akan terus meningkatkan peran strategis Indonesia, memajukan teknologi, dan industri antariksa nasional bagi pembangunan, kesejahteraan, serta keamanan negara Indonesia,” ujarnya.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Antariksa Indonesia Aryo PS Djojohadikusumo menambahkan antariksa memiliki peranan penting bagi Indonesia dalam aspek geopolitik, ekonomi dan inovasi teknologi.

    Melalui pengelolaan antariksa secara mandiri dan memanfaatkan teknologi antariksa terkini, maka turut serta membantu Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan Asta Cita yang fokus meningkatkan sistem pertahanan negara, swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

    Sebab, tambahnya, pemanfaatan antariksa beserta teknologinya akan memudahkan pemerintah dalam memantau dan mengelola Sumber Daya Alam (SDA) hingga menemukan potensi sumber daya energi baru.

    “Kedaulatan akses ke antariksa penting untuk penyediaan jasa yang bisa mendukung produksi pangan dan energi. Seperti satelit penginderaan jarak jauh untuk mendapatkan data aktual tentang kondisi tanah, air, dan unsur hara. Hal ini penting di era Pemerintahan Presiden Prabowo yang mengutamakan kedaulatan pangan, energi, dan air,” katanya.

    Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Dr. Robertus Heru Triharjanto mengatakan BRIN siap mendukung Asosiasi Antariksa Indonesia untuk memaksimalkan potensi industri keantariksaan.

    Dikatakannya, BRIN siap bekerja sama dengan Asosiasi Antariksa Nasional terutama dalam program riset, pengembangan SDM dan inovasi teknologi, diplomasi antariksa, hingga fasilitasi industri antariksa.

    “Kami optimistis kolaborasi ini akan memperkuat daya saing Indonesia di industri antariksa internasional,” katanya.

     

    Sumber : Antara

  • Platform Dupoin akan bangun komunitas trader kuat di 2025

    Platform Dupoin akan bangun komunitas trader kuat di 2025

    PT Dupoin Futures Indonesia. (ANTARA/HO-Dupoin)

    Platform Dupoin akan bangun komunitas trader kuat di 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 25 Januari 2025 – 09:55 WIB

    Elshinta.com – PT Dupoin Futures Indonesia (Dupoin) berencana akan memperluas jangkauan layanan, melanjutkan kolaborasi strategis, dan membangun komunitas trader yang lebih kuat pada tahun 2025. Upaya itu sebagai komitmen perseroan untuk terus berinovasi dan menciptakan nilai tambah bagi nasabah (trader) ke depan.

    “Tahun 2025 akan menjadi momentum baru untuk memperkuat posisi kami sebagai mitra terpercaya di industri trading,” ujar Presiden Direktur PT Dupoin Futures Indonesia Gunawan Herman dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu.

    Gunawan mengatakan Dupoin telah menunjukkan komitmen perihal inovasi dan edukasi selama tahun 2024, dengan mendukung nasabah melalui layanan terbaik, membangun komunitas trader, serta mendorong pertumbuhan keuangan mereka. Ia menjelaskan, perseroan telah melanjutkan kerja sama tahun kedua dengan Jakarta Futures Exchange (JFX), melalui berbagai acara di kota- kota besar, diantaranya Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, dan Bali.

    Dalam acara di berbagai kota itu, Ia menjelaskan telah menghasilkan lebih dari 800 peserta dari berbagai latar belakang, yang mencerminkan kepercayaan komunitas trader terhadap program edukasi perseroan. Dalam berinovasi, Ia menyebut perseroan terus meningkatkan platform untuk memenuhi kebutuhan trader, melalui inovasi-inovasi seperti MetaTrader5, analisa harian, serta peningkatan kecepatan eksekusi transaksi.

    Pada tahun ini, perseroan menerima penghargaan “Best Growth Trading Platform” dari CNBC atas inovasi dalam menyediakan platform yang mudah digunakan, aman, dan didukung teknologi yang membantu nasabah menjangkau pasar global.

    Dupoin merupakan platform trading yang menawarkan perdagangan valas (forex), komoditas, indeks, hingga saham, dengan terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dengan Nomor Izin: 423/BAPPEBTI/SI/VII/2004.

    Selain itu, terdaftar di Anggota Bursa Jakarta Futures Exchange (JFX) dengan Nomor Keanggotaan: SPAB-064/BBJ/04/04, dan Kliring Berjangka Indonesia dengan Nomor Keanggotaan: 26/AK-KBI/IX/2004 berubah menjadi 05/AK-KBI/PN/V/2024,s erta anggota Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia dengan Nomor: 0013/ASPEBTINDO /ANG-B/2/2015 berubah menjadi 0013/ASPEBTINDO/ANG-B/05/2024.

    Sumber : Antara

  • Kemenperin bangun pusat pengembangan produk aroma terapi di Bali

    Kemenperin bangun pusat pengembangan produk aroma terapi di Bali

    Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika memperhatikan berbagai produk minyak atsiri yang berada di Pusat Flavor dan Fragrance (PFF) Bali, Jumat (24/1/2025). ANTARA/HO-Kemenperin

    Kemenperin bangun pusat pengembangan produk aroma terapi di Bali
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Sabtu, 25 Januari 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membangun pusat pengembangan produk minyak atsiri atau aroma terapi di Denpasar, Bali yang dinamai Pusat Flavor dan Fragrance (PFF).

    “Pembangunan PFF Bali ini berperan penting sebagai pusat inovasi, produksi, dan inkubasi bisnis produk berbasis minyak atsiri,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

    Menurut Dirjen Industri Agro, minyak atsiri memiliki peran strategis dalam berbagai industri, seperti penggunaannya pada produk flavor, fragrance, dan wellness. Dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak atsiri terbesar di dunia, pihaknya bertekad untuk mendorong hilirisasi komoditas ini untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing di pasar internasional.

    Putu optimistis, fasilitas PFF Bali akan memberikan manfaat langsung bagi petani, pelaku usaha kecil dan menengah, startup entrepreneur, hingga pengembang produk. Selain itu, PFF Bali juga berperan sebagai sarana kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat lokal maupun internasional.

    Putu menambahkan, Bali dipilih sebagai lokasi strategis PFF karena potensi pariwisata yang sangat besar, khususnya di sektor spa dan wellness. Menurut data Asosiasi Spa Indonesia (ASPI), terdapat lebih dari 4.000 pelaku usaha spa di Bali yang sangat bergantung pada produk aroma terapi berbasis minyak atsiri.

    PFF Bali berlokasi di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar yang merupakan satuan kerja di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin.

    Kepala BPSDMI Kemenperin, Masrokhan mengatakan dengan tuntutan perkembangan dan keunggulan Indonesia di sektor flavor dan fragrance, PFF Bali juga diharapkan dapat berperan sebagai pionir dalam menciptakan inovasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

    “Kami berharap pusat ini menjadi tempat bagi para ahli, profesional, dan mitra industri untuk bersama-sama mengembangkan solusi baru yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan industri secara luas,” kata Masrokhan.

    Sumber : Antara